Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Segera Cair, Begini Besaran THR untuk Kalangan Menteri

    Segera Cair, Begini Besaran THR untuk Kalangan Menteri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati telah meneken Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan tahun 2025 yang bersumber dari APBN yang telah diteken oleh Menteri Keuangan.

    Itu artinya, THR untuk hari raya Idulfitri bakal segera cair. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan bahwa THR Idulfitri mulai dicairkan pada 17 Maret 2025.

    Salah satu pejabat negara yang akan memperoleh tunjangan hari raya tersebut adalah para menteri di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam aturan tersebut tidak disebutkan besaran THR yang akan didapatkan oleh menteri. Hanya saja Menteri, Wakil Menteri dan beserta staf khususnya disebut sebagai aparatur negara yang berhak menerima THR dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Selain itu, diatur pula sejumlah komponen THR yang akan didapatkan oleh menteri. Mulai dari gaji pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Pangan, Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Jabatan.

    Lantas, berapa besaran THR Menteri yang akan diterima tahun ini?

    Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 disebutkan bahwa gaji pokok seorang menteri negara sebesar Rp5.040.000 per bulan atau merupakan gaji terbesar untuk aparatur negara.

    Tak hanya gaji pokok, THR menteri juga terdiri dari tunjangan jabatan yang termaktub dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 tahun 2001 tentang Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

  • Surplus Neraca Dagang Februari 2025 Diprediksi Susut, Kenapa?

    Surplus Neraca Dagang Februari 2025 Diprediksi Susut, Kenapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Neraca Perdagangan diprediksi akan kembali mencatatkan surplus pada Februari 2025, tetapi menyusut ke angka US$1,85 miliar dari Januari yang mencapai US$3,45 miliar.

    Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro menyampaikan surplus yang menurun tersebut sejalan dengan moderasi ekspor akibat penurunan harga dan volume ekspor batu bara. 

    Asmo, sapaannya, memperkirakan ekspor masih akan tumbuh positif sebesar 7,8% secara tahunan atau year on year (YoY), namun terkontraksi sebesar 3,2% secara bulanan atau month to month (MtM).

    “Penurunan ekspor secara bulanan diperkirakan disebabkan oleh penurunan ekspor batu bara [data ESDM] yang secara volume turun 1% YoY atau turun 9% MtM,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (16/3/2025).

    Dirinya melihat dari sisi harga, mayoritas komoditas ekspor utama Indonesia mengalami penurunan. Utamanya harga batu bara turun 10,1% MtM dan nikel kontraksi 0,7%. 

    Sementara berkaca dari data PMI manufaktur Indonesia pada Februari 2025, mengonfirmasi adanya penurunan permintaan dari luar negeri.

    Dari sisi impor, Asmo memperkirakan akan tumbuh 2,6% YoY atau 5,1% MtM, sejalan dengan membaiknya kinerja PMI manufaktur Indonesia yang mendorong peningkatan impor bahan baku.

    PMI manufaktur meningkat ke level 53,6 pada Februari 2025, didorong oleh peningkatan aktivitas produksi dan permintaan domestik. 

    Bahkan Asmo melihat bahwa perusahaan meningkatkan aktivitas pembelian bahan baku mereka ke tingkat tercepat sejak Mei tahun lalu.

    Per Januari 2025, kinerja ekspor mengalami pertumbuhan sebesar 4,68% YoY, namun lebih lambat 8,56% MtM bila dibandingkan dengan Desember 2024. 

    Sementara kinerja impor mengalami kontraksi secara tahunan dan bulanan, yang masing-masing turun sebesar 2,67% dan 15,18%. 

    Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyoroti adanya penurunan harga komoditas ekspor unggulan Tanah Air sejak akhir 2023 hingga awal tahun ini. 

    Pasalnya bukan hanya akan berdampak pada neraca perdagangan, tetapi juga terhadap penerimaan negara baik berupa pajak maupun bukan pajak. 

    Tercatat harga batu bara mengalami penurunan tajam usai sempat menyentuh US$400 per metrik ton (MT), di mana per 10 Maret 2025 bertengger di harga US$104,6 per MT. 

    Serupa, harga minyak Brent juga tercatat rendah di harga US$69,3 per barel usai sempat melambung mencapai US$100 per barel pada 2022. Berita baik justru hadir dari komoditas minyak kelapa sawit yang telah mengalami perbaikan harga dan naik 27,8% YoY ke level US$1.095 per ton. 

    “Harga minyak tekanan luar biasa karena disrupsi ketidakpastian perang dagang, pasti akan menimbulkan perlambatan ekonomi,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (13/3/2025). 

