Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Target Royalti PNBP Minerba, Airlangga dan Sri Mulyani Tunggu PP

    Target Royalti PNBP Minerba, Airlangga dan Sri Mulyani Tunggu PP

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengamini bahwa Pemerintah saat ini tengah merampungkan revisi dua peraturan pemerintah (PP) guna meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara (minerba).

    Dia pun mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih menunggu PP tersebut rampung sebelum dapat menyampaikan target royalti yang akan dipatok oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    “Ya, tunggu PP, targetnya sudah ada, cuma kita tunggu PP-nya karena ada perubahan sedikit,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (21/3/2025). 

    Senada, terkait pendapatan negara dari royalti, Sri Mulyani belum memberikan angka soal target yang akan dikejar secara pasti dan menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur hal tersebut.

    “Nanti kalau sudah keluar PP-nya aja,” singkat Sri Mulyani.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pembahasan mengenai perubahan regulasi terkait penyesuaian tarif royalti tersebut akan segera selesai.

    “Perubahan sekarang sudah hampir final, dikit lagi,” ucap Bahlil kepada awak media usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/3/2025). 

    Bahlil menambahkan, pada rapat tersebut turut dibahas mengenai beberapa sumber pendapatan baru lainnya. Hal ini termasuk dengan peningkatan royalti pada beberapa komoditas unggulan mulai dari emas hingga batu bara.

    “Tadi kita melakukan pembahasan untuk melakukan exercise beberapa sumber-sumber pendapatan negara baru khususnya peningkatan royalti di sektor emas, nikel, dan beberapa komoditas lain termasuk di dalamnya adalah batu bara,” ujarnya. 

    Berkaitan dengan royalti, Bahlil mengatakan bahwa royalti ini dikenakan mulai dari bahan baku hingga barang jadi guna menunjang proses hilirisasi. Sementara untuk besarannya berkisar antara 1,5% hingga 3% bergantung pada kondisi harga komoditas di pasar global.

    “Tergantung dan itu fluktuatif ya. Kalau harganya naik kita naikkan kepada yang paling tinggi. Tapi kalau harganya lagi turun, kita juga tidak boleh mengenakan pajak yang besar pada pengusaha karena kita juga butuh pengusaha berkembang,” jelasnya.

    Menteri ESDM pun memastikan bahwa perusahaan-perusahaan besar, termasuk PT Freeport Indonesia juga akan dikenakan tarif royalti sesuai dengan aturan yang berlaku.

    “Sesuai aturan kan kita kenakan pajak yang paling tinggi,” tandas Bahlil.

  • Sri Mulyani sebut kinerja indeks manufaktur dan neraca dagang RI bagus

    Sri Mulyani sebut kinerja indeks manufaktur dan neraca dagang RI bagus

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kinerja indeks manufaktur atau Purchasing Manager Index (PMI) dan neraca perdagangan Indonesia masih menunjukkan performa yang bagus.

    Pernyataan Sri Mulyani itu menanggapi lembaga pemeringkat internasional Moody’s yang merilis perekonomian Indonesia tetap resilien didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dan solid.

    “(Ekonomi) Indonesia bagus, nanti indikatornya kita sampaikan. PMI kita bagus, neraca perdagangan kita bagus, jadi kita bisa sampaikan nanti ya,” kata Sri Mulyani usai Sidang Kabinet Paripurna dan buka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3) malam.

    Saat ditanya lebih lanjut soal royalti pendapatan negara dari mineral dan batu bara, Sri Mulyani enggan menjawab.

    Hal itu karena pemerintah berencana menaikkan royalti dari usaha minerba yang kini masih dibahas oleh pemerintah melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia.

    “Nanti kalau sudah keluar PP-nya saja,” ujarnya.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, PMI manufaktur Indonesia per Februari 2025 berada pada angka 53,6 atau naik 1,7 poin dibandingkan bulan sebelumnya.

    PMI manufaktur yang berada di atas level 50 tersebut mencerminkan kondisi ekspansif. Capaian PMI pada Februari ini juga sekaligus merupakan yang tertinggi sejak 11 bulan terakhir.

    Kemudian, Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaporkan kinerja neraca perdagangan Indonesia yang mengalami surplus sebesar 3,12 miliar dolar AS pada Februari 2025, meskipun turun sebesar 380 juta dolar AS secara bulanan dibandingkan Januari 2025.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua DK OJK ungkap isi rapat Presiden dengan dirut Himbara

    Ketua DK OJK ungkap isi rapat Presiden dengan dirut Himbara

    (Rapat) soal inklusi keuangan ya. Jadi, inklusi keuangan ini termasuk soal kepemilikan rekening bank, dan penyaluran program pemerintah. Jadi, aspek itu

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkap isi rapat Presiden Prabowo Subianto dengan empat direktur utama himpunan bank milik negara (Himbara) yaitu BTN, BRI, BNI, dan Bank Mandiri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Rapat itu berlangsung pada Jumat siang sebelum Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden pada sore hari.

