Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Penerimaan Pajak Anjlok 30,2 Persen ke Rp187,8 Triliun per Februari 2025

    Penerimaan Pajak Anjlok 30,2 Persen ke Rp187,8 Triliun per Februari 2025

    JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan realisasi penerimaan pajak capai Rp187,8 triliun per Februari 2025 atau turun 30,2 persen secara tahunan atau year on year (yoy) atau jika dibandingkan dengan realisasi pajak Februari 2024 sebesar Rp269,02 triliun.

    Sri Mulyani menyampaikan realisasi ini setara 8,6 persen dari target penerimaan pajak dalam APBN 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun.

    “Penerimaan pajak Rp187,8 triliun atau 8,6 persen dari target (Rp2.189,3 triliun),” ujarnya dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Kamis, 13 Maret.

    Sementara itu, Sri Mulyani menyampaikan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai per Februari 2025 sebesar Rp52,6 triliun atau turun 2,13 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp51,5 triliun.

    Adapun realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai per Februari 2025 setara 17,5 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp301,6 triliun.

    Oleh sebab itu, Ia menjelaskan total penerimaan perpajakan per Februari 2025 yang terdiri dari penerimaan pajak dan kepabeanan & cukai mencapai Rp240,4 triliun atau setara 9,7 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp2.490,9 triliun.

    Meski demikian, realisasi angka tersebut turun 24,9 persen (yoy) jika dibandingkan dengan penerimaan perpajakan per Februari 2024 sebesar Rp320,5 triliun.

    Sri Mulyani menyampaikan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) per Februari 2025 sebesar Rp76,4 triliun atau turun 4,15 persen jika dibandingkan dengan realisasi PNBP Februari 2024 yang mencapai Rp79,71 triliun.

    Adapun, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) per Februari 2025 setara 14,9 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp513,6 triliun.

    Oleh sebab itu, Sri Mulyani menyampaikan realisasi pendapatan negara per Februari 2025 mencapai Rp316,9 triliun atau turun 20,84 persen secara tahunan atau year on year (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp400,4 triliun. Realisasi ini setara 10,5 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp3.005,1 triliun.

  • Sri Mulyani Tak Ubah Target Defisit APBN 2025 meski Kinerja Pajak Melorot

    Sri Mulyani Tak Ubah Target Defisit APBN 2025 meski Kinerja Pajak Melorot

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai masih terlalu dini untuk mengubah target defisit APBN pada awal tahun, di tengah penerimaan pajak yang turun 30% per Februari 2025.

    Sri Mulyani menyampaikan terkait perubahan postur maupun asumsi makro APBN 2025, sejatinya dilakukan pada pertengahan tahun dalam laporan semester yang nantinya disampaikan kepada publik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    “Kami pasti menyampaikan laporan semester kepada kabinet dan DPR. Jadi kalau hari ini sudah ngomongin [proyeksi defisit akhir] Desember, wong pertengahan tahun belum kita lewati, ojo kesusu [jangan terburu-buru],” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (13/3/2025).

    Berkaca dari tahun lalu, pemerintah melakukan perubahan postur APBN terkait defisit yang dikerek naik dari 2,29% menjadi 2,7% dalam laporan semester.

    Realiasasinya, pada Desember 2024 pemerintah melaporkan defisit senilai Rp507,8 triliun atau setara 2,29% terhadap PDB.

    Untuk itu, Sri Mulyani menekankan saat ini pihaknya akan fokus menjaga postur APBN sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 62/2024 tentang APBN 2025 yang mengamanatkan defisit di angka Rp616,2 triliun atau setara 2,53%.

    Meski demikian, pihaknya akan tetap melakukan pemantauan terhadap perubahan komponen dalam postur tersebut. Misalnya, pemantauan jika terdapat koreksi di penerimaan negara akibat PPN 12% yang tidak diterapkan di seluruh komoditas.

    Bendahara Negara tersebut pun menekankan pihaknya akan melakukan upaya ekstra untuk mengompensasi terhadap penerimaan yang tidak jadi diperoleh tersebut. Meski demikian, dirinya tidak menjelaskan lebih lanjut upaya apa yang dimaksud.

    “Defisit akhir tahun tetap berpedoman pada APBN [2025], nanti akan ada perkegarakan dan setiap pergerakan saya akan sampaikan,” janjinya.

