Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Sri Mulyani Ungkap 5 Jurus RI Rayu Trump Biar Tak Kena Tarif Tinggi

    Sri Mulyani Ungkap 5 Jurus RI Rayu Trump Biar Tak Kena Tarif Tinggi

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan proses negosiasi pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) untuk merespons kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump masih terus berlangsung.

    Sri Mulyani mengatakan pelaksanaan negosiasi dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, penyesuaian tarif bea masuk untuk produk-produk selektif dari AS.

    “Pemerintah (Indonesia) telah menjajaki proses, menjalankan komunikasi dan proses negosiasi dengan pemerintah AS dalam merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan AS kepada Indonesia dan negara-negara lain di dunia. Dalam pelaksanaan negosiasi ini, dilakukan beberapa langkah yaitu penyesuaian tarif bea masuk untuk produk-produk selektif dari AS,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Kamis (24/4/2025).

    Kedua, meningkatkan impor dari AS. Ini berlaku untuk produk minyak dan gas bumi (migas), mesin dan peralatan teknologi, serta produk pertanian.

    “Meningkatkan impor dari AS seperti produk migas, mesin dan peralatan teknologi, serta produk pertanian yang tidak diproduksi di Indonesia,” ucap Sri Mulyani.

    Ketiga, melakukan langkah reformasi di bidang perpajakan dan kepabeanan. Keempat, penyesuaian langkah-langkah non-tariff measures dalam hal ini beberapa poin yang menjadi perhatian yaitu tingkat komponen dalam negeri (TKDN), kuota impor, deregulasi, serta pertimbangan teknis (pertek) di berbagai kementerian/lembaga.

    Selanjutnya, langkah kelima adalah Indonesia akan melakukan kebijakan penanggulangan banjir perdagangan barang-barang impor. Ini ditempuh dalam bentuk trade remedies secara responsif dan cepat.

    “Berbagai kebijakan dan reform tersebut dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, tetap menjaga stabilitas kebijakan makroekonomi dan tentu keberlanjutan dari APBN,” tegasnya.

    (aid/rrd)

  • Bos Besar Freeport Curhat Tarif Trump ke Sri Mulyani, Ini Isinya

    Bos Besar Freeport Curhat Tarif Trump ke Sri Mulyani, Ini Isinya

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melangsungkan pertemuan dengan Chairman Freeport-McMoRan Richard Adkerson dan CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk pada Rabu (23/4) kemarin di sela-sela agenda IMF dan World Bank Group Spring Meetings 2025 di Washington DC, Amerika Serikat.

    Sri Mulyani mengatakan dalam pertemuan itu kedua bos Freeport AS tersebut bercerita bagaimana kebijakan tarif Presiden Donald Trump sangat berdampak terhadap harga komoditas tambang seperti tembaga hingga pergeseran rantai pasokan global.

    “Richard dan Kathleen bercerita bagaimana kebijakan tarif perdagangan telah menimbulkan dampak pada volatilitas harga komoditas, khususnya tembaga, serta potensi pergeseran rantai pasokan global,” kata Sri Mulyani dalam unggahan Instagram resminya (@smindrawati), Kamis (24/3/2025).

    Untuk itu mereka sepakat terkait pentingnya membangun kerja sama yang adil dan berimbang antara pemerintah dengan swasta sebagai upaya meredam dampak dari gejolak perekonomian yang kian kompleks.

    “Komunikasi yang terbuka dan berimbang menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas serta kepentingan bersama,” terangnya.

    Selain membahas isu ekonomi dan perdagangan, menurutnya kedua belah pihak juga menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat kerja sama di bidang kesehatan, terutama dalam mendukung program pengentasan malaria di wilayah Papua.

    “Hal ini sejalan program kerja Presiden @prabowo dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan,” tandasnya.

    (igo/fdl)

  • APBN Defisit Sri Mulyani Tarik Utang Baru Rp 250 Triliun

    APBN Defisit Sri Mulyani Tarik Utang Baru Rp 250 Triliun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat mengalami defisit sebesar Rp 100,4 triliun atau 0,4% dari PDB pada akhir Maret 2025. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada paparan hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (24/4/2025).

    Adapun, Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah menarik utang baru senilai Rp 250 triliun hingga Maret 2025 untuk menutup defisit ini. Dia pun menambahkan jumlah itu setara dengan 40,6% dari target penarikan utang tahun ini sebesar Rp 775,9 triliun.

    “Realisasi pembiayaan tetap sesuai yang direncanakan atau on track yaitu mencapai Rp 250 triliun atau 40,6% dari target APBN 2025 yang sebesar Rp 775,9 triliun,” papar Sri Mulyani.

