Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Bahlil minta silaturahminya ke Jokowi di momen Lebaran tak dipolitisir

    Bahlil minta silaturahminya ke Jokowi di momen Lebaran tak dipolitisir

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia meminta agar kunjungan silaturahimnya bertemu Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Solo, Jawa Tengah, saat momen Lebaran, untuk tidak dipolitisir.

    Menurut dia, silaturahim itu merupakan kegiatan yang biasa dilakukan pada momen Hari Raya Idul Fitri. Bahkan, kata dia, setiap Muslim pun disunahkan untuk melaksanakan silaturahim tanpa batas.

    “Waktu itu tidak ada hal-hal yang lain, yang ada adalah silaturahim hari raya, yang namanya hari raya, jangan dipolitisir,” kata Bahlil saat konferensi pers Halal Bihalal Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu.

    Sebagai Muslim, menurut dia, momen Lebaran itu adalah momen di mana bertemu dan saling memaafkan, saling mendoakan, dan saling membangun hubungan kekerabatan keluarga. Menurut dia, kunjungan silaturahimnya tersebut tidak lebih dari itu.

    “Nanti tunggu pemilu, pileg, baru ada harinya (politik). Jangan hari raya dijadikan hari politik, nggak ada,” kata dia.

    Sebelumnya, Bahlil berkunjung ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada hari Selasa (8/4). Dia bertemu dengan Jokowi bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, yang juga kader Partai Golkar.

    Selain Bahlil, sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih yang mengunjungi Jokowi, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie.

    Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani Pastikan Tukin 31 Ribu Dosen Cair

    Sri Mulyani Pastikan Tukin 31 Ribu Dosen Cair

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan 31.066 dosen di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) akan mendapatkan tunjangan kinerja (tukin). Sebelumnya mereka mendapatkan tunjangan profesi.

    Kebijakan ini sebagai tindaklanjut terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemendiktisaintek. Anggaran disiapkan Rp 2,66 triliun untuk Januari-Desember 2025, ditambah Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji 13.

    “Walaupun Perpres ini baru keluar di April, untuk teman-teman dosen 31.066 ini akan dapatnya mulai 1 Januari 2025. Ini berarti mereka dapat 14 bulan karena 12 bulan Januari-Desember + THR + gaji 13. Nilainya adalah Rp 2,66 triliun yang akan kami bayarkan sesudah Mendiktisaintek mengeluarkan peraturan menteri untuk pelaksanaannya,” terang Sri Mulyani dalam konferensi pers di Auditorium Graha Diktisaintek, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025).

    Sebanyak 31.066 dosen di bawah Kemendiktisaintek itu bekerja pada Satker PTN (8.725 dosen), satker PTN BLU yang belum menerima remunerasi (16.540 dosen), dan lembaga layanan Dikti (5.801 dosen).

    Mereka yang awalnya mendapatkan gaji pokok + tunjangan melekat + tunjangan profesi, kini bisa mendapatkan gaji dengan perhitungan gaji pokok + tunjangan melekat + tukin jika besaran tunjangan profesi lebih kecil.

    “Kalau tunjangan profesinya lebih tinggi, sementara tukinnya lebih rendah, tidak berarti bahwa harus nurunin tukinnya. Jadi kalau lebih besar nggak apa, kalau lebih kecil kita tambahkan,” ucapnya.

    Sri Mulyani menyebut aturan ini tidak hanya untuk meningkatkan kinerja, melainkan memberikan prinsip keadilan. Pasalnya yang terjadi di lapangan selama ini dosen di Kemendiktisaintek mendapat tunjangan profesi yang besarannya lebih kecil dari tukin.

    “Ini para dosen jadi resah, kalau begitu enakan dapat tukin daripada tunjangan profesi. Ini yang mentrigger berbagai demo,” ucapnya.

