Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Coretax Rp1,3 T tak Bantu Layanan SPT PPh 2024, Sri Mulyani dan Anak Buahnya Mau Bilang Apa Lagi?

    Coretax Rp1,3 T tak Bantu Layanan SPT PPh 2024, Sri Mulyani dan Anak Buahnya Mau Bilang Apa Lagi?

    GELORA.CO – Aplikasi pajak Coretax senilai Rp 1,3 triliun di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tak membantu layanan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) 2024. Setidaknya tercatat wajib pajak (WP) yang melapor SPT PPh 2024 itu mencapai 12,34 juta per 1 April 2025.

    Angka itu terdiri dari 12 juta SPT Tahunan orang pribadi dan 338,2 ribu SPT Tahunan badan. Jika Coretax tidak bermasalah, rasa-rasanya jumlah pelaporan SPT bisa lebih banyak lagi.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti menyatakan bahwa pelaporan SPT sebagian besar dilaporkan melalui sarana elektronik.

    Rinciannya 10,56 juta SPT dilaporkan lewat e-filling; sebanyak 1,33 juta SPT lewat e-form, sebanyak 629 SPT lewat e-SPT. Sedangkan 446,23 ribu SPT lainnya disampaikan secara manual, melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

    Sebelumnya, pemerintah melalui surat keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen Pajak) Nomor 79/PJ/2025 tanggal 25 Maret 2025 memutuskan untuk menghapus sanksi keterlambatan untuk pembayaran dan pelaporan pajak yang dilakukan hingga 11 April 2025.

    Keputusan itu mempertimbangkan tenggat waktu pembayaran dan pelaporan pajak bersinggungan dengan libur panjang dalam rangka Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Kondisi libur nasional dan cuti bersama tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024, mengingat jumlah hari kerja pada bulan Maret menjadi lebih sedikit,” kata Dwi, dikutip pada Jumat (4/4/2025).

    Normalnya, batas waktu pembayaran PPh 29 dan pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yaitu tanggal 31 Maret. Namun, lantaran cuti bersama berlaku hingga 7 April, maka Pemerintah memberikan relaksasi untuk pembayaran dan pelaporan yang dilakukan setelah jatuh tempo 31 Maret hingga 11 April 2025.

    “Penghapusan sanksi administratif tersebut diberikan dengan tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP),” tambah Dwi.

    DJP pun menetapkan target kepatuhan SPT Tahunan untuk penyampaian pada tahun 2025 sebanyak 16,21 juta SPT Tahunan atau sekitar 81,92 persen dari total wajib pajak.

    Bagi wajib pajak yang belum melakukan kewajiban melaporkan SPT, Dwi mengimbau agar segera melakukan pelaporan. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada wajib pajak yang telah patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

    Pada Rabu pagi (2/4/2025), aplikasi Coretax masih mengalami kendala sehingga tidak bisa diakses. Ketika membuka Coretax lewat situs coretaxdjp.pajak.go.id, tersemat pengumuman bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah melakukan pemeliharaan Coretax.

    “Terima kasih atas masukan berharga dan kepercayaan yang telah diberikan. Dalam upaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan, DJP akan melakukan pemeliharaan Coretax DJP guna mengoptimalkan kinerja dan mengatasi berbagai kendala yang telah Anda sampaikan. Dan, selama proses peeliharaan, sistem Coretax DJP tidak dapat diakses untuk sementara waktu. Selanjutnya, DJP minta maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. “Kami berkomitmen untuk segera kembali dengan layanan yang lebih baik dan lebih andal untuk Anda,” demikian pengumuman.

  • Menkeu akan Terbitkan Surat Berharga Syariah Negara untuk Pembiayaan Jalur Kereta Api Sukabumi

    Menkeu akan Terbitkan Surat Berharga Syariah Negara untuk Pembiayaan Jalur Kereta Api Sukabumi

    JAKARTA – Dukungan pembiayaan negara untuk pembangunan jalur kereta api Sukabumi akan dilakukan dengan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

    “Untuk mendukung konektivitas antarkota, Kementerian Perhubungan telah memastikan jalur kereta semakin andal, salah satunya dengan membangun jalur double track kereta api yang didanai melalui SBSN,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Kamis, 3 April.

    Sementara andil LMAN dilakukan melalui pembebasan lahan pembangunan double track kereta api Bogor-Sukabumi, yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp91,5 miliar.

    Sri Mulyani pun mengajak masyarakat untuk memanfaatkan moda transportasi kereta api dalam perjalanan mudik ke Sukabumi.

