Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • kinerja indeks manufaktur dan neraca dagang RI bagus

    kinerja indeks manufaktur dan neraca dagang RI bagus

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersiap mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.c

    Sri Mulyani: kinerja indeks manufaktur dan neraca dagang RI bagus
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 22 Maret 2025 – 07:17 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kinerja indeks manufaktur atau Purchasing Manager Index (PMI) dan neraca perdagangan Indonesia masih menunjukkan performa yang bagus.

    Pernyataan Sri Mulyani itu menanggapi lembaga pemeringkat internasional Moody’s yang merilis perekonomian Indonesia tetap resilien didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dan solid.

    “(Ekonomi) Indonesia bagus, nanti indikatornya kita sampaikan. PMI kita bagus, neraca perdagangan kita bagus, jadi kita bisa sampaikan nanti ya,” kata Sri Mulyani usai Sidang Kabinet Paripurna dan buka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3) malam.

    Saat ditanya lebih lanjut soal royalti pendapatan negara dari mineral dan batu bara, Sri Mulyani enggan menjawab.

    Hal itu karena pemerintah berencana menaikkan royalti dari usaha minerba yang kini masih dibahas oleh pemerintah melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia.

    “Nanti kalau sudah keluar PP-nya saja,” ujarnya.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, PMI manufaktur Indonesia per Februari 2025 berada pada angka 53,6 atau naik 1,7 poin dibandingkan bulan sebelumnya.

    PMI manufaktur yang berada di atas level 50 tersebut mencerminkan kondisi ekspansif. Capaian PMI pada Februari ini juga sekaligus merupakan yang tertinggi sejak 11 bulan terakhir.

    Kemudian, Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaporkan kinerja neraca perdagangan Indonesia yang mengalami surplus sebesar 3,12 miliar dolar AS pada Februari 2025, meskipun turun sebesar 380 juta dolar AS secara bulanan dibandingkan Januari 2025.

    Sumber : Antara

  • Moody’s Soroti Ekonomi dan Fiskal RI, Airlangga hingga Sri Mulyani Buka Suara

    Moody’s Soroti Ekonomi dan Fiskal RI, Airlangga hingga Sri Mulyani Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti publikasi terbaru dari lembaga pemeringkat Moody’s.

    Sri Mulyani, misalnya, menepis anggapan bahwa kondisi ekonomi dan fiskal Indonesia melemah, seperti yang dinyatakan oleh lembaga pemeringkat Moody’s.

    Dia menegaskan bahwa berbagai indikator ekonomi masih menunjukkan performa yang positif.  “Indonesia bagus, nanti indikatornya kami sampaikan. PMI (Purchasing Managers’ Index) bagus, neraca perdagangan kita bagus. Jadi kita bisa sampaikan nanti ya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks istana Kepresidenan, Jumat (21/3/2025).

    Di sisi lain, Sri Mulyani juga angkat bicara terkait dengan pendapatan negara dari royalti. Bendahara negara itu pun belum memberikan angka pasti dan menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur hal tersebut.  

    “Nanti kalau sudah keluar PP-nya aja,” singkatnya.  

    Sri Mulyani juga optimistis bahwa penerimaan negara pada Maret akan mengalami peningkatan. “InsyaAllah,” kata Sri Mulyani.  

    Tanggapan Airlangga

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi laporan Moody’s yang menyebut kondisi ekonomi dan fiskal Indonesia mengalami pelemahan.

    Menurutnya, Indonesia tetap berada dalam kondisi stabil dengan outlook yang positif.  “Moody’s kan melihat kita punya status stable, ratingnya tetap dengan stable outlook. Itu sudah very good,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (21/3/2025).  

    Menanggapi anggapan bahwa fiskal Indonesia melemah, Airlangga menegaskan bahwa saat ini masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan. 
     
    “Ya, ini kan baru dua bulan [tahun 2025 berjalan],” katanya.  

    Terkait strategi pemerintah ke depan, Airlangga menjelaskan bahwa laporan pemasukan negara akan terlihat lebih jelas pada April mendatang. “Ke depan itu akan ada laporan pemasukan kan baru April nanti pada 1 April diharapkan nanti pada Maret akan ada kenaikan,” tambahnya.  

    Laporan Moody’s 

    Dikutip melalui laman Bank Indonesia, Lembaga pemeringkat Moody’s menilai ekonomi Indonesia tetap resilien didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dan solid serta kredibilitas kebijakan moneter dan fiskal yang terjaga.

