Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Demokrat nilai wajar menteri Prabowo silaturahmi dengan Jokowi

    Demokrat nilai wajar menteri Prabowo silaturahmi dengan Jokowi

    Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat menghadiri agenda diskusi yang digelar The Yudhoyono Institute bertajuk Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global di Jakarta, Minggu (13/4/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

    Demokrat nilai wajar menteri Prabowo silaturahmi dengan Jokowi
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 13 April 2025 – 19:25 WIB

    Elshinta.com – Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai sejumlah menteri dari kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merupakan hal yang wajar.

    Pasalnya, kata dia, Jokowi memiliki pengalaman selama 10 tahun memimpin Republik Indonesia sehingga ilmu dan kebijaksanaannya bisa membantu memberi masukan dalam konteks pemerintahan yang kini dipimpin oleh Prabowo Subianto.

    “Kami melihatnya kalau menteri-menteri masih ada yang suka mendatangi rumah Pak Jokowi, ya biasa saja. Yang suka mengunjungi rumah Pak SBY juga banyak kok,” kata Herzaky saat menghadiri agenda diskusi yang digelar The Yudhoyono Institute bertajuk Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, kunjungan menteri-menteri ke rumah Jokowi itu tidak bisa diartikan sebagai fenomena matahari kembar.

    Herzaky yakin pertemuan menteri Kabinet Merah Putih dengan Jokowi itu sudah sepengetahuan Prabowo sebagai Presiden.

    “Nah, itu semua pun dalam upaya dan juga bagian dari mengemban tugasnya sebagai menteri juga agar ada masukan-masukan yang bisa digunakan di lapangan,” katanya.

    Di samping itu, dia mengatakan bahwa silaturahmi menteri-menteri ke rumah Jokowi itu juga mencontoh Prabowo.

    Bahkan, kata dia, Prabowo pun beberapa kali bertemu dan berdiskusi dengan Jokowi. Begitu pula dengan presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Ia mengemukakan bahwa Republik Indonesia merupakan bangsa besar yang dibangun atas fondasi silaturahmi dan gotong royong. Bangsa Indonesia bukan bangsa individualis yang hanya bekerja masing-masing.

    “Bagaimana kita bisa membangun bersama sehingga masyarakat kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Apalagi, situasi hari ini sangat kompleks,” katanya.

    Adapun sejumlah menteri yang berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo dalam momen Lebaran 2025, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

    Selain mereka, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    Sumber : Antara

  • Respons Demokrat soal Banyak Menteri Prabowo yang Bertemu Jokowi

    Respons Demokrat soal Banyak Menteri Prabowo yang Bertemu Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Demokrat memandang pertemuan antara sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan hal yang lumrah terjadi.

    Seperti diketahui, sejumlah menteri Kabinet Prabowo-Gibran berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo dalam momen Lebaran 2025, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

    Selain mereka, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    Menanggapi hal itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra beranggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan orang yang terbuka, begitu pula kepada para menterinya. 

    “Jadi kalau dari kami melihatnya, kalau menteri-menteri masih ada yang suka datang ke Pak Jokowi, ya biasa aja. Karena yang suka datang ke Pak SBY juga banyak kok, biasa aja gitu. Tapi itu semuanya dalam konteks apa? Lagi-lagi semua sepengetahuan Pak Prabowo sebagai Presiden,” katanya di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat pada Minggu (13/4/2025).

    Dia melanjutkan para menteri juga melakukan hal tersebut supaya bisa mendapatkan masukan-masukan dari dua tokoh bangsa itu yang nantinya juga bisa digunakan di lapangan.

    Selain itu, dia juga menyoroti bahwa itu dilakukan dalam rangka menjaga silaturahmi. Menurutnya, kegiatan tersebut tak hanya terbatas untuk para menteri saja. 

    “Jadi menurut kami, janganlah kemudian silaturahmi, misalnya ya, tadi kemudian diartikan lalu sebuah hal yang negatif,” urainya.

    Sebab itu, Herzaky menilai yang dibangun saat ini oleh Prabowo adalah suatu kohesi atau dalam kata lain hubungan yang erat dengan perpaduan yang kokoh.

