Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Momen Sri Mulyani Bukber dengan Prabowo Usai Diterpa Isu Mundur dari Menkeu

    Momen Sri Mulyani Bukber dengan Prabowo Usai Diterpa Isu Mundur dari Menkeu

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani membagikan momen berbuka puasa bersama bareng Presiden Prabowo.

    Dalam foto yang diunggah di akun media sosialnya @smindrawati tampak keduanya tengah mencicipi takjil dalam sebuah meja panjang berwarna cokelat.

    Menurut Sri Mulyani, buka bersama itu di Istana Negara, Jakarta.

    “Berbuka puasa bersama Presiden @prabowo di Istana Merdeka. Ngobrol santai sambil melaporkan berbagai hal. Semoga Ibadah Puasa Ramadan anda membawa berkah,” tulisnya.

    Pertemuan itu juga terlihat cukup santai, dan Sri Mulyani tampak tertawa saat mencicipi hidangan buka puasa tersebut.

    Di meja tersebut juga tidak terlihat orang lain selain keduanya yang sedang mencicipi menu buka puasa sambil berbincang.

    Momen ini diunggah Sri Mulyani usai isu yang menerpanya yang menyebutkan dirinya bakal mundur dari kursi Menkeu.

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, kabar rencana mundurnya Sri Mulyani dari pemerintahan Prabowo berseliweran di sejumlah media massa beberapa hari belakangan.

    Sejumlah pewarta di Istana Kepresidenan langsung meminta konfirmasi atas hal tersebut. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun ketika ditanya soal kabar rencana mundur dari Kabinet Merah Putih, yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

    Senyum kecil dipasang Sri Mulyani ketika wartawan meminta konfirmasi kepadanya, Rabu (12/3/2025) malam. Saat itu, perempuan yang menjabat menteri keuangan di bawah tiga presiden berbeda tersebut baru saja selesai mengikuti buka puasa bersama Prabowo.

    Sri Mulyani hanya berkomentar bahwa pertemuannya dengan Prabowo sore hingga malam kemarin untuk melaporkan kinerja APBN.

    “Melaporkan saja terkait APBN,” ujarnya kepada wartawan usai bertemu dengan Prabowo, Rabu (12/3/2025), malam.

  • Sri Mulyani: APBN Defisit Rp 31,2 triliun Hingga Akhir Februari 2025 – Page 3

    Sri Mulyani: APBN Defisit Rp 31,2 triliun Hingga Akhir Februari 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk periode Januari hingga Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau sekitar 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Meskipun defisit ini tercatat, angka tersebut masih berada dalam batas yang dirancang dalam APBN, yang dipatok dengan defisit sebesar 2,3% dari PDB atau sekitar Rp616,2 triliun.

    “Dari total keseimbangan terjadi defisit sebesar Rp 31,2 triliun untuk posisi akhir Febaruari atau 0,13% dari PDB,” kata Sri Mulyani dalam konferensi Pers APBN Kita Maret 2025, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Sri Mulyani menjelaskan, hingga akhir Februari, pemerintah telah mengeluarkan belanja negara sebesar Rp348,1 triliun, yang merupakan 9,6% dari total anggaran belanja yang direncanakan tahun ini.

    Belanja ini mencakup belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp211,5 triliun, yang terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp83,6 triliun (7,2% dari target belanja Kementerian/Lembaga) dan belanja non K/L sebesar Rp127,9 triliun (8,3% dari target belanja non K/L).

    “Hingga akhir Februari dengan berbagai terjadinya inpres, efisiensi dan lain-lain, kita masih melihat belanja negara Rp 348,1 triliun realisasi ini 9,6% dari total belanja yang akan dianggarkan tahun ini,” ujar Menkeu Sri Mulyani.

    Selain itu, transfer ke daerah juga menunjukkan progres yang signifikan, dengan jumlah transfer yang telah dilakukan hingga akhir Februari mencapai Rp136,6 triliun, atau sekitar 14,9% dari total transfer yang direncanakan tahun ini sebesar Rp919 triliun.