    “(Rapat) soal inklusi keuangan ya. Jadi, inklusi keuangan ini termasuk soal kepemilikan rekening bank, dan penyaluran program pemerintah. Jadi, aspek itu,” kata Mahendra Siregar menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat malam.

    Dia kemudian menjelaskan inklusi keuangan itu tujuannya antara lain untuk membantu penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran, termasuk juga penyaluran subsidi agar dapat langsung diterima oleh mereka-mereka yang berhak.

    “Ini keseluruhan, buat bansos, subsidi, program sosial lain. Ini diharapkan bisa langsung ke pihak yang dituju dengan proses rekening masing-masing,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK.

    Oleh karena itu, Presiden memanggil direktur utama bank-bank Himbara agar mempercepat kepemilikan rekening bank oleh masyarakat penerima bansos ataupun sasaran subsidi.

    “Ada lewat Himbara, dan Kantor Pos juga,” kata Mahendra.

    Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengungkap isi rapat Presiden dengan petinggi bank-bank Himbara membahas inklusi keuangan.

    “Jumlah orang Indonesia yang sudah punya fasilitas perbankan itu mencapai 89 persen, yang bisa menggunakan sudah relatif tinggi,” kata Airlangga.

    Walaupun demikian, masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan literasi mengenai perbankan, termasuk kepemilikan rekening.

    “Dari segi spasial, beberapa daerah sudah baik, kecuali di Maluku Utara, Halmahera, kurang baik. Jadi (butuh Himbara untuk membantu) jelaskan literasi keuangan, maka ke depan didorong lagi terkait dengan pembelajaran agar bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi,” kata Airlangga.

    Dalam rapat itu, Presiden pun memerintahkan bank-bank Himbara untuk terus gencar meningkatkan literasi masyarakat mengenai perbankan.

    “Ini ke arah literasi keuangan, ditingkatkan capaiannya,” kata Menko Airlangga.

    Di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden memimpin rapat terbatas dengan beberapa menteri dan empat direktur utama bank Himbara, yaitu Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso, Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) Royke Tumilaar, dan Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Negara Nixon LP Napitupulu.

    Kemudian, ada juga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, dan Ketua DK OJK Mahendra Siregar.

    Jajaran menteri yang mengikuti rapat terbatas siang ini, yaitu Menko Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penerima Makan Bergizi Gratis Tembus 3 Juta Orang, Anggaran Hampir Rp 1 T

    Penerima Makan Bergizi Gratis Tembus 3 Juta Orang, Anggaran Hampir Rp 1 T

    Jakarta –

    Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat program Makan Bergizi Gratis telah menembus 3 juta penerima. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan anggaran pemerintah yang telah digunakan hampir Rp 1 triliun.

    “Sekarang kan sudah 3 juta (penerima), sudah 1.050 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), seusai dengan target awal. (Realisasi anggaran) hampir Rp 1 triliun,” kata Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Pekan depan, penyaluran MBG kepada anak sekolah sementara dihentikan mengingat memasuki libur jelang Lebaran. Sementara distribusi untuk ibu hamil, menyusui dan balita tetap akan dilakukan.

    Meski begitu, dia menargetkan dapat mempercepat penyaluran MBG. Targetnya bulan depan penerima MBG bisa tembus 6 juta orang.

    “Break Lebaran ini, minggu depan ini kan kita sudah tidak melayani penerima manfaat, kecuali ibu hamil, menyusui dan balita,” jelasnya.

    Untuk mempercepat penyaluran, Dadan mengatakan akan mengubah metode pembayaran kepada SPPG. Sebelumnya sistem pembayarannya melalui reimburse atau dibayar di belakang, ke depan akan dibayar di muka.

    “Kita perbaiki terus aspek administrasi sehingga setelah Lebaran seluruh mitra menerima uang muka dulu, bukan reimburse,” jelasnya.

    Dengan begitu, target penyaluran MBG diyakini akan lebih cepat. Pada April 2025, realisasi anggaran ditargetkan Rp 1 triliun, kemudian Rp 2 triliun pada Mei, serta Rp 5 triliun pada September 2025.

