Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • IHSG Mulai Bangkit Lagi, Apa Pemicunya?

    IHSG Mulai Bangkit Lagi, Apa Pemicunya?

    Jakarta –

    PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sempat menghentikan sementara perdagangan pasar modal pada Selasa (18/3) siang kemarin karena Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok. Hari ini pukul 13.03, IHSG menguat 61.082 poin atau naik 0,98% ke level 6.284 dan bergerak pada rentang tertinggi di level 6.304 dan terendah 6.147.

    Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengatakan, penguatan IHSG terjadi usai kunjungan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad ke BEI usai pembekuan perdagangan sementara. Kunjungan itu dinilai memberi katalis positif kepada IHSG.

    “Kesigapan Dasco mendatangi BEI berhasil menyelamatkan IHSG. Terbukti secara perlahan IHSG mulai rebound pada perdagangan sesi II,” kata R Haidar Alwi dalam keterangannya, dikutip Rabu (19/3/2025).

    Menurutnya, pernyataan Dasco terkait kondisi fiskal Indonesia kuat dan Sri Mulyani Indrawati tidak akan mundur dari posisi Menteri Keuangan dapat menumbuhkan kepercayaan investor di tengah kekhawatiran pasar akibat berbagai isu dalam dan luar negeri.

    “Dasco tidak hanya sigap tapi juga tegas. Dalam situasi demikian, ketegasan diperlukan untuk meredakan kekhawatiran pasar,” tuturnya.

    Terlepas dari berbagai spekulasi tentang penyebab anjloknya IHSG, ia menekankan pentingnya kesigapan dan ketegasan pihak-pihak terkait dalam merespons berbagai isu yang dapat menjadi sentimen negatif, misalnya isu soal mundurnya Sri Mulyani yang bergulir sejak pekan lalu.

    Menurutnya, Sri Mulyani menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi arus keluar masuk modal asing di pasar. Pasalnya, kredibilitasnya di dunia keuangan sudah diakui dunia dan investor asing.

    (ara/ara)

  • Video: Cihuy! THR Untuk 1,54 Juta ASN Sudah Cair

    Video: Cihuy! THR Untuk 1,54 Juta ASN Sudah Cair

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, 1,54 juta Aparatur Sipil Negara, Polri, dan TNI telah menerima Tunjangan Hari Raya 2025 per Senin (17/03/2025) sore.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Rabu, 19/03/2025) berikut ini.

  • THR ASN Sudah Cair Rp23,38 Triliun, Sri Mulyani Desak Pemda Percepat Penyaluran

    THR ASN Sudah Cair Rp23,38 Triliun, Sri Mulyani Desak Pemda Percepat Penyaluran

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menyalurkan Tunjangan Hari Raya/THR bagi Aparatur Sipil Negara atau ASN pusat maupun daerah mencapai sekitar Rp23,38 triliun per 17 Maret 2025 pukul 16.00 WIB. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan untuk ASN di lingkup pemerintah pusat telah terealisasikan senilai Rp11,57 triliun untuk 1.911.420 pegawai. 

    “Kami telah merealisasi 94,73% dari target pembayaran yang akan menerima THR sebanyak 2.017.715 pegawai/personil pemerintah pusat,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Buddhi Direktorat Jenderal Pajak, Selasa (18/3/2025).

    Secara perinci, THR untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) mencapai Rp6,24 triliun yang telah dibayarkan kepada 734.005 pegawai. 

    THR untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah cair Rp377,37 miliar untuk 98.843 pegawai. Sementara untuk Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) telah Sri Mulyani salurkan senilai Rp489,93 miliar untuk 146.385 pegawai. 

    Adapun tambahan penerimaan berupa THR bagi Kepolisian RI (Polri) mencapai Rp808,4 miliar untuk 457.241 personil polisi. Untuk TNI, sejumlah Rp2,66 triliun telah masuk ke rekening 474.946 personil. 

    Secara keseluruhan, satuan kerja (satker) yang bertanggung jawab mengeksekusi pembayaran THR, sebanyak 8.826 satker atau 99,71% dari total satker telah mencairkan THR. 

    Melihat dari sisi Kementerian/Lembaga (K/L), seluruhnya telah melaksanakan pembayaran THR sejak Senin (17/3/2025). 

