Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Neraca dagang RI bisa surplus 2,9 miliar dolar AS

    Neraca dagang RI bisa surplus 2,9 miliar dolar AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekonom: Neraca dagang RI bisa surplus 2,9 miliar dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 April 2025 – 17:23 WIB

    Elshinta.com – Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Rully Arya Wisnubroto memproyeksikan neraca perdagangan Indonesia masih bisa mencatatkan surplus 2,9 miliar dolar AS pada Maret 2025 kendati dihadapkan pada meningkatnya tensi perang tarif antara AS dan China.

    Surplus tersebut masih mampu ditopang oleh ekspor bersih (net exports) Indonesia sepanjang kuartal I 2025, sebelum dampak lebih besar dari tarif resiprokal AS mulai dirasakan pada April.

    “Mungkin bulan Maret ini (neraca dagang) masih akan tetap surplus, belum banyak impact dari trade war, risikonya di bulan April dan bulan-bulan selanjutnya bisa jadi kita dari surplus ke defisit. Kalau kita memang berkomitmen untuk bekerja sama, mau enggak mau pasti, (Presiden AS) Trump-nya pasti ingin (surplus),” ujar Rully dalam media day Mirae Asset di Jakarta, Kamis.

    Meski Trump memberikan penundaan implementasi tarif resiprokal selama 90 hari, Rully mewanti-wanti tekanan terhadap neraca dagang tanah air akan meningkat mulai kuartal II 2025.

    Hal ini dikarenakan kebergantungan Indonesia terhadap pasar ekspor AS.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada 2024 AS menjadi negara tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia setelah China, dengan nilai ekspor mencapai 26,31 miliar dolar AS.

    Meskipun lebih kecil dibandingkan nilai ekspor ke China sebesar 62,44 miliar dolar AS, AS tetap memegang peranan penting dalam perekonomian domestik.

    Terkait kebijakan tarif baru dari Pemerintah AS, Rully menilai Indonesia akan menghadapi tantangan ganda yakni tekanan dari lonjakan harga barang impor asal AS dan membanjirnya barang-barang asal China yang gagal masuk pasar AS.

    Maka dari itu penerapan tarif resiprokal AS kepada Indonesia sebesar 32 persen sangat berdampak terhadap perekonomian dalam negeri.

    “Most likely implikasinya kita, apakah kita akan mengimpor lebih banyak barang-barang dari AS sekaligus kita juga akan terbanjiri oleh impor barang-barang dari China yang tadinya dikirim ke AS yang harganya sudah naik lebih dari dua, sampai tiga kali lipat,” terangnya.

    Kendati demikian, memandang kinerja ekspor Indonesia pada Maret diperkirakan masih cukup kuat, khususnya berkat lonjakan harga komoditas unggulan seperti emas, batu bara, dan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

    Harga emas dunia tercatat menembus rekor tertinggi dalam sejarah, yakni mencapai 3.353,79 dolar AS per troy ounce pada perdagangan Rabu, naik lebih dari 3,5 persen.

    Peningkatan harga ini turut mendorong nilai ekspor Indonesia yang memiliki cadangan emas cukup besar.
    Adapun Pemerintah Indonesia sendiri telah mengirimkan delegasi ke Washington DC, AS, untuk bernegosiasi tarif resiprokal.

    Delegasi dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Dalam lawatannya, Indonesia membawa sejumlah usulan utama, antara lain revitalisasi perjanjian kerja sama dagang Trade & Investment Framework Agreement (TIFA), pelonggaran regulasi Non-Tariff Measures (NTMs) termasuk relaksasi TKDN, serta penawaran peningkatan impor migas dari AS.

    Pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal dan nonfiskal untuk menjaga daya saing ekspor, termasuk penurunan bea masuk, PPh impor, dan PPN impor.

