Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Coretax hingga PPh Impor, Ini Jurus Sri Mulyani Hadapi Tekanan Tarif AS

    Coretax hingga PPh Impor, Ini Jurus Sri Mulyani Hadapi Tekanan Tarif AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap langkah-langkah deregulasi dan reformasi perpajakan yang akan ditempuh pemerintah untuk meminimalkan beban tarif Amerika Serikat (AS).

    Dia menuturkan, salah satu langkah yang diambil pemerintah Indonesia adalah peningkatan layanan sistem Coretax. Sri Mulyani mengatakan, saat ini proses pemeriksaan keberatan semakin dipercepat, termasuk validasi dari instansi melalui layanan.

    “Hal tersebut akan membuat dokumentasi menjadi lebih mudah, sehingga proses, termasuk restitusi, menjadi jauh lebih cepat. Karena ini termasuk salah satu yang menjadi potensi komplain yang muncul dari US Trade Representative terhadap Indonesia,” katanya dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Sri Mulyani menuturkan, peningkatan layanan sistem Coretax sangat penting bagi dunia usaha karena hal tersebut berkaitan dengan arus kas dan kegiatan-kegiatan bisnis perusahaan.

    Selanjutnya, pemeriksaan pajak akan diperpendek waktunya dari 12 bulan menjadi 6 bulan. Sementara itu, pemeriksaan wajib pajak yang bersifat kelompok dan transfer pricing, yang selama ini membutuhkan 2 tahun, kini dipangkas menjadi hanya 10 bulan.

    Kemudian, untuk restitusi pajak, wajib pajak orang pribadi di bawah Rp100 juta diberikan pengembalian tanpa pemeriksaan. Selain itu, penelitian dan validasi pengembalian lebih bayar PPN otomatis dilakukan oleh Coretax.

    Dia mengatakan, perbaikan administrasi perpajakan dan kepabeanan tersebut dapat mengurangi beban tarif hingga 2%.

    Dia melanjutkan, pada sisi penyederhanaan perizinan dan tata niaga impor, Indonesia melakukan perbaikan proses perizinan berbasis data sesuai supply-demand. Indonesia juga akan melakukan pergeseran pengawasan dari border ke post-border.

    Selanjutnya, pemerintah juga telah menggunakan ekosistem logistik nasional atau National Logistics Ecosystem (NLE). Sri Mulyani menuturkan, semua transaksi logistik melalui digital technology akan menurunkan waktu dan biaya logistik.

    Dia menuturkan, saat ini sebanyak 53 pelabuhan dan 7 bandara sudah terkoneksi dengan NLE, sehingga seluruh transaksi telah dilakukan secara digital dan jauh lebih cepat.

    Selain itu, pemerintah juga menyesuaikan tarif PPh impor untuk produk-produk tertentu seperti elektronik, seluler, laptop, dan lainnya. Dia mengatakan, penyesuaian itu akan menurunkan PPh impor dari 2,5% ke 0,5%.

    Kemudian, Indonesia juga akan menyesuaikan tarif bea masuk produk impor yang sebelumnya antara 5% hingga 10% menjadi 0% sampai 5%. Sri Mulyani menuturkan, penyesuaian bea ini untuk produk-produk yang berasal dari AS yang masuk dalam kategori most favored nation (MFN).

    “Kemudian bea keluar untuk CPO, kita juga akan melakukan penyesuaian sehingga mengurangi beban tarif hingga 5%. Selain itu, trade remedies ini termasuk kebijakan Menteri Perdagangan yang mencakup anti-dumping, imbalan, dan safeguarding dapat dilakukan dan dipercepat hanya dalam waktu 15 hari,” pungkasnya

  • 4 Jurus Sri Mulyani Ringankan Beban Pengusaha Terdampak Tarif Trump

    4 Jurus Sri Mulyani Ringankan Beban Pengusaha Terdampak Tarif Trump

    Jakarta –

    Pemerintah merespons dampak tarif impor yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap pelaku usaha. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun membeberkan empat langkah yang telah disiapkan untuk meringankan beban pelaku usaha.

    Pertama, lewat perbaikan administrasi perpajakan di Bea Cukai maka ada pengurangan beban hingga 2%. Kebijakan itu akan meringankan beban tarif resiprokal yang sebelumnya ditetapkan AS ke Indonesia sebesar 32%.

    “Kalau perbaikan administrasi perpajakan dan kepabeanan dari mulai pemeriksaan pajak, restitusi pajak, perizinan, ini equivalent mengurangi tarif hingga 2% sendiri,” ujarnya dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/4/2025).

