Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Heboh Kabar Gaji PNS Naik 16%, Menteri PANRB Buka Suara

    Heboh Kabar Gaji PNS Naik 16%, Menteri PANRB Buka Suara

    Jakarta –

    Heboh di media sosial dan situs pencarian Google isu tentang wacana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS, naik di tahun ini. Salah satu hal yang membuatnya semakin ramai diperbincangkan, persentase kenaikan gaji yang disebut-sebut mencapai 16%.

    Namun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (PANRB) Rini Widyantini menampik kabar tersebut. Rini mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum melangsungkan diskusi menyangkut kenaikan gaji ASN.

    “Saya belum pernah ada diskusi. Nanti perlu ada diskusi dengan kementerian keuangan. Jadi nggak bisa langsung nampak besarannya,” kata Rini ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

    Rini sendiri mengakui bahwa rencana kenaikan gaji PNS tercantum dalam dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Namun demikian, Rini menekankan bahwa di dalam dokumen itu tidak disebutkan berapa persentase kenaikannya.

    Menurut Rini, Kementerian PANRB bersama Kementerian keuangan harus duduk bersama untuk membahas rencana kenaikan itu. Oleh karena itu, ia juga belum dapat memastikan apakah besaran kenaikannya akan mencapai 16%.

    “Saya juga belum tahu ini apakah memang 16%, karena memang Kementerian PANRB dengan Kementerian Keuangan tentunya harus duduk bersama untuk membahas itu,” ujarnya.

    Sebagai informasi, pada tahun 2024 lalu pemerintah menaikkan gaji ASN sebesar 8%. Kebijakan ini selaras dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 26 Januari 2024.

    Sedangkan untuk wacana kenaikan gaji ASN di 2025, tercantum dalam KEM-PPKF 2025. Dalam dokumen tersebut, pemerintah menyebut arah kebijakan belanja pegawai pada tahun depan akan difokuskan kepada empat aspek, salah satu di antaranya adalah gaji PNS.

    Suharso Monoarfa yang dulu menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pernah menjelaskan bahwa kenaikan gaji ASN akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah akan memprioritaskan peningkatan kesejahteraan bagi ASN, khususnya guru, dosen, tenaga kesehatan (nakes), penyuluh, serta anggota TNI dan Polri.

    “Kenaikan gaji aparatur sipil negara terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, serta TNI dan Polri akan dilakukan secara bertahap,” ujar Suharso dalam konferensi pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/8).

    Di kesempatan berbeda, saat masih di Kabinet Indonesia Maju, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menyampaikan, gaji PNS akan naik atau tidak akan diumumkan langsung oleh Prabowo yang nantinya akan menjalankan pemerintahan berikutnya.

    “Nanti Presiden terpilih akan menyampaikan ya,” beber Sri Mulyani ketika dikonfirmasi langsung di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024) silam.

    Lihat juga video: Daftar Presiden yang Menaikan Gaji PNS Paling Banyak

    (acd/acd)

  • KPK Panggil Eks Deputi Komisioner OJK di Kasus Kredit Ekspor LPEI

    KPK Panggil Eks Deputi Komisioner OJK di Kasus Kredit Ekspor LPEI

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) Bidang Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Ngalim Sawega sebagai saksi kasus korupsi pemberian fasilitas kredit ekspor oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). 

    Ngalim dipanggil bersama dengan sembilan orang saksi lainnya yang merupakan pihak swasta serta mantan petinggi LPEI. KPK memanggil Ngalim dalam kapasitasnya sebagai saksi dan mantan Direktur Eksekutif LPEI. 

    “Hari ini Selasa (22/4) KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama NS Pensiunan LPEI (Mantan Direktur Eksekutif LPEI),” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (22/4/2025). 

    Berdasarkan catatan Bisnis, Ngalim diangkat sebagai Ketua Dewan Direktur sekaligus Direktur Eksekutif LPEI alias Eximbank pada September 2014. Pengangkatannya dilakukan pada masa pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, oleh Menteri Keuangan Chatib Basri. 

    Pada saat itu, Ngalim menggantikan pejabat sebelumnya I Made Gde Erata. Ngalim adalah ekonom yang pernah menjabat Direktur Perbankan dan UJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada era Menteri Jusuf Anwar hingga periode Sri Mulyani.

    Ngalim diketahui juga pernah menjabat sebagai Deputi Komisioner IKNB OJK sebelum diangkat untuk memimpin LPEI. Dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan alias Bapepam LK. 

    Adapun terdapat sembilan orang saksi lainnya yang turut dipanggil tim penyidik KPK hari ini. Mereka adalah Andryanto Lesmana (swasta), Bambang Adhi Wijaja (swasta), Bintoro Iduansjah (swasta), Jimmy Dharmadi (swasta) serta Dimas Prayogo (KAP Kosasih). 

    Kemudian, Hire Romalimora (mantan pegawai LPEI), Jubilant Arda Harmidy (swasta), Kemas Endi Ario Kusumo (mantan pegawai LPEI) serta Arif Setiawan (mantan Direktur Pelaksana IV LPEI 2014-2018). 

    Untuk diketahui, lembaga antirasuah telah menetapkan lima orang tersangka pada kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit ekspor LPEI. Dua mantan direktur LPEI yang ditetapkan tersangka adalah bekas Direktur Pelaksana LPEI Dwi Wahyudi (DW) dan Arif Setiawan (AS). 

    Kemudian, tiga orang berasal dari salah satu debitur LPEI, PT Petro Energy, yakni pemilik perusahaan Jimmy Masrin (JM), Direktur Utama Newin Nugroho (NN) serta Direktur Keuangan Susy Mira Dewi Sugiarta (SMD).  

    Pada konferensi pers yang digelar Kamis (20/3/2025), Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut PT PE menerima kucuran dana kredit ekspor senilai total sekitar Rp846 miliar. Nilai itu diduga merupakan kerugian keuangan negara pada kasus LPEI khusus untuk debitur PT PE. 

    Kredit itu terbagi dalam dua termin pencairan yakni outstanding pokok Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) I PT PE senilai US$18 juta, dan dilanjutkan dalam bentuk rupiah yakni Rp549 miliar.  

    Kasus LPEI yang melibatkan PT PE hanya sebagian dari debitur yang diduga terindikasi fraud. Total ada 11 debitur LPEI yang diusut oleh KPK saat ini. Dugaan fraud terkait dengan 11 debitur itu berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp11,7 triliun.  

