Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Sri Mulyani Diisukan Mundur dari Kabinet Prabowo, Dasco Buka Suara

    Sri Mulyani Diisukan Mundur dari Kabinet Prabowo, Dasco Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menanggapi kabar rencana mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dari Kabinet Merah Putih, yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

    Dia membeberkan hingga sejauh ini belum ada rencana perombakan atau reshuffle kabinet lagi di Pemerintahan Prabowo Subianto.

    “Saya sudah juga cek kepada pemerintah, belum ada rencana reshuffle dan kalau kepada Bu Sri Mulyani juga belum sempat [bertanya],” katanya di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Jumat (14/3/2025).

    Wakil Ketua DPR RI itu turut menyebut yang dirinya tahu dari pertemuan antara Sri Mulyani dengan Prabowo kemarin adalah sebatas pertemuan berbuka puasa yang diiringi dengan bahasan tentang keadaan ekonomi terkini.

    “Kalau melihat pertemuan buka puasa yang kemarin, seperti di media keduanya penuh keakraban. Saya pikir isu yang dibuat di luar itu adalah isu yang tidak berdasar dan membuat semangat berpuasa menjadi kendor,” urainya.

    Sri Mulyani Lempar Senyum saat Ditanya Kabar Mundur 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun ketika ditanya soal kabar rencana mundur dari Kabinet Merah Putih, yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. 

    Senyum kecil dipasang Sri Mulyani ketika wartawan meminta konfirmasi kepadanya, Rabu (12/3/2025) malam. Saat itu, perempuan yang menjabat menteri keuangan di bawah tiga presiden berbeda tersebut baru saja selesai mengikuti buka puasa bersama Prabowo. 

    Kabar rencana mundurnya Sri Mulyani dari pemerintahan Prabowo berseliweran di sejumlah media massa beberapa hari belakangan. Tak ayal mengapa sejumlah pewarta di Istana Kepresidenan langsung meminta konfirmasi atas hal tersebut ke sang bendahara negara. 

    Sri Mulyani hanya berkomentar bahwa pertemuannya dengan Prabowo sore hingga malam kemarin untuk melaporkan kinerja APBN. Sebelumnya, saat baru tiba di Istana, dia masih enggan mengungkap isi agenda pertemuannya dengan Kepala Negara.

  • Sri Mulyani Kantongi Pajak Ekonomi Digital Rp 33,56 Triliun hingga Februari 2025 – Page 3

    Sri Mulyani Kantongi Pajak Ekonomi Digital Rp 33,56 Triliun hingga Februari 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital menyentuh Rp 33,73 triliun hingga 28 Februari 2025.

    Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp26,18 triliun, pajak kripto sebesar Rp1,21 triliun, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp3,23 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp2,94 triliun.

    Sementara itu, hingga Februari 2025 pemerintah telah menunjuk 211 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

     Sementara itu, hingga Februari 2025 pemerintah telah menunjuk 211 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada Februari 2025 terdapat sepuluh Wajib Pajak PMSE dalam negeri yang dihapus dan digabungkan ke NPWP Pusat Badan dengan flagging PMSE. Sepuluh Wajib Pajak tersebut antara lain PT. Jingdong Indonesia Pertama, PT. Shopee International Indonesia, PT. Ecart Webportal Indonesia, PT. Bukalapak.Com, PT. Tokopedia, PT. Global Digital Niaga, PT. Dua Puluh Empat Jam Online, PT. Fashion Marketplace Indonesia, PT. Ocommerce Capital Indonesia, dan PT. Final Impian Niaga.

    Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 188 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp26,18 triliun.

    “Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp 3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp 5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp 6,76 triliun setoran tahun 2023, Rp 8,44 triliun setoran tahun 2024 dan Rp 830,3 miliar setoran tahun 2025,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti, seperti dikutip dari keterangan resmi, Jumat (14/3/2025).

    Penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp1,21 triliun hingga Februari 2025. Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar penerimaan 2022, Rp 220,83 miliar penerimaan tahun 2023, Rp620,4 miliar penerimaan 2024, dan Rp126,39 miliar penerimaan 2025.

    Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp560,61 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp 653,46 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger.

