Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Tanggal Berapa Tiket Pesawat Turun pada Lebaran 2025?

    Tanggal Berapa Tiket Pesawat Turun pada Lebaran 2025?

    Bisnis.com, JAKARTA – Harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi akan turun 13-14 persen selama angkutan Lebaran 2025.

    Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi beberapa waktu lalu.

    “Kebijakan penurunan harga tiket pesawat adalah bentuk komitmen nyata pemerintah, untuk memberikan kemudahan dan keringanan bagi masyarakat yang ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman,” kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, seperti dilansir dari Antaramews.

    Kebijakan itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan harga tiket pesawat guna meringankan beban masyarakat, serta bertujuan untuk mendukung kelancaran, kemudahan, dan kenyamanan perjalanan masyarakat selama periode Angkutan Lebaran.

    Pengumuman penurunan tiket ini disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (1/3).

    Dalam acara tersebut, hadir pula Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PU Dody Hanggodo, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Merujuk pada aturan ini, pemerintah akan menurunkan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 13 hingga 14 persen selama masa Angkutan Lebaran 2025.

    Tanggal berapa harga tiket pesawat turun?

    Menhub menyampaikan bahwa penurunan harga tiket itu berlaku selama 15 hari, untuk penerbangan dari 24 Maret hingga 7 April 2025, dengan periode pembelian tiket 1 Maret hingga 7 April 2025.

    “Kami ingin memastikan masyarakat bisa menikmati perjalanan yang lebih terjangkau dan nyaman, terutama pada momen penting seperti Lebaran,” ujar Menhub Dudy.

    Menhub juga menyampaikan bahwa kebijakan itu merupakan bagian dari implementasi program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

    Selain menurunkan harga tiket, pemerintah berkomitmen untuk memastikan ketersediaan kapasitas penerbangan yang memadai selama periode mudik Lebaran 2025.

    Kementerian Perhubungan akan memastikan ketersediaan armada yang cukup untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan penumpang.

  • Senyum Sri Mulyani saat Merespons Isu Mundur dari Kabinet Prabowo – Halaman all

    Senyum Sri Mulyani saat Merespons Isu Mundur dari Kabinet Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani rapat dan buka bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Buka bersama tersebut digelar di tengah isu ia akan mundur dari kabinet.

    Usai buka bersama Sri Mulyani tidak berkomentar terkait isu tersebut ia hanya melemparkan senyum kepada awak media.

    Dalam foto yang diunggah Sekretariat Kabinet, Sri Mulyani tampak menyantap makan berdua dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam penjelasan foto tersebut dituliskan momen buka bersama antara Presiden dengan Sri Mulyani berlangsung dalam suasana yang penuh keakraban.

    “Suasana penuh keakraban Presiden Prabowo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat berbuka puasa di Istana Negara, sore ini,” tulis akun @sekretariat.kabinet, dilihat Rabu (12/3/2025).

    Sri Mulyani mengatakan dalam pertemuannya dengan Prabowo ia hanya melaporkan mengenai APBN 2025.

    “Melaporkan saja terkait APBN,” katanya.

    Terkait dengan konferensi Pers realisasi APBN KiTa 2025, Sri Mulyani membenarkan akan dilakukan pada Kamis esok.  Konferensi pers akan menyampaikan realiasasi serta pembiayaan yang telah dilakukan pemerintah dalam periode Januari-Februai 2025.

    “Iya, nanti. Januari-Februari,” katanya.

    Sri Mulyani enggan berkomentar lebih jauh mengenai realisasi APBN dalam dua bulan pertama di 2025 tersebut. Termasuk mengenai kabar bahwa APBN di Januari defisit, Rp 23,5 triliun.

    “Ya konferensi pers besok aja lah,” katanya.

  • Dua jam bertemu Presiden, Menkeu laporkan kinerja APBN

    Dua jam bertemu Presiden, Menkeu laporkan kinerja APBN

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, untuk melaporkan kinerja APBN.

    Sri Mulyani bertemu dengan Presiden selama kurang lebih 2 jam, diselingi dengan acara buka puasa bersama.

    “Ya melaporkan saja mengenai APBN, dan lain-lain,” kata Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan.