    “Untuk transfer lebih maju, kita sudah mentransfer ke daerah sampai akhir Februari mencapai Rp136,6 triliun dari presentase lebih tinggi dari kecepatan Pemerintah pusat yaitu 14,9% dari total transfer tahun ini sebesar Rp919 triliun,” ujarnya.

     

  • Sri Mulyani Sempat Tunda Pengumuman Laporan APBN, Ada Apa? – Page 3

    Sri Mulyani Sempat Tunda Pengumuman Laporan APBN, Ada Apa? – Page 3

    Adapun Menkeu mengatakan, penyampaian APBN KiTa ini menjadi tahun pertama pelaksanaan APBN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

    Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN merupakan instrumen keuangan negara yang sangat vital dalam mencapai tujuan-tujuan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah.

    “Ini adalah APBN tahun pertama untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Pelaksanaan APBN adalah sebuah pelaksanaan intrumen keuangan negara yang begitu penting untuk mencapai tujuan-tujuan prioritas yang telah dan akan terus ditetapkan oleh Presiden Prabowo,” ujarnya.

    Oleh karena itu, kelincahan dan kemampuan untuk fleksibel, namun tetap menjaga kehati-hatian dan keberlanjutan APBN, menjadi hal yang sangat penting.

    “Tema mengenai kelincahan kemampuan untuk fleksibel namun tetap menjaga kehati-hatian dan sustainabilitas dari APBN itu sangat penting,” ujarnya.

    Dalam konteks ini, ia juga menggarisbawahi bahwa pemerintah terus menjaga APBN sebagai instrumen utama dalam menjalankan pembangunan dan mencapai cita-cita Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

    “Itulah yang menjadi dasar di Kementerian Keuangan untuk terus menjaga APBN sebagai instrumen penting negara dan Pemerintah dalam menjalankan proses pembagunan dan dalam menjaga negara, perekonomian, serta rakyat untuk mencapai cita-cita kita menuju Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera,” ujar Menkeu.

     

  • APBN Awal Tahun Sudah Defisit Rp31,2 T: Pendapatan Rp316,9 T, Belanja Negara Tembus Rp348,1 T – Halaman all

    APBN Awal Tahun Sudah Defisit Rp31,2 T: Pendapatan Rp316,9 T, Belanja Negara Tembus Rp348,1 T – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengumumkan bahwa APBN untuk realiasi bulan Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Dalam pemaparannya, Sri Mulyani mengungkapkan belanja negara yang terealisasi pada bulan Februari 2025 mencapai Rp348,1 triliun.

    Namun, pendapatan negara dari pajak hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih kecil yaitu sebesar Rp316,9 triliun.

    “Realisasi yang terjadi untuk belanja negara hingga akhir Februari, kita masih melihat belanja negara Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari total belanja yang dianggarkan tahun ini,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (13/3/2025) dikutip dari YouTube Kementerian Keuangan RI.

    Sosok yang akrab disapa Ani itu menjelaskan belanja negara itu terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD).

    Untuk realisasi belanja pemerintah pusat bulan Februari 2025 mencapai Rp211,5 triliun.

    Adapun rinciannya adalah belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai 83,6 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp127,9 triliun.

    “Untuk transfer terlihat lebih maju yaitu kita telah mentransfer ke daerah sampai akhir Februari mencapai Rp136,6 triliun.”

    “Dari persentase, ini lebih tinggi bahkan kecepatan belanja pemerintah pusat yaitu 14,9 persen dari total transfer tahun ini yaitu sebesar Rp919 triliun,” jelas Ani.

    Lalu, untuk pendapatan negara dari pajak, Sri Mulyani mengatakan pada Februari 2025 mencapai Rp187,8 triliun dan Rp52,6 triliun dari Kepabeanan dan cukai.

    Sementara, pendapatan negara lainnya yaitu dari Pendapat Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp76,4 triliun.