    “Bagaimana beliau misalnya sudah berkunjung ke Pak SBY, sering diskusi dengan Pak SBY, sering diskusi dengan Pak Jokowi. Ini kan ditiru oleh menterinya. Kan dicontohkan oleh Pak Presiden, kan hal yang baik,” ujarnya.

    Bahkan, imbuhnya, Prabowo juga telah berdiskusi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri beberapa waktu kemarin. Ini membuktikan bahwa semua pihak dia rangkul, karena yang penting saat ini adalah rakyat.

    “Hari ini yang penting Bangsa Indonesia. Bagaimana kita bisa membangun bersama, sehingga masyarakat, rakyat kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Nah, itu yang paling penting, karena situasi hari ini sangat kompleks ya,” tutup dia.

  • Wamen BUMN Respons soal Tarif Trump, Akui Sebagai Tantangan

    Wamen BUMN Respons soal Tarif Trump, Akui Sebagai Tantangan

    Jakarta –

    Wakil Menteri (Wamen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aminudin Ma’ruf menanggapi terkait tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Diketahui, Indonesia terkena tarif impor sebesar 32%.

    Aminudin mengatakan tarif Trump tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BUMN salah satunya dalam melakukan revitalisasi industri.

    “(Dampak tarif Trump terhadap BUMN menjadi) tantangan bagi kita untuk kita lebih revitalisasi industri,” kata Aminudin usai acara Dharma Santi BUMN 2025 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Minggu (13/4/2025).

    Diketahui, Trump menerapkan tarif resiprokal ke lebih dari 60 negara mitra dagang yang memiliki surplus atau yang dianggap memanfaatkan pasar AS secara tidak adil. Indonesia terkena tarif sebesar 32%.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai kebijakan itu dapat memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,3% hingga 0,5%.

    Sri Mulyani pun menyambut baik jeda 90 hari yang diberikan Trump kepada berbagai negara yang terkena tarif impor tinggi, termasuk Indonesia. Keputusan itu dinilai dapat memberi waktu untuk membicarakan solusi guna mengurangi risiko kebijakan tarif terhadap pertumbuhan ekonomi.

    “Situasi terkini yang diperkirakan, sebelum jeda, dapat mengurangi potensi pertumbuhan kita antara 0,3% hingga 0,5% dari PDB. Jeda 90 hari dalam penerapan pungutan tersebut memberikan waktu untuk membahas solusi,” kata Sri Mulyani dikutip dari Reuters, Kamis (10/4).

    Sri Mulyani menyebut Indonesia akan memanfaatkan jeda 90 hari untuk menyusun kerangka kerja sama dan bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk meningkatkan ketahanan kawasan tersebut. Tawaran yang sedang direncanakan di antaranya peningkatan impor dari AS dan prosesnya yang lebih mudah, hingga pemotongan pajak.

    “Di tengah tekanan tarif sepihak dari AS, Indonesia tidak hanya merespons secara bilateral, tetapi juga memilih membangun solidaritas regional sebagai upaya memperkuat posisi tawar kolektif. Kerangka kerja sama ini harus diwujudkan dalam agenda konkret seperti penguatan rantai pasok regional, harmonisasi standar industri dan perluasan pasar intra ASEAN agar tidak berhenti pada retorika diplomatik,” ucapnya.

    Sebagai informasi, AS merupakan tujuan ekspor terbesar ketiga Indonesia, di mana tahun lalu nilainya mencapai US$ 26,3 miliar. Hal itu membuat penerapan tarif resiprokal Trump sebesar 32% dapat memberikan tekanan besar terhadap perekonomian Indonesia.

    (aid/kil)

  • AHY: RI harus bangun solidaritas untuk hadapi kebijakan Trump

    AHY: RI harus bangun solidaritas untuk hadapi kebijakan Trump

    Kami percaya solidaritas adalah kekuatan kita, kolaborasi adalah harapan kita

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute (TYI) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan Indonesia perlu membangun solidaritas, termasuk di area regional, untuk menghadapi kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Kami percaya solidaritas adalah kekuatan kita, kolaborasi adalah harapan kita,” kata AHY dalam kegiatan TYI bertajuk “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global” di Jakarta, Minggu.