    “Dengan infrastruktur perkeretaapian yang semakin baik, mudik ke Sukabumi menjadi lebih tenang dan menyenangkan,” tutur Menkeu.

    Sebelumnya, Sri Mulyani juga mengungkapkan andil APBN dalam pembangunan Wisata Air Kali Kesek, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, melalui Dana Desa senilai Rp250 juta sebagai modal awal. Objek wisata itu dikelola oleh warga Desa Sriwulan dan mulai beroperasi sejak Mei 2022.

    Di sisi lain, APBN juga memberikan dukungan untuk pembangunan Tol Batang-Semarang, dengan ciri khasnya berupa Jembatan Kali Kuto berwarna merah.

    Dukungan itu dilakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan penjaminan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Namun, Sri Mulyani tak merinci besaran dukungan APBN untuk pembangunan infrastruktur ini.

    APBN juga memberikan dukungan untuk pembangunan tol Padang-Sicincin, Sumatera Barat, yang mencapai Rp906,24 miliar.

    Jalan tol ini dibangun dengan APBN #UangKiTa melalui pendanaan dari Badan Layanan Umum (BLU) LMAN dengan realisasi anggaran sebesar Rp906,24 miliar hingga 20 Maret 2025.

  • 3
                    
                        Solo, Magnet Kuat yang Mampu Menarik Anak Prabowo dan Para Menteri
                        Regional

    3 Solo, Magnet Kuat yang Mampu Menarik Anak Prabowo dan Para Menteri Regional

    Solo, Magnet Kuat yang Mampu Menarik Anak Prabowo dan Para Menteri
    Editor
    KOMPAS.com –
     Gubernur dan sejumlah menteri berbondong-bondong mengunjungi rumah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), di Sumber, Solo, Jawa Tengah.
    Bahkan, Didit Hediprasetyo, putra Presiden Prabowo Subianto, juga turut bersilaturahmi ke kediaman Jokowi.
    Berikut deretan tokoh yang mengunjungi Jokowi:
    Luhut yang mengenakan kemeja batik motif parang lengan panjang, datang bersama istrinya, Devi Simatupang.
    Luhut menyebut kunjungannya sebagai bentuk silaturahmi dan halal bihalal, mengingat ia pernah menjabat sebagai menteri selama dua periode di bawah kepemimpinan Jokowi.
    “Kami sudah rancang memang setelah dari Presiden Prabowo, kami mau Lebaran ke tempatnya Pak Jokowi karena menurut saya, selama 10 tahun saya sebagai anak buahnya Pak Jokowi, merasakan bahwa betapa banyak yang dilakukan Pak Jokowi buat negeri ini,” kata Luhut.
    Dalam pertemuan tertutup selama satu jam, mereka juga membahas berbagai isu, termasuk pemerintahan yang kini dipimpin oleh Presiden Prabowo.
    Didit Hediprasetyo, putra Presiden Prabowo Subianto, mengunjungi rumah Jokowi pada Senin sore sekitar pukul 15.36 WIB setelah sebelumnya bersilaturahmi ke kediaman Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, di Jakarta.
    Didit yang mengenakan kemeja batik warna biru dan merah sempat menyapa awak media dengan ucapan “Selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin”.
    Ia kemudian mengunggah foto selfie bersama Jokowi dan Iriana di akun Instagram pribadinya @ragowo.hediprasetyo.
    Ia mengungkapkan bahwa pertemuan mereka berlangsung sekitar satu jam dan lebih banyak membahas tentang keluarga.
    “Cerita tentang cucu-cucu. Kan Pak Presiden Jokowi itu kan jadi saksi nikah tiga putri saya. Jadi oh iya, yang nomor satu itu sudah punya anak berapa, nomor dua, nomor tiga ya, cerita itu sajalah,” ungkapnya.
    Saat ditanya apakah ada pembahasan mengenai pemerintahan, Pratikno menegaskan bahwa tidak ada diskusi terkait hal tersebut.
    “Oh enggak lah, pening-pening Idul Fitri. Pak Joko Widodo kan juga sering bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Jadi kan enggak perlu lewat siapa pun bisa langsung,” jelasnya.
    Luthfi menyatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung sekitar 30 menit dan lebih banyak membahas kondisi Jawa Tengah.
    “Hanya silaturahmi terus tanya situasi Jawa Tengah, kita sudah bersama-sama dengan bupati-wali kota Jawa Tengah bersama-sama,” ungkapnya.
    Jokowi juga memberikan masukan terkait kinerja sebagai pejabat publik.
    “Sama beliau minta fokus, kerja untuk masyarakat, kerja untuk rakyat. Terus-terus itu yang disampaikan beliau,” tambahnya.
    Dalam kunjungan ini, Budi membahas program Koperasi Desa Merah Putih.
    “Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memang merupakan instrumen untuk memberantas rentenir tengkulak yang menyengsarakan masyarakat. Ya, tadi saya sampaikan,” ujarnya.
    Jokowi berpesan agar program tersebut dijalankan dengan hati-hati agar benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat desa.
    Dalam kunjungannya, Bima ingin melihat langsung keberadaan destinasi wisata baru yang diperkenalkan oleh Wali Kota Solo Respati Ardi, yaitu “Wisata Jokowi”.
    “Saya ke sini ini ingin membuktikan, waktu di retret itu kata Wali Kota Solo ada destinasi wisata favorit baru, namanya ‘Wisata Jokowi’. Ternyata ke sini benar, ada ‘Wisata Jokowi’. Warga dari berbagai daerah datang ke sini,” ujarnya.
    Ia juga mengapresiasi acara budaya dan pertunjukan seni yang meramaikan kawasan tersebut.
    Pertemuan mereka berlangsung selama 20 menit, dan Sri Mulyani menyatakan bahwa kunjungannya hanya untuk silaturahmi.
    “Silaturahmi saja,” ujarnya setelah pertemuan.
    “Ya Lebaran biasa (silaturahmi), sudah lama saya belum pernah ketemu,” ucapnya.
    Ini adalah pertemuan pertamanya dengan Jokowi sejak Oktober 2024 atau setelah Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden.
    Saat ditanya apakah ada pembicaraan mengenai proyek IKN, Basuki menegaskan bahwa tidak ada diskusi mengenai hal itu.
    “Tidak ada (pembicaraan IKN),” katanya. 
    (Penulis: Fristin Intan Sulistyowati, Romensy Augustino, I Editor: Gloria Setyvani Putri, Ferril Dennys, Diamanty Meiliana)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tren Velocity Mewabah, Apa Dampak Ikut-Ikutan Hal Viral?