    Sri Mulyani juga memberikan THR kepada pada pensiunan ASN maupun TNI melalui PT Taspen dan PT Asabri yang masing-masing senilai Rp10,19 triliun dan Rp1,37 triliun. 

    Sementara Sri Mulyani mencatat realisasi yang masih minim di pemerintah daerah (pemda), yakni senilai Rp242,19 miliar. Dari 542 pemda, baru 11 daerah yang melaksanakan pembayaran THR. 

    Untuk itu, dirinnya mengimbau pemerintah di seluruh daerah untuk segera merealisasikan pembayaran THR dalam minggu ini. 

    “Saya rasa untuk daerah memang mereka perlu segera. Beberapa langkah yang perlu diselesaikan melalui penerbitan peraturan kepala daerah dan kemudian bisa merealisasikan THR-nya. Jadi ini maslah proses, kita harapkan bisa segera direalisir pada minggu ini,” tutupnya. 

    Adapun, telah menyiapkan anggaran senilai Rp65,9 triliun untuk kebutuhan Tunjangan Hari Raya/THR bagi seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, hakim, serta pensiunan. 

    Perkiraan kebutuhan anggaran THR adalah sekitar Rp17,7 triliun untuk ASN Pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri. 

    Kemudian pada BA BUN, Bendahara Negara telah mengalokasikan sekitar Rp12,4 triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun. Selanjutnya, kebutuhan untuk ASN Daerah adalah sekitar Rp19,3 triliun. 

    Bagi ASN Daerah, dapat pula diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari APBD TA 2025 yang dialokasikan sekitar Rp16,5 triliun, dengan menyesuaikan kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah serta sesuai ketentuan yang berlaku. 

  • Video: Sri Mulyani Desak Pemda Segera Bayarkan THR ASN

    Video: Sri Mulyani Desak Pemda Segera Bayarkan THR ASN

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani mendesak pemerintah daerah segera membayarkan Tunjangan Hari Raya atau THR Pegawai Negeri Sipil atau PNS pada pekan ini.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Rabu, 19/03/2025) berikut ini.

  • Ramai-Ramai Dokter Protes Kebijakan Pajak Penghasilan Sri Mulyani

    Ramai-Ramai Dokter Protes Kebijakan Pajak Penghasilan Sri Mulyani

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak lebih dari 5 ribu dokter spesialis anak mengajukan keberatan dengan kebijakan pajak yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023.

    Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pemotongan pajak dan penerima penghasilan, penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan.

    Seruan keberatan ini dituangkan dalam surat keberatan permohonan evaluasi kebijakan, yang diteken Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr Piprim Basarah Yanuarso, Senin (17/2/2025).

    Dikutip dari Detik Health, aturan ini dinilai berimbas bagi dokter yang utamanya melayani pasien JKN. Pasalnya, dalam regulasi tersebut, pajak penghasilan dokter dikenakan berdasarkan penghasilan bruto, sebelum dikurangi bagi hasil dengan rumah sakit dan biaya operasional.

    “Ini berarti dokter membayar pajak atas (pendapatan) yang tidak mereka terima,” ujar Piprim Basarah dalam surat tersebut, dikutip Rabu (19/2/2025).

    Perihal aturan ini, IDAI mengungkapkan pemotongan pajak berdasarkan penghasilan bruto juga membuat dokter yang mendapat honor dari berbagai sumber, seperti seminar, pelatihan, hingga jasa konsultasi lain, juga terbebani pajak progresif lebih tinggi.

    “Ini berpotensi membuat dokter harus membayar pajak tambahan 5% hingga 30% dari pendapatan riil yang mereka terima, pada akhirnya semakin memberatkan,” ungkap IDAI.

    Akibat pemotongan ini, IDAI menilai minat dokter untuk melayani pasien JKN dinilai berpotensi menurun atas kebijakan tersebut. Sebab, sebagian besar dokter anak di RS melayani pasien JKN menggunakan tarif standar yang ditetapkan pemerintah. Apabila, tetap dikenakan pajak atas penghasilan bruto, bukan netto yang diterima dan beban pajak semakin tinggi.

    Menurut IDAI, aturan PMK ini membuat dokter dinilai seolah-olah ditempatkan sebagai pajak perusahaan, saat pajak dikenakan atas omset atau penghasilan bruto, bukan laba bersih.

