Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Pendekatan Indonesia Diapresiasi AS, Sri Mulyani Yakin Pulang Bawa Keuntungan – Page 3

    Pendekatan Indonesia Diapresiasi AS, Sri Mulyani Yakin Pulang Bawa Keuntungan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hasil pertemuan dengan sejumlah pihak di Amerika Serikat (AS). Menurutnya, proses pendekatan Indonesia tersebut mendapat apresiasi dari pihak Negeri Paman Sam.

    “Konteks antara bilateral Indonesia dan Amerika mendapatkan apresiasi atas respons untuk berdialog dan untuk melakukan negosiasi,” ujar Sri Mulyani dalam sesi konferensi pers virtual, Jumat (25/4/2025).

    Menurut dia, itu jadi sebuah pengakuan dari Amerika Serikat terhadap langkah-langkah awal yang dilakukan oleh Indonesia. Oleh karenanya, Indonesia dianggap berpotensi mendapat sejumlah keuntungan dalam proses negosiasi ini.

    “Dengan bekal komunikasi awal, Indonesia among the first time, the first mover, itu akan memberikan advantage dalam posisi Indonesia dalam proses perundingan ini,” kata Sri Mulyani.

    “Feedback yang positif ini tentu akan dijadikan bekal bagi kita untuk terus melakukan pembahasan di level teknis dengan tentu diharapkan terjadi sebuah manfaat bagi perekonomian Indonesia dan perekonomian regional dan dunia,” sambungnya.

    Selain gencar melakukan pendekatan, Indonesia pun dinilai telah memberikan sejumlah pengajuan terbaik kepada Amerika Serikat. Namun, Sang Bendahara Negara belum membeberkan lebih detil rinciannya seperti apa.

    “Yang dihargai adalah proposal yang disampaikan oleh pak Menko Perekonomian, termasuk proposal yang paling lengkap dan detail, yang menggambarkan suatu kerjasama yang saling menguntungkan,” ungkapnya.

    Tak lupa, Sri Mulyani dan rombongan yang berangkat ke AS turut membawa pesan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi dan deregulasi.

    “Selain untuk kepentingan Indonesia sendiri, namun sekaligus bisa memecahkan masalah, baik masalah bilateral maupun global,” imbuh Sri Mulyani.

     

  • Indonesia Proaktif Atasi Tarif Resiprokal AS, Tawarkan Solusi Konkret dan Deregulasi

    Indonesia Proaktif Atasi Tarif Resiprokal AS, Tawarkan Solusi Konkret dan Deregulasi

    PIKIRAN RAKYAT – Gelombang kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 2 April 2025, mendorong respons cepat dan terukur dari berbagai negara mitra dagang, termasuk Indonesia.

    Sebagai langkah proaktif untuk mengatasi potensi dampak negatif kebijakan tersebut, delegasi tinggi Pemerintah Republik Indonesia (RI) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, selaku Ketua Delegasi dan Koordinator Perundingan atas Kebijakan Tarif AS, melakukan serangkaian pertemuan penting di Washington, D.C.

    Puncak dari rangkaian pertemuan tersebut terjadi pada Kamis, 24 April 2025 sore waktu setempat, di mana Menko Airlangga bertemu dengan US Secretary of Treasury, Scott Bessent.

    Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi forum krusial untuk menyampaikan posisi Indonesia, menawarkan solusi konkret, dan menjajaki peluang kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan di tengah tantangan kebijakan perdagangan global.

    Secretary Bessent dalam pertemuan tersebut menyampaikan apresiasinya atas respons sigap yang ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia segera setelah pengumuman kebijakan tarif resiprokal.

    “Saya terkesan dengan surat yang disampaikan oleh Menko Airlangga kepada saya, dan berpandangan bahwa itu adalah awal yang sangat baik. Saya berterima kasih karena Indonesia terus melanjutkan hubungan bilateral yang baik ini,” tegas Secretary Bessent.

    Indonesia saat ini termasuk dalam kelompok negara-negara yang melakukan pembahasan lebih awal dengan Pemerintah AS terkait kebijakan tarif ini.

    Progress perkembangan pembahasan yang cepat dan dinilai sangat baik oleh kedua belah pihak menjadi modal penting dalam upaya mencari solusi yang konstruktif.

    Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga kembali menegaskan posisi Indonesia yang sebelumnya telah disampaikan kepada United States Trade Representative (USTR) dan Secretary of Commerce pada pertemuan-pertemuan sebelumnya.

    Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, fokus utama Menko Airlangga adalah menyampaikan komitmen Indonesia dalam mengatasi defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia secara adil dan berkelanjutan.

    “Kami mendukung perdagangan yang fair and square. Indonesia akan meningkatkan pembelian pada berbagai komoditas utama seperti Minyak dan Gas, serta Produk-produk Pertanian,” ungkap Menko Airlangga.

    Langkah ini menunjukkan kesediaan Indonesia untuk berkontribusi dalam menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara melalui peningkatan impor komoditas strategis dari AS.

    Lebih lanjut, Menko Airlangga memaparkan berbagai kebijakan deregulasi yang akan ditempuh Indonesia untuk mempermudah arus perdagangan dan investasi.

    Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup penyederhanaan perizinan impor, peninjauan kembali kuota impor, dan evaluasi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) agar lebih fleksibel dan tidak menghambat perdagangan yang saling menguntungkan.

    “Kami juga akan meningkatkan nilai investasi dan kerja sama dalam critical minerals. Kolaborasi juga akan mencakup kerja sama keuangan dan ekonomi digital,” jelas Menko Airlangga, menyoroti sektor-sektor potensial untuk peningkatan kerjasama bilateral di masa depan.

    Dalam pertemuan yang berlangsung konstruktif tersebut, Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai negara yang terbuka dan bersahabat bagi negara-negara mitra, termasuk Amerika Serikat. Penegasan ini penting untuk membangun kepercayaan dan menciptakan iklim negosiasi yang positif.

    Upaya delegasi Indonesia ini mendapatkan dukungan penuh dari berbagai asosiasi, dunia usaha, serta sektor swasta di tanah air.

    Mereka berharap agar proses negosiasi tarif dapat segera dimulai setelah penandatanganan kesepakatan non-disclosure dengan pihak USTR yang telah dilakukan pada 23 April 2025.

    “Kami mengharapkan detail pembahasan dan negosiasi teknis dapat diselesaikan dalam 60 hari,” pungkas Menko Airlangga, menunjukkan target waktu yang ambisius namun realistis untuk mencapai kesepakatan.

    Selain isu tarif, pihak AS juga menyampaikan ketertarikannya untuk bekerja sama dalam forum G20, di mana Amerika Serikat akan memegang presidensi pada tahun 2026.

    Kerjasama ini diharapkan dapat mendukung agenda kebijakan Presiden Trump dalam forum multilateral tersebut.

    Lebih lanjut, Amerika Serikat menilai pentingnya peran Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), di mana Indonesia saat ini tengah memanfaatkan proses aksesi keanggotaan untuk melakukan reformasi struktural dan deregulasi ekonomi.

    Dukungan AS terhadap proses aksesi Indonesia ke OECD menjadi sinyal positif bagi upaya reformasi ekonomi Indonesia.

    Dalam pertemuan penting ini, Menko Airlangga didampingi oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Marie Elka Pangestu, menunjukkan keseriusan dan koordinasi lintas sektoral dalam menghadapi isu strategis ini.

    Turut hadir pula Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Washington, D.C. Ida Bagus Bimantara, serta jajaran pejabat dari Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

    Langkah Cepat Indonesia dan Implikasi ke Depan

    Langkah cepat dan proaktif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam merespons kebijakan tarif resiprokal AS menunjukkan pemahaman yang mendalam akan pentingnya menjaga hubungan dagang yang sehat dengan salah satu mitra ekonomi terbesar.

    Kunjungan delegasi tingkat tinggi dan tawaran solusi konkret seperti peningkatan pembelian komoditas dan deregulasi ekonomi merupakan strategi yang cerdas untuk meredakan potensi ketegangan dan membuka jalur negosiasi yang konstruktif.

    Penegasan komitmen terhadap perdagangan yang fair and square menjadi kunci dalam membangun kepercayaan dengan pihak AS. Selain itu, inisiatif untuk meningkatkan kerjasama di sektor critical minerals, keuangan, dan ekonomi digital menunjukkan visi jangka panjang Indonesia dalam memperkuat kemitraan ekonomi dengan AS di sektor-sektor strategis masa depan.

    Target waktu 60 hari untuk menyelesaikan detail pembahasan dan negosiasi teknis menunjukkan optimisme dan kesiapan Indonesia untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam waktu yang relatif singkat. Dukungan dari dunia usaha dan sektor swasta juga menjadi modal penting dalam memperkuat posisi negosiasi Indonesia.

