Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Pemerintah dan DPR Evaluasi Mudik Lebaran, Warga Masih Mengeluh soal Kenaikan Harga Tiket Pesawat – Halaman all

    Pemerintah dan DPR Evaluasi Mudik Lebaran, Warga Masih Mengeluh soal Kenaikan Harga Tiket Pesawat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menilai pelaksanaan mudik Lebaran 2025 masih perlu ditingkatkan lagi. Menurutnya, masyarakat masih mengeluh soal kenaikan harga tiket pesawat.

    “Dan keterlambatan atau delay penerbangan,” kata Lasarus dalam rapat kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, hingga Kepala BMKG Dwikorita Karnawati di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Lasarus menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh penerbangan untuk memastikan pelayanan yang lebih baik.

    Hal lain yang perlu perhatian dan peningkatan adalah kewaspadaan melalui kegiatan pemeriksaan sarana dan prasarana jalan dan angkutan, termasuk ketersediaan perlengkapan jalan. 

    “Terus meningkatkan kampanye keselamatan berlalu lintas pengguna sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” kata dia. 

    Namun, Lasarus berpendapat kebijakan work from anywhere (WFA) untuk aparatur sipil negara (ASN) sangat membantu mengurangi beban arus mudik dan arus balik saat libur Lebaran.

    “WFA saya lihat ini membantu. Pak, saya tanya ini dari Kepolisian cukup membantu. Kemudian juga, rekayasa lalu lintas kapan rekayasa lalu lintas dimulai, itu biasanya pemudik itu rupanya mengintip. Ini mungkin nanti dipertajam ya dari Korlantas,” ujar Lasarus. 

    Sebelumnya, Pemerintah resmi menurunkan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 13 hingga 14 persen selama masa Angkutan Lebaran 2025. 

    Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan harga tiket pesawat guna meringankan beban masyarakat, serta bertujuan untuk mendukung kelancaran, kemudahan, dan kenyamanan perjalanan masyarakat selama periode Angkutan Lebaran.

    Pengumuman penurunan tiket ini disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (1/3/2025) dengan dihadiri oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PU Dody Hanggodo, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Menhub Dudy menjelaskan kebijakan penurunan harga tiket pesawat adalah bentuk komitmen nyata pemerintah, untuk memberikan kemudahan dan keringanan bagi masyarakat yang ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman. 

    Penurunan harga tiket ini berlaku selama 15 hari, untuk penerbangan dari 24 Maret hingga 7 April 2025, dengan periode pembelian tiket 1 Maret hingga 7 April 2025.

    “Kami ingin memastikan masyarakat bisa menikmati perjalanan yang lebih terjangkau dan nyaman, terutama pada momen penting seperti Lebaran,” ujar Menhub Dudy.

    Menhub juga menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

    Selain menurunkan harga tiket, pemerintah berkomitmen untuk memastikan ketersediaan kapasitas penerbangan yang memadai selama periode mudik Lebaran 2025. Kementerian Perhubungan akan memastikan ketersediaan armada yang cukup untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan penumpang.

    “Kami tidak hanya berfokus pada penurunan harga, tetapi juga pada kualitas layanan dan keselamatan penerbangan secara keseluruhan. Kami akan pastikan ketersediaan kapasitas penerbangan yang memadai dan meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang,” kata Menhub.

    Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan kebijakan penurunan harga tiket selama masa Lebaran, merupakan hasil sinergi dan kolaborasi antar kementerian dan pemangku kepentingan. Semua pihak berkolaborasi demi memastikan penurunan harga ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

    “Berkat sinergi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan industri penerbangan, kita berhasil menekan biaya avtur dan menurunkan ongkos layanan bandara di 37 bandara. Ditambah insentif berupa PPN yang sebagian ditanggung pemerintah sebesar 6 persen. Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang ingin pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga,” ucap Menko AHY.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18 Tahun 2025, mengenai Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung pemerintah sebagian, untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik.

    “Artinya seluruh tiket ekonomi dalam negeri yang dibeli mulai 1 Maret hingga 7 April, untuk jadwal penerbangan antara 24 Maret hingga 7 April 2025 akan dikurangi PPN-nya, sehingga bayar pajak hanya 5 persen, sementara yang 6 persen ditanggung pemerintah. Kebijakan ini efektif berlaku bagi yang melakukan pembelian tiket mulai hari ini. Bagi yang sudah terlanjur beli maka tidak kena,” kata Sri Mulyani

  • Catat! Gaji ke-13 PNS dan Pensiunan 2025 Cair Segera, Ini Rincian Besaran

    Catat! Gaji ke-13 PNS dan Pensiunan 2025 Cair Segera, Ini Rincian Besaran

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah kembali memberikan gaji ke-13 untuk tahun 2025 kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai PPPK, TNI, Polri, serta pensiunan termasuk mantan PNS dan pejabat negara.

