Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Sri Mulyani Hanya Kambing Hitam Anjloknya IHSG

    Sri Mulyani Hanya Kambing Hitam Anjloknya IHSG

    Jakarta, Beritasatu.com – Isu mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disebut-sebut sebagai pemicu  indeks harga saham gabungan (IHSG) anjlok sebesar 395,8 poin atau 6,12% ke level 6.076 pada perdagangan sesi I, Selasa (18/3/2025).

    Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai, isu mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bukanlah akar masalah dari hal ini.

    “Menjadikan faktor eksternal atau figur politis sebagai kambing hitam justru mengalihkan perhatian dari akar masalah sebenarnya, yakni kerapuhan struktural ekonomi Indonesia yang diperparah oleh kebijakan populis jangka pendek bertumpu utang,” ungkap Achmad pada Selasa (18/3/2025).

    Achmad menjelaskan, IHSG anjlok bukan sekadar refleksi ketidakpastian global, melainkan sinyal alarm bahwa model ekonomi Indonesia terlalu bergantung pada komoditas, minim inovasi, dan terjebak dalam siklus utang untuk membiayai program pemerintahan saat ini.

    “Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah terus menggoda risiko dengan menggenjot program populis, seperti makan bergizi gratis, subsidi energi, Bantuan Langsung Tunai, dan pembangunan infrastruktur megah, seperti IKN yang tidak produktif,” kata Achmad.

    Menurut Achmad, berbagai kebijakan ini tidak hanya membebani keuangan negara, tetapi juga mengganggu kredibilitas fiskal di mata investor. Oleh karenanya, asing terus menarik dana dari pasar saham Indonesia, dengan arus keluar modal asing mencapai Rp 10 triliun dalam sebulan terakhir.

    “IHSG anjlok adalah cermin ketidakpercayaan investor terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Sri Mulyani mundur atau tidak, IHSG tidak akan pulih selama kebijakan ekonomi hanya mengutamakan pencitraan politis,” tegasnya.
     

  • Airlangga Jamin Dirinya dan Sri Mulyani Tak Mundur dari Kabinet Prabowo

    Airlangga Jamin Dirinya dan Sri Mulyani Tak Mundur dari Kabinet Prabowo

    Jakarta –

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan dirinya tidak akan mundur dari Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Belakangan ini namanya santer dikabarkan akan mundur dari kabinet.

    Airlangga menepis kabar tersebut dan menegaskan dirinya masih berkonsentrasi bekerja dengan Prabowo dan Kabinet Merah Putih.

    “Pertama, saya tetap bekerja konsentrasi bekerja dan tidak ada rencana mundur,” tegas Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

    Selain dirinya, nama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga santer dikabarkan mau mundur dari Kabinet. Tapi Airlangga menekankan kabar tersebut tidak benar alias hoax.

    Sama sepertinya, Sri Mulyani juga masih bekerja secara penuh tanggung jawab di bawah Kabinet Merah Putih.

    “Bu Sri Mulyani juga sudah saya komunikasi tadi siang, beliau juga sedang bekerja penuh. Jadi hoax itu,” tegas Airlangga.

    (hal/rrd)

  • Mengenal Sejarah APBN Indonesia dan Perubahannya sejak Era Kemerdekaan

    Mengenal Sejarah APBN Indonesia dan Perubahannya sejak Era Kemerdekaan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa pada awal tahun hingga Februari 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar 0,13% atau setara Rp 31,2 triliun dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Defisit ini terjadi karena pendapatan negara hingga Februari mencapai Rp 316,9 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp 348,1 triliun. Hal ini berbanding terbalik dengan APBN Februari 2024 yang mengalami surplus sebesar 0,10% atau setara Rp 22,8 triliun terhadap PDB.

    Sejak awal kemerdekaan, APBN telah mengalami berbagai perubahan, menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal pemerintah. Lantas, bagaimana perjalanan APBN dalam sejarah Indonesia? Berikut penjelasannya!

    Apa Itu APBN?

    Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) merupakan rencana keuangan yang disusun pemerintah untuk satu tahun ke depan dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Sumber pendapatan APBN berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah, yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

    Setiap tahun, penyusunan APBN disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan dinamika politik, baik di dalam negeri maupun global. Sebagai instrumen utama pengelolaan keuangan negara, APBN berperan dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

    Sejarah APBN di Indonesia

    1. Era kolonial

    Pada era kolonial Hindia Belanda, penyusunan anggaran negara didasarkan pada Indische Comptabiliteitswet (ICW) yang diberlakukan sejak 1867. Namun, regulasi ini awalnya belum secara rinci mengatur struktur dan bentuk anggaran negara. Baru setelah memasuki 1920-an, ICW mulai menjelaskan lebih jelas mengenai alur penyusunan APBN.

    Proses pengesahan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan persetujuan Volksraad dan Gubernur Jenderal. Jika kedua pihak mencapai kesepakatan, rancangan anggaran dapat ditetapkan melalui berbagai undang-undang.

    2. Era kemerdekaan

    Pada awal kemerdekaan, penyusunan APBN pemerintah Indonesia mengacu pada Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar pengelolaan keuangan negara. Namun, dalam praktiknya, proses ini menghadapi berbagai tantangan akibat kondisi politik dan ekonomi yang belum stabil.

    Salah satu hambatan terbesar adalah perjuangan Indonesia melawan upaya Belanda yang ingin merebut kembali kekuasaan. Akibatnya, sebagian besar anggaran negara dialokasikan untuk sektor militer, yang menyebabkan defisit keuangan.

    Selain itu, perang yang berlangsung pada 1945-1949 mengganggu administrasi keuangan negara, membuat penyusunan APBN tidak dapat berjalan secara optimal.

  • IHSG Anjlok Parah karena Isu Sri Mulyani Mundur, DPR Yakinkan Pasar

    IHSG Anjlok Parah karena Isu Sri Mulyani Mundur, DPR Yakinkan Pasar

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tidak akan mundur dari Kabinet Merah Putih di tengah dinamika ekonomi yang terjadi.

    Sebelumnya, isu mundurnya Sri Mulyani sempat disebut sebagai salah satu faktor yang membuat indeks harga saham gabungan (IHSG) anjlok lebih dari 6 persen pada penutupan perdagangan sesi I, Selasa (18/3/2025).

    “Kalau ditanya soal persepsi investor luar, saya kurang paham, tetapi kalau soal Bu Sri Mulyani, saya pastikan tidak akan mundur, dan fiskal kita kuat,” ujar Dasco saat menyambangi gedung BEI, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menambahkan, kondisi fiskal Indonesia saat ini juga tetap terjaga dan berkelanjutan.

    “Fiskal Indonesia saat ini dalam proses kesinambungan yang kuat. Ini (IHSG anjlok) situasi yang sangat wajar, dan kita akan rebound. Tidak perlu direspons berlebihan,” kata Misbakhun.

    Lebih lanjut, Misbakhun menambahkan kunjungan DPR ke BEI bertujuan memberikan sinyal positif kepada pasar guna meredam kepanikan akibat IHSG anjlok sangat dalam.

    Sebelumnya diberitakan, IHSG anjlok parah pada perdagangan sesi I hari ini karena dipicu oleh sejumlah sentimen negatif, salah satunya soal kabar Sri Mulyani mundur. 

  • Sri Mulyani Tak Akan Mundur, Fiskal Kita Kuat

    Sri Mulyani Tak Akan Mundur, Fiskal Kita Kuat

    Jakarta –

    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tidak akan mundur dari jabatannya. Hal itu ia ungkap menyusul isu reshuffle yang dianggap sebagai penyebab melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

    “Kalau persepsi investor luar saya nggak tahu, Sri Mulyani tidak akan mundur, dan fiskal kita kuat,” kata Dasco kepada wartawan di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR RI Misbhakun mengatakan, kondisi fiskal Indonesia saat ini kuat untuk mendukung ekosistem pasar modal. Menurutnya, penurunan IHSG saat ini adalah hal wajar.

    “Fiskal kita sangat kuat, ada penurunan itu sangat wajar, rebound itu akan terjadi berikutnya,” jelasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Juru bicara Presidential Communication Office (PCO) Hariqo Satria menegaskan kabar Sri Mulyani mundur dari Menteri Keuangan tidak benar alias hoaks. Hingga saat ini, tidak ada pernyataan resmi apa pun dari pihak terkait.

