Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Besaran Gaji ke-13 dan THR PNS yang Cair Senin 17 Maret 2025

    Besaran Gaji ke-13 dan THR PNS yang Cair Senin 17 Maret 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai dicairkan pada Senin 17 Maret 2025.

    Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia mengatakan, pemerintah telahm menyalurkan Rp20,86 triliun kepada 1 juta lebih ASN.

    “Sampai dengan sore ini, THR telah disalurkan kepada 1.541.373 pegawai/personil Aparatur Negara pada Pemerintah Pusat dengan total alokasi Rp9,36 triliun,” tulis Sri Mulyani dalam unggahan akun Instagramnya, @smindrawati, Senin (17/3/2025).

    Sri Mulyani memerinci untuk ASN Pusat, pencairan terdiri dari THR PNS senilai Rp5,11 triliun untuk 568.148 pegawai, untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) senilai Rp251,48 miliar untuk 65.836 pegawai.

    Selain itu, pemerintah juga telah mengalirkan dana THR senilai Rp1,64 triliun untuk 416.039 personil/pegawai Kepolisian RI (Polri).

    Bendahara Negara juga telah memberikan THR bagi Prajurit TNI senilai Rp2,02 triliun untuk 389.805 personil/pegawai serta untuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) senilai Rp333,13 miliar untuk 101.545 pegawai.

    Hingga sore hari ini, jumlah satuan kerja (satker) yang telah dibayarkan sebanyak 7.476 (84%) dari 8.852 satker. Kementerian/Lembaga (K/L) yang sudah mengajukan THR sebanyak 83 K/L (87%) dari 95 K/L.

    Besaran Gaji ke-13 dan THR PNS 2025

    Gaji ke-13 dan THR PNS diatur dalam Pasal 9 PP Nomor 11 Tahun 2025, yang mana anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    Besaran THR PNS disesuaikan dengan gaji pokok masing-masing golongan yang diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

    Daftar gaji pokok PNS berdasarkan golongan dan masa kerja golongan selama 0-32 tahun:

    1. Golongan I

    – Golongan Ia: Rp 1.685.700 – Rp 2.522.600

    – Golongan Ib: Rp 1.840.800 – Rp 2.670.700

    – Golongan Ic: Rp 1.918.700 – Rp 2.783.700

    – Golongan Id: Rp 1.999.900 – Rp 2.901.400

    2. Golongan II

    – Golongan IIa: Rp 2.184.000 – Rp 3.643.400

    – Golongan IIb: Rp 2.385.000 – Rp 3.797.500

    – Golongan IIc: Rp 2.485.900 – Rp 3.958.200

    – Golongan IId: Rp 2.591.100 – Rp 4.125.600

    3. Golongan III

    – Golongan IIIa: Rp 2.785.700 – Rp 4.575.200

    – Golongan IIIb: Rp 2.903.600 – Rp 4.768.800

    – Golongan IIIc: Rp 3.026.400 – Rp 4.970.500

    – Golongan IIId: Rp 3.154.400 – Rp 5.180.700

    4. Golongan IV

    – Golongan IVa: Rp 3.287.800 – Rp 5.399.900

    – Golongan IVb: Rp 3.426.900 – Rp 5.628.300

    – Golongan IVc: Rp 3.571.900 – Rp 5.866.400

    – Golongan IVd: Rp 3.723.000 – Rp 6.114.500

    – Golongan IVe: Rp 3.880.400 – Rp 6.373.200

  • Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto Betulan Resign Habis Lebaran?

    Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto Betulan Resign Habis Lebaran?

    PIKIRAN RAKYAT – Gencar kabar beredar, Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati (SMI) dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto akan mengundurkan diri dari Kabinet Merah Putih selepas Lebaran.

    Keduanya diterpa isu serupa dalam waktu berdekatan. Hingga saat ini, kendati simpang-siur narasi belum juga padam, belum ada kejelasan mengenai benar tidaknya isu tersebut.

    Apa Kata Airlangga dan SMI?

