Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Dukung Pramono-Rano Semasa Kampanye, Ketum Jakmania Diky Soemarno Kebagian Jatah Stafsus

    Dukung Pramono-Rano Semasa Kampanye, Ketum Jakmania Diky Soemarno Kebagian Jatah Stafsus

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Ketua Umum Jakmania, Diky Soemarno, kebagian jatah menjadi staf khusus (stafsus) Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    Informasi ini diperoleh saat Gubernur Pramono Anung menjamu para pemain dan staf Persija Jakarta di Balai Kota Jakarta siang tadi.

    Selama acara tersebut, Diky terlihat mengenakan tanda pengenal pegawai Pemprov DKI Jakarta.

    Tanda pengenal atau id card itu pun langsung dicopot begitu acara halalbihalal Pramono dengan skuad Persija berakhir.

    Pentolan Jakmania ini pun kemudian mengakui dirinya kini diberi kepercayaan sebagai stafsus Gubernur Pramono Anung.

    Hal ini disampaikan Diky saat dimintai keterangan oleh awak media terkait acara Persija dengan Pramono di Balai Kota siang tadi.

    “Ini sebagai apa dulu? Stafsus apa Ketua Umum Jakmania nih?” ucapnya, Kamis (10/4/2025).

    Meski demikian, Diky tak menjelaskan lebih lanjut posisinya di stafsus bentukan Pramono.

    Sebagai informasi tambahan, selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Pramono bakal dibantu oleh 15 orang stafsus.

    Orang nomor satu di Jakarta ini pun menunjuk pakar lingkungan dan tata kelola air dari Universitas Indonesia, Firdaus Ali sebagai Koordinator Stafsus.

    Beberapa nama, seperti ahli tata kota Nirwono Jogo hingga eks stafsus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Prastowo masuk dalam tim kecil yang akan Pramono.

    Meski demikian, baik Pramono maupun Wagub Rano Karno tak pernah mengumumkan secara resmi susunan stafsusnya.

    Diky sendiri semasa kampanye Pilkada Jakarta 2024 memang lebih condong mendukung pasangan Pramono Anung-Rano Karno ketimbang Ridwan Kamil-Suswono maupun Dharma-Kun Wardana.

    Dalam beberapa kesempatan, Diky pun blak-blakan mendukung Pramono-Rano ketimbang kandidat lainnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Sri Mulyani pastikan defisit APBN tak jebol: Jangan khawatir

    Sri Mulyani pastikan defisit APBN tak jebol: Jangan khawatir

    Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Setpres

    Sri Mulyani pastikan defisit APBN tak jebol: Jangan khawatir
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Rabu, 09 April 2025 – 17:57 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia tahun ini tidak akan jebol dan mengimbau rakyat termasuk pelaku pasar untuk tidak khawatir.

    “Jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya,” kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    “Program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang sudah ada. Pembangunan desa, termasuk koperasi desa ada di APBN. Lalu Danantara yang di-establish termasuk penggunaan dividennya itu sudah kita perhitungkan,” lanjutnya.

    Sri Mulyani mengatakan target defisit APBN 2025 akan tetap dijaga di kisaran 2,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau sesuai Rp 616,2 triliun.

    Menurutnya defisit itu akan terus terjaga dengan realisasi belanja negara sesuai target Rp 3.621,3 triliun dan pendapatan negara Rp 3.005,1 triliun.

    Selain itu, Sri Mulyani juga mengomentari keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menerapkan tarif baru kepada puluhan negara, termasuk Indonesia, yang menurutnya tidak memiliki dasar ekonomi.

    “Tarif resiprokal yang disampaikan oleh AS terhadap 60 negara menggambarkan cara perhitungan tarif tersebut, yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami,” ucap Sri Mulyani.

    Menkeu menilai kebijakan tarif ini lebih didasarkan pada kepentingan Trump agar perdagangan AS tidak defisit dengan negara-negara lain, dan karenanya tidak memiliki landasan ekonomi.

    “Itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. It is purely transactional, tidak ada landasan ilmu ekonominya,” tuturnya.

    Penulis: Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Sri Mulyani Sebut Penyaluran Pupuk Subsidi 1,7 Juta Ton di Awal 2025

    Sri Mulyani Sebut Penyaluran Pupuk Subsidi 1,7 Juta Ton di Awal 2025

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun anggaran 2025 berjalan tepat waktu. Penyaluran pupuk bersubsidi juga sudah sesuai yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto guna mendukung ketahanan pangan nasional.

