Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Ini bukti ekonomi Indonesia kuat dan tahan guncangan akibat aksi Trump

    Ini bukti ekonomi Indonesia kuat dan tahan guncangan akibat aksi Trump

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (8/4/2025) (ANTARA/Bayu Saputra)

    Ini bukti ekonomi Indonesia kuat dan tahan guncangan akibat aksi Trump
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 09 April 2025 – 14:21 WIB

    Elshinta.com – Kebijakan tarif Amerika Serikat kembali menjadi pusat guncangan pasar global. Kali ini, kebijakan tersebut datang dari pemerintahan Trump yang baru kembali berkuasa. 

    Dalam langkah agresifnya, AS menaikkan tarif impor terhadap produk-produk utama dari Tiongkok, memicu aksi balasan dari Beijing. 

    Efek domino langsung terasa di pasar keuangan global: investor global buru-buru melepas aset berisiko dan memindahkan portofolionya ke safe haven assets seperti dolar AS, emas, dan obligasi negara maju.

    Namun di tengah kepanikan ini, Indonesia justru menunjukkan ketahanan yang relatif baik dibandingkan banyak negara lain.

    Rupiah Stabil, Meski Tertekan

    Dari sisi nilai tukar, data Bloomberg yang diolah Kemenkeu menunjukkan rupiah hanya melemah 0,8% terhadap dolar AS dalam periode 2 hingga 8 April 2025. Ini tergolong stabil jika dibandingkan dengan negara lain seperti Brasil (-4,5%), Meksiko (-2,2%), atau bahkan Euro dan Yen yang masing-masing turun lebih dari 1%.

    Ini menunjukkan bahwa pasar valuta asing tidak terlalu panik terhadap kondisi di Indonesia, bahkan ketika pengumuman kebijakan tarif itu bertepatan dengan masa libur Lebaran di dalam negeri.

    “Nilai tukar rupiah relatif stabil meski ada pelemahan, tetapi dibandingkan negara lain seperti Jepang, kita masih lebih baik,” klaim Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

    IHSG Terkoreksi, Tapi Masih Dalam Kendali

    Meski begitu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi cukup tajam, yaitu -7,8% selama periode yang sama. Namun jika dilihat secara global, koreksi ini masih lebih baik dibandingkan Argentina (-14,0%), Vietnam (-13,8%), atau bahkan indeks Italia dan Jerman yang masing-masing turun lebih dari -10%.

    “Investor portfolio merespons negatif kebijakan RRT. Kita semuanya hari ini adalah hari pertama pembukaan bursa dan kita sudah melihat Indonesia tadi sesi yang kedua di bawah 8%,” sebut Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Artinya, pasar saham Indonesia masih mampu menahan tekanan eksternal lebih baik dari banyak negara lain, bahkan negara-negara maju.

    Obligasi Masih Diincar Investor

    Yang paling mencolok adalah kinerja pasar obligasi pemerintah Indonesia, yang justru mencatat inflow. Imbal hasil obligasi naik 9 basis poin, mengindikasikan adanya permintaan yang tetap kuat dari investor, terutama saat negara lain seperti Jepang (-24 bps), Arab Saudi (-20 bps), dan bahkan AS (-2 bps) mengalami penurunan yield akibat lonjakan permintaan yang menandakan flight to safety.

    Ini menandakan bahwa Indonesia masih dianggap memiliki daya tarik di mata investor, bahkan di tengah gejolak kebijakan proteksionis AS.

    Kenapa Kebijakan Tarif AS Picu Kepanikan?

    Kebijakan tarif yang diumumkan Trump bertujuan melindungi industri domestik AS, khususnya manufaktur dan teknologi. Namun, langkah ini langsung dibalas oleh Tiongkok dengan menaikkan tarif impor barang-barang dari AS, memperuncing tensi dagang dua ekonomi terbesar dunia.