    “Total kredit yang diberikan dan jadi potensi kerugian negara kurang lebih Rp11,7 triliun. Jadi untuk bulan Maret ini KPK telah menetapkan lima orang tersangka, sedangkan 10 debitur lainnya masih penyidikan,” kata Kasatgas Penyidikan KPK Budi Sokmo pada konferensi pers sebelumnya.

  • Pemerintah Pastikan Cari Pasar Baru Hadapi Tarif Trump

    Pemerintah Pastikan Cari Pasar Baru Hadapi Tarif Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden Prasetyo Hadi memastikan pemerintah akan terus berkoordinasi secara intensif untuk merespons dinamika kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “(Koordinasi antarlembaga dan kementerian) sangat intens, khusus terutama masalah tarif dunia. Kebijakan tarif dari Amerika,” kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (21/4/25).

    Dikatakan Prasetyo, negosiasi tarif Trump antara delegasi Indonesia dengan AS juga berlangsung secara intensif dan secara berkala akan disampaikan perkembangannya.

    Tim pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Kepala Badan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu serta perwakilan dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan secara aktif terlibat dalam melakukan koordinasi dan negosiasi.

    Ia menambahkan,  upaya ini bertujuan untuk memperbarui strategi serta hasil-hasil negosiasi terkait kebijakan tarif tersebut.

    “Terus menerus kita saling berkoordinasi untuk mengantisipasi dan meng-update hasil negosiasi-negosiasi,” ungkapnya.

    Prasetyo mengatakan, kebijakan tarif yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump memberikan dampak positif bagi Indonesia, yakni sebagai momentum untuk membenahi berbagai regulasi hingga industri dalam negeri.

    Selain itu, pemerintah juga akan mencari pasar-pasar baru selain Amerika Serikat.

    “Bahwa kemudian ada hal-hal yang perlu harus kita benahi baik dari sisi regulasi, kemudian dari sisi industri-industri kita, termasuk mencari pasar-pasar baru, bukan hanya Amerika. Maka kemudian segala sesuatu terus menerus secara intensif kita diskusikan,” tutupnya terkait tarif Trump.

  • Paus Fransiskus Meninggal, Sri Mulyani, Erick Thohir, hingga Airlangga Hartarto Sampaikan Duka – Page 3

    Paus Fransiskus Meninggal, Sri Mulyani, Erick Thohir, hingga Airlangga Hartarto Sampaikan Duka – Page 3

    Sebelumnya, Paus Fransiskus meninggal dunia, seorang Yesuit Argentina yang menjadi Paus Katolik Roma pertama dari Benua Amerika, demikian pernyataan Vatikan pada hari Senin (21/4/2025) seperti dikutip dari CNBC.

    Paus Fransiskus meninggal pada usia 88 tahun. Dalam sebuah pidato video, Kardinal Farrell mengumumkan berita tersebut.

    “Saudara-saudari terkasih, dengan kesedihan yang mendalam saya harus mengumumkan kematian Bapa Suci kita, Fransiskus,” katanya, menurut sebuah terjemahan, demikian mengutip dari Kanal Global Liputan6.com

    “Pukul 7:35 pagi ini, Uskup Roma, Fransiskus, kembali ke rumah Bapa. Seluruh hidupnya didedikasikan untuk pelayanan kepada Tuhan dan Gereja-Nya. Ia mengajarkan kita untuk menghayati nilai-nilai Injil dengan kesetiaan, keberanian, dan kasih yang universal, khususnya demi mereka yang termiskin dan terpinggirkan,” kata kardinal tersebut.

    “Dengan rasa syukur yang besar atas teladannya sebagai murid sejati Tuhan Yesus, kami menyerahkan jiwa Paus Fransiskus kepada kasih yang tak terbatas dan penuh belas kasihan dari Allah Tritunggal.”

    Paus Fransiskus, yang terpilih sebagai paus ke-266 setelah Benediktus XVI pensiun pada tahun 2013. Ia lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio di lingkungan kelas menengah Flores di Buenos Aires pada tanggal 17 Desember 1936.

    Paus Fransiskus adalah paus Jesuit pertama dan paus pertama dari Belahan Bumi Selatan. Ia adalah orang pertama dari luar Eropa yang dipilih untuk memimpin gereja tersebut dalam hampir 1.300 tahun, setelah Paus Gregorius III dari Suriah, yang dipilih pada tahun 731.

    Putra dari seorang ayah imigran Italia dan seorang ibu Argentina Italia, Fransiskus adalah anak tertua dari lima bersaudara. Sebagai seorang mahasiswa, ia bekerja sebagai petugas kebersihan dan penjaga klub malam sebelum menjadi teknisi kimia.

    Paus Fransiskus ditahbiskan sebagai pendeta Jesuit pada tahun 1969 dan menjadi kepala ordo Serikat Yesus di Argentina dan Uruguay pada tahun 1973 di usia muda 36 tahun, dan menjabat posisi tersebut hingga tahun 1979.

    Paus Yohanes Paulus II mengangkat Paus Fransiskus sebagai uskup pada tahun 1992, dan enam tahun kemudian Fransiskus menjadi uskup agung Buenos Aires. Pada tahun 2001, Yohanes Paulus mengangkatnya menjadi kardinal.

     

  • Pemerintahan Prabowo pilih jalur negosiasi ketimbang balas tarif Trump – Perbanyak impor produk energi dan agrikultur dari AS – Halaman all

    Pemerintahan Prabowo pilih jalur negosiasi ketimbang balas tarif Trump – Perbanyak impor produk energi dan agrikultur dari AS – Halaman all

    Pemerintah Indonesia secara resmi menawarkan peningkatan pembelian produk energi dan agrikultur dari Amerika Serikat. Langkah ini dilakukan Indonesia saat Presiden AS Donald Trump menangguhkan kenaikan tarif resiprokal selama 90 hari sejak 10 April.

    Trump mengumumkan menangguhkan kenaikan tarif resiprokal selama 90 hari untuk puluhan negara, termasuk Indonesia. Penundaan ini tidak berlaku untuk China yang mereka anggap menantang kebijakan AS.

    Di tengah situasi ini, Indonesia memilih jalur negosisasi ketimbang membalas menaikan tarif impor dari AS.

    Dalam keterangan terbaru, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia akan membeli produk energi dari AS seperti “LPG, kemudian US crude oil (minyak mentah), dan gasoline (bensin)”.