    “Kami ingin menegaskan informasi yang beredar di media sosial mengenai kemunduran diri Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan adalah tidak benar alias hoaks. Hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi sebagaimana disampaikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Hariqo dalam video yang diunggah akun Instagram PCO RI, dilihat Selasa (18/3/2025).

    Hariqo mengatakan Sri Mulyani sampai saat ini masih menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan. Ia mengimbau seluruh masyarakat tidak terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya.

    “Ibu Sri Mulyani sampai saat ini masih bertugas dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai Menteri Keuangan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi,” ujarnya.

    Lihat juga Video ‘Respons Bahlil soal Isu Menkeu Sri Mulyani Mundur’:

    (ara/ara)

  • Cek Rekeningmu Sekarang! Sri Mulyani sudah Cairkan THR untuk ASN Pusat dan Pensiunan

    Cek Rekeningmu Sekarang! Sri Mulyani sudah Cairkan THR untuk ASN Pusat dan Pensiunan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kabar baik untuk ASN pusat dan pensiunan, sebab Menkeu Sri Mulyani sudah mencairkan THR Rp20,86 T.

    Dilansir dari Antaranews, Sri Mulyani Indrawati telah merealisasikan pencairan tunjangan hari raya (THR) senilai Rp20,86 triliun kepada aparatur sipil negara (ASN) pusat dan pensiunan per 17 Maret 2025 pukul 16.00 WIB.

    Menurut keterangan yang dikutip pada hari Selasa, Bendahara RI itu merinci pembayaran THR kepada ASN pusat telah menjangkau 1.541.373 penerima dengan nilai mencapai Rp9,36 triliun.

    Apa saja komponennya?

    Pencairan THR itu mencakup berbagai komponen pegawai pemerintah, termasuk pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), anggota Polri, prajurit TNI, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN).

    THR PNS yang telah dibayarkan berjumlah Rp5,11 triliun untuk 568.148 pegawai, sedangkan untuk PPPK sebesar Rp251,48 miliar bagi 65.836 pegawai.

    Sementara itu, THR bagi anggota Polri mencapai Rp1,64 triliun untuk 416.039 personil dan THR prajurit TNI sebesar Rp2,02 triliun untuk 389.805 personil.

    Adapun THR PPNPN tercatat sebanyak Rp333,13 miliar bagi 101.545 pegawai.

    Dengan pencairan THR ini, Sri Mulyani berharap daya beli masyarakat meningkat sehingga turut mendorong aktivitas ekonomi, terutama menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri.

  • PCO: Kabar Menkeu Sri Mulyani Mundur Tidak Benar – Page 3

    PCO: Kabar Menkeu Sri Mulyani Mundur Tidak Benar – Page 3

    Trading halt selama 30 menit apabila IHSG mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 10 persen, dan trading suspend apabila IHSG mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 15 persen.

    “Hari ini IHSG terkoreksi hingga 5%, hingga terkena trading halt, cukup dalam untuk ukuran indeks saham IHSG,” kata Pengamat pasar modal Panin Sekuritas, Reydi, Selasa (18/3/2025).

    Menurut Reydi, ada beberapa faktor yang memicu. Investor wait and see terhadap keputusan suku bunga acuan The FED (FFR) yang prediksinya hampir 99% suku bunga akan ditahan di level 4,25-4,5% untuk pertemuan besok tanggal 19 Maret 2025.

    Artinya investor akan lebih senang untuk mengamankan dananya di instrumen investasi low risk yang masih menawarkan return yang tinggi karena suku bunga masih tinggi.

    Kekhawatiran investor akan berlanjut pasca keputusan suku bunga The Fed akibat terhadap kebijakan perdagangan AS yang kabarnya akan ada potensi tarif tambahan setelah pengumuman suku bunga The Fed besok.

    Asing juga tercatat masih terus melakukan nett sell, kemarin asing tercatat melakukan penjualan bersih sebesar Rp 848 miliar, yang didominasi penjualan di sektor perbankan besar.

  • Istana Bantah Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Prabowo, Hoaks!

    Istana Bantah Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Prabowo, Hoaks!

    Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan menepiskabar pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Kabinet Merah Putih (KMP) milik Presiden Prabowo Subianto. 

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Wibawa Satria memastikan bahwa informasi yang beredar di media sosial tersebut merupakan hoaks. 