    Sri Mulyani mencontohkan guru besar atau profesor dari PTN Satker memiliki tunjangan profesi Rp 6,7 juta, sementara jika setara dengan struktur adalah eselon II yang tukinnya Rp 19,28 juta. Dengan lahirnya Perpres Nomor 19 Tahun 2025, tukin juga diberikan kepada dosen ASN yang bekerja pada Satker PTN, Satker PTN BLU yang belum menerima remunerasi dan Lembaga Layanan Dikti.

    “Kalau seorang profesor guru besar sudah mendapat tunjangan profesi Rp 6,7 juta, sementara tunjangan kinerjanya untuk yang setara eselon II di Kemendiktisaintek adalah Rp 19,2 juta, maka guru besar ini tetap dapat tunjangan profesi, ditambah tukin tapi tidak sebesar Rp 19,2 juta, tapi selisihnya. Jadi dia mendapat tambahan dalam bentuk tukinnya,” jelas Sri Mulyani.

    Sri Mulyani respons demo dosen di halaman berikutnya.

    Selama ini tukin di Kemendiktisaintek untuk pejabat struktural terus meningkat sesuai indikator penilaian kinerja dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), sementara yang statusnya profesi dosen hanya mendapatkan tunjangan profesi yang kenaikannya tidak secepat tukin. Hal itu yang membuat para dosen melakukan demonstrasi beberapa waktu lalu.

    “Mereka (dosen) merasa saya dapat tunjangan profesi dan waktu dilihat tukinnya di Kemendikbud atau Kemendiktisaintek naik terus, mereka menjadi worst off. Muncul keresahan dan berdemonstrasi,” ucapnya.

    Kenapa dosen di lingkungan Kemendiktisaintek tidak mendapatkan tukin dan dapatnya tunjangan profesi? Sri Mulyani menyebut sejak tahun 2013 tukin tidak diberikan untuk pejabat fungsional dosen, namun mereka mendapatkan tunjangan profesi.

    “Waktu itu saya tidak tahu di 2013 antara tukin dengan tunjangan profesi barangkali masih sama atau bahkan tunjangan profesi lebih tinggi dikit daripada tukin. Ini diatur oleh pak menterinya sendiri waktu itu, bahwa dosen yang ada dan bekerja di kementerian memang tidak mendapatkan tukin, tapi mereka sudah mendapatkan tunjangan profesi. Jadi komponen gajinya mereka gaji pokok, tunjangan melekat dan tunjangan profesi. Sedangkan aparat Kemendiktisaintek itu yang non dosen mendapatkan tunjangan pokok, tunjangan melekat dan tukin,” jelas Sri Mulyani.

    Kebijakan itu terus berlanjut sampai beberapa kali ganti nama. Sebagaimana diketahui, pada 2016 Dikti pindah dari Kemendikbud menjadi Kemendikti, kemudian pada 2018 menjadi Kemenristekdikti, pada 2019 balik lagi menjadi Kemendikbud, sampai akhirnya di era Presiden Prabowo Subianto diganti menjadi Kemendiktisaintek.

    “2018 Perpres 131, Kemenristekdikti digabung lagi nih tukinnya dinaikkan atau mendapatkan perbaikan sesuai dengan Menpan-RB. Dosen juga tetap tidak diberikan tukin, tapi mendapatkan tunjangan profesi. Jadi setiap bolak dan balik ini dosen tetap hanya mendapat tunjangan profesi, dia tidak pernah di-treat sebagai aparat seperti ASN non-dosen yang mendapat tukin. Inilah yang kemudian Bapak Presiden Prabowo meminta diperbaiki,” ungkap Sri Mulyani.

    Halaman 2 dari 2

    (aid/hns)

  • Tidak Semua Dosen ASN Terima Tukin, Ini Penjelasan Sri Mulyani

    Tidak Semua Dosen ASN Terima Tukin, Ini Penjelasan Sri Mulyani

    Contohnya, guru besar menerima tunjangan profesi Rp6,73 juta. Sementara, pejabat eselon II (setara guru besar) menerima tukin Rp19,28 juta. Perbedaan inilah yang memicu keresahan dan aksi protes dari para dosen.