    Pasalnya dengan penerimaan yang turun dan belanja yang terus mengalir, pemerintah telah mencatatkan defisit senilai Rp31,2 triliun per akhir Februari 2025. Padahal pada 2024 defisit baru terjadi pada Mei, sementara pada 2023 defisit bahkan baru terjadi pada Oktober.

    Sebelumnya, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai jika tren penurunan pajak berlanjut, penerimaan negara bisa mengalami shortfall hingga Rp300 hingga Rp400 triliun, yang otomatis menggembungkan defisit.

    “Berdasarkan prediksi kami pada akhir Januari 2025 lalu, potensi defisit hingga Rp800 triliun atau hampir 3% PDB adalah skenario yang realistis jika situasi ini terus berlanjut tanpa solusi cepat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (12/3/2025).

    Bahkan Goldman Sachs Group Inc. memproyeksikan defisit APBN akan semakin melebar dan mendekati batasnya, yakni 2,9% pada 2025 akibat sederet risiko fiskal imbas ketegangan global dan pelemahan ekonomi domestik usai Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan fiskal.

    Sementara Ekonom Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro mengamini bahwa penerimaan pajak terhantam dari segala sisi.

    Selain Coretax, target penerimaan 2025 juga masih mengacu pada PPN 12%, sementara kebijakan tersebut nyatanya batal karena pemerintah menggunakan nilai lain 11/12 (alhasil PPN tetap 11%).

    Belum lagi, daya beli yang relatif lemah akan berpengaruh terhadap setoran pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) individu maupun badan. Sementara penerimaan dari komoditas perlu diwaspadai karena terjadi penurunan harga, seperti batu bara dan nikel.

    “Jadi tahun ini targetnya [defisit] 2,53% dari PDB, mungkin bisa 2,6% hingga 2,8% [akhir tahun],” tuturnya kepada Bisnis, Rabu (12/3/2025).

  • Menkeu Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Target APBN 2025

    Menkeu Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Target APBN 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yang ditetapkan sebesar 2,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    Ia menjelaskan bahwa efisiensi dilakukan melalui penyesuaian belanja di tingkat pusat dan daerah dengan total realokasi mencapai Rp 306,69 triliun. 

    Meski terdapat perubahan dalam struktur anggaran, postur APBN tetap sesuai dengan rencana awal. Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan pemangkasan anggaran dengan dua prinsip utama, yaitu efisiensi dan prioritas.

    “Anggaran yang dinilai berpotensi tidak produktif akan dialihkan untuk mendukung program prioritas pemerintah. Dengan demikian, meskipun terjadi pergeseran dalam komposisi belanja, total anggaran negara tetap sebesar Rp 3.621,3 triliun, dengan belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2.701,4 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun,” ucapnya pada Kamis (13/3/2025).

    Ia menegaskan bahwa efisiensi ini dilakukan melalui refocusing dan penataan ulang anggaran tanpa mengubah target utama APBN, sehingga defisit APBN 2025 tetap dirancang sebesar 2,53 persen dari PDB.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan bahwa efisiensi dilakukan dengan menyisir pos belanja yang bukan prioritas, seperti perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor, seminar, hingga acara seremonial.

    “Belanja yang tetap dipertahankan meliputi gaji dan tunjangan aparatur sipil negara, layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, subsidi energi, serta bantuan sosial,” paparnya.

    Pada anggaran transfer ke daerah, efisiensi dilakukan terhadap dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik, dana otonomi khusus, dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dana desa.

    Namun, anggaran yang tetap diprioritaskan mencakup gaji aparatur sipil negara daerah, tunjangan profesi guru, Bantuan Operasional Sekolah, layanan kesehatan, serta dana desa untuk pelayanan publik.

    Hingga 28 Februari 2025, APBN mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun atau setara dengan 0,13% terhadap PDB. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp 316,9 triliun atau 10,5% dari target APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 3.005,1 triliun.

    Sementara realisasi belanja negara dalam laporan APBN Kita mencapai Rp 348,1 triliun atau 9,6% dari target Rp 3.621,3 triliun. Menteri keuangan memastikan bahwa kinerja fiskal hingga akhir Februari masih sejalan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN 2025.

