Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan ekonomi indonesia pada tahun ini akan tetap tumbuh di kisaran 5%, sejalan dengan indikator ekonomi yang cukup baik.
Selengkapnya saksikan di Program Evening Up CNBC Indonesia, Kamis (24/04/2025).
Data terakhir kami mendapatkan angkanya naik dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit, sehingga nanti konsekuensi dari FLPP-nya akan kami hitung lagi.
Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bakal menghitung anggaran untuk tambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang diajukan menjadi 350 ribu unit.
Hingga sejauh ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp18,7 triliun untuk 220 ribu unit.
“Ada keinginan untuk meningkatkan targetnya, data terakhir kami mendapatkan angkanya naik dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit, sehingga nanti konsekuensi dari FLPP-nya akan kami hitung lagi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara daring, dipantau di Jakarta, Kamis.
Sementara itu, realisasi per 24 April telah terbangun 70,8 ribu unit rumah yang utamanya diakses oleh MBR.
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berencana akan menambah KPR FLPP untuk rumah subsidi bagi MBR.
“Mudah-mudahan kita menargetkan Juni siap untuk menambah lagi,” ujar Ara, di Jakarta, Senin (21/4).
Dirinya mendapatkan laporan dari Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho bahwa pengalokasian KPR FLPP untuk rumah subsidi bagi MBR pada tahun ini sepertinya sudah mau habis.
Sebagai informasi, BP Tapera ditargetkan oleh pemerintah tahun 2025 menyalurkan dana FLPP sebanyak 220 ribu unit rumah senilai Rp28,2 triliun.
Untuk tahun 2025, BP Tapera telah menyampaikan secara resmi kepada seluruh bank penyalur FLPP bahwa semua bidang bisa memanfaatkan fasilitas pembiayaan ini asalkan memenuhi persyaratan yang ada, termasuk PNS, non-PNS, dan orang-orang berpenghasilan tidak tetap (non fixed income).
BP Tapera pun melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Petugas Pemantauan Rumah FLPP Tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Petugas Pemantauan yang berjumlah total 39 orang, yang terdiri dari 30 orang Petugas Lapangan, 5 orang Petugas Verifikasi, dan 4 orang Petugas Administrasi dan Konfirmasi.
Bimbingan teknis ini fokus untuk meningkatkan keterhunian dan kondisi rumah siap huni rumah FLPP dan Tapera tahun 2025.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan bahwa hasil pemantauan yang dilakukan oleh para petugas ini menjadi rujukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam memastikan hunian yang layak, dan mengidentifikasi pengembang yang tidak bertanggungjawab terhadap kualitas bangunan, sarana prasarana, serta fasilitas umum yang dibangunnya.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Senin, 14 April 2025 15:02 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri), didampingi Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu (kiri), Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu (kedua kanan), dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Nasir (kanan), memberikan keterangan terkait perkembangan dan persiapan pertemuan antara Indonesia-Amerika Serikat (AS) terkait tarif perdagangan di Jakarta, Senin (14/4/2025). Indonesia akan memberangkatkan tim negosiasi yang beranggotakan di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menlu Sugiono, Menkeu Sri Mulyani, hingga Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu pada 16-23 Aoril 2025 untuk berunding tentang tarif dagang Indonesia dengan AS. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho/Spt. Gumay/Spt.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah), didampingi Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno (kiri), Menteri Perdagangan Budi Santoso (kedua kiri), Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu (ketiga kiri), Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu (ketiga kanan), Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir (kedua kanan), dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar (kanan), memberikan keterangan terkait perkembangan dan persiapan pertemuan antara Indonesia-Amerika Serikat (AS) terkait tarif perdagangan di Jakarta, Senin (14/4/2025). Indonesia akan memberangkatkan tim negosiasi yang beranggotakan di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menlu Sugiono, Menkeu Sri Mulyani, hingga Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu pada 16-23 Aoril 2025 untuk berunding tentang tarif dagang Indonesia dengan AS. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho/Spt. Gumay/Spt.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diprakirakan akan mencapai sekitar 5 persen.
Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati optimistis Indonesia tetap bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada 2025, di tengah tekanan global serta koreksi target pertumbuhan dari Dana Moneter Internasional (IMF).
