Airlangga Yakin Rupiah Tak Akan Melemah Terus: Ekspor Bagus, Cadangan Devisa Kuat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto
meyakini
nilai tukar rupiah
terhadap dollar AS tidak akan melemah terus-menerus.
Sebab, dia mengeklaim ekonomi Indonesia secara fundamental masih kuat.
Penempatan
devisa hasil ekspor
(DHE) 100 persen di dalam negeri selama satu tahun mulai 1 Maret 2025 turut berkontribusi memperkuat fundamental.
Kebijakan ini mengubah ketentuan sebelumnya yang hanya mewajibkan DHE sumber daya alam (SDA) ditempatkan paling sedikit 30 persen dalam rekening khusus (reksus) valuta asing selama minimal 3 bulan.
“Kita kan sudah melaksanakan yang namanya devisa hasil ekspor. Jadi, kita tidak tercorner ke depan, sehingga dengan demikian fundamental dari devisa hasil ekspor juga akan memperkuat posisi rupiah,” kata Airlangga, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025).
Airlangga menuturkan, faktor lain yang membuat rupiah berpotensi
rebound
adalah meningkatnya nilai ekspor Indonesia secara jangka menengah dan panjang.
Kemudian, kuatnya cadangan devisa dan surplus neraca perdagangan, yang turut memperkuat fundamental
perekonomian Indonesia
.
Ia pun menuturkan, fluktuasi nilai tukar rupiah adalah hal yang biasa terjadi.
“Rupiah kan seperti biasa berfluktuasi. Tapi, tentu kita lihat secara fundamental kuat. Kemudian juga kita lihat nanti secara jangka menengah dan panjang kita punya ekspor juga bagus, kita punya cadangan devisa juga kuat, neraca perdagangan bagus,” beber dia.
Ke depan, lanjutnya, pemerintah akan mengantisipasi penurunan nilai tukar melalui peningkatan nilai ekspor dan deregulasi kebijakan yang berbelit-belit.
“Tentu ekspor harus terus jalan, kemudian deregulasi arahan Bapak Presiden dan perizinan dipermudah sehingga impor ekspor lebih lancar,” ujar dia.
Sebelumnya diberitakan, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS melemah ke level terendah sejak Juni 1998.
Pada Selasa (25/3/2025), rupiah sempat turun 0,5 persen ke level 16.640 per dollar AS.
Kemudian, pada perdagangan terakhir, rupiah berada di level 16.590 per dollar, mendekati posisi terendah dalam sebulan.
Kekhawatiran yang menyebabkan pelemahan rupiah disebabkan oleh faktor global dan domestik, termasuk tingginya permintaan pasar domestik untuk repatriasi dana dan pembayaran lainnya.
Di sisi domestik, faktor yang menambah pelemahan lebih lanjut yakni rencana belanja populis pemerintah, usulan pengawasan BUMN oleh lembaga sovereign wealth fund yang baru (BPI Danantara), serta ekspansi peran militer dalam masyarakat sipil dalam UU TNI.
Ketiga hal itu memunculkan kekhawatiran stabilitas fiskal jangka panjang Indonesia.
Kecemasan pasar semakin meningkat pekan lalu setelah beredar rumor mengenai pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang dikenal sebagai penjaga disiplin fiskal pemerintah.
Namun kemudian, rumor tersebut dibantah Sri Mulyani.
“Kinerja buruk rupiah sebagian besar disebabkan oleh faktor fundamental yang melemah, termasuk kekhawatiran fiskal, defisit transaksi berjalan yang tak terduga, perlambatan ekonomi, dan ekspektasi bahwa BI mungkin harus segera melonggarkan kebijakan,” ujar Christopher Wong, analis mata uang di OCBC, dikutip dari Kontan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Sri Mulyani Indrawati
-
/data/photo/2025/03/26/67e3e5a45b817.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Airlangga Yakin Rupiah Tak Akan Melemah Terus: Ekspor Bagus, Cadangan Devisa Kuat")
Airlangga Yakin Rupiah Tak Akan Melemah Terus: Ekspor Bagus, Cadangan Devisa Kuat
-
RI Resmi Gabung NDB, Jadi Sumber Pendanaan Baru?
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerima undangan menjadi anggota Bank Pembangunan Baru atau New Development Bank/NDB besutan negara yang tergabung dalam BRICS.
Melansir dari laman resmi NDB, bank pembangunan ini pada dasarnya bertujuan memobilisasi sumber daya untuk proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara BRICS.