    Di tengah kekhawatiran akan harga komoditas tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaporkan kinerja ekspor, impor, dan neraca perdagangan Indonesia pada Senin, (17/3/2025) mulai pukul 11.00 WIB. 

  • APBN 2025 per 28 Februari mengalami defisit Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap PDB

    APBN 2025 per 28 Februari mengalami defisit Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap PDB

    Kamis, 13 Maret 2025 14:13 WIB

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (ketiga kiri) bersama Wakil Menteri Suahasil Nazara (kedua kiri), Anggito Abimanyu (kiri), Thomas A. M. Djiwandono (kedua kanan), Sekretaris Jenderal Heru Pambudi (ketiga kanan) dan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo (kanan) bersiap mengikuti konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (13/3/2025). Menteri Keuangan melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 28 Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/nz

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (13/3/2025). Menteri Keuangan melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 28 Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/nz

  • Isu Sri Mulyani Mundur, Menteri PKP: Siapa pun Harus Siap Di-reshuffle

    Isu Sri Mulyani Mundur, Menteri PKP: Siapa pun Harus Siap Di-reshuffle

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirat atau Ara mengaku tidak tahu adanya isu Sri Mulyani Indrawati akan mundur dari jabatan menteri keuangan. Menurutnya pergantian atau reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

    “Wah saya enggak tahu (isu Sri Mulyani mundur). Itu kan prerogatif presiden,” ujar Ara di Ballroom BPJS Ketenagakerjaan, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta selatan, Jumat (14/3/2025).

    Ara menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, setiap menteri harus siap untuk diganti, termasuk dirinya.

    “Siapa pun harus siap di-reshuffle, termasuk saya, siapa pun,” tandas dia.

    Ara menilai setiap pembantu kabinet harus menghormati hak prerogatif presiden. Dirinya hanya fokus menjalankan program-program prioritas Prabowo-Gibran yang sesuai dengan tupoksi di kementeriannya.

    “Itu kewenangan presiden ya. Itu haknya presiden ya. Kita harus menghormati itu, sebagai pembantu presiden,” tegas dia.

    Sebelumnya, Sri Mulyani bungkam saat ditanya terkait isu dirinya akan mundur dari jabatan menteri keuangan di Kabinet Merah Putih. Momen itu terjadi ketika ia meninggalkan Istana Kepresidenan, Jakarta, selepas menghadap Presiden Prabowo Subianto, Rabu (12/3/2025).

    Diketahui, Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo sekitar dua jam dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Seusai bertemu Prabowo, Sri Mulyani sempat ditanya wartawan terkait isu dirinya akan mundur dari menkeu. Namun, ia tak menjawab dan hanya tersenyum ke wartawa.

    Terpisah, Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan Presiden Prabowo Subianto belum akan melakukan reshuffle kabinet saat ini.

    “Saya sudah cek ke pemerintah, belum ada rencana reshuffle. Dan kalau kepada Bu Sri Mulyani juga, saya belum sempat,” ujar Dasco saat ditemui selepas sidak minyak goreng di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).

    Dasco mengatakan, pertemuan Sri Mulyani dan Presiden Prabowo yang berlangsung selama dua jam di Istana Kepresidenan, Rabu (12/3/2025), hanya untuk berbuka puasa bersama sambil membahas isu ekonomi. Menurut dia, pertemuan keduanya berlangsung dalam suasana akrab.

    “Kemarin yang saya tahu, pertemuan itu adalah pertemuan berbuka puasa sambil membahas keadaan ekonomi terkini. Tapi kalau lihat pertemuan buka puasa kemarin yang seperti teman-teman lihat di media, keduanya penuh keakraban,” tutur Dasco.

    Bagi Dasco, isu mundurnya Sri Mulyani sebagai menkeu hanya pepesan kosong. “Itu adalah isu yang tidak berdasar dan membuat semangat berpuasa menjadi kendur,” pungkas Dasco.

  • Penjelasan Sri Mulyani soal APBN Sudah Tekor Rp 31,2 Triliun

    Penjelasan Sri Mulyani soal APBN Sudah Tekor Rp 31,2 Triliun

    Jakarta –

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 defisit sebesar 0,13% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp 31,2 triliun. Data tersebut merupakan akumulasi laporan kinerja sejak awal Januari 2025 sampai 28 Februari 2025.

    Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Maret 2025. Kondisi defisit tersebut berbanding terbalik dengan kinerja APBN Februari 2024 yang surplus Rp 22,8 triliun atau setara 0,10% terhadap PDB.