    Moody’s juga menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia tetap kuat didukung dengan keunggulan sumber daya alam dan bonus demografis.

    Sejalan dengan itu, komitmen otoritas moneter dan fiskal untuk tetap menjaga kredibilitas kebijakan juga mendukung stabilitas makro ekonomi tetap terjaga. Faktor-faktor tersebut melandasi profil sovereign credit rating (SCR) Indonesia berada pada level Baa2 dengan outlook stabil.

    Moody’s menilai bahwa permintaan domestik yang kuat khususnya dari konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dan 2026.

    Keberlanjutan kebijakan untuk mendorong daya saing sektor manufaktur dan komoditas juga dinilai berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

    Menurut Moody’s, penguatan pada aspek pendapatan pemerintah dan fleksibilitas fiskal, peningkatan pertumbuhan dan daya saing ekonomi, serta pendalaman pasar keuangan turut menjadi faktor-faktor yang akan memberikan peluang peningkatan Sovereign Credit Rating (SCR) Indonesia ke depan.

  • Penilaian Moody’s Cerminkan Upaya Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi

    Penilaian Moody’s Cerminkan Upaya Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga pemeringkat Moody’s menilai bahwa profil kredit dan stabilitas ekonomi Indonesia tetap kuat dengan peringkat Baa2, didukung oleh ketahanan ekonomi yang berkelanjutan. Moody’s juga mencatat adanya potensi peningkatan peringkat jika Indonesia berhasil memperluas ukuran dan daya saing sektor manufaktur serta komoditasnya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi penilaian tersebut, yang menurutnya mencerminkan upaya keras pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan fiskal.

    “Pemerintah akan terus berkomitmen untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia dan memastikan pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan,” ujar Sri Mulyani dalam pernyataan resmi yang diterima pada Sabtu (22/3/2025).

    Pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Indonesia diperkirakan tetap solid, dengan pertumbuhan PDB riil rata-rata sekitar 5,0% pada 2025 dan 2026.

    Faktor utama pendorongnya adalah konsumsi rumah tangga dan investasi yang tetap kuat, serta stabilnya volume komoditas yang mendukung pertumbuhan ekspor.

    Namun, Moody’s juga menyoroti risiko perlambatan akibat dinamika global, seperti perang tarif. Meski demikian, beban utang Indonesia diperkirakan tetap stabil dan pada tingkat yang relatif rendah dibandingkan ukuran ekonomi serta negara-negara sebanding.

    Moody’s juga mencatat bahwa meskipun masih ada tantangan dalam hal optimalisasi pendapatan negara, kondisi fiskal Indonesia dinilai tetap terkelola dengan baik.

    Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah dan Bank Indonesia (BI) terus memantau dinamika serta risiko global. Upaya yang dilakukan mencakup menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mempertahankan momentum pemulihan ekonomi.

    Gubernur BI Perry Warjiyo menambahkan bahwa kepercayaan Moody’s terhadap ketahanan ekonomi Indonesia menjadi indikator positif yang mencerminkan keyakinan dunia internasional terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang solid, meskipun ketidakpastian keuangan global masih tinggi.

    “Hal ini didukung oleh komitmen otoritas dalam menjaga kredibilitas serta memperkuat sinergi kebijakan guna memastikan stabilitas makroekonomi tetap terjaga,” tutur Perry.

    Ia menjelaskan bahwa koordinasi kebijakan mencakup beberapa aspek, seperti stabilisasi nilai tukar rupiah untuk meredam dampak dinamika global, mendorong pembiayaan ekonomi melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM), percepatan transformasi digital pemerintah, serta penguatan hilirisasi dan ketahanan pangan.

    Selain itu, BI terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menjaga stabilitas sistem keuangan.

    “Untuk menjaga kepercayaan global terhadap perekonomian Indonesia, BI akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah guna memastikan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan program Asta Cita pemerintah,” pungkas Perry terkait stabilitas ekonomi Indonesia.

  • Kumpulkan Menteri dan Lembaga Keuangan, Prabowo Perintahkan Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan – Page 3

    Kumpulkan Menteri dan Lembaga Keuangan, Prabowo Perintahkan Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, ketua dan kepala lembaga keuangan, dan direktur utama bank bumn di Istana Negara, pada Jumat (21/3/2025). Tampak hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Gubernur Bank Indonesia Perry Wajiyo dan Ketua OJK mahendra Siregar.