    Menanggapi selentingan informasi mengenai pengunduran dirinya dari jabatan saat ini, Menko Airlangga angkat bicara. Terakhir, sekira empat hari lalu, ia menegaskan bahwa dirinya bahkan tidak tahu menahu soal kabar tersebut.

    “Belum dengar,” kata Airlangga singkat, dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 13 Maret 2025 malam.

    Bahkan, Airlangga mengungkapkan pula dirinya belum tahu ada permintaan untuk pertemuan empat mata bersama Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menegaskan, “(Soal) itu (juga) belum dengar.”

    Sehari sebelum wawancara terakhir itu, pertanyaan yang persis sama sudah lebih dulu dilayangkan kepada Menkeu RI Sri Mulyani. Alih-alih membenarkan atau memberi bantahan, SMI memilih diam sambil tersenyum ke arah wartawan.

    Begini Kata Gerindra

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani ikut merespons isu keluarnya Menkeu RI Sri Mulyani Indrawati dari kabinet. Ia menyatakan bahwa saat ini dia justru menyaksikan gejala sebaliknya.

    Pasalnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu mengaku bahwa ia sempat melihat situasi Sri Mulyani belakangan. Menurutnya, SMI begitu enjoy dalam jabatan Menkeu di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

    “Saya belum dengar (mau mundur). Bu SMI saya lihat enjoy-enjoy saja. Saya lihat ya tapi saya belum denger,” kata Muzani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 17 Maret 2025.

    Muzani lantas melempar guyonan ke hadapan media, imbuhnya, justru pada hari raya lebaran seluruh umat muslim akan bersatu.

    “Saya denger bahwa kalau lebaran kita akan satu ya,” ucap Muzani dengan nada kelakar. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sistem dan Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih Harus Kuat

    Sistem dan Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih Harus Kuat

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menegaskan pengelolaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih harus dilakukan secara profesional dan transparan. Keberlanjutan program ini menjadi fokus utama, bukan hanya dalam aspek pembangunan fisik, tetapi juga penguatan sistem kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM).

    “Maka, penguatan kelembagaannya harus kuat, sistem dan tata kelolanya harus baik,” ujar Menteri Koperasi dan UKM (Menkop) Budi Arie Setiadi, Senin (17/3/2025) di Jakarta.

    Budi Arie optimistis kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih dapat segera direalisasikan setelah proses harmonisasi instruksi presiden (Inpres) selesai. Ia juga berharap pemuda desa setempat dapat berperan aktif dalam mengelola koperasi desa.

    Saat ini, dari pemetaan yang telah dilakukan, terdapat 9.440 desa yang belum memiliki koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Karakteristik desa itu unik. Fungsi Satgas Kopdes Merah Putih adalah mengharmonisasi keberadaan lembaga ekonomi di tiap desa,” tambahnya terkait peresmian Satgas Koperasi Desa Merah Putih.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meresmikan Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Desa Merah Putih untuk mendukung program utama Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan.

    Peresmian ini dilakukan bersama sejumlah menteri, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta beberapa wakil menteri terkait.

    Peran Strategis Koperasi Desa Merah Putih

    Menurut Zulhas, koperasi ini memiliki peran vital dalam meningkatkan produksi pangan desa serta menjadi badan usaha yang dikelola oleh pemerintahan desa.

    “Koperasi desa ini dibentuk untuk memajukan desa dan keputusannya akan diambil melalui musyawarah pemerintahan desa,” ujarnya dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Senin (17/3/2025).

    Zulhas menjelaskan, anggaran operasional Koperasi Desa Merah Putih akan ditanggung APBN dan APBD meskipun dikelola di tingkat desa. “Sementara dukungan keuangan untuk desa akan difasilitasi oleh Himbara,” ujarnya.

  • Pemerintah Salurkan THR untuk ASN dan Pensiunan Rp 20,86 Triliun

    Pemerintah Salurkan THR untuk ASN dan Pensiunan Rp 20,86 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) pemerintah pusat dan pensiunan dengan total nilai mencapai Rp 20,86 triliun hingga 17 Maret 2025. Jumlah ini terdiri dari THR ASN pemerintah pusat sebesar Rp 9,36 triliun serta THR untuk pensiunan senilai Rp 11,56 triliun.