    “Juga Indonesia berencana untuk terus memberi produk agrikultur, antara lain gandum, soya bean (kedelai), soya bean milk (susu kedelai), dan juga Indonesia akan meningkatkan pembelian barang-barang modal dari Amerika,” kata Airlangga, Jumat (18/04).

    Selain itu, Airlangga juga akan memberikan insentif terhadap perusahaan AS yang beroperasi di Indonesia.

    “Indonesia juga menawarkan kerjasama terkait dengan mineral strategis atau critical mineral, dan juga terkait dengan mempermudah, terkait dengan prosedur dari pada impor untuk produk-produk, termasuk produk hortikultura dari Amerika,” tambahnya.

    Airlangga berkata, produk ekspor utama dari Indonesia ke AS seperti garmen, alas kaki, tekstil, furnitur, dan udang “mendapatkan tarif masuk yang lebih tinggi” dibandingkan negara-negara kompetitor.

    Tarif masuk ke AS untuk produk ekspor ini antara 10%-37%. Dengan penangguhan selama 90 hari, maka tetap dikenakan terjadi tarif tambahan 10%.

    “Dengan tambahan 10% ini ekspor kita biayanya lebih tinggi karena tambahan biaya itu diminta oleh para pembeli agar di-sharing dengan Indonesia, bukan pembelinya saja yang membayar pajak tersebut,” tambah Airlangga.

    Ia menambahkan, Indonesia dan AS terus berdiskusi tentang tarif resiprokal ini selama 60 hari ke depan sampai mencapai kesepakatan kedua pihak.

    Dalam keterangan sebelumnya, Airlangga menyampaikan Pemerintahan Prabowo mengambil jalur negosiasi ketimbang membalas tarif resiprokal AS sebesar 32%.

    “Arahan Bapak Presiden, Indonesia memilih jalur negosiasi, karena AS adalah mitra strategis,” ujar Airlangga, Selasa (08/04).

    Airlangga mengakui adanya ketidakpastian ekonomi menyusul pengenaan tarif dasar dan bea masuk atas barang-barang dari lebih 180 negara yang diumumkan Trump beberapa waktu lalu.

    Salah satu poin utama yang disorot Airlangga adalah revitalisasi Perjanjian Kerja Sama Perdagangan dan Investasi atau Trade & Investment Framework Agreement (TIFA).

    Airlangga juga mengatakan Indonesia sudah melakukan pendekatan ke perwakilan diplomatik AS serta berkomunikasi dengan asosiasi pedagang dan pengusaha seperti Kadin dan Apindo.

    Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menggarisbawahi Indonesia sebetulnya punya banyak alternatif untuk mendiversifikasi tujuan ekspor.

    “Dependensi kita terhadap AS tidak terlalu besar dibandingkan [sejumlah] negara-negara lain,” ujarnya.

    Menanggapi hal itu, pengamat ekonomi dari Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menyayangkan sikap pemerintah yang disebutnya “tidak berani melakukan retaliasi” sedari awal.

    “Negara manapun semestinya menunjukkan bahwa opsi retaliasi akan selalu on the table [dimungkinkan],” ujar Andri ketika dihubungi BBC News Indonesia pada Selasa (08/04).

    Sementara pengamat ekonomi pembangunan dari Universitas Andalas di Sumatra Barat, Syafruddin Karimi, mengatakan absennya perwakilan diplomatik Indonesia di AS melemahkan posisi tawar Indonesia dalam negosiasi bilateral.

    “Tanpa duta besar yang aktif di Washington, upaya Indonesia untuk menjaga akses pasar ekspor dan meredam dampak proteksionisme Amerika akan selalu tertinggal satu langkah dibanding negara-negara pesaing seperti Vietnam dan Thailand,” ujarnya.

    ‘Menimbulkan ketidakpastian di dunia’

    Dalam pidato pembukanya di sarasehan ekonomi itu, Prabowo menyatakan bahwa goncangan dunia saat ini disebabkan oleh AS yang memberlakukan peningkatan tarif tinggi kepada banyak negara.

    “Banyak negara yang cemas, padahal sebenarnya pendiri-pendiri bangsa kita dari sejak dulu—dan termasuk saya bertahun-tahun—saya sudah ingatkan mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri,” ujar Prabowo, pada Selasa (08/04).

    Prabowo menyampaikan bahwa swasembada pangan dan swasembada energi merupakan sasaran utama dari strategi ekonomi pemerintahannya, sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) PBB.

    Dalam sarasehan tersebut, Prabowo mengapresiasi masukan dari sejumlah asosiasi pegiat ekonomi, khususnya mengenai perizinan.

    Dia meminta kepada jajarannya untuk lebih efisien dan mempermudah birokrasi untuk para pegiat ekonomi.

    “Sebetulnya Presiden Trump mungkin membantu kita. Dia memaksa kita, supaya kita ramping, efisien, tidak manja. Ini kesempatan,” ujar Prabowo

     

    Sementara Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menggarisbawahi bahwa dari Indonesia sebetulnya punya banyak alternatif untuk mendiversifikasi tujuan ekspor.

    “Dilihat dari sisi neraca perdagangan, AS adalah yang terbesar kedua. Tapi dibandingkan dengan mitra paling besar, yaitu China, AS tidak jauh berbeda dengan destinasi ekspor lainnya,” ujar Sri Mulyani.

    “Destinasi ekspor kita masih bisa kita diversifikasi. Dependensi kita terhadap AS tidak terlalu besar dibandingkan [sejumlah] negara-negara lain.”

    Sri Mulyani juga mengatakan dampak dari tarif AS saat ini membuat muncul wacana di negara-negara seluruh dunia untuk mencari tujuan ekspor dan investasi alternatif untuk memunculkan “perdagangan tanpa Amerika”.

    Apa yang akan dilakukan pemerintah Indonesia?

    Pemerintah telah menyiapkan langkah diplomasi ekonomi yang terkoordinasi dan komprehensif menanggapi kebijakan AS, sebagaimana diucapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Salah satu fokus utama adalah revitalisasi Perjanjian Kerja Sama Perdagangan dan Investasi atau Trade & Investment Framework Agreement (TIFA) yang ditandatangani pada 1996.

    Di sisi lain, Airlangga mengatakan bergabungnya Indonesia ke New Development Bank (NDB) yang didirikan negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan) membuat Indonesia sudah punya aliansi perekonomian alternatif.