    Untuk mengatasi masalah itu, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2025. Salah satu perubahan utama dalam perpres itu ialah dosen PTN satker, PTN BLU yang belum menerima remunerasi, dan LL Dikti menerima tambahan fasilitas tukin.

    Besaran tukin diperoleh dari selisih nilai tukin pada kelas jabatan dengan nilai tunjangan profesi sesuai jenjang. Sebagai contoh, bila seorang guru besar menerima tunjangan profesi sebesar Rp 6,74 juga dan nilai tukin untuk jabatan setara eselon II pada Kemendiktisaintek Rp19,28 juta, maka nilai tukin yang diterima oleh guru besar tersebut sebesar Rp12,54 juta.

    Sementara, bila tunjangan profesi yang diterima oleh dosen lebih besar daripada nilai tukin, maka yang diberikan adalah tunjangan profesi, tanpa mengurangi dengan nilai tukin.

    “Kalau tunjangan profesi lebih tinggi, sementara tukinnya lebih rendah, tidak berarti bahwa dosen yang bersangkutan tukinnya menjadi negatif. Kalau tunjangan profesi yang diterima lebih besar, maka nilainya tetap. Kalau tunjangan profesi lebih kecil, kami tambahkan,” jelas Menkeu Sri Mulyani.

    Dengan demikian, komponen penghasilan dosen di bawah Kemendiktisaintek berdasarkan jenis PTN di antaranya: – PTN-BH dan PTN BLU remunerasi: gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan profesi, dan remunerasi (tidak ada perubahan) – PTN satker, PTN BLU non remunerasi, dan LL Dikti: gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan profesi, dan tukin (perubahan pada komponen tukin sesuai Perpres 19/2025). (fajar)

  • 31 Ribu Dosen Dapat Tukin – Raja Salman Mau Lunasi Utang Suriah

    31 Ribu Dosen Dapat Tukin – Raja Salman Mau Lunasi Utang Suriah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengucurkan anggaran sebesar Rp 2,66 Triliun untuk membayar tunjangan kinerja bagi 31.66 dosen ASN, di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.

    Sementara itu, Arab Saudi berencana melunasi utang suriah kepada bank dunia sebesar USD 15 Juta atau setara Rp 251 Miliar. Langkah ini dilakukan setelah suriah mengalami transisi politik pasca tumbangnya rezim bashar Al-Assad.

    Selengkapnya saksikan di Program Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (15/04/2025).

  • Menko Airlangga ungkap target tim negosiasi tarif Trump di AS

    Menko Airlangga ungkap target tim negosiasi tarif Trump di AS

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap target tim negosiasi yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk berunding langsung dengan Pemerintah AS di Washington D. C., Amerika Serikat.

    Airlangga dijadwalkan bertolak dari Jakarta ke Washington, Selasa malam, untuk memimpin tim negosiasi RI yang di antaranya terdiri atas Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Menko Airlangga saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, menyebut target utama tim negosiasi menurunkan tarif impor resiprokal yang dibebankan oleh AS kepada Indonesia.

    “Targetnya kan yang pasti ada pembicaraan beberapa putaran. Yang penting diturunkan (tarif impor, red.),” kata Menko Airlangga menjawab pertanyaan.

    Di lokasi yang sama, dalam kesempatan terpisah, Airlangga menyebut tim negosiasi menghendaki adanya hasil yang konkret dari perundingan dengan Pemerintah AS. Airlangga menyebut Pemerintah RI juga terbuka terhadap peluang membentuk pasar bebas terbatas antara Indonesia dan Amerika Serikat.

