Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • IMF Proyeksi Ekonomi RI Tahun Ini di Bawah 5 Persen, Sri Mulyani Beda Pandangan, Ekonom Bilang Ini – Halaman all

    IMF Proyeksi Ekonomi RI Tahun Ini di Bawah 5 Persen, Sri Mulyani Beda Pandangan, Ekonom Bilang Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2025 memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1 persen menjadi 4,7 persen.

    Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak sejalan dengan proyeksi IMF. Ia berkenyakinan ekonomi Indonesia pada tahun ini akan tetap tumbuh di atas 5 persen meski ada gejolak ketidakpastian ekonomi akibat perang tarif perdagangan.

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap akan mencapai sekitar lima persen,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers KSSK secara virtual, Kamis (24/4/2025).

    Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2025 akan tetap positif meksi ada ketidakpastian perekonomian global. 

    Sebab menurutnya, konsumsi rumah tangga tetap baik didukung oleh belanja pemerintah terutama dalam bentuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), belanja sosial dan berbagai insentif jelang Idul Fitri 1445.

    “Selain itu keberlanjutan dari proyek-proyek strategi nasional di berbagai wilayah dan meningkatnya konstruksi properti swasta diperkirakan meningkatkan kinerja investasi,” jelas dia.

    Sebelumnya, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen dalam APBN 2025, dengan World Bank memperkirakan 5,1 persen dan OECD di angka 4,9 persen. 

    Pemerintah RI Terlalu Optimis

    Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta,  Achmad Nur Hidayat, menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini berisiko jatuh ke angka 4,2 persen bila tim ekonomi tidak cukup adaptif terhadap perubahan geopolitik global. 

    Menurutnya, pemerintah dan Bank Indonesia tampaknya terlalu percaya diri. Dalam berbagai pernyataan resmi, target pertumbuhan ekonomi tetap diklaim realistis di atas 5 persen.

    Namun, kenyataannya menunjukkan tren yang berbeda. Ekonomi Indonesia terus menurun secara struktural. 

    “Ketergantungan terhadap harga komoditas, lemahnya permintaan domestik, dan lambatnya diversifikasi industri menjadi bukti bahwa narasi optimisme tidak cukup untuk menopang kinerja ekonomi,” ujar Achmad.

    Ia menyampaikan, kebijakan ekonomi saat ini lebih berpihak pada kepentingan elite dan investor besar daripada memperkuat kelas menengah. 

    Di mana, janji-janji untuk mengurangi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak sejalan dengan kenyataan dibukanya kran impor berbagai produk secara agresif. 

    “Industri dalam negeri justru dipukul mundur oleh barang impor murah. Dalam situasi ini, kelas menengah justru terhimpit di tengah tekanan harga, stagnasi pendapatan, dan minimnya perlindungan kebijakan,” katanya.

    Ia melihat, Indonesia butuh strategi ekonomi baru yang lebih berani dan adaptif. 

    Pertama, perlindungan terhadap industri dalam negeri harus ditingkatkan secara cerdas, bukan proteksionis buta. 

    “Pemerintah perlu menyasar substitusi impor untuk produk-produk strategis dan menciptakan ekosistem inovasi berbasis teknologi domestik,” tuturnya.

    Kedua, pendekatan fiskal harus lebih progresif dan selektif. Alih-alih memperluas subsidi konvensional, pemerintah harus mendorong belanja berbasis produktivitas seperti pendidikan vokasi, memperkuat UMKM, dan insentif bagi sektor manufaktur bernilai tambah tinggi.

    Ketiga, pemerintah harus berani mengambil langkah pro-kelas menengah. 

    “Kelas ini adalah motor konsumsi dan stabilitas ekonomi. 
    Dengan memberikan stimulus pajak penghasilan, pembiayaan pendidikan murah, dan akses perumahan terjangkau, konsumsi domestik bisa kembali digenjot secara berkelanjutan,” ujar Achmad.

    Keempat, pemerintah harus mulai melakukan restrukturisasi utang jangka panjang dan mengevaluasi ulang proyek-proyek infrastruktur yang tidak produktif. 

    Fokus harus dialihkan pada proyek berbasis kebutuhan rakyat, seperti transportasi publik, sanitasi, dan energi terbarukan.

    Kelima, Indonesia perlu mendesain ulang insentif investasi dengan target yang jelas: investasi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas dan transfer teknologi. 

    “Pengawasan terhadap investasi yang hanya bersifat spekulatif harus diperketat,” ucapnya.