  • Prabowo Resmikan Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah, Langsung ke Rekening

    Prabowo Resmikan Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah, Langsung ke Rekening

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mekanisme baru dalam penyaluran tunjangan guru aparatur sipil negara (ASN) daerah secara langsung, Kamis (13/3/2025). 

    Pada acara peluncuran tersebut, Kepala Negara meresmikan mekanisme baru agar tunjangan bagi para seluruh guru ASN di daerah langsung disalurkan ke rekening mereka. 

    “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, mendapat kehormatan untuk meluncurkan mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru,” terangnya di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen), Jakarta, Kamis (13/3/2025). 

    Pada sambutannya, Prabowo mengapresiasi peluncuran mekanisme baru dalam penyaluran tunjungan guru ASN itu. Menurutnya, hal itu merupakan salah satu bentuk mengurangi inefisiensi. 

    “Lama-lama juga untuk apa? Ditahan itu untuk apa, ya kan? Kita harus hilangkan budaya yang tidak benar, kalau bisa dibikin lama, kenapa harus dibikin pendek. Kalau bisa susah, kenapa dibikin gampang,” kata Presiden ke-8 RI itu. 

    Prabowo berpesan bahwa budaya-budaya inefisiensi harus dikikis. Dia mengingatkan bahwa birokrat yang tidak ingin mengikuti zaman harus dievaluasi. 

    “Jangan mengira  jadi ASN hidup enak dan seenaknya. Tidak bekerja dengan efisien melayani rakyat,” tuturnya. 

    Adapun peluncuran tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

  • Soal PHK, Sri Mulyani sorot perbaikan kinerja industri manufaktur

    Soal PHK, Sri Mulyani sorot perbaikan kinerja industri manufaktur

    Ada terjadi PHK, tapi data kami menunjukkan untuk tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki itu ekspor dan pertumbuhannya naik

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut industri manufaktur Indonesia secara umum menunjukkan kinerja perbaikan di tengah banyaknya pemberitaan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Ada terjadi PHK, tapi data kami menunjukkan untuk tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki itu ekspor dan pertumbuhannya naik,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis.

    Dari segi ekspor, meski terjadi disrupsi global, sejumlah industri di Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekspor pada Januari 2025. Industri itu di antaranya elektronik (20,5 persen), olahan mikro (47,2 persen), tembaga (4,6 persen), alas kaki (17 persen) dan TPT (3,8 persen).

    “TPT memang rendah, tapi itu positif di 3 persen, bahkan mau mendekati 4 persen,” ujarnya.

    Sementara bila ditinjau dari segi pertumbuhan, beberapa industri mengalami peningkatan signifikan pada kinerja tahun 2024, seperti industri makanan dan minuman (5,9 persen), industri kimia (5,9 persen), elektronik (6,2 persen), logam dasar (13,3 persen), TPT (4,3 persen) dan alas kaki (6,8 persen).

    Untuk TPT dan alas kaki, kinerja pertumbuhan pada 2024 berbalik dibandingkan kinerja tahun 2023 yang tumbuh negatif.

    Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia pun mencapai level yang tinggi pada Februari 2025, yakni 53,6. Posisi ini menempatkan Indonesia menjadi yang tertinggi setelah India.

    Bila dirinci, indeks komponen PMI manufaktur Indonesia sebagian besar berada pada zona ekspansi, mencakup hasil produksi 54,4; total permintaan 54,8; tenaga kerja 53; stok barang jadi 51,7; dan stok input produksi 54,1. Hanya komponen ekspor yang berada di zona kontraksi dengan level 49,4.

    Sri Mulyani meyakini keseluruhan kinerja tersebut menggambarkan produksi dan aktivitas manufaktur di Indonesia tetap mampu bertahan, bahkan cenderung menunjukkan penguatan.

    “Ini landasan optimisme kita yang harus terus kita jaga. Ini merupakan sesuatu yang positif, yang tentunya perlu untuk kita jaga bersama-sama. Dengan kinerja manufaktur yang bagus, ketahanan sektor eksternal kita juga cukup terjaga baik,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Benarkah Sri Mulyani Bakal Mundur dari Sebagai Menteri Keuangan Prabowo? – Page 3

    Benarkah Sri Mulyani Bakal Mundur dari Sebagai Menteri Keuangan Prabowo? – Page 3

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan terkait penundaan pelaksanaan laporan APBN KiTa untuk periode Januari dan Februari 2025.