    Efek langsungnya adalah peningkatan ketidakpastian global, perlambatan perdagangan, dan potensi inflasi karena naiknya harga barang impor. Bagi pasar keuangan, ini adalah sinyal bahaya, terutama bagi negara berkembang yang selama ini bergantung pada ekspor dan aliran modal asing.

    Apa Artinya untuk Indonesia?

    Meskipun IHSG terkoreksi dan rupiah melemah, pasar obligasi yang tetap diminati menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia dinilai cukup kuat oleh investor global. Cadangan devisa yang tinggi, inflasi yang terkendali, serta prospek pertumbuhan yang stabil menjadi bantalan penting di tengah ketidakpastian global.

    “Saya akui memang jauh lebih baik, sebab market merespon positif resiliensi perekonomian Indonesia,” kata Analis Mirae Asset Nafan Aji Gusta Utama.

    Namun, ke depan, pemerintah dan pelaku pasar tetap perlu waspada terhadap risiko lanjutan dari tensi dagang global ini. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan stabilitas pasar keuangan menjadi kunci menjaga kepercayaan investor di tengah guncangan eksternal.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Tarif PPh Impor Produk AS Diwacanakan Turun, Pengusaha Justru Terancam Kenaikan Biaya

    Tarif PPh Impor Produk AS Diwacanakan Turun, Pengusaha Justru Terancam Kenaikan Biaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana menurunkan tarif PPh impor atas produk asal AS. Kendati demikian, Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis Fajry Akbar mewanti-wanti bahwa kebijakan tersebut berpotensi menaikkan harga.

    Fajry menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Impor (PPh impor) berperan sebagai kredit pajak. Artinya, PPh impor dibayarkan di muka dan kemudian dikreditkan terhadap kewajiban pajak akhir.

    Alurnya, jika tarif PPh impor turun, maka beban pengeluaran di muka berkurang sehingga ruang arus modal lebih longgar.

    “Kenyataan tidak semudah itu, perlu proses untuk mendapatkan restitusi. Hal ini menyebabkan masalah likuiditas [bagi importir],” ujar Fajry kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025).

    Alasannya, pengkreditan PPh impor masih harus mengalir melalui mekanisme administrasi meski tarifnya turun. Jika proses pengkreditan atau restitusi (pengembalian kelebihan bayar) mengalami keterlambatan, maka importir harus menunggu lebih lama untuk ‘mendapatkan kembali’ dana tersebut.

    Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan kas operasional korporasi dengan waktu realisasi kredit pajak yang pada akhirnya berpotensi mengganggu likuiditas.

    “Ini [likuiditas terganggu] kemudian mendorong mereka [importir] menaikkan harga,” ungkap Fajry.

    Rencana Pemerintah

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan siap memberikan diskon tarif PPh impor untuk produk-produk asal AS.

    Langkah tersebut merupakan salah satu respons pemerintah atas keputusan Presiden AS Donald Trump yang menetapkan tarif sebesar 32% untuk produk-produk asal Indonesia. Dengan demikian, pemerintah tidak ingin mengambil langkah pembalasan dagang (retaliasi), melainkan negosiasi.

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah siap melakukan penyesuaian tarif PPh impor untuk produk tertentu seperti elektronik, seluler, dan laptop—dari yang awalnya dikenai PPh impor sebesar 2,5% menjadi 0,5%.

    “Ini berarti mengurangi lagi 2% beban tarif. Jadi anything [apa pun] yang bisa mengurangi beban tarif karena sudah adanya beban tarif selama belum turun dari Amerika, kita akan coba lakukan,” ujar Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025).

  • Dubes AS Siap Fasilitasi Airlangga Cs Nego Tarif Trump

    Dubes AS Siap Fasilitasi Airlangga Cs Nego Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah ingin menegosiasikan tarif 32% yang dikenakan Presiden AS Donald Trump atas produk asal Indonesia. Duta Besar AS untuk Indonesia Kamala S. Lakhdhir siap memfasilitasi negosiasi tersebut.