    Sementara itu, dari total defisit ini, pembiayaan nonutang mencapai Rp 20,4 triliun, penerbitan SBN Rp 282,6 triliun dan pinjaman neto Rp 12,3 triliun.

    Sri Mulyani menyampaikan dalam penarikan utang baru ini, pemerintah akan terus melakukannya secara hati-hati dan terukur dengan memperhatikan proyeksi dari defisit APBN, serta ketersediaan likuiditas pemerintah dan mencermati dinamika pasar keuangan.

    “Tentu (kami) mencermati dinamika pasar keuangan dan termasuk pasar obligasi, serta menjaga keseimbangan antara tingkat biaya dan risiko utang. Pemerintah akan terus mengoptimalkan peranan instrumen APBN sebagai shock absorber dan sekaligus mengakselerasi pencapaian target pembangunan melalui berbagai kebijakan,” tegas Sri Mulyani.

    (haa/haa)

  • Waspada! Investor Ramai-Ramai Tarik Dana dari Negara Berkembang – Page 3

    Waspada! Investor Ramai-Ramai Tarik Dana dari Negara Berkembang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mulai mewaspadai dampak dari memanasnya perang dagang terhadap ekonomi global. Dia melihat ada kecenderungan peralihan investor terhadap aset-aset yang lebih aman.

    Dia mengatakan, ketidakpastian ekonomi global mendorong pengalihan modal dari Amerika Serikat ke aset yang lebih aman. Seperti aset keuangan di Eropa, Jepang, dan komoditas emas.

    “Aliran modal dunia mengalami pergeseran dari Amerika Serikat ke negara dan aset yang dianggap aman atau safe heaven assets. Terutama aset keuangan di Eropa dan Jepang serta ke komoditas emas,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Kamis (24/4/2025).

    Tak cuma itu, investor juga dikatakan mulai menarik dana dari negara-negara berkembang. Langkah itu memicu pelemahan mata uang di berbagai negara tersebut.

    “Sementara itu aliran keluar terjadi dari modal dari negara-negara berkembang yang berlanjut sehingga menimbulkan tekanan tehadap pelemahan mata uang di berbagai negara berkembang,” terangnya.

    AS Jadi Pemicu

    Bendahara Negara ini mengatakan kebijakan pengenaan tarif impor tinggi ke Amerika Serikat memicu ketidakpastian ekonomi global. Alhasil, pelaku usaha memilih untuk menghindari risiko lebih lanjut.

    “Ketidakpastian tersebut telah mendorong perilaku risk avoidance atau penghindaran risiko dari para pelaku usaha termasuk pemilik modal serta menyebabkan penurunan dari yield US Treasury dan pelemahan indeks mata uang dolar Amerika Serikat,” kata Sri Mulyani.

    Dia menjelaskan, hal ini terjadi di tengah peningkatan ekspektasi penurunan suku bunga bank sentral AS atau Fed Fund Rate.

     

  • IMF Pangkas Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI, Begini Respons Sri Mulyani

    IMF Pangkas Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI, Begini Respons Sri Mulyani

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi ramalan Dana Moneter Internasional (IMF) yang memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dari 5,1% menjadi 4,7%. Hal itu imbas tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Sri Mulyani mengatakan tarif Trump telah meningkatkan ketidakpastian yang langsung memukul dampak kepada kegiatan ekonomi semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Terkait apakah pemerintah akan merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025, ia menyebut akan terus memantau perkembangan dalam dua bulan ke depan.

    “Dalam konteks ini dari mulai sekarang akhir April hingga Mei, Juni, masih ada dua bulan untuk kita terus mematangkan dampak dari kondisi global,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Kamis (24/4/2025).

    Sebagaimana diketahui, dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 pemerintah memasang asumsi ekonomi 2025 bisa tumbuh 5,2%. Nantinya Kementerian Keuangan akan menyampaikan laporan semester I-2025 kepada DPR RI terkait perkembangan terkini, termasuk apakah akan mempengaruhi outlook dari pertumbuhan ekonomi atau tidak.

    “Untuk itu kita juga akan lihat nanti apakah target atau asumsi dari pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2% mengalami deviasi dan implikasinya,” ucapnya.

    Sri Mulyani berharap akan ada perkembangan positif selama penundaan 90 hari kebijakan tarif Trump. Terlebih pada saat yang sama pemerintah Indonesia sedang melakukan proses negosiasi dengan pemerintah AS.

    “Tentu kita berharap dalam waktu-waktu pertemuan yang intens ini akan memberikan feedback yang positif kepada pemerintah AS sehingga kemudian mereka bisa menetapkan langkah-langkah yang tidak hanya berisiko kepada dunia, tetapi juga berisiko terhadap perekonomian AS sendiri,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, IMF telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,3% menjadi 2,8% pada 2025. Tidak hanya di Indonesia, proyeksi pertumbuhan ekonomi di berbagai negara juga dipangkas termasuk AS menjadi hanya sebesar 1,8%.