    “Itu akan mempercepat pencairan juga. Saya perkirakan mulai bulan depan satu bulan Rp 1 triliun minimal, nanti Mei mungkin Rp 2 triliun per bulan, baru September minimal Rp 5 triliun per bulan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut penerima MBG telah mencapai 2.053.248 orang. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program tersebut telah mencapai Rp 701,5 miliar.

    Total anggaran untuk program MBG ini telah naik dari sebelumnya Rp 71 triliun dengan 17,9 juta penerima, menjadi Rp 171 triliun untuk 82,9 juta orang.

    “Sampai dengan Maret 2025, penerima manfaat MBG telah mencapai 2.053.248 orang,” kata Sri Mulyani dalam Instagram resmi @smindrawati, dikutip Kamis (20/3/2025).

    (ada/ara)

  • Prabowo Kumpulkan Bos-bos Bank BUMN di Istana, Kasih Tugas Ini

    Prabowo Kumpulkan Bos-bos Bank BUMN di Istana, Kasih Tugas Ini

    Jakarta –

    Para Bos Bank BUMN hari ini, Jumat (21/3/2025), dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana, Jakarta. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Prabowo bank-bank BUMN dapat tugas untuk melakukan percepatan inklusivitas keuangan atau angka melek keuangan di Indonesia.

    Airlangga memaparkan sejauh ini masyarakat Indonesia yang sudah punya fasilitas perbankan mencapai 89%. Namun Prabowo ingin agar angka itu bisa jadi lebih tinggi.

    “Jadi jelaskan terkait literasi keuangan. Maka ke depan didorong lagi terkait dengan pembelajaran agar masyarakat bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi,” ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Menurut Airlangga Prabowo memberikan tugas khusus kepada bank-bank BUMN untuk mendorong literasi keuangan.

    “Bank BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan. Ini ke arah literasi keuangan ditingkatkan capaiannya,” sebut Airlangga.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat soal perluasan akses keuangan atau inklusivitas keuangan di tengah masyarakat Indonesia

    Para pejabat di Kabinet Merah Putih merapat ke Istana, mulai dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, hingga Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

    Beberapa direktur utama bank-bank BUMN juga hadir di Istana. Mulai dari Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu, Direktur Utama BRI Sunarso, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, hingga Direktur Utama Bank BNI Royke Tumilaar.

    (hal/hns)

  • Misbakhun minta KSSK perbaiki komunikasi kepada pelaku pasar

    Misbakhun minta KSSK perbaiki komunikasi kepada pelaku pasar

    Komunikasi ini memang harus diperbaiki. Ini kita sadari sepenuhnya, makanya saya hadir di sini itu dalam rangka ingin membantu komunikasi itu kepada pasar

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang mencakup Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperbaiki komunikasi kepada pelaku pasar.

    Menurut dia, komunikasi yang lebih baik dan jelas dapat mencegah sentimen negatif yang berlebihan di pasar.

    “Komunikasi ini memang harus diperbaiki. Ini kita sadari sepenuhnya, makanya saya hadir di sini itu dalam rangka ingin membantu komunikasi itu kepada pasar,” kata Misbakhun dalam acara Capital Market Forum 2025 di Jakarta, Jumat.

    Komunikasi yang tidak efektif dapat menciptakan spekulasi dan ketidakpastian di pasar. Ia mencontohkan bagaimana sentimen negatif terhadap pasar saham Indonesia dalam beberapa hari terakhir menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun hingga 6 persen.

    Hal ini imbas dari kurang jelasnya pola komunikasi dari pemerintah dan otoritas terkait.

    Maka dari itu, Misbakhun menegaskan bahwa pemerintah, khususnya anggota KSSK harus memiliki pola komunikasi yang terkoordinasi dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan ekonomi dan fiskal.

    Ia menambahkan bahwa transparansi dan kejelasan dalam menyampaikan tantangan yang dihadapi oleh ekonomi nasional sangat penting. Pasar yang sehat seharusnya bergerak berdasarkan fundamental ekonomi, bukan hanya sekadar rumor dan sentimen.

    “Kalau pasar yang makin lama makin dewasa seharusnya mereka bergerak berdasarkan fundamental, bukan bergerak memainkan rumor, bukan bergerak memainkan sentimen. Ini pasar yang dewasa, ini tantangan kepada semua pelaku pasar, apakah kita cukup dewasa untuk bisa merespon semua rumor yang ada,” ucapnya.

    Adapun Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Rully Arya Wisnubroto menilai, anjloknya IHSG pada Selasa lalu (18/3) dipicu oleh kombinasi faktor eksternal dan domestik yang menekan kepercayaan investor terhadap pasar saham Indonesia.