    “Artinya, specific outcome itu lebih penting sehingga kami dalam tanda petik, kalau untuk perjanjian nanti, framework, berikut dalam bentuk limited FTA (perjanjian pasar bebas), atau kita pernah punya TIFA dengan Amerika. Nah, itu yang dalam format perjanjian. Kami minta outcome yang spesifik, yang pragmatis ada,” kata Airlangga saat jumpa pers menjawab pertanyaan mengenai tawaran tim negosiasi yang nanti dipaparkan kepada Pemerintah AS.

    Di Washington, tim negosiasi dari Indonesia bakal menemui beberapa perwakilan Pemerintah AS, di antaranya Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Kementerian Keuangan AS, sejumlah asosiasi bisnis seperti US-ASEAN Business Council, US-Indonesia Society (USINDO).

    Airlangga menyebutkan dirinya bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (14/4) malam juga telah rapat melalui sambungan konferensi video dengan Menteri Perdagangan AS Howard W. Lutnick. Dalam pertemuan itu, ada pula Anggota DEN Mari Elka Pangestu.

    “Pak Luhut sudah bicara dengan Secretary of Commerce (Menteri Perdagangan AS), nanti kami tindaklanjuti lagi di Washington,” kata Airlangga.

    Sementara itu, Menlu Sugiono juga telah tiba lebih dulu di di AS dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

    Di Washington, perundingan antara Pemerintah RI dan Pemerintah AS dijadwalkan berlangsung pada 16–23 April 2025.

    “Tentu kan pengalaman pada berbagai perjanjian, pertemuan itu tidak sekali. Biasanya, ada 2–3 putaran, karena pertama ada kesepakatan, kedua baru drafting-nya,” sambung Airlangga.

    Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal/timbal balik kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang efektif berlaku tiga hari setelah diumumkan.

    Kebijakan Trump itu diterapkan secara bertahap, yaitu mulai dari pengenaan tarif umum 10 persen untuk seluruh negara terhitung sejak tanggal 5 April 2025, kemudian tarif resiprokal untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia, mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB).

    Dari kebijakan terbaru AS itu, Indonesia terkena tarif resiprokal 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.

    Walaupun demikian, Presiden Trump pada 9 April 2025 mengumumkan jeda selama 90 hari untuk penerapan tarif impor resiprokal itu kepada sebagian besar negara, kecuali China. Indonesia masuk dalam kelompok negara yang mendapatkan jeda selama 3 bulan penuh itu.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Apresiasi Dosen, Pemerintah Terbitkan Perpres tentang Tunjangan Kinerja

    Apresiasi Dosen, Pemerintah Terbitkan Perpres tentang Tunjangan Kinerja

    Jakarta –

    Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Presiden No. 19/2025 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

    Hal itu diumumkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini. Menurut Rini, pemerintah memberikan apresiasi terhadap kinerja ASN khususnya juga dosen di lingkungan Kemendiktisaintek.

    “Ini bukan sekadar tambahan penghasilan. Lebih dari itu, tunjangan kinerja ini adalah instrumen strategis untuk mendorong birokrasi menjadi lebih adaptif, produktif, dan berorientasi hasil sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo,”ungkap Rini, dalam keterangan tertulis, Selasa (15/4/2025).

    Hal tersebut disampaikan Rini dalam konferensi pers bersama Mendiktisaintek Brian Yuliarto serta Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Kantor Kemendikti Saintek, Jakarta, Selasa (15/4). Rini menjelaskan tunjangan kinerja bagi dosen dibawah naungan Kemendiktisaintek diberikan dengan memperhatikan kelas jabatan melalui proses evaluasi jabatan.

    Kelas jabatan bagi jabatan fungsional dosen telah ditetapkan melalui surat Menteri PAN-RB mengenai Penetapan Kelas Jabatan Nasional bagi Jabatan Fungsional yang Dibina Oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nantinya, aturan teknis lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan Mendiktisaintek.