    Menurutnya, kebijakan Trump memancing dunia yang makin terfragmentasi, baik secara ekonomi, politik, maupun keamanan.

    Pengenaan tarif resiprokal AS berpotensi menciptakan aliansi-aliansi baru yang saling bersaing, bahkan dalam konteks yang lebih luas dari perdagangan.

    Maka dari itu, TYI merekomendasikan agar Indonesia memperkuat solidaritas ASEAN. Penting bagi ASEAN untuk tidak terpecah oleh agenda masing-masing. AHY pun berpendapat berbagai forum regional, seperti ASEAN+, juga harus dimanfaatkan dengan lebih efektif.

    Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu juga menyampaikan rekomendasi penguatan ekonomi domestik. Pemerintah perlu berfokus pada stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja.

    Langkah strategis lain yang juga perlu diambil yaitu transformasi dari krisis ke peluang.

    “Kita harus bisa mengubah krisis menjadi peluang, from crisis to opportunity. Kita harus mengembalikan transformasi ekonomi kita serta mempercepat modernisasi dan digitalisasi. Kita juga membutuhkan ekonomi hijau, termasuk transisi energi,” jelasnya.

    Rekomendasi terakhir yang ia sampaikan terkait diversifikasi pasar dan mitra strategis. Indonesia perlu mengembangkan perdagangan di sejumlah kawasan, seperti Eropa, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara Global South lainnya.

    “Bersama dengan mitra strategis, Indonesia harus terus memperkuat sistem perdagangan dan kerja sama multilateral yang tidak diskriminatif,” tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menegaskan Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan guna merespons kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

    Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan ke-12 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (12th ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting/AFMGM) di Kuala Lumpur, Malaysia.

    Menkeu merinci bentuk penanganan itu bisa berupa nilai tukar, imbal hasil Surat Utang Negara (SUN), dan kepercayaan pasar terhadap pasar modal.

    Sri Mulyani bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono juga menghadiri pertemuan berformat lebih bebas yang membahas kebijakan penerapan tarif resiprokal liberation day, antara lain Retreat Menteri Keuangan serta pertemuan antara ASEAN dengan Business Councils di ASEAN.

    Untuk merespons langkah AS, anggota ASEAN sepakat untuk tidak melakukan retaliasi, namun akan melakukan negosiasi secara bilateral maupun bersama-sama dalam kerangka kesepakatan perdagangan dan investasi dengan AS.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri Prabowo Berbondong-bondong ke Rumah Jokowi, Trenggono dan Budi Sadikin Kompak Bilang ‘Bos Saya’

    Menteri Prabowo Berbondong-bondong ke Rumah Jokowi, Trenggono dan Budi Sadikin Kompak Bilang ‘Bos Saya’

    PIKIRAN RAKYAT – Silaturahmi Lebaran di kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), di Solo, Jawa Tengah, berubah menjadi sorotan publik setelah sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan Kabinet Prabowo-Gibran datang berturut-turut.

    Ada yang menarik dalam ajang silaturahmi tersebut, karena dua menteri secara terbuka menyebut Jokowi masih sebagai “bos” mereka, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    Dua Menteri Keceplosan: “Bos Saya”

    Kunjungan pertama terjadi pada Jumat 11 April 2025, ketika Trenggono datang lebih awal pukul 09.31 WIB dan langsung bertemu Jokowi dalam forum tertutup. Usai pertemuan, Trenggono menyebut kedatangannya adalah untuk menjalin silaturahmi dalam suasana Idul Fitri. Namun yang mencuri perhatian adalah ucapannya soal status Jokowi.

    “Silaturahmi sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono sambil tersenyum di hadapan awak media.

    Menurutnya, selama lebih dari satu jam pertemuan tersebut membahas kondisi kesehatan Jokowi dan juga diwarnai dengan sejumlah arahan dari mantan presiden yang memimpin Indonesia selama dua periode itu.

    Tak berselang lama, Menkes Budi Gunadi Sadikin tiba pukul 10.40 WIB. Dia datang bersama istrinya. Di hadapan wartawan, Budi menyampaikan niat yang sama: silaturahmi Lebaran. Namun, pernyataannya juga menjadi bahan perbincangan.