    Rully menilai posisi Indonesia dalam perundingan tidak sekuat negara besar lain seperti China atau Uni Eropa, namun masih ada harapan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

    “Kemudian yang negosiasi memang harapannya akan ada deal. Jadi, memang sayangnya posisi Indonesia itu salah satu yang mungkin tidak terlalu kuat, beda dengan China atau mungkin dengan Eropa. Mereka mungkin bisa melakukan retaliasi,” tuturnya.

    Sumber : Antara

  • Program 3 Juta Rumah, DPR: Ada Kewajiban Pengembang Bangun Rumah Sederhana – Page 3

    Program 3 Juta Rumah, DPR: Ada Kewajiban Pengembang Bangun Rumah Sederhana – Page 3

    Salah satu langkah utama yang diambil adalah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang merupakan program pendanaan berbasis APBN dengan suku bunga rendah.

    FLPP ini disalurkan melalui Tapera dan perbankan untuk mendukung pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini bertujuan memastikan bahwa masyarakat berpendapatan rendah bisa membeli rumah dengan biaya yang terjangkau.

    “Kalau dari fiskal sendiri terhadap perumahan itu cukup banyak instrumen yang sudah kita sedang dan terus akan didukung. Pertama melalui FLPP, yaitu fasilitas likuiditas. Yang ini adalah sebuah sumber dana APBN dengan suku bunga yang sangat rendah, yang disalurkan oleh Tapera, kemudian melalui perbankan,” jelas Menkeu.

    Tidak hanya FLPP, pemerintah juga memberikan Penanaman Modal Negara (PMN) kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Dana PMN ini kemudian disalurkan melalui perbankan untuk meningkatkan aksesibilitas perumahan bagi MBR.

    “Kita juga memberikan PMN kepada PT SMF. Itu juga dananya di blend kepada perbankan. Tujuannya terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah,” ujar Sri Mulyani.

    Program ini bertujuan untuk menurunkan biaya pembiayaan rumah bagi MBR, dengan cara menyediakan dana murah yang berasal langsung dari APBN.

    “Masyarakat berpendapatan rendah, itu memang akan menikmati subsidi. Sehingga biaya dari dananya tadi harus berasal dari dana yang paling murah, yaitu dari APBN langsung,” ujar Menkeu.

    Sebagai bendahara negara, Sri Mulyani juga menekankan pentingnya penerbitan Surat Berharga Negara Perumahan yang diharapkan akan meningkatkan kemampuan pembiayaan sektor perumahan.

    Surat berharga ini akan dialokasikan untuk mendukung pembiayaan rumah bagi MBR. Dalam implementasinya, mekanisme FLPP akan dimodifikasi dan diperbesar volumenya untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.

  • Sri Mulyani bertemu Dubes AS untuk RI bahas negosiasi tarif Trump

    Sri Mulyani bertemu Dubes AS untuk RI bahas negosiasi tarif Trump

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Sri Mulyani bertemu Dubes AS untuk RI bahas negosiasi tarif Trump
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 April 2025 – 17:44 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir di Jakarta, Rabu (16/4), guna membahas negosiasi pengenaan tarif dagang yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump.

    “Kami berdiskusi secara terbuka mengenai langkah-langkah yang bisa ditempuh bersama agar isu ini dapat diselesaikan dengan tetap mengedepankan asas keadilan bagi kepentingan ekonomi kedua negara dan dunia,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Kamis.

    Selain itu, Sri Mulyani juga menyampaikan bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah didesain untuk mendukung program-program Presiden RI Prabowo Subianto.

    APBN 2025 disiapkan untuk mewujudkan berbagai program pro-rakyat seperti makan bergizi gratis, perlindungan sosial, hingga program pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat.

    Semua itu, lanjut Sri Mulyani, dirancang dengan tetap menjaga prinsip yang prudent dan berkelanjutan.

    “Pertemuan ini menjadi kesempatan baik untuk memperkuat hubungan Indonesia dan Amerika di tengah dinamika geopolitik dan perekonomian global yang sedang terjadi,” ujar Menkeu.

