Tag: Sri Mulyani Indrawati

IHSG Tahan Guncangan Global, Analis: Bukti Ketahanan Ekonomi Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah tekanan global, bahkan mengungguli sejumlah pasar saham utama dunia. Analis Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai ini sebagai bentuk respons positif pelaku pasar terhadap resiliensi perekonomian nasional.

“Pasar melihat daya tahan ekonomi Indonesia dan itu tercermin dalam kinerja IHSG yang lebih stabil dibandingkan negara-negara lain,” ujar Nafan dikutip dari Antara, Rabu (9/4/2025).

Meski pasar global goyah akibat kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan retaliasi dari China, IHSG hanya melemah 7,9% hingga 8 April 2025, ditutup pada level 5.996,14. Penurunan ini lebih kecil dibandingkan indeks saham negara lain seperti Italia (14,2%), Argentina (14%), Vietnam (13,8%), dan bahkan Amerika Serikat sendiri (10,7%).

Nafan menambahkan, rendahnya paparan ekspor Indonesia ke AS hanya sekitar 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB)juga menjadi faktor pendukung ketahanan pasar. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan Thailand (11%) dan Malaysia (10%), sehingga efek tarif AS terhadap perekonomian Indonesia relatif terbatas.

Menurut Nafan, hal ini justru bisa menjadi peluang untuk menarik lebih banyak investasi asing langsung (FDI) ke dalam negeri. Terlebih, berbagai insentif yang disiapkan pemerintah semakin dinanti oleh investor global.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat IHSG melemah 7,8% per 8 April 2025 terhadap 2 April, yaitu hari pengumuman tarif Presiden Trump di “Liberation Day”. IHSG sendiri pada full day 8 April ditutup turun 7,9% ke 5.996,14.

09/04/2025 12:37
Neraca Perdagangan RI Kuat, tetapi Tarif Impor Trump Berisiko

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan neraca perdagangan Indonesia masih kuat, tatapi kenaikan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump harus diwaspadai dan diantisipasi.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam sarasehan bersama Presiden Prabowo Subianto bertema “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Tengah Perang Tarif Dagang” di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Dalam pemaparannya, Sri Mulyani menyampaikan AS menjadi negara tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia setelah China, sehingga tarif impor Trump sebesar 32% menjadi sumber risiko bagi RI.

Neraca ekspor Indonesia terhadap AS masih surplus 13,2% atau sebesar US$ 26,3 miliar pada 2024 dari sebelum tahun sebelumnya US$ 23,3 miliar.

Jumlah tersebut termasuk paling besar dari 10 negara tujuan ekspor terbesar Indonesia. Total nilai ekspor Indonesia ke-10 negara itu mencapai US$ 254,7 miliar pada 2024, meningkat 2,3% dari tahun sebelumnya.

Menurutnya, pemerintah sudah menyiapkan langkah mitigasi dengan cara negosiasi untuk penurunan tarif impor AS terutama melalui deregulasi, dan mengoptimalkan potensi trade diversion.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah sudah menyiapkan proposal negosiasi untuk disampaikan kepada Presiden AS Donald Trump terkait penerapan tarif impor tinggi terhadap Indonesia.

Infografik tarif impor baru Amerika Serikat. – (Antara/-)

Dalam proposal negosiasi itu, Indonesia menawarkan mengajukan beberapa tawaran, termasuk relaksasi pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap barang-barang asal AS yang diekspor ke Indonesia.

Pemerintah juga menawarkan untuk meningkatkan pembelian produk-produk asal AS sebagai bagian dari upaya mengurangi defisit neraca perdagangan antara Indonesia dan AS.

Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menko Airlangga, Menkeu Sri Mulyani, dan Menteri Luar Negeri Sugiono ke AS untuk bernegosiasi langsung dengan Donald Trump terkait kenaikan tarif impor Amerika yang diberlakukan untuk Indonesia.

09/04/2025 11:55
Defisit APBN per Maret 2024 Tembus Rp 104 Triliun, Sri Mulyani Bisa Apa? – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di era Presiden Prabowo mengalami defisit Rp 104,2 triliun per 31 Maret 2025.