    “Untuk Indonesia dikoreksi 4,7%, itu berarti koreksi sekitar 0,4%. Sedangkan negara-negara lain yang lebih tinggi intensitas perdagangannya, di Filipina koreksinya mencapai 0,6%, Thailand bahkan lebih dalam lagi yaitu 1,1%, Vietnam 0,9% dan Meksiko diperkirakan koreksinya dari pertumbuhan ekonominya mencapai 1,7%,” beber Sri Mulyani.

    Tonton juga Video: Danantara, Amunisi Pertumbuhan Ekonomi Era Prabowo

    (aid/rrd)

  • KSSK: Sistem keuangan kuartal I 2025 stabil di tengah ketidakpastian

    KSSK: Sistem keuangan kuartal I 2025 stabil di tengah ketidakpastian

    ANTARA – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengatakan, sistem keuangan indonesia pada Kuartal I 2025 tetap stabil, meski di tengah ketidakpastian global yang dipicu oleh kebijakan tarif resiprokal Presiden Trump. Dalam konferensi pers daring, Kamis (24/4), Ketua KSSK sekaligus Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, memasuki kuartal 2 2025, risiko pelemahan ekonomi global terpantau masih tinggi sehingga perlu terus diantisipasi. (Sanya Dinda Susanti/Andi Bagasela/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

  • Modal Asing Keluar Gegara Tarif Trump, Bos BI-Menkeu Temui Investor di AS

    Modal Asing Keluar Gegara Tarif Trump, Bos BI-Menkeu Temui Investor di AS

    Jakarta –

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan dirinya menemui investor global di Amerika Serikat (AS) untuk menjelaskan terkait kondisi perekonomian dan dana asing yang keluar dari Indonesia.

    Perry menjelaskan aliran modal asing keluar (net outflow) disebabkan karena respons atas kebijakan tarif dari Presiden AS Donald Trump, sehingga modal asing keluar dan mencari portofolio ke negara dan aset lebih aman.

    “Tentu saja langkah-langkah yang kami lakukan bersama Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) di New York bertemu para investor dan saya juga di Washington DC juga bertemu para investor untuk memberikan penjelasan-penjelasan ini dan secara umum para investor global itu tetap optimis terhadap ekonomi Indonesia,” kata dalam konferensi pers KSSK secara virtual, Kamis (24/4/2025).

    Perry mengungkapkan berdasarkan data investasi portfolio sejak awal tahun 2025 hingga akhir Maret 2025 mencatat net inflow aliran masuk modal asing sebesar US$ 1,6 miliar terutama pada instrumen SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia.

    Namun, sejak diumumkan kebijakan tarif oleh Trump, pada 2 April hingga 21 April investasi portfolio mencatat net outflow atau dana asing yang keluar US$ 2,8 miliar.

    “Intinya bahwa kebijakan tarif ini menyebabkan para pelaku investor global itu risk appetite-nya sangat tinggi dan karenanya para pelaku investor global memindahkan investasi portfolionya ke negara dan aset yang dianggap aman safe haven asset and countries,” tuturnya.

    Sejumlah negara yang menjadi sasaran investor global karena dinilai aman yakni antara lain Eropa dan Jepang. Sementara aset yang dianggap aman dalam kondisi saat ini adalah emas.

    “Ini sekali lagi tidak berkaitan atau disebabkan imbal hasil yang menarik atau perbedaan yield suku bunga dalam negeri maupun luar negeri tapi lebih karena risk appetite investor global yang sangat-sangat tinggi sehingga mereka menarik modalnya tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari emerging market lain,” jelas dia.

    Tonton juga Video: Ini Sejumlah Tawaran Indonesia ke AS dalam Negosiasi Tarif

    (kil/kil)

  • Sri Mulyani-BGS Bertemu Bos Freeport-McMoRan di AS, Ada Apa?

    Sri Mulyani-BGS Bertemu Bos Freeport-McMoRan di AS, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin baru saja bertemu dengan Chairman Freeport-McMoRan Richard Adkerson dan CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk di sela-sela agenda IMF dan World Bank Group Spring Meetings 2025 di Washington DC, Amerika Serikat, pada 23 April 2024 waktu setempat.

    Dalam pertemuan ini, Sri Mulyani menyebut, Richard dan Kathleen bercerita bagaimana kebijakan tarif perdagangan telah menimbulkan dampak pada volatilitas harga komoditas – khususnya tembaga – serta potensi pergeseran rantai pasokan global.