    Sri Mulyani enggan menjelaskan lebih lanjut isi pertemuannya dengan Presiden malam ini. Selepas menyebut melapor soal APBN, Sri Mulyani langsung berjalan menuju kendaraannya tanpa merespons pertanyaan wartawan yang lain.

    Beberapa kali Sri Mulyani meminta wartawan untuk menunggu isi konferensi pers yang dijadwalkan berlangsung esok hari (13/3).

    Sri Mulyani membenarkan informasi Kementerian Keuangan bakal menggelar jumpa pers mengenai realisasi APBN untuk periode Januari 2025 dan Februari 2025.

    “Iya nanti Januari, Februari, nanti ya,” kata Sri Mulyani.

    Kementerian Keuangan menjadwalkan konferensi pers untuk mempublikasikan laporan realisasi APBN untuk periode Januari 2025 di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis. Konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) itu akan dipimpin langsung oleh Menkeu Sri Mulyani.

    APBN KiTa merupakan publikasi bulanan mengenai realisasi APBN yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Publikasi itu bertujuan untuk menginformasikan masyarakat mengenai kinerja pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal.

    Selepas bertemu Presiden hari ini, Sri Mulyani juga sempat ditanya wartawan soal rumor yang menyebut dia berencana mundur sebagai menteri keuangan.

    Sri Mulyani, saat mendengar pertanyaan itu, hanya tersenyum lebar, dan memilih tak menjawab.

    Di Istana Kepresidenan hari ini, Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri dan wakil menterinya, di antaranya Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Presiden juga pada Rabu siang memanggil Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani Rapel Umumkan Kinerja APBN Besok, Gara-gara Penerimaan Jeblok?

    Sri Mulyani Rapel Umumkan Kinerja APBN Besok, Gara-gara Penerimaan Jeblok?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan merilis data kinerja APBN selama dua bulan sekaligus atau Januari-Februari 2025 pada konferensi pers APBN KiTa yang rencananya digelar esok hari, Kamis (13/3/2025). 

    Sekadar informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diketahui belum menerbitkan data kinerja APBN Januari 2025 yang meliputi penerimaan pajak, bea cukai, penerimaan maupun belanja negara.

    Data itu seharusnya diterbitkan pada Februari 2025 lalu. Namun karena penerimaan Januari jeblok, pemerintah seolah mengulur-ulur waktu untuk mengumumkan ke publik.

    Menariknya, Sri Mulyani justru menyebut pengumuman data APBN itu akan dirapel untuk dua bulan sekaligus yakni Januari-Februari 2025, pada Maret 2025 ini. 

    “Iya, nanti. Januari-Februari,” ungkapnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/3/2025). 

    Sri Mulyani pun enggan memerinci lebih lanjut mengenai data APBN yang akan dirilis nantinya. Di sisi lain, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengungkap bahwa kedatangannya ke Istana sore ini untuk membahas laporan kinerja APBN dengan Presiden Prabowo Subianto. 

    “Ya melaporkan saja terkait APBN,” katanya kepada wartawan. 

    Tidak lama kemudian, Sri Mulyani langsung menaiki mobil yang telah menunggunya dekat Pilar Istana Kepresidenan, dan bergerak menuju keluar Kompleks Istana. 

    Sebelumnya, Sri Mulyani juga enggan menanggapi soal data penerimaan pajak Januari 2025 yang anjlok menjadi Rp88,89 triliun atau 41,86% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. 

    Untuk diketahui, realisasi penerimaan pajak di bulan yang sama pada tahun lalu atau Januari 2024 senilai Rp152,89 triliun.

    Adapun data APBN KiTa Januari 2025 itu tertuang dalam dokumen Kemenkeu yang sempat diunggah di situs resmi. Data itu sebelumnya sempat tidak dirilis pada Februari 2025 lalu, sehingga menyebabkan publik dan investor menunggu. 

    “Besok saja di konferensi pers saya ya,” katanya kepada wartawan setibanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/3/2025). 

    Sebelumnya, dokumen APBN KiTa untuk data APBN Januari 2025 muncul di situs resmi Kemenkeupada Rabu (12/3/2025) pagi. Namun, ketika Bisnis memeriksanya lagi pada pukul 12.15 WIB, dokumen itu sudah tidak tersedia.