Angka ini mencerminkan sekitar 16,9 persen dari total defisit yang ditargetkan sepanjang tahun, yakni Rp 616,2 triliun.

Meskipun demikian, Sri Mulyani menegaskan bahwa angka tersebut masih berada dalam batas wajar dan aman, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat diangka 2,53 persen.

Sebagai informasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, defisit APBN dibatasi maksimal 3 persen dari PDB.

“2,53 persen itu artinya defisit Rp 616 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional, di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Selatan, ditulis Rabu (9/4/2025).

Pendapatan Negara Belum Optimal

Defisit APBN berasal dari sisi pendapatan negara, dimana realisasi hingga akhir Maret 2025 baru mencapai Rp 516,1 triliun, atau setara 17,2 persen dari target tahunan sebesar Rp 3.005,1 triliun.

Kontribusi terbesar berasal dari sektor perpajakan, yakni sebesar Rp 400,1 triliun. Angka tersebut baru memenuhi 16,1 persen dari target penerimaan perpajakan yang ditetapkan sebesar Rp 2.490,9 triliun.

Penerimaan perpajakan itu sendiri terdiri dari dua komponen utama. Pertama adalah penerimaan dari sektor pajak yang mencapai Rp 322,6 triliun, atau 14,7 persen dari target tahunan Rp 2.189,3 triliun.

Kedua adalah penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai sebesar Rp 77,5 triliun, yang justru menunjukkan kinerja cukup baik dengan capaian 25,7 persen dari target Rp 301,6 triliun.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memberikan kontribusi sebesar Rp 115,9 triliun, atau 22,6 persen dari target tahunan sebesar Rp 513,6 triliun. Realisasi yang cukup tinggi ini menjadi salah satu penopang utama pendapatan negara di kuartal pertama tahun ini.

09/04/2025 11:45
Langkah-langkah Prabowo Memberantas Korupsi, Sudah Tepat? Nasional 9 April 2025