    Kedua, penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor yang tadinya 2,5% menjadi hanya 0,5%. Artinya ada pengurangan beban lagi sebesar 2%.

    Ketiga, penyesuaian tarif bea masuk sebesar 5-10% menjadi hanya 0-5% untuk barang yang berasal dari AS dan masuk kategori most favored nation. Artinya ada pengurangan beban lagi sebesar 5%.

    “Penyesuaian tarif biaya masuk produk impor yang antara 5% hingga 10% menjadi 0% sampai 5% ini berarti mengurangi lagi 5% beban tarif. Ini untuk produk-produk yang berasal dari Amerika Serikat yang masuk dalam most favored nation,” terang Sri Mulyani.

    Keempat, penyesuaian terhadap tarif bea keluar untuk komoditas minyak sawit atau crude palm oil. Menurut Bendahara Negara besaran yang akan disesuaikan adalah 5%.

    “Bea keluar untuk CPO kita juga akan lakukan adjustment, ini juga equivalent mengurangi beban hingga 5,” tutur Bendahara Negara itu.

    (ily/hns)

  • Rupiah dan IHSG Nyungsep, Luhut: Tidak Perlu Panik Berlebihan

    Rupiah dan IHSG Nyungsep, Luhut: Tidak Perlu Panik Berlebihan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta publik tidak berlebihan dalam merespons pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga rontoknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

    Luhut mengemukakan bahwa pelemahan dan penguatan rupiah hingga IHSG adalah hal yang biasa. 

    “Memang betul kami meramalkan rupiah dan pasar saham juga mengalami koreksi. Masih sejalan dengan yang terjadi di negara-negara lain, jadi kita tidak perlu panik dan berlebihan, ini biasa dinamika kehidupan,” ujarnya saat Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). 

    Luhut mengatakan pasar saham di beberapa negara lain pun turut terkoreksi akibat kebijakan tarif impor ke AS. Misalnya, dia menyoroti pasar saham Nasdaq yang turun hampir 2.000 poin. 

    Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) tersebut berpesan agar seluruh pihak melakukan refleksi. Dia menyinggung perlunya mencari kesempatan lain di negara-negara selain AS ketika tarif impor tinggi diberlakukan. 

    Luhut mencontohkan pada pemerintahan Presiden Soeharto, pemerintah RI memberlakukan Instruksi Presiden (Inpres) No.90/1985 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hubungan Dagang Langsung antara Indonesia-China. 

    Sejalan dengan itu, dia menyebut upaya negosiasi akan ditempuh oleh pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

    “Indonesia telah siapkan proposal untuk negosiasi tarif dengan Amerika, proposal ini adalah proposal konkret yang dapat diimplementasikan dan menjawab keinginan dan permasalahan yang disampaikan Amerika terutama dengan USTR [United States Trade Representatives, red],” jelasnya. 

    Adapun delegasi RI untuk bernegosiasi dengan pemerintahan Trump rencananya bertolak ke AS pada 17 April mendatang. Delegasi itu di antaranya meliputi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Sugiono. 

    Di sisi lain, di dalam negeri, Bursa Efek Indonesia (BEI) sempat memberlakukan trading halt pagi ini, Selasa (8/4/2025). Pembekuan perdagangan saham itu dilakukan sementara pada pukul 09.00 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS) menyusul jatuhnya IHSG lebih dari 8%. 

    Sementara itu, mata uang rupiah di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) sempat tembus Rp17.000 per dolar AS akibat implementasi tarif impor dari AS ke sejumlah negara.

  • Sri Mulyani Pastikan Defisit ABPN Tidak Jebol: Jangan Khawatir – Halaman all

    Sri Mulyani Pastikan Defisit ABPN Tidak Jebol: Jangan Khawatir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia tahun ini tidak akan jebol. 

    Bendahara negara mengimbau masyarakat termasuk pelaku pasar untuk tidak khawatir.

    “Jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya,” kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    “Program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang sudah ada. Pembangunan desa, termasuk koperasi desa ada di APBN, lalu Danantara yang di-establish termasuk penggunaan dividennya itu sudah kita perhitungkan,” lanjutnya.

    Sri Mulyani mengatakan target defisit APBN 2025 akan tetap dijaga di kisaran 2,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau sesuai Rp 616,2 triliun.

    Menurutnya defisit itu akan terus terjaga dengan realisasi belanja negara sesuai target Rp 3.621,3 triliun dan pendapatan negara Rp 3.005,1 triliun.