    “Ya, ini silaturahmi, karena Pak Jokowi bos saya. Saya sama Ibu mau silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin, juga doain Pak Presiden (Jokowi) dan Ibu (Iriana) sehat,” katanya.

    Silih Berganti: Deretan Menteri dan Tokoh yang Kunjungi Jokowi

    Tidak hanya Trenggono dan Budi, sederet tokoh politik dan pejabat lainnya juga turut berkunjung ke rumah Jokowi di Jalan Kutai Utara No. 1, Kelurahan Sumber, Solo. Berikut daftar lengkapnya:

    1. Luhut Binsar Pandjaitan

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus mantan Menko Marves ini tiba pada Senin 31 Maret 2025 sekira pukul 11.40 WIB. Luhut menyampaikan rasa hormatnya atas kepemimpinan Jokowi selama satu dekade.

    “Saya sebagai anak buahnya Pak Jokowi selama 10 tahun, merasakan bahwa betapa banyak yang dilakukan beliau buat negeri ini,” ujar Luhut.

    2. Didit Hediprasetyo

    Putra Presiden Prabowo, Didit, datang pada Senin 31 Maret 2025 sore pukul 15.36 WIB dan membagikan momen kebersamaan dengan Jokowi-Iriana di Instagram @ragowo.hediprasetyo.

    3. Pratikno

    Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa kunjungannya lebih bersifat kekeluargaan.

    “Cerita tentang cucu-cucu. Pak Jokowi itu saksi nikah tiga putri saya,” kata Pratikno.

    4. Ahmad Luthfi

    Gubernur Jawa Tengah ini menyebut Jokowi masih memberikan arahan penting.

    “Sama beliau minta fokus, kerja untuk masyarakat, kerja untuk rakyat,” ungkap Luthfi.

    5. Budi Arie Setiadi

    Menteri Koperasi menyampaikan perkembangan program Kopdes Merah Putih yang menurut Jokowi harus dijalankan dengan hati-hati demi kepentingan masyarakat desa.

    6. Bima Arya

    Wamendagri ini mengunjungi “Wisata Jokowi” di Solo dan mengaku terkesan.

    “Ternyata benar, ada ‘Wisata Jokowi’. Warga dari berbagai daerah datang ke sini,” ujar Bima.

    7. Sri Mulyani

    Menteri Keuangan datang pada Kamis 3 April 2025 siang untuk silaturahmi selama 20 menit.

    “Silaturahmi saja,” ujarnya singkat.

    8. Basuki Hadimuljono

    Kepala Otorita IKN ini mengunjungi Jokowi menjelang maghrib. Dia menegaskan tidak ada pembicaraan mengenai proyek IKN.

    “Sudah lama saya belum pernah ketemu. Tidak ada (pembicaraan IKN),” katanya.

    9. Zulkifli Hasan

    Menko Pangan sekaligus Ketum PAN ini datang pada Rabu 9 April 2025 pukul 10.35 WIB.

    “Saya kan menterinya Bapak, banyak dibimbing. Dua tahun dipercaya beliau sama Ibu,” kata Zulhas.

    Dia juga mengaku sempat membicarakan kondisi ekonomi saat ini dengan Jokowi.

    10. Bahlil Lahadalia & Wihaji

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Kependudukan Wihaji mengunjungi Jokowi pada Selasa 8 April 2025 malam. Bahlil menyebut hubungannya dengan Jokowi seperti guru dan murid.

    “Ya kangen sama Bapak juga, sama Ibu. Saya kan muridnya Bapak Presiden Jokowi,” ujar Bahlil.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Gaji PNS Naik 16 Persen di 2025 Fakta atau Hoaks? Begini Pernyataan Sri Mulyani

    Gaji PNS Naik 16 Persen di 2025 Fakta atau Hoaks? Begini Pernyataan Sri Mulyani

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikabarkan naik 16 persen di 2025. Namun hingga kini, itu hanya jadi kabar burung yang belum ditahu kebenarannya.

    Lalu, apakah benar atau tidak gaji PNS naik 16 persen di 2025?

    Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat suara menanggapi hal itu. Ia mengatakan, hingga saat ini, tidak terdapat kebijakan resmi dari pemerintah terkait kenaikan gaji ASN maupun pensiunan sebesar 16 persen dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    “Tidak ada kebijakan kenaikan gaji PNS sebesar 16 persen dalam dokumen perencanaan anggaran negara saat ini,” tegas Sri Mulyani dilansir dari Jawapos Radar Kudus.

    Ia juga menyebutkan bahwa gaji PNS bulan Mei 2025 mendatang tentunya masih mengacu pada aturan lama yang masih berlaku, yakni PP Nomor 5 Tahun 2024.

    Sri Mulyani menerangkan bahwa tahun 2025 merupakan masa penting dalam agenda konsolidasi fiskal nasional pascapandemi.

    Dalam hal ini Pemerintah, telah menetapkan langkah penghematan anggaran hingga mencapai Rp306 triliun.

    Namun Sri Mulyani memastikan bahwa pembayaran gaji ASN akan tetap dilakukan secara penuh dan tepat waktu.
    Dengan garis bawah tanpa ada pengurangan akibat efisiensi anggaran.

    “Gaji PNS tetap dibayarkan penuh sesuai jadwal. Tidak ada pemotongan, dan tidak terdampak dari langkah penghematan anggaran,” jelasnya.

    Kepastian tersebut turut diperkuat oleh pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menilai bahwa struktur penggajian ASN masih berada dalam batas aman dan stabil sesuai kerangka fiskal 2025. (Arya/Fajar)

  • MA Tegaskan Tak Lindungi Hakim Nakal Meski Gaji Dinaikkan Nasional 12 April 2025

    MA Tegaskan Tak Lindungi Hakim Nakal Meski Gaji Dinaikkan Nasional 12 April 2025

    MA Tegaskan Tak Lindungi Hakim Nakal Meski Gaji Dinaikkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mahkamah Agung (MA) menegaskan komitmennya untuk tidak melindungi hakim yang menjatuhkan vonis tidak sesuai ketentuan.
    Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara MA Hakim Agung Yanto saat menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan
    gaji hakim
    .
    “Kalau ada masih satu dua oknum yang seperti itu, Mahkamah Agung tidak melindungi orang yang begitu,” ujar Yanto dalam keterangannya kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (12/4/2025).
    Yanto menekankan, tabiat serakah tidak akan berubah meskipun
    gaji hakim dinaikkan
    . Selama ini, MA tidak melindungi oknum hakim yang melanggar kode etik.
    Kasus-kasus tersebut sepenuhnya diserahkan kepada penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
    “Dan, Mahkamah Agung langsung mengusulkan pemberhentian sementara sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap,” jelas Yanto.
    Setelah adanya vonis berkekuatan hukum, oknum hakim yang terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman etik berupa pemberhentian tidak dengan hormat.
    “Dengan demikian semua gaji, dia tidak dapat hak untuk pensiun,” kata Yanto.
    MA juga mengapresiasi rencana Prabowo untuk menaikkan gaji hakim. Yanto menilai langkah ini sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan martabat dan integritas lembaga yudikatif.
    “MA mengapresiasi, mengapresiasi dan menghormati rencana pemerintah untuk menaikkan gaji hakim,” ujar Yanto.
    Ia menambahkan, rencana kenaikan gaji bertujuan untuk memastikan lembaga yudikatif, khususnya hakim, bebas dari tekanan, termasuk praktik suap.
    Yanto mengungkapkan, para hakim terakhir kali mendapatkan kenaikan gaji pada tahun 2012-2013, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat.
    Kenaikan gaji yang diusulkan pada akhir masa kepresidenan Joko Widodo hanya dirasakan oleh hakim di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, sementara hakim di Mahkamah Agung tidak mendapatkan kenaikan.
    “Hakim itu sejak 2012 itu belum pernah naik gaji. Kalau pegawai negeri kan setiap tahun naik,” ungkap Yanto.
    Prabowo sebelumnya menyatakan kegeramannya terhadap sejumlah kasus korupsi di Indonesia dalam perbincangan dengan enam pemimpin redaksi di kediaman pribadinya, di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (6/4/2025).
    “Jangankan rakyat, saya juga geram masalah korupsi. Karena, saya mengerti sumber daya kita sangat besar dan yang terjadi adalah perampokan,” ujar Prabowo, seperti dilansir dari
    Kompas.id,
    Senin (7/4/2025).
    Ia menambahkan, salah satu langkah yang akan diambil adalah menaikkan gaji semua hakim secara signifikan agar mereka tidak rentan terhadap suap.
    Dalam waktu dekat, Prabowo akan meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk mendiskusikan hal tersebut.
    “Saya juga beri petunjuk agar hakim punya rumah dinas yang layak. Ini sedang dikerjakan Menteri Perumahan. Kalau tidak salah, hakim kita di seluruh Indonesia tidak sampai 10.000 orang,” tutup Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ekonom: Fleksibilitas TKDN dan Penghapusan Kuota Impor Jadi Daya Tawar Hadapi Kebijakan Tarif AS – Halaman all