    Untuk diketahui, Pemerintah Indonesia telah mengirimkan delegasi ke Washington D.C., AS, untuk bernegosiasi tarif resiprokal.

    Delegasi dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Dalam lawatannya, Indonesia membawa sejumlah usulan utama, antara lain revitalisasi perjanjian kerja sama dagang Trade & Investment Framework Agreement (TIFA), pelonggaran regulasi Non-Tariff Measures (NTMs) termasuk relaksasi TKDN, serta penawaran peningkatan impor migas dari AS.

    Pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal untuk menjaga daya saing ekspor, termasuk penurunan bea masuk, PPh impor, dan PPN impor.

    Sumber : Antara

  • Mentan Amran Dukung Prabowo soal Wacana Hapus Kuota Impor

    Mentan Amran Dukung Prabowo soal Wacana Hapus Kuota Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menanggapi kebijakan penghapusan kuota impor yang direncanakan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Amran menuturkan, Kepala Negara ingin agar kegiatan ekspor dan impor dapat menguntungkan masyarakat. Inilah alasan mengapa Presiden berencana untuk memudahkan kegiatan ekspor dan impor.

    “Jadi yang dimaksud Bapak adalah mana yang menguntungkan rakyat Indonesia apapun modelnya, mau impor, mau ekspor, mana yang menguntungkan rakyat,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).

    Dia mencontohkan, ketika harga kelapa di tingkat global sedang bagus, pemerintah akan memudahkan ekspor komoditas tersebut. Sebaliknya, ketika sejumlah pihak membutuhkan bahan baku, pihaknya akan memudahkan proses importasi.

    “Jadi ini harus diterjemahkan seluruh regulasi yang kita bangun [untuk] kepentingan rakyat, jangan ada kepentingan oknum, apapun kita permudah,” ujarnya.

    Prabowo Subianto sebelumnya telah memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor, utamanya terkait dengan komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. 

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). 

    Adapun, perintah tersebut disampaikan Prabowo ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan. 

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

  • Selain Tarif Impor AS, Ini Hal yang Dibahas Menlu RI dan Menlu AS, Salah Satunya Terkait Gaza

    Selain Tarif Impor AS, Ini Hal yang Dibahas Menlu RI dan Menlu AS, Salah Satunya Terkait Gaza

    PIKIRAN RAKYAT – Bertemu dengan Menlu AS Marco Rubio di Washington DC, Rabu 16 April 2025, Menlu RI Sugiono membahas sejumlah hal selain tarif impor AS. Sugiono bertolak lebih dahulu ke AS pada 14 April 2025. Lalu, disusul oleh anggota delegasi lainnya sehari setelahnya.

    Anggota delegasi yang dipimpin Airlangga Hartarto ini terdiri dari Wakil Ketua Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Menkeu RI Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menkeu Thomas Djiwandono, dan Menkeu Sri Mulyani.

    Kedatangan mereka bertujuan untuk bernegosiasi seputar tarif impor AS. Mereka akan bernegosiasi dari tanggal 16 hingga 23 April 2025. Pemerintah Indonesia akan mengajukan sejumlah tawaran strategis.

    Sugiono mengutarakan bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah deregulasi investasi asing. Deregulasi ini mempermudah dan menciptakan situasi yang kondusif bagi mereka.

    Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, mengutarakan bahwa penting bagi kedua negara untuk memajukan kerja sama kemitraan strategis. Marco Rubio pun menyambut positif upaya Pemerintah Indonesia untuk menciptakan hubungan dagang dengan negaranya secara adil.

    Kedua Menlu akan membahas juga kerja sama bidang pertahanan dan keamanan. Salah satunya terkait permasalahan keamanan di Laut Cina Selatan.

    Keduanya pun membahas juga seputar konflik Israel dengan Palestina. Sugiono mengutarakan bahwa Pemerintah Indonesia siap mengevakuasi warga Gaza korban Perang. Bila disetujui pihak terkait, maka evakuasi ini akan dilaksanakan.