    Faktor pertama, dirinya menyoroti bahwa pasar saham Indonesia masih mengalami arus keluar atau foreign outflow yang cukup besar, menambah tekanan pada IHSG.

    Faktor kedua, kebijakan ekonomi yang memicu kekhawatiran. Rully menuturkan, berbagai kebijakan pemerintah turut memperburuk sentimen pasar.

    “Ditambah lagi berbagai kebijakan justru menimbulkan kecemasan, seperti pemangkasan anggaran, pembentukan Danantara, pembentukan Koperasi Merah Putih yang akan melibatkan bank-bank BUMN, dan beberapa kebijakan lainnya,” tuturnya.

    Perkembangan terbaru yang memperbesar kekhawatiran pasar yakni adanya isu yang santer terdengar soal pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Hal ini berpotensi mengguncang kepercayaan investor, mengingat perannya yang selama ini mendapat kepercayaan tinggi dalam menjaga stabilitas fiskal.

    Faktor lain yang turut berdampak pada perdagangan bursa hari ini adalah pengaruh tarif dagang AS dan keputusan bank sentral AS (The Fed).

    Di sisi global, kebijakan tarif dagang AS terhadap mitra dagangnya turut memberikan tekanan, meski bukan faktor utama. Sebab, beberapa bursa regional justru menguat, menunjukkan bahwa pelemahan IHSG lebih dipengaruhi oleh faktor domestik.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani menyerahkan LKPP tahun 2024 ke BPK

    Sri Mulyani menyerahkan LKPP tahun 2024 ke BPK

    Meski di tengah kondisi penuh ketidakpastian, alhamdulillah perekonomian Indonesia dan APBN 2024 masih terjaga baik.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran (TA) 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    “Mewakili Pemerintah, saya menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan LKPP 2024 pagi ini dan menyerahkan LKPP TA 2024 (unaudited) kepada Ketua BPK Isma Yatun yang didampingi oleh Wakil Ketua BPK Budi Prijono,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram @smindrawati dipantau di Jakarta, Jumat.

    Dia menjelaskan banyak tantangan yang dihadapi pada tahun 2024, baik dari sisi global maupun domestik.

    Dari sisi global, situasi geopolitik belum membaik, kebijakan suku bunga tinggi masih berlangsung, dan terjadi volatilitas di pasar keuangan. Selain itu, terjadinya El Nino juga memberikan tekanan yang cukup signifikan, terutama terhadap kinerja sektor pertanian dan inflasi, khususnya harga pangan.

    Di samping itu, tahun 2024 juga merupakan tahun pemilu di banyak negara (super election year), termasuk Indonesia. Menurut Sri Mulyani, momentum ini menyebabkan munculnya banyak perubahan kebijakan, terutama di negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Eropa yang sangat mempengaruhi dinamika ekonomi global.

    Kendati begitu, perekonomian Indonesia tetap mampu mencetak kinerja yang baik.

    “Meski di tengah kondisi penuh ketidakpastian, alhamdulillah perekonomian Indonesia dan APBN 2024 masih terjaga baik. Rincian pengelolaan dan capaian kinerja APBN 2024 juga disampaikan dalam LKPP yang telah diserahkan untuk diaudit oleh BPK RI,” ujar Menkeu.

    Sri Mulyani menyampaikan apresiasi kepada Ketua BPK dan jajarannya karena telah menjadi partner dalam melaksanakan tugas menjaga keuangan negara.

    “Semoga sinergi dan komunikasi yang terjalin baik selama ini dapat terus kita jaga dan kita tingkatkan,” ujar Sri Mulyani.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Kumpulkan Airlangga, Gus Ipuk, Sri Mulyani dan Dirut Himbara ke Istana, Bahas Apa?

    Prabowo Kumpulkan Airlangga, Gus Ipuk, Sri Mulyani dan Dirut Himbara ke Istana, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto sejumlah menteri dan direktur utama bank Himbara ke Istana, untuk membahas terkait dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) secara langsung ke rekening penerima.

    Menurut pantauan hadir di Istana termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, serta Direktur Utama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Gus Ipul mengungkapkan bahwa salah satu agenda yang mungkin dibahas dalam pertemuan ini adalah terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) secara langsung ke rekening penerima. 

    “Saya belum tau persis tapi tentu kami menyiapkan data data tentang penyaluran bansos program-progam, saya belum tauh pastinya belum tau detilnya,” ujar Gus Ipul.