    Selain itu, Sri Mulyani berpendapat bahwa kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menerapkan tarif baru kepada puluhan negara termasuk Indonesia, dinilai tidak memiliki dasar ekonomi.

    “Tarif resiprokal yang disampaikan oleh AS terhadap 60 negara menggambarkan cara perhitungan tarif tersebut, yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami,” ucap Sri Mulyani.

    Sri Mulyani menilai kebijakan tarif ini lebih didasarkan pada kepentingan Trump agar perdagangan AS tidak defisit dengan negara-negara lain, dan karenanya tidak memiliki landasan ekonomi.

    “Itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. It is purely transactional, tidak ada landasan ilmu ekonominya,” tuturnya.

  • Di Depan Sri Mulyani, Prabowo Ingatkan Bea Cukai Jangan Macam-macam!

    Di Depan Sri Mulyani, Prabowo Ingatkan Bea Cukai Jangan Macam-macam!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengingatkan supaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) tidak menghambat arus keluar masuk barang. 

    Prabowo mengakui bahwa pemerintahannya harus berintrospeksi diri. Bea Cukai dinilai sebagai salah satu institusi yang dinilai menghambat kemudahan kegiatan usaha. 

    “Bea Cukai harus beres jangan macam-macam lagi, cari prosedur yang mengada-ngada, memperlama-memperlama begitu. Sudah lama kita jadi orang Indonesia,” ujarnya di hadapan investor dan ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). 

    Prabowo lalu menyebut pemerintahannya fokus dalam menghentikan praktik penyelundupan yang dinilai mengancam industri dan pekerjaan masyarakat. Kepala Negara mengingatkan bahwa institusi negara yang melindungi penyelundupan akan ditindak sekeras-kerasnya. 

    “Kalau ada petugas, pejabat dari institusi negara yang terlibat melindungi penyelundupan harus kita tindak sekeras-kerasnya. Ini saya minta bertanggung jawab, saya sudah berkali-kali bicara sama pejabat-pejabat itu,” ujarnya.

    Adapun Prabowo menyebut akan memberikan perhatian khusus kepada Bea Cukai dalam upaya penanganan masalah penyelundupan. Dia mengakui publik menunggu langkahnya untuk menyelesaiakan permasalahan tersebut. 

    “Saya kasih peringatan berkali-kali, nanti akan saya akan kasih perhatian khusus Bea Cukai dan semua bentuk penyelundupan,” ujarnya. 

    Meski demikian, Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut Bea Cukai bukan satu-satunya institusi yang disoroti. Dia menyebut institusi seperti TNI-Polri juga akan diberikan perhatian khusus agar bisa berintrospeksi diri. 

    Pada acara sarasehan tersebut, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turut hadir seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan masih banyak lagi. 

  • Defisit APBN 2025 Aman, Rakyat Jangan Panik!

    Defisit APBN 2025 Aman, Rakyat Jangan Panik!

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 tidak akan jebol meski situasi ekonomi global sedang tidak menentu akibat perang tarif dagang yang dipicu Amerika Serikat.

    “Jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya,” ujarnya dalam sarasehan ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Sri Mulyani memastikan seluruh program unggulan Presiden Prabowo Subianto, termasuk pembangunan desa dan penguatan koperasi, telah masuk dalam perhitungan fiskal yang dilakukan secara hati-hati.

    Defisit Tetap di Bawah Batas Aman

    Sri Mulyani menegaskan target defisit tetap dijaga, yaitu pada angka 2,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp 616,2 triliun.

    “Dengan belanja negara Rp 3.621,3 triliun dan pendapatan negara Rp 3.005,1 triliun, posisi fiskal kita tetap dalam jalur aman,” tegasnya.

    Sri Mulyani juga menyebut program, seperti Danantara dan pemanfaatan dividen BUMN telah diperhitungkan dalam kerangka anggaran 2025.

    Kritik Tarif Trump: “Tidak Berdasar Ilmu Ekonomi”

    Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani mengkritisi kebijakan tarif impor resiprokal Presiden Donald Trump, yang dikenakan terhadap 60 negara, termasuk Indonesia. Ia menyebut kebijakan tersebut tidak berlandaskan ilmu ekonomi.

    “Semua ekonom yang belajar ekonomi pasti tidak memahami cara perhitungan tarif itu. It’s purely transactional,” ujarnya.

    Menurut Sri Mulyani, langkah Trump hanya ingin menutup defisit perdagangan AS tanpa mempertimbangkan efek global jangka panjang.