    Marco Rubio pun menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Indonesia atas pemulangan warga negaranya yang dideportasi dari Amerika Serikat. Ia pun menegaskan kepada Pemerintah Indonesia bahwa penting untuk menekan Iran tak mendanai aktivitas terorisme.

    Terkait tawaran yang diajukan Indonesia mencakup empat hal. Pertama, Investment Framework Agreement. Kedua, proposal deregulasi Non-Tariff Measures. Ketiga, meningkatkan impor dan investasi dari AS melalui pembelian migas. Keempat, insentif fiskal dan non-fiskal.

    Seperti yang sudah diketahui, Pemerintah AS menetapkan tarif resiprokal 32% untuk produk impor yang didatangkan dari Indonesia. Namun, pemberlakuannya ditunda hingga 90 hari mendatang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Empat Mata dengan Dubes AS, Sri Mulyani Bahas Tarif Trump

    Empat Mata dengan Dubes AS, Sri Mulyani Bahas Tarif Trump

    Jakarta

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja melakukan pertemuan dengan dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdir. Pertemuan ini menjadi kesempatan baik untuk memperkuat hubungan Indonesia dan Amerika di tengah dinamika geopolitik dan perekonomian global yang sedang terjadi.

    Tentunya, kebijakan tarif tinggi yang dilakukan Presiden AS Donald Trump jadi bahasan utamanya. Momen ini diunggah di Instagram resmi @smindrawati.

    “Salah satu topik penting yang kami bahas adalah upaya Indonesia dalam melakukan negosiasi pengenaan tarif perdagangan oleh Amerika Serikat,” kata Sri Mulyani dalam catatan unggahannya, Kamis (17/4/2025).

    Sri Mulyani dan Kamala banyak berdiskusi secara terbuka mengenai langkah-langkah yang bisa ditempuh bersama agar masalah yang timbul dari kebijakan tarif dapat diselesaikan dengan tetap mengedepankan asas keadilan bagi kepentingan ekonomi kedua negara dan dunia.

    Selain itu, Sri Mulyani juga banyak bercerita tentang bagaimana APBN 2025 telah didesain untuk mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari program Makan Bergizi Gratis hingga pembangunan 3 juta rumah.

    “APBN 2025 disiapkan untuk mewujudkan berbagai program pro-rakyat seperti makan bergizi gratis, perlindungan sosial, hingga program pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat. Semua itu dirancang dengan tetap menjaga prinsip prudent dan sustainable,” jelas Sri Mulyani.

    (acd/acd)

  • Bantah Isu Matahari Kembar, Golkar: Presiden Kita Satu Bapak Prabowo

    Bantah Isu Matahari Kembar, Golkar: Presiden Kita Satu Bapak Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir menepis adanya “matahari kembar” di Kabinet Merah Putih. Dia menyebut Presiden RI hanyalah satu, yaitu Prabowo Subianto. 

    Hal itu dia sampaikan guna merespons soal silaturahmi menteri Prabowo ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Juga terlebih ada menteri yang menyebut Jokowi sebagai “bos”-nya.

    “Undang-undang dasar konstitusional juga bilang begitu. Jadi tidak ada itu istilah matahari kembar. Matahari kembar apa? Kan gak mungkin karena presiden kita satu, jelas Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Udah, titik. Jadi jangan diperdebatkan lagi,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2025).

    Sebab itu, Adies meminta silaturahmi menteri Prabowo ke Jokowi jangan diperdebatkan lagi. Menurutnya pun silaturahmi merupakan hal biasa yang lumrah terjadi pada momen Lebaran.

    Dia pun meyakini para menteri Prabowo juga datang ke Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Jadi saya rasa tidak adalah itu matahari kembar. Yang ada hanya satu Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” pungkasnya.

    Senada, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani juga menganggap pertemuan silaturahmi di masa Lebaran merupakan hal yang sangat baik. Bahkan, dia heran dengan adanya anggapan soal “matahari” kembar karena hal tersebut.