    Dia menegaskan bahwa seluruh bansos dari Kementerian Sosial bakal disalurkan melalui rekening penerima. Saat ini, sekitar 20 juta lebih penerima manfaat telah memiliki rekening untuk menerima transfer langsung dari pemerintah.

    “Kalau kemensos udah reguler rutin kami mengirim sekitar 20 juta lebih penerima manfaat, jadi kami punya rekeningnya dan itu langung dikirim ke bank ke rekening” jelasnya.

    Namun, untuk mencapai target 30 juta penerima manfaat, Gus Ipul menyebut bahwa percepatan masih diperlukan.

    “Belum tahu saya, nanti makanya tunggu arahan [Presiden],” tambahnya.

    Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa pertemuan ini memang akan membahas keuangan inklusif.

    Terkait keterlibatan Dirut Himbara, dia menjelaskan bahwa pembahasan kemungkinan besar akan berfokus pada peningkatan akses masyarakat terhadap layanan perbankan.

    “Kalau ini mungkin mengenai keuangan inklusif. Keuangan inklusif rekening,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan mengonfirmasi terkait dengan pembahasan adalah skema penyaluran bansos langsung ke rekening penerima. 

    “Iya, nanti kalau sudah selesai saya akan berbicara lebih lanjut,” pungkas Sri Mulyani saat ditanya mengenai rencana tersebut.

  • Terungkap Perintah Prabowo Genjot Setoran Pajak

    Terungkap Perintah Prabowo Genjot Setoran Pajak

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan perintah dari Presiden Prabowo Subianto agar penerimaan pajak digenjot. Upaya menggenjot penerimaan pajak akan dilihat dari berbagai sektor.

    Hal itu berdasarkan hasil rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis (20/3). Selain Airlangga, beberapa anggota Kabinet Merah Putih hadir mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    “Kemarin kita lihat optimalisasi (pajak) dari berbagai sektor, tergantung juga kriteria,” kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Penerimaan pajak yang optimal akan berpengaruh terhadap tingkat tax ratio. Tax ratio adalah perbandingan antara total pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah dengan produk domestik bruto (PDB) suatu negara.

    Tax ratio mencerminkan sejauh mana pemerintah dapat mengumpulkan pajak dari kegiatan ekonomi warganya. Selain itu, dapat mencerminkan kesehatan ekonomi suatu negara.

    Tingkat tax ratio yang stabil atau meningkat dapat mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang sehat, meningkatnya produksi dan daya beli masyarakat yang tinggi. Sebaliknya, penurunan tajam dalam tax ratio mungkin menjadi sinyal peringatan akan ketidakseimbangan atau masalah struktural dalam ekonomi.

    Tax ratio Indonesia sendiri pada 2024 hanya 10,08%. Angka itu menurun jika dibandingkan dengan tax ratio 2023 yang mencapai 10,31%.

    Saat ditanya target pemerintah terkait tax ratio, Airlangga menyebut sesuai Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD) adalah 11,8%.

    “Kalau dengan kriteria OECD, angka lebih tinggi 11,8%,” ucap Airlangga.

    (aid/hns)

  • Prabowo panggil menteri dan dirut Himbara bahas keuangan inklusif

    Prabowo panggil menteri dan dirut Himbara bahas keuangan inklusif

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan direktur utama Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk membahas mengenai keuangan inklusif di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    “Mungkin mengenai keuangan inklusif,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Airlangga tidak menjelaskan lebih rinci mengenai topik pembahasan dalam rapat terbatas (ratas) tersebut.

    Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan dirinya akan melaporkan ke Presiden mengenai persiapan penyelenggaraan sekolah rakyat dan penyaluran bantuan sosial (bansos).

    “Ada dua yang memang kami mau laporkan, pertama tentang sekolah rakyat dan yang kedua tentang penyaluran bansos,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, selain Airlangga dan Gus Ipul, sejumlah menteri yang hadir yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Roeslani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.

    Selain itu, terdapat sejumlah pejabat yang turut hadir, di antaranya Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Sunarso, Direktur Utama Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar, Direktur Utama Bank Tabungan Negara Negara Nixon LP Napitupulu.

    elanjutnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Mahendra Siregar.

    Diketahui, pada Jumat sore, Presiden Prabowo juga dijadwalkan menggelar Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

    Sidang kabinet yang digelar dalam suasana bulan puasa ini diharapkan menjadi momentum bagi jajaran Kabinet Merah Putih untuk mempererat sinergi dan kebersamaan dalam menjalankan program-program pemerintah.

    Informasi yang beredar di kalangan wartawan, sidang kabinet dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025