    Pengumpulan sejumlah pejabat ini untuk membicarakan upaya pencapaian keuangan inklusif bagi seluruh masyarakat dengan memperluas akses dan kesempatan dalam aktivitas ekonomi untuk mencapai pembangunan ekonomi inklusif. Saat ini pemerintah telah merumuskan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai langsung oleh Presiden Prabowo.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Harian DNKI menjelaskan, menteri, kepala lembaga dan dirut bank BUMN telah melaporkan kepada Presiden Prabowo mengenai perkembangan inklusi keuangan.

    Sejauh ini jumlah orang Indonesia yang sudah mempunyai fasilitas perbankan sekitar 89%. Dari segi spasial beberapa daerah juga sudah baik, kecuali misalnya di Maluku Utara, Halmahera. Oleh karena itu ke depan lebih didorong lagi yang terkait dengan pembelajaran agar mereka bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi.

    “BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan, agar literasi keuangan kita lebih tinggi capaiannya,” ujar Menko Airlangga pada saat sesi doorstop, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (22/3/2025).

    Melalui penetapan kebijakan dan regulasi yang kondusif serta penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi Keuangan yang mendukung organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif, diharapkan SNKI dapat dimanfaatkan pada berbagai sektor, termasuk dalam mendukung pelayanan keuangan sektor Pemerintah. Salah satu program pelayanan keuangan sektor Pemerintah yakni berupa program elektronifikasi bantuan dan subsidi Pemerintah.

    Hal tersebut sejalan dengan kelompok sasaran inklusi keuangan yang salah satunya yakni masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, sasaran inklusi keuangan juga termasuk pelaku UMKM, serta masyarakat lintas kelompok yang terdiri dari kelompok pelajar, mahasiswa, santri, pemuda, kemudian kelompok pekerja migran, kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan napi, anak terlantar, disabilitas, kelompok masyarakat di daerah 3T, serta kelompok perempuan.

    “Dengan sinergi dan kolaborasi seluruh K/L anggota DNKI, tingkat inklusi keuangan pada tahun 2023 telah mencapai 88,7% untuk penggunaan akun dan 76,3% untuk kepemilikan akun. Dalam RPJMN, penggunaan akun ditargetkan mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029,” ungkap Menko Airlangga.

     

  • Target Royalti PNBP Minerba, Airlangga dan Sri Mulyani Tunggu PP

    Target Royalti PNBP Minerba, Airlangga dan Sri Mulyani Tunggu PP

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengamini bahwa Pemerintah saat ini tengah merampungkan revisi dua peraturan pemerintah (PP) guna meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara (minerba).

    Dia pun mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih menunggu PP tersebut rampung sebelum dapat menyampaikan target royalti yang akan dipatok oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    “Ya, tunggu PP, targetnya sudah ada, cuma kita tunggu PP-nya karena ada perubahan sedikit,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (21/3/2025). 

    Senada, terkait pendapatan negara dari royalti, Sri Mulyani belum memberikan angka soal target yang akan dikejar secara pasti dan menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur hal tersebut.

    “Nanti kalau sudah keluar PP-nya aja,” singkat Sri Mulyani.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pembahasan mengenai perubahan regulasi terkait penyesuaian tarif royalti tersebut akan segera selesai.

    “Perubahan sekarang sudah hampir final, dikit lagi,” ucap Bahlil kepada awak media usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/3/2025). 

    Bahlil menambahkan, pada rapat tersebut turut dibahas mengenai beberapa sumber pendapatan baru lainnya. Hal ini termasuk dengan peningkatan royalti pada beberapa komoditas unggulan mulai dari emas hingga batu bara.

    “Tadi kita melakukan pembahasan untuk melakukan exercise beberapa sumber-sumber pendapatan negara baru khususnya peningkatan royalti di sektor emas, nikel, dan beberapa komoditas lain termasuk di dalamnya adalah batu bara,” ujarnya. 

    Berkaitan dengan royalti, Bahlil mengatakan bahwa royalti ini dikenakan mulai dari bahan baku hingga barang jadi guna menunjang proses hilirisasi. Sementara untuk besarannya berkisar antara 1,5% hingga 3% bergantung pada kondisi harga komoditas di pasar global.