    Penundaan tersebut menjadi sorotan banyak pihak, termasuk media, yang mempertanyakan alasan mengapa laporan tersebut tidak disampaikan pada bulan Februari.

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa penundaan ini disebabkan oleh kebutuhan untuk memastikan stabilitas data terkait pelaksanaan anggaran negara.

    Menurutnya, berbagai faktor yang memengaruhi kinerja APBN di awal tahun membuat data yang ada belum cukup stabil untuk disampaikan ke publik.

    “Banyak pertanyaan dari media, waktu itu bulan Februari tidak dilakukan (penyampaian APBN KiTa) untuk bulan Januari. Mungkin untuk menjelaskan beberapa hal yang emmang terkait pelaksanaan APBN di awal tahun kita melihat datanya belum stabil, karena berbagai faktor,” kata Sri Mulyani dalam konferensi Pers APN Kita Maret 2025, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

     

  • Pendapatan Negara Terkontraksi 20,85 Persen pada Februari 2025

    Pendapatan Negara Terkontraksi 20,85 Persen pada Februari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah telah mengumpulkan pendapatan negara senilai Rp 316,9 triliun per 28 Februari 2025. Dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024, terjadi penurunan sebesar Rp 83,46 triliun atau 20,85 persen dari total pendapatan negara pada akhir Februari 2024 yang mencapai Rp 400,36 triliun.

    Pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 240,4 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 76,4 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan menunjukkan penurunan Rp 79,6 triliun atau 25% dari posisi akhir Februari 2024 yang sebesar Rp 320,5 triliun.

    “Realisasi pendapatan negara mencapai Rp 316,9 triliun atau 10,5% dari pagu pendapatan negara,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi Maret 2025, Kamis (13/3/2025).

    Pendapatan negara dalam penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 187,8 triliun atau 8,6 persen dari pagu, mengalami kontraksi 30,19 persen dibandingkan dengan Februari 2024 yang sebesar Rp 269,02 triliun.

    Sementara itu, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp 52,6 triliun, mengalami kontraksi 2,13% dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 51,5 triliun.

    “Realisasi kepabeanan dan cukai mencapai Rp 52,6 triliun atau 17,6 persen dari pagu APBN 2025,” tambah Sri Mulyani.

    Sementara, realisasi belanja negara hingga 28 Februari 2025 mencapai Rp 348,1 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 211,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 136,6 triliun.

    Belanja pemerintah pusat mencakup belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp 83,6 triliun serta belanja non-K/L sebesar Rp 127,9 triliun.

    Keseimbangan primer tercatat sebesar Rp 48,1 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran telah mencapai Rp 220,1 triliun atau 35,7 persen dari target dalam APBN 2025.

    Pendapatan negara dari pajak, kepabean serta cukai menjadi sektor yang alami kontraksi tinggi mencapai 30,19 persen.

  • Sri Mulyani Temui Prabowo, Benarkah Akan Mundur dari Kabinet?

    Sri Mulyani Temui Prabowo, Benarkah Akan Mundur dari Kabinet?

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu, 12 Maret 2025.

    Menkeu bertemu dengan Presiden Prabowo selama kurang lebih 2 jam guna melaporkan kinerja APBN, diselingi acara buka puasa bersama.

    “Ya melaporkan saja mengenai APBN, dan lain-lain,” ucap Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan seperti dikutip dari Antara.

    Konferensi Pers

    Ia membenarkan informasi Kementerian Keuangan akan menggelar jumpa pers soal realisasi APBN periode Januari dan Februari 2025. “Iya nanti Januari, Februari, nanti ya,” ujar menteri keuangan.

    Kementerian Keuangan menjadwalkan konferensi pers guna mempublikasikan laporan realisasi APBN periode Januari 2025 di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta pada Kamis, 13 Maret 2025.

    Konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) tersebut akan dipimpin langsung oleh Menkeu Sri Mulyani. APBN KiTa adalah publikasi bulanan soal realisasi APBN yang dikeluarkan Kementerian Keuangan.

    Publikasi bertujuan menginformasikan masyarakat soal kinerja pendapatan, belanja serta pembiayaan negara sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal.

    Sri Mulyani Mundur dari Menteri Keuangan?