    “Hari ini, THR untuk ASN mulai didistribusikan. Hingga pukul 16.00 WIB, THR telah disalurkan kepada 1.541.373 pegawai/personel Aparatur Negara pada Pemerintah Pusat dengan total alokasi Rp 9,36 triliun,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui akun Instagram resminya @smindrawati pada Senin (17/3/2025).

    Perincian Penyaluran THR ASN:
    – PNS: Rp 5,11 triliun untuk 568.148 pegawai
    – PPPK: Rp 251,48 miliar untuk 65.836 pegawai
    – Anggota Polri: Rp 1,64 triliun untuk 416.039 personel
    – Prajurit TNI: Rp 2,02 triliun untuk 389.805 personel
    – Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN): Rp 333,13 miliar untuk 101.545 pegawai
     

    Dari total 8.852 satuan kerja (satker), sebanyak 7.476 satker (84%) telah mencairkan THR. Selain itu, 83 dari 95 kementerian/lembaga (87%) juga telah mengajukan pencairan THR.

    Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah dilakukan ke bank penyalur pada 17 Maret 2025. Dari target Rp 11,78 triliun untuk 3.643.828 pensiunan, sebesar Rp 11,5 triliun telah disalurkan ke rekening 3.558.716 pensiunan atau sekitar 97,66% dari target.

    – PT Taspen: Rp 10,16 triliun untuk 3.090.496 pensiunan (98,22%)
    – PT Asabri: Rp 1,33 triliun untuk 468.220 pensiunan (94,17%)

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah mengalokasikan Rp 50 triliun untuk THR ASN dan pekerja swasta. Pencairan bagi ASN dilakukan paling cepat tiga minggu sebelum Lebaran.

    “Percepatan pencairan THR ASN bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa,” jelas Airlangga.

    Dengan penyaluran THR ASN yang dilakukan lebih awal, diharapkan konsumsi masyarakat meningkat, sehingga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional menjelang perayaan Idulfitri 2025.

  • Swasembada Pangan, Zulhas Resmikan Satgas Koperasi Desa Merah Putih

    Swasembada Pangan, Zulhas Resmikan Satgas Koperasi Desa Merah Putih

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meresmikan Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Desa Merah Putih untuk mendukung program utama Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan.

    Peresmian ini dilakukan bersama sejumlah menteri, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta beberapa wakil menteri terkait.

    Peran Strategis Koperasi Desa Merah Putih

    Menurut Zulhas, koperasi ini memiliki peran vital dalam meningkatkan produksi pangan desa serta menjadi badan usaha yang dikelola oleh pemerintahan desa.

    “Koperasi desa ini dibentuk untuk memajukan desa dan keputusannya akan diambil melalui musyawarah pemerintahan desa,” ujarnya dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Senin (17/3/2025).

    Zulhas menjelaskan, anggaran operasional koperasi ini akan ditanggung APBN dan APBD meskipun dikelola di tingkat desa. “Dana operasionalnya berasal dari APBN dan APBD, sementara dukungan keuangan untuk desa akan difasilitasi oleh Himbara,” ujarnya.

    Dengan peresmian Satgas Koperasi Desa Merah Putih, Pemerintah menargetkan pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih dan 10.000 koperasi sektor kelautan dan perikanan dalam waktu enam bulan ke depan.

    Melalui koperasi ini, diharapkan kontribusi koperasi terhadap PDB nasional meningkat dari 1,07% pada 2021 menjadi 1,20% pada 2029 dan 5% pada 2045. Kemudian, usaha koperasi di sektor produksi meningkat dari 8,39% pada 2021 menjadi 10% pada 2029.

    Zulhas memaparkan, tiga strategi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Pertama, mendirikan koperasi baru di desa yang belum memiliki koperasi.