    Hal ini tertuang dalam aturan resmi yang sudah ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025.

    Kapan Gaji ke-13 2025 Cair?

    Jadwal pencairan dimulai pada 1 Juni hingga 30 Juni 2025. Pencairan dilakukan secara bertahap oleh PT Taspen (Persero).

    Jadwal bisa sedikit berbeda tergantung kebijakan masing-masing instansi dan daerah. Gaji ke-13 ini diberikan untuk membantu kebutuhan para penerima, terutama menjelang tahun ajaran baru sekolah.

    Namun, tidak semua pegawai berhak menerima. Gaji ke-13 tidak diberikan kepada:

    Pegawai yang sedang cuti di luar tanggungan negara Pegawai yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah dan menerima gaji dari tempat lain Berapa Besaran Gaji ke-13 2025?

    Besarnya gaji ke-13 setara dengan penghasilan bulan Mei 2025, yaitu:

    Gaji pokok Tunjangan keluarga Tunjangan pangan Tambahan penghasilan lainnya (sesuai ketentuan)

    Jumlah yang diterima bisa berbeda-beda, tergantung:

    Pangkat atau golongan terakhir Lama masa kerja Kebijakan masing-masing instansi
    Cara Menghitung Gaji ke-13 untuk Pensiunan

    Gaji ke-13 dihitung dari total penghasilan yang biasanya diterima setiap bulan, dengan komponen berikut:

    Gaji Pokok Pensiun Tunjangan Keluarga (untuk istri/suami dan anak, jika ada) Tunjangan Pangan Tambahan Penghasilan (jika ada)

    Contoh Simulasi Perhitungan Gaji ke-13:

    Misalnya, seorang pensiunan PNS Golongan III memiliki penghasilan seperti berikut:

    Gaji Pokok Pensiun: Rp3.500.000 Tunjangan Istri (10% dari gaji pokok): Rp350.000 Tunjangan Anak (2% dari gaji pokok): Rp70.000 Tunjangan Pangan: Rp200.000 Tambahan Penghasilan: Rp100.000

    Maka total gaji ke-13 yang diterima adalah:

    Rp3.500.000 + Rp350.000 + Rp70.000 + Rp200.000 + Rp100.000 = Rp4.220.000

    Pemerintah memastikan bahwa proses penghitungan gaji ke-13 dilakukan secara adil, transparan, dan akurat, sebagai bentuk penghargaan kepada para ASN dan pensiunan yang telah mengabdi kepada negara.

    Bagi para pensiunan atau keluarga yang mengurusi, pastikan rutin memantau informasi resmi dari instansi terkait agar tidak ketinggalan kabar terbaru soal pencairan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hoaks! Bahlil minta masyarakat bantu pemerintah isi kas negara yang kosong

    Hoaks! Bahlil minta masyarakat bantu pemerintah isi kas negara yang kosong

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menarasikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta masyarakat membantu pemerintah untuk mengisi kas negara yang kosong dengan cara menyumbangkan uang.

    Dalam unggahan tersebut, disertai tangkapan layar berita ANTARA dengan judul “Menteri Bahlil kas negara kosong minta masyarakat segeralah menyumbang”.

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “Bantu pemerintah..? Emang pemerintah bantu apa ke rakyatnya..? Kas negara kosong..? Yg korupsi Triliunan siapa klo bukan pejabat negara..? Sita aset2 koruptor masukin ke kas negara.., jgn rakyat Lagi disuruh bantu isi.., selama ini dah banyak pajak2 yg di bayar rakyat…, tapi kalian korupsi.., ngomong gk pake otak…”

    Namun, benarkah Bahlil minta masyarakat bantu pemerintah isi kas negara yang kosong?

    Unggahan yag menarasikan Bahlil minta masyarakat bantu pemerintah isi kas negara yang kosong. Faktanya, tangkapan layar dalam unggahan tersebut merupakan suntingan. (Facebook)

    Penjelasan:

    Berdasarkan hasil penelusuran, ANTARA tidak menemukan berita yang memiliki judul sebagaimana tercantum dalam tangkapan layar unggahan tersebut. Namun demikian, ditemukan berita dengan foto yang serupa namun memiliki judul yang berbeda, yaitu “Bahlil sebut dampingi Prabowo ke China bahas investasi hilirisasi”.

    Terkait kas negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjamin pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dalam kendali meski mencetak defisit Rp104,2 triliun pada Maret 2025.

    “Jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya,” kata Sri Mulyani, dilansir dari ANTARA.

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

  • Catat! Gaji ke-13 PNS dan Pensiunan 2025 Cair Segera, Ini Rincian Besaran

    Gaji ke-13 Pensiunan 2025 Kapan Cair dan Berapa Besarannya?

    PIKIRAN RAKYAT – Kabar baik menghampiri para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta para mantan pejabat negara.