    Berdasarkan data PT Pupuk Indonesia (Persero), realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai 28 Maret 2025 tercatat 1.713.652 ton dari alokasi yang ditetapkan pemerintah 9.550.000 ton. Rincian realisasinya, Urea sebesar 823.509 ton, NPK sebesar 818.740 ton, NPK Formula Khusus sebesar 12.057 ton, dan pupuk Organik sebesar 59.346 ton.

    “Subsidi yang tadi bapak presiden sampaikan, subsidi pupuk coba bayangkan kita di 2025 sampai Maret sudah mengeluarkan 1,7 juta ton dan ini dilakukan secara tepat waktu dan tadi sesuai instruksi Bapak Presiden simplifikasi yang menjelaskan bagaimana kita bisa men-secure panen yang baik, karena pupuknya datang pada saat dia tanam,” ungkapnya dalam acara Sarasehan Ekonomi, dikutip Kamis (10/4/2025).

    Menurutnya, pada tahun-tahun sebelumnya pupuk bersubsidi kerap disalurkan terlambat meski anggarannya tersedia. Oleh karena itu, kinerja penyaluran pupuk bersubsidi pada tiga bulan pertama di tahun tak lepas dari langkah reformasi tata kelola pupuk bersubsidi.

    Salah satunya melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Melalui aturan ini, Pemerintah memutuskan untuk merampingkan proses distribusi atau penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani.

    “Reform itu sangat-sangat memberikan pengaruh sangat besar terhadap perbaikan apa yang ada di dalam pelaksanaan. Beberapa subsidi BBM, LPG 3 Kg, subsidi Listrik semuanya dari sisi volume mengalami kenaikan, ini artinya APBN bekerja untuk melindungi masyarakat agar mereka yang bebannya terasa dalam situasi saat ini dapat perlindungan dari APBN,” ujarnya.

    Dapat diketahui, Pupuk Indonesia telah mengintegrasikan rantai pasok pupuk dari produksi hingga distribusi dengan prinsip efisiensi, transformasi digital, dan inovasi. Komitmen ini tercermin dalam berbagai capaian strategis perusahaan, baik dari sisi produksi, distribusi, hingga dampak sosial.

    Selama satu dekade lebih, Pupuk Indonesia telah meningkatkan kapasitas produksi pupuk nasional secara signifikan dengan beroperasinya Pabrik Amonia Urea II Petrokimia Gresik dan Pabrik Pupuk Kaltim V pada tahun 2015, Pabrik NPK PIM pada tahun 2023, dan Phonska V Petrokimia Gresik tahun 2024.

    Upaya peningkatan efisiensi energi juga dilakukan melalui revamping fasilitas produksi di berbagai anak perusahaan. Sementara itu, sepanjang kuartal I 2025 Pupuk Indonesia telah mencatatkan 1,7 juta ton penyaluran pupuk bersubsidi, meningkat lebih dari 30% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Kinerja ini ditopang oleh kebijakan percepatan distribusi pupuk subsidi dari pemerintah dan digitalisasi melalui platform i-Pubers, yang memudahkan petani menebus pupuk hanya dengan KTP dan memungkinkan pelacakan penyaluran secara real time hingga ke kios.

    Lihat juga Video Viral Nenek Terbaring di Ambulans Harus ke Kios untuk Beli Pupuk Subsidi

    (ily/ara)

  • Budi Arie Sebut Butuh Rp 400 Triliun untuk Wujudkan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih Nasional 10 April 2025

    Budi Arie Sebut Butuh Rp 400 Triliun untuk Wujudkan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih Nasional 10 April 2025