    Komitmen Kamala itu disampaikan ketika menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa (8/4/2025).

    ”Kami telah berkomunikasi dengan Secretary of Commercedan USTR terkait rencana pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi dan kami siap mengatur rencana pertemuan dengan pihak strategis lainnya jika dibutuhkan,” ungkap Kamala, dikutip dari rilis media Kemenko Perekonomian, Rabu (9/4/2025).

    Sementara itu, Airlangga menyatakan Indonesia tidak akan melakukan tindakan retaliasi melainkan ambil jalur negosiasi. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan negara-negara Asean lainnya.

    Dia menggarisbawahi pemerintah Indonesia akan terus menempuh berbagai upaya negosiasi untuk memfasilitasi kepentingan kedua negara dalam menyeimbangkan neraca perdagangan.

    “Negosiasi kita upayakan dengan revitalisasi Indonesia-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang sudah berlaku sejak 1996,” ujar Airlangga.

    Selain itu, sambungnya, pemerintah Indonesia berkomitmen melakukan deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi TKDN sektor ICT dari AS seperti GE, Apple, Oracle, dan Microsoft. Selanjutnya, evaluasi terhadap kebijakan Lartas dan mempercepat proses sertifikasi halal.

    Airlangga menyampaikan Indonesia akan menyeimbangkan neraca perdagangan barang dengan AS. Terakhir, pemerintah Indonesia akan menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendorong impor produk AS dan menjaga daya saing produk ekspor Indonesia ke AS.

    ”Kami percaya bahwa dengan mengedepankan dialog dan sinergi yang baik, kedua negara dapat saling bekerja sama untuk hubungan dagang yang seimbang dan saling menguntungkan,” tutup Airlangga.

    Airlangga Hartarto dan Sri Mulyani

    Delegasi Indonesia Bakal Kunjungi AS

    Diberitakan sebelumnya, tiga menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan terbang ke Amerika Serikat untuk menegosiasikan kebijakan tarif timbal balik yang diterapkan Presiden AS Donald Trump.

    Tiga menteri tersebut yaitu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

    “Timnya ini kan total football ya. Jadi, semuanya, tapi lead-nya [pemimpinnya] kan Pak Menko dan juga terutama Menlu. Jadi Menlu, Menko, dan juga Menteri Keuangan,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).

    Febrio mengungkapkan para menteri tersebut akan terbang ke AS pada pekan depan. Hanya saja, dia belum bisa memastikan tanggalnya.

    Menurutnya, delegasi Indonesia itu akan bertemu semua pihak yang perlu ditemui untuk menegosiasikan kebijakan tarif Trump terutama dengan United States Trade Representative (USTR).

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza menambahkan delegasi Indonesia yang dipimpin Menko Airlangga itu akan terbang ke AS paling lambat pada 17 April 2025. Artinya, kemungkinan besar negosiasi resmi dimulai usai tarif timbal balik Trump akan berlaku yaitu pada 9 April 2025.

    “Akan diberlakukan dulu baru dinegosiasikan,” kata Faisol di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).

  • Disorot Prabowo, Kuota Impor Ternyata Jadi ‘Bancakan’ Pejabat Nakal

    Disorot Prabowo, Kuota Impor Ternyata Jadi ‘Bancakan’ Pejabat Nakal

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan kementerian atau lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Adapun, perintah tersebut disampaikan Prabowo ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan.

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo.

    Prabowo juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor.

    “Siapa mau impor daging, silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” pungkasnya.

    Adapun, dalam perjalanannya, peraturan kuota impor ini kerap disalahgunakan oleh pejabat terkait. Alhasil, perbuatan itu telah merugikan keuangan negara.

    Dalam catatan Bisnis, setidaknya ada sejumlah kasus korupsi yang berkaitan dengan beberapa komoditas bahan pangan hingga baja.

    Kasus Impor Gula

    Dalam kasus impor gula, Kejagung menetapkan eks Mendag Tom Lembong dan mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI, Charles Sitorus.