    Pada pekan lalu, Jumat (7/3/2025), Sri Mulyani menyampaikan bahwa pihaknya akan menyampaikan data kinerja APBN itu setelah melakukan sejumlah penyesuaian. 

    “Nanti kalau kita sudah selesaikan seluruh adjusment, kita akan segera memberikan penjelasan,” ujarnya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

    Saat ditanya mengenai alasan ditundanya APBN KiTa Januari 2025, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu enggan memerinci lebih lanjut.

    “Tadi kan sudah dijawab. Terima kasih, ya,” ujarnya sambil berjalan menuju mobil yang telah menunggunya.

  • Jadwal Cair, Besaran, dan Cara Cek

    Jadwal Cair, Besaran, dan Cara Cek

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah telah mengumumkan jadwal pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2025.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pencairan THR akan dilakukan paling cepat tiga minggu sebelum Idul Fitri 2025. Keputusan ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) yang diumumkan Prabowo Subianto, bertujuan untuk memastikan kesejahteraan pensiunan PNS serta membantu persiapan kebutuhan Lebaran 2025.

    Jadwal Pencairan THR Pensiunan PNS 2025

    Regulasi pencairan THR dirancang agar pembayaran berjalan sesuai ketentuan. Berdasarkan perkiraan, pencairan akan dimulai pada 17 Maret 2025, atau H-10 Idul Fitri. Jadwal ini mengacu pada pola tahun sebelumnya, di mana THR biasanya diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum hari raya.

    Namun, ada kemungkinan pencairan tahun ini dipercepat menjadi tiga minggu sebelum Idul Fitri. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Besaran THR Pensiunan PNS 2025

    Besaran THR yang diterima pensiunan PNS bervariasi berdasarkan golongan dan pangkat terakhir sebelum pensiun. THR tahun ini telah disesuaikan dengan kenaikan gaji pensiunan sebelumnya, yaitu sebesar 12 persen.

    Pensiunan PNS Golongan I Ia: Rp1.875.000 – Rp2.100.000 Ib: Rp1.875.000 – Rp2.200.000 Ic: Rp1.875.000 – Rp2.300.000 Id: Rp1.875.000 – Rp2.400.000 Pensiunan PNS Golongan II IIa: Rp1.875.000 – Rp3.000.000 IIb: Rp1.875.000 – Rp3.100.000 IIc: Rp1.875.000 – Rp3.250.000 IId: Rp1.875.000 – Rp3.400.000 Pensiunan PNS Golongan III IIIa: Rp1.875.000 – Rp3.700.000 IIIb: Rp1.875.000 – Rp3.850.000 IIIc: Rp1.875.000 – Rp4.000.000 Pensiunan PNS Golongan IV IVa: Rp1.875.000 – Rp4.400.000 IVb: Rp1.875.000 – Rp4.600.000 IVc: Rp1.875.000 – Rp4.800.000 IVd: Rp1.875.000 – Rp5.000.000 IVe: Rp1.875.000 – Rp5.200.000

    Itulah besaran THR yang diterima pensiunan PNS dari berbagai golongan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sri Mulyani Senyum Saat Ditanya Isu Bakal Mundur dari Kabinet

    Sri Mulyani Senyum Saat Ditanya Isu Bakal Mundur dari Kabinet

    Sri Mulyani Senyum Saat Ditanya Isu Bakal Mundur dari Kabinet
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Menteri Keuangan

    Sri Mulyani
    Indrawati hanya tersenyum menanggapi kabar dirinya akan mundur dari jabatan Menteri Keuangan di
    Kabinet Merah Putih
    Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Momen ini terjadi seusai Sri Mulyani menemui Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).
    “Bu, ada info soal ibu mundur,” tanya wartawan, Rabu.
    Mendengar pertanyaan itu, perempuan yang karib disapa Ani ini hanya tersenyum memperlihatkan barisan gigi berwarna putihnya.
    Ia mengaku bertemu dengan Prabowo sejak Rabu sore hinga malam untuk melaporkan soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (
    APBN
    ).
    “Ya melaporkan aja, mengenai APBN,” kata Ani singkat sembari berjalan menuju mobil dinas.
    Pdaa kesempatan yang sama, Ani juga ditanya soal konferensi pers laporan APBN Kita periode Januari 2025 yang belum kunjung dirilis, di tengah isu kinerja pajak yang anjlok.
    Sebab biasanya, konferensi pers realisasi APBN diadakan setiap bulan.
    Namun, Sri Mulyani tidak memberikan jawaban detail.
    “Iya nanti Januari-Februari nanti ya. Ya konferensi pers besok saja, lah, (dibahas). Makasih, ya,” ucap Sri Mulyani menyudahi.
    APBN Kita adalah publikasi bulanan yang bertujuan untuk menginformasikan masyarakat mengenai kinerja pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ekonom: Penyerapan gabah petani oleh Bulog dapat kurangi impor beras

