Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Sri Mulyani Masuk Dewan Pengawas Danantara, Tony Blair Tunggu Izin

    Sri Mulyani Masuk Dewan Pengawas Danantara, Tony Blair Tunggu Izin

    Jakarta, Beritasatu.com – Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani memastikan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani masuk dalam jajaran dewan pengawas Danantara.

    Rosan mengungkapkan hal ini saat menanggapi pertanyaan mengenai posisi strategis Sri Mulyani dan mantan Perdana Menteri Britania Raya Tony Blair di Danantara.

    “Menteri Keuangan ada kok di dewan pengawas tadi. Ada di bagian dewan pengawas,” kata Rosan seusai pengumuman struktur pengurus Danantara yang berlangsung di Graha CIMB, Jakarta, Senin (24/3/2025).

    Sementara itu, terkait keterlibatan Tony Blair, Rosan menjelaskan pihaknya masih menunggu izin dari negara atau instansi tempat Blair bekerja.

    “Untuk Tony Blair, seperti saya sampaikan, ada clearance dari state dari negara itu diperlukan,” tambahnya.

    Sebelumnya, Rosan hanya menyebut nama Erick Thohir, Muliawan Hadad, serta para menko dan mensesneg yang akan mengisi kursi dewan pengawas.  

    Diketahui, BPI Danantara baru saja mengumumkan daftar pejabat di struktur kelembagaannya, meski masih ada nama-nama baru yang akan melengkapi jajaran tersebut.Beberapa nama yang ditunjuk sebagai dewan penasihat antara lain investor kawakan Ray Dalio dan mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra.

    Selain itu, jajaran managing director (MD) diisi oleh sejumlah profesional berpengalaman, seperti Robertus Bilitea, Rohan Hafas, Arief Budiman, hingga Sanjay Bharwani.

    “Nama-nama ini masih bisa berkembang, baik di level advisor maupun tim di bawahnya,” kata Rosan.

    Ia menambahkan, beberapa nama sudah dipilih untuk bergabung dengan Danantara, tetapi masih terikat dengan perusahaan tempat mereka bekerja saat ini.

    “Kami akan terus memperbarui daftar nama-nama baru yang akan bergabung dengan Danantara,” pungkasnya terkait dewan pengawas Danantara.

  • Respons Prabowo dan Sri Mulyani saat Ustaz Adi Hidayat Berharap RI Bisa Tiru Kota Madinah

    Respons Prabowo dan Sri Mulyani saat Ustaz Adi Hidayat Berharap RI Bisa Tiru Kota Madinah

    Bisnis.com, JAKARTA – Di hadapan Presiden Prabowo, Menkeu Sri Mulyani, dan jajaran pertinggi negeri, Ustaz Adi Hidayat berharap RI bisa belajar dari Madinah yang bisa bangkit dari kekacauan.

    Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ustaz Adi Hidayat bersama sejumlah perwakilan dari Universitas Al Azhar Kairo di Ruang Majelis, lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, pada Jumat, 21 Maret 2025.

    Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, mencerminkan hubungan erat antara Indonesia dan Mesir, khususnya dalam bidang pendidikan dan dakwah Islam.

    Pada acara tersebut, Ustaz Adi Hidayat sempat memberikan ceramah di acara buka bersama. Ustaz kenamaan RI itu menyinggung kesamaan antara Madinah dan RI saat ini.

    Adi Hidayat juga berharap agar RI bisa mengatasi berbagai masalah yang muncul saat ini seperti Madinah.

    Ia mengatakan bahwa Madinah (yang dulu bernama Yatsrib) hanya perlu waktu singkat untuk bisa bangkit dari keterpurukan.

    Setelah membenahi ketakwaan, Yastrib kemudian menjelma menjadi Al Madinah Al Munawaroh, kota megah yang dikenal dunia saat ini.

    “Nabi melakukan tugasnya selama 20 tahun, 10 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Saat pindah ke Madinah, itu namanya bukan Madinah tapi Yatsrib,” kata Ustaz Adi Hidayat.