    Pemerintah Republik Indonesia telah secara resmi mengumumkan jadwal dan komponen gaji ke-13 untuk tahun 2025 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025.

    Kepastian ini tentu membawa angin segar bagi para purnabakti, memberikan kejelasan mengenai waktu pencairan dan besaran tunjangan yang akan diterima.

    Lantas, kapan tepatnya dana pensiun tambahan ini akan cair dan berapa besarannya? Berikut adalah ulasan mendalam berdasarkan regulasi dan informasi terkini.

    Jadwal Pencairan Gaji ke-13 Pensiunan 2025

    Berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan, pemerintah mengindikasikan bahwa pencairan gaji ke-13 bagi para pensiunan akan dimulai paling cepat pada bulan Juni tahun 2025.

    Namun, perlu digarisbawahi bahwa tanggal pasti pencairan gaji ke-13 dapat bervariasi antar instansi dan daerah. Faktor-faktor administratif dan teknis di tingkat instansi masing-masing akan mempengaruhi proses distribusi dana.

    Oleh karena itu, para pensiunan disarankan untuk secara aktif memantau pengumuman resmi dari instansi terkait, seperti PT Taspen (Persero) bagi pensiunan PNS, serta badan-badan pengelola pensiun TNI dan Polri.

    Informasi terkini mengenai jadwal pencairan biasanya akan diumumkan melalui situs web resmi, media sosial, atau kantor cabang instansi terkait.

    Komponen Gaji ke-13 Pensiunan

    Gaji ke-13 bagi pensiunan PNS bukan hanya sekadar gaji pokok bulanan. Terdapat beberapa komponen lain yang turut disertakan dalam tunjangan ini, yang secara keseluruhan bertujuan untuk memberikan bantuan finansial yang signifikan. Komponen-komponen gaji ke-13 pensiunan PNS meliputi:

    – Gaji pokok sesuai golongan: Ini adalah besaran gaji pokok terakhir yang diterima pensiunan sebelum memasuki masa purnabakti, sesuai dengan golongan dan pangkatnya.

    – Tunjangan keluarga: Tunjangan ini diberikan kepada pensiunan yang masih memiliki suami/istri dan/atau anak yang memenuhi persyaratan. Besarannya biasanya persentase tertentu dari gaji pokok.

    – Tunjangan pangan: Tunjangan ini merupakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan pensiunan dan biasanya diberikan dalam bentuk uang.

    – Tunjangan jabatan (jika ada): Bagi pensiunan yang sebelumnya menduduki jabatan tertentu yang melekat tunjangan jabatan, komponen ini juga akan diikutsertakan.

    Besaran akhir gaji ke-13 yang diterima oleh masing-masing pensiunan akan bervariasi tergantung pada golongan terakhir sebelum pensiun dan masa kerja.

    Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menyampaikan paparan dalam konferensi pers terkait kebijakan pemerintah untuk rakyat menjelang Hari Raya Idul Fitri di Istana Kepresidenan Jakarta, Jakarta, Selasa (11/3/2025). Presiden Prabowo menyebutkan THR 2025 bagi ASN, TNI/Polri, dan pensiunan mulai dicairkan Senin, 17 Maret 2025 dan gaji ke-13 untuk ASN akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah atau Juni 2025. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa. ANTARA FOTO

    Pensiunan dengan golongan yang lebih tinggi, seperti golongan IV/a ke atas, umumnya akan menerima jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang pensiun di golongan I atau II. Masa kerja yang lebih lama juga berpotensi mempengaruhi besaran tunjangan yang diterima.

    Estimasi Besaran Gaji ke-13 Pensiunan 2025

    Mengenai besaran gaji ke-13 pensiunan tahun 2025, secara umum, tunjangan ini setara dengan gaji pokok yang diterima pensiunan setiap bulan.

    Namun, penting untuk diingat bahwa total yang diterima bisa lebih besar karena mencakup tunjangan-tunjangan yang melekat, seperti tunjangan keluarga dan tunjangan pangan.

    Sebagai gambaran, jika seorang pensiunan menerima gaji pokok sebesar Rp3.000.000 per bulan, maka besaran gaji ke-13 yang diterimanya kemungkinan besar akan berada di kisaran angka tersebut, ditambah dengan tunjangan keluarga dan pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Pemerintah berharap, dengan adanya tunjangan ini, para pensiunan dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih sejahtera.

    Siapa yang Berhak Menerima Gaji ke-13 Pensiunan?

    Gaji ke-13 pensiunan tahun 2025 akan diberikan kepada para mantan abdi negara yang telah memasuki masa purnabakti, termasuk:

    – Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

    – Pensiunan Tentara Nasional Indonesia (TNI)

    – Pensiunan Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

    – Pensiunan Pejabat Negara

    Pemerintah pun mengimbau kepada seluruh calon penerima gaji ke-13 pensiunan untuk memastikan bahwa data kepegawaian dan nomor rekening bank yang tercatat masih aktif dan sesuai.