    Budi Arie Sebut Butuh Rp 400 Triliun untuk Wujudkan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koperasi (Menkop)
    Budi Arie Setiadi
    menuturkan, pembentukan 80.000
    Koperasi Desa
    (Kopdes) Merah Putih membutuhkan anggaran mencapai Rp 400 triliun.
    Negara membutuhkan anggaran Rp 5 miliar untuk membangun satu Kopdes Merah Putih.
    “Ya kalau misalnya 80.000 dikali Rp 5 miliar itu Rp 400 triliun,” ujar Budi Arie saat ditemui awak media di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).
    Budi Arie yakin, negara tidak membutuhkan investasi dari luar untuk membantu mendanai pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih.
    “Enggak (butuh investasi luar) lah,” kata Budi Arie dengan yakin.
    Budi menyebut, mekanisme pembangunan Kopdes Merah Putih belum dibicarakan.
    Namun, pembentukan kelembagaan direncanakan selesai Juni 2025.
    Ke depannya, Kementerian Koperasi akan melakukan konsolidasi ke desa-desa untuk memberikan arahan terkait pembentukan Kopdes ini.
    “Jadi nanti kami konsolidasi terus supaya pembentukan Kopdes Merah Putih sesuai dengan perintah dan instruksi Presiden, dan bisa diwujudkan dalam tempo yang tidak lama,” ucapnya.
    Adapun, pembentukan Kopdes ini harus optimal sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang terbit pada akhir Maret 2025.
    Kementerian Desa diminta untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 80.000 Kopdes Merah Putih ketika program ini sudah terbentuk nantinya.
    “Kopdes Merah Putih ini wujud dari daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dan guncangan dinamika global. Ketahanan pangan kita harus kuat,” jelasnya.
    Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, 80.000 Kopdes Merah Putih bakal dibangun menggunakan
    Dana Desa
    .
    “Pembangunan desa, termasuk (80.000) Koperasi Desa (Merah Putih) ini nanti akan menggunakan Dana Desa,” kata Sri Mulyani dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Cara Mengatasi Jika Tagihan Listrik Naik Pasca Subsidi 50 Persen

    4 Cara Mengatasi Jika Tagihan Listrik Naik Pasca Subsidi 50 Persen

    PIKIRAN RAKYAT – Netizen ramai-ramai mengeluhkan adanya kenaikan tarif listrik pasca berakhirnya program subsidi tarif listrik sebesar 50 persen yang diterapkan pada awal tahun ini.

    Banyak netizen yang kini harus menghadapi kenyataan pahit berupa tagihan listrik yang membengkak secara signifikan, bahkan dilaporkan mencapai dua kali lipat dari biasanya.

    Pikiran-Rakyat.com mendapati berbagai curahan hati (curhat) netizen di berbagai platform media sosial, mulai dari X (Twitter), Facebook, hingga Instagram.

    Mereka ramai-ramai membagikan pengalaman serupa, di mana tagihan listrik bulan ini terasa “mengagetkan” setelah sebelumnya menikmati potongan harga yang cukup besar.

    Fenomena ini memicu diskusi hangat dan mendorong masyarakat untuk mencari tahu penyebab pasti serta solusi yang dapat diambil.

    Seperti yang telah ramai diberitakan sebelumnya, akun X @lagigabutni menjadi salah satu yang pertama kali mengangkat isu ini ke permukaan.

    Keluhannya mengenai tagihan yang melonjak dua kali lipat setelah berakhirnya subsidi langsung mendapatkan perhatian luas dan memicu respons dari ratusan warganet lain yang mengalami nasib serupa.

    Unggahan-unggahan dengan nada serupa juga terlihat membanjiri grup-grup komunitas di Facebook, di mana pengguna saling berbagi informasi dan mencari pembenaran atas kenaikan tagihan yang mereka alami.

    Entahlah ya, soalnya perasaan makainya sama aja. Tumben banget lonjakan sampai 700k. Mau coba tak tanyakan ke PLN saja daripada berspekulasi aneh-aneh. pic.twitter.com/o7DYL1bo6U— IBGSB (@kleferi301) April 3, 2025

    Menyikapi keresahan masyarakat ini, Pikiran-Rakyat.com mencoba merangkum beberapa langkah penting yang perlu dipahami dan dilakukan oleh konsumen apabila mendapati tagihan listrik yang tidak sesuai atau mengalami kenaikan yang signifikan.

    Informasi ini kami himpun dari berbagai sumber terpercaya, termasuk panduan resmi dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) serta analisis dari pakar energi.

    4 Cara Mengatasi Tagihan Listrik yang Tidak Sesuai

    Berikut adalah penjabaran lebih lanjut dan penambahan informasi relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif:

    1. Teliti Rincian Tagihan

    Langkah pertama dan paling mendasar adalah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap rincian tagihan listrik yang Anda terima. Jangan hanya terpaku pada angka total yang harus dibayar. Perhatikan beberapa komponen penting berikut:

    Jumlah kWh (Kilowatt-hour) yang Digunakan

    Bandingkan angka pemakaian listrik bulan ini dengan riwayat pemakaian pada bulan-bulan sebelumnya, terutama pada periode yang sama di tahun lalu jika memungkinkan.

    Apakah terdapat lonjakan konsumsi yang tidak wajar? Ingatlah bahwa perubahan gaya hidup atau penambahan perangkat elektronik baru dapat mempengaruhi konsumsi listrik.