    Berdasarkan perannya, Tom diduga memberikan izin kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih pada 2015 untuk pemenuhan kuota gula nasional.

    Hanya saja, menurut Kejagung, kala itu Indonesia tengah mengalami surplus gula sehingga tidak memerlukan impor.

    Pada 2016, izin impor gula juga dikeluarkan Tom ditujukan untuk menstabilkan harga gula yang melambung tinggi karena kelangkaan saat itu. Namun, Tom diduga menyalahi sejumlah aturan atas pemberian izin tersebut.

    Adapun, Kejagung juga menetapkan sembilan bos perusahaan swasta sebagai tersangka dalam kasus importasi gula tersebut. Sementara itu, Kejagung mengungkap bahwa kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp578 miliar.

    Kasus Impor Besi dan Baja

    Kasus ini bermula dari penyelidikan perkara dugaan tindak pidana impor baja untuk PSN (Pembangunan Strategis Nasional) 2016-2017.

    Indikasi awalnya, setelah proyek pembangunan selesai, proses impor baja dan besi itu terus terjadi bahkan, kuota impornya pun melebihi batas.

    Setelah ditelusuri, Kejagung menemukan enam perusahaan importir yang diduga mengimpor besi dan baja menggunakan surat penjelasan untuk pengecualian impor tanpa Perizinan Impor (PI). 

    Perusahaan importir tersebut adalah PT Bangun Era Sejahtera (PT BES), PT Duta Sari Sejahtera (PT DSS), PT Inti Sumber Bajasakti (PT IB), PT Jaya Arya Kemuning (PT JAK), PT Perwira Adhitama Sejati (PT PAS), dan PT Prasasti Metal Utama (PT PMU).

    Keenam importir tersebut melakukan permohonan penerbitan surat penjelasan dengan alasan kebutuhan proyek pembangunan jalan dan jembatan. 

    Mereka juga beralasan bahwa proyek tersebut dilakukan atas perjanjian kerja sama dengan beberapa perusahaan plat merah, yaitu PT Nindya Karya, PT Pertamina Gas, PT Waskita Karya, dan PT Wijaya Karya.

    Kementerian Perdagangan akhirnya mengabulkan permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat Penjelasan I pada 26 Mei 2020. Padahal, proyek yang dimaksud telah selesai sejak 2018.

    Dalam hal ini, Kejagung telah menetapkan Kepala Seksi Barang Aneka Industri pada Direktorat Impor Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag periode 2018-2020, Tahan Banurea sebagai tersangka.

    Kemudian, dua pihak swasta dan enam korporasi mulai dari PT BES, PT DSS, PT IB, PT JAK, PT PAS dan PT PMU turut menjadi tersangka.

    Adapun, kasus ini telah  mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.060.658.585.069 dan merugikan perekonomian negara Rp 20.005.081.366.339.

    Kasus Impor Garam

    Kasus ini berkaitan dengan pemberian fasilitas impor garam industri pada 2016-2022. Pada intinya, kasus ini para tersangka telah bekerja sama untuk merekayasa data kuota impor garam industri.

    Total, 21 importir dengan kuota impor garam sebanyak 3,7 juta ton atau senilai Rp2 triliun telah diloloskan dalam kasus ini. 

    Dengan demikian, kasus rasuah tersebut telah menyebabkan harga garam menjadi anjlok, dan harga garam lokal tidak dapat bersaing lantaran impor garam yang melimpah tersebut.

    Adapun, dalam kasus ini Muhammad Khayam selaku eks Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Selain Khayam, Fridy Juwono (FJ) selaku mantan Direktur Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Kemenperin; Yosi Arfianto (YA) selaku Kepala Sub Direktorat Kimia Farmasi dan Tekstil.