NDB juga memberikan pendanaan untuk negara-negara berkembang lainnya, sebagai tambahan atas upaya yang ada dari lembaga keuangan multilateral dan regional untuk pertumbuhan dan pembangunan global.
Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah Redjalam melihat NDB—selayaknya bank pembangunan lainnya, seperti Asian Development Bank (ADB) —memang bertujuan untuk memberikan pembiayaan alias utang.
Harapan Piter, dengan adanya sumber pendanaan baru ini diharapkan persyaratan maupun bunganya akan lebih rendah.
“Jadi benar [NDB] sebagai sumber pendanaan baru yang bagi kita adalah utang baru, namun utang jangan dilihat negatif selalu,” tuturnya, Rabu (26/3/2025).
Senada, Ekonom Senior Arif Budimanta melihat bergabungnya Indonesia dengan NDB yang didirikan oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS), selain syarat dan bunga, perlu dilihat juga hal-hal lainnya.
Termasuk soal skema pembiayaan, pinjaman, mata uang, biaya lainnya dan jenis proyek yang dapat dibiayai.
“Rencana masuknya Indonesia kedalam NDB seyogyanya diikuti dengan pipeline project pembangunan berkelanjutan yang akan diajukan ke NDB,” tuturnya dalam keterangan resmi.
Di samping hal itu, patut menjadi perhatian bahwa bergabungnya Indonesia dengan NDB turut membawa sejumlah konsekuensi.
Misalnya, kewajiban untuk penyetoran modal ataupun membership fee maupun mekanisme voting.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto menerima Presiden NDB Dilma Vana Rousseff.
Pada akhirnya, Prabowo menerima dengan tangan terbuka undangan keanggotaan tersebut. Sri Mulyani berharap, NDB dapat berkolaborasi dengan institusi di Tanah Air, seperti Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
“Selain mempertimbangkan dan mendapatkan kajian teknis dari Kementerian Keuangan, NDB juga diharapkan dapat berkolaborasi bersama institusi pembangunan Indonesia seperti Danantara,” ujar Sri Mulyani dalam unggahan Instagram @smindrawati, dikutip pada Rabu (26/3/2025).
Adapun sejauh ini, sumber utang luar negeri Indonesia menurut kreditor, terbesar adalah International Bank for Reconstruction and Development (IDRB), yang merupakan lembaga keuangan internasional yang merupakan bagian dari Grup Bank Dunia.
Tercatat posisi utang luar negeri Indonesia per akhir Januari 2025 dari IDRB senilai US$20,99 miliar, kemudian diikuti oleh ADB yang senilai US$11,45 miliar.
-
Prabowo Panggil Airlangga dan Sri Mulyani ke Istana, Bahas RAPBN 2026
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025).
Berdasarkan pantauan Bisnis, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rohmat Pambudy juga terlihat hadir di Istana.
Sri Mulyani mengonfirmasi bahwa kedatangannya hari ini untuk melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
“Iya [bahas APBN 2026], mulai disusun ya. Lapor ke bapak Presiden dulu,” terangnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025).
Senada, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga membenarkan bahwa rapat terbatas yang digelar hari ini terkait dengan Rancangan APBN atau RAPBN 2026. Dia menyebut akan lebih dulu membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).
“[Bahas] APBN 2026. KEM-PPKF,” ujarnya.
Sebelumnya, pada Rapat Komisi XI DPR Sri Mulyani sempat menyebut bahwa efisiensi anggaran dilakukan pada APBN 2025 akan turut diterapkan pada APBN 2026.
“Kami juga menyetujui dari exercise K/L 2025 akan jadi baseline, menciptakan budaya baru efisiensi di K/L, sehingga hasil dari [efisiensi] 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026,” ungkap Sri Mulyani, Kamis (13/2/2025).
Proses pembahasan RAPBN setiap tahunnya memakan waktu berbulan-bulan. Setelah membahasnya dengan intens bersama DPR, maka Presiden nantinya akan menyampaikan APBN 2026 saat Sidang MPR 16 Agustus.
Kemudian, rancangan APBN itu akan disahkan menjadi Undang-Undang (UU APBN) beberapa waktu setelahnya.
-
Menteri Prabowo Buka Suara soal Dolar AS Gebuk Rupiah
Jakarta –
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara soal pelemahan nilai tukar Rupiah beberapa hari ini. Rupiah terus ditekan Dolar Amerika Serikat (AS) beberapa hari ini.
