Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan bangsa (PKB) Jazilul Fawaid meminta pihak manapun untuk tidak mempolitisasi pertemuan sejumlah menteri Prabowo Subianto saat silaturahmi dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Pernyataan ini dia ungkapkan guna merespons hal yang kini menjadi sorotan di media sosial, terlebih menteri-menteri yang hadir masih menyebut Jokowi sebagai ‘Bos’-nya.
“Sudahlah kita tidak usah mempolitisasi halalbihalal. Publik sudah bisa menilai semuanya mana yang tulus, mana yang tidak. Mana itu peristiwa politik, mana peristiwa halalbihalal,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).
Lebih lanjut, dia juga menepis kekhawatiran masyarakat soal adanya isu matahari kembar karena hal itu pun tidak pernah ada dalam konstitusi Indonesia.
“Di dalam konstitusi kita tidak memungkinkan ada matahari kembar. Tidak ada itu. Yang ada presiden dengan wakil presiden kalau itu dianggap matahari kembar, ya tidak. Karena konstitusinya itu bukan kembar, itu ada di presiden,” ujar anggota Komisi III DPR RI tersebut.
Adapun, Ketua Fraksi PKB di DPR ini menyebut sebutan ‘bos’ yang dilayangkan oleh menteri Prabowo ini hanya sebatas soal bahasa saja. Maka demikian, dia menekankan bahwa pertemuan itu lebih baik diambil sisi positifnya saja.
“Kepada siapapun itu positif yang namanya silaturahmi. Makanya jangan politisasi halalbihalal-lah, maksud saya begitu. ‘Kan kita tidak tahu istilah bicaraannya kalau kita curiga orang bertemu. Justru kalau tidak ada silaturahmi di negeri ini malah rusak,” tegasnya.
Untuk diketahui, sejumlah menteri Kabinet Prabowo-Gibran berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo dalam momen Lebaran 2025, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.
Tak hanya itu, terlihat juga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.
Belum lagi turut hadir, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