    Keterlibatan AS dalam mendukung agenda G20 di bawah presidensi mereka pada tahun 2026 dan apresiasi terhadap reformasi ekonomi Indonesia melalui proses aksesi OECD memberikan sinyal positif bahwa hubungan bilateral kedua negara memiliki potensi untuk terus berkembang di berbagai platform multilateral.

    Meskipun pertemuan awal menunjukkan perkembangan yang baik, tantangan dalam negosiasi tarif dengan AS tentu tidak dapat diabaikan. Kebijakan perdagangan AS seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik domestik dan pertimbangan ekonomi internal.

    Harapannya, dengan komunikasi yang efektif, tawaran solusi yang konstruktif, dan dukungan dari berbagai pihak, Indonesia dan Amerika Serikat dapat mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan, yang tidak hanya mengatasi isu tarif resiprokal tetapi juga memperkuat kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan di masa depan.

    Keberhasilan negosiasi ini akan menjadi preseden penting dalam menjaga stabilitas perdagangan global dan menunjukkan pentingnya dialog dalam menyelesaikan sengketa ekonomi antar negara.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kabar Positif dari Sri Mulyani: RI Bisa Dapat Perhatian Khusus Trump

    Kabar Positif dari Sri Mulyani: RI Bisa Dapat Perhatian Khusus Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia berpotensi mendapatkan hasil negosiasi positif yang cepat dengan pemerintah Amerika Serikat (AS), karena menjadi salah satu dari 20 negara yang mengambil langkah pertama untuk negosiasi tarif perdagangan dengan AS.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hal ini setelah diberi tahu Menteri Keuangan Amerika Serikat atau Secretary of the Treasury Scott Bessent tentang karakter Presiden AS Donald Trump yang menghargai pihak yang mengambil langkah cepat untuk berunding.

    “Bahwa Indonesia mendapatkan advantage sebagai early mover, itu disampaikan oleh Scott Bessent tadi, mengenal karakter dari Presiden Trump,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers perkembangan negosiasi tarif dengan AS, Jumat (25/4/2025).

    “Mereka biasanya menghargai the first mover yang akan diberikan advantage. Itu tadi yang disampaikan oleh U.S. Secretary,” tegasnya.

    Sri Mulyani mengatakan, Scott Bessent juga sempat memberi tahu bahwa negosiasi tarif untuk menyeimbangkan neraca perdagangan AS dengan negara-negara mitra dagang utamanya biasanya berlangsung selama 2-3 tahun. Namun, bisa lebih cepat tergantung negara mana yang mendapat perhatian serius dari AS untuk bernegosiasi.

    “Pesannya adalah memang keputusan pada akhirnya ada di Presiden Donald Trump, dan oleh karena itu seluruh jalur yang dilakukan untuk kita berkomunikasi dan juga untuk menyampaikan berbagai proposal yang saling menguntungkan bagi Indonesia dan Amerika menjadi sangat penting,” tuturnya.

    Indonesia sudah melakukan negosiasi tarif dengan AS sejak 16-23 April 2025. Kini, negosiasi tarif memasuki tahap baru setelah tim negosiasi tarif RI yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menandatangani Non Disclosure Agreement (NDA) dengan United States Trade Representative (USTR) selepas jadwal periode negosiasi awal.

    (haa/haa)

  • Video: Airlangga-Sri Mulyani Ungkap Hasil Lanjutan Negosiasi AS-RI

    Video: Airlangga-Sri Mulyani Ungkap Hasil Lanjutan Negosiasi AS-RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto selaku Ketua Delegasi dan Koordinator Perundingan atas Kebijakan Tarif AS menyampaikan hasil perkembangan pertemuan dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent di Washington DC, pada Kamis 24 April kemarin membahas mengenai lanjutan negosiasi dagang Indonesia-Amerika Serikat.

    Simak informasi selengkapnya dalam program Profit CNBC Indonesia (Jumat, 25/04/2025) berikut ini.

  • Negosiasi Amerika Serikat, Indonesia Dapat Dukungan Microsoft dan Google – Page 3

    Negosiasi Amerika Serikat, Indonesia Dapat Dukungan Microsoft dan Google – Page 3

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah Indonesia terus melanjutkan negosiasi dalam menghadapi tarif impor resiprokal Amerika Serikat (AS). Rencana penambahan impor produk asal AS hingga penyesuaian aturan jadi langkah yang akan diambil.