    Kedua, mengembangkan koperasi yang sudah ada dengan dukungan permodalan, teknologi, dan manajemen. Ketiga, revitalisasi koperasi kurang aktif agar kembali berfungsi optimal.

    Dengan langkah ini, koperasi desa diharapkan menjadi pusat ekonomi baru yang mampu memangkas rantai distribusi pangan, mengatasi keterbatasan permodalan petani, mengurangi dominasi middleman yang menekan harga petani.

    “Koperasi ini akan berperan dalam pengadaan pupuk, pembelian gabah, serta memangkas rantai pasok sembako,” tegas Zulhas terkait peresmian Satgas Koperasi Desa Merah Putih.

  • 3,55 Juta Pensiunan ASN Sudah Terima THR, Total Anggaran Cair Rp 11,5 T

    3,55 Juta Pensiunan ASN Sudah Terima THR, Total Anggaran Cair Rp 11,5 T

    Jakarta –

    3.558.716 pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah menerima tunjangan hari raya (THR) per 17 Maret 2025 pukul 16.00 WIB. Realisasi itu mencapai 97,66% dari target, dengan total dana Rp 11,50 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembayaran THR dilakukan melalui PT Taspen (Persero) sebesar Rp 10,16 triliun untuk 3.090.496 pensiunan ASN. Kemudian melalui PT Asabri (Persero) Rp 1,33 triliun untuk 468.220 pensiunan ASN.

    “Pembayaran THR pensiunan hari ini dilakukan pencairan ke bank penyalur dan telah disalurkan ke rekening pensiunan sejumlah Rp 11,5 triliun untuk 3.558.716 pensiunan atau 97,66% dari target,” ujar Sri Mulyani, dikutip dari Instagram @smindrawati, Senin (17/3/2025).

    Sri Mulyani berharap THR yang diberikan dapat menjadi berkah dan manfaat, tetapi juga dalam mengakselerasi aktivitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Semoga menjadi berkah dan manfaat, tidak hanya untuk pegawai yang menerima, tetapi juga dalam mengakselerasi aktivitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ucap Sri Mulyani.

    Sebagai informasi, pemerintah menyiapkan Rp 49,4 triliun untuk pembayaran THR ASN 2025. Dari total tersebut, anggaran untuk 3,6 juta pensiunan mencapai Rp 12,4 triliun.

    Pembayaran THR oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dengan sebelumnya seluruh satuan kerja dapat mulai melakukan rekonsiliasi gaji untuk pembayaran THR atau pembuatan tagihan pensiun oleh PT Taspen dan PT Asabri.

    (aid/hns)

  • Surplus Dagang RI-AS Berlanjut, Sumbang US,14 Miliar per Februari 2025

    Surplus Dagang RI-AS Berlanjut, Sumbang US$3,14 Miliar per Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Perdagangan barang Indonesia terus mencatatkan surplus dengan Amerika Serikat, per akhir Februari 2025 mencapai US$3,14 miliar atau setara dengan Rp51,3 triliun (asumsi kurs Rp16.329 per dolar AS). 

    Surplus sepanjang Januari hingga Februari 2025 tersebut pun tercatat lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu, yang kala itu senilai US$2,65 miliar. 

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam paparannya menunjukkan bahwa dalam dua bulan pertama tahun ini, terdapat tiga komoditas utama yang menjadi langganan dikirim ke AS. 

    “[Surplus] Didorong oleh komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya [HS 85] yang surplus US$577 juta, pakaian dan aksesoris [rajutan] [HS 61] dengan surplus US$433,3 juta, serta komoditas alas kaki [HS 64] menyumbang surplus US$407,7 juta,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (17/3/2025). 

    Pada dasarnya, Amerika Serikat (AS) menjadi pangsa pasar terbesar kedua ekspor Indonesia. Tidak heran bila perdagangan dengan AS menghasilkan surplus bagi Indonesia. 

    Bahkan, per Februari 2025 terdapat tiga negara pangsa ekspor, yakni China, AS, dan India, yang ketiganya memberikan 39,79% dari total ekspor nonmigas Indonesia.