    Terkait defisit yang terjadi pada bulan Februari 2025, Sri Mulyani mengatakan masih sesuai target yang telah dirancang dalam desain APBN 2025.

    “Jadi, ini defisit 0,13 persen tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,5 persen dari PDB yaitu Rp616,2 triliun,” jelasnya.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

  • APBN Tercatat Defisit Rp 31,2 Triliun pada Februari 2025

    APBN Tercatat Defisit Rp 31,2 Triliun pada Februari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun per 28 Februari 2025 atau 0,13% dari produk domestik bruto (PDB).

    Defisit ini terjadi karena pendapatan negara yang mencapai Rp 316,9 triliun dan belanja negara sebesar Rp 348,1 triliun. Pemerintah menargetkan defisit APBN 2025 sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53% dari PDB.

    “APBN 2025 didesain dengan defisit sebesar Rp 616,2 triliun, jadi defisit 0,13% dari PDB tentu masih dalam target APBN,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) di aula mezzanine kantor Kementerian Keuangan pada Kamis (13/3/2025).

    Realisasi pendapatan negara dalam laporan APBN sebesar Rp 316,9 triliun terbagi dalam penerimaan perpajakan sebesar Rp 240,4 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 76,4 triliun.

    Penerimaan perpajakan tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 187,8 triliun serta penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 52,6 triliun.

    Sementara itu, realisasi belanja negara sebesar Rp 348,1 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp 211,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 136,6 triliun. Belanja pemerintah pusat mencakup belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp 83,6 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp 127,9 triliun.

    Selain itu, keseimbangan primer tercatat sebesar Rp 48,1 triliun pada akhir Februari 2025. Sedangkan pembiayaan anggaran telah mencapai Rp220,1 triliun atau 35,7% dari target dalam APBN 2025.

    “Artinya, dalam dua bulan pertama kita telah merealisasikan pembiayaan yang cukup besar, sekitar 35,7% dari target. Secara implisit, ini menunjukkan adanya strategi pembiayaan front loading, di mana penerbitan surat utang di awal tahun cukup besar,” kata Sri Mulyani terkait APBN 2025.

  • Laporan APBN Kita Molor, Sri Mulyani: Data Belum Stabil!

    Laporan APBN Kita Molor, Sri Mulyani: Data Belum Stabil!

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan molornya laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 edisi Januari. Diketahui, dalam dua bulan pertama, yakni Januari dan Februari, pemerintah masih melakukan penyesuaian terhadap postur APBN 2025.

    “Banyak pertanyaan mengenai mengapa laporan APBN untuk Februari belum dilakukan seperti pada Januari. Ini dikarenakan pada awal tahun, data masih belum sepenuhnya stabil akibat berbagai faktor, baik dari sisi belanja maupun pelaksanaan pendapatan serta pembiayaan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Kamis (11/3/2025).

    Menurutnya, pemerintah mempertimbangkan untuk menunggu data yang lebih stabil sebelum laporan kinerja APBN 2025. Hal ini bertujuan agar perbandingan dan analisis yang dilakukan lebih akurat serta menghindari kemungkinan salah interpretasi.

    APBN 2025 menjadi instrumen keuangan negara pertama di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Ia menegaskan bahwa APBN memiliki peran strategis dalam mencapai prioritas nasional yang telah dan akan ditetapkan oleh Presiden Prabowo.

    “APBN adalah instrumen keuangan negara yang sangat penting untuk memastikan prioritas pembangunan dapat dijalankan dengan baik. Pemerintah akan menjaga keseimbangan antara ketangkasan (agility) dan kehati-hatian, serta memastikan keberlanjutan fiskal tetap terjaga,” tambahnya.

    Ia juga menekankan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, berbagai program akan dijalankan dengan dukungan APBN sebagai instrumen utama dalam mendukung pembangunan jangka menengah dan panjang.

    “Kementerian Keuangan berkomitmen untuk menjadikan APBN sebagai alat yang efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara maju, adil, dan sejahtera,” pungkasnya.