  • 10 Dasco Sebut Sri Mulyani Tak Mundur dari Menteri Keuangan, Pastikan Tak Ada Rencana "Reshuffle" Nasional

    10 Dasco Sebut Sri Mulyani Tak Mundur dari Menteri Keuangan, Pastikan Tak Ada Rencana "Reshuffle" Nasional

    Dasco Sebut Sri Mulyani Tak Mundur dari Menteri Keuangan, Pastikan Tak Ada Rencana “Reshuffle”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua DPR
    Sufmi Dasco Ahmad
    menegaskan Menteri Keuangan (Menkeu)
    Sri Mulyani
    tidak mundur dari jabatannya di
    Kabinet Merah Putih
    .
    Dasco mengaku sudah mengecek informasi ke pemerintah dan mendapat kepastian tidak akan ada
    reshuffle
    dalam waktu dekat.
    “Kemarin yang saya tahu, pertemuan (Prabowo dan Sri Mulyani) itu adalah pertemuan berbuka puasa sambil membahas keadaan ekonomi terkini,” ujar Dasco di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).
    “Dan saya sudah cek ke pemerintah, belum ada rencana
    reshuffle
    . Dan kalau kepada Bu Sri Mulyani, juga saya belum sempat,” sambungnya.
    Menurut Dasco, jika melihat pertemuan antara Sri Mulyani dan Prabowo beberapa waktu lalu, keduanya penuh akan keakraban.
    Maka dari itu, Dasco menegaskan, isu Sri Mulyani mundur dari Menkeu tidak berdasar.
    “Tapi kalau lihat pertemuan buka puasa kemarin yang seperti teman-teman lihat di media, keduanya penuh keakraban. Saya pikir isu yang dibuat di luaran itu adalah isu yang tidak berdasar dan membuat semangat berpuasa menjadi kendur,” imbuh Dasco.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • APBN defisit Rp31,2 T, ekonom sebut perlunya reformasi fiskal

    APBN defisit Rp31,2 T, ekonom sebut perlunya reformasi fiskal

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    APBN defisit Rp31,2 T, ekonom sebut perlunya reformasi fiskal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 13 Maret 2025 – 17:04 WIB

    Elshinta.com – Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 28 Februari 2025 yang mengalami defisit Rp31,2 triliun atau 0,13 persen dari produk domestik bruto (PDB) menandai perlunya langkah untuk reformasi fiskal.

    Selain defisit, tantangan kinerja fiskal di awal tahun ini juga diikuti dengan pendapatan negara dan penerimaan pajak yang menurun. Data APBN KiTa edisi Februari 2025 mencatatkan pendapatan negara sebesar Rp316,9 triliun atau 10,5 persen dari target APBN tahun ini.

    “Jika dibandingkan periode yang sama pada 2024, angka ini turun drastis sebesar 20,85 persen, dari sebelumnya Rp400,4 triliun. Penurunan ini merupakan sinyal keras bahwa fondasi fiskal Indonesia sedang menghadapi tekanan berat, bahkan sebelum memasuki kuartal kedua tahun anggaran,” kata Achmad kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Begitu juga dengan penerimaan pajak yang tercatat Rp187,8 triliun atau 8,6 persen dari target, turun drastis 30,19 persen dari capaian Februari 2024 yang sebesar Rp269,02 triliun.

    Dia menyoroti bahwa implementasi sistem administrasi perpajakan baru, Coretax, yang diluncurkan sejak 1 Januari 2025, menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses pemungutan pajak.

    “Coretax yang diharapkan menjadi tulang punggung modernisasi perpajakan justru menghadirkan tantangan baru. Banyak wajib pajak kesulitan melaporkan dan membayar pajak, yang berdampak pada anjloknya penerimaan pajak,” jelasnya.

    Sebaliknya, belanja negara hingga Februari 2025 tetap berada di level tinggi, yakni sebesar Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari target.

    Meski secara nominal sedikit lebih rendah dibandingkan belanja pada Februari 2024 yang mencapai Rp374,32 triliun, besarnya kebutuhan belanja yang tidak bisa ditunda, termasuk belanja sosial, subsidi, hingga program lainnya membuat tekanan fiskal kian berat.

    Alhasil, untuk pertama kalinya sejak 2021, APBN mencatatkan defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap PDB hanya dalam dua bulan pertama tahun ini. Padahal, tahun lalu pada periode yang sama, APBN masih mencatatkan surplus sebesar Rp26,04 triliun.

    “Munculnya defisit fiskal sejak awal tahun menandai bahwa tahun 2025 tidak bisa lagi dipandang sebagai tahun fiskal biasa,” terangnya.

    Lebih lanjut, Achmad menekankan pentingnya pemerintah untuk menata ulang prioritas belanja di tengah penurunan pendapatan.