    Ada tiga hal yang mendasari pemberian tunjangan kinerja bagi ASN khususnya juga dosen. Pertama, mendorong budaya kinerja dan profesionalisme ASN. Kedua, menghapuskan berbagai honorarium dan tunjangan-tunjangan lainnya. Serta, memacu setiap instansi pemerintah dalam melakukan percepatan reformasi birokrasi.

    “Karena pemberian tukin bukan semata-mata soal angka, tapi tentang penguatan kualitas kinerja dan kontribusi nyata kepada masyarakat,” ujar Rini.

    Kepada para dosen, Rini mengungkapkan pemerintah menaruh harapan besar bagi dunia pendidikan. Dosen diharapkan dapat menghadirkan sistem pembelajaran yang semakin inovatif, partisipatif, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

    Pemberian tunjangan kinerja ini diharapkan memperkuat peran dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi secara utuh. Bukan hanya pada aspek pendidikan dan penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat. Rini menegaskan, sebagai pendidik, dosen diharapkan semakin aktif terlibat dalam memberi solusi nyata bagi persoalan sosial.

    Sementara Mendiktisaintek Brian Yuliarto menjelaskan saat ini jajarannya sedang mempercepat penerbitkan aturan teknis dari perpres tersebut. Brian berharap dengan dikeluarkan peraturan presiden ini dapat meningkatkan profesionalisme dan tata kelola berbasis kinerja dosen.

    Dengan meningkatnya hal tersebut diharapkan perguruan tinggi di Indonesia semakin unggul setara dengan negara-negara maju sehingga peningkatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Saat ini sedang dilakukan harmonisasi aturan pemberian tukin bersama Kemenkeu, KemenPAN-RB dan Kementerian Hukum RI.

    Untuk menghindari penundaan pencairan, kerja sama yang erat dibutuhkan untuk mempercepat implementasi peraturan menteri dan petunjuk teknis yang ditargetkan selesai pada akhir bulan April ini. Brian mengatakan pihaknya tengah melakukan langkah percepatan implementasi sedang dilakukan.

    “Kami targetkan peraturan menteri dan petunjuk teknis ini bisa diselesaikan bulan ini sehingga tidak terjadi penundaan pencairan,” jelas Brian.

    Sementara untuk pencairan pembayaran tunjangan kinerja, para dosen akan dinilai selama satu semester ini.

    Dalam kesempatan yang sama Menkeu Sri Mulyani menguraikan, ada 31.066 dosen ASN dibawah naungan Kemendiktisaintek yang akan menerima tunjangan kinerja. Jumlah tersebut terdiri dari 8.725 dosen pada Satuan Kerja Perguruan Tinggi Negeri, 16.540 dosen pada Satker PTN Badan Layanan Umum, serta 5.801 dosen pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti).

    “Anggaran disiapkan untuk 14 bulan termasuk THR dan gaji ke-13. Para dosen akan dapat mulai 1 Januari 2025,” imbuh Sri Mulyani.

    “Kami bayarkan sesudah Mendikti Saintek menerbitkan aturan teknisnya,” pungkasnya.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ekonom Ungkap Efek Jika Keyakinan Konsumen Lanjut Turun, Potensi Investasi Seret

    Ekonom Ungkap Efek Jika Keyakinan Konsumen Lanjut Turun, Potensi Investasi Seret

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mewaspadai indeks keyakinan konsumen yang menurun selama tiga bulan terakhir, memberikan efek terhadap kegiatan ekonomi di tingkat produsen maupun membuat investor menunda rencana penanaman modalnya.  

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede melihat penurunan optimisme konsumen tersebut dapat berdampak negatif terhadap berbagai macam hal, termasuk rencana kegiatan produksi dan persepsi investor. 

    Dengan menurunannya persepsi konsumen, termasuk di dalamnya indeks ekspektasi ekonomi (IEK), maka para produsen di Indonesia mungkin dapat menurunkan kapasitas produksinya dalam jangka waktu dekat dan memilih untuk menggunakan stok yang sudah ada. 