    Atas keberatan ini, IDAI menyerukan penundaan pelaporan pajak 2024, sebagai bentuk protes dari kebijakan pajak dokter, sampai muncul keputusan yang diharapkan lebih adil dari Kementerian Keuangan.

    “Kami mengajak Kementerian Keuangan untuk berdialog bersama perwakilan IDAI agar kebijakan ini dapat dikaji ulang dengan mempertimbangkan prinsip keadilan bagi dokter yang melayani masyarakat, khususnya pasien JKN,” tegas Piprim Basarah.

    (haa/haa)

  • IHSG Melemah, Sri Mulyani Beri Pesan Tegas ke Danantara! Begini Isinya

    IHSG Melemah, Sri Mulyani Beri Pesan Tegas ke Danantara! Begini Isinya

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Jakarta, Selasa, 18 Maret 2025, menyampaikan pesan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mampu menjaga kinerjanya dengan baik, hal itu untuk merespon pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada sesi perdagangan Selasa.

    Sri Mulyani juga berpesan kepada Danantara yang nantinya akan mengelola BUMN untuk bekerja secara profesional, transparan, seperti yang selama ini sudah disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Tegasnya, bahwa hal tersebut harus menjadi prinsip yang terus dijalankan.

    Lanjut Sri Mulyani menekankan, bahwa manajemen BUMN bertanggung jawab untuk mampu menyampaikan kinerja mereka kepada publik, sehingga masyarakat bisa menaruh kepercayaan mereka kepada BUMN.

    “Kalau ada perusahaan swasta yang bergerak cukup dalam hari ini, tentu itu spesifik mengenai perusahaan tersebut,” kata Menkeu Sri Mulyani, dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Rabu, 19 Maret 2025.

    Secara luas, Menkeu mengingatkan bahwa pondasi dari perusahaan yang Tbk. atau go public harus terus dilaporkan kepada pasar, sehingga market memiliki asesmen terhadap valuasi adil dan baik. Tegasnya, hal itu karena kewajiban kita bersama.

    Pada Selasa, 18 Maret 2025, Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan pembekuan sementara perdagangan (trading halt) di sistem perdagangan sesi pertama pada pukul 11.19.31 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS).

    Pembekuan tersebut dipicu oleh penurunan ISHG yang diketahui lebih dari 5 persen di sesi pertama.

    Di lain sisi, dari pihak Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai kebijakan (Policy) sebagai upaya menjaga stabilitas ISHG.

    “Kami juga memberikan kepada rekan-rekan wartawan, bahwasanya kami memiliki beberapa policy (kebijakan) yang akan kita lakukan,” tutur Inarno.

    Lanjutnya, berbagai kebijakan tersebut nantinya akan dipaparkan dalam Konferensi Pers Respon Kebijakan OJK Mengantisipasi Volatilitas Perdagangan Saham di Main Hall BEI, pada Rabu, 19 Maret 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • RI Pasang Kuda-kuda Hadapi Dampak Kebijakan Impor-Ekspor AS

    RI Pasang Kuda-kuda Hadapi Dampak Kebijakan Impor-Ekspor AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah dalam menghadapi kebijakan impor Amerika Serikat. Kendati tidak terlalu berdampak, Indonesia terus melakukan pertemuan guna memperkuat hubungan perdagangan Indonesia – Amerika Serikat.

    Diketahui Trump saat ini menerapkan tarif tinggi bagi sejumlah produk yang masuk ke AS. Besaran tarif beragam mulai dari 25%. Terbaru, Trump mengancam akan mengenakan tarif 200% untuk produk minuman keras.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut bahwa Presiden AS Trump tengah melihat negara yang menjadi penyumbang defisit terbesar bagi Negeri Paman Sam. Adapun Indonesia menempati urutan ke-15.

    Dengan kondisi tersebut, Budi meyakini posisi Indonesia masih cukup aman. Pemerintah juga terus memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat dengan menyambangi kedutaan besar AS beberapa waktu lalu. Dari kunjungan tersebut, Kemendag mendapat informasi penting terkait dengan kebijakan impor tarif AS.

    “Dubes AS sudah ngasih kisi-kisi negara, kira-kira kenapa negara lain harus dikenakan, penyebabnya apa sudah dikasih kisi-kisi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Budi mengungkap bahwa Indonesia harus terus menjaga hubungan perdagangan dengan Amerika agar terjalin baik.  Dia menambahkan, pemerintah juga harus mengantisipasi terlebih dahulu kebijakan tarif Trump.