    “Silaturahmi di masa Lebaran akan sangat baik. Matahari kembar? presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto,” katanya di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (14/4/2025).

    Seperti diketahui, sejumlah menteri Kabinet Prabowo-Gibran berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo dalam momen Lebaran 2025, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

    Selain mereka, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

  • Waduh, Ini Golongan Dosen ASN yang Tidak Mendapat Tukin dari Pemerintah

    Waduh, Ini Golongan Dosen ASN yang Tidak Mendapat Tukin dari Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 19 Tahun 2025 terkait dengan pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen ASN di lingkungan Kemendiktisaintek.

    Melalui Perpres tersebut, sebanyak 31.066 dosen berstatus ASN akan menerima tukin yang dijadwalkan cair mulai Juli 2025.

    Penerima Tukin terdiri dari dosen yang bekerja di berbagai jenis perguruan tinggi negeri (PTN), dengan rincian jumlah penerima yaitu 8.725 dosen di PTN Satker, 16.540 dosen di PTN BLU yang belum menerima remunerasi, dan 5.801 dosen di Lembaga Layanan Dikti.

    Menkeu menjelaskan bahwa besaran Tukin ditentukan berdasarkan selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatan dosen dengan tunjangan profesi pada jenjang yang bersangkutan.

    “Jika tunjangan profesi lebih besar, maka yang akan dibayarkan adalah tunjangan profesi,” kata Sri Mulyani, Selasa (15/4/2025), dikutip dari situs resmi Kemenkeu.

    Komponen penghasilan dosen di Kemendiktisaintek akan berbeda sesuai dengan jenis PTN tempat mereka bekerja.

    Namun ternyata, terdapat beberapa kriteria dosen ASN yang tidak akan mendapat tukin. Siapa saja?

    Golongan Dosen ASN yang Tidak Mendapat Tukin 2025

    Berdasarkan Perpres No. 19 Tahun 2025 Pasal 7, terdapat beberapa golongan dosen ASN yang tidak mendapat tunjangan kinerja atau tukin, berikut rinciannya:

    1. Pegawai di lingkungan Kemendiktisaintek yang tidak mempunyai jabatan tertentu

    2. Pegawai di lingkungan Kemendiktisaintek yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan

    3. Pegawai di lingkungan Kemendiktisaintek yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai

    4. Pegawai di lingkungan Kemendiktisaintek yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun

    5. Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum

    6. Pegawai pada perguruan tinggi negeri badan hukum

    Besaran Tukin Dosen ASN Kemendiktisaintek yang Dijadwalkan Cair pada Juli 2025

    Berdasarkan Perpres Nomor 19 Tahun 2025, berikut besaran tukin dosen ASN yang dibagi menjadi 17 kelas jabatan:

    Tukin kelas jabatan 1: Rp2.531.250
    Tukin kelas jabatan 2: Rp2.708.250
    Tukin kelas jabatan 3: Rp2.898.000
    Tukin kelas jabatan 4: Rp2.985.000
    Tukin kelas jabatan 5: Rp3.134.250
    Tukin kelas jabatan 6: Rp3.510.400
    Tukin kelas jabatan 7: Rp3.915.950
    Tukin kelas jabatan 8: Rp4.595.150
    Tukin kelas jabatan 9: Rp5.079.000
    Tukin kelas jabatan 10: Rp5.979.200
    Tukin kelas jabatan 11: Rp8.757.600
    Tukin kelas jabatan 12: Rp9.896.000
    Tukin kelas jabatan 13: Rp10.936.000
    Tukin kelas jabatan 14: Rp17.064.000
    Tukin kelas jabatan 15: Rp19.280.000
    Tukin kelas jabatan 16: Rp27.577.500
    Tukin kelas jabatan 17: Rp33.240.000

  • Besaran Tukin Dosen ASN Kemendiktisaintek yang Dijadwalkan Cair Juli 2025

    Besaran Tukin Dosen ASN Kemendiktisaintek yang Dijadwalkan Cair Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 19 Tahun 2025 terkait dengan pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen ASN di lingkungan Kemendiktisaintek.