    “Jika penurunan IKK tersebut terus berlanjut secara berkepanjangan, maka investor juga dapat melihat hal tersebut dan menunda kegiatan investasi mereka,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (15/4/2025).

    Sementara pemerintah telah menargetkan investasi senilai Rp1.905 triliun. Lebih tinggi dari realisasi investasi sebesar Rp1.650 triliun pada 2024.

    Per Maret 2025, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mencatat penurunan 5,3 poin dari 126,4 pada Februari 2025 menjadi 121,1. Sebelumnya, juga terjadi penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 0,8 poin Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Februari 2025 dan 0,5 poin pada Januari 2025.

    IKE tercatat sebesar 110,6, lebih rendah dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 114,2. Begitu juga IEK yang berada di level optimis 131,7, lebih rendah dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 138,7. 

    IEK menjadi indeks yang turun paling dalam, yakni sebesar 7 poin dari bulan sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan indeks ekspektasi kegiatan usaha yang juga turun 6,4 poin, indeks ekspektasi penghasilan turun 6,3 poin, dan penurunan ekspektasi ketersediaan lapangan kerja yang turun 5,9 poin.

    Josua lebih lanjut melihat pemerintah perlu melakukan intervensi untuk memperkuat konsumsi maupun keyakinan konsumen akan ekonomi, bukan hanya untuk masyarakat kurang mampu, tetapi juga kelas menengah dan aspiring middle class.

    “Diperlukan juga dukungan pemerintah, misalnya melakukan spending dengan lebih efektif dan tepat sasaran untuk bisa membantu meningkatkan kepercayaan konsumen,” tuturnya. 

    Pasalnya, melihat data Mandiri Spending Index (MSI) per 6 April 2025, kelompok bawah tergerus daya beli, sementara kelompok menengah menahan belanja. 

    Terbukti bahwa tingkat tabungan kelompok bawah yang biasanya meningkat di periode Ramadan (84,4 pada Maret 2024), namun tahun ini terus melambat dan berada di level terendah ke level 79,8 (Maret 2025). Dengan kata lain, kondisi ini menunjukkan daya beli yang semakin tergerus. 

    Sementara tingkat tabungan kelompok menengah stabil dan relatif sama dengan di Ramadan 2024, dari 101,1 (Maret 2024) menjadi 101,8 (Maret 2025). 

    Di sisi lain, tingkat tabungan kelompok atas dalam tren melambat, dari 97,4 (Maret 2024) menjadi 93,3 (Maret 2025). Kondisi ini mengindikasikan belanja lebih banyak dilakukan oleh kelompok atas. 

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau Bank BCA David Sumual pun melihat kebiasaan masyarakat akan bergeser untuk membeli barang tahan lama yang lebih murah (downtrading).

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati irit bicara saat disodorkan pertanyaan soal keyakinan konsumen yang menurun dalam tiga bulan terakhir. Padahal, terdapat Ramadan maupun Lebaran yang menjadi momen peningkatan daya beli. 

    “Kita akan tingkatkan [keyakinan konsumen],” ujarnya sambil masuk ke mobil usai menghadiri Taklimat Media di Gedung Kemendiktisaintek, Selasa (15/4/2025).

    Sementara saat ditanya terkait langkah pemerintah untuk memperkuat keyakinan konsumen, Sri Mulyani memilih diam. 

  • Negosiasi Tarif dengan AS, Airlangga: Indonesia Dorong Hasil Konkret

    Negosiasi Tarif dengan AS, Airlangga: Indonesia Dorong Hasil Konkret

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah segera memulai negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan bea impor 32% yang dikenakan terhadap produk Indonesia. Indonesia akan mendorong agar negosiasi dengan AS menghasilkan kesepakatan yang konkret.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, Indonesia mengutamakan hasil nyata dalam proses lobi yang akan dilakukan tim negosiator di Washington DC.