    Airlangga menambahkan wakil perdana menteri Rusia akan berkunjung ke Indonesia pada tanggal 14 April sehingga membuka peluang pasar Indonesia di negara itu.

    Sebelumnya, sebagaimana dilansir kantor berita Antara, Airlangga pada Senin (07/04) mengatakan negara-negara ASEAN berencana untuk bertemu pada Kamis (10/04) untuk menyamakan sikap.

    “Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN, menteri perdagangan juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN,” ujar Airlangga.

    Pemerintah juga akan mengajukan proposal deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs), termasuk relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi, ujar Airlangga.

    Selain itu, evaluasi terkait pelarangan dan pembatasan barang ekspor maupun impor AS juga menjadi bagian dari rencana negosiasi.

    Solusi lain yang dipertimbangkan Indonesia adalah meningkatkan impor dan investasi dari AS melalui pembelian minyak dan gas (migas).

    Pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal melalui berbagai strategi, seperti penurunan bea masuk, PPh impor, atau PPN impor dengan tujuan mendorong impor dari AS sekaligus mempertahankan daya saing ekspor Indonesia ke negara tersebut.

    Data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa Indonesia mencatatkan surplus perdagangan dengan AS sebesar US$14,34 miliar (sekitar Rp241 triliun) pada tahun 2024.

    Surplus terbesar Indonesia berasal dari mesin dan perlengkapan elektrik (US$4,18 miliar atau Rp 70,37 triliun), pakaian dan aksesori pakaian (US$2,84 miliar atau Rp47,81 triliun), serta alas kaki (US$2,39 miliar atau Rp40,2 triliun).

    Sementara AS mencatat defisit perdagangan dengan Indonesia sebesar US$17,9 miliar (sekitar Rp301 triliun) pada tahun yang sama.

    Airlangga menambahkan bahwa para diplomat Indonesia telah berkomunikasi dengan U.S Trade Representative, yang saat ini masih menunggu proposal konkret dari pihak Indonesia.

    ‘Tertinggal satu langkah’

    Sejak tahun 2023, Indonesia tidak memiliki Duta Besar untuk Amerika Serikat.

    Posisi itu terakhir kali dipegang Rosan Roeslani yang kemudian ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN pada Juli 2023.

    Pengamat ekonomi pembangunan dari Universitas Andalas di Sumatra Barat, Syafruddin Karimi, mengatakan absennya perwakilan diplomatik Indonesia di AS ini melemahkan posisi tawar Indonesia dalam negosiasi bilateral “di tengah meningkatnya tensi dagang akibat kebijakan tarif Presiden Trump”.

    “Tanpa duta besar yang aktif di Washington, upaya Indonesia untuk menjaga akses pasar ekspor dan meredam dampak proteksionisme Amerika akan selalu tertinggal satu langkah dibanding negara-negara pesaing seperti Vietnam dan Thailand,” ujarnya.

    Di sisi lain, Syafruddin menekankan pentingnya bagi pemerintah Indonesia untuk belajar dari Vietnam yang berupaya melakukan pendekatan bilateral tetapi ditanggapi dingin oleh Gedung Putih.

    Sebelumnya, pemerintah Vietnam meminta penundaan tarif selama 46 hari.

     

    Akan tetapi, penasihat utama Presiden Trump, Peter Navarro, mengatakan kepada Fox News, mitra BBC di AS, bahwa “ini bukan negosiasi” meski kemudian menambahkan pihaknya “selalu bersedia mendengarkan”.

    “Penolakan terhadap Vietnam menunjukkan bahwa Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Trump, mengedepankan strategi proteksionisme yang tidak mudah dinegosiasikan, bahkan dengan mitra dagang utama sekalipun,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Syafruddin menyarankan agar Indonesia tidak hanya mengandalkan diplomasi formal, tetapi juga memperkuat posisi tawar melalui strategi konkret yang mencerminkan kepentingan bersama dan daya saing jangka panjang.

    Dia menekankan perlunya memastikan setiap proposal ke Washington memiliki nilai strategis dan ekonomi yang signifikan, bukan sekadar kompromi politik.

    “Tanpa pendekatan yang cermat dan persiapan matang, Indonesia berisiko mengalami nasib serupa dengan Vietnam: gagal meraih kepercayaan mitra strategis dan kehilangan momentum dalam arena perdagangan global,” ujarnya.

    Terpisah, pengamat ekonomi dari Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menyayangkan sikap pemerintah yang disebutnya “tidak berani melakukan retaliasi” sedari awal.

    “Negara manapun semestinya menunjukkan bahwa opsi retaliasi akan selalu on the table [dimungkinkan],” ujar Andri ketika dihubungi pada Selasa (08/04).

    Andri menekankan opsi retalisi di sini bukanlah semata ancaman, melainkan benar-benar harus disiapkan Indonesia dengan melakukan diversifikasi mitra dagang menjauh dari AS jika negosiasi tidak imbang.

    Lebih lanjut, Andri menilai Trump menunjukkan ketidaksukaannya terhadap negara mana saja yang berencana untuk melakukan pembalasan tarif terhadap kebijakan perdagangan AS.

    Kebijakan tarif global yang diterapkan Trump didasarkan pada asumsi bahwa negara-negara lain akan bersikap patuh dan memberikan konsesi kepada Amerika Serikat dalam negosiasi untuk menurunkan tarif tersebut, papar Andri.

    Namun, Andri menegaskan langkah tarif ini bersifat merugikan bagi kedua belah pihak yang terlibat.

    Jika negara-negara lain memilih untuk tidak tunduk dan justru melakukan retaliasi, Trump berpotensi besar merugikan perekonomian negaranya sendiri tanpa alasan yang substansial.

    “Ini skenario yang sangat ingin dihindari oleh Trump,” ujar Andri.

    Andri menyoroti pernyataan Trump terhadap respons China terhadap kebijakan tarif AS sebagai contoh.

    Seperti diketahui, Trump dilaporkan mengancam untuk meningkatkan tarif hingga 50?ngan tujuan memaksa Beijing membatalkan langkah pembalasannya.

    “Di sisi lain, ketakutan Trump ini justru menunjukkan bahwa Indonesia tidak pernah boleh melepaskan opsi retaliasi dari meja negosiasi. AS akan mencoba apa saja agar retaliasi tidak dilakukan, dan Indonesia harus paham itu,” ujarnya.

    Andri menggarisbawahi poin dari Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa Indonesia tidak terlampau dependen terhadap AS.