    Melalui Perpres tersebut, sebanyak 31.066 dosen berstatus ASN akan menerima tukin yang dijadwalkan cair mulai Juli 2025.

    Penerima Tukin terdiri dari dosen yang bekerja di berbagai jenis perguruan tinggi negeri (PTN), dengan rincian jumlah penerima yaitu 8.725 dosen di PTN Satker, 16.540 dosen di PTN BLU yang belum menerima remunerasi, dan 5.801 dosen di Lembaga Layanan Dikti.

    Menkeu menjelaskan bahwa besaran Tukin ditentukan berdasarkan selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatan dosen dengan tunjangan profesi pada jenjang yang bersangkutan.

    “Jika tunjangan profesi lebih besar, maka yang akan dibayarkan adalah tunjangan profesi,” kata Sri Mulyani, Selasa (15/4/2025), dikutip dari situs resmi Kemenkeu.

    Komponen penghasilan dosen di Kemendiktisaintek akan berbeda sesuai dengan jenis PTN tempat mereka bekerja.

    Berikut besaran tukin yang akan diterima oleh dosen ASN Kemendiktisaintek pada Juli 2025.

    Besaran Tukin Dosen ASN Kemendiktisaintek yang Dijadwalkan Cair pada Juli 2025

    Berdasarkan Perpres Nomor 19 Tahun 2025, berikut besaran tukin dosen ASN yang dibagi menjadi 17 kelas jabatan:

    Tukin kelas jabatan 1: Rp2.531.250
    Tukin kelas jabatan 2: Rp2.708.250
    Tukin kelas jabatan 3: Rp2.898.000
    Tukin kelas jabatan 4: Rp2.985.000
    Tukin kelas jabatan 5: Rp3.134.250
    Tukin kelas jabatan 6: Rp3.510.400
    Tukin kelas jabatan 7: Rp3.915.950
    Tukin kelas jabatan 8: Rp4.595.150
    Tukin kelas jabatan 9: Rp5.079.000
    Tukin kelas jabatan 10: Rp5.979.200
    Tukin kelas jabatan 11: Rp8.757.600
    Tukin kelas jabatan 12: Rp9.896.000
    Tukin kelas jabatan 13: Rp10.936.000
    Tukin kelas jabatan 14: Rp17.064.000
    Tukin kelas jabatan 15: Rp19.280.000
    Tukin kelas jabatan 16: Rp27.577.500
    Tukin kelas jabatan 17: Rp33.240.000

  • Prabowo Nego dengan AS, Xi Jinping ‘Ngambek?

    Prabowo Nego dengan AS, Xi Jinping ‘Ngambek?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia sedang”merayu” langsung Presiden AS Donald Trump untuk negosiasi tarif resiprokal 32% untuk RI. Ini dilakukan bertepatan dengan jadwal kunjungan Presiden China Xi Jinping ke sejumlah negara di Asia Tenggara, namun tidak ke Indonesia.

    Delegasi Indonesia akan memulai rangkaian negosiasi resmi dengan pemerintah AS di Washington DC pada hari ini, Rabu (16/4/2025). Pemerintah setidaknya akan menawarkan empat poin untuk menegosiasikan tarif resiprokal 32% yang diterapkan Presiden AS Donald Trump ke Indonesia.

    Delegasi itu terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

    Selama sepekan, 16—23 April 2025, mereka diagendakan temui perwakilan dari USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS), Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

    Airlangga mengungkapkan pemerintah sudah menyiapkan non-paper atau dokumen informal yang berkaitan dengan tawaran tarif, instrumen perdagangan di luar tarif, relaksasi hambatan perdagangan di luar tarif, hingga investasi di sektor riil maupun keuangan.

    Sementara ketika dikonfirmasi apakah salah satu target negosiasi untuk memastikan semua barang-barang ekspor Indonesia ke AS dibebaskan tarif alias bea masuk 0%, pemerintah tidak menampik.