    “Belanja yang tidak mendukung pemulihan ekonomi atau pengurangan kemiskinan harus dievaluasi. Program-program populis dengan anggaran besar seperti makan siang gratis perlu dikaji ulang dalam kerangka keberlanjutan fiskal,” imbuhnya.

    Dirinya juga memperingatkan risiko defisit yang bisa membengkak hingga Rp800 triliun atau sekitar tiga persen dari PDB jika tidak ada langkah antisipatif yang dilakukan pemerintah.

    “Jika reformasi fiskal tidak segera dilakukan, kita berisiko masuk dalam lingkaran defisit yang terus melebar, beban utang yang meningkat, dan terbatasnya ruang fiskal untuk mendukung kebutuhan dasar rakyat,” tegas Achmad.

    Oleh karena itu, ia merekomendasikan tiga langkah strategis.

    Pertama, audit independen terhadap sistem Coretax untuk mengatasi hambatan teknis dan memastikan penerimaan pajak kembali normal.

    Kedua, peninjauan ulang belanja negara dengan fokus pada program yang berdampak langsung pada rakyat miskin dan pemulihan ekonomi.

    Ketiga, diversifikasi sumber pendapatan negara melalui optimalisasi dividen BUMN dan efisiensi aset negara.

    “Indonesia saat ini membutuhkan langkah nyata dalam menata fiskal negara. Bukan sekadar optimisme atau penundaan kebijakan, tetapi reformasi fiskal yang terukur dan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat,” tuturnya.

    Adapun dalam konferensi pers hari ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa defisit sebesar Rp31,2 triliun masih dalam target APBN 2025 yang sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.

    Sumber : Antara

  • APBN Februari 2025 defisit Rp31,2 triliun

    APBN Februari 2025 defisit Rp31,2 triliun

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    APBN Februari 2025 defisit Rp31,2 triliun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 13 Maret 2025 – 17:25 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 28 Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    “Defisit APBN 2025 didesain Rp616,2 triliun. Jadi, defisit Rp31,2 triliun masih dalam target APBN, yaitu 2,53 persen terhadap PDB atau Rp616,2 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis.

    Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp316,9 triliun atau 10,5 persen terhadap target APBN 2025 yang sebesar Rp3.005,1 triliun.

    Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp240,4 triliun atau 9,7 persen dari target, dengan rincian Rp187,8 triliun berasal dari penerimaan pajak dan Rp52,6 triliun dari kepabeanan dan cukai.

    Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terserap sebesar Rp76,4 triliun atau 14,9 persen dari target.

    Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari target sebesar Rp3.621,3 triliun.

    Belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp211,5 triliun atau 7,8 persen dari target. Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi sebesar Rp83,6 triliun dan belanja non-K/L Rp127,9 triliun.

    Adapun belanja transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp136,6 triliun atau 14,9 persen dari target.

    Dengan menghitung selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang, keseimbangan primer tercatat surplus Rp48,1 triliun.

    Keseimbangan primer mencerminkan kemampuan negara mengelola utang. Dengan surplus keseimbangan primer, maka kondisi fiskal dapat dikatakan masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.

    Akan tetapi, realisasi pembiayaan anggaran tercatat mencapai Rp220,1 triliun. Realisasi itu setara 35,7 persen dari target APBN 2025.

    Sri Mulyani pun mengakui terjadi penarikan pembiayaan yang cukup besar pada dua bulan pertama tahun 2025. “Ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang cukup front loading. Artinya, realisasinya di awal cukup besar,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Menkeu menjelaskan alasan pihaknya baru menyampaikan laporan APBN setelah menundanya selama sebulan.

    Kementerian Keuangan menunggu sampai data cukup stabil sebelum disampaikan kepada publik. Hal itu bertujuan untuk menghindari risiko misinterpretasi terhadap data-data yang disampaikan.

    Sebagai informasi, APBN KiTa merupakan publikasi bulanan mengenai realisasi APBN yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Publikasi itu bertujuan untuk menginformasikan masyarakat mengenai kinerja pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal.

    APBN KiTa biasanya dilaporkan pada bulan setelah periode realisasi. Artinya, realisasi APBN Januari umumnya dilaporkan pada Februari, realisasi Februari dilaporkan pada Maret, dan seterusnya.

    Namun kali ini, realisasi Januari hingga Februari 2025 disampaikan dalam satu waktu yang sama, yakni pada konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025.