  • Hari Ini Sri Mulyani Umumkan Kinerja APBN 2025 di Tengah Isu Mundur dari Kabinet Prabowo  – Halaman all

    Hari Ini Sri Mulyani Umumkan Kinerja APBN 2025 di Tengah Isu Mundur dari Kabinet Prabowo  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan menyampaikan kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025, pada Kamis (13/3/2025) pagi.

    Hal tersebut menyusul beredar kabar bahwa penerimaan negara yang bersumber dari pajak anjlok. 

    “Bersama ini kami mengundang rekan-rekan untuk hadir dan meliput Konferensi Pers APBN KiTa yang akan diselenggarakan pada Kamis, 13 Maret 2025 Pukul 10.00 WIB sampai selesai,” tulis undangan Konferensi Pers yang diterima Tribunnews.

    Adapun seharusnya paparan kinerja APBN Januari 2025 dilakukan pada bulan setelahnya atau Februari 2025.

    Sri Mulyani terakhir kali memaparkan kinerja APBN pada 6 Januari 2025 untuk periode Desember 2024 (kaleidoskop APBN 2024).

    Di sisi lain, Menkeu Sri Mulyani juga tengah diterpa isu mundur dari Kabinet Merah Putih (KMP) Presiden RI Prabowo Subianto. 

    Menyikapi hal tersebut, pada Rabu (12/3/2025) kemarin Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar rapat sekaligus buka puasa bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Sayangnya, Sri Mulyani enggan berkomentar terkait kabar bahwa dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih. Ia hanya tersenyum saat ditanya mengenai isu tersebut.

    Namun, Sri Mulyani mengatakan dalam rapat tersebut ia hanya melaporkan mengenai APBN 2025 kepada Presiden.

    “Melaporkan saja terkait APBN,” katanya.

    Terkait dengan konferensi Pers realisasi APBN KiTa 2025, Sri Mulyani membenarkan akan dilakukan pada Kamis esok. Konferensi pers akan menyampaikan realiasasi serta pembiayaan yang telah dilakukan pemerintah dalam periode Januari-Februai 2025.

    “Iya, nanti. Januari-Februari,” katanya.

    Sri Mulyani enggan berkomentar lebih jauh mengenai realisasi APBN dalam dua bulan pertama di 2025 tersebut. Termasuk mengenai kabar bahwa APBN di Januari defisit, Rp 23,5 triliun.

    “Ya konferensi pers besok aja lah,” katanya.

     

  • Kemarin, timsus untuk kaji penghambat investasi hingga kinerja APBN

    Kemarin, timsus untuk kaji penghambat investasi hingga kinerja APBN

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa bidang ekonomi yang terjadi pada Rabu (12/3) masih hangat dan relevan untuk disimak kembali pada Kamis pagi ini.

    Di antaranya mulai dari rencana pembentukan tim kajian khusus tentang penghambat masuknya investasi di Indonesia hingga Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan untuk melaporkan kinerja APBN.

    Berikut sajian rangkuman berita pilihan.

    Luhut dan Airlangga bentuk tim kajian khusus penghambat investasi

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sepakat membentuk tim kajian khusus tentang penghambat masuknya investasi di Indonesia.

    “Seiring dengan dinamika ekonomi global yang terus berkembang, kami bersepakat untuk membentuk tim kajian khusus yang akan mengevaluasi berbagai regulasi yang berpotensi menghambat masuknya investasi ke Indonesia,” kata Luhut di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya.

    Bandara Soetta jadi bandara penerbangan terbaik di Asia Pasifik

    PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) mengungkapkan bahwa Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, terpilih menjadi bandara penerbangan terbaik di kawasan Asia Pasifik versi Airports Council International (ACI).

    Bandara Soetta sendiri, sebelumnya berhasil meraih penghargaan prestisius dalam ajang Airport Service Quality (ASQ) Awards 2024, dengan dinobatkan sebagai Best Airport over 40 Million Passengers in Asia-Pacific.