    Di tengah ketegangan akan kebijakan Donald Trump terhadap negara-negara yang surplus terhadap AS—seperti Kanada, China, dan Meksiko—perdagangan Indonesia dengan Negeri Paman Sam tersebut terus meningkat.

    Nilai ekspor kumulatif dengan AS tercatat sejumlah US$4,68 miliar pada Januari—Februari 2025 dari periode yang sama 2024 senilai US$4,09 miliar.

    Sementara nilai impor pada periode yang sama turut menunjukkan kenaikan dari US$1,44 miliar menjadi US$1,54 miliar hingga Februari 2025.

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David E. Sumual melihat meski sejauh ini belum ada kebijakan tarif tertentu dari AS untuk Indonesia, namun dalam jangka menengah akan berpengaruh secara tidak langsung.

    Pasalnya, aktivitas perdagangan global termasuk impor AS dari China akan menurun alias berkurang ekspor atau barang yang dikirim dari China ke AS.

    “Artinya, China dapat menurunkan impor komoditasnya dari Indonesia,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (17/3/2025).

    Untuk diketahui, AS mengincar negara-negara yang menikmati surplus dengan pihaknya melalui kebijakan tarif.

    Meski dari 20 negara penyumbang surplus terbesar dan Indonesia berada di urutan ke-15, namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mewaspadai segala potensi.

    Termasuk apabila AS memberlakukan kebijakan kepada seluruh negara yang surplus dengan AS. Pasalnya, Vietnam dikabarkan menjadi target tarif selanjutnya dari Trump.

    “Ini yang harus kita sekarang teliti dan waspadai. Kalau diberlakukan kebijakan tarif kepada negara yang surplus, Indonesia peringkat 15, ini berpotensi menciptakan biaya dari supply chain manufaktur dan terutama sektor digital yang akan meningkat,” jelasnya, Kamis (13/3/2025).

  • 1,54 Juta PNS-TNI/Polri Sudah Terima THR, Daerah Masih Proses

    1,54 Juta PNS-TNI/Polri Sudah Terima THR, Daerah Masih Proses

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai mencairkan tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari PNS, PPPK dan TNI/Polri termasuk pegawai PPNPN. Total sudah cair Rp 9,36 triliun untuk 1.541.373 pegawai aparatur negara pemerintah pusat sampai 17 Maret 2025 pukul 16.00 WIB.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap THR yang diberikan dapat menjadi berkah dan manfaat tidak hanya untuk pegawai yang menerima, tetapi juga dalam mengakselerasi aktivitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Hari ini, THR untuk ASN mulai didistribusikan. Sampai dengan sore ini, THR telah disalurkan kepada 1.541.373 pegawai/personil Aparatur Negara pada pemerintah pusat dengan total alokasi Rp 9,36 triliun,” tulis unggahan di Instagram resmi @smindrawati, Senin (17/3/2025).

    Adapun rinciannya Rp 5,11 triliun telah cair untuk 568.148 pegawai PNS, Rp 251,48 miliar untuk 65.836 pegawai PPPK, Rp 1,65 triliun untuk 416.039 personil/pegawai anggota Polri dan Rp 2,02 triliun untuk 389.805 personil/pegawai prajurit TNI. Selain itu, ada juga Rp 333,13 miliar telah cair untuk 101.545 pegawai PPNPN.

    Sri Mulyani menyebut jumlah satker yang telah dibayarkan sebanyak 7.476 atau 84% dari 8.852 satker. Kementerian dan lembaga (K/L) yang sudah mengajukan THR sebanyak 83 K/L atau 87% dari 95 K/L.

    Bagi ASN daerah harus sabar dulu karena THR belum ada realisasinya pada 17 Maret 2025. Dalam hal ini pencairannya masih dalam proses karena kemungkinan menunggu Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terbit.

    “ASN daerah sedang dalam proses pencairan,” tulisnya.