    Ketidaksesuaian data dapat menyebabkan keterlambatan atau bahkan gagalnya proses pencairan dana. Para pensiunan dapat melakukan pengecekan dan pembaruan data melalui instansi pengelola pensiun masing-masing.

    Kabar mengenai pencairan gaji ke-13 tahun 2025 menjadi angin segar bagi jutaan pensiunan di seluruh Indonesia.

    Meskipun jadwal pasti pencairan masih menunggu pengumuman resmi dari masing-masing instansi, kepastian bahwa dana ini akan cair paling cepat pada bulan Juni memberikan harapan dan kejelasan.

    Dengan komponen yang mencakup gaji pokok dan tunjangan-tunjangan melekat, gaji ke-13 diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan para purnabakti.

    Para pensiunan diimbau untuk terus memantau informasi resmi dan memastikan data diri serta rekening bank dalam kondisi aktif demi kelancaran proses pencairan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jerry Massie Yakin Jokowi Jadi Matahari Kembar, Ini Tesisnya

    Jerry Massie Yakin Jokowi Jadi Matahari Kembar, Ini Tesisnya

    GELORA.CO – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Political Public and Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai bahwa tudingan bahwa ada matahari kembar di Republik Indonesia benar adanya.

    “Saya kira tudingan ada marahari kembar ada benarnya,” kata Jerry kepada Holopis.com, Rabu (23/4/2025).

    Hal ini disampaikan setelah dirinya melakukan pengamanan yang cukup mendalam terhadap bagaimana sepak terjang Jokowi pasca dinyatakan lengser dari jabatannya sebagai Presiden ke 7 Indonesia yang kemudian digantikan oleh Presiden ke 8 Prabowo Subianto.

    Bahkan ruang gerak Jokowi termasuk yang umum di dalam pemberitaan pun tetap dipantau oleh Jerry Massie, sehingga muncul kesimpulan dirinya bahwa Jokowi masih ingin menjadi matahari.

    “Kalau kita belajar filsafat atau philo sophia yang berarti cinta akan kebenaran gerak-gerik Jokowi, orang awam pun bisa baca,” ujarnya.

    Sejumlah tesis yang ia dapat gunakan sebagai argumentasi mengapa Jokowi dianggapnya sebagai matahari yang ingin tetap bersinar sekalipun sudah ada Prabowo sebagai Presiden, salah satunya adalah kunjugan sejumlah menteri bekas kepemimpinannya dahulu. Beberapa di antaranya adalah Bahlil Lahadalia hingga Sakti Wahyu Trenggono. Mereka dianggap publik sebagai orang titipan Jokowi di Kabinet Merah Putih kepemimpinan Prabowo Subianto.

    “Contoh premis pertama, sejumlah menteri berkunjung ke Jokowi di antaranya Menteri KKP Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Sadikin, Menteri ESDM Bahlil Lahaladia dan sejumlah menterinya Jokowi di kabinet Prabowo,” terang Jerry.

    Bahkan yang paling kentara adalah ketika ada menteri titipan Jokowi menyebut bahwa mereka telah menghadap bos saat berada di kediaman pribadi Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah pada hari Jumat, 11 April 2025. Sebut saja mereka antara lain ; Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Wihaji, Budi Arie Setiadi, Sri Mulyani Indrawati, Pratikno, Sakti Wahyu Trenggono, dan Budi Gunadi Sadikin yang diklaim dalam rangka silaturrahmi Hari Raya Idulfitri 1446 H / 2025.

    Terlebih kunjungan mereka dilakukan saat Presiden Prabowo Subianto sedang bekerja untuk melakukan lawatan ke luar negeri antara tanggal 9 – 15 April 2025 lalu.

    “Premis kedua, Wahyu Trenggono dan Budi Sadikin memanggil Jokowi ‘Bos’. Itu berarti mereka dalam kendali Jokowi,” sambungnya.

    Menurut Jerry, bukti bahwa sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju tersebut menunjukkan bahwa mereka memang jelas masih tunduk pada Jokowi. Sementara mereka pun cukup banyak berada di kabinet Merah Putih.

    “Tak ada yang bisa mengabdi pada dua tuannya. Saya kira mereka bermain dua kaki. Orang-orang pilhan Jokowi di kabinet Prabowo paling sekitar 60-70 persen lebih condong ke Jokowi ketimbang Prabowo,” tukasnya.

    Selanjutnya adalah premis ketiga yang disampaikan Jerry, bahwa Jokowi yang sudah pensiun sebagai pejabat negara seharusnya tak banyak melibatkan diri dengan rapat-rapat khusus dan melakukan pencitraan yang sangat masif sehingga menempatkan khusus wartawan untuk meliput setiap ruang gerak ayah kandung Gibran Rakabuming Raka itu.