    Tren Velocity Mewabah, Apa Dampak Ikut-Ikutan Hal Viral?

    JAKARTA – Selama sebulan terakhir, velocity menjadi tren yang digandrungi banyak orang. Meski disebut sebagai trennya generasi Z, rupanya velocity juga dilakukan oleh berbagai generasi, bahkan sampai Presiden Prabowo Subianto.

    Saat ini velocity ramai dibahas warganet. Awalnya, velocity populer di TikTok, namun lama-kelamaan tren ini merambah ke platform media sosial lainnya.

    Banyak content creator memanfaatkan tren ini untuk membuat video dengan transisi gerakan yang lebih dinamis, sehingga menghasilkan visual yang menarik.

    Terkini, virus velocity juga menjangkiti sejumlah artis hingga pejabat. Presiden Prabowo Subianto diketahui ikut belajar velocity setelah diajak awak media mengikuti goyang tersebut saat open house Idulfitri beberapa waktu lalu.

    Demikian pula dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ikut ketularan tren joget velocity saat Lebarang bareng keluarga besar di Semarang.

    Bermula dari TikTok

    Media sosial TikTok memang hampir selalu menghadirkan beragam tren kreatif yang menarik perhatian penggunanya. Sebelum virus velocity mewabah, sudah banyak tren lainnya yang diikuti masyarakat.

    Tren dance challenge, video tutorial, sampai tren-tren lainnya seperti we listen, we don’t judge, dan Aku Bisa Yura, juga tak luput dari perhatian warga.

    Setidaknya sebulan terakhir ini giliran tren velocity yang viral. Momen buka bersama saat Ramadan sampai silaturahmi ketika Lebaran bahkan disebut kurang lengkap tanpa melakukan joget velocity.

    Istilah velocity sebenarnya diambil dari bahasa Inggris, yang artinya “kecepatan”. 

    Velocity adalah salah satu teknik editing video yang populer di platform TikTok. Dalam tren ini, pengguna medsos memanfaatkan efek bawaan aplikasi yang dikenal dengan nama Velocity untuk mengatur kecepatan video.

    Media sosial TikTok kerap menghadirkan tren yang diikuti banyak orang. (Unsplash)

    Dengan menggunakan efek ini, akan tercipta tampilan visual yang dramatis dan sinematik, sehingga sering diterapkan dalam video tarian, transisi, atau untuk menyoroti momen spesifik.

    Durasi video velocity di TikTok cukup beragam, tapi umumnya hanya berlangsung sekitar 10 sampai 14 detik. 

    Pengaturan gerakan hingga pemilihan lagu menjadi elemen penting dalam tren ini. 