  • Nilai Tukar Rupiah sesuai Fundamental Ekonomi Indonesia

    Nilai Tukar Rupiah sesuai Fundamental Ekonomi Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah saat ini masih sejalan dengan kondisi ekonomi nasional dan juga selaras dengan tren mata uang kawasan.

    “Pergerakan rupiah masih sejalan dengan perkembangan mata uang regional lainnya dan berada dalam kisaran yang sesuai dengan fundamental ekonomi Indonesia di dalam menjaga stabilitas perekonomian,” ungka Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (24/4/2025), dilansir dari Antara.

    Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pada 27 Maret 2025, nilai tukar rupiah tercatat sebesar Rp 16.560 per dolar AS. Ini berarti ada penguatan sebesar 0,12% secara point-to-point (ptp) dibandingkan posisi akhir Februari 2025.

    Namun, sempat terjadi tekanan signifikan di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) luar negeri selama libur panjang Lebaran 1446 H, akibat kebijakan tarif balasan dari Amerika Serikat (AS).

    Untuk menanggapi tekanan tersebut, Bank Indonesia melakukan intervensi secara aktif di pasar NDF, mulai dari kawasan Asia, Eropa hingga New York, untuk menjaga kestabilan kurs rupiah di tengah tekanan global.

    Kebijakan ini menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari stabilnya nilai tukar yang tercatat menguat menjadi Rp 16.855 per dolar AS pada 22 April 2025, dibandingkan posisi Rp 16.865 per dolar AS saat pembukaan kembali pasar domestik pada 8 April.

    “Ke depan, nilai tukar rupiah diperakirakan stabil didukung komitmen BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik,” tambah dia.

    Pada awal perdagangan Kamis (24/4/2025) pagi, rupiah tercatat menguat tipis sebesar 6 poin atau 0,04% ke level Rp 16.866 per dolar AS dari sebelumnya Rp 16.872.

    Bank Indonesia menegaskan akan terus memperkuat langkah stabilisasi, termasuk melakukan intervensi terukur di pasar NDF luar negeri dan melanjutkan strategi intervensi tiga jalur (triple intervention) pada transaksi spot, DNDF, dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

    Selain itu, BI juga terus mengoptimalkan instrumen kebijakan moneter, termasuk Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas BI (SVBI), dan Sukuk Valas BI (SUVBI), dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi portofolio asing dan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.

  • Penerimaan Pajak Maret 2025 Senilai Rp400,1 Triliun, Sri Mulyani Klaim Didorong Implementasi Coretax – Halaman all

    Penerimaan Pajak Maret 2025 Senilai Rp400,1 Triliun, Sri Mulyani Klaim Didorong Implementasi Coretax – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, penerimaan perpajakan hingga bulan Maret 2025 mencapai Rp 400,1 triliun atau 16,1 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun ini.

    “Telah terjadi pembalikan dari tren penerimaan pajak menjadi positif, khususnya penerimaan pajak yang meningkat signifikan di bulan Maret 2025 yang mencapai Rp 134,8 triliun,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers KSSK secara virtual, Kamis (24/4/2025).

    “Selain itu rebound terjadi dibandingkan pada bulan Februari 2025, yaitu sebesar Rp 98,9 triliun,” imbuhnya menegaskan.

    Sri Mulyani memaparkan, peningkatan penerimaan pajak tersebut didorong oleh berbagai program reformasi perpajakan untuk perbaikan administrasi perpajakan dan implementasi Coretax. 

    “Kenaikan tersebut menunjukkan program-program perbaikan penerimaan perpajakan terus berjalan on track,” ucap Sri Mulyani.

    “Kedepan diharapkan pelaksanaan penarikan pajak akan semakin efisien dan penerimaan pajak diperkirakan akan terus terjaga tumbuh lebih optimal,” imbuh dia menegaskan.

    Selain itu, Sri Mulyani merincikan kenaikan penerimaan pajak menurut jenis pajak menunjukkan bahwa rumah tangga dan sekor ekonomi menggambarkan perekonomian Indonesia, serta daya beli konsumen masih tetap kuat secara umum. 

    “Dari realisasi belanja pada triwulan I 2025 yang mencapai Rp 620,3 triliun rupiah, ini artinya 17,1 persen dari pagu APBN telah terbelanjakan. Meningkat signifikan di bulan Maret 2025 sebesar Rp 272,2 triliun,” tegasnya.