    Ia sempat ditanya wartawan soal rumor yang menyebutnya berencana mundur sebagai menteri keuangan.

    Ketika mendengar pertanyaan tersebut, menkeu hanya tersenyum lebar dan memilih tidak menjawab, selepas bertemu Presiden.

    Pihaknya enggan menjelaskan lebih lanjut isi pertemuannya dengan Prabowo. Ia langsung berjalan menuju kendaraannya tanpa merespons pertanyaan wartawan usai menyebut melapor soal APBN.

    Beberapa kali ia meminta wartawan untuk menunggu isi konferensi pers yang berlangsung hari ini.

    Prabowo Subianto memanggil beberapa menteri dan wakilnya yakni Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo serta Menkeu.

    Presiden juga memanggil Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri pada Rabu, 12 Maret 2025 siang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mulai Minggu Depan, Sri Mulyani Bakal Cairkan Rp49,9 T untuk THR PNS

    Mulai Minggu Depan, Sri Mulyani Bakal Cairkan Rp49,9 T untuk THR PNS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan total anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2025 mencapai Rp 49,9 triliun. Anggaran THR ini akan dicairkan secara bertahap pada Senin, 17 Maret 2025.

    Pemberian THR ini tidak akan dipotong. Tunjangan kinerja dalam komponen THR dipastikan akan diberikan 100%. Aturan soal THR ini dimandatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025, diundangkan pada (7/3/2025).

    Suahasil memastikan THR ini akan dibayarkan 2 minggu sebelum hari raya dan mulai cair pada 17 Maret 2025. Cara pembayaran telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

    “Total anggaran THR 2025 Rp 49,9 triliun, ASN pusat & TNI Rp 17,7 triliun, pensiunan Rp 12,45 triliun dan ASN daerah Rp 19,3 triliun,” ungkap Suahasil, dalam konferensi pers APBN KITA, Kamis (13/3/2025).

    Menurut Suahasil, komponen yang dibayarkan meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan kinerja. Dasar perhitungan pemberian THR adalah gaji Februari 2025.

    (haa/haa)

  • Defisit APBN Capai Rp 31,2 Triliun Masih sesuai Target

    Defisit APBN Capai Rp 31,2 Triliun Masih sesuai Target

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 28 Februari 2025 mencatat defisit sebesar Rp 31,2 triliun atau 0,13% dari produk domestik bruto (PDB).

    “Defisit APBN tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 616,2 triliun. Dengan defisit Rp 31,2 triliun ini, masih dalam batas yang telah ditargetkan, yakni 2,53% terhadap PDB atau setara dengan Rp 616,2 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 yang berlangsung di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Realisasi pendapatan negara mencapai Rp 316,9 triliun atau 10,5% dari target APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 3.005,1 triliun.

    Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp240,4 triliun atau 9,7% dari target, yang terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp 187,8 triliun dan kepabeanan serta cukai sebesar Rp 52,6 triliun.

    Dibandingkan dengan Januari 2025, penerimaan negara meningkat sebesar Rp 125,22 triliun. Meski demikian, penerimaan pajak hingga Februari 2025 sebesar Rp 187,8 triliun hanya mencapai 8,6% dari target, turun 30,2% dibandingkan Februari 2024 yang mencatatkan penerimaan pajak sebesar Rp 269,02 triliun.

    Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah terealisasi sebesar Rp76,4 triliun atau 14,9% dari target.

    Dari sisi belanja negara, hingga akhir Februari 2025, realisasi belanja mencapai Rp348,1 triliun atau 9,6% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 3.621,3 triliun.

    Belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat Rp 211,5 triliun atau 7,8% dari target, dengan rincian belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 83,6 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 127,9 triliun.

    Selain itu, belanja transfer ke daerah (TKD) telah mencapai Rp 136,6 triliun atau 14,9% dari target.

    Jika menghitung selisih antara pendapatan negara dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang, keseimbangan primer mencatat surplus sebesar Rp 48,1 triliun.

    Keseimbangan primer ini mencerminkan kemampuan negara dalam mengelola utang. Dengan adanya surplus, kondisi fiskal masih cukup kuat dalam mengatur penerimaan, pengeluaran, serta utang negara.

    Namun, realisasi pembiayaan anggaran hingga Februari 2025 telah mencapai Rp 220,1 triliun atau 35,7% dari target APBN.