    Warga mengisi token listrik di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa (17/12/2024). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen selama dua bulan yaitu pada Januari-Februari 2025 kepada pelanggan dengan rumah berdaya listrik 2.200 watt ke bawah sebagai upaya melindungi daya beli masyarakat imbas dari kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra ANTARA FOTO

    Tarif per kWh

    Pastikan tarif yang dikenakan sesuai dengan golongan tarif listrik Anda. Informasi mengenai golongan tarif dan besaran tarif per kWh dapat diakses melalui website resmi PLN (https://www.pln.co.id/) atau melalui aplikasi PLN Mobile.

    Biaya Beban (jika ada)

    Untuk pelanggan dengan daya tertentu, terdapat biaya beban yang bersifat tetap setiap bulannya, terlepas dari seberapa banyak listrik yang digunakan. Pastikan biaya beban yang tertera sesuai.

    Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

    Komponen ini merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah dan biasanya dipersentasekan dari total biaya listrik. Besaran PPJ dapat bervariasi tergantung kebijakan masing-masing daerah.

    Biaya Lain-lain (jika ada)

    Periksa apakah terdapat biaya tambahan lain yang mungkin dikenakan, seperti denda keterlambatan pembayaran (jika relevan).

    2. Memantau Penggunaan Listrik

    Lakukan evaluasi terhadap penggunaan listrik di rumah. Identifikasi perangkat elektronik yang paling banyak mengonsumsi listrik dan cari cara untuk menghemat penggunaannya.

    3. Menghubungi Layanan Pelanggan PLN

    Jika setelah melakukan pengecekan dan evaluasi pelanggan masih merasa ada kejanggalan pada tagihannya, segera hubungi layanan pelanggan PLN melalui call center, media sosial resmi PLN, atau kantor PLN terdekat untuk mengajukan pertanyaan atau keluhan.

    4. Memanfaatkan Aplikasi PLN Mobile

    Aplikasi PLN Mobile menyediakan fitur yang memungkinkan pelanggan untuk memantau penggunaan listrik secara real-time, melihat riwayat tagihan, dan bahkan melaporkan keluhan.

    Dengan memahami setiap komponen dalam tagihan, Anda dapat mengidentifikasi potensi kejanggalan atau kenaikan yang tidak dapat dijelaskan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sri Mulyani Ungkap Pesan Prabowo: Kita Dalam Situasi Perang Ekonomi

    Sri Mulyani Ungkap Pesan Prabowo: Kita Dalam Situasi Perang Ekonomi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia mengambil sikap siaga menghadapi perang ekonomi yang terjadi di dunia saat ini. Perang ekonomi ini ialah perang dagang akibat kebijakan pengenaan tarif tinggi yang diberikan Amerika Serikat terhadap seluruh negara yang menjadi mitra dagang utamanya.

    Kebijakan pengenaan tarif ini pun dibalas oleh negara-negara lainnya, seperti yang dilakukan China hingga Kanada terhadap produk dari AS.

    “Nah, Presiden Prabowo telah menyampaikan bahwa menteri-menteri ekonomi yang sekarang harus menghadapi kondisi perang ekonomi ini,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Jakarta, dikutip Kamis (9/4/2025).

    Sri Mulyani mengatakan, dalam menghadapi kondisi perang ekonomi ini, Presiden Prabowo telah memberikan pesan kepada jajaran menterinya untuk mengambil langkah antisipatif.

    Caranya tidak dengan masuk ke dalam perang ekonomi itu, melainkan dengan cara mengambil sikap penguatan ekonomi domestik, melalui kebijakan reformasi ekonomi dan deregulasi.

    “Kita di dalam front line nya harus berinisiatif untuk melakukan reform dan regulasi,” ujarnya.

    Langkah ini diambil pemerintah karena belajar dari pengalaman dalam menghadapi setiap krisis dan perang ekonomi di dunia.

    Kata Sri Mulyani, saat terjadi krisis dan perang ekonomi seperti pada era 1980-an, krisis ekonomi pada periode 1998 maupun 2008, disikapi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan regulasi dan penguatan ekonomi domestik.

    “Belajar dari semua shock ini, pada saat terjadinya shock justru ini menjadi opportunity untuk mereform dan melakukan deregulasi,” tegas Sri Mulyani.

    Langkah itu pemerintah anggap membuahkan hasil, seperti terjaganya stabilitas pertumbuhan ekonomi yang selalu di kisaran 5%, hingga stabilnya kredibilitas fiskal, yang tercermin dari defisit APBN yang terjaga di bawah batas amannya 3%.

    “Jadi berdasarkan instruksi Bapak Presiden, bahkan sebelum Trump menyatakan Liberation Day Tariff, kita sudah diminta untuk memforumlasikan deregulasi, mempermudah iklim usaha,” paparnya.