    “Pemerintah telah menjajaki proses dan menjalankan komunikasi dan proses negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat di dalam merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat kepada Indonesia dan negara-negara lain di dunia,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Kamis (24/4/2025).

    Dia membeberkan sejumlah upaya yang diambil pemerintah Indonesia sejalan dengan negosiasi tersebut. Misalnya, penyesuaian tarif bea masuk bagi barang tertentu asal Negeri Paman Sam.

    “Kedua, meningkatkan impor dari Amerika seperti produk migas, mesin dan peralatan teknologi serta produk pertanian yang tidak diproduksi di Indonesia,” ucapnya.

    Reformasi Perpajakan

    Ketiga, melakukan langkah reformasi di bidang perpajakan dan kepabeanan, penyesuaian langkah-langkah non-tariff measures atau dalam hal ini beberapa poin yang menjadi perhatian. Diantaranya, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), kuota impor, deregulasi pertimbangan teknis atau pertek di berbagai kementerian lembaga.

    “Juga dilakukan kebijakan penanggulangan banjirnya perdagangan barang-barang impor dalam bentuk trade remedies secara responsif dan cepat,” tuturnya.

    “Berbagai kebijakan dan reform tersebut dilakukan di dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga stabilitas kebijakan makro ekonomi dan tentu keberlanjutan dari APBN,” sambung Bendahara Negara tersebut.

  • Sri Mulyani Hitung Skema Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih dari APBN – Page 3

    Sri Mulyani Hitung Skema Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih dari APBN – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan anggaran untuk Koperasi Desa Merah Putih menjadi urusan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Erick Thohir. Menyusul, pembentukannya yang dikebut bisa tercapai pada Juni-Juli 2025 mendatang.

    “Nah pendanaan nanti akan Menteri Keuangan sama BUMN,” ungkap Menko Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto meminta ada percepatan pembentukan KopDes Merah Putih. Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Menurutnya, pengelolaan koperasi harus dilakukan dengan optimal. Termasuk dikelola dengan profesional.

    “Karena pengalaman yang lalu, koperasi-koperasi Ini betul-betul harus kita kelola dengan baik dan profesional,” ucapnya.

     

  • Sri Mulyani ungkap hasil pertemuan dengan Menkeu AS

    Sri Mulyani ungkap hasil pertemuan dengan Menkeu AS

    posisi AS tetap akan menjadi anggota dan sekaligus memimpin lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent saat menghadiri Forum G20 dan IMF Spring Meeting 2025 di Washington DC.

    Dalam pertemuan tersebut, selain membahas hubungan bilateral Indonesia-AS, kedua belah pihak juga menyoroti arah kebijakan global AS melalui peranannya di lembaga-lembaga multilateral.

    “Seperti yang disampaikan oleh Pak Scott Bessent, menyampaikan bahwa posisi Amerika Serikat tetap akan menjadi anggota dan sekaligus memimpin lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, yang juga menjadi ajang bagi pelaksanaan berbagai agenda nasionalnya Amerika Serikat melalui lembaga-lembaga tersebut,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Perkembangan Lanjutan Negosiasi Dagang Indonesia-Amerika Serikat secara daring di Jakarta, Jumat.

    Posisi AS dalam institusi global tersebut menjadi penting untuk dicermati karena dapat berdampak pada struktur perdagangan dan kerja sama internasional, termasuk dengan Indonesia.

    Dalam memahami sudut pandang AS, Sri Mulyani mengatakan bahwa Negeri Paman Sam itu saat ini tengah mendorong tatanan perdagangan baru yang lebih resiprokal atau saling menguntungkan.

    Dalam konteks itulah, lanjut Menkeu, Indonesia memperkuat pendekatan diplomasi ekonomi melalui berbagai jalur, termasuk Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Kementerian Perdagangan AS, hingga Departemen Keuangan AS.

    Upaya ini menjadi bagian penting dari strategi negosiasi tarif resiprokal yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia.

    “Di dalam konteks ini tentu kita juga harus terus mempelajari perkembangan ini (AS), karena di dalam pembahasan kami (negosiasi), Amerika juga menyoroti mengenai hubungan Amerika dengan China yang merupakan salah satu hal, yang tentu akan berpengaruh terhadap Indonesia maupun seluruh kawasan ekonomi di dunia,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Bendahara Negara itu menyampaikan bahwa proposal yang disampaikan Indonesia melalui tim delegasi telah mendapat pengakuan sebagai salah satu yang paling komprehensif dan visioner.