    Kemudian, F Tony Tanduk (FTT) selaku Ketua Asosiasi Industri Pengelola Garam Indonesia, YN selaku Direktur Utama PT Sumatraco Langgeng Makmur dan Sanny Tan (ST) selaku Direktur PT Sumatraco Langgeng Abadi turut menjadi tersangka.

    Kasus ini ditangani KPK. Perkara rasuah ini menyeret eks anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Dhamantra dan pihak swasta.

    Dalam perkara ini, I Nyoman Dhamantra diduga menerima suap senilai Rp2 miliar dari jumlah yang sebelumnya disepakati atau dijanjikan sebesar Rp3,6 miliar terkait pengurusan 20.000 ton kuota izin impor bawang putih dengan kode suap lock quota.

    Alokasi fee yang diterima nantinya diduga sebesar Rp1.700 sampai dengan Rp1.800 untuk setiap kilogram bawang putih yang diimpor ke Indonesia. 

    Uang tersebut diduga diterima dari pemilik PT Cahaya Sakti Agro (PT CSA) Chandry Suanda alias Afung dan pihak swasta Doddy Wahyudi, agar Dhamantra mengurus Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian dan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan.

    Selain Nyoman Dhamantra, Afung dan Doddy, KPK juga menetapkan tersangka lainnya yaitu orang kepercayaan Nyoman bernama Mirawati Basri dan pihak swasta Elviyanto dan Zulfikar.

  • Respons Kemendag Usai Prabowo Minta Kuota Impor Dihapus

    Respons Kemendag Usai Prabowo Minta Kuota Impor Dihapus

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menghilangkan kuota impor terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag sekaligus Sekretaris Jenderal Kemendag Isy Karim mengatakan penghapusan kuota impor yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus dilakukan dengan seimbang, baik hulu maupun hilir.

    “Nanti dengan kepentingan hulu dan hilir itu yang nanti harus seimbang,” kata Isy saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (9//4/2025).

    Isy menjelaskan bahwa nantinya pemerintah harus mempertimbangkan dan menghitung kebutuhan dari dalam negeri jika keran importasi dibuka.

    “Jadi nanti mana kala itu untuk kepentingan, misalkan, kepentingan hulu, untuk kepentingan industri, untuk kepentingan produksi dalam negeri. Nah, itu yang harus dipertimbangkan, dihitung betul-betul berapa kebutuhan [dalam negeri],” terangnya.

    Sebab, Isy menyampaikan bahwa pada prinsipnya komoditas pangan di dalam neraca komoditas tergantung dari produksi nasional dan konsumsi nasional.

    “Nah kekurangannya itu tentu diimpor,” imbuhnya.

    Kendati demikian, Isy mengaku belum bisa menyampaikan komoditas mana saja yang akan dihilangkan kuota impornya. Namun yang jelas, saat ini dalam neraca komoditas, seperti garam, gula konsumsi, daging, hingga ikan membutuhkan importasi.

    Isy menambahkan keran importasi sejatinya dibutuhkan sepanjang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri, misalnya kapas.

    “Sepanjang itu untuk kebutuhan bahan baku misalkan, dipenuhi saja, aman,” tandasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Perintah Kepala Negara itu disampaikan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut B. Pandjaitan.

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Prabowo juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor.

    “Siapa mau impor daging, silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” pungkasnya.

  • Penghapusan Kuota Impor, Bola Panas di Tangan Airlangga

    Penghapusan Kuota Impor, Bola Panas di Tangan Airlangga

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunggu keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto menghapus kuota impor, utamanya komoditas yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat.

    Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim menyampaikan, sejauh ini pemerintah belum membahas secara teknis mengenai arahan tersebut. 

    “Kalau itu nanti keputusan di Menko [Airlangga Hartarto] dulu kan, itu masih belum dibahas teknis seperti apa,” kata Isy kepada wartawan di Kantor Kemendag, Rabu (9/4/2025).

    Isy menuturkan, Indonesia memiliki neraca komoditas yang menjadi acuan kebijakan pemerintah dalam melakukan ekspor dan impor. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.7/2025 tentang Neraca Komoditas.