    General Manager PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Dwi Ananda Wicaksana melalui keterangan tertulis di Tangerang, Rabu, menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan hasil dari transformasi layanan yang terus dilakukan peningkatan olah jajarannya.

    Baca selengkapnya.

    Menhut segel 29 bangunan ilegal di kawasan hulu DAS Bekasi

    Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya telah menyegel 29 bangunan ilegal di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Bekasi, Jawa Barat.

    Dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu, Menhut menyebut pengelola akan dipanggil untuk pengumpulan data.

    “Untuk di kawasan hutan di Bogor, kami sudah membuat papan pengumuman terhadap 29 unit villa atau taman wisata yang kemungkinan besar melanggar undang-undang dengan melakukan aktivitas tanpa izin di dalam kawasan hutan,” ujar Menhut Raja Antoni.

    Baca selengkapnya.

    Bappenas targetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 6,3 persen

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan bahwa indikasi sasaran pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 sebesar 6,3 persen.

    “Sasaran pembangunan dalam RKP tahun 2026 difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkelanjutan dengan highlight pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen,” ujarnya dalam Rakortekrenbang Tahun 2025: Arahan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahun 2026 yang diadakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya.

    Dua jam bertemu Presiden, Menkeu laporkan kinerja APBN

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, untuk melaporkan kinerja APBN.

    Sri Mulyani bertemu dengan Presiden selama kurang lebih 2 jam, diselingi dengan acara buka puasa bersama.

    “Ya melaporkan saja mengenai APBN, dan lain-lain,” kata Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan.

    Baca selengkapnya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Total Utang Pemerintah Rp8.909,14 Triliun, APBN Januari 2025 Defisit Rp23,45 Triliun

    Total Utang Pemerintah Rp8.909,14 Triliun, APBN Januari 2025 Defisit Rp23,45 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tercatat telah melakukan penarikan utang baru pada Januari 2025 senilai Rp153,36 triliun dalam rangka membiayai APBN 2025. 

    Mengutip Buku APBN KiTa edisi Februari 2025, jumlah tersebut terpantau naik 42,58% secara tahunan atau year on year (YoY). penarikan yang dilakukan pada Januari 2024 senilai Rp107,56 triliun.  

    Pembiyaan tersebut terdiri atas realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto Rp160,87 triliun dan Pinjaman (neto) negatif Rp7,52 triliun. 

    “Pemerintah terus memprioritaskan penerbitan SBN domestik guna mengendalikan risiko dan memperkuat ketahanan pasar keuangan nasional,” ujarnya dalam buku tersebut, dikutip pada Rabu (12/3/2025). 

    Pemerintah juga tidak memungkiri adanya potensi crowding out alias keluarnya investor dari pasang keuangan RI di tengah dinamika ketidakpastian global. 

    Untuk itu, sebagai strategi mitigasi terhadap potensi crowding out effect di pasar domestik, pemerintah melakukan penerbitan SUN Valas (Global Bond) di pasar internasional. 

    Pada awal Januari 2025, penerbitan ini menarik US$2 miliar dengan tenor 5 dan 10 tahun serta EUR1,4 miliar dengan tenor 8 dan 12 tahun. 

    Bendahara Negara menegaskan bahwa penerbitan SBN di pasar global dilakukan dengan prinsip kehati- hatian, dengan tetap memperhatikan cost of fund yang optimal. 

    “Strategi oportunistik pada penerbitan ini bertujuan mengoptimalkan peluang likuiditas di awal tahun dengan tetap memperhatikan dinamika pasar global dan prospek ekonomi ke depan yang menantang,” lanjutnya. 

    Sejalan dengan naiknya jumlah pembiayaan utang, posisi utang pemerintah per Januari 2025 juga terkerek ke angka Rp8.909,14 triliun atau naik senilai Rp108,05 triliun dari posisi Desember 2024.  