    Sumber : Antara

  • Sri Mulyani pastikan efisiensi tak mengganggu target defisit APBN 2025

    Sri Mulyani pastikan efisiensi tak mengganggu target defisit APBN 2025

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Sri Mulyani pastikan efisiensi tak mengganggu target defisit APBN 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 13 Maret 2025 – 18:24 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan efisiensi anggaran belanja pemerintah tidak akan mengganggu target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    “Efisiensi tetap pada penurunan belanja, baik di pusat dan daerah, yang mencapai Rp306,69 triliun. Ini direalokasikan, sehingga postur APBN tidak berubah,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan terdapat dua fokus utama dalam arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemangkasan anggaran, yakni efisiensi dan prioritas. 

    Maksudnya, anggaran yang berpotensi menjadi pemborosan dialihkan untuk belanja program prioritas pemerintah.

    Dengan demikian, perubahan yang terjadi sifatnya berupa pergeseran belanja. Sementara jumlah target belanja negara tetap sesuai yang tercantum dalam UU APBN 2025, yakni sebesar Rp3.621,3 triliun.

    “Belanja pemerintah pusat Rp2.701,4 triliun, transfer ke daerah Rp919,9 triliun. Itu komposisi bisa berubah, tapi total besarnya tetap Rp3.621,3 triliun,” ujar Menkeu.

    Sri Mulyani kembali menegaskan efisiensi anggaran lebih bersifat refocusing dan reposturing dari postur belanja. 

    Pengelolaan anggaran negara secara keseluruhan akan tetap berpacu dengan target yang telah ditetapkan.

    “Defisit APBN 2025 didesain 2,53 persen dari PDB. Itu masih menjadi pedoman pelaksanaan APBN kita,” tuturnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan efisiensi anggaran dilakukan dengan menyisir pos belanja yang bukan prioritas, seperti perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor (ATK), kegiatan seminar, hingga acara seremonial.

    Sedangkan belanja pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial terbebas dari target efisiensi, termasuk di antaranya gaji dan tunjangan pegawai, subsidi energi, hingga anggaran pendidikan dan kesehatan.

    Sementara pada anggaran transfer ke daerah, efisiensi menyasar kurang bayar dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik, dana otonomi khusus (otsus), dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan dana desa.

    Dana transfer daerah yang tetap diprioritaskan meliputi gaji aparatur sipil negara (ASN) daerah, tunjangan profesi guru, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan kesehatan, hingga dana desa untuk pelayanan publik.

    Untuk diketahui, APBN per 28 Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap PDB.

    Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp316,9 triliun atau 10,5 persen terhadap target APBN 2025 yang sebesar Rp3.005,1 triliun. 

    Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari target sebesar Rp3.621,3 triliun.

    Menurut Sri Mulyani, kinerja ini masih sesuai dengan target APBN.

    Sumber : Antara

  • Direktur CORE sebut deflasi juga dipengaruhi pelemahan daya beli

    Direktur CORE sebut deflasi juga dipengaruhi pelemahan daya beli

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Direktur CORE sebut deflasi juga dipengaruhi pelemahan daya beli
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 13 Maret 2025 – 19:48 WIB

    Elshinta.com – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyampaikan bahwa deflasi pada Februari 2024 juga dipengaruhi oleh faktor melemahnya daya beli masyarakat, bukan hanya faktor harga diatur pemerintah (adminestered price).

    Alasannya, menurut dia, selain kelompok tarif listrik, yang mengalami penurunan inflasi juga pada kelompok makanan.

    “Ini sesuatu yang tidak lazim, karena biasanya menjelang Ramadhan justru harga barang-barang sudah mulai merangkak naik, terutama akan meningkat lebih tinggi lagi pada Ramadhan dan Lebaran. Harganya itu justru mengalami penurunan, nah ini sesuatu yang tidak biasa dan bisa dikaitkan dengan penurunan daya beli secara umum,” ujar Faisal kepada Antara di Jakarta, Kamis.

    Di sisi lain, Ia tidak memungkiri bahwa faktor pendorong deflasi terbesar pada Februari 2024 yaitu dari harga diatur pemerintah (adminestered price), utamanya pada kelompok tarif listrik.

    “Kalau melihat dari komponen inflasi yang dikeluarkan memang yang paling besar sumbangannya adalah deflasi pada kelompok tarif listrik terutama. Tapi, jangan lupa juga bahwa yang deflasi bukan hanya itu ya,” ujar Faisal.

    Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah deflasi pada Februari 2024 terjadi akibat pelemahan daya beli masyarakat, melainkan karena intervensi pemerintah.

    “Banyak yang memberikan interpretasi kita deflasi karena masyarakat lesu. Tidak juga,” ujar Sri Mulyani.

    Ia pun menilai rekor deflasi itu justru menjadi prestasi bagi Indonesia, mengingat banyak negara lain yang kesulitan untuk meneka angka inflasi yang relatif tinggi.

    “Jadi, ini adalah salah satu pencapaian Indonesia untuk stabilitas yang luar biasa bagus,” ujar Sri Mulyani.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,09 persen year-on-year (yoy) pada Februari 2025.

    Menurut Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, deflasi itu merupakan yang pertama kali terjadi sejak deflasi tahunan terakhir tercatat pada Maret 2000.

    Adapun, deflasi pada Februari 2025 sebagian besar dipengaruhi oleh diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk pemakaian Januari dan Februari 2025 bagi pelanggan PLN dengan daya listrik 2.200 volt ampere (VA) atau lebih rendah yang termasuk dalam komponen harga diatur pemerintah.

    Sumber : Antara

  • Vietnam Target Trump Berikutnya, RI Gimana? Ini Kata Sri mulyani

    Vietnam Target Trump Berikutnya, RI Gimana? Ini Kata Sri mulyani

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengenakan tarif hingga 25% untuk berbagai negara sebagai kebijakan barunya. Langkah ini menyebabkan perang dagang antara Amerika Serikat dengan banyak negara, tak terkecuali Meksiko dan Kanada yang sebelumnya bagian dari negara dengan perdagangan bebas tarif AS.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kini Presiden Trump mengincar negara-negara yang memiliki surplus terhadap AS. Indonesia merupakan salah satunya. Pasalnya sepanjang 2024 Indonesia surplus US$ 19,3 miliar terhadap AS atau menduduki peringkat 15.

    Bendahara negara itu pun mewanti-wanti karena menurutnya, Vietnam akan menjadi target tarif tinggi selanjutnya.

    “Kita lihat dari negara-negara yang mempunyai surplus besar. China kena, Meksiko kena, Vietnam akan menjadi target yang cukup nyata,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Kamis (13/3/2025).

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa jika kebijakan tarif diberlakukan ke Indonesia, hal tersebut menciptakan biaya rantai pasok sektor manufaktur hingga sektor digital yang akan meningkat.

    “Rantai pasok juga akan mengalami disrupsi, harga komoditas mengalami volatilitas,dan sentimen pasar akan terus menerus terayun ayun volatile, seperti yang terjadi pada 1 bulan terakhir. Ini menimbulkan semua negara sekarang berpikir peta dunia dari sisi ekonomi seperti apa keputusan mengenai investasi relokasi dan juga rekonfigurasi dari rantai pasok,” ujarnya.

    (haa/haa)

  • Sri Mulyani Tegaskan Industri Tekstil Indonesia Tetap Tumbuh 4,3 Persen Meski Banyak Pabrik Tutup – Halaman all

    Sri Mulyani Tegaskan Industri Tekstil Indonesia Tetap Tumbuh 4,3 Persen Meski Banyak Pabrik Tutup – Halaman all

    ​TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia tahun 2024 tumbuh 4,3 persen menandakan bahwa tetap kuat ditengah kabar bangkrutnya pabrik tekstil terbesar yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex.

    “TPT yang walaupun karena terjadinya berita terhadap suatu perusahaan mengalami kebangkrutan tapi TPT kita tumbuh 4,3 persen di tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya yang negatif 2 persen,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa,​ di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Sri Mulyani bilang, industri alas kaki juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yakni 6,8 persen, angka ini lebih baik dibandingkan tahun 2023 yang mencatatkan -0,3 persen.

    “Akhir 2024 industri manufaktur kita baik yang labor intensif seperti dan alas kaki, namun terutama untuk industri kimia, elektronik, logam dasar itu mengalami kenaikan including makanan dan minuman,” papar dia.

    Bendahara negara bilang, capaian itu berkontribusi pada Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang tercatat cukup tinggi setelah India yakni 53,6. 

    “Kita lihat kontributor semuanya positif kecuali yang ekspor agak di bawah 50 outputnya positif, total permintaan positif 54,8, tenaga kerja 53, stok barang jadi 51 dan stok input produksi 54,1. Kalau punya input berarti dia mau memproduksi,” papar dia.