    “Kondisinya di bawah resesi, jauh sekali. Kondisi pasar kacau karena dimonopoli dan kriminalitasnya tinggi. Tapi dengan nilai takwa, diselesaikan hanya dengan 1 tahun,” ia menambahkan.

    Adi Hidayat juga mengatakan bahwa Madinah berhasil mengatasi krisis ekonomi selesai dalam dua tahun dan dalam 20 tahun terjadilah generasi emas hingga melahirkan kota berkemajuan yang disebut Al Madinah Al Munawaroh.

    Kondisi inilah yang membuat Ustaz Adi Hidayat menyamakan Madinah dan RI. Sebab RI punya durasi waktu yang sama seperti Madinah  untuk bisa mewujuskan cita-cita generasi emas tahun 2045.

    “Sekarang tahun 2025, jika Anda menginginkan generasi emas 2045, kita punya durasi waktu yang sama yakni 20 tahun. Dengan cara saling melengkapi, ulamanya mencerahkan, pemerintahannya juga baik, dan rakyatnya menyatu,” kata Adi Hidayat.

    Saat sang pendakwah berkisah, tampak Presiden Prabowo dan Menkeu Sri Mulyani menyimak dengan seksama dengan sesekali menganggukkan kepala.

  • BGN soal Gaji Kepala SPPG Belum Dibayar: Insyaallah Sebelum Lebaran Cair

    BGN soal Gaji Kepala SPPG Belum Dibayar: Insyaallah Sebelum Lebaran Cair

    JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana memastikan gaji para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dibayarkan sebelum Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah atau pekan depan.

    Hal ini menjawab terkait para barisan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjabat sebagai Kepala SPPG belum menerima upah sejak diluncurkannya program makan bergizi gratis (MBG).

    “Insyaallah sebelum lebaran cair (gaji Kepala SPPG),” katanya kepada VOI, Minggu, 23 Maret.

    Adapun jumlah Kepala SPPG sebanyak 1.994 orang se-Indonesia. Dadan bilang, telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai gaji mereka dan telah disetujui. Tinggal menunggu proses dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku pengelola kas negara yang menyalurkannya ke BGN.

    “Alhamdulillah sudah (melapor soal gaji kepada presiden dan menkeu) dan dalam proses,” ujarnya.

    Program MBG resmi dimulai pada 6 Januari 2025. Implementasinya dilakukan secara bertahap hingga mencakup seluruh jenjang pendidikan, dimulai dari PAUD hingga SMA/sederajat di semua wilayah kabupaten/kota.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyampaikan bahwa penerima manfaat program makan bergizi gratis sampai dengan 12 Maret 2025, sebanyak 2.053.248 orang.

    Terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 111.127 orang, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 912.023, SLTP/MTS 578.465 orang, SMA/SMK/MA 424.145 orang, Pondok Pesantren 10.681 orang, Sekolah Luar Biasa (SLB) 4.548 orang, 7.811 balita, 1.835 ibu hamil, dan 2.613 ibu menyusui.

    Sementara itu, terdapat 726 SPPG atau dapur umum lokal telah beroperasi menyalurkan makanan bergizi gratis tersebut. Adapun target penerima MBG tahun ini sebesar 82,9 juta orang, dari sebelumnya hanya 17,9 juta orang dengan alokasi anggaran Rp 171 triliun.

  • DPR Yakin Penerimaan Pajak Segera Pulih Meski Sistem Coretax Alami Kendala Teknis – Halaman all

    DPR Yakin Penerimaan Pajak Segera Pulih Meski Sistem Coretax Alami Kendala Teknis – Halaman all

    DPR Yakin Penerimaan Pajak Segera Pulih Meski Coretax Alami Kendala Teknis
     
     
    Mario Christian Sumampow/Tribunnews.com
     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meyakini penerimaan pajak akan kembali meningkat, meski pada awal 2025 menghadapi kendala akibat masalah teknis pada sistem layanan perpajakan berbasis teknologi informasi, Coretax.