    Ekonom: Penyerapan gabah petani oleh Bulog dapat kurangi impor beras

    Dengan adanya kebijakan pembelian Rp6.500 oleh Bulog setidaknya ini dapat menjadi opsi bagi petani yang memiliki keterbatasan informasi menjual dan ketergantungan tinggi kepada bandar sehingga mereka bisa dapat harga di atas biaya produksinya

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai kebijakan pemerintah terkait penyerapan gabah petani seharga Rp6.500 per kg oleh Bulog adalah langkah positif untuk mengurangi impor beras.

    Menurut dia, kebijakan ini dapat menjadi opsi bagi petani yang memiliki keterbatasan informasi penjualan dan membuat petani menjual dengan harga di atas biaya produksi.

    “Dengan adanya kebijakan pembelian Rp6.500 oleh Bulog setidaknya ini dapat menjadi opsi bagi petani yang memiliki keterbatasan informasi menjual dan ketergantungan tinggi kepada bandar sehingga mereka bisa dapat harga di atas biaya produksinya,” kata Eliza dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

    “Impor beras selama ini karena untuk mengisi cadangan pangan pemerintah. ketika ada kebijakan ingin menyerap gabah petani maka ini perlu didukung agar kita perlahan mengurangi ketergantungan impor,” imbuhnya.

    Ia menyampaikan, selama ini harga pembelian gabah di petani berbeda-beda di setiap daerah. Ada beberapa petani di daerah yang dibeli di bawah Rp6.500 per kilogram, ada yang masih berada di rentang Rp5.900-Rp6.200.

    “Ini semua tergantung daya tawar petani. Ketika petani butuh cepat terjual kadang tengkulak membeli di bawah harga HPP, yang penting laku,” kata Eliza.

    “Apalagi jika panen raya, akan jatuh sekali karena tengkulak pun menerima beras dari berbagai petani sehingga tengkulak atau bandar ini menekan harga,” imbuhnya.

    Eliza melanjutkan, Bulog harus bisa menyerap gabah petani sehingga cadangan pangan pemerintah sebagian besar berasal dari penyerapan dalam negeri.

    “Rp6.500 itu tipis sekali marginnya. Tapi setidaknya itu tidak merugikan petani. Ada juga daerah yang dibeli di atas Rp6.500. Jadi memang ini bagaimana kondisi tata niaga pangan di setiap daerahnya,” kata Eliza.

    Menurut dia, Bulog dan Kementerian Pertanian harus bekerja sama untuk mendata daerah-daerah yang harga gabahnya masih rendah.

    “Pembelian oleh Bulog ini bisa memberikan kepastian pasar bagi para petani, maka dari itu perlu kerjasama antara Bulog, Kementan untuk menentukan titik titik mana yang harga gabahnya rendah, disitu bulog serap gabah, jemput bola,” kata Eliza.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pada ratas awal tahun Prabowo menginstruksikan ketersediaan pangan yang cukup menjelang Idul Fitri.

    Dengan demikian Kemenkeu telah menerbitkan PMK No.19/2025 dengan menunjuk Bulog sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah (СВР).

    Ia mengatakan Rp16,6 triliun dari APBN dalam bentuk investasi ke Bulog untuk membeli beras/gabah dari petani dalam negeri pada tingkat harga yang telah ditetapkan sekaligus untuk menjaga CBP.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menkeu: Peringkat kredit Fitch bukti kepercayaan terhadap kebijakan RI

    Menkeu: Peringkat kredit Fitch bukti kepercayaan terhadap kebijakan RI

    Afirmasi peringkat oleh Fitch ini menjadi bukti konkret bahwa kebijakan di Indonesia terus terjaga dengan baik

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini keputusan lembaga pemeringkat Fitch Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia mencerminkan kepercayaan terhadap kebijakan Indonesia.