    (acd/acd)

  • Pramono tunjuk 15 orang staf khusus dari kalangan profesional

    Pramono tunjuk 15 orang staf khusus dari kalangan profesional

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menunjuk 15 orang staf khusus (stafsus) dari kalangan profesional, yang terbagi dalam tujuh bidang.

    “Pada waktunya pasti akan diumumkan staf khusus saya. Staf khusus saya jumlahnya 15 orang, tujuh bidang, dan diisi oleh orang-orang profesional,” kata Pramono saat dijumpai di Jakarta, Senin.

    Pramono pun menyebut beberapa nama stafsusnya itu diantaranya Prof. Firdaus Ali sebagai koordinator staf khusus. Dia merupakan seorang pakar lingkungan dan tata kelola air yang juga dikenal sebagai akademisi di Universitas Indonesia.

    Sementara itu, posisi wakil koordinator diisi oleh Yustinus Prastowo, yang memiliki pengalaman di bidang kebijakan fiskal dan pernah menjadi Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Selain itu, Nirwono Yoga, seorang ahli tata kota turut masuk dalam jajaran stafsus. Terakhir, Pramono menyebut Chico Hakim sebagai komunikasi publik.

    “Kenapa saya memilih orang-orang ini? Karena memang saya tentunya membutuhkan itu. Termasuk, untuk urusan keumatan, keagamaan, dan ternyata DKI Jakarta membutuhkan itu,” kata Pramono.

    Sebelumnya, Pramono sempat memastikan keberadaan stafsus ini akan difasilitasi oleh negara untuk membantu dirinya dan wakilnya Rano Karno dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin di Jakarta.

    Pramono juga menegaskan penunjukan stafsus gubernur di Jakarta tidak menyalahi ketentuan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penerimaan Pajak Februari Turun, APPBI: Penurunan di Ritel Terasa

    Penerimaan Pajak Februari Turun, APPBI: Penurunan di Ritel Terasa

    Jakarta, Beritasatu.com – Penerimaan negara melalui pajak tercatat menurun hingga 30% pada Februari 2025. Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DPD Jakarta Mualim Wijoyo menilai, kontraksi ini bukan hanya disebabkan oleh kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tetapi juga mencerminkan pelemahan ekonomi Indonesia. Ia pun merasakan dampaknya secara langsung, terutama di sektor ritel.

    “Di sektor ritel, penurunan ini terasa sekali. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan beberapa perusahaan. Ini menjadi cerminan bahwa perekonomian kita memang sedang tidak baik-baik saja,” ujar Mualim Wijoyo dalam Investor Market Today, Senin (17/3/2025).

    Mualim menjelaskan bahwa daya beli masyarakat mulai melemah sejak semester kedua 2024. Saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 serta perayaan Imlek, tingkat konsumsi jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    Ia juga menyoroti kondisi pusat perbelanjaan yang biasanya ramai di minggu kedua Ramadan, khususnya di sektor food and beverage (F&B) untuk agenda buka bersama.

    “Namun, kali ini beberapa tempat tidak seramai dulu. Dampaknya terasa sekali bagi pusat perbelanjaan tahun ini. Mungkin juga karena Tunjangan Hari Raya (THR) belum cair,” tambahnya menegaskan pelemahan ekonomi Indonesia.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa hingga Februari 2025, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun atau 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Defisit ini menjadi yang pertama sejak pandemi, setelah APBN selalu mencatat surplus pada awal tahun selama periode 2022-2024.

    Penurunan penerimaan negara menjadi faktor utama defisit ini. Hingga akhir Februari 2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp 316,9 triliun, dengan realisasi pajak Rp 187,8 triliun.

    Saat pajak turun jadi cerminan ekonomi Indonesia melemah, pendapatan negara secara keseluruhan juga mengalami kontraksi 21,48%, jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu yang hanya 4,52%. Kontraksi terbesar terjadi pada penerimaan pajak, yang anjlok hingga 30%, jauh lebih dalam dibandingkan kontraksi 3,93% pada tahun sebelumnya.