    “Kita antisipasi dulu kebijakan Trump ini yang kebijakan mengenai tariff and reciprocal plan, kita lagi antisipasi apa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kita lagi mencoba, jangan sampai nanti kita kena dampaknya,” tuturnya.

    Dalam catatan Bisnis, Mendag Budi menyatakan bahwa pemerintah harus tetap menjaga pasar AS yang sudah masuk ke Indonesia. Dengan begitu, akses pasar Indonesia ke AS juga tidak akan diganggu.

    Mendag Budi SantosoPerbesar

    “Tadi kami sudah berdiskusi panjang lebar dengan Dubes AS. Komunikasi kita dengan AS mungkin tidak seefektif komunikasi kita misalnya dengan Jepang atau negara ASEAN. Sehingga kami tadi sampaikan jangan sampai ada isu-isu negatif tentang Indonesia, tentang investasi, tentang perdagangan,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

    Dalam waktu dekat, Budi mengeklaim Kemendag akan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha lokal dan AS agar terdapat kesamaan persepsi. Sehingga, Indonesia tidak terkena dampak dari kebijakan tariff Trump.

    “Jangan sampai nanti yang muncul justru isu-isu negatif, terus akhirnya kita dapat imbas dari kebijakan Trump,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mewanti-wanti dampak perang dagang lewat kebijakan tarif yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Sikap waspada ini tetap diperlukan meski manufaktur nasional berada pada fase ekspansif.

    Pemulihan manufaktur RI tercerminkan dari Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur pada Februari 2025 yang ekspansi di level 53,6 atau naik 1,7 poin dari bulan sebelumnya 51,9 pada Januari. Sebelumnya, pada periode Juli-November 2024, PMI manufaktur RI yang berada di bawah batas indeks 50. 

    “Kita mengalami dampak kontraktif, tetapi rebound, global juga sudah mulai pulih, Indonesia pulihnya lebih tajam dan lebih cepat dari sisi perbandingan peers maupun global,” kata Sri Mulyani dalam dalam konferensi pers APBN KiTa Maret 2025, Kamis (13/3/2025). 

    Meski tidak langsung, Indonesia disebut tetap harus berwaspada lantaran kebijakan tarif diberlakukan kepada negara yang surplus dagang ke AS. Adapun, Indonesia tercatat berada di posisi ke-15 negara yang surplus dagang terhadap Amerika senilai US$19,3 miliar. 

    Artinya, Indonesia menjadi salah satu negara yang memicu defisit perdagangan AS pada 2024. Sri Mulyani menyebut PMI manufaktur Indonesia menunjukkan tingkat ekspansi tinggi di tengah kondisi kecemasan negara-negara lain yang juga berpotensi terkena kebijakan tarif seperti China, Vietnam, dan lainnya. 

    “Ini menjadi landasan bahwa terlepas dari berbagai banyaknya perang di bidang ekonomi melalui penerapan tarif, dan tarifnya itu enggak hanya 5%, naiknya 25% jadi itu syok untuk kegiatan manufaktur. Tapi Indonesia mampu rebound recover dari PMI kita di level 53,6 ini mungkin paling sama bullish-nya itu sekarang dengan India di 56,3,” tuturnya. 

    Menkeu Sri MulyaniPerbesar

    Lebih lanjut, dia menerangkan, saat ini hampir seluruh negara mengalami dampak aktivitas manufaktur yang dipengaruhi gangguan rantai pasok dan risiko pengenaan tarif impor ke AS, khususnya untuk bahan baku. 

    Menkeu RI itu juga menyoroti berbagai negara yang kontraksi mendalam di negara-negara Eropa yang telah terjadi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir seperti Jerman (46,5), Perancis (45,8). 