    Sebagaimana diketahui, setelah Trump mengumumkan pengenaan tarif perdagangan yang tinggi terhadap mitra dagang utamanya pada awal bulan ini, sejumlah pemimpin negara merespons dengan berbagai kebijakan retaliasi atau membalas dengan tarif tinggi.

    China sebagai negara terbesar di Asia tidak tinggal diam usai dikenakan tarif 34% oleh AS. Dengan pengenaan tarif tersebut, semua barang China yang masuk ke AS akan dikenakan bea masuk mencapai 54%.

    Oleh karena itu, Beijing mengenakan tarif untuk barang dari AS sebesar 34% juga. China memberlakukan pula kontrol ekspor pada 16 perusahaan Amerika untuk melarang mengirimkan barang China untuk dua keperluan.

    Kontrol ekspor juga ditetapkan pada tujuh jenis mineral tanah jarang ke AS. Termasuk di antaranya adalah samarium, gadolinium dan terbium.

    Hubungan AS dan China memang kembali memanas. Termasuk setelah Trump duduk di kursi presiden AS untuk kedua kalinya.

    Menanggapi hal tersebut, Trump kemudian menyampaikan bahwa ia akan mengenakan tarif tambahan sebesar 50% atas impor dari China jika Beijing tidak mencabut kebijakan tarif balasannya pada Selasa. China ini terjadi, tarif barang China di AS akan menjadi 104%.

    Sementara itu, Singapura yang merupakan tetangga dekat Indonesia merespon dengan membentuk gugus tugas nasional untuk mendukung bisnis dan pekerja. Ini menjadi tanggapan atas tarif baru AS yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi lapangan kerja dan upah di negeri itu.

    Sedangkan Vietnam yang bagian dari ASEAN merespon dengan bernegosiasi terhadap AS, yakni lewat pembelian lebih banyak barang AS termasuk produk keamanan dan pertahanan.

    PM Vietnam Pham Minh Chinh telah meminta Trump untuk menunda penerapan tarif setidaknya selama 45 hari untuk memberi waktu bagi perundingan. Pham Minh Chinh mengatakan Vietnam akan mendekati dan bernegosiasi dengan Amerika untuk mencapai kesepakatan bilateral, “bergerak menuju neraca perdagangan yang berkelanjutan”.

    “Mereka juga akan terus membeli lebih banyak produk AS yang kuat dan diminati Vietnam, termasuk produk yang terkait dengan keamanan dan pertahanan; mendorong pengiriman awal kontrak perdagangan pesawat,” tulis AFP menyebut laman media lokal.

    Berbeda halnya dengan Uni Eropa (UE) yang justru siapkan peluang kenaikan tarif balasan 25% terhadap berbagai produk asal AS. Langkah ini merupakan respons langsung atas kebijakan tarif Trump terhadap baja dan aluminium dari Eropa, yang dinilai oleh Uni Eropa sebagai tindakan proteksionis sepihak yang merugikan hubungan dagang jangka panjang.

    Kepala urusan perdagangan Uni Eropa, Maros Sefcovic, memberipenjelasan. Ia menyatakan bahwa meskipun tarif balasan ini dirancang untuk memberikan tekanan, nilainya diperkirakan akan lebih kecil dari estimasi awal sebesar € 26 miliar.

    “Langkah ini menunjukkan komitmen kami untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan perdagangan internasional tanpa memperkeruh situasi yang sudah tegang,” ujar Sefcovic, dilansir Reuters pada Selasa.

    (haa/haa)

  • Menerka Strategi Baru Pemerintah Soal Manuver Tarif Trump

    Menerka Strategi Baru Pemerintah Soal Manuver Tarif Trump

    Jakarta –

    Donald trump kembali bermanuver. Kini dirinya akan menunda kebijakan tarif impor yang baru saja ia umumkan kepada seluruh negara kecuali China. Mengutip CNN, jeda ini akan dilakukan selama 90 hari ke depan.

    Sementara itu, khusus untuk China, Trump tidak hanya tetap melaksanakan kebijakan tersebut tetapi juga menambahkan nilainya menjadi 125%. Sikap Trump ini didasari oleh respon China yang memberlakukan kebijakan tandingan kepada Amerika Serikat dengan meningkatkan nilai Impor atas barang-barang AS.

    “Berdasarkan kurangnya rasa hormat yang ditunjukkan China kepada Pasar Dunia, dengan ini saya menaikkan tarif yang dibebankan ke China oleh Amerika Serikat menjadi 125%, berlaku segera,” kata Trump dalam unggahan media sosialnya dikutip dari CNN, Kamis (10/4/2025).