    APBN Tetap Jadi Andalan Hadapi Gejolak Global

    Ia menekankan pentingnya APBN sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Beberapa di antaranya, untuk menyerap tekanan dari eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, gejolak pasar modal, dan disrupsi perdagangan global.

    “Kita tetap fokus pada penguatan fundamental ekonomi dan menjaga daya beli rakyat,” kata Sri Mulyani.

  • Sri Mulyani Kritik Kebijakan Tarif Impor Trump: Murni Transaksional, Tak Ada Landasan Ilmu Ekonomi – Halaman all

    Sri Mulyani Kritik Kebijakan Tarif Impor Trump: Murni Transaksional, Tak Ada Landasan Ilmu Ekonomi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berpendapat, kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak berlandaskan ilmu ekonomi.

    Menurutnya, kebijakan itu murni transaksional. Sehingga apa yang dilakukan Donald Trump ini tidak ada dalam disiplin ilmu ekonomi.

    “Itu is purely transactional. Tidak ada landasan ilmu ekonominya. Jadi teman-teman ini ada di ISEI di sini, mohon maaf tidak berguna Pak ilmunya hari-hari ini,” kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025).

    Bendahara negara mengatakan, tarif timbal balik yang disampaikan Amerika terhadap beberapa negara termasuk Indonesia itu tidak menggambarkan cara perhitungan ekonomi.

    Bahkan, dia menegaskan bahwa ekonom yang sudah lama menggeluti ilmu ekonomi pun sulit memahami kebijakan yang dikeluarkan Donald Trump itu.

    “Tarif resiprokal yang disampaikan oleh Amerika terhadap 60 negara menggambarkan cara penghitungan tarif tersebut yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami. Jadi ini juga sudah tidak berlaku lagi untuk ekonomi,” ucap Sri Mulyani.

    “Yang penting pokoknya tarif duluan. Karena tujuannya adalah menutup defisit. Tidak ada ilmu ekonominya di situ, menutup defisit. Itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain,” imbuhnya menegaskan.

    Adapun Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10 persen terhadap hampir semua barang impor yang masuk ke Amerika, Rabu (2/4/2025). 

    Indonesia pun tercantum dalam daftar tarif timbal balik yang diumumkan oleh Trump tersebut.

    Diketahui Indonesia menerapkan tarif sebesar 64 persen terhadap barang-barang dari Amerika Serikat (AS).

    Kemudian, sebagai respons, AS akan mengenakan tarif sebesar 32 persen terhadap barang-barang Indonesia yang dijual di Amerika. 

    Tarif ini akan mulai berlaku pada Rabu (9/4/2025) mendatang. 
    Nantinya dana dari penerapan tarif ini akan digunakan untuk mengurangi pajak dan membayar utang nasional.

     

  • Cerita Menkeu Sri Mulyani Soal Cara APBN Membiayai Program Jumbo Prabowo

    Cerita Menkeu Sri Mulyani Soal Cara APBN Membiayai Program Jumbo Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kepada para investor dan ekonom bahwa APBN akan dikelola dengan baik dan hati-hati meskipun belanja untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto menyerap anggaran besar.

    Hal itu disampaikan Sri Mulyani pada Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025). Dia menyebut Prabowo berpesan agar pengelolaan keuangan negara tetap dijaga di tengah banyaknya program pemerintah yang harus didanai.

    “Itu semuanya [program anggaran jumbo Presiden] dibiayai di dalam amplop APBN yang ada. Jadi jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya. Banyak yang mengatakan apakah APBN-nya jebol? Tidak. Program-program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang ada. Program kesehatan, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis, itu sudah dianggarkan di dalam APBN,” tuturnya di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Sejauh ini, terang Sri Mulyani, seluruh program prioritas Presiden Prabowo telah didanai dengan APBN. Misalnya, untuk ketahanan pangan, pemerintah di antaranya telah memberikan subsidi pupuk sebesar 1,3 juta ton pada tiga bulan pertama 2025.

    Kemudian, ketahanan energi berupa subsidi BBM dan listrik untuk masyarakat. Pemerintah juga disebut telah menggelontorkan APBN untuk menyelenggarakan Program Makan Bergizi Gratis bagi sekitar 6 juta penerima.

    Selain itu, program-program di sektor pendidikan, kesehatan, hingga pengadaan alutsista maupun penguatan industri pertahanan dalam negeri tetap dibiayai oleh APBN.

    Bahkan, Sri Mulyani menyebut APBN akan tetap membiayai beberapa program Prabowo lainnya ke depannya, seperti Koperasi Merah Putih. Rencananya, pembangunan koperasi di setiap desa itu akan menggunakain Dana Desa.