  • 4 Apa yang Terjadi jika Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Prabowo? Nasional

    4 Apa yang Terjadi jika Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Prabowo? Nasional

    Apa yang Terjadi jika Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Prabowo?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Menteri Keuangan
    Sri Mulyani
    Indrawati menjadi perbincangan dalam beberapa waktu terakhir karena munculnya isu bahwa ia bakal mundur dari jabatannya sebagai menteri di Kabinet Merah Putih.
    Isu itu berkelindan setidaknya selama seminggu belakangan, di tengah efisiensi anggaran dan polemik Coretax yang menjadi bidang pekerjaan Kementerian Keuangan.
    Ketika isu ini pertama kali muncul, Sri Mulyani tidak berkomentar sama sekali, ia hanya tersenyum saat ditanya soal kabar tersebut seusai bertemu dengan Presiden
    Prabowo Subianto
    di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/3/2025).
    Bendahara Negara kala itu memang irit bicara, termasuk saat ditanya soal laporan apa saja yang disampaikan kepada Prabowo dan konferensi pers APBN Kita periode Januari 2025 yang sempat mundur dirilis.
    “Ya melaporkan aja, mengenai APBN,” kata Ani singkat sembari berjalan menuju mobil dinas.
    Kabar mundurnya Sri Mulyani segera dibantah oleh Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
    Dasco mengaku sudah mengecek informasi ke pemerintah mengenai masalah ini dan mendapat kepastian tidak akan ada reshuffle dalam waktu dekat.
    “Kemarin yang saya tahu, pertemuan (Prabowo dan Sri Mulyani) itu adalah pertemuan berbuka puasa sambil membahas keadaan ekonomi terkini,” ujar Dasco di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).
    “Dan saya sudah cek ke pemerintah, belum ada rencana
    reshuffle
    . Dan kalau kepada Bu Sri Mulyani, juga saya belum sempat,” sambungnya.
    Menurut Dasco, jika melihat pertemuan antara Sri Mulyani dan Prabowo beberapa waktu lalu, keduanya penuh akan keakraban.
    Maka dari itu, Dasco menegaskan, isu Sri Mulyani mundur dari Menkeu tidak berdasar.
    “Tapi kalau lihat pertemuan buka puasa kemarin yang seperti teman-teman lihat di media, keduanya penuh keakraban. Saya pikir isu yang dibuat di luaran itu adalah isu yang tidak berdasar dan membuat semangat berpuasa menjadi kendur,” imbuh Dasco.
    Pada Selasa (18/3/2025) kemarin, Dasco lagi-lagi membantah kabar yang menyebut Sri Mulyani akan mundur ketika bursa saham mendadak rontok.
    Hal ini disampaikan Dasco ketika ditanya soal pengaruh isu mundurnya Sri Mulyani terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang anjlok.
    “Mengenai Bu Sri Mulyani, saya pastikan bahwa Bu Sri Mulyani tidak akan mundur,” ujar Dasco di Bursa Efek Indonesia.
    “Dan fiskal kita kuat,” kata dia menambahkan.
    Pihak Istana Kepresidenan juga membantah kabar mundurnya Sri Mulyani.
    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hariqo Satria Wibawa mengatakan, tidak ada satu pun pernyataan resmi mengenai mundurnya Sri Mulyani, sebagaimana disampaikan oleh sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab.
    Ia menyebut, Sri Mulyani masih melaksanakan tugas hingga kini. “Ibu Sri Mulyani sampai saat ini masih bertugas dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai Menteri Keuangan,” ucapnya.
    Oleh karena itu, dirinya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi.
    “Dan kami meyakini, kami mempercayai masyarakat kita tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang jelas-jelas belum terverifikasi. Mari bijak bermedia sosial dan selalu saring sebelum
    sharing
    ,” jelas Hariqo.
    Setelah diliputi misteri selama satu pekan, Sri Mulyani akhirnya angkat bicara mengenai kabar yang menerpa dirinya.
    Eks bos Bank Dunia ini memasikan bahwa ia tetap bekerja sebagai Menteri Keuangan.
    “Saya tegaskan saya ada di sini, berdiri dan tidak mundur,” kata Sri Mulyani saat Konferensi Pers Hasil Lelang SUN di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
    Bendahara negara itu mengungkapkan, dirinya akan tetap menjaga keuangan negara dengan mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bersama jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
    Pasalnya, kinerja APBN sebagai instrumen keuangan negara sangat penting dijaga untuk keberlangsungan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang telah direncanakan pemerintah serta untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
    “Itu tanggung jawab dan tugas kami. Kami tetap berdiri teguh untuk bekerja fokus mengelola APBN,” ucap dia.
    Lalu, mengapa mundurnya seorang Sri Mulyani menjadi perhatian? Apa yang akan terjadi bila pada akhirnya Sri Mulyani benar-benar mundur?
    Ekonom Senior Core Indonesia Hendri Saparini mengungkapkan, mundurnya Sri Mulyani sebagai menteri dengan kewenangan mengelola APBN tentu akan menimbulkan gejolak.
    Tak hanya di Indonesia, kemunduran Menkeu sebuah negara juga akan menggejolakkan negara tersebut, utamanya ketika faktor kepercayaan publik perlahan menurun.
    “Mundurnya Menkeu di negara manapun yang dalam kondisi seperti Indonesia saat ini, pasti akan menimbulkan gejolak, menambah spekulasi dan ekspektasi negatif,” kata Hendri saat dihubungi
    Kompas.com
    , Rabu (19/3/2025).
    Ia mengamini, saat ini faktor penyebab ketidakpercayaan pasar terhadap kebijakan dan tren
    ekonomi Indonesia
    cukup banyak dan beragam.
    Namun, respons pihak Istana Kepresidenan dalam memulihkan dan membangun kepercayaan publik harus tepat.
    Penilaian yang tidak tepat justru akan memperburuk keadaan.
    “Kalau memang (mundurnya menteri) terjadi, kembalikan peristiwa mundurnya pejabat publik sebagai dinamika umum sebuah pemerintahan. Yang paling penting adalah respons Istana. Tidak hanya bantahan tetapi kebijakan apa yang akan dilakukan untuk menghindarkan dampak negatif dan untuk memperbaiki keadaan,” ucap Hendri.
    Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut, isu mundurnya Sri Mulyani bisa saja disebabkan oleh penerimaan pajak yang menurun akibat Coretax, atau efisiensi belanja pemerintah yang mengarah pada penghematan berisiko ke layanan publik.
    Menurut Bhima, isu mundur ini bisa saja disambut positif pasar jika penggantinya lebih baik.
    “Implikasi mundurnya Sri Mulyani dan Airlangga bisa disambut positif pasar asalkan penggantinya lebih kompeten. Kalau yang gantikan Sri Mulyani keponakannya Prabowo, market pasti bereaksi negatif karena kental nepotismenya,” kata Bhima.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • IHSG Anjlok, Ini Kata Menkeu Sri Mulyani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, hingga Bursa Efek Indonesia – Halaman all