    Hal itu disampaikan Misbakhun saat berbicara dalam Capital Market Forum 2025 bertema “Optimisme Pasar Modal RI di Tengah Perang Dagang Jilid II” di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Dalam forum tersebut, Misbakhun menyoroti defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang hingga Februari telah mencapai Rp 31,2 triliun. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya melaporkan, pendapatan negara hingga akhir Februari 2025 tercatat sebesar Rp 316,9 triliun, sementara belanja negara sudah menyentuh Rp348,1 triliun.

    Misbakhun menilai salah satu penyebab defisit tersebut adalah belum optimalnya implementasi Coretax.

    Sistem baru yang diluncurkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak 1 Januari 2025 ini dinilai masih menghadapi berbagai kendala teknis.

    “Terdapat permasalahan teknis di lapangan yang mengganggu data penerimaan pajak dan akses pembayaran pajak,” kata Misbakhun.

    Sebagai mantan pegawai DJP, Misbakhun membandingkan penerimaan pajak dengan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai.

    Menurutnya, penerimaan bea dan cukai justru mengalami peningkatan pada Februari 2025.

    “Kalau penerimaan bea dan cukai naik, seharusnya penerimaan pajak juga naik. Ini artinya, turunnya penerimaan pajak bukan karena perlambatan ekonomi, tapi karena ada problem teknis di Coretax,” jelasnya.

    Meski demikian, Misbakhun tetap optimistis penerimaan pajak akan membaik dalam waktu dekat. 

    Ia memperkirakan angka penerimaan akan meningkat pada Maret dan April, seiring masuknya laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak pribadi dan korporasi. Selain itu, masih ada setoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yang akan masuk pada bulan-bulan berikutnya.

    Misbakhun juga mengimbau para pelaku pasar modal di BEI untuk tidak khawatir berlebihan atas kondisi ini, apalagi sampai terpengaruh rumor yang dapat memicu penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

    “DPR akan terus mengawal agar defisit APBN 2025 tetap terjaga di angka 2,53 persen dari PDB. Melihat data moneter dan perbankan yang ada, sebenarnya optimisme itu pantas kita jaga,” katanya.
     

  • Visi Indonesia Emas Disebut Bodohi Publik, Anthony Budiawan: Kegagalan Fiskal Jokowi Terulang di Era Prabowo

    Visi Indonesia Emas Disebut Bodohi Publik, Anthony Budiawan: Kegagalan Fiskal Jokowi Terulang di Era Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan, mengkritik keras kegagalan pengelolaan fiskal selama pemerintahan Jokowi yang diulangi kembali oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dikatakan Anthony, rancangan APBN 2025 yang disusun oleh pemerintahan Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak memiliki landasan yang kuat untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

    “Pernyataan tentang nilai strategis APBN 2025 sebagai landasan Indonesia Emas terlalu mengada-ada. Ini hanya membodohi publik,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Minggu (23/3/2025).

    Ia menegaskan bahwa selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi, Sri Mulyani terbukti gagal menciptakan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Anthony membeberkan sejumlah data yang menunjukkan kegagalan pengelolaan fiskal selama periode 2014-2024.

    Pertama, tingkat kemiskinan nasional hanya turun 2,39 persen, dari 10,96 persen (2014) menjadi 8,57 persen (2024).
     
    Kedua, utang pemerintah naik lebih dari 230 persen, dari Rp2.609 triliun (2014) menjadi Rp8.680 triliun (2024). 

    Ketiga, angka stunting masih sangat tinggi, mencapai 21,5 persen pada 2023, hanya turun 0,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

    “Berdasarkan data-data ini, pemerintahan Jokowi dan Sri Mulyani terbukti gagal total dalam mengelola fiskal Indonesia,” tegas Anthony.

    Anthony juga memperingatkan sejumlah risiko serius dalam APBN 2025.