Langkah-langkah Prabowo Memberantas Korupsi, Sudah Tepat?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo
Subianto berulang kali menegaskan komitmennya dalam pemberantasan
korupsi
di Tanah Air.
Baru-baru ini, Prabowo mengaku geram dengan kasus korupsi yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan.
Dia pin mendukung beberapa langkah untuk membuat koruptor jera. Salah satunya adalah penyitaan aset koruptor.
Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan dengan enam pemimpin redaksi di kediaman pribadinya, di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025).
“Ada soal memiskinkan (koruptor), saya berpendapat begini. Makanya, saya mau negosiasi, kembalikan uang yang kau curi. Tetapi, memang susah, ya kan? Karena, secara sifat, manusia enggak mau mengaku,” ujar Prabowo, dilansir dari
Kompas.id
, Senin (7/4/2025).
“Jadi, pertama harus dikasih kesempatan. Apa kerugian negara yang dia timbulkan harus dikembalikan. Maka, aset-aset, pantas kalau negara itu menyita,” katanya lagi.
Kendati demikian, menurut Prabowo, keadilan untuk anak dan istri koruptor tetap harus diperhatikan.
Sebab, Prabowo mengatakan, dalam aset yang dimiliki seorang koruptor, bisa saja terdapat harta yang dimilikinya sebelum melakukan tindak pidana korupsi.
“Nanti para ahli hukum suruh bahas. Apakah adil anaknya menderita juga? Kan, dosa seorang tua tidak boleh diturunkan ke anaknya. Tetapi, ini saya minta masukan dari ahli-ahli hukum,” ujar Prabowo.
Di sisi lain, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, rancangan undang-undang (RUU) Perampasan Aset resmi dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) untuk periode 2025-2029.
“Pemerintah itu komit mengusulkan, itu ada di daftar 40 RUU yang kami ajukan dalam prolegnas 2025-2029, dan RUU Perampasan Aset itu ada di urutan kelima,” ujar Supratman dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Senin (18/11/2024).
Langkah berikutnya, Prabowo akan menaikkan gaji semua hakim secara signifikan agar mereka tidak dapat disuap.
Dalam waktu dekat, dia mengatakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi akan mendiskusikan hal tersebut.
“Hakim harus dibikin begitu terhormat dan begitu yakin sehingga dia tidak bisa disuap. Saya juga beri petunjuk agar hakim punya rumah dinas yang layak. Ini sedang dikerjakan Menteri Perumahan. Kalau tidak salah, hakim kita di seluruh Indonesia tidak sampai 10.000 orang,” ujar Prabowo.
Dalam kesempatan lain, Prabowo sempat meminta para hakim menghukum koruptor seberat-beratnya jika sudah jelas dan nyata merugikan negara.
“Saya mohon ya kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah, terutama juga hakim-hakim, vonisnya jangan terlalu ringan,” kata Prabowo di Gedung Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat pada 30 Desember 2024.
Pada momen tersebut, Prabowo bertanya langkah yang diambil Kejaksaan Agung atas ringannya vonis hakim terhadap salah satu koruptor.
Kepala Negara tidak menyebutkan secara spesifik koruptor yang dimaksud, tetapi publik baru-baru ini dihebohkan dengan vonis ringan terhadap Harvey Moeis.
Kejaksaan Agung pun akan melakukan banding atas vonis hakim.
“Tolong menteri pemasyarakatan ya, Jaksa Agung. Naik banding enggak? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira, ya,” ujar Prabowo.
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman menilai bahwa
Presiden Prabowo
belum memahami secara menyeluruh akar persoalan korupsi di Indonesia.
Menurut Zaenur, pernyataan Prabowo dalam wawancara dengan enam pemimpin redaksi itu menunjukkan bahwa belum memiliki peta jalan yang jelas untuk
pemberantasan korupsi
dalam lima tahun masa jabatannya.
“Dari jawaban-jawabannya, saya melihat Presiden Prabowo tidak benar-benar paham akar masalah korupsi dan tidak punya rencana yang jelas bagaimana selama lima tahun pemerintahannya akan melakukan pemberantasan korupsi,” kata Zaenur, Senin (8/4/2025).
Zaenur menilai, langkah-langkah yang disampaikan Presiden Prabowo belum menjawab tantangan utama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.
Salah satu yang disorot adalah rencana Prabowo untuk menaikkan gaji dan memberikan rumah dinas bagi para hakim agar mereka tidak mudah disuap.
Selain itu, Prabowo juga tampak ragu dalam mendukung upaya pemiskinan koruptor melalui pengesahan UU Perampasan Aset.
Zaenur juga menyoroti soal dorongan Prabowo kepada jaksa agar mengajukan banding terhadap vonis ringan dalam perkara korupsi.
Menurut dia, penyataan Kepala Negara dalam wawancara tersebut tidak memperlihatkan adanya arah yang jelas dalam pemberantasan korupsi selama lima tahun ke depan.
“Ini tentu cukup meresahkan. Karena apa yang disampaikan beliau sebagai langkah-langkah pemberantasan korupsi itu bukan merupakan jawaban atas permasalahan-permasalahan utama korupsi di Indonesia,” ujar Zaenur.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/04/2025 11:37
Menlu Sugiono Ungkap Peluang RI Dapat Pengurangan Tarif Trump jika Jadi Anggota OECD

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Sugiono menanggapi pertanyaan publik terkait kemungkinan keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) sebagai jalan untuk mendapatkan keringanan tarif dari Amerika Serikat di bawah kebijakan Presiden AS Donald Trump.

Saat ditemui Bisnis secara terpisah di agenda Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Sugiono menepis anggapan bahwa status keanggotaan OECD akan serta-merta mempengaruhi perlakuan tarif dari AS.

“Saya tidak melihat ya, keanggotaan OECD itu berkaitan langsung dengan pengurangan tarif, karena teman-temannya Amerika sendiri, sekutu-sekutunya, juga kena tarif,” ujar Sugiono Kepada Bisnis, Selasa (8/4/2025).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa Presiden Prabowo sendiri yang akan menyampaikan sikap resmi pemerintah terkait kebijakan tarif impor yang diberlakukan Presiden Trump salah satunya ke Indonesia sebesar 32%.