Nilai tukar Dolar AS sempat menggencet mata uang Garuda hingga level Rp 16.600-an. Per hari ini, Dolar AS bergerak di rentang Rp 16.500-an.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pergerakan nilai tukar yang ekstrim baru terpantau dalam beberapa hari ini saja. Pemerintah akan memantau pergerakannya setiap hari. Pihaknya juga terus memantau beberapa faktor sentimental dari kondisi ekonomi global.
“Ini kan (pergerakan) harian, nanti dilihat. Kita melihat beberapa faktor sentimental dari luar juga,” sebut Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025).
Airlangga juga percaya nilai tukar Dolar AS tidak akan selalu berada di zona merah. Di satu titik, penguatan pasti akan terjadi lagi.
Lebih jauh, Airlangga mengatakan urusan stabilitas nilai tukar akan menjadi domain kebijakan Bank Indonesia. “Ini kan BI stabilitas nilai tukar,” lanjutnya.
Di sisi lain, Airlangga mengatakan perlahan-lahan pasar saham juga sudah mulai membaik kinerjanya. Artinya, mulai banyak arus modal masuk ke Indonesia dan menguatkan nilai tukar Rupiah.
“Kalau pasar juga sudah rebound. Ekspektasi RUPS Mandiri dan BRI kan baik outcome-nya,” kata Airlangga.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menolak berkomentar ketika ditanya soal lemahnya nilai tukar.
Sri Mulyani hanya terdiam tak menjawab ketika ditanya hal tersebut, sementara Anggito mengatakan dia tak mau berkomentar, “No Comment,” kata Anggito.
(hal/rrd)
-
Airlangga-Sri Mulyani Merapat ke Istana, Ada Apa?
Jakarta –
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Mereka akan membahas mengenai penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk penyusunan APBN tahun depan.
“Kita ketahui pada saat di dalam, soal APBN 2026. KEM-PPKF,” ujar Airlangga ketika tiba di Istana, Rabu (26/3/2025).
Sri Mulyani mengatakan APBN 2026 memang sudah mulai disusun untuk kemudian nantinya akan dibahas dengan DPR.
“Iya mulai disusun ya, kami lapor ke Pak Presiden dulu,” kata Sri Mulyani singkat.
(hal/rrd)
-
Kejagung Serahkan 216.997 Hektare Lahan Sawit Hasil Sitaan ke BUMN
loading…
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan lahan kelapa sawit seluas 216 ribu hektare lebih usai dikuasai oleh perorangan atau perusahaan kepada PT Agrinas Palma, BUMN yang bergerak di sektor perkebunan. Foto/Riyan Rizki Roshali
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan lahan kelapa sawit seluas 216 ribu hektare lebih usai dikuasai oleh perorangan atau perusahaan kepada PT Agrinas Palma, BUMN yang bergerak di sektor perkebunan. Adapun lahan seluas 216.997,75 hektare itu terdiri dari 109 perusahaan.
“Alhamdulillah, pada hari ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) kembali bersiap untuk menyerahkan luasan lahan kawasan hutan yang akan diserahkan seluas 216.997,75 hektare yang terdiri dari 109 perusahaan,” kata Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah dalam sambutannya di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2025).
Dia menjelaskan, penyerahan ini merupakan kelanjutan dari proses sebelumnya. Total, ada 1.177.194,34 hektare lebih lahan yang terdata oleh Kejagung.
Namun, proses penguasaan dan penyerahannya dilakukan secara bertahap. “Dapat kami kuasai hingga hari ini seluas 1.100.674,14 hektare. Ini kita kuasai tersebar di 9 provinsi, 64 kabupaten, dan terdiri dari 369 perusahaan,” ujar dia.
Dia menambahkan, Satgas PKH pada 10 Maret 2025 juga telah melakukan penyerahan tahap 1 atas luasan lahan kawasan hutan kepada PT Agrinas Palma Nusantara Persero seluas 221.868,421 hektare yang sebelumnya dikuasai oleh Duta Palma Group.
Dia mengakui, ada kendala-kendala dalam menguasai kembali lahan atau aset yang masih dikuasai oleh pihak tertentu. Kendati demikian, pihaknya masih melakukan upaya untuk menyelesaikan hal tersebut.
Adapun proses penyerahan hari ini disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Kemudian, ada juga Kepala BPKP Yusuf Ateh, Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan, Kabareskrim Komjen Pol Wahyu Widada, Kasum TNI Letjen Richard Tampubolon, dan Dirut PT Agrinas Palma Nusantara Agus Sutomo.