    Indonesia yang masuk ke dalam daftar negara penerima relaksasi pajak impor tetap mengirim perwakilan untuk menemui pihak Amerika melalui US Trade Representative (USTR). Berdasarkan informasi terakhir, lawatan yang akan dilakukan oleh 3 Menteri yaitu Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Luar Negeri Sugiono tersebut akan dilaksanakan pekan depan.

    Sebelumnya diketahui jika Indonesia lebih memilih jalur diplomasi untuk merespon kebijakan tarif resiprokal daripada melakukan konfrontasi seperti yang dilakukan China dan Uni Eropa. Oleh sejumlah pihak, hal ini dianggap sebagai hal yang patut dilakukan, sebab Indonesia akan menghadapi risiko besar jika tidak mencari ‘jalan damai’ atas kondisi ini.

    Hal ini juga diungkapkan oleh Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendukung langkah Prabowo. Sebab menurutnya dampak tarif tambahan baru di AS pasti akan mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Hal ini bermuara pada tekanan pada perusahaan yang berorientasi ke ekspor.

    Lalu bagaimana cara-cara agar Indonesia dapat meminimalisir hempasan efek kebijakan tarif impor Amerika? Benarkah usaha diplomasi ekonomi yang akan dilakukan Indonesia akan diindahkan oleh Amerika, setelah muncul pernyataan Trump yang mencemooh negara-negara yang mengharapkan dispensasi tarif impor? detikSore akan mengulasnya lebih dalam bersama Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.

    Beralih ke topik lain, detikSore akan bergabung dengan detikJateng untuk mengulas lebih dalam perkara hukum yang menyeret nama Joko Widodo. Seperti diberitakan detikJateng, Seorang warga Laweyan, Kota Solo, Aufaa Luqmana Re A menggugat Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK) melalui Pengadilan Negeri (PN) Solo. Aufaa menuntut ganti rugi wanprestasi sebesar Rp 300 juta.
    “Tuntutannya adalah, menyatakan para tergugat itu tidak dapat memenuhi janjinya dalam hal memproduksi mobil Esemka secara massal, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi. Pihak penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menuntut para tergugat paling rendah harga mobil pikap Esemka masing-masing Rp 150 juta. Karena dia ingin beli dua mobil, jadi Rp 300 juta,” ujar kuasa hukum Aufaa, Sigit N Sudibyanto, saat konferensi pers di Serengan, Kota Solo, Selasa (8/4/2025).

    Bagaimana kelanjutannya? Ikuti laporan Redaktur detikJateng selengkapnya dalam Indonesia Detik Ini.

    Sementara itu untuk menutup edisi kali ini, Firman Marihot akan kembali ke detikSore untuk membahas seputar ilmu investasi dan perencanaan keuangan. Seperti yang tengah panas di dunia moneter global, Firman akan mengajak para investor muda untuk lebih jeli melihat risiko yang disebabkan oleh kebijakan tarif impor amerika di dunia investasi. Apa saja yang perlu dilakukan? Apakah ada peluang tersembunyi dalam kedaruratan ini? Simak obrolannya dalam Sunsetalk.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (far/vys)

  • Top 3: Donald Trump Naikkan Tarif Impor dari China jadi 104% – Page 3

    Top 3: Donald Trump Naikkan Tarif Impor dari China jadi 104% – Page 3

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di era Presiden Prabowo mengalami defisit Rp 104,2 triliun per 31 Maret 2025.

    Angka ini mencerminkan sekitar 16,9 persen dari total defisit yang ditargetkan sepanjang tahun, yakni Rp 616,2 triliun.

    Meskipun demikian, Sri Mulyani menegaskan bahwa angka tersebut masih berada dalam batas wajar dan aman, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat diangka 2,53 persen.

    berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, defisit APBN dibatasi maksimal 3 persen dari PDB.

    “2,53 persen itu artinya defisit Rp 616 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional, di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Selatan, ditulis Rabu (9/4/2025).

    Pendapatan Negara Belum Optimal

    Defisit APBN berasal dari sisi pendapatan negara, dimana realisasi hingga akhir Maret 2025 baru mencapai Rp 516,1 triliun, atau setara 17,2 persen dari target tahunan sebesar Rp 3.005,1 triliun.

    Kontribusi terbesar berasal dari sektor perpajakan, yakni sebesar Rp 400,1 triliun. Angka tersebut baru memenuhi 16,1 persen dari target penerimaan perpajakan yang ditetapkan sebesar Rp 2.490,9 triliun.