    Dari hasil asesmen pada awal Februari lalu, kredit Indonesia bertahan pada peringkat ‘BBB’ dengan outlook stabil.

    “Afirmasi peringkat oleh Fitch ini menjadi bukti konkret bahwa kebijakan di Indonesia terus terjaga dengan baik,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu.

    Stabilitas ekonomi dan terjaganya rasio utang pemerintah disebut menjadi poin kekuatan Indonesia pada asesmen tersebut.

    Meski defisit fiskal diproyeksikan sedikit melebar ke 2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini (defisit APBN 2024 sebesar 2,29 persen), namun komitmen pemerintah untuk meningkatkan mobilisasi pendapatan sekaligus melaksanakan efisiensi pengeluaran mendapatkan atensi Fitch.

    Komitmen itu ditargetkan dapat menurunkan rasio utang pemerintah secara moderat menjadi 39,1 persen dari PDB pada tahun 2028. Adapun catatan saat ini, posisi utang Indonesia berada pada level 39,6 persen dari PDB per Januari 2025 atau dengan posisi utang mencapai Rp8.909,14 triliun.

    Fitch juga menilai prospek pertumbuhan Indonesia dalam jangka menengah masih tinggi, didukung oleh stabilitas ekonomi dan permintaan domestik yang masih baik.

    PDB riil Indonesia pada tahun ini diproyeksikan tumbuh 5 persen dengan dukungan utama dari konsumsi domestik, termasuk belanja pemerintah untuk bantuan sosial dan infrastruktur, pertumbuhan investasi swasta, dan hilirisasi berkelanjutan.

    Namun, Fitch mencatat Indonesia akan menghadapi tantangan pertumbuhan pada 2026 sebagai akibat dinamika eksternal, seperti penurunan permintaan impor dari China dan kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan Amerika Serikat (AS).

    Lembaga pemeringkat itu juga menyoroti pembentukan dana kekayaan negara (sovereign wealth fund/SWF) Danantara. Meski Danantara memiliki tujuan baik untuk pembangunan berkelanjutan dan peningkatan investasi strategis, Fitch berpendapat Pemerintah Indonesia perlu mencermati potensi risiko kewajiban kontijensi yang mungkin timbul.

    Secara umum, Fitch menilai terdapat potensi peningkatan peringkat kredit Indonesia di masa depan apabila pemerintah dapat meningkatkan rasio pendapatan secara signifikan serta kerentanan eksternal dapat dikurangi.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani alokasikan Rp49,4 triliun untuk THR ASN 2025

    Sri Mulyani alokasikan Rp49,4 triliun untuk THR ASN 2025

    Presiden Prabowo Subianto mengumumkan ketentuan tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI/Polri, hakim, dan pensiunan di Istana Merdeka, Selasa (11/3/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

    Sri Mulyani alokasikan Rp49,4 triliun untuk THR ASN 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 12 Maret 2025 – 06:05 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran sebesar Rp49,4 triliun untuk tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) tahun 2025.

    Dalam keterangan tertulis Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa, Sri Mulyani merinci, anggaran THR teralokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 melalui anggaran pada Kementerian/Lembaga (K/L), Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), serta Transfer ke Daerah (TKD).

    Perkiraan kebutuhan anggaran THR adalah sekitar Rp17,7 triliun untuk ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri.

    Pada BA BUN, telah dialokasikan sekitar Rp12,4 triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun.

    Selanjutnya, kebutuhan untuk ASN daerah adalah sekitar Rp19,3 triliun.

    Bagi ASN daerah, dapat pula diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari APBD TA 2025 yang dialokasikan sekitar Rp16,5 triliun, dengan menyesuaikan kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah serta sesuai ketentuan yang berlaku.

    Pengaturan pelaksanaan teknis THR akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk yang bersumber dari APBN, dan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk yang bersumber dari APBD.