    “Itu hoaks, hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi sebagaimana disampaikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ibu Sri Mulyani sampai saat ini masih bertugas dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia,” ujar Hariqo melalui akun Instagram pribadinya @hariqosatria, Selasa (18/3/2025). 

    Hariqo juga menegaskan bahwa Sri Mulyani masih menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan dengan penuh tanggung jawab. 

    Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

    Lebih lanjut, Hariqo menekankan bahwa pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan memastikan kebenaran suatu informasi sebelum membagikannya. 

    “Mari bijak bermedia sosial dan selalu saring sebelum sharing. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua,” pungkas Hariqo.

  • Karpet Merah APBN – Himbara untuk Koperasi Desa Merah Putih

    Karpet Merah APBN – Himbara untuk Koperasi Desa Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan skema pinjaman dari bank pelat merah atau Himbara dan APBN untuk membiayai Koperasi Desa Merah Putih. Rencananya, puluhan ribu koperasi tersebut akan hadir paling lambat 6 bulan setelah instruksi presiden keluar.

    Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut bahwa hingga saat ini skema pinjaman dari bank Himbara tengah dibahas. Namun, dia memastikan bank pelat merah siap menggelontorkan pinjaman untuk membentuk 70.000 Koperasi Desa Merah Putih.

    “[Skema dari Himbara] lagi dibahas, masih dibahas. Kita siap,” ujar Tiko saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (17/3/2025).

    Tiko menjelaskan bahwa nantinya pinjaman tersebut akan diberikan melalui skema channeling maupun executing.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, bank pelat merah alias Himbara juga akan terlibat dalam pinjaman.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menjelaskan bahwa skema pendanaan akan dirumuskan dalam Inpres. “[Porsi APBN] nanti akan dirumuskan dalam Inpres,” terangnya.

    Adapun, pemerintah menargetkan pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih ini akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dalam waktu enam bulan setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres).

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa porsi APBN untuk pembentukan Kopdes Merah Putih tengah dibahas. Sayangnya, Bendahara Negara itu enggan berkomentar lebih jauh terkait besaran porsi APBN yang digunakan.

    “Kan nanti sedang dibahas, nanti saja, ya,” kata Menkeu Sri Mulyani singkat.

    Menteri Keuangan Sri MulyaniPerbesar

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menuturkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan mendapatkan pinjaman senilai Rp5 miliar dengan biaya bunga rendah dari Himbara.

    Tito mengaku pemerintah tengah menyusun skema pembiayaan untuk mengimplementasikan pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih yang akan meluncur pada 12 Juli 2025 atau bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional.

    Dia menegaskan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dipastikan tidak akan mengganggu program desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

    Terlebih, kata dia, APBDesa juga telah disusun, yakni alokasinya sebanyak 70% untuk inisiatif kebutuhan desa dan sisanya untuk mendukung program pemerintah pusat.

    “Nah, yang 30% [alokasi dari APBDesa] ini bisa dipakai juga untuk program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih,” terang Tito seusai menggelar Rapat Koordinasi Menteri Koperasi bersama Menteri Dalam Negeri dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Kantor Kemenkop, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Dengan begitu, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini tidak mengambil 100% alokasi dari APBDesa.

    Nantinya, akan ada dua mekanisme pengawasan yang berlaku dalam Undang-Undang Desa. Pertama, Koperasi Desa Merah Putih akan diawasi secara menyeluruh atau dari bawah hingga ke atas, yakni melalui Badan Musyawarah Desa.

    Menteri Dalam Negeri Tito KarnavianPerbesar

    “Jadi desa itu kayak DPRD-nya desa. Mereka boleh mengawasi, kalau ada pelanggaran mereka bisa melaporkan, bahkan kalau kepala desa, mereka bisa makzulkan,” terangnya.

    Kedua, akan ada pejabat pembinaan yang akan diawasi oleh Mendagri melalui surat edaran (SE) saat Koperasi Desa Merah Putih ini terbentuk.

    “Ada dinas PMD dan Inspektoran. Dan itu ada sanksinya, sanksinya mulai dari sanksi tertulis, sampai pemberhentian tiga bulan, pemberhentian tetap, sampai kalau itu pidana, pidana,” pungkasnya.