    “Terjadi defisit Rp 31,2 triliun untuk posisi akhir Februari (2025) atau sebesar 0,13% dari PDB,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

    Meski begitu, Sri Mulyani menjelaskan defisit APBN di awal tahun itu masih dalam target desain APBN 2025 yang ditargetkan terjadi defisit Rp 616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB.

    “Saya ingatkan kembali APBN didesain dengan defisit Rp 616,2 triliun, jadi defisit 0,13% masih dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB,” imbuhnya.

    Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Meski begitu, dari sisi keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp 48,1 triliun.

    “Sampai dengan Akhir Februari pembiayaan anggaran tercapai Rp 220,1 triliun. Artinya dua bulan pertama kita telah merealisir pembiayaan cukup besar, 35,7%. Implisit, ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang cukup front loading. Artinya, issuance-nya di awal cukup besar,” jelasnya.

    Lebih rinci dijelaskan, pendapatan negara sampai Februari 2025 terkumpul Rp 316,9 triliun atau 10,5% terhadap APBN. Pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    Sementara itu, belanja negara mencapai Rp 348,1 triliun atau 9,6% terhadap APBN. Belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat yakni belanja K/L dan belanja non K/L, serta transfer ke daerah.

    “Belanja negara Rp 348,1 triliun atau terealisasi 9,6% dari total belanja yang akan dianggarkan tahun ini,” imbuhnya.

    (shc/hns)

  • Rapat Panja RUU TNI Digelar di Hotel Mewah, KontraS Curiga agar Sulit Diakses Publik

    Rapat Panja RUU TNI Digelar di Hotel Mewah, KontraS Curiga agar Sulit Diakses Publik

    loading…

    KontraS Dimas Bagus Arya Saputra mengktitisi penyelenggaraan rapat Panja RUU TNI di sebuah hotel bintang lima di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. FOTO/ARIF JULIANTO

    JAKARTA – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan ( KontraS ) Dimas Bagus Arya Saputra mengktitisi penyelenggaraan rapat Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ( RUU TNI ). Rapat tersebut digelar di sebuah hotel bintang lima di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

    Dimas curiga pemilihan tempat ini agar masyarakat sulit untuk mengakses sekaligus mengawal jalannya rapat Panja RUU TNI. “Masyarakat pada akhirnya tidak bisa mengakses apa saja isi pertemuan, apa aja yang dilakukan gitu ya, karena sifatnya tertutup gitu kan. Padahal masyarakat juga berhak tahu apa yang dibahas gitu kan,” kata Dimas kepada wartawan, Sabtu (15/3/2025).

    Di sisi lain, dia menilai pemilihan hotel bintang lima sebagai tempat berlangsungnya rapat, sangat paradoks. Pasalnya, hal itu dilaksanakan di tengah kondisi ekonomi Bangsa ini tidak sedang baik-baik saja.

    Dia mencontohkan adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) serta APBN yang defisit. Namun, DPR justru menggelar rapat di luar Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    “Kemarin Bu Sri Mulyani baru menyampaikan bahwa ada defisit hampir kurang lebih 3 sekian triliun gitu ya, di APBN, yang menunjukkan sebenarnya ada situasi krisis yang terjadi,” ujarnya.

    Dimas juga mengaku mendengar kabar pembahasan RUU TNI sedang dikebut. Beleid itu dipersiapkan untuk disahkan sebelum lebaran atau masuk masa reses DPR pada 21 Maret 2025.

    “Informasi yang kami dapatkan gitu ya, mereka akan mau mengesahkan Revisi UU TNI ini dalam paripurna gitu ya, yang mungkin nanti akan dilakukan di tanggal 20 Maret 2025,” kata Dimas kepada wartawan, Sabtu (15/3/2025).

    Dia mengatakan, sejak awal KontraS sudah meyakini beleid itu akan dikebut pembahasannya. Pasalnya, pembahasan yang cepat itu dinilai serampangan dan tanpa melibatkan publik.

  • Anggaran Defisit Rp31,2 triliun, Penerimaan Negara Anjlok!

    Anggaran Defisit Rp31,2 triliun, Penerimaan Negara Anjlok!

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya angkat bicara soal hilangnya dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kinerja dan Fakta (APBN KiTa) edisi Februari 2025 dari situs resmi mereka.