    Berdasarkan paparannya, ekspor industri TPT pada Januari 2025 tercatat 3,8. Sedangkan untuk industri alas kaki mencapai 17,0.

    “Untuk tekstil dan alas kaki Januari 2025 itu ekspornya tumbuhnya untuk alas kaki bahkan double digit 17 persen TPT memang rendah tapi itu positif di 3,8 persen mau mendekati 4 persen,” ucap dia. 

    “Jadi ini menggambarkan bahwa produksi dan aktivitas manufaktur di Indonesia itu tetap mampu bertahan residen bahkan mereka itu cukup kuat nggak cuman bertahan,” sambungnya.

  • Adu Kuat Manufaktur G20 & Asean: RI Melesat, Vietnam hingga Jepang Terperosok

    Adu Kuat Manufaktur G20 & Asean: RI Melesat, Vietnam hingga Jepang Terperosok

    Bisnis.com, JAKARTA – Aktivitas manufaktur Indonesia diklaim masih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara industrialis lainnya seperti Malaysia, Vietnam, China, hingga negara-negara Uni Eropa. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hal tersebut dapat terlihat dari Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia yang disebut lebih cepat pulih dibandingkan negara-negara tersebut. 

    “Negara-negara lain yang juga kita lihat di sini yang juga mengalami [kontraksi] seperti Malaysia, Vietnam yang terpukul sangat keras, yang kemudian kita lihat aktivitas manufakturnya akan terdampak oleh perang dagang,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (13/3/2025). 

    Dalam catatannya, PMI manufaktur Indonesia pada Februari 2025 menunjukkan ekspansi yang cukup tinggi yakni sebesar 53,6 atau naik 1,7 poin dari Januari 2025 sebesar 51,9. 

    Jika dilihat dari kacamata distribusi PMI manufaktur negara G20 dan Asean-6 pada Februari 2025, Indonesia menduduki posisi kedua setelah India yang ekspansi di level 56,3. 

    “Kita mengalami dampak kontraktif, tetapi rebound, global juga sudah mulai pulih, Indonesia pulihnya lebih tajam dan lebih cepat dari sisi perbandingan peers maupun global,” ujarnya. 

    Lebih lanjut, dia menerangkan, saat ini hampir seluruh negara mengalami dampak aktivitas manufaktur yang dipengaruhi gangguan rantai pasok dan risiko pengenaan tarif impor ke AS, khususnya untuk bahan baku. 

    Sri Mulyani juga menyoroti kinerja manufaktur sejumlah negara yang mengalami kontraksi mendalam dalam kurun waktu 2 tahun terakhir seperti Jerman di level 46,5, Prancis 45,8, Meksiko 47,6, Italia 47,4. 

    Sementara itu, Vietnam juga mengalami kontraksi yang berada di level 49,2, kemudian Jepang 49, Turki 48,3, Malaysia 49,7. Meskipun, tak dipungkiri, Indonesia juga sempat mengalami kontraksi pada Juli-November 2024 lalu. 

    “Kita lihat Indonesia negatifnya itu hanya beberapa bulan untuk kemudian kita balik lagi. Ini yang kita harus cukup syukuri. Namun, waspada karena perang ekonomi masih berlangsung,” tuturnya. 

    Kendati demikian, Menkeu juga mewanti-wanti dampak perang dagang lewat kebijakan tarif yang dilakukan Presiden AS Donald Trump ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. 

    Meski tidak langsung, Indonesia disebut tetap harus berwaspada lantaran kebijakan tarif diberlakukan kepada negara yang surplus dagang ke AS. Adapun, Indonesia tercatat berada di posisi ke-15 negara yang surplus dagang terhadap AS senilai US$19,3 miliar. 

    Artinya, Indonesia menjadi salah satu negara yang memicu defisit perdagangan AS pada 2024. Sri Mulyani menyebut, PMI manufaktur Indonesia menunjukkan tingkat ekspansi tinggi di tengah kondisi kecemasan negara-negara lain yang juga berpotensi kena kebijakan tarif seperti China, Vietnam, dan lainnya. 

    “Ini menjadi landasan bahwa terlepas dari berbagai banyaknya perang di bidang ekonomi melalui penerapan tarif dan tarifnya itu enggak hanya 5%, naiknya 25% jadi itu syok untuk kegiatan manufaktur. Tapi Indonesia mampu rebound recover dari PMI kita di level 53,6 ini mungkin paling sama bullish-nya itu sekarang dengan India di 56,3,” terangnya.