    Pemerintah AS disebut memberikan apresiasi terhadap respons aktif Indonesia dalam membuka ruang dialog dan mendorong reformasi struktural dalam negeri.

    “Dengan bekal komunikasi awal, yang tadi Indonesia among the first timer, the first mover, itu dianggap akan memberikan advantage atau keuntungan dalam posisi Indonesia di dalam proses perundingan ini. Feedback yang positif ini tentu akan dijadikan bekal bagi kita untuk terus melakukan pembahasan di level teknis, dengan tentu pada akhirnya diharapkan akan terjadi sebuah agreement,” tutur Menkeu.

    Adapun Indonesia telah menandatangani perjanjian non-disclosure dengan USTR pada 23 April 2025.

    Proses ini menandai masuknya Indonesia ke fase awal negosiasi tarif, menjadikannya salah satu dari 20 negara pertama yang masuk ke tahap tersebut.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menargetkan negosiasi teknis dapat diselesaikan dalam waktu 60 hari ke depan.

    “Kami mengharapkan detail pembahasan dan negosiasi teknis dapat diselesaikan dalam 60 hari,” kata Airlangga.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani yakin ekonomi RI mampu tumbuh 5 persen di 2025

    Sri Mulyani yakin ekonomi RI mampu tumbuh 5 persen di 2025

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Sri Mulyani yakin ekonomi RI mampu tumbuh 5 persen di 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 24 April 2025 – 20:34 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati optimistis Indonesia tetap bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada 2025, di tengah tekanan global serta koreksi target pertumbuhan dari Dana Moneter Internasional (IMF).

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diprakirakan akan mencapai sekitar 5 persen,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara daring, dipantau di Jakarta, Kamis.

    Optimisme itu mempertimbangkan kinerja ekonomi pada kuartal I-2025 yang diperkirakan akan mencetak angka pertumbuhan yang positif.

    Kinerja konsumsi rumah tangga disebut tetap baik didukung oleh belanja pemerintah, termasuk di antaranya pemberian tunjangan hari raya (THR), belanja sosial, dan berbagai insentif lainnya. Terlebih, belanja pemerintah itu berbarengan dengan momentum Ramadhan dan Idul Fitri 1446 Hijriah, yang umumnya menjadi musim peningkatan permintaan.

    Selain itu, pemerintah yakin keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai wilayah dan meningkatnya aktivitas konstruksi properti swasta diprakirakan meningkatkan kinerja investasi.

    Investasi swasta masih baik, kata Sri Mulyani, didukung keyakinan produsen yang tercermin pada aktivitas manufaktur Indonesia yang ekspansif.

    Investasi, khususnya nonbangunan, tetap menopang pertumbuhan ekonomi sebagaimana terlihat dari meningkatnya impor barang modal, terutama alat-alat berat.

    Sementara itu, kinerja ekspor diprakirakan juga tetap baik, didukung oleh ekspor nonmigas yang meningkat pada Maret 2025, terutama komoditas minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), besi dan baja, serta mesin dan peralatan elektrik.

    Adapun terkait koreksi perkiraan pertumbuhan ekonomi oleh IMF, Sri Mulyani mengatakan revisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika kebijakan tarif resiprokal yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Kebijakan itu memicu ketidakpastian yang masif dan diperkirakan akan menyebabkan perlambatan berbagai kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan.

    Dalam konteks itu, IMF memperkirakan negara-negara dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap perdagangan internasional akan mengalami dampak lebih besar. Hal itu yang melandasi IMF mengoreksi proyeksi pertumbuhan Indonesia sebesar 0,4 persen menjadi 4,7 persen.

    Namun, Menkeu menyatakan Indonesia tetap mengambil langkah-langkah responsif, termasuk bernegosiasi aktif dengan AS terkait tarif resiprokal serta menyusun langkah deregulasi untuk meningkatkan potensi pertumbuhan jangka panjang.

    “Langkah-langkah ini yang terus dirumuskan dan akan terus dimonitor, sehingga kepercayaan dari perekonomian dalam negeri dan pelaku ekonomi bisa dijaga atau bahkan diperkuat,” ujar Menkeu.

    Terkait target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2025, yang mematok angka 5,2 persen, Sri Mulyani mengatakan akan mengevaluasi target pada pertengahan tahun ketika pihaknya menyampaikan laporan semester kepada DPR.