    “Tergantung dan itu fluktuatif ya. Kalau harganya naik kita naikkan kepada yang paling tinggi. Tapi kalau harganya lagi turun, kita juga tidak boleh mengenakan pajak yang besar pada pengusaha karena kita juga butuh pengusaha berkembang,” jelasnya.

    Menteri ESDM pun memastikan bahwa perusahaan-perusahaan besar, termasuk PT Freeport Indonesia juga akan dikenakan tarif royalti sesuai dengan aturan yang berlaku.

    “Sesuai aturan kan kita kenakan pajak yang paling tinggi,” tandas Bahlil.

  • Sri Mulyani sebut kinerja indeks manufaktur dan neraca dagang RI bagus

    Sri Mulyani sebut kinerja indeks manufaktur dan neraca dagang RI bagus

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kinerja indeks manufaktur atau Purchasing Manager Index (PMI) dan neraca perdagangan Indonesia masih menunjukkan performa yang bagus.

    Pernyataan Sri Mulyani itu menanggapi lembaga pemeringkat internasional Moody’s yang merilis perekonomian Indonesia tetap resilien didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dan solid.

    “(Ekonomi) Indonesia bagus, nanti indikatornya kita sampaikan. PMI kita bagus, neraca perdagangan kita bagus, jadi kita bisa sampaikan nanti ya,” kata Sri Mulyani usai Sidang Kabinet Paripurna dan buka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3) malam.

    Saat ditanya lebih lanjut soal royalti pendapatan negara dari mineral dan batu bara, Sri Mulyani enggan menjawab.

    Hal itu karena pemerintah berencana menaikkan royalti dari usaha minerba yang kini masih dibahas oleh pemerintah melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia.

    “Nanti kalau sudah keluar PP-nya saja,” ujarnya.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, PMI manufaktur Indonesia per Februari 2025 berada pada angka 53,6 atau naik 1,7 poin dibandingkan bulan sebelumnya.

    PMI manufaktur yang berada di atas level 50 tersebut mencerminkan kondisi ekspansif. Capaian PMI pada Februari ini juga sekaligus merupakan yang tertinggi sejak 11 bulan terakhir.

    Kemudian, Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaporkan kinerja neraca perdagangan Indonesia yang mengalami surplus sebesar 3,12 miliar dolar AS pada Februari 2025, meskipun turun sebesar 380 juta dolar AS secara bulanan dibandingkan Januari 2025.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua DK OJK ungkap isi rapat Presiden dengan dirut Himbara

    Ketua DK OJK ungkap isi rapat Presiden dengan dirut Himbara

    (Rapat) soal inklusi keuangan ya. Jadi, inklusi keuangan ini termasuk soal kepemilikan rekening bank, dan penyaluran program pemerintah. Jadi, aspek itu

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkap isi rapat Presiden Prabowo Subianto dengan empat direktur utama himpunan bank milik negara (Himbara) yaitu BTN, BRI, BNI, dan Bank Mandiri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Rapat itu berlangsung pada Jumat siang sebelum Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden pada sore hari.

    “(Rapat) soal inklusi keuangan ya. Jadi, inklusi keuangan ini termasuk soal kepemilikan rekening bank, dan penyaluran program pemerintah. Jadi, aspek itu,” kata Mahendra Siregar menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat malam.

    Dia kemudian menjelaskan inklusi keuangan itu tujuannya antara lain untuk membantu penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran, termasuk juga penyaluran subsidi agar dapat langsung diterima oleh mereka-mereka yang berhak.

    “Ini keseluruhan, buat bansos, subsidi, program sosial lain. Ini diharapkan bisa langsung ke pihak yang dituju dengan proses rekening masing-masing,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK.

    Oleh karena itu, Presiden memanggil direktur utama bank-bank Himbara agar mempercepat kepemilikan rekening bank oleh masyarakat penerima bansos ataupun sasaran subsidi.

    “Ada lewat Himbara, dan Kantor Pos juga,” kata Mahendra.

    Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengungkap isi rapat Presiden dengan petinggi bank-bank Himbara membahas inklusi keuangan.

    “Jumlah orang Indonesia yang sudah punya fasilitas perbankan itu mencapai 89 persen, yang bisa menggunakan sudah relatif tinggi,” kata Airlangga.

    Walaupun demikian, masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan literasi mengenai perbankan, termasuk kepemilikan rekening.