    “Governance-nya [tata kelola, red] yang kita sekarang work out, tapi tidak menambah amplop, sehingga kemudian orang menganggap, oh, akan ada pengeluaran yang akan membuat APBN kita menjadi tidak sustainable,” ucapnya.

  • Sri Mulyani Pastikan Defisit ABPN Tidak Jebol: Jangan Khawatir – Halaman all

    Sri Mulyani Pastikan Semua Program Presiden Prabowo Tidak Bikin APBN Jebol – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini dalam kondisi prudent dan sustainable.

    Seluruh program yang menjadi konsen Presiden Prabowo Subianto dengan menggunakan APBN tetap masih bisa dilaksanakan.

    “Banyak yang mengatakan apakah APBN-nya jebol? Tidak. Program-program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang ada,” tutur Sri Mulyani dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Selanjutnya, program kesehatan termasuk pemeriksaan kesehatan gratis itu sudah dianggarkan di dalam APBN. Selain itu, program pendidikan, subsidi sudah terpetakan dalam anggaran APBN.

    Sri Mulyani menyebut, Presiden memang punya banyak program tapi semuanya didesain dalam APBN yang tetap prudent dan sustainable.

    “Jadi ini yang menjadi anchor bagi kita untuk menyampaikan bahwa jangan kita semua menambah keresahan yang tidak perlu untuk hal-hal yang sebetulnya fundamentally masih baik. Saya juga minta untuk para pengamat, para ISE dan yang lain-lain untuk juga membantu,” ucapnya.

    Sri Mulyani menambahkan, postur dari APBN Indonesia sampai dengan akhir Maret sudah dalam situasi yang cukup baik.

    “Kemarin menunda melakukan press conference karena memang datanya masih sangat liquid, masih dinamis karena adanya Cortex, di sisi lain adanya penerapan ter dan juga adanya beberapa perusahaan wajib pajak besar yang melakukan restitusi itu one off, sehingga tidak ingin menciptakan kepanikan market kami melakukan presentasi,” jelasnya.

    Pada bulan Maret penerimaan pajak bruto Indonesia sudah kembali ke tren positif. Yang tadinya pertumbuhannya minus 13 persen pada bulan Januari dan Februari minus 4 persen, Maret sudah tumbuh positif 9,1 persen.

    “Saya ingin memberikan keyakinan bahwa penerimaan pajak masih on track. Dalam sebulan terakhir ini dibuat headline untuk membuat seolah-olah APBN tidak sustainable, APBN tidak prudent dan ini akan menjadi berantakan,” ucap Menkeu.

  • Prabowo Curhati Sri Mulyani Banyak Menteri 6 Bulan Kerja Belum Dapat Mobil Dinas – Page 3

    Prabowo Curhati Sri Mulyani Banyak Menteri 6 Bulan Kerja Belum Dapat Mobil Dinas – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto menjawab tudingan hanya memakai orang-orang lama dalam pemerintahannya. Dia lantas menyatakan, tolak ukur seseorang masuk kabinet lantaran dinilai mampu mengemban tugas.

    “Jadi saya berpegang kepada filosofi the right man on the right place, the right man and the right women on the right place. Jangan the right man aja, jadi kalau ada yang baik, ada yang handal, seperti pilot pesawat kita nggak perlu tanya pilotnya itu agamanya apa, asalnya darimana, orang tuanya siapa, dia bisa bawa penerbangan dengan baik,” tutur Prabowo dalam acara sarasehan ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    “Keselamatan ratusan orang di tangan dia, ya untuk apa diganti? Jadi kalau saya dituduh makai orang-orang lama, nggak ada. Saya hanya pakai orang-orang yang mampu. Mampu untuk bekerja untuk rakyat. Bekerja untuk bangsa dan negara. Kalau dia mampu dan mau, kita harus manfaatkan,” sambungnya.

    Prabowo menyatakan, berada dalam posisi bekerja di pemerintah untuk rakyat adalah sebuah pengorbanan. Dalam rangka mewujudkan jajaran kabinet yang tepat sasaran sesuai penugasan, dia pun menerapkan evidence based performance.

    “Jadi saya enggan bicara tanpa bukti nyata. Itu sifat saya. Jadi saya harus selalu dinilai oleh hasil yang saya lakukan, prestasi yang saya lakukan, demikian yang saya minta dari rekan-rekan saya yang dekat saya hanya lihat mereka dari pengabdian mereka, dari prestasi mereka, dari energi mereka, dari niat mereka,” ungkapnya.