    Untuk itu, kementerian/lembaga terkait perlu membahas lebih lanjut mengenai rencana penghapusan kuota impor. Mengingat, kebijakan yang diambil perlu mempertimbangkan kebutuhan di hulu dan hilir.

    “Prinsipnya di neraca komoditas itu kan berapa produksi nasional kemudian berapa konsumsi nasional, kekurangannya itu diimpor,” ujarnya.

    Lantaran belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai arahan Kepala Negara, Isy belum dapat membeberkan komoditas apa saja yang dihapus kuota impornya.

    Sejauh ini, Isy menyebut sudah ada beberapa komoditas yang dihapus kuota impornya, seperti garam, gula konsumsi, daging, dan ikan, sebagaimana telah disepakati dalam neraca komoditas.

    “Kan sekarang yang sudah disepakati di neraca komoditas mulai dari garam, gula konsumsi, daging, kemudian ikan,” pungkasnya. 

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghapus kuota impor. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). 

    Adapun, perintah tersebut disampaikan Prabowo ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan. 

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor. 

    “Siapa mau impor daging silahkan, siapa saja boleh impor. Silahkan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” ujarnya.

  • Gaji PNS Naik 16 Persen di 2025? Ini Faktanya

    Gaji PNS Naik 16 Persen di 2025? Ini Faktanya

    JABAR EKSPRES – Belakangan ini, dunia maya diramaikan dengan kabar yang bikin banyak pegawai negeri sipil (PNS) semangat, katanya gaji bakal naik 16 persen tahun 2025.

    Bahkan, isu ini sampai jadi trending topic di Google karena banyak yang penasaran, terutama para ASN yang berharap kantong makin tebal tahun ini.

    Baca juga : Kapan Gaji 13 Pensiunan PNS 2025 Cair? Ini Jadwal Pencairan Jika Belum Cair

    Tapi, benarkah kabar itu? Yuk, kita kupas tuntas faktanya biar nggak asal percaya.

    Kilas Balik: Gaji PNS Naik Tahun 2024

    Sebelum membahas isu gaji naik 16 persen di 2025, ada baiknya kita ingat kembali apa yang terjadi tahun lalu.

    Pada tahun 2024, pemerintah memang resmi menaikkan gaji ASN sebesar 8 persen.

    Informasi ini diambil langsung dari situs resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Presiden Joko Widodo juga sudah mengumumkan kenaikan tersebut secara langsung pada 16 Agustus 2023.

    Nah, kenaikan ini baru benar-benar berlaku mulai 1 Januari 2024.

    Kebijakan kenaikan gaji seperti ini memang selalu menarik perhatian.

    Selain menyangkut kesejahteraan ASN, masyarakat umum juga ikut memperhatikannya karena bisa berpengaruh pada daya beli, belanja negara, hingga kondisi ekonomi secara umum.

    Jadi, Gaji PNS Benar Naik 16 Persen Tahun 2025?

    Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan utama: apakah benar gaji PNS akan naik lagi sebesar 16 persen di tahun 2025 ini?

    Sayangnya, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah, baik dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menyatakan hal tersebut.

    Bahkan, Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, secara terbuka mengatakan bahwa belum ada pembahasan spesifik terkait kenaikan gaji PNS di tahun 2025.

    Salah satu alasannya adalah karena pemerintah baru saja memasuki masa transisi dengan struktur pemerintahan yang masih dalam proses penyesuaian.

    Program-program kerja serta anggaran juga masih dalam tahap awal pembahasan.

    “Saya belum ada pembicaraan secara khusus dengan Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani),” ujar MenPAN-RB Rini Widyantini.

    Namun begitu, beliau menegaskan bahwa soal gaji PNS tetap akan masuk dalam agenda koordinasi ke depannya.