    Seperti penerimaan pajak anjlok lebih dari 30 persen dalam dua bulan pertama tahun 2024. 

  • Isu Politik-Hukum Sepekan, RUU TNI hingga Teror ke Redaksi Tempo

    Isu Politik-Hukum Sepekan, RUU TNI hingga Teror ke Redaksi Tempo

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum terkini selama sepekan terakhir menarik perhatian pembaca. Berita terkait revisi UU TNI (RUU TNI) yang kini telah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR menjadi perbincangan hangat pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik dan hukum lainnya selama sepekan terakhir, yakni mantan Presiden Joko Widodo yang duduk satu meja dengan Surya Paloh dan Puan Maharani, TNI tembak polisi yang melakukan penggerebekan sabung ayam di Lampung, kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mundur, hingga teror terhadap redaksi Tempo.

    Isu Politik dan Hukum Sepekan Beritasatu.com

    1. DPR Sahkan RUU TNI Menjadi Undang-undang

    DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) menjadi undang-undang. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna DPR ke-15 masa persidangan II tahun sidang 2024-2025 di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Ketua DPR Puan Maharani menegaskan UU TNI yang telah disahkan tetap berlandaskan prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan hukum nasional maupun internasional. Puan menegaskan DPR siap berdialog dengan mahasiswa dan masyarakat yang masih meragukan atau menolak pengesahan UU TNI.

    Terdapat empat pasal yang diubah dalam revisi UU TNI. Keempat pasal itu, yakni Pasal 3 tentang kedudukan TNI dalam sistem pertahanan negara, Pasal 7 tentang penambahan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP), Pasal 47 tentang perluasan penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga, dan Pasal 53 tentang usia pensiun prajurit TNI.

    2. Jokowi Duduk Semeja dengan Puan dan Surya Paloh

    Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) duduk semeja dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada acara buka puasa bersama Nasdem di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (21/3/2025) malam.

    Jokowi mengaku sudah lama tidak bertemu dengan Puan Maharani dan Surya Paloh sehingga banyak hal yang dibicarakan. Jokowi tidak membeberkan pembicaraan khusus antara ketiganya. Dia mengaku, semua hal dibicarakan khususnya makanan yang disajikan di acara bukber Partai Nasdem tersebut.

    Jokowi sempat terdiam ketika ditanya apakah membahas soal hubungan dirinya dengan PDIP saat ngobrol bersama Puan Maharani.

    3. 2 Anggota TNI Akui Lakukan Penembakan 3 Polisi di Lampung

    Selain berita terkait RUU TNI, isu politik dan hukum lainnya, yakni dua anggota TNI mengakui sebagai pelaku penembakan tiga polisi saat penggerebekan arena perjudian sabung ayam di kawasan Register 44, Desa Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung pada Senin (17/3/2025).

    Hal itu diungkapkan oleh Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil investigasi bersama dengan Pomdam Sriwijaya. Kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri ke polisi militer.

    Dari oleh tempat kejadian perkara (TKP) penembakan tiga polisi di Lampung ditemukan 13 selongsong peluru, terdiri dari delapan butir selongsong amunisi kaliber 5,56 milmeter (mm), tiga butir kaliber 7,62 mm, dan dua butir kaliber 9 mm.

    4. Istana: Informasi Sri Mulyani Mundur sebagai Menteri Keuangan Hoaks!

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hariqo Wibawa Satria membantah isu Sri Mulyani bakal mengundurkan diri dari jabatan menteri keuangan di Kabinet Merah Putih.

    Masyarakat diminta tidak percaya dengan informasi yang disampaikan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Hariqo menegaskan Sri Mulyani masih bekerja sebagai menteri keuangan di Kabinet Merah Putih.

    5. Kapolri Perintahkan Kabareskrim Usut Tuntas Teror Kepala Babi Tempo

    Kantor redaksi Tempo di Jalan Palmerah Barat, Jakarta mendapatkan paket kiriman kepala babi pada Rabu (19/3/2025) yang diyakini oleh sejumlah kalangan sebagai bentuk teror atas sikap kritis media itu dalam pemberitaan.