    IHSG Anjlok, Ini Kata Menkeu Sri Mulyani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, hingga Bursa Efek Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sejumlah pihak merespons soal Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok hingga 5 persen pada Selasa (18/3/2025) siang.

    Imbasnya, Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) sempat dihentikan sementara.

    Terkait hal tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, justru menyampaikan bukti investor masih mempercayai Indonesia. 

    Terbukti dari lelang surat utang negara (SUN) yang laris diborong oleh investor. 

    Pada lelang SUN Selasa kemarin, pemerintah mematok target indikatif sebesar Rp 26 triliun.

    Namun, penawaran yang masuk dari investor atau incoming bid mencapai Rp 61,75 triliun atau 3,8 persen dari target indikatif.

    Artinya, kata Sri Mulyani, kepercayaan investor masih kuat terhadap pemerintah dan APBN.

    “Dinamika pasar saham cukup tinggi, di tengah dinamika dari pasar saham yang cukup tinggi, kinerja lelang SUN pada hari ini justru menunjukkan hasil yang sangat baik,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi pers di Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa.

    “Penawaran yang masuk atau kita sering sebut income bid sangat kuat, ini artinya kepercayaan investor masih kuat terhadap pemerintah dan APBN,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Menkeu mengatakan, incoming bid itu berasal dari investor dalam negeri maupun investor asing.

    Di mana 22,58 persen dari incoming bid atau sekitar Rp 13,95 triliun berasal dari penawaran investor asing.

    Dengan kuatnya incoming bid, penawaran yang dimenangkan (awarded bid) pada lelang SUN kemarin sebesar Rp 28 triliun. 

    Realisasi tersebut, lebih besar dari target indikatif Rp 26 triliun.

    Adapun dari awarded bid sebesar Rp 28 triliun tersebut, porsi investor asing mencapai Rp 5,33 triliun. 

    Pada kesempatan berbeda, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mengajak masyarakat untuk melirik Surat Berharga Negara (SBN) ketika dimintai tanggapan soal IHSG yang anjlok.

    Thomas menyebut, SBN sedang dalam kondisi yang sangat baik pada hari Selasa.