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diprakirakan akan mencapai sekitar 5 persen,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara daring, dipantau di Jakarta, Kamis.
Optimisme itu mempertimbangkan kinerja ekonomi pada kuartal I-2025 yang diperkirakan akan mencetak angka pertumbuhan yang positif.
Kinerja konsumsi rumah tangga disebut tetap baik didukung oleh belanja pemerintah, termasuk di antaranya pemberian tunjangan hari raya (THR), belanja sosial, dan berbagai insentif lainnya. Terlebih, belanja pemerintah itu berbarengan dengan momentum Ramadhan dan Idul Fitri 1446 Hijriah, yang umumnya menjadi musim peningkatan permintaan.
Selain itu, pemerintah yakin keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai wilayah dan meningkatnya aktivitas konstruksi properti swasta diprakirakan meningkatkan kinerja investasi.
Investasi swasta masih baik, kata Sri Mulyani, didukung keyakinan produsen yang tercermin pada aktivitas manufaktur Indonesia yang ekspansif.
Investasi, khususnya nonbangunan, tetap menopang pertumbuhan ekonomi sebagaimana terlihat dari meningkatnya impor barang modal, terutama alat-alat berat.
Sementara itu, kinerja ekspor diprakirakan juga tetap baik, didukung oleh ekspor nonmigas yang meningkat pada Maret 2025, terutama komoditas minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), besi dan baja, serta mesin dan peralatan elektrik.
Adapun terkait koreksi perkiraan pertumbuhan ekonomi oleh IMF, Sri Mulyani mengatakan revisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika kebijakan tarif resiprokal yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Kebijakan itu memicu ketidakpastian yang masif dan diperkirakan akan menyebabkan perlambatan berbagai kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan.
Dalam konteks itu, IMF memperkirakan negara-negara dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap perdagangan internasional akan mengalami dampak lebih besar. Hal itu yang melandasi IMF mengoreksi proyeksi pertumbuhan Indonesia sebesar 0,4 persen menjadi 4,7 persen.
Namun, Menkeu menyatakan Indonesia tetap mengambil langkah-langkah responsif, termasuk bernegosiasi aktif dengan AS terkait tarif resiprokal serta menyusun langkah deregulasi untuk meningkatkan potensi pertumbuhan jangka panjang.
“Langkah-langkah ini yang terus dirumuskan dan akan terus dimonitor, sehingga kepercayaan dari perekonomian dalam negeri dan pelaku ekonomi bisa dijaga atau bahkan diperkuat,” ujar Menkeu.
Terkait target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2025, yang mematok angka 5,2 persen, Sri Mulyani mengatakan akan mengevaluasi target pada pertengahan tahun ketika pihaknya menyampaikan laporan semester kepada DPR.
Evaluasi itu akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk penundaan tarif resiprokal selama 90 hari dan perkembangan lainnya.
Dalam dua bulan ke depan, yakni Mei dan Juni, Kementerian Keuangan akan mematangkan analisis terhadap dampak dari kondisi global sambil menyiapkan mitigasi risiko. Bersamaan dengan itu, Kementerian Keuangan juga akan menyiapkan APBN sebagai instrumen shock absorber maupun counter-cyclical.
“Untuk itu, kita juga akan lihat nanti apakah target dari pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2 persen mengalami deviasi dan implikasinya,” kata Sri Mulyani pula.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani optimistis ekonomi Indonesia (RI) masih dapat tumbuh 5 persen pada 2025 di tengah ketidakpastian perkonomian global yang tinggi. Optimisme itu muncul karena tingginya tingkat konsumsi masyarakat Indonesia dan berbagai kebijakan yang diambil pemerintah.
Meskipun Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi RI tahun ini sebesar 0,4 persen dari 5,1 persen menjadi 4,7 persen akibat dampak dari kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).
Dia mengungkapkan, besaran koreksi dari IMF itu lebih rendah dibandingkan koreksi terhadap negara-negara lain yang intensitas perdagangan internasionalnya lebih besar dari Indonesia. Lebih detail dia menjelaskan, Thailand yang besaran koreksinya mencapai 1,1 persen, Vietnam 0,9 persen, Filipina 0,6 persen, dan Meksiko 1,7 persen.