    Menurut sejumlah sumber, tren ini mulanya hanya digandrungi pengguna media sosial di Indonesia. Namun belakangan tren velocity ternyata juga banyak diikuti idol Korea Selatan.

    Tak heran, tren velocity ini makin viral karena memang banyak idol Korsel yang digemari di Indonesia. 

    Bandwagon Effect

    Sebenarnya ini bukan kali pertama masyarakat Indonesia ikut-ikutan tren yang sedang viral di media sosial. Pada dasarnya, fenomena ikut tren ini tidak hanya terjadi di dunia medsos saja. 

    Dalam kehidupan sehari-hari, manusia juga gemar mengikuti hal-hal yang dianggap viral. 

    Contohnya adalah tren botol minum merk tertentu yang banyak dibeli masyarakat padahal harganya lumayan mahal.  

    Mengapa manusia cenderung mengikuti hal-hal yang viral? 

    Kata Dosen Psikologi Universitas Sebelas Maret (UNS) Fadjri Kirana Anggrani, SPsi MA, perilaku mengikuti tren viral memiliki sebutan tersendiri, yaitu Bandwagon Effect.

    Bandwagon Effect tergorolong ke dalam fenomena psikologi. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan fenomena di mana seseorang cenderung mengikuti suatu tren, mulai dari gaya hidup, perilaku, cara berpakaian, cara berbicara, atau konten media sosial.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut tren velocity saat bersama keluarga besar di Semarang. (Instagram/@smidrawati)

    “Bandwagon Effect merupakan salah satu bentuk bias kognitif karena adanya pengaruh dari orang lain maupun kelompok,” kata Fadjri, mengutip laman resmi kampus.

    Fadjri menjelaskan, tren yang diketahui dengan istilah viral biasanya terjadi di media sosial seperti TikTok dengan exposure yang tinggi.

    Hal ini akan memengaruhi orang sehingga menjadi penasaran untuk mengikuti suatu tren.

    “Exposure ini makin berhasil memuat orang berperilaku ikut-ikutan,” ia mengimbuhkan. 

    Bijak Bermedia Sosial

    Lebih lanjut, Fadjri juga menguraikan bagaimana exposure dapat memengaruhi masyarakat mengikuti tren. Pertama karena adanya konformitas atau sosok pemeran dalam exposure tesebut mendorong masyarakat mengikuti tren.

    Kedua, pengaruh interpersonal, yaitu meski exposure di media sosial tinggi, namun seseorang mengikuti hal viral karena bujukan orang terdekat.

    Ketiga adalah fear of missing out atau disebut juga FOMO, yaitu karena ada perasaan takut ketinggalan lantaran tak ikut yang tengah viral.

    Terakhir, curiosity yaitu rasa penasaran yang timbul dengan apa yang terjadi karena adanya exposure tinggi di media sosial.

    “Serta semua motif keputusan yang mendasari i atas bisa menuntut kita untuk mengambil keputusan ikut-ikutan secara rasional atau intuitive berlaka,” Fadjri menjelaskan.

    Lebih lanjut psikolog UNS itu berperan agar masyarakat bisa bijak menyikapi sesuatu yang tengah menjadi tren atau viral. 

    Mengikuti sesuatu yang sedang viral boleh-boleh saja, menurut Fadjri, namun perlu dipikirkan secara matang mengenai kebutuhan dan dampaknya pada diri.

    “Dengan demikian, keputusan yang diambil atas dasar rasionalitas bukan intuisi karena ikut-ikutan,” pungkasnya.

  • Indonesia Dikenakan Tarif Dagang 32 Persen, Bagaimana Langkah Pemerintah RI? – Page 3

    Indonesia Dikenakan Tarif Dagang 32 Persen, Bagaimana Langkah Pemerintah RI? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Indonesia dikenakan tarif dagang sebesar 32 persen. Hal itu diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Trump juga mengenakan tarif timbal balik atau tarif resiprokal yang besar sedikitnya 60 mitra dagang. Hal ini dilakukan kepada negara yang kenakan bea masuk sangat tinggi pada produk-produk AS. Lantas bagaimana respon Pemerintah Indonesia terkait hal tersebut?

    Berdasarkan informasi yang diterima Liputan6.com, Pemerintah akan melaksanakan konferensi pers mengenai respons terhadap Kebijakan Penerapan Tarif Perdagangan Baru Amerika Serikat Terhadap Negara Mitra, yang akan diadakan secara daring atau virtual pada pukul 10.45 WIB. Selain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, konferensi pers tersebut akan dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Wakil Menteri Industri Faisol Reza.