(rca)
-
Sri Mulyani sebut Danantara Indonesia bisa berkolaborasi dengan NDB
Bagaimana kontribusi NDB terhadap ekonomi dan pembangunan Indonesia sendiri. Kan kita juga punya Danantara, nanti bisa berkolaborasi
Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan ada potensi kerja sama atau kolaborasi antara Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia dan New Development Bank (NDB) sebagai bank pembangunan multilateral yang didirikan oleh negara-negara BRICS.
Hal itu disampaikan Menkeu Sri Mulyani usai pengumuman Presiden Prabowo Subianto atas keputusan Pemerintah Indonesia bergabung ke dalam bank pembangunan tersebut di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (25/3).
“Bagaimana kontribusi NDB terhadap ekonomi dan pembangunan Indonesia sendiri. Kan kita juga punya Danantara, nanti bisa berkolaborasi dan lain-lain,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah sebelumnya telah mendiskusikan banyak pekerjaan teknis, termasuk dari syarat agar Indonesia masuk dalam keanggotaan NDB.
Pemerintah Indonesia memutuskan bergabung dalam NDB setelah Presiden NDB Dilma Vana Rousseff mengundang Indonesia untuk bergabung dalam keanggotaan bank tersebut, mengingat Indonesia juga telah resmi menjadi anggota penuh BRICS pada awal tahun 2025.
BRICS merupakan aliansi blok ekonomi negara berkembang dengan keanggotaan yang terdiri atas Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (South Africa/BRICS).
Indonesia menjadi anggota baru setelah negara lainnya bergabung, seperti Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Mesir.
Menkeu mengungkapkan Presiden Dilma berupaya menarik Indonesia sebagai anggota dengan kemungkinan kerja sama terkait pembangunan di Indonesia.
Namun di sisi lain, kebijakan anggota BRICS turut mencakup pengurangan dolar AS dalam transaksi dagang dan kerja sama. Menanggapi hal itu, Sri Mulyani menilai akan meninjau terlebih dahulu.
“Nanti saya lihat, nanti ya, didiskusikan,” kata Menkeu.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025 -
Video: Tok! Indonesia Resmi Jadi Anggota NDB
Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menerima Presiden New Development Bank (NDB) Dilma Rousseff di Istana Merdeka. Kedatangannya disambut langsung oleh Prabowo dan beberapa menteri termasuk Sri Mulyani dan Rosan Roeslani.
Selengkapnya saksikan di Program Autobizz CNBC Indonesia, Selasa (25/03/2025).
-
Indonesia Resmi Gabung NDB, Apa Untungnya?
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengungkapkan keuntungan bagi Indonesia masuk dalam New Development Bank (NDB) buatan negara-negara yang tergabung dalam aliansi BRICS. Menurutnya Indonesia bisa mendapatkan kemudahan dalam memperoleh dana segar untuk beberapa peluang investasi di dalam negeri.
NDB merupakan bank yang didirikan oleh negara BRICS untuk memobilisasi sumber daya alam dalam pengembangan infrastruktur dan proyek pengembangan berkelanjutan.
“Adanya NDB ini yang mempunyai rating sangat baik, apabila masuk ke Indonesia dan bersama-sama investasi di Indonesia. Dari segi pendanaan juga akan menekan cost of fund dari proyek-proyek yang ada,” kata Rosan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (25/3/2025).
Rosan mengungkapkan, salah satu proyek yang sudah ada pembicaraan, meski belum spesifik yakni mengubah sampah menjadi energi listrik.
“Kebetulan ini juga sama dengan program dari kami, dari pemerintah juga, bagaimana kita mengcounter sampah ini menjadi energi yang baik yang bisa berdampak positif,” kata Rosan.
Rosan juga mengungkapkan RI mendapatkan apresiasi karena memiliki kebijakan yang jelas, baik dari rencana jangka pendek, menengah dan panjang. Sehingga NDB juga ingin ikut dalam pendanaanya.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sebelumnya sudah melakukan pembicaraan dengan NDB terkait keanggotaan RI.
“Kita sebetulnya secara technical sudah di-approach terus sama NDB, jadi tadi dengan presiden Dilma menyampaikan kepada bapak presiden mengenai berbagai kemungkinan kerja sama dan kemungkinan NDB untuk benar-benar menarik Indonesia sebagai memberi,” katanya.
Sri Mulyani juga berharap nantinya NDB dapat berkolaborasi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
(hsy/hsy)
-
Diisi Profesional, Pengurus Danantara Diyakini Bisa Jaga Kepercayaan Pasar
Jakarta –
Danantara resmi mengumumkan susunan pengurusnya. Setidaknya ada beberapa sosok dari dalam dan luar negeri yang dinilai kompeten di bidangnya masuk ke dalam struktur organisasi tersebut.