    Pemerintah pada tahun ini merencanakan defisit senilai Rp616,2 triliun dengan rencana penerbitan SBN senilai Rp642,56 triliun, untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang mencapai Rp3.621,3 triliun. 

    Per Januari 2025 pula, pemerintah telah merealisasikan belanja senilai Rp180,77 triliun dan pendapatan senilai Rp115,18 triliun alias defisit Rp23,45 triliun. Kondisi ini sekaligus defisit awal tahun pertama dalam 4 tahun terakhir. 

    Sementara realisasi Februari 2025, akan Sri Mulyani beserta jajarannya umumkan pada Kamis (13/3/2025) mulai pukul 10.00 WIB. 

  • Ini Sikap Sri Mulyani Saat Ditanya Isu Mundur dari Kabinet Prabowo – Halaman all

    Ini Sikap Sri Mulyani Saat Ditanya Isu Mundur dari Kabinet Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani rapat dan buka bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, (12/3/2025). 

    Buka bersama tersebut digelar di tengah isu ia akan mundur dari Kabinet Merah Putih.

    Usai buka bersama, Sri Mulyani tidak berkomentar terkait isu tersebut dan hanya melemparkan senyum kepada awak media. 

    Dalam foto yang diunggah Sekretariat Kabinet, Sri Mulyani tampak menyantap makan berdua dengan Presiden. 

    Dalam penjelasan foto tersebut dituliskan momen buka bersama antara Presiden dengan Sri Mulyani berlangsung dalam suasana yang penuh keakraban.

    “Suasana penuh keakraban Presiden Prabowo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat berbuka puasa di Istana Negara, sore ini,” tulis akun @sekretariat.kabinet.

    Sri Mulyani mengatakan dalam pertemuannya dengan Prabowo ia hanya melaporkan mengenai APBN 2025.

    “Melaporkan saja terkait APBN,” katanya.

    Terkait dengan konferensi Pers realisasi APBN KiTa 2025, Sri Mulyani membenarkan akan dilakukan pada hari ini.  

    Konferensi pers akan menyampaikan realiasasi serta pembiayaan yang telah dilakukan pemerintah dalam periode Januari-Februai 2025.

    “Iya, nanti. Januari-Februari,” katanya.

    Sri Mulyani enggan berkomentar lebih jauh mengenai realisasi APBN dalam dua bulan pertama di 2025 tersebut. 

    Termasuk mengenai kabar bahwa APBN di Januari defisit Rp 23,5 triliun.

    “Ya konferensi pers besok saja lah,” katanya. 

    Diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami defisit sebesar Rp 23,45 triliun atau 0,10 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 31 Januari 2025.

    Ini berbeda jika dibandingkan kondisi APBN pada 31 Januari 2024 yang mengalami surplus Rp 35,12 triliun atau 0,16% terhadp PDB. 

    Defisit APBN ini disebabkan karena pendapatan negara yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan belanja negara yang meningkat. 

    Tercatat, pendapatan negara per akhir Januari 2025 mencapai Rp 157,3   triliun atau turun 28,27% yoy dari periode yang sama tahun lalu. 

    Realisasi ini setara 5,24?ri target APBN 2025 sebesar Rp 3.005,13 triliun.

    Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp 180,77 triliun atau turun 1,8% yoy dari periode sama tahun lalu. Realisasi ini setara 4,99?ri target APBN 2025 sebesar Rp 3.621,31 triliun.

    “Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan belanja negara tersebut, sampai dengan 31 Januari 2025, APBN tercatat defisit Rp 23,45 triliun atau 0,10% terhadap PDB,” tulis Kemenkeu dalam Laporan APBN Kita Edisi Februari 2025, Rabu (12/3).

    Dengan kinerja APBN tersebut, keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Rp 65,25 triliun. 

    Serta, di sisi pembiayaan anggaran realisasinya mencapai Rp 154,04 triliun atau 25,00?ri target. (Tribun Network/fik/ktn/wly)