    Berita selengkapnya baca di sini

  • Performa IHSG lebih baik dari sejumlah negara, pelaku pasar respon positif ketahanan ekonomi RI

    Performa IHSG lebih baik dari sejumlah negara, pelaku pasar respon positif ketahanan ekonomi RI

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Performa IHSG lebih baik dari sejumlah negara, pelaku pasar respon positif ketahanan ekonomi RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 09 April 2025 – 13:53 WIB

    Elshinta.com – Pasar global anjlok akibat tarif AS dan retaliasi Tiongkok, mendorong alih investasi ke safe haven assets. Namun demikian, performa pasar Indonesia lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya dan bahkan Amerika Serikat (AS) sendiri.

    Hal ini tercermin dari data yang dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (8/4).

    Dalam paparan itu, Sri Mulyani mencatat IHSG melemah -7,8% per 8 April 2025 terhadap 2 April , yaitu hari pengumuman tarif Presiden Trump di “Liberation Day.” IHSG sendiri pada full day 8 April ditutup -7,9% ke 5.996,14.

    Performa pasar Indonesia ini lebih baik dari pelemahan pasar di Italia yang -14,2%, Argentina -14% Vietnam -13,8%, Prancis -11,9%, Singapura -11,8%, Jerman -11,6%, dan bahkan indeks market AS sendiri yang merosot -10,7%.

    Indonesia juga lebih baik dari Inggris yang merosot -10,5%, Kanada -9,7%, Thailand -9,1%, dan Jepang dengan -8,2%.

    Analis Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan pergerakan pasar Indonesia yang lebih baik dari sejumlah negara ini artinya market merespon baik ekonomi Indonesia yang resilien. 

    “Saya akui memang jauh lebih baik, sebab market merespon positif resiliensi perekonomian Indonesia,” kata Nafan kepada wartawan saat diwawancarai, Rabu (9/4).

    Paparan ekspor Indonesia ke AS sendiri hanya 2% dari PDB-terendah di Asia Tenggara (dibanding Thailand 11%, Malaysia 10%).

    Adapun meski produk Indonesia dikenakan tarif 32%, tarif ini masih lebih rendah dibanding negara pesaing seperti Bangladesh, Kamboja, China, Sri Lanka, dan Vietnam yang dikenai bea masuk 37-49%.

    Penerapan tarif resiprokal ke Indonesia oleh AS ini malah bisa memperkuat daya saing Indonesia dalam menarik investasi asing langsung (FDI).

    “Insentif dari pemerintah juga menarik sekali dan ditunggu oleh para pelaku pasar,” kata Nafan.

    Sementara itu, Verdhana Sekuritas dalam catatannya Selasa, menyorot acara Sarasehan yang dihadiri Prabowo yang dilakukan  selama enam jam dengan para pemangku kepentingan utama di sektor bisnis, pasar, dan ketenagakerjaan.

    Acara itu turut dihadiri Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua DEN Luhut Panjaitan, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan lain-lain.

    Verdhana mencatat bahwa RI melihat tarif resiprokal AS sebagai peluang strategis dan Indonesia akan menggunakan pendekatan konsiliatif, yaitu mengalihkan impor ke produk-produk AS, seperti pertanian, energi, teknologi. Menurut Verdhana, pendekatan ini sangat dimungkinkan.

    Selain itu insentif fiskal juga akan dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan impor AS dan mempertahankan daya saing ekspor. Adapun kuota, lisensi, dan hambatan impor lainnya akan dihapuskan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis.

    “Ini adalah sebuah perkembangan besar yang disambut baik oleh komunitas bisnis. Persyaratan TKDN juga akan beralih dari mandat yang kaku ke kerangka kerja berbasis insentif untuk meningkatkan daya saing,” tulis Verdhana.

    Berdasarkan analisis Verdhana, untuk mengurangi surplus perdagangan dengan AS, Indonesia hanya perlu mengalihkan sejumlah kecil impor ke AS, yang berpotensi menurunkan tarif.

    “Sebaliknya, negara-negara seperti Vietnam perlu meningkatkan impor mereka ke AS sebanyak 11 kali (sekitar 30% dari PDB). Hal ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk berinvestasi di Indonesia dengan tarif yang berpotensi lebih rendah ke pasar AS,” jelas Verdhana.

    Selain itu pemerintah juga akan memberikan perlindungan sektor padat karya dalam negeri, misalnya tekstil, garmen, dan alas kaki, baik terhadap tarif maupun impor ilegal. Akan ada pembentukan gugus tugas khusus untuk mengurangi risiko PHK.