    “AS memang negara destinasi ekspor kedua terbesar, tapi selisihnya dengan yang terbesar [China] sangat jomplang, sehingga posisi AS ini sebenarnya tidak banyak lebih penting dengan negara mitra dagang lainnya,” ujar Andri.

    “Kalau melihat dari peta mitra dagang Indonesia selama ini, Indonesia masih punya sangat banyak alternatif. Mitra dagang Indonesia masih sangat bisa didiversifikasi sehingga ketergantungan ataupun dependensi terhadap AS sebenarnya tidak terlalu besar.”

    Lebih lanjut, Andri menggaris bawahi pidato Presiden Prabowo yang menyebut “swasembada energi” tetapi bertolak belakang dengan langkah negosiasi Indonesia dengan AS.

    “Sangat lucu ketika presiden berbicara tentang ‘swasembada energi’ namun dalam negosiasi dengan AS, Indonesia diminta untuk membeli lebih banyak minyak mentah dari AS untuk mengurangi surplus neraca perdagangan Indonesia dengan AS,” ujarnya.

    IHSG dan bursa saham Asia alami penurunan drastis

    Pada Selasa (08/04) IHSG menunjukkan tren penurunan di awal perdagangan setelah libur Lebaran.

    Pada pukul 09.01 WIB, IHSG bergerak di posisi 5.912. Posisi ini berarti IHSG melemah 598,55 poin (9,19%) dibanding penutupan sebelumnya pada level 6.510.

    Sesuai dengan ketentuan baru, Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan perdagangan sementara atau trading halt selama 30 menit karena IHSG mengalami penurunan sebanyak 8%.

    Meski demikian, seperti dilansir Kompas.com, IHSG tetap berada di posisi 5.987 atau turun 522,92 poin (8,03%) pada pukul 09:38 WIB setelah trading halt dicabut.

    Seperti diberitakan BBC News sebelumnya, saham di Asia seperti di Shanghai, Tokyo, dan Hong Kong mengalami penurunan drastis pada Senin (07/04).

    Hal ini menyusul kemerosotan saham global pekan lalu setelah Trump mengumumkan tarif baru antara 10?n 46% di sebagian besar negara.

    Bursa saham Nikkei di Jepang ditutup dengan penurunan 7,8%, sementara bursa saham ASX 200 di Australia turun 4,2%.

    Sedangkan bursa saham Kospi di Korea Selatan ditutup 5,6% lebih rendah. Adapun pasar saham Shanghai Composite di China anjlok 7,3?n Indeks saham Taiwan turun drastis sebesar 9,7%.

    Sementara itu, bursa saham Hang Seng turun 12,5?lam penutupan perdagangan saham pada Senin (07/04) sore.

    Langkah Trump ini tidak hanya menyasar rival dagang utama seperti China, tetapi juga sekutu dekat AS seperti Jepang dan Korea Selatan, serta negara-negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi pesat seperti Vietnam.

    Jepang dan Korea Selatan akan menghadapi tarif sebesar 26%, sementara Vietnam, yang oleh Trump disebut sebagai “pelanggar terburuk”, bersiap untuk tarif 46%.

    Negara-negara lain dalam daftar sasaran termasuk Kamboja (49%), Thailand (36%), dan China yang akan dikenai tarif total mencapai 54%.

    Selain tarif tinggi yang menargetkan negara-negara tertentu, AS juga memberlakukan tarif dasar sebesar 10% untuk sejumlah negara lain di kawasan tersebut, termasuk Singapura, Selandia Baru, dan Australia.

    Kebijakan ini memicu kekhawatiran luas akan potensi perang dagang global yang dapat menyeret ekonomi dunia ke dalam perlambatan, atau bahkan resesi.

    Kawasan Asia, yang sangat bergantung pada perdagangan internasional, dinilai sangat rentan terhadap dampak negatif dari kebijakan AS ini.

  • Budi Arie: Skema Pembiayaan Koperasi Merah Putih di Tangan Sri Mulyani

    Budi Arie: Skema Pembiayaan Koperasi Merah Putih di Tangan Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyerahkan skema pembiayaan untuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Erick Thohir.

    Hal itu disampaikan Menkop Budi Arie saat meluncurkan situs resmi KopDes Merah Putih di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin (21/4/2025).

    Merujuk Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9/2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, pendanaan untuk percepatan pembentukan 80.000 KopDes Merah Putih dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Sumber dana lainnya adalah dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta sumber lain.

    Adapun, pembentukan KopDes Merah Putih membutuhkan dana Rp3 miliar—Rp5 miliar per desa atau per koperasi. Sehingga, total kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp400 triliun untuk membangun 80.000 KopDes Merah Putih.

    “Soal skema pembiayaan nanti kita serahkan sesuai Inpres ke Menteri Keuangan [Sri Mulyani] dan Menteri BUMN [Erick Thohir], tanya ke mereka saja soal pembiayaan [80.000 KopDes Merah Putih],” kata Budi.

    Di sisi lain, Budi juga mengakui Kemenkop memerlukan tambahan anggaran untuk mendukung KopDes Merah Putih, mengingat pihaknya juga harus melatih pengawas KopDes Merah Putih. Namun, dia menekankan anggaran ini masih dirumuskan.

    “Pasti perlu [tambahan anggaran], konsekuensi. Untuk memperkuat ini kita perlu dukungan anggaran. Memang melatih orang tidak perlu biaya? Lapangan? Ya kan pasti. Kita sedang merumuskan secara baik-baik,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Budi juga menegaskan bahwa Kemenkop tengah melakukan diskusi secara intensif secara internal agar permintaan untuk menambah anggaran tepat sasaran, efektif, dan efisien.

    “Menurut kamu tugas begini berat perlu anggaran tambahan enggak? Ya, gini, itu konsekuensi penambahan tugas ini memerlukan tenaga tambahan, jumlah [tambahan anggaran] nanti dirumuskan,” pungkasnya.

    Anggaran Koperasi Merah Putih

    Untuk diketahui, KopDes Merah Putih akan mengelola enam jenis gerai usaha, mulai dari sembako, apotek, klinik, cold storage/logistik, simpan pinjam, dan kantor koperasi.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kemenkop Herbert H. O. Siagian mengatakan pihaknya membutuhkan tambahan anggaran lebih dari Rp1,2 triliun untuk melatih 240.000 pengawas Kopdes Merah Putih terkait dasar-dasar pengawasan berbasis manajemen risiko. Pelatihan ini akan berlangsung pada Agustus hingga akhir 2025 yang akan dilakukan serentak.