    Beberapa saat kemudian, disampaikan acara konferensi pers Respon Terhadap Kebijakan Penerapan Tarif Perdagangan Baru Amerika Serikat Terhadap Negara Mitra dibatalkan. Alasannya dibatalkan, karena mengenai Kebijakan Tarif AS tersebut diatas sangat teknis dengan beragam komoditas, sehingga masih memerlukan pembahasan secara komprehensif di tataran masing-masing K/L.

    “Menimbang hal tersebut di atas, kami sampaikan bahwa press conference tersebut ‘ditunda’ hingga pemberitahuan selanjutnya. Demikian disampaikan, atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kami ucapkan mohon maaf,” tulis keterangan Humas Kementerian Bidang Perekonomian.

    Mitra AS pun Kena Penerapan Tarif

    Pengecualian berlaku untuk pajak barang dan jasa (GST) Singapura yang berlaku untuk barang impor dan domestik sebesar 9 persen. Selain itu, barang-barang tertentu seperti alkohol dan tembakau dikenakan pajak cukai. Vice President of the Asia Society Policy Insitute and Former Acting Deputy US Trade Representative, Wendy Cutler menuturkan, Asia tampaknya menjadi pihak yang dirugikan.

    “Bahkan mitra FTA AS di kawasan tersebut juga menerima tarif baru dengan tarif Korea Selatan sebesar 25 persen yang sangat tinggi mengingat lebih dari 99 persen ekspor AS ke Korea Selatan masuk bebas bea,” ujar dia mengacu pada perjanjian perdagangan bebas AS-Korea yang mulai berlaku pada 2012.

    “Mitra dagang kami tidak akan melihat tarif ini sebagai “baik” atau dapat dibenarkan dan banyak yang akan mendapatkan tekanan domestik untuk menanggapi dengan tindakan mereka sendiri,” ia menambahkan.

     

  • Donald Trump Kenakan Tarif 32 Persen pada Barang Impor dari Indonesia, Apa Dampaknya? – Halaman all

    Donald Trump Kenakan Tarif 32 Persen pada Barang Impor dari Indonesia, Apa Dampaknya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengumumkan kebijakan tarif impor barang dari luar negeri.

    Kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff itu diberlakukan lewat perintah eksekutif yang dikeluarkan pada hari Rabu (3/4/2025).

    Trump meyakini kebijakan tarif ini diperlukan guna menangani kesetidakimbangan perdagangan dan melindungi industri AS. Namun, kebijakan Trump itu disebut mengguncang dunia.

    BBC melaporkan sejumlah negara hanya dikenai tarif dasar 10 persen yang berlaku mulai 5 April. Negara-negara ini misalnya Inggris, Singapura, Brasil, Australia, Selandia Baru, Turki, Kolombia, Argentina, El Salvador, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

    Negara lainnya dikenai tarif jauh besar, misalnya Vietnam (46 persen), Thailand (36 persen), Jepang (24 persen), Kamboja (49 persen), Afrika Selatan (30 persen), Tiongkok (54 persen), dan Taiwan (32 persen).

    Indonesia dikenai 32 persen

    Indonesia turut terdampak oleh kebijakan tarif yang dikeluarkan Trump. Barang impor dari Indonesia akan dikenai tarif 32 persen.

    Lalu, dampaknya bagi Indonesia?

    Menurut Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, kebijakan itu berdampak signifikan terhadap perekonomian, terutama bagi eksportir.

    “Kebijakan ini secara khusus memukul produk-produk yang selama ini bersaing ketat dengan barang produksi lokal AS, seperti barang elektronik, mesin, bahan kimia, kosmetik, obat-obatan, besi, baja, serta sejumlah besar produk pertanian,” ujar Josua,  Kamis (3/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Josua menyebut tarif impor tinggi ini bakal menambah biaya ekspor bagi produsen dan eksportir Indonesia. Oleh karena itu, tarif tersebut akanmengurangi daya saing produk Indonesia di pasar AS.

    Lalu, Josua mengatakan sektor manufaktur berbasis teknologi, misalnya elektronik, otomotif, besi, dan baja diperkirakan bakal menghadapi tekanan besar. Itu karena produk-produk tersebut sangat sensitif terhadap kenaikan harga jual akibat tarif impor yang tinggi. 

    Menurut Josua, dampaknya bagi eksportir Indonesia diperkirakan cukup besar lantaran AS adalah salah satu pasar ekspor utama.

    INDEF: Pemerintah perlu bernegosiasi

    Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eisha Maghfiruha Rachbini, mengatakan pemerintah perlu melakukan negosiasi perdagangan dengan AS setelah kebijakan tarif timbal balik.