    “Jokowi sudah retired alias pensiun harusnya tak banyak melibatkan diri dengan rapat segala dan gencar melakukan pencitraan di kediamannya dia,” lanjut Jerry.

    Di sisi lain, kunjungan sejumlah peserta didik Sespimmen Polri pada hari Kamis, 17 April 2025 juga ikut menjadi sorotan Jerry Massie. Menurutnya, kedatangan mereka ke rumah Jokowi justru tidak inline dengan pendidikan yang mereka tempuh. Terlebih kunjungan sejumlah perwira Polri tersebut jelas tampak mengenakan seragam kedinasan.

    “Contoh pertemua sejumlah Perwira menengah Sespim Mabes Polri ke kediamannya dia. Ini aneh. Lebih baik para calon Sespim ini sowan ke sejumlah mantan Kapolri seperti Tito Karnavian, Da’i Bachtiar, Sutarman, Idam Aziz, Badrodin Haiti dan lainya. Mereka lebih kompeten menjawab soal seluk-beluk Polri,” tuturnya.

    Jokowi Narsistik

    Oleh sebab itu, Jerry Massie pun menyebut bahwa Jokowi adalah sosok bekas pejabat yang terlalu narsistik. Ia merasa bahwa Jokowi masih ingin selalu tampak terlihat ke publik pasca menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) periode.

    “Jokowi manusia narsis setiap saat setiap waktu wawancara bersama wartawan dan membuka rumahnya bagi warga. Pertanyaan saya apa tujuannya? Selain itu Jokowi kerap menggangu dan memecah konsentrasi Prabowo dalam mengurus bangsa,” kata Jerry.

    Memahami konteks jiwa narsistik Jokowi yang dinilainya cukup mengganggu instabilitas nasional, Jerry pun menyarankan agar bekas Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu belajar kepada seniornya, sebut saja Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang lebih pandai menempatkan diri pasca purna tugas sebagai Presiden.

    “Jokowi harus belajar pada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono nanti kalau diminta Presiden Prabowo tukar pikiran atau dialog baru beliau muncul ke publik. Seperti beberapa waktu lalu. Jadi SBY banyak memberikan saran dan sumbangsih pemikiran pada Prabowo soal tarif dagang Trump yang tembus 47 persen,” tuturnya.

    Jika pun Jokowi tidak ingin disebut sebagai Matahari Kembar, Jerry pun menyarankan agar ayah kandung Kaesang Pangarep tersebut benar-benar memahami posisi diri dan tidak terlalu narsistik.

    “Kalau Jokowi tak mau disebut matahari kembar, maka dia harus menghentikan kegiatan setiap hari di sosmed dan juga pencitraannya dan wawancara di media-media, bahkan mengundang para menteri Prabowo ke kediamannya,” pungkasnya.

    Jokowi Bantah Jadi Matahari Kembar

    Terkait dengan tudingan bahwa Jokowi menjadi matahari kembar, suami Iriana tersebut menegaskan, bahwa tidak ada istilah matahari kembar dalam kepemimpinan nasional. Menurutnya, hanya ada satu pemimpin, yakni presiden terpilih Prabowo Subianto yang saat ini tengah menjabat.

    “Mengenai matahari kembar, enggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Sudah itu jelas,” kata Jokowi saat ditemui awak media di kediamannya, Jalan Kutai Utara No.1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (21/4/2025).

    Jokowi menegaskan bahwa kedatangan para menteri ke kediamannya hanyalah bentuk silaturahmi semata dalam rangka Halal Bihalal hari Raya Idulfitri 1446 H. Bahkan ia juga menegaskan bahwa pertemuan tersebut sama sekali tidak mengandung muatan politik.

    “Silaturahmi di hari Lebaran itu hal yang baik. Apa yang salah dengan bersilaturahmi? Kepada siapa pun boleh,” tuturnya.

    Saat ditanya apakah dalam pertemuan tersebut para pejabat meminta saran atau masukan, Jokowi menjawab bahwa kunjungan mereka murni untuk menjalin silaturahmi. Termasuk juga sebutan mantan bos dan bos yang sempat diucapkan oleh Sakti Wahyu Trenggono usai kunjungan ke Solo.

    “Mereka hanya menyebut saya mantan bos, karena dahulunya memang saya presiden mereka. Jadi ini silaturahmi biasa, dan itu sangat baik,” tambahnya.

    Temukan kami di Google News, dan jangan lupa klik logo bintang untuk dapatkan update berita terbaru. Silakan follow juga WhatsApp Channnel untuk dapatkan 10 berita pilihan setiap hari dari tim redaksi.

  • Makna Pejabat Sowan ke Jokowi & Prabowo Minta Menteri Rapatkan Barisan

    Makna Pejabat Sowan ke Jokowi & Prabowo Minta Menteri Rapatkan Barisan

    Bisnis.com, JAKARTA – Banyaknya pejabat hingga menteri Kabinet Merah Putih yang bertamu atau sowan ke rumah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo berbuntut panjang. Imbasnya, isu ‘matahari kembar’ mencuat di antara Jokowi dan Prabowo Subianto. 