  • Sri Mulyani sebut Coretax dukung perbaikan penerimaan pajak

    Sri Mulyani sebut Coretax dukung perbaikan penerimaan pajak

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan sistem Coretax DJP menjadi salah satu faktor pendorong perbaikan kinerja penerimaan pajak.

    Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang digelar secara daring di Jakarta, Kamis, Sri Mulyani menjelaskan penerimaan perpajakan mencapai Rp400,1 triliun pada triwulan I 2025, setara 16,1 persen dari target APBN.

    Terjadi pembalikan tren menjadi positif khususnya penerimaan pajak yang meningkat signifikan di Maret 2025 sebesar Rp134,8 triliun, rebound dibandingkan bulan Februari 2025 sebesar Rp98,9 triliun.

    Penerimaan bulan Maret 2025 tersebut mencapai 41,8 persen dari total realisasi akumulasi penerimaan pajak pada triwulan I 2025 sebesar Rp322,6 triliun.

    “Peningkatan penerimaan pajak ini ditopang oleh berbagai program reformasi perpajakan untuk perbaikan administrasi perpajakan dan implementasi Coretax,” kata Sri Mulyani.

    Lebih lanjut, Menkeu mengatakan kenaikan tersebut menunjukkan program-program perbaikan penerimaan perpajakan berjalan on track, sehingga ke depan diharapkan pelaksanaan penarikan pajak akan lebih efisien dan penerimaan pajak diprakirakan akan tumbuh secara lebih optimal.

    “Kenaikan penerimaan pajak menurut jenis pajak, rumah tangga dan sektor ekonomi menunjukkan bahwa perekonomian dan daya beli konsumen secara umum masih tetap kuat,” ujarnya.

    Sebelumnya, DJP menyatakan kinerja sistem aplikasi Coretax telah menunjukkan performa yang stabil.

    Namun, DJP mencatat masih terjadi fluktuasi waktu tunggu (latensi), terutama saat volume transaksi mengalami peningkatan secara signifikan pada fungsi-fungsi tertentu.

    Dalam proses login, misalnya, latensi rata-rata berada di bawah 0,1 detik (kurang dari 100 milidetik), dengan performa terbaik tercatat sebesar 0,084 detik (8,4 milidetik) pada 18 April 2025.

    Sementara proses pendaftaran wajib pajak menunjukkan peningkatan latensi pada 25 Maret 2025 yang mencapai 1,13 detik (1.130 milidetik) dan turun kembali menjadi 0,446 detik (446 milidetik) pada 26 Maret 2025.

    Sebagai catatan, per 20 April 2025 pukul 00.00 WIB, Coretax DJP telah mengadministrasikan faktur pajak sejumlah 198.859.058 untuk masa pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2025.

    Batas waktu pembuatan faktur pajak masa April masih dapat dilakukan sampai dengan pertengahan Mei 2025.

    Sementara bukti potong telah diadministrasikan sebanyak 70.693.689 untuk masa pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2025.

    Kemudian, SPT telah diadministrasikan sebanyak 933.484 SPT masa PPN dan PPnBM serta 997.705 SPT masa PPh Pasal 21/26 dan 149.589 SPT masa PPh unifikasi.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani Sebut Penerimaan Pajak Alami Tren Positif pada Maret 2025

    Sri Mulyani Sebut Penerimaan Pajak Alami Tren Positif pada Maret 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan realisasi penerimaan pajak mencapai mengalami kenaikan menjadi Rp 322,6 triliun per 31 Maret 2025. 

    Laju penerimaan pajak pada kuartal I-2025 disokong oleh program reformasi perpajakan untuk perbaikan administrasi perpajakan dan implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System) atau Coretax.

    “Kenaikan tersebut menunjukkan program-program perbaikan penerimaan perpajakan berjalan on track,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) II Tahun 2025 pada Kamis (24/4/2025).

    Realisasi penerimaan pajak pada Maret 2025 mengalami kenaikan Rp 134,8 triliun dari realisasi pada bulan sebelumnya, yakni Rp 187,8 triliun. Angka ini lebih tinggi dari kenaikan penerimaan dari Januari sampai Februari 2025 yang sebesar Rp 98,9 triliun. Ada pun realisasi penerimaan pajak pada Januari 2025 sebesar Rp 88,89 triliun.

    “Terjadi pembalikan tren, menjadi positif khususnya penerimaan pajak yang meningkat signifikan di Maret 2025 sebesar Rp 134,8 triliun, rebound dibandingkan Februari 2025 sebesar Rp 98,9 triliun,” kata Sri Mulyani.