“Pertumbuhan ekonomi RI pada 2025 diperkirakan tetap akan mencapai sekitar 5 persen,” ujarnya dalam konferensi pers KSSK, Kamis (24/5/2025).
Menkeu menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal I 2025 masih cukup positif di tengah gempuran dinamika global. Hal ini karena perekonomian Indonesia ditopang oleh masih kuatnya konsumsi rumah tangga yang didukung oleh belanja pemerintah berbentuk tunjangan hari raya (THR), bantuan sosial, dan insentif.
Selain itu, keberlanjutan dari proyek-proyek strategis nasional di berbagai wilayah dan meningkatnya konstruksi properti swasta diperkirakan dapat meningkatkan kinerja investasi.
Investasi swasta di Indonesia juga masih baik, didukung oleh keyakinan produsen yang terlihat pada aktivitas manufaktur Indonesia yang masih pada zona ekspansif. Menurutnya, investasi khususnya nonbangunan tetap menopang pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari meningkatnya impor barang modal, terutama impor alat-alat berat.
Sementara itu, kinerja ekspor diperkirakan juga tetap baik didukung oleh ekspor nonmigas yang meningkat pada Maret 2025 terutama komoditas crude palm oil (CPO), besi dan baja, serta mesin dan peralatan elektrik.
Tidak hanya itu, pemerintah juga aktif menjajaki potensi perluasan ekspor produk-produk unggulan di pasar ASEAN+3, BRICS, dan di Eropa di tengah kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat.
Dengan kondisi perekonomian domestik tersebut, dia optimistis ekonomi Indonesia akan berpeluang untuk terus tumbuh secara berkesinambungan
“Indonesia diperkirakan dapat mengendalikan dampak negatif ketidakpastian global dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan serta memelihara momentum pertumbuhan ekonomi,” pungkas Menkeu Sri Mulyani mengenai pertumbuhan ekonomi RI.
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dirinya akan bertemu dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent untuk membahas soal tarif Trump.
Menurut Sri Mulyani, dia dan jajarannya akan menemui Scott Bessent pada Kamis (24/4/2025) waktu AS, sebagai upaya negosiasi tarif Trump. Sri Mulyani juga mengaku terus berkoordinasi dengan Asean dalam menyikapi tarif respirokal.
“Sekarang saya di dalam proses untuk menegosiasikan agar kita tidak terkena direct impact yang besar atau signifikan dengan melakukan proses negosiasi yang sekarang masih berlangsung,” ujarnya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (24/4/2025).
Untuk diketahui, saat ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sedang berada di Amerika Serikat menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan dan Bank Sentral G20 serta IMF-World Bank Spring Meetings.
Sementara terkait pertemuan Indonesia dengan US Trade Representative (USTR) maupun Secretary of Commerce, Sri Mulyani menyebutkan bahwa perkembangan terkini akan disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Sri Mulyani turut ambil bagian dalam proses negosiasi tarif dengan AS dengan melakukan berbagai langkah konsultasi, termasuk bersama The United States–Indonesia Society (USINDO).
Dirinya turut bertemu dengan American Chambers of Commerce yang menyampaikan bahwa dunia usaha di AS sendiri akan terus berusaha berkomunikasi dengan pemerintah AS terkait kebijakan tarif.
“Kadin” versi AS tersebut juga menunjukkan minatnya untuk melanjutkan kerja sama dengan Indonesia dalam hal perdagangan maupun investasi.
“Perkembangan tarif yang sekarang ini terjadi dan diharapkan bisa suatu saat bisa di deeskalasikan,” tutur Sri Mulyani.
Dalam hal untuk meyakinkan para pemilik modal di tengah ketidakpastian, Sri Mulyani bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo turut memberikan penjelasan mengenai kondisi terkini di Tanah Air.
Pasalnya, perilaku risk aversion atau penghindaran risiko membuat aliran keluar modal dari negara berkembang, berlanjut sehingga memberikan tekanan terhadap pelemahan mata uang.
Termasuk Indonesia, di mana pelemahan rupiah sempat terjadi hingga menembus Rp17.000 per dolar AS saat operasi moneter masih libur karena momen Idulfitri.
Perry menjelaskan pada April 2025 (hingga 21 April 2025), investasi portofolio mencatat net outflows US$2,8 miliar akibat kuatnya dampak ketidakpastian global pascapengumuman tarif resiprokal AS.