    “Dari segi spasial, beberapa daerah sudah baik, kecuali di Maluku Utara, Halmahera, kurang baik. Jadi (butuh Himbara untuk membantu) jelaskan literasi keuangan, maka ke depan didorong lagi terkait dengan pembelajaran agar bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi,” kata Airlangga.

    Dalam rapat itu, Presiden pun memerintahkan bank-bank Himbara untuk terus gencar meningkatkan literasi masyarakat mengenai perbankan.

    “Ini ke arah literasi keuangan, ditingkatkan capaiannya,” kata Menko Airlangga.

    Di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden memimpin rapat terbatas dengan beberapa menteri dan empat direktur utama bank Himbara, yaitu Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso, Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) Royke Tumilaar, dan Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Negara Nixon LP Napitupulu.

    Kemudian, ada juga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, dan Ketua DK OJK Mahendra Siregar.

    Jajaran menteri yang mengikuti rapat terbatas siang ini, yaitu Menko Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penerima Makan Bergizi Gratis Tembus 3 Juta Orang, Anggaran Hampir Rp 1 T

    Penerima Makan Bergizi Gratis Tembus 3 Juta Orang, Anggaran Hampir Rp 1 T

    Jakarta –

    Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat program Makan Bergizi Gratis telah menembus 3 juta penerima. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan anggaran pemerintah yang telah digunakan hampir Rp 1 triliun.

    “Sekarang kan sudah 3 juta (penerima), sudah 1.050 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), seusai dengan target awal. (Realisasi anggaran) hampir Rp 1 triliun,” kata Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Pekan depan, penyaluran MBG kepada anak sekolah sementara dihentikan mengingat memasuki libur jelang Lebaran. Sementara distribusi untuk ibu hamil, menyusui dan balita tetap akan dilakukan.

    Meski begitu, dia menargetkan dapat mempercepat penyaluran MBG. Targetnya bulan depan penerima MBG bisa tembus 6 juta orang.

    “Break Lebaran ini, minggu depan ini kan kita sudah tidak melayani penerima manfaat, kecuali ibu hamil, menyusui dan balita,” jelasnya.

    Untuk mempercepat penyaluran, Dadan mengatakan akan mengubah metode pembayaran kepada SPPG. Sebelumnya sistem pembayarannya melalui reimburse atau dibayar di belakang, ke depan akan dibayar di muka.

    “Kita perbaiki terus aspek administrasi sehingga setelah Lebaran seluruh mitra menerima uang muka dulu, bukan reimburse,” jelasnya.

    Dengan begitu, target penyaluran MBG diyakini akan lebih cepat. Pada April 2025, realisasi anggaran ditargetkan Rp 1 triliun, kemudian Rp 2 triliun pada Mei, serta Rp 5 triliun pada September 2025.

    “Itu akan mempercepat pencairan juga. Saya perkirakan mulai bulan depan satu bulan Rp 1 triliun minimal, nanti Mei mungkin Rp 2 triliun per bulan, baru September minimal Rp 5 triliun per bulan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut penerima MBG telah mencapai 2.053.248 orang. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program tersebut telah mencapai Rp 701,5 miliar.

    Total anggaran untuk program MBG ini telah naik dari sebelumnya Rp 71 triliun dengan 17,9 juta penerima, menjadi Rp 171 triliun untuk 82,9 juta orang.

    “Sampai dengan Maret 2025, penerima manfaat MBG telah mencapai 2.053.248 orang,” kata Sri Mulyani dalam Instagram resmi @smindrawati, dikutip Kamis (20/3/2025).

    (ada/ara)

  • Prabowo Kumpulkan Bos-bos Bank BUMN di Istana, Kasih Tugas Ini

    Prabowo Kumpulkan Bos-bos Bank BUMN di Istana, Kasih Tugas Ini

    Jakarta –

    Para Bos Bank BUMN hari ini, Jumat (21/3/2025), dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana, Jakarta. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Prabowo bank-bank BUMN dapat tugas untuk melakukan percepatan inklusivitas keuangan atau angka melek keuangan di Indonesia.

    Airlangga memaparkan sejauh ini masyarakat Indonesia yang sudah punya fasilitas perbankan mencapai 89%. Namun Prabowo ingin agar angka itu bisa jadi lebih tinggi.

    “Jadi jelaskan terkait literasi keuangan. Maka ke depan didorong lagi terkait dengan pembelajaran agar masyarakat bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi,” ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Menurut Airlangga Prabowo memberikan tugas khusus kepada bank-bank BUMN untuk mendorong literasi keuangan.