    Untuk diketahui, sejumlah menteri Kabinet Prabowo-Gibran berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo dalam momen Lebaran 2025, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

    Tak hanya itu, terlihat juga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

    Belum lagi turut hadir, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. 

    Menariknya, usai pertemuan tersebut, Trenggono dan Budi Gunadi kompak menyebut Jokowi sebagai “Bos”.

    Para tokoh pun buka suara menanggapi isu ‘matahari kembar’ di pemerintahan Prabowo. Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin menilai kunjungan sejumlah menteri pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto ke rumah Jokowi di Solo sebagai bagian dari silaturahmi.

    “Saya kira Itu bagian dari yang harus diartikan sebagai silaturahmi dengan mantan presiden, mantan wakil presiden, dan dengan yang lain-lain,” ujar Ma’ruf usai menghadiri acara halalbihalal di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Jakarta, Minggu malam (204/2025) dilansir Antara. 

    Oleh sebab itu, dia juga menganggap kunjungan para menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih tidak mengancam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya, kalau hatinya bersih semua, tidak ada ancaman. Hatinya dibersihkan dahulu,” katanya. 

    Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyinggung isu matahari kembar usai menghadiri acara halalbihalal Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

    “Ini bukan matahari, ini bulan,” ujar Dasco sembari menepuk punggung Cak Imin di hadapan media usai menghadiri acara halalbihalal di Jakarta, Minggu.

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan kedatangannya ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo beberapa waktu lalu hanya untuk silaturahmi lebaran.

    Bahlil yang kini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Menteri ESDM itu meminta publik tidak mengaitkan pertemuannya dengan Jokowi dengan aktivitas politik. 

    “Silaturahmi ini hari raya semua masyarakat itu disunahkan untuk melakukan silaturahmi tanpa batas dan sebagai umat muslim, momen lebaran itu adalah momen di mana bertemu saling memaafkan saling mendoakan saling membangun hubungan kekerabatan, tidak lebih dari itu,” ungkapnya di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (16/4/2025) malam.

    Bahlil selama ini memang dikenal sebagai salah satu orang dekat Jokowi. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Investasi dan Menteri ESDM pada era kepemimpinan Jokowi.

    Di sisi lain, pengaruh kuat Jokowi saat ini sempat memicu spekulasi tentang isu matahari kembar. Meski telah dibantah, harus diakui bahwa komposisi kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, banyak diisi oleh bekas menteri era Jokowi.

    Prabowo Minta Menteri Rapatkan Barisan 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi ajakan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang meminta seluruh menteri untuk merapatkan barisan menyongsong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Prasetyo, ajakan tersebut tidak menandakan adanya persoalan internal atau “gonjang-ganjing” dalam kabinet. Namun, justru mencerminkan semangat menjaga kekompakan dan soliditas tim pemerintahan, sebagaimana selalu ditekankan oleh Presiden Ke-8 RI itu.

    “Oh enggak, itu kan biasa saja, itu umum saja. Sebagai sebuah tim, Bapak Presiden kan selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih kita sebagai sebuah tim, ya memang kita harus terus merapatkan barisan,” ujar Prasetyo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025). 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat menyampaikan keterangan kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawang

    Prasetyo menekankan bahwa ajakan untuk merapatkan barisan merupakan bagian dari dinamika kerja tim yang sehat, dan bukan karena adanya keretakan atau ketegangan di antara para menteri.

    “Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu, tetapi itu untuk menjaga semangat. Enggak ada kerenggangan,” pungkas Prasetyo. 

    Sekadar informasi, Cak Imin mengaku ditelepon oleh Presiden Prabowo guna meminta kepada para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk merapatkan barisan.

    “Tadi Pak Presiden juga menelepon saya menyampaikan selamat halal bihalal hari ini, dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan,” ujar Cak Imin di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang menyebut Presiden Prabowo Subianto untuk merapatkan barisan.

    Menurut dia, hal tersebut memang wajib dilakukan. Seorang menteri harus merapatkan barisan dengan sang Kepala Negara alias presiden.

    “Pak Presiden, kalau menteri mah harus merapatkan barisan dong dengan presiden. Masa menteri nggak boleh merapatkan barisan,” tutur Nusron Wahid dikutip, Selasa (22/4/2025).

    Politikus Golkar ini menyebut para menteri di Kabinet Merah Putih memang harus kompak. Dia juga mengaku bahwa saat ini menteri Prabowo semuanya solid.

    “Namanya menteri harus kompak merapatkan barisan, wartawan sama redaktur harus merapatkan barisan kok. Semua, harus merapatkan barisan dong harus begitu. Solid [para menteri],” tegasnya.