Perkembangan terkini menunjukkan tekanan outflows mulai berkurang terutama pada SBN, sejalan tetap baiknya prospek perekonomian Indonesia, termasuk ketahanan eksternal yang terjaga baik.
“Langkah yang kami lakukan bersama Ibu Menteri Keuangan di New York ketemu para investor dan saya juga di Washington DC, untuk memberikan penjelasan. Secara umum para investor global memiliki risk appetite yang sangat tinggi. Mereka masih lebih suka ke safe haven asset dan countries,” jelas Perry.
Adapun, saat ini Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto masih berada di AS untuk memimpin jalannya negosiasi.
Terkini, Airlangga yang sejak Selasa (15/4/2025) telah bertolak ke AS tersebut telah bertemu dengan US Trade Rrepresentative Ambassador Greer dan Secretary of Commerce Howard Lutnick untuk pertemuan teknis lanjutan antara Tim Teknis RI dengan Tim Teknis USTR, pada Rabu (23/4/2025).
Dalam pertemuan teknis lanjutan sekarang ini, telah dilakukan penandatanganan Agreement Between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Indonesia, regarding the Treatment of Information Related to Bilateral Agreement on Reciprocal Trade, Investment and Economic Security.
Dengan ditandatanganinya dokumen ini, secara resmi mulai dilakukan proses negosiasi tingkat teknis untuk membahas posisi kedua negara dalam isu Tarif Resiprokal Amerika Serikat ini.
Kedua belah pihak sepakat untuk segera membahas isu-isu teknis dalam perundingan yang rencananya akan dimulai pembahasan substansi teknis dalam waktu dua pekan mendatang.
Hasil-hasil perundingan tingkat teknis ini akan dituangkan dalam suatu framework agreement yang nantinya akan memuat hal-hal yang akan disepakati kedua belah pihak.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4447080/original/018669100_1685440088-20230530-Pertumbuhan-Ekonomi-Indonesia-Angga-2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Sri Mulyani Masih Pede Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tembus 5% – Page 3")
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun tahun ini. Namun, penurunannya tidak lebih besar dibandingkan dengan negara Vietnam, Thailand, hingga Meksiko.
Dia mengacu pada proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dirilis IMF dalam World Economic Outlook (WEO) pada April 2025 ini. Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh memanasnya perang tarif antara Amerika Serikat dan China.
Dia mengungkapkan, ekonomi Indonesia diproyeksi hanya tumbuh 4,7 persen pada 2025 ini. Angka itu lebih rendah 0,4 persen dari prediksi sebelumnya atau sebesar 5,1 persen.
“Indonesia juga mengalami koreksi dari outlook pertumbuhan menurut IMF di tahun 2025 ini menjadi 4,7 persen, artinya (ada) koreksi sebesar 0,4 percentage point,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Kamis (24/4/2025).
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, nilai tukar rupiah tetap terkendali didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia, meski di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.
Nilai tukar rupiah pada 27 Maret 2025 tercatat Rp16.560 per dolar AS. Ini menguat 0,12 persen dibandingkan dengan level akhir Februari 2025.
“Meskipun demikian, tekanan terhadap nilai tukar rupiah terjadi di pasar offshore non deliverable forward atau NDF pada saat Indonesia mengalami libur panjang. Sehingga pasar domestik dalam rangka idul Fitri dalam hal ini tidak terbuka, namun yang bergerak adalah di pasar offshore,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers KSSK secara virtual, Kamis (24/4/2025).
Diketahui Bank Indonesia pada 7 April 2025 melakukan intervensi di pasar off-shore NDF secara berkesinambungan di pasar Asia, Eropa, dan New York guna stabilisasi nilai tukar Rupiah dari tingginya tekanan global.
Respons kebijakan ini memberikan hasil positif, tecermin dari perkembangan Rupiah yang terkendali dan menguat menjadi Rp16.855 per dolar AS pada 22 April 2025.
Adapun jika dibandingkan dengan 8 April 2025 lalu, nilai tukar rupiah tercatat di level Rp16.865 per dolar AS atau pada hari pertama pembukaan pasar domestik pasca-libur.