    “Kemarin Indonesia menyampaikan keinginan agar pertemuan ini menghasilkan sesuatu yang bersifat konkret. Specific outcome itu lebih penting,” ujar Airlangga di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Menurut Airlangga, pengalaman dalam berbagai perjanjian sebelumnya menunjukkan bahwa pertemuan dagang internasional tidak bisa selesai dalam satu kali pertemuan. Ia menuturkan, dibutuhkan dua hingga tiga putaran negosiasi tarif AS, mulai dari kesepakatan awal hingga tahap penyusunan dokumen resmi.

    Dalam lawatan ke Washington, Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia membuka kemungkinan untuk melanjutkan kerja sama dalam bentuk perjanjian perdagangan bebas terbatas atau limited Free Trade Agreement (FTA).

    Selain itu, pemerintah juga siap mengambil langkah strategis untuk melakukan revitalisasi kerja sama dagang dengan AS melalui perjanjian TIFA (trade and investment framework agreement).

    Langkah-langkah ini telah termuat dalam non-paper proposal yang telah disiapkan Indonesia untuk negosiasi dengan AS, terkait tarif, non-tariff measures (NTMs), kerja sama perdagangan dan investasi, hingga sektor keuangan.

    Lebih lanjut terkait tarif Presiden AS Donald Trump, Airlangga mengatakan bahwa Indonesia mengusulkan agar fokus negosiasi diarahkan pada hasil-hasil yang spesifik dan pragmatis, sehingga kedua negara dapat segera merasakan manfaat dari kerja sama ekonomi yang dijalin.

    “Jadi artinya specific outcome itu lebih penting,” tegas Airlangga.

    Tim lobi tingkat tinggi Indonesia akan melakukan negosiasi dengan otoritas AS pada 16-23 April 2025. Delegasi Indonesia akan dipimpin oleh Menko Airlangga, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Dalam pertemuan penting itu, delegasi Indonesia akan bertemu berbagai pejabat tinggi AS, termasuk perwakilan dari United States Trade Representative (USTR), Kementerian Perdagangan (Secretary of Commerce), Kementerian Luar Negeri (Secretary of State), dan Kementerian Keuangan AS (Secretary of Treasury) untuk membahas tarif AS.
     

  • Segini Besaran Tukin untuk Dosen ASN di Kemendiktisaintek

    Segini Besaran Tukin untuk Dosen ASN di Kemendiktisaintek

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, bersama Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini, mengumumkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 19 Tahun 2025 terkait dengan pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen ASN di lingkungan Kemendiktisaintek.

    Dilansir dari laman kemenkeu.go.id, melalui Perpres No. 19 Tahun 2025, Pemerintah memberikan Tukin kepada 31.066 dosen ASN yang sebelumnya hanya menerima tunjangan profesi, di luar gaji pokok dan tunjangan melekat. Penerima Tukin terdiri dari dosen yang bekerja di berbagai jenis perguruan tinggi negeri (PTN), dengan rincian jumlah penerima yaitu 8.725 dosen di PTN Satker, 16.540 dosen di PTN BLU yang belum menerima remunerasi, dan 5.801 dosen di Lembaga Layanan Dikti.

    Komponen penghasilan dosen di Kemendiktisaintek akan berbeda sesuai dengan jenis PTN tempat mereka bekerja. Dosen di PTN badan hukum (PTNBH) dan PTN BLU yang sudah menerapkan remunerasi akan menerima gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan profesi, dan remunerasi tetap. Sementara dosen di PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi, PTN Satker, dan Lembaga Layanan Dikti akan menerima gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan profesi, serta Tukin.

    Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memotivasi dosen dalam meningkatkan kualitas pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta mendukung keberlanjutan reformasi birokrasi Indonesia. 

    Menkeu menjelaskan bahwa besaran Tukin ditentukan berdasarkan selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatan dosen dengan tunjangan profesi pada jenjang yang bersangkutan.

    “Jika tunjangan profesi lebih besar, maka yang akan dibayarkan adalah tunjangan profesi,” lanjutnya.