    Pembayaran THR oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dengan sebelumnya seluruh satuan kerja dapat mulai melakukan rekonsiliasi gaji untuk pembayaran THR atau pembuatan tagihan pensiun oleh PT Taspen dan PT Asabri.

    Satuan kerja K/L dapat mulai mengajukan Surat Perintah Membayar untuk dapat diproses Surat Perintah Pencairan Dana oleh KPPN.

    Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan penyusunan Perkada tentang Pembayaran THR dan Gaji ke-13, serta memastikan agar pembayarannya dapat dilakukan mulai H-15.

    Apabila THR belum dapat dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri, THR dapat dibayarkan setelahnya.

    Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian dan gaji ke-13 untuk ASN.

    Pemerintah memberikan tunjangan kinerja kepada ASN sebesar 100 persen.

    THR untuk ASN akan dibayarkan 2 minggu sebelum Lebaran 2025, mulai Senin, 17 Maret 2025. Sementara itu, gaji ke-13 ASN akan dibayarkan pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada Juni 2025.

    Sumber : Antara

  • Ekonomi kemarin, SE THR 2025 hingga kredit pindar ke sektor produktif

    Ekonomi kemarin, SE THR 2025 hingga kredit pindar ke sektor produktif

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa bidang ekonomi yang terjadi pada Selasa (11/3) masih hangat dan relevan untuk disimak kembali pada Rabu pagi ini.

    Di antaranya mulai dari Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja yang resmi diterbitkan hingga penyaluran pembiayaan pindar ke sektor produktif mencapai Rp8,45 triliun hingga Desember 2024.

    Berikut sajian rangkuman berita pilihan.

    Menaker terbitkan SE pelaksanaan pemberian THR 2025 bagi pekerja

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04.00/III/2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja.

    Yassierli menegaskan bahwa pencairan THR tersebut wajib dilakukan secara penuh atau tidak dicicil, dengan tenggat waktu H-7 Hari Raya Idul Fitri 2025.

    “THR wajib dibayarkan 7 hari sebelum Hari Raya. Harus dibayarkan secara penuh. Saya minta semua perusahaan memberikan perhatian pada ketentuan ini,” kata Menaker Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya.

    Kemendag: Minyakita tak sesuai takaran akan ditarik dari distribusi

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menegaskan seluruh produk minyak goreng rakyat (MGR) atau Minyakita yang tidak sesuai dengan ketentuan akan ditarik dari pasaran.

    “Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat bahwa bagi produsen yang tidak menaati ketentuan akan dilakukan penindakan yang salah satunya penarikan produk MGR dari distribusi,” kata Moga dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya.

    Pemerintah sebut Koperasi Desa Merah Putih takkan ganggu dana APBDesa

    Pemerintah menyatakan bahwa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dipastikan tidak akan mengganggu program-program desa yang telah tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menanggapi kekhawatiran sejumlah pihak terkait penggunaan dana APBDesa dalam membentuk Koperasi Desa Merah Putih, menegaskan APBDesa itu kan sudah disusun.

    “Sesuai dengan kesepakatan kami, 70 persen dari APBDesa adalah untuk pembangunan yang merupakan inisiatif dari desa dengan melihat kebutuhan daerah masing-masing, 30 persen mengakomodir program nasional. Nah, yang 30 persen ini bisa dipakai juga program untuk pembentukan koperasi desa ini,” kata Tito dalam konferensi pers bersama Menteri Koperasi, di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya.

    Sri Mulyani alokasikan Rp49,4 triliun untuk THR ASN 2025

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran sebesar Rp49,4 triliun untuk tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) tahun 2025.

    Dalam keterangan tertulis Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa, Sri Mulyani merinci, anggaran THR teralokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 melalui anggaran pada Kementerian/Lembaga (K/L), Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), serta Transfer ke Daerah (TKD).

    Baca selengkapnya.

    OJK: Pembiayaan produktif pinjaman daring capai Rp8,45 triliun

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan penyaluran pembiayaan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau pinjaman daring (pindar/fintech lending) terhadap sektor produktif, termasuk UMKM, hingga Desember 2024 mencapai Rp8,45 triliun.

    “Penyaluran pindar kepada sektor produktif per Desember 2024 sebesar Rp8,45 triliun atau 30,19 persen dari total penyaluran pendanaan,” ucap Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025