    “Pemerintah perlu melakukan negosiasi perdagangan dengan AS dengan segera agar dapat meminimalkan atau mengurangi dampak tarif bagi produk ekspor Indonesia ke AS,” kata Eisha kepada wartawan, Kamis.

    Menurutnya, kekuatan negosiasi diplomatik menjadi sangat krusial, dalam memitigasi dampak dari perang dagang dengan AS.

    Selain itu, pemerintah perlu mengoptimalkan perjanjian dagang secara bilateral dan multilateral, Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), serta inisiasi perjanjian kerja sama dengan negara nontradisional untuk mendorong ekspor produk terdampak.

    “Misalnya, produk tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, perikanan. Sehingga, pelaku ekspor dan industri terdampak dapat mengalihkan pasar ekspor,” kata dia.

    Menurut Eisha, pemerintah perlu memberikan kebijakan Insentif keuangan, subsidi, dan keringanan pajak yang dapat membantu bisnis mengatasi peningkatan biaya dan pengurangan permintaan akibat dampak tarif dan perang dagang AS.

    “Selain itu, investasi dalam kemajuan teknologi dan inovasi, peningkatan keterampilan tenaga kerja  juga diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, sebagai upaya dalam jangka panjang.”

    Pemerintah batal menggelar konpers

    Sementara itu, pemerintah Indonesia batal menggelar konferensi pers (konpers) untuk menanggapi kebijakan Trump mengenakan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk-produk Indonesia.

    Konpers yang awalnya akan digelar secara daring itu seharusnya diadakan pada Kamis pukul 10.45 WIB.

    Dari undangan yang tersebar di antara awak media, konpers ini akan dihadiri oleh lima narasumber dari Kabinet Merah Putih.

    Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Menteri Perdagangan, Budi Santoso; Menteri Luar Negeri, Sugiono; dan Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza.

    Ketika waktu menunjukkan pukul 11.00 WIB, konpers tak kunjung dimulai. Sekitar 17 menit setelah itu, muncul pengumuman di kolom chat, konpers telah dibatalkan.

    (Tribunnews/Febri/Dennis Destryawan/Endrapta/Kompas.com/Agustinus Rangga)

  • Pemerintah RI Tunda Konpers soal Respons Kebijakan Tarif Impor 32 Persen Oleh Donald Trump – Halaman all

    Pemerintah RI Tunda Konpers soal Respons Kebijakan Tarif Impor 32 Persen Oleh Donald Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia batal menggelar konferensi pers (konpers) untuk menanggapi kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk-produk Indonesia.

    Konpers yang awalnya akan digelar secara daring itu seharusnya diadakan pada Kamis (3/4/2025) pukul 10.45 WIB.

    Dari undangan yang tersebar di antara awak media, konpers ini akan dihadiri oleh lima narasumber dari Kabinet Merah Putih.

    Yaitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza.

    “Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan melaksanakan Press Conference tentang Respon Terhadap Kebijakan Penerapan Tarif Perdagangan Baru Amerika Serikat Terhadap Negara Mitra,” tulis undangan tersebut.

    Tribunnews telah mengakses link Zoom untuk konpers pada pukul 10.40 WIB, tetapi saat itu tidak langsung memasuki ruang Zoom. Peserta konpers lebih dulu memasuki ruang tunggu.

    Dari pengumuman di ruang tunggu tersebut, ternyata konpers dijadwalkan mulai pada pukul 11.00 WIB.

    Ketika waktu menunjukkan pukul 11.00 WIB, konpers tak kunjung dimulai. Sekitar 17 menit setelah itu, muncul pengumuman di kolom chat bahwa konpers telah dibatalkan.

    “Terkait Kebijakan Tarif AS tersebut di atas sangat teknis dengan beragam komoditas sehingga masih memerlukan pembahasan secara komprehensif di tataran masing-masing K/L,” tulis pengumuman tersebut.

    “Menimbang hal tersebut di atas, kami sampaikan bahwa press conference tersebut ditunda hingga pemberitahuan selanjutnya. Demikian disampaikan, atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kami ucapkan mohon maaf,” lanjut pengumuman tersebut.

    Sebagaimana diketahui, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif impor terbaru terhadap produk-produk yang mereka impor dari Indonesia sebesar 32 persen.

    Keputusan itu diumumkan Trump hari Rabu, 2 April 2025 waktu Amerika Serikat.

    Dalam pengumumannya, Trump menyatakan AS mengenakan tarif dasar 10 persen untuk semua produk impor AS.

    Total ada 60 negara yang terkena aturan tarif individual Trump yang dihitung sebesar setengah dari tarif dan hambatan lain yang “dibebankan negara-negara tersebut kepada AS.”