    Ekonom: Fleksibilitas TKDN dan Penghapusan Kuota Impor Jadi Daya Tawar Hadapi Kebijakan Tarif AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan para menteri terkait untuk mengubah regulasi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) lebih fleksibel.

    Sebab menurutnya aturan saat ini cenderung dipaksakan sehingga Indonesia kalah secara kompetitif. 

    Pengamat ekonomi Erwin Suryadi mengatakan memang banyak pabrikan dalam negeri yang masih kesulitan menekan harga pokok produksi karena tak tersedianya atau terbatasnya bahan baku. Imbasnya banyak pabrikan lokal yang kesulitan berproduksi.

    Menurutnya fleksibilitas TKDN dan penghapusan kuota impor jadi dua kebijakan yang memberi kesempatan bagi pabrikan dalam negeri untuk bersaing.

    “Panjangnya rantai suplai yang harus dijalankan hanya untuk memperoleh kuota, pembayaran bea masuk untuk bahan baku, dan sekaligus juga penerapan kebijakan pembebasan pajak bagi produk jadi impor menjadi fakta yang mendorong makin tidak kompetitifnya pabrikan dalam negeri dibandingkan dengan produk impor,” kata Erwin kepada wartawan, Sabtu (12/4/2025).

    Kondisi ini lanjutnya, juga diakui oleh Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani, yang menyampaikan bahwa penghapusan kuota impor dapat membantu ekonomi Indonesia. 

    Ia mengatakan kuota impor selama ini tidak memberikan penerimaan negara, menambah beban transaksi dan menimbulkan ketidakpastian perdagangan.

    Menurut Erwin, langkah Prabowo mendorong pabrikan dalam negeri  semakin berani melakukan terobosan teknologi yang bisa menyerap tenaga kerja. Ini karena waktu dan tenaga serta biaya dari pabrikan tidak lagi dihabiskan untuk memikirkan bagaimana memperoleh kuota bahan baku impor yang selalu dibatasi.

    “Belum lagi kalau ada pertek-pertek (persetujuan teknis) yang bertabrakan dan tidak sinkron antar kementerian dan lembaga terkait,” jelasnya.

    Sementara, pengamat ekonomi dan kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan, Indonesia harus secara jujur mengidentifikasi kelemahan struktural yang dapat menggerus daya tawarnya dalam menghadapi kebijakan tarif  Presiden AS Donald Trump.

    Ketergantungan yang tinggi pada ekspor produk manufaktur padat karya tradisional seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur ke pasar AS yakni sekitar 32 persen ekspor non-migas, menempatkan Indonesia dalam posisi rentan.

    “Produk-produk ini relatif mudah digantikan oleh negara pesaing seperti Vietnam, Bangladesh, atau Meksiko, yang mungkin lebih agresif dalam menawarkan insentif atau memiliki perjanjian perdagangan yang lebih menguntungkan dengan AS,” kata Achmad. 

    Selain itu tantangan regulasi domestik dinilainya juga sering dikeluhkan investor asing, termasuk dari AS. Mulai dari birokrasi yang berbelit, dan ketidakpastian hukum.

    “Seperti birokrasi yang berbelit, ketidakpastian hukum, dan isu terkait TKDN, dapat menjadi batu sandungan,” tandasnya.