“Pergerakan rupiah masih sejalan dengan perkembangan mata uang regional lainnya dan berada dalam kisaran yang sesuai dengan fundamental ekonomi Indonesia di dalam menjaga stabilitas perekonomian,” terang Sri Mulyani.
Sri Mulyani memastikan bahwa kedepan, nilai tukar rupiah diperkirakan stabil, didukung komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, imbal hasil yang menarik dan inflasi yang rendah serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap terjaga baik.
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kondisi nilai tukar rupiah saat ini masih mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi Indonesia dan bergerak seiring dengan tren mata uang di kawasan Asia.
“Pergerakan rupiah masih sejalan dengan perkembangan mata uang regional lainnya dan berada dalam kisaran yang sesuai dengan fundamental ekonomi Indonesia di dalam menjaga stabilitas perekonomian,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (24/4/2025).
Pada 27 Maret 2025, kurs rupiah tercatat berada di posisi Rp 16.560 per dolar AS. Posisi ini menunjukkan adanya penguatan 0,12% secara point-to-point dibandingkan akhir Februari.
Namun, tekanan sempat muncul saat libur panjang Idulfitri 1446 H, terutama di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) luar negeri.
Ketegangan tersebut dipicu oleh kebijakan balasan tarif dari Amerika Serikat, yang berdampak pada pasar keuangan global, termasuk Indonesia.
Menanggapi kondisi ini, Bank Indonesia (BI) mengambil langkah cepat dengan melakukan intervensi aktif di berbagai pasar NDF internasional, termasuk di kawasan Asia, Eropa, dan New York. Upaya tersebut terbukti cukup efektif dalam meredam gejolak nilai tukar.
Hasil dari intervensi tersebut tercermin dalam pergerakan rupiah yang relatif stabil. Pada 22 April 2025, rupiah tercatat menguat menjadi Rp 16.855 per dolar AS, lebih baik dibandingkan dengan posisi saat pasar domestik kembali dibuka pada 8 April, yaitu Rp 16.865 per dolar AS.
Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN) tetap terjaga di tengah meningkatnya tekanan global.
Hal itu tercermin dari catatan imbal hasil (yield) Surat Utang Negara (SUN) seri benchmark tenor 10 tahun yang cenderung menurun meski mengalami fluktuasi.
Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara daring dan dipantau di Jakarta, Kamis, Sri Mulyani merinci yield obligasi 10 tahun turun 2 basis poin (bps) menjadi 7,00 persen secara tahun berjalan (year-to-date/ytd) pada kuartal I-2025.
Mengingat hubungan terbalik antara harga SUN dan yield, maka penurunan yield menunjukkan minat investor yang tetap tinggi terhadap obligasi Pemerintah Indonesia.
Akan tetapi, setelah libur panjang Idul Fitri 1446 H, tepatnya pada 8 April 2025, yield sempat naik menjadi 7,08 persen atau naik 5,2 bps dari awal tahun. Kenaikan itu menyusul rilis kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump.
Namun, per 22 April 2025, yield kembali turun sebesar 4,5 bps ke level 6,98 persen, mengindikasikan bahwa pasar kembali merespons positif setelah volatilitas awal akibat kebijakan tarif AS.
Dari segi porsi kepemilikan, andil investor asing terhadap SBN naik sebesar Rp15,23 triliun (ytd) atau sekitar 14,30 persen per 27 Maret 2025.
Hingga 22 April 2025, investor asing masih mencatatkan net buy sebesar Rp12,78 triliun, meski proporsinya sedikit turun menjadi 14,25 persen.
Sementara itu, Bank Indonesia (BI) telah membeli surat berharga negara (SBN) dengan total sebesar Rp80,98 triliun sejak awal tahun 2025 hingga 22 April 2025.
Pembelian SBN dilakukan melalui pasar sekunder sebesar Rp54,98 trilliun serta pasar primer dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara (SPN), termasuk syariah, sebesar Rp26,00 triliun.
Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan pembelian SBN itu bertujuan untuk memperkuat operasi moneter yang mencerminkan sinergi erat antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal Pemerintah.
Ke depan, Perry mengatakan bahwa berbagai inovasi instrumen yang telah diterbitkan akan dioptimalkan guna terus memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dan meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025