    Respons perbankan ……

  • Pengelolaan Kopdes Merah Putih harus profesional dan transparan

    Pengelolaan Kopdes Merah Putih harus profesional dan transparan

    Arsip – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi. (ANTARA/HO-Kemenkop)

    Menkop: Pengelolaan Kopdes Merah Putih harus profesional dan transparan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Maret 2025 – 21:12 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa pengelolaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih harus profesional dan transparan. Pasalnya, eksistensi Kopdes ini harus berkelanjutan, karena bukan sekadar membangun fisik tapi juga membangun orang dan sistemnya. 

    “Maka, penguatan kelembagaannya harus kuat, sistem dan tata kelolanya harus baik, dan sebagainya,” papar Menkop, usai acara Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) membahas pembentuksn Satgas Koperasi Desa Merah Putih, di kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Senin (17/3).

    Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria.

    Menkop Budi Arie meyakini kelembagaan Kopdes Merah Putih bisa segera direalisasikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. “Kita sedang menunggu Inpres yang saat ini dalam tahap harmonisasi, makin cepat makin baik,” ucap Menkop, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Lebih dari itu, Menkop Budi Arie juga berharap para pengurus Kopdes Merah Putih berasal dari pemuda-pemuda desa setempat.

    Ditambahkan Menkop, dari pemetaan desa yang sudah dilakukan, ada desa yang sudah memiliki koperasi, BUMDes, sampai desa yang sama sekali tidak memiliki lembaga ekonomi (BUMDes dan koperasi) sebanyak 9.400 desa. 

    “Karakteristik desa itu unik-unik, tidak bisa sama antar desa itu. Nah, fungsi Satgas Kopdes Merah Putih adalah mengharmonisasi ini semua. Ini kan pekerjaan lintas K/L,” ucap Menkop.

    Sementara Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan bahwa pembentukan Kopdes Merah Putih harus bisa segera direalisasikan, selambat-lambatnya selama enam bulan ke depan. “Jadi, nanti setelah aturan selesai, ini bisa rampung,” kata Zulkifli.

    Zulkifli menambahkan bahwa koperasi desa itu merupakan hasil dari keputusan musyawarah masyarakat dan pemerintah desa, dimana musyawarah desa yang memutuskan skema pembentukannya. Bila di desa tersebut sudah ada koperasi, Gapoktan, BUMDes, dan lainnya, bisa digabungkan menjadi Kopdes Merah Putih, atau, bisa juga bikin yang baru.

    “Itu semua akan diputuskan oleh musyawarah desa. Para Kades tidak perlu khawatir, karena ini semua untuk kemajuan desa,” kata Zulkifli.

    Terkait anggaran pembentukan Kopdes Merah Putih, Zulkifli menyebutkan nanti akan dikeluarkan aturan berbentuk Instruksi Presiden atau Inpres yang akan segera kita rumuskan.

    Zulkifli menyebutkan bila Kopdes sudah memiliki usaha pokok yang sudah ada dan berjalan, maka mereka yang paling depan dalam pengadaan pupuk bagi petani, pembelian gabah dari petani, hingga menjadi fungsi pergudangan bagi produk-produk petani. “Pokoknya, Kop Des bisa menyuplai aneka kebutuhan masyarakat,” kata Zulkifli.

    Bertahap dan Piloting

    Dalam kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani menekankan bahwa implementasi Kopdes Merah Putih dilakukan secara bertahap/piloting, diprioritaskan bagi desa yang telah memiliki BUMDes dan koperasi untuk menjadi pilot.

    “Kelompok tani yang sudah ada dapat didorong bertransformasi untuk membentuk dan menjadi anggota Kopdes,” kata Menkeu.

    Karena desa memiliki beberapa lembaga ekonomi seperti Kelompok Tani, BUMDes, dan koperasi, maka Menkeu mendorong program Kopdes Merah Putih didesain antara lain untuk mendukung ketahanan pangan.

    Dalam konteks piloting, lanjut Sri Mulyani. BUMDes dan KUD yang telah memiliki usaha menjual sarana produksi pertanian dapat dijadikan pilot Kopdes Merah Putih.

    Menkeu mengusulkan konsep alur proses bisnis pendanaan Kopdes Merah Putih, perlu dimasukin ke Inpres.

    Sumber : Elshinta.Com