  • Jika Naik Gaji, Hakim Tidak Punya Alasan untuk Neko-neko Nasional 12 April 2025

    Jika Naik Gaji, Hakim Tidak Punya Alasan untuk Neko-neko Nasional 12 April 2025

    Jika Naik Gaji, Hakim Tidak Punya Alasan untuk Neko-neko
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Mahkamah Agung
    mengatakan,
    kenaikan gaji hakim
    membuat para penegak hukum itu tidak punya lagi alasan untuk menjatuhkan vonis yang sembrono atau neko-neko.
    Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara MA, Hakim Agung Yanto, saat ditanya mengenai rencana Presiden
    Prabowo Subianto
    yang ingin menaikkan gaji hakim.
    “Dengan gaji yang memadai, kalau (dulu) neko-neko, harusnya kan (setelah naik gaji) enggak lagi neko-neko, kan gitu,” ujar Yanto saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (12/4/2025).
    Yanto menegaskan, seorang hakim terikat dengan kode etik saat menjalankan tugasnya. Besar kecilnya gaji tidak menjadi alasan bagi hakim untuk menerima suap.
    “Hakim itu dalam kondisi apapun memang tetap harus menjaga integritas dan profesionalitas ya, tidak ada alasan bagi hakim untuk melakukan korupsi sekalipun gajinya kecil, harusnya kan seperti itu,” katanya.
    Namun, pemerintah juga diharapkan tetap memerhatikan kesejahteraan hakim.
    “Sebagaimana hakim menjaga integritas, bukan saja menjadi tanggung jawab hakim semata (untuk mencegah korupsi). Namun, juga menjadi tugas pemerintah untuk tidak abai atas kesejahteraan hakim,” tutur Yanto.
    Yanto mengungkapkan, selama ini ada hakim yang masih perlu mengkhawatirkan urusan pribadinya karena gaji yang terhitung kecil.
    “Tidak mungkin hakim akan menghasilkan putusan yang baik apabila masih ada hakim memutus perkara dalam keadaan perut kosong dan beban finansial rumah tangga yang membebani kita, gitu lho,” katanya.
    Para hakim sendiri terakhir mendapatkan kenaikan gaji pada tahun 2012-2013, yaitu saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menjabat.
    Kenaikan gaji yang digagas pada akhir masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga hanya dirasakan oleh hakim di pengadilan negeri atau tingkat pertama, dan hakim di tingkat banding atau pengadilan tinggi.
    Sementara itu, hakim di Mahkamah Agung tidak mendapatkan kenaikan gaji.
    “Hakim itu sejak 2012 itu belum pernah naik gaji. Kalau pegawai negeri kan setiap tahun naik,” ungkap Yanto.
    Diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menjawab kegeraman masyarakat yang geram dengan sejumlah kasus korupsi di Indonesia belakangan ini.
    Hal tersebut disampaikannya dalam perbincangannya dengan enam pemimpin redaksi di kediaman pribadinya, di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025).
    “Jangankan rakyat, saya juga geram masalah korupsi. Karena, saya mengerti sumber daya kita sangat besar dan yang terjadi adalah perampokan,” ujar Prabowo, dilansir dari Kompas.id, Senin (7/4/2025).
    Ia pun mengungkapkan salah satu langkahnya, yakni menaikkan gaji semua hakim secara signifikan agar mereka tidak bisa disuap.
    Dalam waktu dekat, ia akan menyuruh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk mendiskusikan hal tersebut.
    “Hakim harus dibikin begitu terhormat dan begitu yakin sehingga dia tidak bisa disuap. Saya juga beri petunjuk agar hakim punya rumah dinas yang layak. Ini sedang dikerjakan Menteri Perumahan. Kalau tidak salah, hakim kita di seluruh Indonesia tidak sampai 10.000 orang,” ujar Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RI tegaskan komitmen jaga stabilitas untuk respons tarif AS di AFMGM

    RI tegaskan komitmen jaga stabilitas untuk respons tarif AS di AFMGM

    Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam pertemuan ke-12 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (12th ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting/AFMGM) di Kuala Lumpur, Malaysia. (ANTARA/HO-Kementerian Keuangan)

    RI tegaskan komitmen jaga stabilitas untuk respons tarif AS di AFMGM
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 11 April 2025 – 19:33 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menegaskan Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan guna merespons kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

    Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan ke-12 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (12th ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting/AFMGM) di Kuala Lumpur, Malaysia.