“Yang akan menyampaikan bapak Presiden langsung. Bicara mengenai respons terhadap perekonomian termasuk tarif,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/4/2025).

Sekadar informasi, pemerintah Indonesia memiliki tenggat hingga 9 April untuk menyampaikan respons resmi atas pemberlakuan tarif impor oleh pemerintah AS tersebut.

AS sendiri akan mulai menerapkan tarif impor minimum sebesar 10% untuk seluruh negara, serta tarif lebih tinggi terhadap negara-negara yang dianggap menghambat akses perdagangan AS.

Nantinya, tiga menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan terbang ke Amerika Serikat untuk menegosiasikan kebijakan tarif timbal balik yang diterapkan Presiden AS Donald Trump.

Tiga menteri tersebut yaitu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan dengan AS dalam lima tahun terakhir dengan fluktuasi yang terus meningkat apabila melihat dari nilai surplus perdagangan setiap tahunnya.

Pada 2019 surplus neraca perdagangan dengan AS mencapai US$8,5 miliar yang bertumbuh pada 2020 menjadi US$10,04 miliar. Kemudian, pada 2021 mencapai US$14,52 miliar dan meningkat pada 2022 mencapai US$16,56 miliar. Lalu, pada 2023 mencapai US$11,97 miliar dan pada 2024 tembus di angka US$16,84 miliar.

09/04/2025 09:01
Saya Ini Paling Nasionalis, Jantung Saya Kalau Dibuka Merah Puti

GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto berkelakar jika dirinya merupakan orang paling nasionalis di Indonesia. Prabowo mengatakan, dirinya merupakan orang depan membela kepentingan bangsa dan rakyat.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam acara sarasehan ekonomi dengan para pengusaha di Jakarta, Selasa (8/4).

“Saudara kalau kenal lama, saya ini paling nasionalis, jantung saya dibuka, isinya merah putih, mungkin,” kata Prabowo disambut tawa hadirin.

Prabowo mengajak kepada para pengusaha dan pihak terkait untuk mengelola negara sebagaimana mengelola keluarga. Jangan sampai ada pihak yang tertinggal.

“Saya yakinkan kepada seluruh unsur saya sangat yakin dan percaya pada Pancasila, UUD 1945, negara kita dikelola sebagai satu keluarga,” kata Prabowo.

“Kalau ada buruh telantar harus kita bela, pemerintah sudah memikirkan, pemerintah sebelum saya sudah memikirkan, kita ada BPJS yang bisa memberi bantuan 3 bulan, sekarang 6 bulan,” tutur dia.

Eks Menhan ini mengatakan, dirinya tidak ingin dicap sebagai pemimpin yang tidak mampu membantu orang susah.

“Saya enggak mau jadi pemimpin yang enggak mampu dan membantu melindungi orang paling lemah. Kalau orang kuat kayak Pak Luhut enggak perlu dibantu, beliau dikirim ke mana saja tahan banting,” kata Prabowo disambut tawa Luhut dan hadirin.

Menteri Kabinet Merah Putih hadir dalam acara ini. Mereka adalah Menkeu Sri Mulyani, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Seskab Teddy Indra Wijaya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menperin Agus Gumiwang, Menlu Sugiono, Menaker Yassierli hingga Menhan Sjafrie Sjamsoeddin.

Selain itu ada Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, para wakil menteri, sejumlah Dirut BUMN hingga para pengusaha. (*)

09/04/2025 06:57
Sri Mulyani Sebut APBN Defisit Rp 104,2 Triliun per Akhir Maret 2025

GELORA.CO – Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 memiliki defisit Rp 104,2 triliun per 31 Maret 2025.

Dalam paparannya pada Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4), angkat defisit ini setara 0,43 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Meski begitu, Sri Mulyani mengungkap defisit ini masih berada di bawah batas defisit yang ditetapkan Undang-Undang No 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025 dan sudah disetujui DPR di angka 2,53 persen.

“2,53 persen itu artinya defisit Rp 616 triliun,” ujar Sri mulyani.