    Dilansir dari Antara, jumlah tukin ditentukan berdasarkan kelas jabatan, antara lain sebagai berikut yang efektif sejak 1 Januari 2025.

    kelas jabatan 17 sebesar Rp33.240.000
    kelas jabatan 16 sebesar Rp27.577.500
    kelas jabatan 15 sebesar Rp19.280.000
    kelas jabatan 14 sebesar Rp17.064.000
    kelas jabatan 13 sebesar Rp10.936.000
    kelas jabatan 12 sebesar Rp9.896.000
    kelas jabatan 11 sebesar Rp8.757.600
    kelas jabatan 10 sebesar Rp5.979.200
    kelas jabatan 9 sebesar Rp5.079.000.
    kelas jabatan 8 sebesar Rp4.595.150
    kelas jabatan 7 sebesar Rp3.915.950
    kelas jabatan 6 sebesar Rp3.510.400
    kelas jabatan 5 sebesar Rp3.134.250
    kelas jabatan 4 sebesar Rp 2.985.000
    kelas jabatan 3 sebesar Rp2.898.000
    kelas jabatan 2 sebesar Rp2.708.250
    kelas jabatan 1 sebesar Rp2.531.250

  • Negosiasi Tarif dengan AS, Airlangga: Indonesia Dorong Hasil Konkret

    Demi Kepentingan Nasional, Indonesia Siap Negosiasi Tarif dengan AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan langkah strategis dalam menghadapi kebijakan tarif impor tinggi dari Amerika Serikat (AS).

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, tim negosiasi Indonesia akan bergerak dengan prinsip menjaga kepentingan nasional sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Negosiasi sebaik-baiknya demi kepentingan nasional,” kata Menko Airlangga di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Airlangga menekankan, Presiden Prabowo telah memberikan arahan jelas kepada tim lobi agar proses negosiasi dilakukan sebaik-baiknya demi mengamankan kepentingan ekonomi Indonesia di tengah dinamika hubungan dagang global.

    Sebelum keberangkatan tim lobi ke AS, berbagai persiapan telah dilakukan oleh tim lobi yang terdiri dari sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

    “Kemarin sudah ada rapat dengan seluruh kementerian dan saya juga sudah melaporkannya ke Bapak Presiden,” ungkap Airlangga.

    Ia menambahkan, diskusi awal telah digelar secara daring antara pihak Indonesia dengan Kementerian Perdagangan AS (Secretary of Commerce). Dalam pertemuan itu turut dihadiri Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan serta Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu.

    “Yang intinya kita bahas mengenai framework apa yang diharapkan oleh Amerika dan apa yang diharapkan oleh Indonesia,” papar Airlangga.

    Dalam lawatan ke Washington DC, Airlangga menyebut bahwa tim lobi Indonesia dijadwalkan bertemu dengan berbagai pihak penting, termasuk USTR (United States Trade Representative) dan dan Kementerian Keuangan AS (Secretary of Treasury).

    Selain itu, dialog juga akan dibuka dengan sejumlah asosiasi bisnis yang mendukung posisi Indonesia, seperti US-ASEAN Business Council dan USINDO.

    Diketahui, Presiden AS Donald Trump akan menerapkan tarif impor tinggi terhadap sejumlah produk asing, termasuk dari Indonesia yang akan dikenakan tarif 32%. Namun, Trump telah mengumumkan penundaan pemberlakukan tarif resiprokal terhadap negara-negara mitra dagang selama 90 hari, kecuali China.

    Sebagai respons atas tarif impor AS, Presiden Prabowo telah mengutus tim lobi tingkat tinggi yang akan bernegosiasi dengan AS pada 16-23 April 2025. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menko Airlangga, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Langkah-langkah untuk negosiasi tarif AS ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas perdagangan dan memastikan akses produk Indonesia di pasar global tetap kompetitif, khususnya di AS.