  • Tak Hanya Padang-Jakarta, Harga Tiket Pesawat Murah dari Medan Sudah Lenyap – Halaman all

    Tak Hanya Padang-Jakarta, Harga Tiket Pesawat Murah dari Medan Sudah Lenyap – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Hari raya Lebaran 2025 sudah lewat satu pekan, namun harga tiket pesawat murah arus balik pada saat ini tidak didapatkan masyarakat.

    Untuk penerbangan dari Medan, Sumatera Utara, melalui Bandara Kualanamu menuju Jakarta, mulai besok, Kamis (10/4/2025) hingga  Minggu (13/4/2025) tidak tersedia harga tiket di bawah Rp2 juta per orang.

    Saat Tribunnews.com pada Rabu (9/4/2025) sekitar pukul 14.21 WIB, mencari tiket penerbangan Kualanamu-Jakarta di aplikasi Tiket.com, tidak ada penerbangan.

    Tiket pesawat baru tersedia pada Sabtu (12/4/2025), termurah dengan harga Rp2.459.531 menggunakan Citilink dan Super Air Jet pukul 08.50 WIB dengan waktu tempuh 11 jam atau mesti transit ke Bandara Hang Nadim, Batam, baru ke Jakarta.

    Kemudian pada Minggu (13/4/2025), sama seperti hari sebelumnya tidak tersedia penerbangan langsung Medan-Jakarta.

    Hari itu, terdapat tiket termurah seharga Rp2.390.731 dengan menggunakan dua pesawat Citilink dan Lion Air.

    Penumpang mesti transit ke Bandara Hang Nadim atau waktu perjalanan dari Medan ke Jakarta selama 9 jam dari keberangkatan pukul 08.50 WIB.

    Tiket Padang-Jakarta Habis

    Untuk penerbangan Padang melalui Bandara Minangkabau, Sumatera Barat ke semua bandara di Jakarta, sudah habis sejak Kamis-Sabtu pekan ini.

    Aplikasi Tiket.com, hanya menampilkan penerbangan pada Minggu (13/4/2025) dan tidak ada penerbangan langsung alias semuanya transit.

    Harga tiket termurah Rp2.974.305 menggunakan Wing Air pukul 08.30 WIB dan transit ke Bandara Sultan Thaha, Jambi.

    Kemudian, penumpang mesti pindah pesawat Batik Air untuk menuju Jakarta pada pukul 18.10 WIB.

    Penerbangan Padang-Jakarta, harga di bawah Rp2 juta hanya tersedia pada Rabu (9/4/2025) yakni senilai Rp1,5 jutaan per orang.

    Janji Prabowo Tiket Pesawat Murah

    Pemerintah resmi menurunkan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 13 hingga 14 persen pada masa libur Lebaran tahun 2025. 

    Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta jajarannya untuk meringankan beban sekaligus memastikan mobilitas masyarakat pada libur Lebaran dan Hari Raya Nyepi berlangsung aman, nyaman, dan lancar.

    Pengumuman kebijakan penurunan harga tiket tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam keterangan pers bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, usai meninjau Terminal 2 Bandar Udara (Bandara) Soekarno Hatta, di Tangerang, Banten, Sabtu (01/03/2024).

    “Kali ini ada insentif tambahan dari pemerintah berupa PPN sebagian ditanggung pemerintah sebesar enam persen. Ini yang akhirnya secara agregat mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik secara keseluruhan selama kurang lebih dua minggu, itu di angka 13-14 persen,” ujar AHY.

    Penurunan harga tiket ini berlaku selama 15 hari, untuk penerbangan dari 24 Maret hingga 7 April 2025, dengan periode pembelian tiket 1 Maret hingga 7 April 2025.

    “Ini mudah-mudahan bisa membantu masyarakat yang sudah mempersiapkan diri akan pulang kampung bertemu dengan keluarga, merayakan Idulfitri di kampung halaman masing-masing,” imbuh AHY.