    Herbert memperkirakan bahwa setiap pengawas Kopdes Merah Putih yang akan dilatih membutuhkan anggaran senilai Rp5 juta per orang. Adapun, nantinya akan ada 3 pengawas Kopdes Merah Putih.

    Ini artinya, KopDes Merah Putih akan memiliki 240.000 pengawas dari 80.000 KopDes Merah Putih. Alhasil, Kemenkop setidaknya membutuhkan anggaran tambahan minimal Rp1,2 triliun untuk melatih 240.000 pengawas KopDes Merah Putih.

    “Realistis, mungkin lebih dari itu [Rp1,2 triliun]. Karena untuk mengawal Koperasi Desa Merah Putih membutuhkan pendanaan,” kata Herbert dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Nantinya, sebanyak 240.000 pengawas KopDes Merah Putih ini akan mendapatkan pelatihan seperti dasar-dasar pengawasan berbasis manajemen risiko hingga transparansi bagi KopDes/Kelurahan Merah Putih. Pelatihan ini juga dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir pencucian uang di tubuh 80.000 KopDes Merah Putih.

    “Jadi tahun ini serentak 80.000 [KopDes Merah Putih melatih 240.000 pengawas] supaya segera meminimalisir tidak terjadi fraud,” ujarnya.

    Di sisi lain, Herbert mengaku bahwa hingga saat ini Kemenkop masih mengalami efisiensi anggaran, termasuk melakukan agenda secara virtual.

    Namun, dia menyampaikan bahwa sejatinya Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi juga mengungkap pihaknya membutuhkan anggaran tambahan.

  • Istana Janji Ada Koordinasi Intensif untuk Hadapi Dampak Tarif Trump

    Istana Janji Ada Koordinasi Intensif untuk Hadapi Dampak Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Pihak Istana Kepresidenan memastikan untuk terus memperkuat koordinasi antarkementerian dan lembaga dalam merespons kebijakan tarif global, khususnya kenaikan tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa koordinasi dilakukan secara intensif guna mengantisipasi dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional.

     “Sangat intens, khusus terutama masalah tarif dunia. Kebijakan tarif dari Amerika,” ujar Prasetyo saat ditemui wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025).

    Lebih lanjut, dia menyebut, tim pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta melibatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan, secara aktif terlibat dalam diskusi dan negosiasi.

    Menurutnya, perkembangan kebijakan tarif global ini juga menjadi momentum introspeksi bagi Indonesia untuk melakukan pembenahan dari dalam negeri.

    Lebih lanjut, Prasetyo menyatakan bahwa pemerintah juga menjajaki peluang ekspansi pasar ke wilayah lain di luar Amerika Serikat.

    “Termasuk mencari pasar-pasar baru, bukan hanya Amerika. Maka kemudian segala sesuatu terus menerus secara intensif kami diskusikan,” pungkas Prasetyo.

  • Jasa Besar AS untuk Perdagangan Indonesia, Inikah Alasan Sulit Lepas?

    Jasa Besar AS untuk Perdagangan Indonesia, Inikah Alasan Sulit Lepas?

    PIKIRAN RAKYAT – Selama satu dekade terakhir, Amerika Serikat konsisten menjadi salah satu mitra dagang terpenting bagi Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Negeri Paman Sam merupakan penyumbang utama surplus neraca perdagangan Indonesia sejak 2015 hingga 2025, sejajar dengan India dan Filipina.

    “India, Filipina dan Amerika Serikat merupakan penyumbang utama surplus neraca perdagangan Indonesia dalam 10 tahun terakhir,” ungkap Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Senin 21 April 2025.

    Amalia menjelaskan bahwa surplus terbesar perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat terjadi pada 2022, yakni mencapai 16,57 miliar dolar AS atau setara Rp278,54 triliun (kurs Rp16.810 per dolar). Surplus ini ditopang oleh ekspor nonmigas yang terus meningkat.

    Komoditas Ekspor Unggulan

    Pada kuartal I 2025, nilai ekspor Indonesia ke AS tercatat sebesar 7,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp122 triliun. Komoditas ekspor utama meliputi:

    Mesin dan perlengkapan elektrik: 1,2 miliar dolar AS (Rp20,1 triliun) Alas kaki: 657,9 juta dolar AS (Rp11 triliun) Pakaian dan aksesoris rajutan/non-rajutan: 1,19 miliar dolar AS (Rp20 triliun) Lemak dan minyak nabati: 507,19 juta dolar AS (Rp8,52 triliun)

    “Sepanjang Januari sampai dengan Maret 2025, nilai ekspor keempat komoditas ini mengalami peningkatan yang relatif baik dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu,” kata Amalia.

    Sementara itu, Indonesia juga mengimpor dari AS barang-barang seperti mesin, biji dan buah mengandung minyak, instrumen medis hingga ampas sisa industri makanan. Nilai total impor dari AS selama kuartal I 2025 mencapai 2,98 miliar dolar AS atau Rp50,12 triliun.

    Ketergantungan pada Pasar AS

    Ketergantungan Indonesia terhadap AS terlihat jelas dari posisi negara tersebut sebagai tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia pada 2024, setelah China. Nilai ekspor ke AS mencapai 26,31 miliar dolar AS (Rp442 triliun), jauh di bawah ekspor ke China sebesar 62,44 miliar dolar AS (Rp1.048 triliun), tetapi tetap sangat signifikan.

    Meski hubungan dagang terlihat menguntungkan, Indonesia kini berada dalam posisi sulit akibat rencana pemberlakuan tarif resiprokal oleh AS sebesar 32 persen. Kebijakan ini muncul sebagai bagian dari perang tarif global yang kian memanas, terutama antara AS dan China.

    Menurut Kepala Ekonom Mirae Asset Rully Arya Wisnubroto, dampak kebijakan tersebut berpotensi besar mengubah peta perdagangan Indonesia.

    “Most likely implikasinya kita, apakah kita akan mengimpor lebih banyak barang-barang dari AS sekaligus kita juga akan terbanjiri oleh impor barang-barang dari China yang tadinya dikirim ke AS yang harganya sudah naik lebih dari dua, sampai tiga kali lipat,” tuturnya.

    Ancaman Terhadap Industri Manufaktur RI

    Negosiasi perdagangan yang dilakukan oleh delegasi Indonesia ke Washington DC dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, didampingi Menlu Sugiono dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Namun, ada sejumlah kekhawatiran yang muncul dari para pengamat.