    Kepala babi tersebut dibungkus kotak kardus yang dilapisi styrofoam. Kotak berisi kepala babi tersebut ditujukan kepada Francisca Christy Rosana atau Cica, wartawan desk politik dan host siniar Bocor Alus Politik.

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Kabareskrim Komjen Wahyu Widada untuk melalukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus teror kepala babi ke kantor redaksi media Tempo.

    Demikian isu politik dan hukum selama sepekan terakhir, di antaranya terkait RUU TNI.

  • kinerja indeks manufaktur dan neraca dagang RI bagus

    kinerja indeks manufaktur dan neraca dagang RI bagus

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersiap mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.c

    Sri Mulyani: kinerja indeks manufaktur dan neraca dagang RI bagus
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 22 Maret 2025 – 07:17 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kinerja indeks manufaktur atau Purchasing Manager Index (PMI) dan neraca perdagangan Indonesia masih menunjukkan performa yang bagus.

    Pernyataan Sri Mulyani itu menanggapi lembaga pemeringkat internasional Moody’s yang merilis perekonomian Indonesia tetap resilien didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dan solid.

    “(Ekonomi) Indonesia bagus, nanti indikatornya kita sampaikan. PMI kita bagus, neraca perdagangan kita bagus, jadi kita bisa sampaikan nanti ya,” kata Sri Mulyani usai Sidang Kabinet Paripurna dan buka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3) malam.

    Saat ditanya lebih lanjut soal royalti pendapatan negara dari mineral dan batu bara, Sri Mulyani enggan menjawab.

    Hal itu karena pemerintah berencana menaikkan royalti dari usaha minerba yang kini masih dibahas oleh pemerintah melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia.

    “Nanti kalau sudah keluar PP-nya saja,” ujarnya.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, PMI manufaktur Indonesia per Februari 2025 berada pada angka 53,6 atau naik 1,7 poin dibandingkan bulan sebelumnya.

    PMI manufaktur yang berada di atas level 50 tersebut mencerminkan kondisi ekspansif. Capaian PMI pada Februari ini juga sekaligus merupakan yang tertinggi sejak 11 bulan terakhir.

    Kemudian, Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaporkan kinerja neraca perdagangan Indonesia yang mengalami surplus sebesar 3,12 miliar dolar AS pada Februari 2025, meskipun turun sebesar 380 juta dolar AS secara bulanan dibandingkan Januari 2025.

    Sumber : Antara

  • Moody’s Soroti Ekonomi dan Fiskal RI, Airlangga hingga Sri Mulyani Buka Suara

    Moody’s Soroti Ekonomi dan Fiskal RI, Airlangga hingga Sri Mulyani Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti publikasi terbaru dari lembaga pemeringkat Moody’s.

    Sri Mulyani, misalnya, menepis anggapan bahwa kondisi ekonomi dan fiskal Indonesia melemah, seperti yang dinyatakan oleh lembaga pemeringkat Moody’s.

    Dia menegaskan bahwa berbagai indikator ekonomi masih menunjukkan performa yang positif.  “Indonesia bagus, nanti indikatornya kami sampaikan. PMI (Purchasing Managers’ Index) bagus, neraca perdagangan kita bagus. Jadi kita bisa sampaikan nanti ya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks istana Kepresidenan, Jumat (21/3/2025).

    Di sisi lain, Sri Mulyani juga angkat bicara terkait dengan pendapatan negara dari royalti. Bendahara negara itu pun belum memberikan angka pasti dan menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur hal tersebut.  

    “Nanti kalau sudah keluar PP-nya aja,” singkatnya.  

    Sri Mulyani juga optimistis bahwa penerimaan negara pada Maret akan mengalami peningkatan. “InsyaAllah,” kata Sri Mulyani.  