    “Kami menyepakati pentingnya membangun kerja sama yang adil dan berimbang sebagai upaya meredam dampak dari gejolak perekonomian yang kian kompleks. Komunikasi yang terbuka dan berimbang menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas serta kepentingan bersama,” ungkap Sri Mulyani, dikutip dari akun Instagramnya, Kamis (24/04/2025).

    Selain membahas isu ekonomi dan perdagangan, menurutnya kedua belah pihak juga menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat kerja sama di bidang kesehatan, terutama dalam mendukung program pengentasan malaria di wilayah Papua.

    “Hal ini sejalan program kerja Presiden @prabowo dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Budi Gunadi Sadikin (BGS) juga pernah berkomunikasi erat dengan pimpinan Freeport-McMoRan tersebut saat menjabat sebagai Direktur Utama PT Inalum yang kini menjadi Holding BUMN Tambang MIND ID.

    Pada saat menjabat sebagai Dirut Inalum, BGS berhasil mengakuisisi mayoritas saham Freeport Indonesia dari Freeport McMoRan. BGS berhasil membawa Indonesia menguasai 51,2% saham PT Freeport Indonesia pada akhir 2018.

    Penandatanganan dokumen penyelesaian transaksi akuisisi saham Freeport ini ditandatangani oleh Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin dan CEO Freeport-McMoRan Richard Adkerson di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hari Jumat, 21 Desember 2018.

    Berdasarkan catatan CNBC Indonesia, Indonesia mengakuisisi PT Freeport Indonesia lewat holding BUMN Pertambangan, PT Inalum (Persero), dengan nilai mencapai US$ 3,85 miliar atau setara Rp 55,8 triliun. Untuk membeli 51% saham PT Freeport Indonesia ini, Inalum menerbitkan surat utang global senilai US$ 4 miliar, salah satu nilai terbesar sepanjang sejarah RI.

    Dengan kesepakatan di atas, Indonesia kini memiliki kendali atas cadangan terbukti dan terkira di lapangan PTFI yang secara kasar bernilai Rp 2.400 triliun, yang terdiri dari 38,6 miliar pound tembaga, 33,8 juta ounce emas, dan 156,2 juta ounce perak.

    (wia)

  • Video: Sri Mulyani Jamin APBN Jadi “Shock Absorber” Era Perang Dagang

    Video: Sri Mulyani Jamin APBN Jadi “Shock Absorber” Era Perang Dagang

    Video

    Video: Sri Mulyani Jamin APBN Jadi “Shock Absorber” Era Perang Dagang

    News

    1 jam yang lalu

  • Sri Mulyani Ungkap Risiko Buruk Perang Tarif Mulai Terjadi di Kuartal II 2025 – Halaman all

    Sri Mulyani Ungkap Risiko Buruk Perang Tarif Mulai Terjadi di Kuartal II 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan, stabilitas sistem keuangan Indonesia pada triwulan I tahun 2025 tetap terjaga, meski di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan sekalian Ketua KSSK Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers secara virtual, Kamis (24/4/2025).

    “Kami memulai dengan melaporkan bahwa situasi dari sistem keuangan yaitu stabilitas sistem keuangan pada triwulan I 2025 tetap terjaga,” kata Sri Mulyani.

    Sri Mulyani menegaskan bahwa ketidakpastian perekonomian global dipicu oleh dinamika kebijakan tarif resiprokal dari pemerintah Amerika Serikat (AS).

    Menurutnya, kebijakan tersebut telah menimbulkan perang tarif dan diperkirakan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi baik perekonomian Amerika Serikat maupun perekonomian Tiongkok yang dianggap sebagai negara berhadapan dengan Amerika dan perekonomian secara global.

    “Memicu peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global dan ketidakpastian di dalam tata kelola perdagangan dan investasi antar negara,” papar dia.

    Sri Mulyani bilang, hal tersebut berpotensi memunculkan eskalasi perang dagang yang akan dimulai pada triwulan II tahun 2025.

    “Down side risk dari global terpantau masih tinggi, sehingga perlu terus dicermati dan diantisipasi ke depan,” jelas dia.

    Karenanya, KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS Purbaya Yudhi Sadewa telah menyelenggarakan rapat berkala KSSK yang kedua untuk tahun 2025.

    Sri Mulyani bilang bahwa rapat tersebut diselenggarakan pada hari Kamis 17 April 2025, dan menyepakati untuk terus meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat koordinasi dan kebijakan dari lembaga-lembaga anggota KSSK.

    “KSSK berupaya untuk memitigasi potensi dampak rambatan faktor risiko global dan sekaligus meningkatkan upaya untuk memperkuat perekonomian dan sektor keuangan dalam negeri,” ungkap Sri Mulyani.