    Dia berharap upaya mengumpulkan penerimaan pajak ke depan akan lebih efisien dan penerimaan pajak diperkirakan akan tumbuh secara lebih optimal. “Kenaikan penerimaan pajak menurut jenis pajak, rumah tangga dan sektor ekonomi menunjukkan bahwa perekonomian dan daya beli konsumen secara umum masih tetap kuat,” tutur Sri Mulyani.

    Sementara itu penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 77,5 triliun atau 22,6% dari pagu. Sedangkan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 115,9 triliun. “Secara keseluruhan pendapatan negara baik perpajakan PNBP mencapai Rp 516,1 triliun,” tutur Sri Mulyani terkait penerimaan pajak.
     

  • Sri Mulyani kaji skema kombinasi pendanaan Kopdes Merah Putih

    Sri Mulyani kaji skema kombinasi pendanaan Kopdes Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tengah mengkaji berbagai skema kombinasi pendanaan untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    “Saat ini, sedang dilakukan koordinasi untuk mengidentifikasi anggaran, apakah langsung dari pendanaan publik atau dari aktivitas kegiatan ekonomi di tingkat desa yang kemudian bisa dikembangkan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara daring, dipantau di Jakarta, Kamis.

    Kementerian Keuangan telah mendapat mandat melalui Instruksi Presiden (Inpres) untuk menyediakan anggaran melalui berbagai sumber, yakni APBN, APBD, hingga Himbara.

    Untuk Kopdes Merah Putih, anggaran APBN bisa diberikan kepada daerah melalui Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang mencakup komponen Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik, Dana otonomi khusus untuk daerah-daerah tertentu, dan Dana Desa.

    Kemudian di APBN, provinsi maupun kabupaten/kota juga mendapatkan transfer dari pusat untuk menjalankan anggaran maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Kami akan melihat berbagai kemungkinan eksisting transfer maupun apa yang bisa kami optimalkan. Jadi, semua kemungkinan kombinasi itu akan kami kaji bersama,” tambahnya.

    Skema lain yang dipertimbangkan juga termasuk sistem yang diterapkan dalam BUMDes, di mana modal awal bersumber dari Dana Desa yang kemudian berkembang melalui kegiatan ekonomi produktif sehingga bisa mencicil kembali.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menegaskan program Koperasi Desa Merah Putih, inisiatif unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, merupakan solusi ekonomi pedesaan yang tidak akan membebani APBN.

    Ferry mengatakan program itu dirancang untuk menciptakan ekosistem ekonomi baru di pedesaan yang saling menguntungkan, sekaligus memutus jeratan rentenir dan pinjaman online (pinjol) yang merugikan masyarakat desa.

    Melalui Instruksi Presiden (Inpres) 2025, pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi di desa dan kelurahan seluruh Indonesia hingga Juli 2025, dengan operasional dimulai pada September 2025.

    Anggaran operasional, diperkirakan Rp5 miliar per koperasi, bersumber dari gabungan APBN, APBD, dana desa, dan perbankan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menkeu: Pergerakan rupiah sesuai dengan ekonomi domestik dan regional

    Menkeu: Pergerakan rupiah sesuai dengan ekonomi domestik dan regional

    Ke depan, nilai tukar rupiah diprakirakan stabil didukung komitmen BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pergerakan nilai tukar (kurs) rupiah sejalan dengan perkembangan ekonomi domestik dan mata uang regional.

    “Pergerakan rupiah masih sejalan dengan perkembangan mata uang regional lainnya dan berada dalam kisaran yang sesuai dengan fundamental ekonomi Indonesia di dalam menjaga stabilitas perekonomian,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara daring, dipantau di Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan nilai tukar rupiah pada 27 Maret 2025 tercatat Rp16.560 per dolar AS atau menguat 0,12 persen point-to-point (ptp) dibandingkan dengan level akhir Februari 2025.

    Namun, tekanan kuat terhadap nilai tukar rupiah terjadi di pasar off-shore (Non-Deliverable Forward/NDF) pada saat libur panjang pasar domestik dalam rangka Idul Fitri 1446 H akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

    Merespons itu, Bank Indonesia (BI) pada 7 April 2025 melakukan intervensi di pasar off-shore NDF secara berkesinambungan di pasar Asia, Eropa, dan New York guna stabilisasi nilai tukar rupiah dari tingginya tekanan global.