    “Lihat SBN kita, bagus sekali hari ini,” ungkap Thomas saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, dilansir Kompas.com.

    Thomas pun mengeklaim, situasi pasar keuangan Indonesia baik-baik saja meski IHSG anjlok. 

    Kata Pimpinan DPR

    Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta pasar saham tetap tenang di tengah anjloknya saham.

    Dasco memastikan, pemerintah akan mengambil langkah-langkah agar IHSG kembali naik secara segera.

    “Kami pada hari ini (Selasa) melakukan kunjungan untuk support dan meyakinkan kepada pasar untuk tetap tenang,” kata Dasco di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    “Bahwa kemudian kami akan mendukung pemerintah untuk hadir dan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam tempo yang secepat cepatnya untuk mengembalikan pasar supaya stabil,” imbuhnya.

    Dasco juga menyebut, kondisi IHSG yang anjlok sehingga terkena suspend bukan pertama kalinya terjadi. 

    Menurutnya, kondisi serupa juga pernah terjadi di saat Indonesia terkena Pandemi COVID-19.

    “Menyikapi pembekuan otomatis dari Indeks Harga Saham Gabungan 5 persen, yang memang otomatis dan bukan baru kali ini saja terjadi. Dan sudah pernah pada waktu COVID dan lain-lain,” katanya.

    Menyikapi anjloknya IHSG ini, Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, mengatakan pihak memberikan dukungan penuh kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga BEI terkait kebijakan yang diambil terkait situasi saat ini. 

    “Terkait situasi saat ini, Ini dalam rangka apa? Meyakinkan pasar bahwa mereka di-backup penuh oleh negara. Di-backup penuh oleh pemerintah,” katanya saat mendatangi Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Bursa Efek Indonesia: Penurunan IHSG Tak Hanya Dipengaruhi Satu Faktor

    Bursa Efek Indonesia (BEI) mengambil langkah darurat dengan memberlakukan penghentian sementara perdagangan saham atau yang dikenal sebagai trading halt.

    Langkah BEI diambil sebagai upaya untuk menstabilkan pasar yang sedang mengalami tekanan besar.

    Pembekuan ini, diumumkan sekitar pukul 11.19 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS).

    “Kami menginformasikan telah terjadi pembekuan sementara perdagangan sistem perdagangan di PT Bursa Efek Indonesia pada pukul 11:19:31 waktu JATS yang dipicu penurunan IHSG mencapai 5 persen,” tulis BEI, dalam rilisnya, Selasa.

    Adapun faktor penyebab anjloknya IHSG ini, diduga karena kombinasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi sentimen investor.

    Di antaranya ketidakpastian global, gejolak ekonomi domestik, serta kemungkinan aksi jual besar-besaran oleh investor asing sebagai respons.

    Direktur Utama BEI, Iman Rachman, menjelaskan penurunan IHSG tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor.

    “Memang terus terang tidak gampang. Selalu dampaknya kalau indeks tiga hal, bagaimana global, bagaimana domestik, dan bagaimana korporasinya sendiri,” katanya kepada awak media, Jumat (28/2/2025).

    Dari faktor global, akhir-akhir ini, pasar saham dunia tengah dibuat menggantung akibat tingginya tensi perang tarif antara AS, China, Kanada, hingga Meksiko di era pemerintahan Donald Trump saat ini.

    Sementara itu, menurut Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus, pelemahan IHSG dipicu oleh sejumlah faktor domestik. 

    Penerimaan negara turun 30,19 persen secara tahunan menjadi Rp 269 triliun, yang memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

    “Defisit APBN mencapai Rp 3,2 triliun per Februari 2025, sementara belanja pemerintah turun 7 persen. Akibatnya, utang melonjak 44,77 persen pada Januari,” kata Nico, Selasa (18/3/2025). 

    Kondisi tersebut, dinilai membuat Bank Indonesia sulit menurunkan suku bunga, sehingga investor memilih aset yang lebih aman.

    Diketahui, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 6,12 persen atau turun 395,86 poin ke level 6.076,08 hingga akhir perdagangan sesi pertama, Selasa (18/3/2025).

    Bursa Efek Indonesia (BEI) memberlakukan trading halt pada pukul 11.19 WIB setelah indeks mengalami koreksi tajam. 