    Rully menyebut bahwa rencana impor tambahan dari AS senilai 18-19 miliar dolar AS bisa memberikan tekanan besar terhadap industri manufaktur domestik.

    “Kalau (impor) misalkan meningkat sampai 18 miliar dolar AS, ya pertama pasti impact-nya akan ada kepada trade balance kita. Jadi bisa dari tadinya surplus jadi ke defisit dan mungkin memang ini ada impact juga kepada produsen-produsen di dalam negeri terutama ya,” ujarnya.

    Selain itu, pelonggaran syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam negosiasi turut disoroti karena berisiko menghantam produsen lokal berskala kecil hingga menengah.

    “Kalau TKDN sendiri itu mungkin impact-nya akan mengganggu supplier manufaktur dari Indonesia sebenarnya,” ucap Rully.

    Jalan Tengah yang Menantang

    Pemerintah Indonesia membawa sejumlah usulan ke AS, termasuk revitalisasi perjanjian Trade and Investment Framework Agreement (TIFA), pelonggaran Non-Tariff Measures (NTMs), serta peningkatan impor migas.

    Pemerintah juga menjanjikan insentif fiskal dan non-fiskal untuk menjaga daya saing ekspor. Namun, dalam negosiasi global, posisi Indonesia tidak sekuat China atau Uni Eropa.

    “Memang sayangnya posisi Indonesia itu salah satu yang mungkin tidak terlalu kuat, beda dengan China atau mungkin dengan Eropa. Mereka mungkin bisa melakukan retaliasi,” kata Rully.

    Harus Perkuat Daya Tawar

    Menurut pengamat intelijen ekonomi Dr Stepi Anriani, Indonesia harus memperkuat intelijen ekonomi di tengah fragmentasi ekonomi global yang mengarah pada pembentukan blok-blok ekonomi baru.

    “Tarif 32 persen terhadap impor dari Indonesia bukan angka kecil. Tiongkok bahkan menghadapi situasi yang lebih parah akibat balasan perang tarif karena transhipment yang digagasnya,” tuturnya.

    Stepi Anriani menyebutkan, Indonesia harus memilih sikap tegas antara membentuk blok tandingan, tunduk pada AS, atau mengambil jalan netral yang penuh risiko ekonomi.

    Optimisme Ekonomi Tetap Ada

    Di tengah tekanan eksternal, sejumlah ekonom menilai Indonesia masih memiliki peluang untuk mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang solid. Ekonom Bank Mandiri Dendi Ramdani menyebutkan tiga faktor kunci yang bisa membawa Indonesia tumbuh melampaui proyeksi IMF, yakni:

    Bonus demografi dan konsumsi domestik Optimalisasi sumber daya alam Peningkatan kualitas institusi dan tata kelola

    “Dalam situasi kualitas institusi dan governance yang belum baik saja Indonesia bisa tumbuh 5 persenan,” ujarnya.

    Dengan tata kelola yang lebih baik, Indonesia diyakini bisa mengejar target pertumbuhan hingga 8 persen seperti yang diharapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Istana Tepis Isu Matahari Kembar Prabowo dan Jokowi

    Istana Tepis Isu Matahari Kembar Prabowo dan Jokowi

    loading…

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menepis anggapan adanya matahari kembar antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Jokowi. FOTO/DOK.SETPRES

    JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menepis anggapan adanya matahari kembar dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Anggapan itu muncul setelah sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-65 kepada berbondong-bondong sowan ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ).

    Prasetyo menilai kunjungan yang dilakukan tersebut merupakan hal yang normal dan wajar. Terlebih, kata dia, kunjungan itu terjadi masih dalam periode dan suasana lebaran.

    “Oh nggak ada (matahari kembar) lah itu. Sebagai Presiden, Kepala Negara, Kepala Pemerintahan yang menjabat dua periode, ya dalam suasana lebaran wajar-wajar saja bersilaturahmi,” kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Negara, Senin (21/4/2025).

    Mensesneg menegaskan, Prabowo tidak terganggu dengan adanya kunjungan menteri-menteri jajarannya. Ia menyebut internal Kabinet Merah Putih juga dalam kondisi solid dan terus bekerja sesuai tugasnya masing-masing untuk masyarakat.

    “Bagi beliau semangatnya silaturahmi, jadi tolong, jangan kemudian diasosiasikan ada menteri yang silaturahmi kepada Presiden Jokowi, kemudian dianggap ada Matahari kembar,” katanya.

    “Jangan begitu. Semangatnya sih tidak seperti itu, kita meyakini nggak seperti itu. Solid, solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing,” ujarnya.

    Untuk diketahui, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih berbondong-bondong sowan ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, saat momen lebaran Idulfitri. Hal ini memunculkan anggapan adanya matahari kembar di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

    Istilah matahari kembar adalah ungkapan kiasan yang sering digunakan dalam konteks politik atau kekuasaan, terutama dalam sistem pemerintahan atau organisasi yang memiliki dua pusat kekuasaan yang kuat. Dalam politik, matahari kembar menggambarkan dualisme kepemimpinan. Dua tokoh memiliki otoritas yang hampir setara dan saling bersaing dalam pengaruh atau kekuasaan.

    Deretan menteri yang sowan ke Jokowi adalah Menteri Koordiantor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, 6. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Selain deretan menteri Kabinet Merah Putih, ada pula pejabat negara yang silaturahmi ke kediaman Jokowi. Antara lain Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

    Tak berhenti di situ, beberapa hari lalu, sejumlah perwira polisi Serdik Sespimmen Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-65 mengunjungi kediaman Jokowi di Solo. Kedatangan mereka untuk menimba ilmu mengenai strategi kepemimpinan.

    (abd)

  • Dari Sri Mulyani hingga Megawati, Ini 8 Sosok Kartini Indonesia

    Dari Sri Mulyani hingga Megawati, Ini 8 Sosok Kartini Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Dalam semangat memperingati Hari Kartini 2025, kita diingatkan kembali akan pentingnya peran perempuan dalam membangun bangsa. Siapa saja sosok Kartini Indonesia? Berikut ini deretannya.

    Dalam era perkembangan sosial dan teknologi yang begitu pesat, peran perempuan di berbagai sektor semakin diakui dan diperkuat. Sosok-sosok perempuan inspiratif di Indonesia telah menunjukkan kontribusi mereka tidak hanya terbatas pada ranah domestik, tetapi juga meluas ke berbagai bidang publik yang berpengaruh terhadap kemajuan bangsa.