    Respons kebijakan ini memberikan hasil positif, kata Sri Mulyani. Hal itu tercermin dari perkembangan rupiah yang terkendali dan menguat menjadi Rp16.855 per dolar AS pada 22 April 2025, dibandingkan dengan level Rp16.865 per dolar AS pada hari pertama pembukaan pasar domestik pascalibur tanggal 8 April 2025.

    “Ke depan, nilai tukar rupiah diprakirakan stabil didukung komitmen BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik,” tutur Sri Mulyani.

    Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Kamis pagi di Jakarta menguat sebesar 6 poin atau 0,04 persen menjadi Rp16.866 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.872 per dolar AS.

    Bank Indonesia (BI) menyatakan terus memperkuat respons kebijakan stabilisasi, termasuk intervensi terukur di pasar off-shore NDF dan strategi triple intervention pada transaksi spot, DNDF, dan SBN di pasar sekunder.

    Seluruh instrumen moneter juga terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • IMF Ramal Ekonomi Indonesia Terjerembab, Sri Mulyani: Lebih Baik dari Vietnam-Meksiko – Page 3

    IMF Ramal Ekonomi Indonesia Terjerembab, Sri Mulyani: Lebih Baik dari Vietnam-Meksiko – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun tahun ini. Namun, penurunannya tidak lebih besar dibandingkan dengan negara Vietnam, Thailand, hingga Meksiko.

    Dia mengacu pada proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dirilis IMF dalam World Economic Outlook (WEO) pada April 2025 ini. Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh memanasnya perang tarif antara Amerika Serikat dan China.

    Dia mengungkapkan, ekonomi Indonesia diproyeksi hanya tumbuh 4,7 persen pada 2025 ini. Angka itu lebih rendah 0,4 persen dari prediksi sebelumnya atau sebesar 5,1 persen.

    “Indonesia juga mengalami koreksi dari outlook pertumbuhan menurut IMF di tahun 2025 ini menjadi 4,7 persen, artinya (ada) koreksi sebesar 0,4 percentage point,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Kamis (24/4/2025).

    Dia menuturkan, IMF juga mencatat penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada beberapa negara lain. Diantaranya, Thailand yang terkoreksi 1,2 persen, Filipina 0,6 persen, Vietnam 0,9 persen, dan Meksiko 1,7 persen.

    Bendahara Negara itu menyimpulkan kalau penurunan yang dialami Indonesia jauh lebih kecil dari negara-negara tersebut. Mengingat lagi, Thailand, Vietnam, hingga Meksiko punya porsi perdagangan lebih besar terhadap Amerika Serikat.

    “Koreksi ini (pertumbuhan ekonomi Indonesia), lebih rendah dibandingkan koreksi terhadap negara-negara yang tadi telah saya sampaikan dimana eksposur dari perdagangan eksternal mereka lebih besar dan dampak atau hubungan dari perekonomian mereka terhadap Amerika Serikat juga lebih besar,” tuturnya.

     

  • Menkeu pastikan posisi RI netral di tengah ketegangan AS-China

    Menkeu pastikan posisi RI netral di tengah ketegangan AS-China

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memastikan posisi tawar Indonesia tetap netral di tengah ketegangan Amerika Serikat (AS) dan China imbas tarif resiprokal.

    “Indonesia, baik dalam ASEAN sebagai negara terbesar maupun hubungan dengan AS dan China yang sedang mengalami eskalasi tensi, kita tetap dalam posisi yang cukup netral, dihormati, dan diperhitungkan. Ini merupakan daya tawar yang baik yang harus kita jaga,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara daring, dipantau di Jakarta, Kamis.

    Menurut Sri Mulyani, Indonesia telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan China. Indonesia menyampaikan untuk terus mempererat hubungan, yang direspons oleh Menteri Keuangan China dengan undangan bagi Indonesia untuk datang ke Beijing.

    AS pun juga ingin tetap meningkatkan hubungan erat dengan Indonesia.

    Bendahara negara ini optimis posisi daya tawar Indonesia yang relatif baik didukung oleh kinerja perekonomian yang terjaga. Dengan dukungan itu, Indonesia memiliki modal yang cukup dalam menghadapi situasi dunia yang dinamis dan cair.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menyarankan Pemerintah Indonesia untuk juga bernegosiasi dengan China dalam merespons kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Kita perlu melakukan diplomasi dan forward looking engagement tidak hanya dengan AS, tetapi juga dengan China,” kata Mari Elka dalam kegiatan The Yudhoyono Institute (TYI) bertajuk “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global” di Jakarta, Minggu (13/4).