  • Anjlok! IMF Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Global 2025 Hanya 2,8%

    Anjlok! IMF Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Global 2025 Hanya 2,8%

    Bisnis.com, JAKARTA — Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 2025 sebesar 2,8%.

    Hal itu tercantum dalam dokumen World Economic Outlook (WEO) edisi April 2025 yang diterbitkan pada Selasa (22/4/2025). IMF menilai bahwa tekanan ekonomi global masih akan berlanjut pada 2025 karena serangkaian guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Tarif Trump atau tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) menjadi sorotan, terutama karena berada pada tingkat tertinggi dalam satu abad terakhir. Kebijakan Presiden AS Donald Trump itu menjadi guncangan besar terhadap ekonomi global dan membuat proyeksi menjadi sulit.

    IMF memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan turun menjadi 2,8%. Padahal, pada awal tahun ini, IMF masih memperkirakan ekonomi global tumbuh 3,3%.

    “Pertumbuhan global diperkirakan turun menjadi 2,8% pada 2025 dan 3% pada 2026, dari 3,3% untuk kedua tahun menurut WEO Januari, penurunan kumulatif sebesar 0,8 poin persentase, dan jauh di bawah rata-rata historis 3,7% [2000—2019],” dikutip dari laporan IMF pada Selasa (22/4/2025).

    IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju 1,4% pada tahun ini, dengan pertumbuhan ekonomi AS turun menjadi 1,8% dari sebelumnya 2,7%. Adapun, di negara-negara berkembang, pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan menjadi 3,7%, dengan penurunan terbesar di negara-negara terdampak tarif Trump—terutama China.

    Lembaga yang pernah dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati itu juga memproyeksikan inflasi global turun menjadi 4,3% pada 2025 dan menjadi 3,6% pada 2026. Inflasi di negara maju diperkirakan naik, sedangkan di negara berkembang akan sedikit turun.

    Risiko ekonomi global ke depannya didominasi oleh dampak perang dagang yang semakin intensif, risiko guncangan karena terbatasnya ruang kebijakan, ketidakstabilan pasar keuangan global dan volatilitas nilai tukar, hingga risiko tekanan lebih besar di negara berpendapatan rendah.

    Berlakunya tarif Trump menjadi variabel besar dalam perubahan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya tarif yang tinggi, ketidakpastian dalam pelaksanaannya pun berisiko memperburuk aktivitas ekonomi.

    Laporan IMF itu menyajikan proyeksi acuan (reference forecast) berdasarkan informasi hingga 4 April 2025, termasuk tarif resiprokal yang berlaku 2 April 2025 dan berbagai respons awalnya. Proyeksi IMF juga disertai dengan berbagai skenario mengenai proyeksi pertumbuhan ekonomi global, berdasarkan asumsi kebijakan perdagangan yang berbeda.

    Proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari IMF, berdasarkan World Economic Outlook edisi April 2025. / dok IMF

  • Bos Bapanas Jelaskan Maksud Prabowo soal Kuota Impor Dihapus

    Bos Bapanas Jelaskan Maksud Prabowo soal Kuota Impor Dihapus

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) kembali mengklarifikasi mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal penghapusan kuota impor, utamanya untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, pernyataan tersebut bukan berarti pemerintah membebaskan semua komoditas untuk diimpor.

    “Pak Presiden itu maksudnya bukan membebaskan impor semuanya masuk bukan, bukan itu. Orang salah mendefinisikan,” kata Arief kepada wartawan di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Selasa (22/4/2025).

    Dia menuturkan, impor untuk sejumlah komoditas tetap diatur dengan mempertimbangkan produksi dalam negeri dan kebutuhan nasional. Jika stok dalam negeri tidak mencukupi, maka kekurangan tersebut akan dipenuhi dari pengadaan luar negeri alias impor.

    Misalnya, kata dia, kebutuhan nasional untuk komoditas bawang putih mencapai 600.000 ton dan produksi dalam negeri hanya 50.000 ton. Untuk memenuhi kebutuhan nasional, pemerintah perlu mengimpor sekitar 550.000 ton.

    Rencana pengadaan ini, kata dia, yang kemudian dibuka untuk semua pihak. Artinya, semua pihak dapat mengimpor bawang putih sesuai dengan rencana pengadaan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dengan demikian, kegiatan importasi tidak dikuasai oleh kelompok tertentu.

    “Nah itu jangan dikuasai oleh Pak Jafar sendiri atau pak Arief sendiri, tapi di-open semua orang supaya bisa [impor]. Itu maksudnya Pak Presiden, bukan dibuka semuanya sebanyak-banyaknya,” jelasnya. 

    Dia mengatakan, kegiatan importasi harus dilakukan dengan perhitungan yang pas agar tidak merugikan petani dan peternak dalam negeri.