    Pada momen Hari Kartini 2025, menjadi refleksi atas perjuangan perempuan yang tak henti-hentinya menembus batas dan tantangan. Di antara mereka yang mencolok, para tokoh perempuan ini telah membuktikan dengan dedikasi, keberanian, dan kecerdasan, mereka mampu menciptakan perubahan yang signifikan.

    Dari dunia politik hingga seni, sosok-sosok ini tidak hanya menjadi teladan, tetapi juga sumber inspirasi bagi generasi mendatang untuk terus memperjuangkan kesetaraan dan keadilan.

    Berikut ini tujuh sosok Kartini Indonesia masa kini yang layak diapresiasi.

    Sosok Kartini Indonesia

    1. Sri Mulyani Indrawati

    Sri Mulyani, yang lahir di Tanjung Karang (sekarang Bandar Lampung) pada 26 Agustus 1962, saat ini menjabat sebagai menteri keuangan Indonesia pada Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, dia juga pernah menjabat di posisi yang sama pada periode 2005–2010 di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebelum kemudian ditunjuk sebagai direktur pelaksana Bank Dunia dari 2010 hingga 2016.

    Sri Mulyani dikenal karena pemikiran dan strateginya yang berhasil menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, terutama saat krisis global 2008. Ia pernah dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik di Asia oleh Emerging Markets dan masuk dalam daftar 100 Most Powerful Women versi Forbes, termasuk peringkat ke-38 pada 2023. Ia juga menjadi perempuan pertama dari Indonesia yang menjabat posisi tinggi di Bank Dunia.

    2. Susi Pudjiastuti

    Susi Pudjiastuti, lahir di Pangandaran pada 15 Januari 1965, adalah mantan menteri kelautan dan perikanan yang menjabat pada periode 2014–2019. Ia dikenal sebagai figur yang berani dan tegas dalam mengambil kebijakan demi melindungi kekayaan laut Indonesia.

    Salah satu kebijakan terkenalnya adalah menenggelamkan kapal-kapal asing yang terbukti melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Langkahnya tersebut mengundang pujian dan perhatian dunia internasional karena keberaniannya dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.

    3. Retno Marsudi

    Retno Marsudi juga dinobatkan sebagai sosok Kartini Indonesia. Ia adalah perempuan pertama yang menjabat sebagai menteri luar negeri Indonesia. Ia lahir di Semarang pada 27 November 1962 dan mulai menjabat sejak 2014 di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    Retno memiliki pengalaman panjang di dunia diplomasi, termasuk pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Islandia. Selama kepemimpinannya, Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019–2020. Ia juga dikenal aktif dalam memperjuangkan isu kemanusiaan dan perdamaian di tingkat global.

    4. Sri Wahyuni Agustiani

    Sri Wahyuni Agustiani atau Yuni, lahir di Bandung pada 13 Agustus 1994. Ia adalah atlet angkat besi yang mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali perak di Olimpiade Rio de Janeiro 2016 untuk kelas 48 kg. Sebelumnya, dia juga meraih perak di Asian Games 2014.

    Yuni mulai menekuni olahraga angkat besi sejak usia 13 tahun dan telah memenangkan banyak penghargaan internasional. Ia dikenal sebagai atlet yang ulet dan konsisten, meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam perjalanan kariernya.

    5. Merry Riana

    Merry Riana lahir di Jakarta pada 29 Mei 1980, adalah seorang motivator, penulis, dan pengusaha sukses. Namanya semakin dikenal setelah kisah hidupnya diangkat dalam film “Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar” pada 2014.

    Mengalami krisis 1998, dia dikirim oleh orang tuanya ke Singapura demi keamanan. Di sana, dia menghadapi banyak tantangan finansial dan harus bekerja keras untuk membiayai kuliah dan hidup mandiri. Semangat juangnya membawanya menjadi sosok inspiratif, terutama di kalangan anak muda.

    6. Najwa Shihab

    Najwa Shihab atau Mba Nana adalah jurnalis dan presenter ternama di Indonesia. Ia dikenal lewat program “Mata Najwa” yang membahas berbagai isu politik dan sosial secara kritis dan mendalam. Najwa juga merupakan pendiri Narasi, sebuah platform media digital independen yang berfokus pada edukasi dan jurnalisme berkualitas.

    Ia dikenal sebagai figur yang berani dan vokal dalam menyuarakan isu-isu publik. Lewat berbagai kanal, Najwa terus mendorong pentingnya partisipasi publik dalam menjaga demokrasi dan transparansi.

    7. Cinta Laura Kiehl

    Cinta Laura lahir pada 17 Agustus 1993 dan dikenal sebagai aktris, penyanyi, serta aktivis pendidikan. Ia menyelesaikan pendidikannya di Columbia University, Amerika Serikat, dengan gelar bachelor of arts di bidang psikologi dan sastra Jerman, lulus dengan predikat cum laude.

    Cinta aktif dalam advokasi isu perempuan dan anak, serta berkontribusi dalam pembangunan sekolah-sekolah di Indonesia. Ia terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan pendidikan, menunjukkan dedikasinya terhadap kemajuan generasi muda.

    8. Megawati Hangestri Pertiwi

    Nama Megawati Hangestri Pertiwi juga masuk dalam daftar sosok Kartini Indonesia. Ia mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pevoli putri terbaik di dunia. Atlet asal Indonesia ini berhasil menarik perhatian dunia berkat performa luar biasa di berbagai kompetisi internasional.

    Ia bahkan mendapat julukan “Megatron” dari penggemarnya di Korea Selatan. Megawati lahir pada 20 September 1999 dan mulai menekuni voli sejak duduk di bangku SMP.

    Karier profesionalnya dimulai pada usia 14 tahun ketika bergabung dengan Surabaya Bank Jatim di Livoli Divisi Utama pada 2015. Kemampuannya yang menonjol membawanya ke level Proliga bersama Jakarta Pertamina Fastron, klub yang dia bela dari 2015 hingga 2022.

    Pada 2025, dia mencatat sejarah baru dengan dinobatkan sebagai pevoli putri terbaik di dunia. Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas kerja keras dan dedikasi yang dia tunjukkan dalam setiap pertandingan. Tak ayal, Megawati juga dinobatkan sebagai sosok Kartini Indonesia dalam momen Hari Kartini 2025.