    Dikutip Tribunnews dari RTI pada hari Selasa, terpantau pada pukul 11.19 WIB, IHSG terkoreksi 5,02 persen atau turun 325,034 poin ke level 6.146,913.

    Dari data koreksi hingga 5 persen itu, tercatat 541 saham melemah, 95 saham menguat, dan 158 saham stagnan.

    Sementara itu, total volume perdagangan mencapai 13,5 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp 8,4 triliun.

    (Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Nitis Hawaroh, Rizki Sandi Saputra, Bobby W, Kompas.com)

  • Penerimaan Pajak Pulih, Tumbuh 6,6 Persen Per 17 Maret 2025

    Penerimaan Pajak Pulih, Tumbuh 6,6 Persen Per 17 Maret 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan pajak mengalami pertumbuhan bruto sebesar 6,6% per 17 Maret 2025. Kondisi ini sudah lebih baik dari pertumbuhan penerimaan pajak pada Februari 2025 yang mengalami kontraksi 3,8%.

    “Dalam kurun waktu 17 hari dari 1-17 Maret, terjadi turnaround dari penerimaan bruto yang tadinya negatif 3,8% pada akhir Februari, lalu pada 17 Maret 2025 posisinya sudah positif 6,6%,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Hasil Lelang Surat Utang Negara di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak pada Selasa (18/3/2025).

    Sri Mulyani menegaskan dengan membaiknya kondisi penerimaan pajak diharapkan akan menjaga ekspektasi pelaku ekonomi terhadap kinerja perekonomian Indonesia. Pasalnya pada dua bulan pertama penerimaan pajak mengalami kontraksi beruntun secara tahunan.

    “Ini juga untuk menenangkan dari seluruh media maupun market yang menyoroti dengan penerimaan negara,” kata Sri Mulyani.

    Berdasarkan data Kemenkeu, setoran pajak sebesar Rp 187,8 triliun per 28 Februari 2025. Realisasi ini baru 8,6% dari target penerimaan pajak dalam APBN 2025 yang sebesar Rp 2.189,3 triliun.

    Penerimaan pajak terkontraksi hingga  30,19% dibanding realisasi penerimaan pajak pada Februari 2024 sebesar Rp 269,02 triliun. Pada Januari 2025 terjadi kontraksi 41% lalu di bulan Februari kembali terjadi kontraksi 30,19%.

    “Saya ingin juga tegaskan bahwa penerimaan negara yang posisi Februari karena angkanya memang waktu itu belum stabil tetapi juga karena ada faktor restitusi yang cukup besar secara sangat spesifik tidak berulang. Jadi tidak menjadi sebuah tren, yang seharusnya dibaca oleh market maupun media,” tutur Sri Mulyani.

    Sebelumnya Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menilai, anjloknya penerimaan terjadi karena belum mulusnya implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System) atau Coretax.

    Namun dia menilai  penerimaan pajak masih dalam kondisi aman sehingga belum perlu dilakukan revisi UU APBN 2025.

    “Permasalahan Coretax mencakup mekanisme pembayaran pajak yang hanya tersedia melalui modul deposit pajak di Coretax utk masa Januari 2025,” ucap Prianto.

    Dia mengatakan, mulai masa pajak Februari 2025, pembayaran bisa dilakukan melalui pembuatan kode billing di Surat Pemberitahuan Tahunan  SPT Masa PPh. Lebih lanjut pembayaran bisa dilakukan melalui fasilitas perbankan seperti sedia kala.

    “Jadi, saya optimistis bahwa kontraksi penerimaan pajak tersebut hanya bersifat temporer. Mulai masa Maret 2025 diharapkan mulai ada pemulihan penerimaan pajak. Dengan kata lain, pajak masa Januari dan Februari 2025 masih bisa disetorkan di masa Maret tanpa ada risiko sanksi administrasi pajak,” tutur dia.

    Guna menggenjot penerimaan maka  DJP harus memperbaiki proses bisnis yang bermasalah. Dalam hal ini DJP harus memastikan bahwa 21 proses bisnis yang diintegrasikan di Coretax aman dan tidak bermasalah lagi.

    “Selain itu, saluran pembayaran penerimaan pajak tetap mengakomodasi sarana perbankan, seperti halnya kondisi sebelum diberlakukan Coretax. DJP tdk perlu hanya mengandalkan menu deposit pajak di Coretax,” pungkasnya.