    Laporan yang sempat muncul pada Rabu pagi, 12 Maret 2025, tiba-tiba tak lagi bisa diakses menjelang siang.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menjelaskan bahwa dokumen tersebut ditarik karena konferensi pers dimajukan. Sehingga, bisa dijelaskan secara lebih komprehensif oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

    Akan tetapi, apa saja isi laporan yang sempat terungkap sebelum dihapus? Berikut ringkasan poin-poin penting yang berhasil dihimpun:

    Penerimaan Negara Merosot Tajam

    Dokumen APBN KiTa edisi Februari 2025 mencatat realisasi pendapatan negara hanya mencapai Rp157,32 triliun per 31 Januari 2025 — setara 5,24 persen dari target tahunan Rp3.005,13 triliun. Angka ini anjlok 28,3 persen dibandingkan Januari 2024 yang mencapai Rp219,3 triliun.

    Penerimaan perpajakan hanya mencapai Rp115,18 triliun (4,62 persen dari target), turun dari tahun sebelumnya yang menyentuh Rp175,8 triliun. Rinciannya:

    Pajak: Rp88,89 triliun (4,06 persen dari target) Bea dan Cukai: Rp26,29 triliun (8,72 persen dari target)

    Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pun ikut turun, hanya mencapai Rp42,13 triliun (8,2 persen dari target), lebih rendah dari Januari 2024 yang mencapai Rp43,45 triliun.

    Belanja Negara Ikut Turun

    Realisasi belanja negara hingga 31 Januari 2025 tercatat Rp180,77 triliun atau 4,99 persen dari target, turun 1,84 persen dari tahun lalu (Rp184,19 triliun). Komponen belanja terdiri dari:

    Transfer ke daerah: Rp 94,73 triliun (10,3 persen dari target) Belanja pemerintah pusat: Rp 86,04 triliun (3,19 persen dari target) Belanja K/L: Rp 24,38 triliun (2,1 persen dari target) Belanja non-K/L: Rp 61,66 triliun (4 persen dari target) Defisit APBN Kian Melebar

    Per 31 Januari 2025, APBN mengalami defisit Rp23,45 triliun atau 0,1 persen dari PDB. Ini berbanding terbalik dengan Januari 2024 yang mencatat surplus Rp35,12 triliun (0,16 persen dari PDB).

    Defisit makin dalam hingga akhir Februari 2025, tercatat mencapai Rp31,2 triliun (0,13 persen dari PDB).

    “Saya ingatkan kembali, APBN didesain dengan defisit Rp 616,2 triliun. Jadi, defisit 0,13 persen ini masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53 persen dari PDB,” ujar Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Januari 2025, Kamis 13 Maret 2025.

    Realisasi pendapatan hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp316,9 triliun (10,5 persen dari target tahunan), turun dari tahun lalu yang mencapai Rp439,2 triliun. Belanja negara pun menurun ke Rp348,1 triliun (9,6 persen dari target), lebih kecil dari realisasi Februari 2024 yang mencapai Rp470,3 triliun.

    Meski demikian, keseimbangan primer masih mencatat surplus Rp31,2 triliun. Namun, angka ini anjlok drastis dibandingkan surplus tahun lalu sebesar Rp132,1 triliun.

    Mengapa APBN KiTa Februari 2025 Dihapus?

    Menurut Sri Mulyani, penghapusan sementara laporan APBN KiTa Februari 2025 bertujuan agar publik mendapat informasi yang lebih akurat dan terstruktur saat konferensi pers.

    “Kita melihat ada beberapa perlambatan, terutama karena adanya koreksi harga-harga komoditas yang memberi kontribusi penting bagi perekonomian kita seperti batu bara, minyak, dan nikel,” katanya.

    Sri Mulyani juga menambahkan, restitusi pajak yang cukup besar di awal tahun turut mempengaruhi penurunan penerimaan.

    “Namun demikian, pencapaian akan terus diupayakan optimalisasi melalui berbagai inisiatif strategis dan perbaikan administratif,” ucapnya.

    Sri Mulyani menegaskan bahwa meski defisit membesar, APBN masih sesuai jalur Undang-Undang No 62 Tahun 2024.

    “Saya ingatkan kembali kolom sebelahnya APBN didesain dengan defisit Rp616,2 triliun. Jadi defisit 0,13 persen ini tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53 persen dari PDB,” tuturnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Penerimaan Pajak Menurun hingga APBN Tekor, Eks Waketum Gerindra: Biar Aja dan Indonesia Gelap

    Penerimaan Pajak Menurun hingga APBN Tekor, Eks Waketum Gerindra: Biar Aja dan Indonesia Gelap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Keuangan telah mengumumkan penerimaan pajak Indonesia senilai Rp187,8 triliun per Februari 2025.

    Namun, angka tersebut turun 30,2% secara tahunan (year on year/YoY) atau dibandingkan realisasi pajak Februari 2024 senilai Rp269,02 triliun.

    Belum lagi APBN mengalami defisit Rp 31,2 triliun atau 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode Februari 2025.