    Sebab, China akan menghadapi AS dan, pada saat yang sama, akan berusaha membangun hubungan dengan ASEAN. “Menurut saya, kita harus bernegosiasi dengan itikad baik,” tambahnya.

    Sementara itu, tim dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih melanjutkan diskusi teknis dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR).

    Pemerintah Indonesia dan USTR sepakat untuk segera membahas negosiasi tarif secara intensif dan menyiapkan kerangka kerja sama dalam waktu 60 hari ke depan.

    Selain dengan USTR, Pemerintah Indonesia juga menjaga komunikasi intens dengan pelaku usaha AS, seperti The United States – Indonesia Society (USINDO) dan Kamar Dagang Amerika Serikat (US Chamber of Commerce), yang beranggotakan perusahaan investor di Indonesia.

    Kemudian, Sri Mulyani bakal bertemu dengan US Treasury Secretary Scott Bessent besok sore. Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN juga akan mengadakan pertemuan dengan Managing Director IMF guna membahas dampak dari kebijakan tarif AS.

    Dalam konteks ini, Indonesia menjalankan negosiasi dengan pendekatan yang aktif, termasuk menyampaikan komitmen dan langkah-langkah kebijakan domestik yang relevan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani lapor perkembangan negosiasi tarif AS

    Sri Mulyani lapor perkembangan negosiasi tarif AS

    Indonesia menjalankan negosiasi dengan pendekatan yang aktif, termasuk menyampaikan komitmen dan langkah-langkah kebijakan domestik yang relevan.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati melaporkan perkembangan negosiasi tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) yang tengah diupayakan oleh Pemerintah Indonesia.

    Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara daring, dipantau di Jakarta, Kamis, Sri Mulyani menjelaskan tim dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih melanjutkan diskusi teknis dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR).

    Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan USTR sepakat untuk segera membahas negosiasi tarif secara intensif dan menyiapkan kerangka kerja sama dalam waktu 60 hari ke depan.

    Selain dengan USTR, Pemerintah Indonesia juga menjaga komunikasi intens dengan pelaku usaha AS, seperti The United States-Indonesia Society (USINDO) dan Kamar Dagang Amerika Serikat (US Chamber of Commerce), yang beranggotakan perusahaan investor di Indonesia.

    “Mereka terus berupaya untuk memberikan timbal balik dan saran mengenai berbagai posisi Indonesia terhadap respons tarif resiprokal yang diterapkan Pemerintah AS,” ujar Sri Mulyani.

    Menkeu RI Sri Mulyani juga bakal bertemu dengan US Treasury Secretary Scott Bessent Jumat (25/4) sore. Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN juga akan mengadakan pertemuan dengan Managing Director IMF guna membahas dampak dari kebijakan tarif AS.

    Sri Mulyani menambahkan, situasi di AS saat ini masih sangat dinamis. Ketidakpastian atas arah kebijakan serta interaksi retaliasi antara AS dan China masih terus berkembang.

    Dalam konteks ini, Indonesia menjalankan negosiasi dengan pendekatan yang aktif, termasuk menyampaikan komitmen dan langkah-langkah kebijakan domestik yang relevan.

    Pemerintah Indonesia juga terus memantau perkembangan kebijakan AS serta reaksi negara-negara lain yang melakukan negosiasi maupun retaliasi.

    “Ini semua nanti akan dirumuskan pada saat kita kembali dari perjalanan ini, terutama mengikuti perkembangan penundaan selama 90 hari yang memberikan waktu untuk terus saling berkomunikasi demi hasil yang baik,” kata Menkeu RI itu pula.

    Pemerintah AS pun, menurut Menkeu, menyatakan bahwa mereka tidak sedang menciptakan krisis, tetapi ingin mewujudkan sistem perdagangan yang adil. Proses negosiasi pun berkembang ke arah diskusi yang berfokus pada reformasi sistem perdagangan global, termasuk peran World Trade Organization (WTO).

    Adapun Indonesia disebut memiliki posisi yang relatif kuat karena kekuatan ekonomi domestik yang solid, reformasi struktural, perbaikan produktivitas, serta ketahanan pangan dari sektor pertanian yang dapat menjadi bantalan terhadap guncangan eksternal.

    “Ini semua membantu resiliensi perekonomian Indonesia, sehingga kita juga mampu untuk tetap menjaga posisi tawar Indonesia. Jadi, negosiasi memang untuk saling memberi dan menawarkan, kemudian saling kompromi. Tujuannya untuk win-win solution, dan itu yang disuarakan semua pihak sampai tadi malam,” ujar Sri Mulyani.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025