    “Itu nanti yang akan dibahas di sana,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

    Adapun Indonesia menawarkan 4 poin kesepakatan ke AS untu negosiasi Tarif Trump. Pertama, pemerintah siap membeli barang-barang AS senilai sekitar US$18 miliar untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dengan Negeri Paman Sam.

    Kedua, pemerintah melalui BPI Danantara akan mendorong BUMN untuk berinvestasi di AS sebagai salah satu upaya negosiasi tarif resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump kepada Indonesia.

    “Selain mengundang investasi Amerika di Indonesia, Indonesia juga akan ada perusahaan yang akan investasi di Amerika,” ujar Airlangga.

    Ketiga, pemerintah ingin merelaksasi kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) hingga kuota impor karena sejumlah kebijakan hambatan perdagangan tersebut menjadi persoalan pemerintah AS.

    “Deregulasi itu semua yang kemarin diarahkan Bapak Presiden, baik itu terkait dengan ekspor, impor, dan TKDN yang kaitannya dengan ICB [International Competitive Bidding],” jelas Airlangga.

    Terakhir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pihaknya ingin melakukan penyesuaian PPh impor untuk produk tertentu seperti elektronik, seluler, dan laptop dari yang awalnya dikenai PPh impor sebesar 2,5% menjadi 0,5%.

    “Ini berarti mengurangi lagi 2% beban tarif. Jadi anything [apa pun] yang bisa mengurangi beban tarif karena sudah adanya beban tarif selama belum turun dari Amerika, kita akan coba lakukan,” ujar Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025).

    Selain itu, ada penyesuaian tarif bea masuk semua produk impor asal AS yang termasuk most favored nation (MFN), dari yang awalnya 5%—10% menjadi 0%—5%.

    Xi Jinping Tak ke RI

    Presiden China Xi Jinping melakukan kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara di Asia Tenggara di tengah perang dagang.

    Dilansir dari Reuters, Xi memulai lawatan ke tiga negara di Asia Tenggara pada pekan ini dengan 3 negara tujuan yakni Vietnam, Kamboja, dan Malaysia. Lawan luar negeri tersebut merupakan yang pertama dilakukan Xi pada tahun ini.

    China dan Vietnam diperkirakan akan menandatangani sekitar 40 perjanjian, termasuk beberapa perjanjian mengenai jalur kereta api.

    Sementara itu, kunjungan ke Malaysia dan Kamboja tidak secara spesifik dijelaskan tujuannya, tetapi yang jelas kunjungan tersebut guna meningkatkan hubungan diplomatik kedua negara.

    Kendati tidak memasukan Indonesia dalam tujuan lawatan kenegaraan China, tetapi baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto dan Xi telah berkomunikasi langsung melalu saluran telepon.

    Komunikasi tersebut dijalan ketika tepat memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-China.

    Mengutip kantor berita resmi China Xinhua, Xi menyatakan bahwa China dan Indonesia telah berdiri bersama dalam suka dan duka, serta mencapai kemajuan dalam hubungan bilateral dan memiliki persahabatan yang kuat. 

    “China  dan Indonesia telah berdiri bersama dalam suka dan duka dan terlibat dalam kerja sama yang tulus selama 75 tahun terakhir, mencapai kemajuan luar biasa dalam hubungan bilateral dan membina persahabatan yang mengakar kuat antara kedua bangsa,” tulis kantor berita tersebut, Minggu (13/4/2025). 

    Lewat peringatan 75 tahun kerja sama China-Indonesia, Xi Jinping mengaku akan sangat mementingkan perkembangan hubungan China dan Indonesia. 

    Hal-hal yang akan diperdalam lagi adalah dalam kerja sama strategis komprehensif bilateral, memperkuat koordinasi strategis multilateral, serta terus memperkaya dimensi masyarakat Tiongkok-Indonesia dengan masa depan bersama yang bercirikan era baru.