CEO Danantara Rosan Roeslani menuturkan mereka yang telah bergabung sudah melalui proses seleksi yang ketat sehingga dipastikan mereka yang bergabung merupakan expertise atau para ahli di bidangnya masing-masing.
“Alhamdulillah kami dibantu oleh headhunter dalam maupun luar negeri dalam pemilihan nama-nama ini, harus melakukan interview satu per satu untuk memastikan bahwa tim yang ada ini bukan hanya expertise dan sesuai dengan bidangnya, tetapi memang mempunyai hati yang sama dengan kami. Salah satu tugas utamanya adalah pengabdian kepada negara dan bangsa yang kita cintai ini,” kata Rosan dalam konferesi pers, Senin (24/3/2025).
Untuk posisi pengawasan diduduki oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, hingga para Menko dan Mensetneg. Lalu untuk posisi Pengarah Danantara diduduki oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo.
Kemudian ada juga nama dari sosok besar mulai dari Ray Dalio, Helman Sitohang, Jeffrey Sachs, F. Chapman Taylor, dan Thaksin Shinawatra yang menjabat sebagai Dewan Penasihat badan pengelola investasi tersebut.
Dengan nama-nama tersebut, Rosan pun yakin penunjukkan profesional akan semakin mengamankan kepercayaan pasar.
“Ketika nama-nama ini diterima dengan baik, itu bisa menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia, penciptaan lapangan kerja,” katanya.
Sementara itu, Chief Investment Officer (CIO) Pandu Sjahrir mengatakan Danantara harus mewaspadai risiko perekonomian global dan geopolitik dalam berinvestasi sehingga dibutuhkan sosok-sosok dari luar tersebut.
Dia memastikan, semua sosok-sosok yang bergabung dalam Danantara adalah profesional dan bukan titipan.
“Memang banyak noise, concern, pertama bagaimana pembentukan tim Danantara, siapakah manajemen Danantara, semoga dengan hari ini bisa dijawab tadi seperti kata Pak Rosan bahwa all professional, tidak ada titipan-titipan, semua adalah yang terbaik di bidangnya and global, ini juga penting,” ucap Pandu.
Di sisi lain, Jeffrey Sachs mengatakan dia telah ditunjuk sebagai penasihat khusus Prabowo. Ia pun akan bekerja sepenuhnya secara sukarela untuk mendukung berkelanjutan Indonesia.
“Dan dalam kapasitas ini (saya) akan menjabat di dewan penasehat Danantara. Pekerjaan saya sepenuhnya sukarela, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Indonesia, dan tanpa kompensasi apa pun,” tuturnya.
Menanggapi susunan tersebut, Analis Ekuitas Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi mengatakan struktur tim Danantara yang sudah diumumkan berpotensi untuk mengamankan kepercayaan pasar. Hal ini disebabkan nama-nama yang mengisi pos tersebut merupakan sosok yang memiliki kredibilitas.
“Struktur tim Danantara berpotensi mengamankan kepercayaan pasar karena dipenuhi dengan nama-nama global yang memiliki kredibilitas di sektor keuangan,” kata Oktavianus Audi.
Namun, seorang ekonom di Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan pengelola dana harus memastikan dana tersebut tidak dapat menjadi sasaran campur tangan politik di masa depan.
Tanggapan soal tim Danantara juga datang dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid yang mengungkapkan sejumlah warga negara asing yang menduduki posisi di Danantara menunjukkan bukti keseriusan pemerintah.
Ia menilai Danantara yang diisi oleh tokoh dari luar negeri menunjukkan bentuk keseriusan tanpa intervensi. Nurdin juga menyambut baik dua mantan presiden RI, yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjadi Dewan Pengarah di Danantara.
“Nah, dengan ada nama-nama dari profesional luar negeri itu suatu pertanda bagus bahwa ini keseriusan dan tanpa nanti intervensi. Kita paham betul bahwa orang yang dari luar itu sangat antiintervensi,” kata Nurdin.
“Jadi nanti pasti negara tidak akan bisa mengintervensi daripada personil yang ada dalam Danantara ini. Apalagi dua mantan Presiden juga ikut menjadi pengarah. Jadi ini kita mesti merespons secara positif,” tambahnya.
Selain itu, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron juga menilai Danantara akan mendatangkan investasi yang besar di RI.
“Ke depan kalau menurut saya ini akan mendatangkan investasi yang luar biasa sesuai dengan harapan kita semua,” kata Herman.
(prf/ega)