Untuk pendapatan, per Maret 2025 pendapatan negara ada di Rp 516,6 triliun dengan total belanja negara Rp 620,3 triliun. Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan dari perpajakan sebesar Rp 400,1 triliun dan PNBP senilai Rp 115,9 triliun.

Sementara untuk belanja negara, angka Rp 620,3 triliun di bulan Maret terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 413,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 207,1 triliun.

Untuk mempersiapkan kebijakan baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Sri Mulyani juga mengungkap penerbitan Surat Berharga Negara sebesar Rp 282 triliun merupakan suatu persiapan.

“Memang terjadi kenaikan karena kita melakukan front loading, mengantisipasi bahwa Trump akan membuat banyak disruption.

Jadi kalau kita melakukan front loading bukan karena kita tidak punya duit, karena kita memang strategi dari issuance kita untuk mengantisipasi ketidakpastian yang pasti akan membuat kenaikan,” ujarnya. (*)

09/04/2025 06:41
Jurus Jitu Sri Mulyani Ringankan Tarif Impor Trump Jadi 14 Persen

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan serangkaian strategi untuk membantu pelaku usaha Indonesia yang terdampak tarif impor Trump sebesar 32%.

Langkah ini diambil sebagai respons atas kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia.

Dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah menargetkan pengurangan beban hingga 14% melalui reformasi administratif dan penyesuaian tarif.

4 Jurus Jitu Sri Mulyani

1. Reformasi Administrasi Bea Cukai (Efisiensi 2%)
Langkah pertama adalah memperbaiki tata kelola administrasi perpajakan pada sektor bea dan cukai. Penyederhanaan prosedur ini diperkirakan bisa mengurangi beban pengusaha hingga 2% dari total tarif.

“Reform dari sisi administratif penyederhanaan akan mengurangi beban. Jadi kalau tadi dunia usaha akan kena 32%, ini bisa kita turunkan 2%,” ujar Sri Mulyani.

2. Penurunan PPh Impor dari 2,5% menjadi 0,5% (Efisiensi 2%)
Pemerintah juga akan menyesuaikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor. Tarif ini akan diturunkan signifikan dari 2,5% menjadi 0,5%. Penurunan ini diprediksi menurunkan beban pengusaha sebesar 2% tambahan.

3. Penyesuaian Tarif Bea Masuk (Efisiensi 5%)
Penyesuaian juga dilakukan terhadap tarif bea masuk. Barang-barang asal AS yang termasuk dalam kategori most favored nation akan dikenai bea masuk antara 0 hingga 5%, dari sebelumnya 5-10%. Strategi ini diyakini mampu memangkas beban tarif sebesar 5%.

4. Penyesuaian Bea Keluar untuk CPO (Efisiensi 5%)
Langkah terakhir menyasar komoditas ekspor utama Indonesia, yakni crude palm oil (CPO). Pemerintah akan melakukan penyesuaian tarif bea keluar CPO yang juga bisa mengurangi beban pengusaha hingga 5%.

“Bea keluar untuk CPO kita juga akan kita sesuaikan. Ini setara dengan pengurangan beban 5%,” tambah Sri Mulyani.

Total Pengurangan Beban: 14%

Jika dijumlahkan, seluruh kebijakan ini memberikan potensi efisiensi hingga 14% terhadap beban tarif yang dikenakan Amerika Serikat. Jurus jitu Sri Mulyani ini menjadi angin segar bagi dunia usaha di tengah tantangan perdagangan internasional yang semakin kompleks.

08/04/2025 23:13
Video: Tenangkan Rakyat, Sri Mulyani Pastikan APBN Tak Akan Jebol

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini tidak akan jebol atau merangkak naik di atas 3%.

Selengkapnya saksikan di Program Autobizz CNBC Indonesia, Selasa (08/04/2025).

08/04/2025 21:45
Sri Mulyani Sebut Pembiayaan APBN Naik, Frontloading Buat Antisipasi Kebijakan Trump 18 menit yang lalu

Sri Mulyani Sebut Pembiayaan APBN Naik, Frontloading Buat Antisipasi Kebijakan Trump

18 menit yang lalu

08/04/2025 21:24

Tag: Sri Mulyani Indrawati

Total Pengurangan Beban: 14%