    “Bank BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan. Ini ke arah literasi keuangan ditingkatkan capaiannya,” sebut Airlangga.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat soal perluasan akses keuangan atau inklusivitas keuangan di tengah masyarakat Indonesia

    Para pejabat di Kabinet Merah Putih merapat ke Istana, mulai dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, hingga Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

    Beberapa direktur utama bank-bank BUMN juga hadir di Istana. Mulai dari Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu, Direktur Utama BRI Sunarso, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, hingga Direktur Utama Bank BNI Royke Tumilaar.

    (hal/hns)

  • Misbakhun minta KSSK perbaiki komunikasi kepada pelaku pasar

    Misbakhun minta KSSK perbaiki komunikasi kepada pelaku pasar

    Komunikasi ini memang harus diperbaiki. Ini kita sadari sepenuhnya, makanya saya hadir di sini itu dalam rangka ingin membantu komunikasi itu kepada pasar

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang mencakup Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperbaiki komunikasi kepada pelaku pasar.

    Menurut dia, komunikasi yang lebih baik dan jelas dapat mencegah sentimen negatif yang berlebihan di pasar.

    “Komunikasi ini memang harus diperbaiki. Ini kita sadari sepenuhnya, makanya saya hadir di sini itu dalam rangka ingin membantu komunikasi itu kepada pasar,” kata Misbakhun dalam acara Capital Market Forum 2025 di Jakarta, Jumat.

    Komunikasi yang tidak efektif dapat menciptakan spekulasi dan ketidakpastian di pasar. Ia mencontohkan bagaimana sentimen negatif terhadap pasar saham Indonesia dalam beberapa hari terakhir menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun hingga 6 persen.

    Hal ini imbas dari kurang jelasnya pola komunikasi dari pemerintah dan otoritas terkait.

    Maka dari itu, Misbakhun menegaskan bahwa pemerintah, khususnya anggota KSSK harus memiliki pola komunikasi yang terkoordinasi dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan ekonomi dan fiskal.

    Ia menambahkan bahwa transparansi dan kejelasan dalam menyampaikan tantangan yang dihadapi oleh ekonomi nasional sangat penting. Pasar yang sehat seharusnya bergerak berdasarkan fundamental ekonomi, bukan hanya sekadar rumor dan sentimen.

    “Kalau pasar yang makin lama makin dewasa seharusnya mereka bergerak berdasarkan fundamental, bukan bergerak memainkan rumor, bukan bergerak memainkan sentimen. Ini pasar yang dewasa, ini tantangan kepada semua pelaku pasar, apakah kita cukup dewasa untuk bisa merespon semua rumor yang ada,” ucapnya.

    Adapun Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Rully Arya Wisnubroto menilai, anjloknya IHSG pada Selasa lalu (18/3) dipicu oleh kombinasi faktor eksternal dan domestik yang menekan kepercayaan investor terhadap pasar saham Indonesia.

    Faktor pertama, dirinya menyoroti bahwa pasar saham Indonesia masih mengalami arus keluar atau foreign outflow yang cukup besar, menambah tekanan pada IHSG.

    Faktor kedua, kebijakan ekonomi yang memicu kekhawatiran. Rully menuturkan, berbagai kebijakan pemerintah turut memperburuk sentimen pasar.

    “Ditambah lagi berbagai kebijakan justru menimbulkan kecemasan, seperti pemangkasan anggaran, pembentukan Danantara, pembentukan Koperasi Merah Putih yang akan melibatkan bank-bank BUMN, dan beberapa kebijakan lainnya,” tuturnya.

    Perkembangan terbaru yang memperbesar kekhawatiran pasar yakni adanya isu yang santer terdengar soal pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Hal ini berpotensi mengguncang kepercayaan investor, mengingat perannya yang selama ini mendapat kepercayaan tinggi dalam menjaga stabilitas fiskal.

    Faktor lain yang turut berdampak pada perdagangan bursa hari ini adalah pengaruh tarif dagang AS dan keputusan bank sentral AS (The Fed).

    Di sisi global, kebijakan tarif dagang AS terhadap mitra dagangnya turut memberikan tekanan, meski bukan faktor utama. Sebab, beberapa bursa regional justru menguat, menunjukkan bahwa pelemahan IHSG lebih dipengaruhi oleh faktor domestik.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025