    Kebutuhan untuk mengeksplorasi pasar baru, seperti Uni Eropa dan kawasan lain, juga merupakan bagian dari rencana pemerintah. Terakhir, reformasi bea cukai, administrasi pajak, dan penegakan hukum akan diprioritaskan untuk mengatasi impor ilegal dan praktik dumping.

    “Pertemuan hari ini semakin mendukung pandangan kami bahwa aksi jual di pasar terlalu berlebihan. Meskipun masih banyak yang harus diurai dari kebijakan tarif timbal balik Trump, kami percaya Indonesia — dengan salah satu tingkat paparan ekspor terendah ke AS dan perdagangan eksternal lebih terlindungi daripada kebanyakan negara,” jelas Verdhana.

    “Lebih jauh, tanggapan pemerintah, baik yang bernada mendamaikan maupun berfokus pada reformasi untuk meningkatkan kemudahan berbisnis, tepat waktu,” lanjut laporan itu.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Aksi jual IHSG berlebihan, respons Pemerintah tepat dan Indonesia terlindungi

    Aksi jual IHSG berlebihan, respons Pemerintah tepat dan Indonesia terlindungi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Aksi jual IHSG berlebihan, respons Pemerintah tepat dan Indonesia terlindungi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 09 April 2025 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Aksi jual di pasar Indonesia yang tercermin dalam IHSG dinilai berlebihan saat ini dan respons pemerintah melalui Presiden RI Prabowo Subianto dan jajarannya soal tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) sudah tepat. Selain itu, ekonomi RI juga terlidungi dari dampak kebijakan AS ini.

    Hal ini diungkapkan dalam laporan Verdhana Sekuritas, Selasa (8/4) usai acara Sarasehan yang dihadiri Prabowo yang dilakukan selama enam jam itu dengan para pemangku kepentingan utama di sektor bisnis, pasar, dan ketenagakerjaan.

    Acara itu turut dihadiri Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua DEN Luhut Panjaitan, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan lain-lain.

    Verdhana mencatat bahwa RI melihat tarif resiprokal AS sebagai peluang strategis dan Indonesia akan menggunakan pendekatan konsiliatif, yaitu mengalihkan impor ke produk-produk AS, seperti pertanian, energi, teknologi. Menurut Verdhana, pendekatan ini sangat dimungkinkan.

    Selain itu insentif fiskal juga akan dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan impor AS dan mempertahankan daya saing ekspor. Adapun kuota, lisensi, dan hambatan impor lainnya akan dihapuskan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis.

    “Ini adalah sebuah perkembangan besar yang disambut baik oleh komunitas bisnis. Persyaratan TKDN juga akan beralih dari mandat yang kaku ke kerangka kerja berbasis insentif untuk meningkatkan daya saing,” tulis Verdhana.

    Berdasarkan analisis Verdhana, untuk mengurangi surplus perdagangan dengan AS, Indonesia hanya perlu mengalihkan sejumlah kecil impor ke AS, yang berpotensi menurunkan tarif.

    “Sebaliknya, negara-negara seperti Vietnam perlu meningkatkan impor mereka ke AS sebanyak 11 kali (sekitar 30% dari PDB). Hal ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk berinvestasi di Indonesia dengan tarif yang berpotensi lebih rendah ke pasar AS,” jelas Verdhana.

    Selain itu pemerintah juga akan memberikan perlindungan sektor padat karya dalam negeri, misalnya tekstil, garmen, dan alas kaki, baik terhadap tarif maupun impor ilegal. Akan ada pembentukan gugus tugas khusus untuk mengurangi risiko PHK.

    Kebutuhan untuk mengeksplorasi pasar baru, seperti Uni Eropa dan kawasan lain, juga merupakan bagian dari rencana pemerintah. Terakhir, reformasi bea cukai, administrasi pajak, dan penegakan hukum akan diprioritaskan untuk mengatasi impor ilegal dan praktik dumping.

    “Pertemuan hari ini semakin mendukung pandangan kami bahwa aksi jual di pasar terlalu berlebihan. Meskipun masih banyak yang harus diurai dari kebijakan tarif timbal balik Trump, kami percaya Indonesia — dengan salah satu tingkat paparan ekspor terendah ke AS dan perdagangan eksternal lebih terlindungi daripada kebanyakan negara,” jelas Verdhana.

    “Lebih jauh, tanggapan pemerintah, baik yang bernada mendamaikan maupun berfokus pada reformasi untuk meningkatkan kemudahan berbisnis, tepat waktu,” lanjut laporan itu.

    Sumber : Elshinta.Com