    “Tidak akan pernah ada transformasi suatu negara seperti transformasi yang terjadi di Amerika Serikat,” kata Trump dalam pernyataan yang ia sampaikan di Rose Garden, Gedung Putih, Rabu (2/4/2025) waktu AS.

    Trump menyebut hari pengumuman tarif imbal balik tersebut sebagai Hari Pembebasan.

    “Menurut saya, ini adalah salah satu hari terpenting dalam sejarah Amerika. Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kita,” katanya dikutip dari Guardian, Kamis (3/4/2025).

    Dalam pengumuman yang dia sebut sebagai ‘Hari Pembebasan’ dan dibagikan di media sosial, Indonesia termasuk negara yang terkena tarif imbal balik Donald Trump dan dikenai tarif impor 32 persen. 

    Mengutip dari CNBC, Kamis (3/4/2025), AS akan mengenakan tarif timbal balik sebesar 32 persen terhadap Indonesia.

    Dibandingkan negara ASEAN lain, tarif imbal balik terhadap Indonesia lebih rendah jika dibandingkan dengan tarif imbal balik yang dikenakan AS terhadap Malaysia sebesar 24 persen dan Filipina sebesar 17 persen.

    Negara ASEAN lainnya yang terkena tarif imbal balik Trump adalah Singapura tapi cuma kena 10 persen.

    Sementara Vietnam dan Thailand masing-masing dikenai tari timbal balik 46 persen dan 36 persen.  Sementara, Kamboja dikenakan tarif impor sebesar 49 persen dan Laos sebesar 48 persen. 

  • Sri Mulyani; APBN Hadir untuk Pariwisata dan Jalan Tol

    Sri Mulyani; APBN Hadir untuk Pariwisata dan Jalan Tol

    Jakarta: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus berperan dalam pembangunan di berbagai sektor, termasuk pariwisata dan infrastruktur jalan tol. 
     
    Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hadir mendukung pembangunan wisata daerah hingga jalan tol.
    Wisata air kali kesek dari dana desa 
    Salah satu bukti nyata pemanfaatan APBN untuk pariwisata adalah Wisata Air Kali Kesek di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Destinasi ini mendapat dukungan Dana Desa sebesar Rp250 juta sebagai modal awal pengelolaan. 
     
    Sejak mulai beroperasi pada Mei 2022, wisata ini dikelola langsung oleh warga Desa Sriwulan dan telah memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

    Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, Wisata Air Kali Kesek tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga pengalaman edukatif bagi pengunjung.
     
    “Wisata Air Kali Kesek dapat menjadi salah satu opsi destinasi wisata. Terdapat banyak kegiatan yang dapat dilakukan di sini, salah satunya adalah kita dapat mempelajari proses pembuatan gula aren,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati dilansir Antara, Rabu, 2 April 2025.
     
    Dukungan APBN untuk wisata daerah seperti ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan memperkuat sektor ekonomi berbasis komunitas.
     

    Jalan tol pakai APBN
    Tak hanya di sektor pariwisata, APBN juga berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur strategis. Salah satu proyek yang didukung adalah Jalan Tol Batang-Semarang, yang memiliki ikon Jembatan Kali Kuto berwarna merah.
     
    Tol sepanjang 75 km ini merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan tiga wilayah utama, yaitu Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, dan Kota Semarang. 
     
    Pembangunannya menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta mendapatkan penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).
     
    “Jalan Tol Batang-Semarang membentang sepanjang 75 km sebagai bagian dari Jalan Tol Trans Jawa. Ia menghubungkan 3 wilayah: Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, dan Kota Semarang. Dengan adanya Jalan Tol Batang-Semarang, konektivitas masyarakat semakin mudah, waktu tempuh juga jauh lebih singkat,” tambah Sri Mulyani.
     
    Selain di Pulau Jawa, APBN juga membantu pembangunan tol di Sumatera. Salah satu yang terbaru adalah Jalan Tol Padang-Sicincin, Sumatera Barat, yang mendapatkan pendanaan dari Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp906,24 miliar.
     
    Jalan tol sepanjang 35,9 km ini kini telah dibuka secara fungsional dan menjadi pilihan utama pemudik yang ingin menuju Sumatera Barat. Tol ini mampu memangkas waktu tempuh hingga 25 menit, memberikan kenyamanan lebih bagi para pengguna jalan.
     
    Yang lebih menarik, tol ini bisa dilewati secara gratis selama periode mudik Lebaran 2025!
     