    “Saya bekerja erat dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan. Ini bukan hal yang mudah, terutama karena ini adalah isu yang kompleks dan perlu ditangani secara simultan,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (11/4).

    Menkeu merinci bentuk penanganan itu bisa berupa nilai tukar, imbal hasil Surat Utang Negara (SUN), dan kepercayaan pasar terhadap pasar modal.

    “Kami berharap ini hanya respons jangka pendek,” tambah Sri Mulyani.

    Sri Mulyani bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono juga menghadiri pertemuan berformat lebih bebas yang membahas kebijakan penerapan tarif resiprokal liberation day, antara lain Retreat Menteri Keuangan serta pertemuan antara ASEAN dengan Business Councils di ASEAN.

    Untuk merespons langkah AS, anggota ASEAN sepakat untuk tidak melakukan retaliasi, namun akan melakukan negosiasi secara bilateral maupun bersama-sama dalam kerangka kesepakatan perdagangan dan investasi dengan AS.

    Kondisi ketidakpastian dan guncangan besar dalam perekonomian akibat perang dagang AS-China akan ditindaklanjuti dengan meningkatkan perdagangan dan investasi antarnegara ASEAN sehingga inisiatif integrasi sektor keuangan dan perekonomian ASEAN perlu dipercepat.

    “Indonesia terus akan mempercepat dan meningkatkan langkah deregulasi dan menghilangkan halangan perdagangan dan investasi dalam negeri, dan sekaligus melakukan upaya diplomasi dan negosiasi untuk menjaga kepentingan ekonomi Indonesia dan kepentingan bersama dunia,” ujar Menkeu.

    Forum khusus para Menteri Keuangan membahas berbagai kerja sama pada sektor keuangan, termasuk kerja sama di bidang pembiayaan infrastruktur melalui ASEAN Infrastructure Fund (AIF), pembiayaan risiko bencana, serta kepabeanan dan perpajakan.

    Dalam kesempatan ini, Indonesia melaporkan perkembangan dua forum yang diinisiasi dalam Keketuaan Indonesia pada 2023, yaitu pembentukan ASEAN Treasury Forum (ATF) serta revitalisasi wadah kolaborasi lintas sektor. Saat ini kolaborasi lintas sektor sudah berjalan untuk pembiayaan risiko bencana dan kolaborasi sektor kesehatan dan keuangan.

    Pada akhir sesi diluncurkan Rencana Aksi AIF 2025-2028 yang di dalamnya memuat rencana peningkatan kapasitas pembiayaan AIF dan komitmen mendukung pembiayaan proyek hijau bersama di ASEAN seperti ASEAN Power Grid untuk pencapaian target perubahan iklim ASEAN.

    Dalam AFMGM juga dibahas perkembangan berbagai inisiatif, di antaranya versi 4 Taksonomi ASEAN sedang dikembangkan untuk memberikan cakupan yang komprehensif dari enam fokus Taksonomi ASEAN dan tiga sektor pendukungnya.

    Forum AFMGM juga menyepakati usulan Malaysia yang melanjutkan inisiatif Indonesia untuk menyederhanakan proses kerja sama di jalur keuangan dengan melihat keterkaitan substansi antar komite kerja, serta inisiatif ASEAN Power Grid Financing Facility (APGFF) yang melibatkan Asian Development Bank (ADB) dan Bank Dunia.

    Sri Mulyani dan Thomas juga melakukan berbagai pertemuan bilateral dengan Menteri/Wakil Menteri dari Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Amerika Serikat, dan ADB.

    Dalam pertemuan tersebut para delegasi saling bertukar pandangan terkait kebijakan tarif Amerika Serikat, serta potensi pengembangan kerja sama perdagangan bilateral antara Indonesia dan negara mitra.

    Dengan ADB, Menkeu menyampaikan perkembangan perekonomian Indonesia, area prioritas Pemerintah, dan komitmen kerja sama pembangunan dengan ADB.

    Sumber : Antara