     

     

  • Sri Mulyani Tarik Utang Baru Rp 270 Triliun hingga Maret 2025

    Sri Mulyani Tarik Utang Baru Rp 270 Triliun hingga Maret 2025

    GELORA.CO – Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan, pemerintah menarik utang baru senilai Rp 270 triliun hingga akhir Maret 2025. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pengelolaan APBN di tengah potensi disrupsi global, termasuk dari kebijakan tarif mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

    Sri Mulyani mengatakan penarikan utang baru tersebut setara dengan 34,8 persen dari target 2025 senilai Rp 775,9 triliun. Pembiayaan utang pemerintah masih didominasi penerbitan surat berharga negara (SBN).

    Secara rinci, realisasi penerbitan SBN tercatat Rp 282,6 triliun atau 44 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp 642,6 triliun. Sementara itu, realisasi pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman nilainya minus Rp 12,3 triliun.

    Realisasi pembiayaan non utang tercatat minus Rp 20,4 triliun. Sehingga total pembiayaan anggaran hingga akhir Maret 2025 tercatat sebesar Rp 250 triliun atau 40,6 persen dari target Rp 522,8 triliun.

    “Sampai dengan sekarang defisit dan pembiayaan kita bisa issuance Rp 250 triliun untuk surat berharga negara kita Rp 282 triliun,” kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4).

    Sri Mulyani mengatakan, peningkatan jumlah pembiayaan ini dilakukan sebagai langkah antisipatif terhadap gejolak global.

    “Memang terjadi kenaikan, karena kita melakukan front loading mengantisipasi bahwa Pak Trump akan membuat banyak disruption. Jadi kalau kita melakukan front loading bukan karena kita belum punya duit, karena kita memang strategi dari issuance kita mengantisipasi ketidakpastian yang pasti akan membuat kenaikan,” jelas Sri Mulyani.

    Meski demikian, ia menegaskan strategi pembiayaan pemerintah tetap dijalankan secara hati-hati. Stabilitas pengelolaan APBN tersebut juga berkontribusi terhadap peringkat kredit Indonesia yang tetap terjaga.

    “Rating kita tetap dijaga, stable, bahkan outputnya pun tetap stable. APBN adalah instrumen untuk membiayai banyak program-program penting,” ujarnya. (*)

  • Zulhas temui Jokowi di Solo

    Zulhas temui Jokowi di Solo

    “Saya silaturahmi Lebaran, kemarin hari pertama Lebaran di Jakarta, habis itu saya malamnya antar cucu-cucu jalan-jalan ke luar kota. Saya tanya, bapak ternyata juga lagi sama cucu-cucu,”

    Solo (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, Rabu.

    “Saya silaturahmi Lebaran, kemarin hari pertama Lebaran di Jakarta, habis itu saya malamnya antar cucu-cucu jalan-jalan ke luar kota. Saya tanya, bapak ternyata juga lagi sama cucu-cucu,” katanya.

    Ia mengatakan silaturahmi dilakukan karena dirinya pernah menjadi salah satu menteri saat Jokowi masih aktif sebagai kepala negara.

    “Saya kan menterinya bapak, banyak dibimbing dulu selama dua tahun, dipercaya oleh ibu juga,” katanya.

    Mengenai pembahasan yang dilakukan oleh keduanya, Zulhas enggan berbicara gamblang.

    “Ya silaturahmi, tentu ada situasi ekonomi dan sebagainya,” katanya.

    Disinggung soal pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, ia menyambut baik.

    “Saya baru baca tadi. Ya tentu silaturahmi apapun bagus,” katanya.

    Sementara itu, selama momentum Lebaran kali ini Zulhas menjadi salah satu tokoh yang datang menemui Jokowi di kediamannya di Jalan Kutai Utara Raya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Surakarta.

    Beberapa tokoh lain di antaranya Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko PMK Pratikno, dan Wamendagri Bima Arya.

    Selain itu juga ada putra Presiden Prabowo Didit Prabowo serta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

    Pewarta: Aris Wasita
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025