    “Kabar baiknya, para pemudik bisa melewati jalan tol Padang-Sicincin secara gratis pada periode mudik lebaran kali ini. Yuk, kita manfaatkan!” ucap Sri Mulyani.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Menkeu ungkap APBN hadir untuk wisata daerah dan jalan tol

    Menkeu ungkap APBN hadir untuk wisata daerah dan jalan tol

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersiap mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025). Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan deregulasi untuk meningkatkan daya saing industri padat karya. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

    Menkeu ungkap APBN hadir untuk wisata daerah dan jalan tol
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 02 April 2025 – 13:51 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hadir mendukung pembangunan wisata daerah hingga jalan tol.

    Salah satu contohnya adalah Wisata Air Kali Kesek, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah yang mendapat dukungan Dana Desa dari APBN #UangKita sebesar Rp250 juta sebagai modal awal. Objek wisata itu dikelola oleh warga Desa Sriwulan dan mulai beroperasi sejak Mei 2022.

    “Wisata Air Kali Kesek dapat menjadi salah satu opsi destinasi wisata. Terdapat banyak kegiatan yang dapat dilakukan di sini, salah satunya adalah kita dapat mempelajari proses pembuatan gula aren,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Rabu.

    Menkeu pun menyebut Wisata Air Kali Kesek telah memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat.

    Di sisi lain, APBN juga memberikan dukungan untuk pembangunan Tol Batang-Semarang, dengan ciri khasnya berupa Jembatan Kali Kuto berwarna merah. Dukungan itu dilakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan penjaminan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Namun, Sri Mulyani tak merinci besaran dukungan APBN untuk pembangunan infrastruktur ini.

    “Jalan Tol Batang-Semarang membentang sepanjang 75 km sebagai bagian dari Jalan Tol Trans Jawa. Ia menghubungkan 3 wilayah: Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, dan Kota Semarang. Dengan adanya Jalan Tol Batang-Semarang, konektivitas masyarakat semakin mudah, waktu tempuh juga jauh lebih singkat,” tambah Sri Mulyani.

    Sebelumnya, Menkeu juga menyampaikan dukungan APBN untuk tol Padang-Sicincin, Sumatera Barat, yang mencapai Rp906,24 miliar. Jalan tol ini dibangun dengan APBN #UangKiTa melalui pendanaan dari Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dengan realisasi anggaran sebesar Rp906,24 miliar hingga 20 Maret 2025.

    Jalan tol Padang-Sicincin sudah dibuka secara fungsional. Para pemudik yang menggunakan jalur darat menuju wilayah Sumatera Barat bisa memilih opsi melewati jalan tol ini. Sri Mulyani menambahkan, dengan ruas sepanjang 35,9 km, jalan tol Padang-Sicincin bisa memangkas waktu tempuh perjalanan hingga kurang lebih 25 menit.

    “Kabar baiknya, para pemudik bisa melewati jalan tol Padang-Sicincin secara gratis pada periode mudik lebaran kali ini. Yuk, kita manfaatkan!” tambah Menkeu.

    Sumber : Antara

  • Sri Mulyani Rekomendasikan Wisata Air Ini buat Pemudik Jawa Tengah

    Sri Mulyani Rekomendasikan Wisata Air Ini buat Pemudik Jawa Tengah

    Jakarta

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, merekomendasikan salah satu Wisata Air Kali Kesek yang terletak di Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, pada para pemudik yang melintasi wilayah tersebut.

    Dikutip dari akun resmi Instagram Sri Mulyani @smindrawati, destinasi wisata ini berada di ketinggian 800 mdpl. Destinasi ini tidak hanya menawarkan wisata air, melainkan juga terapi ikan, menaiki kuda, berkeliling dengan jeep, menanam padi, hingga melihat langsung proses produksi gula aren.

    “Wisata Air Kali Kesek dapat menjadi salah satu opsi destinasi wisata. Terdapat banyak kegiatan yang dapat dilakukan di sini, salah satunya adalah kita dapat mempelajari proses pembuatan gula aren,” tulis Sri Mulyani dalam unggahannya, dikutip Rabu (2/4/2025).

    Adapun destinasi wisata ini dikelola langsung oleh masyarakat Desa Sriwulan. Dalam unggahan tersebut, Sri Mulyani menyebut pengelolaan destinasi wisata menggunakan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara sebesar Rp 250 juta sebagai modal awal.

    Sri Mulyani menambahkan, kunjungan masyarakat ke Wisata Air Kali Kesek menjadi bentuk pemberdayaan ekonomi lokal. Sejak resmi dibuka pada tahun 2022 lalu, ia menyebut Wisata Air Kali Kesek ini telah berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat masyarakat setempat.

    “Wisata Air Kali Kesek telah memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal,” tutupnya.

    (kil/kil)