    Penerimaan pajak yang turun dan APBN defisit ini mendapat respons publik. Salah satunya dari Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono. 

    “Penerimaan pajak menurun dan APBN defisit Rp31 triliunan. Jangan dipikirin biar aja dan Indonesia gelap,” kata Arief Poyuono dalam akun X pribadinya, Jumat, (14/3/2025). 

    Dia seolah menyentil Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih terkait kondisi ekonomi Indonesia itu. 

    “Biarkan @prabowo dan teamnya bekerja untuk tingkatkan pajak dan efisiensi APBN biar engga defisit terus,” tandasnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap agar masyarakat tak terlalu mendramatisir data penerimaan pajak yang menurun itu. Begitu pun kondisi APBN.

    “Penerimaan negara memang mengalami penurunan tapi polanya sama dan dalam hal ini beberapa memang karena adanya measure, policy,” tambah Sri Mulyani. (*)

  • APBN Tekor Hanya dalam 2 Bulan, Nicho Silalahi: Ketika SPG World Bank dan IMF Beri Sinyal Segera Berhutang Kembali

    APBN Tekor Hanya dalam 2 Bulan, Nicho Silalahi: Ketika SPG World Bank dan IMF Beri Sinyal Segera Berhutang Kembali

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — APBN mengalami defisit Rp 31,2 triliun atau 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode Februari 2025. 

    Merespons hal itu, Pegiat Media Sosial, Nicho Silalahi menyindir Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya itu adalah sinyal agar Indonesia kembali menambah utang.

    “Ketika SPG World Bank dan IMF memberikan sinyal agar segera berhutang kembali pada lintah darat,” kata Nicho Silalahi dikutip akun X pribadinya, Sabtu, ,(15/3/2025). 

    Diketahui, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif IMF sebagai perwakilan 12 negara Asia Tenggara (ASEAN) pada awal Oktober 2002.

    Selain itu juga pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana dan Chief Operating Officer (COO) Bank Dunia.

    Lebih lanjut, Nicho Silalahi mempertanyakan kemana uang sitaan dari koruptor dan dana pemotongan anggaran setiap kementerian dan lembaga.

    Selain itu dia juga mempertanyakan pengauditan seluruh utang yang ditimbulkan Mantan Presiden Joko Widodo.

    “Yang jadi pertanyaan, kemana uang sitaan dari koruptor? Kemana dana pemotongan anggaran di setiap kementrian dan lembaga? Kapan diaudit seluruh utang yang ditimbulkan rezim Jokowi?,” tandasnya. 

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani berkomitmen tetap menjaga angka defisit hingga akhir tahun sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam APBN 2025 yakni sebesar 2,53% terhadap PDB.

    “Dari total keseimbangan, terjadi defisit Rp 31,2 triliun di akhir Februari 2025 atau 0,13 persen dari PDB. Defisit ini masih dalam target desain APBN,” jelas Sri Mulyani. (*)

  • Respons Ahmad Muzani soal Isu Reshuffle dan Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Prabowo

    Respons Ahmad Muzani soal Isu Reshuffle dan Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani ikut merespons soal rencana mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dari Kabinet Merah Putih, yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

    Meski demikian, Muzani belum bisa menjawab apakah memang akan ada reshuffle kabinet Merah Putih. Dia mengaku hingga kini masih belum bertemu dengan Prabowo.

    “Saya belum ketemu Presiden [Prabowo],” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (14/3/2025).

    Di lain kesempatan, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga ikut menanggapi kabar tersebut. Menurutnya, hingga sejauh ini belum ada rencana perombakan atau reshuffle kabinet lagi di Pemerintahan Prabowo Subianto. 

    “Saya sudah juga cek kepada pemerintah, belum ada rencana reshuffle dan kalau kepada Bu Sri Mulyani juga belum sempat [bertanya],” katanya di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Jumat (14/3/2025).

    Di lain sisi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun ketika ditanya soal kabar rencana mundur dari Kabinet Merah Putih, yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. 

    Senyum kecil dipasang Sri Mulyani ketika wartawan meminta konfirmasi kepadanya, Rabu (12/3/2025) malam. Saat itu, perempuan yang menjabat menteri keuangan di bawah tiga presiden berbeda tersebut baru saja selesai mengikuti buka puasa bersama Prabowo.  

    Kabar rencana mundurnya Sri Mulyani dari pemerintahan Prabowo berseliweran di sejumlah media massa beberapa hari belakangan. 

    Tak ayal mengapa sejumlah pewarta di Istana Kepresidenan langsung meminta konfirmasi atas hal tersebut ke sang bendahara negara.