    “Jadi Pak Presiden itu maksudnya tetap ada hitungan seperti itu. Ya kalo nggak ada hitungan terus nanti lama-lama kita kayak Singapura loh, kita nggak punya petani, nggak punya peternak,” pungkasnya. 

    Kepala Negara sebelumnya memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor, utamanya untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Perintah tersebut disampaikan Prabowo ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan. 

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor. 

    “Siapa mau impor daging silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” ujarnya

  • Jokowi Bertemu Tony Blair di Menteng, Bahas Apa? – Page 3

    Jokowi Bertemu Tony Blair di Menteng, Bahas Apa? – Page 3

    Di sisi lain, nama Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga sempat digadang-masuk dalam jajaran Danantara, Rosan menuturkan, Sri Mulyani masuk ke Dewan Pengawas Danantara bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Muliaman Hadad, jajaran menteri koordinator hingga Mensesneg.

    Rosan Roeslani pun berjanji, masih ada sejumlah nama baru yang nantinya akan masuk ke dalam struktur pejabat dan pengurus BPI Danantara. “Nama-nama ini memberikan confidence, keyakinan, bahwa ini adalah nama-nama yang terbaik,” imbuhnya. 

    Ia menjamin tokoh yang masuk Danantara merupakan sosok profesional yang bebas dari aksi titip jabatan. Nama-namanya itu pun telah mendapat perizinan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. 

    “Dari nama-nama ini, saya tekankan, tidak ada satupun nama titipan. Termasuk dari bapak Presiden, tidak ada nama titipan dari beliau,” kata Rosan. 

    “Yang lebih hebat lagi, dari nama yang kami berikan kepada bapak Presiden berikut CV-nya, tidak ada satupun yang ditolak oleh beliau. Karena ini sudah melalui penyeleksian yang mendalam,” dia menambahkan.

     

  • Menteri PANRB Angkat Bicara soal Wacana Skema Gaji dan Pensiunan Baru PNS

    Menteri PANRB Angkat Bicara soal Wacana Skema Gaji dan Pensiunan Baru PNS

    Jakarta

    Wacana penerapan sistem penggajian tunggal (single salary) dan skema pensiunan fully funded untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) telah muncul sejak beberapa tahun terakhir. Namun hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa kedua skema baru ini jadi diterapkan.

    Adapun kedua skema tersebut telah tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 edisi pemutakhiran. Artinya, single salary dan skema pensiunan fully funded direncanakan untuk diterapkan tahun 2025 ini.

    Saat ditanya terkait progres pembahasan kedua skema itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (PANRB) Rini Widyantini tidak berkomentar banyak. Namun ia mengatakan, skema penggajian dan pensiun itu nantinya akan dibahas dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN.

    “Sekarang kan masih menyelesaikan RPP Manajemen ASN. Setelah itu selesai kan ada beberapa pengaturan-pengaturan yang kaitannya di RPP Manajemen ASN,” kata Rini, ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

    Rini menjelaskan, saat ini pihaknya masih dalam tahap penyiapan RPP Manajemen ASN. Namun untuk konsep single salary sendiri masih perlu pembahasan konsep lebih mendalam, begitu pun dengan skema pensiunan fully funded.

    “Konsepnya nanti kan masih perlu pembahasan, jadi saya belum bisa cerita dengan lengkap,” ujarnya.

    Di samping itu, Rini juga belum dapat memastikan apakah kedua skema ini akan jadi diterapkan tahun ini. Namun ia mengharapkan adanya transformasi di sisi manajemen ASN ke arah sana.

    Sebagai informasi, wacana pemerintah dalam merombak sistem penggajian para pegawai ASN menjadi single salary dan skema pensiunan fully funded telah dibahas sejak tahun 2023 silam. Hal ini mulanya disinggung oleh Suharso Monoarfa saat masih menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas.

    “Konsep kebijakan sistem pensiun dan single salary bagi ASN,” kata Suharso, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI, di Senayan, Senin (11/9/2023).

    Melansir laman Badan Kepegawaian Negara (BKN), desain single salary ialah dimana PNS hanya akan menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan. Single salary system yang diterapkan terdiri atas unsur jabatan (gaji) dan tunjangan (kinerja dan kemahalan).

    Sementara itu, berdasarkan catatan detikcom, rencana penerapan skema pensiunan fully funded telah muncul sejak tahun 2022. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menjalankan sidang bersama DPR.

    Adapun skema pensiun yang diterapkan saat ini masih menggunakan pay as you go. Artinya, perhitungan skema merupakan dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dana dari APBN. TNI dan Polri juga menggunakan skema yang sama.

    Skema fully funded ini selain diambil dari THP, pembayarannya akan dilakukan secara patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Karena itu pensiunan PNS ini bisa mengantongi Rp 1 miliar.

    Lihat juga video: Daftar Presiden yang Menaikan Gaji PNS Paling Banyak

    (acd/acd)