    Tanggapan Airlangga

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi laporan Moody’s yang menyebut kondisi ekonomi dan fiskal Indonesia mengalami pelemahan.

    Menurutnya, Indonesia tetap berada dalam kondisi stabil dengan outlook yang positif.  “Moody’s kan melihat kita punya status stable, ratingnya tetap dengan stable outlook. Itu sudah very good,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (21/3/2025).  

    Menanggapi anggapan bahwa fiskal Indonesia melemah, Airlangga menegaskan bahwa saat ini masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan. 
     
    “Ya, ini kan baru dua bulan [tahun 2025 berjalan],” katanya.  

    Terkait strategi pemerintah ke depan, Airlangga menjelaskan bahwa laporan pemasukan negara akan terlihat lebih jelas pada April mendatang. “Ke depan itu akan ada laporan pemasukan kan baru April nanti pada 1 April diharapkan nanti pada Maret akan ada kenaikan,” tambahnya.  

    Laporan Moody’s 

    Dikutip melalui laman Bank Indonesia, Lembaga pemeringkat Moody’s menilai ekonomi Indonesia tetap resilien didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dan solid serta kredibilitas kebijakan moneter dan fiskal yang terjaga.

    Moody’s juga menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia tetap kuat didukung dengan keunggulan sumber daya alam dan bonus demografis.

    Sejalan dengan itu, komitmen otoritas moneter dan fiskal untuk tetap menjaga kredibilitas kebijakan juga mendukung stabilitas makro ekonomi tetap terjaga. Faktor-faktor tersebut melandasi profil sovereign credit rating (SCR) Indonesia berada pada level Baa2 dengan outlook stabil.

    Moody’s menilai bahwa permintaan domestik yang kuat khususnya dari konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dan 2026.

    Keberlanjutan kebijakan untuk mendorong daya saing sektor manufaktur dan komoditas juga dinilai berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

    Menurut Moody’s, penguatan pada aspek pendapatan pemerintah dan fleksibilitas fiskal, peningkatan pertumbuhan dan daya saing ekonomi, serta pendalaman pasar keuangan turut menjadi faktor-faktor yang akan memberikan peluang peningkatan Sovereign Credit Rating (SCR) Indonesia ke depan.

  • Penilaian Moody’s Cerminkan Upaya Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi

    Penilaian Moody’s Cerminkan Upaya Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga pemeringkat Moody’s menilai bahwa profil kredit dan stabilitas ekonomi Indonesia tetap kuat dengan peringkat Baa2, didukung oleh ketahanan ekonomi yang berkelanjutan. Moody’s juga mencatat adanya potensi peningkatan peringkat jika Indonesia berhasil memperluas ukuran dan daya saing sektor manufaktur serta komoditasnya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi penilaian tersebut, yang menurutnya mencerminkan upaya keras pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan fiskal.

    “Pemerintah akan terus berkomitmen untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia dan memastikan pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan,” ujar Sri Mulyani dalam pernyataan resmi yang diterima pada Sabtu (22/3/2025).

    Pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Indonesia diperkirakan tetap solid, dengan pertumbuhan PDB riil rata-rata sekitar 5,0% pada 2025 dan 2026.

    Faktor utama pendorongnya adalah konsumsi rumah tangga dan investasi yang tetap kuat, serta stabilnya volume komoditas yang mendukung pertumbuhan ekspor.

    Namun, Moody’s juga menyoroti risiko perlambatan akibat dinamika global, seperti perang tarif. Meski demikian, beban utang Indonesia diperkirakan tetap stabil dan pada tingkat yang relatif rendah dibandingkan ukuran ekonomi serta negara-negara sebanding.

    Moody’s juga mencatat bahwa meskipun masih ada tantangan dalam hal optimalisasi pendapatan negara, kondisi fiskal Indonesia dinilai tetap terkelola dengan baik.

    Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah dan Bank Indonesia (BI) terus memantau dinamika serta risiko global. Upaya yang dilakukan mencakup menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mempertahankan momentum pemulihan ekonomi.

    Gubernur BI Perry Warjiyo menambahkan bahwa kepercayaan Moody’s terhadap ketahanan ekonomi Indonesia menjadi indikator positif yang mencerminkan keyakinan dunia internasional terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang solid, meskipun ketidakpastian keuangan global masih tinggi.

    “Hal ini didukung oleh komitmen otoritas dalam menjaga kredibilitas serta memperkuat sinergi kebijakan guna memastikan stabilitas makroekonomi tetap terjaga,” tutur Perry.

    Ia menjelaskan bahwa koordinasi kebijakan mencakup beberapa aspek, seperti stabilisasi nilai tukar rupiah untuk meredam dampak dinamika global, mendorong pembiayaan ekonomi melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM), percepatan transformasi digital pemerintah, serta penguatan hilirisasi dan ketahanan pangan.

    Selain itu, BI terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menjaga stabilitas sistem keuangan.

    “Untuk menjaga kepercayaan global terhadap perekonomian Indonesia, BI akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah guna memastikan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan program Asta Cita pemerintah,” pungkas Perry terkait stabilitas ekonomi Indonesia.

  • Kumpulkan Menteri dan Lembaga Keuangan, Prabowo Perintahkan Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan – Page 3

    Kumpulkan Menteri dan Lembaga Keuangan, Prabowo Perintahkan Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, ketua dan kepala lembaga keuangan, dan direktur utama bank bumn di Istana Negara, pada Jumat (21/3/2025). Tampak hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Gubernur Bank Indonesia Perry Wajiyo dan Ketua OJK mahendra Siregar.

    Pengumpulan sejumlah pejabat ini untuk membicarakan upaya pencapaian keuangan inklusif bagi seluruh masyarakat dengan memperluas akses dan kesempatan dalam aktivitas ekonomi untuk mencapai pembangunan ekonomi inklusif. Saat ini pemerintah telah merumuskan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai langsung oleh Presiden Prabowo.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Harian DNKI menjelaskan, menteri, kepala lembaga dan dirut bank BUMN telah melaporkan kepada Presiden Prabowo mengenai perkembangan inklusi keuangan.

    Sejauh ini jumlah orang Indonesia yang sudah mempunyai fasilitas perbankan sekitar 89%. Dari segi spasial beberapa daerah juga sudah baik, kecuali misalnya di Maluku Utara, Halmahera. Oleh karena itu ke depan lebih didorong lagi yang terkait dengan pembelajaran agar mereka bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi.

    “BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan, agar literasi keuangan kita lebih tinggi capaiannya,” ujar Menko Airlangga pada saat sesi doorstop, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (22/3/2025).

    Melalui penetapan kebijakan dan regulasi yang kondusif serta penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi Keuangan yang mendukung organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif, diharapkan SNKI dapat dimanfaatkan pada berbagai sektor, termasuk dalam mendukung pelayanan keuangan sektor Pemerintah. Salah satu program pelayanan keuangan sektor Pemerintah yakni berupa program elektronifikasi bantuan dan subsidi Pemerintah.

    Hal tersebut sejalan dengan kelompok sasaran inklusi keuangan yang salah satunya yakni masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, sasaran inklusi keuangan juga termasuk pelaku UMKM, serta masyarakat lintas kelompok yang terdiri dari kelompok pelajar, mahasiswa, santri, pemuda, kemudian kelompok pekerja migran, kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan napi, anak terlantar, disabilitas, kelompok masyarakat di daerah 3T, serta kelompok perempuan.

    “Dengan sinergi dan kolaborasi seluruh K/L anggota DNKI, tingkat inklusi keuangan pada tahun 2023 telah mencapai 88,7% untuk penggunaan akun dan 76,3% untuk kepemilikan akun. Dalam RPJMN, penggunaan akun ditargetkan mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029,” ungkap Menko Airlangga.