    Evaluasi itu akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk penundaan tarif resiprokal selama 90 hari dan perkembangan lainnya.

    Dalam dua bulan ke depan, yakni Mei dan Juni, Kementerian Keuangan akan mematangkan analisis terhadap dampak dari kondisi global sambil menyiapkan mitigasi risiko. Bersamaan dengan itu, Kementerian Keuangan juga akan menyiapkan APBN sebagai instrumen shock absorber maupun counter-cyclical.

    “Untuk itu, kita juga akan lihat nanti apakah target dari pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2 persen mengalami deviasi dan implikasinya,” kata Sri Mulyani pula.

    Sumber : Antara

  • Menkeu Sri Mulyani Beberkan Langkah untuk Tingkatkan Tax Ratio

    Menkeu Sri Mulyani Beberkan Langkah untuk Tingkatkan Tax Ratio

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah terus melakukan sejumlah pembenahan untuk meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio). Upaya ini dilakukan dengan melakukan reformasi struktural agar meningkatkan kemudahan dalam administrasi perpajakan.

    “Kami terus melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki tax ratio. Baik itu dari sisi perbaikan administrasi dalam perpajakan dan ini termasuk juga langkah deregulasi,” ucap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala  Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) II Tahun 2025 pada Kamis (24/4/2025).

    Saat pandemi Covid-19 pada 2019, 2020, dan 2021, rasio pajak turun karena banyak industri yang tidak berjalan. Pada 2023, rasio perpajakan Indonesia  10,31%, turun dari tahun 2022 sebesar 10,39%. 

    Apabila dilihat selama tiga tahun beruntun dari 2019 sampai 2021, rasio perpajakan sebesar 9,77% (2019), 8,33%(2020), dan 9,12%(2021). Hingga Oktober 2025 rasio perpajakan tercatat sebesar 10,02% dari PDB.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga telah menerapkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System/CTAS) atau coretax untuk meningkatkan kemudahan pelayanan bagi wajib pajak. Pada saat yang sama Kemenkeu menyederhanakan proses restitusi pajak dan  melakukan percepatan pemeriksaan pajak.

    “Untuk kepabeanan penetapan nilai pabean dengan menggunakan valuasi price range sehingga bisa memberikan kepastian menghapus kuota impor untuk menyederhanakan tata kelola impor,” terang Menkeu Sri Mulyani.

    Pemerintah juga menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan kemampuan dalam merekam transaksi secara lebih akurat sehingga bisa menimbulkan kepastian dari sisi pelaksanaan peraturan perpajakan.

    Kemenkeu melakukan reformasi untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Dengan adanya reformasi juga meningkatkan  kepastian dan penyederhanaan sehingga mendorong kepatuhan (compliance) yang lebih tinggi. Pada saat yang sama pemerintah juga melakukan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber penerimaan potensial tetapi selama ini belum bisa menjadi sumber penerimaan secara memadai.

    “Hal itu kami lakukan dengan berbagai kerja sama dengan K/L (Kementerian/Lembaga) lain apakah itu sektor perikanan atau sektor-sektor lain pertambangan yang termasuk illegal mining, illegal logging, dan illegal fishing,” kata Sri Mulyani.

    Kemenkeu berinvestasi untuk pengadaan peralatan Hi-co scan x-ray system sehingga akan memberikan percepatan pelayanan. Dengan adanya investasi ini akan meningkatkan keamanan dan penjagaan Indonesia dari kemungkinan bahaya lalu lintas barang.

    “Juga berbagai kebijakan dan administrasi di sektor perpajakan yang akan terus diharmonisasikan,” terang Menkeu Sri Mulyani.

  • APBN Tekor, Sri Mulyani Tarik Utang Baru Rp250 Triliun

    APBN Tekor, Sri Mulyani Tarik Utang Baru Rp250 Triliun

    GELORA.CO – Pemerintah menarik utang baru sebesar Rp250 triliun hingga Maret 2025 untuk menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, utang tersebut setara 40,6 persen dari total target penarikan utang tahun ini.

    “Realisasi pembiayaan tetap sesuai rencana atau on track, yaitu mencapai Rp250 triliun atau 40,6 persen dari target,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis, 24 April 2025.

    Dana tersebut digunakan untuk menutup defisit APBN 2025 sebesar Rp104,2 triliun atau 0,43 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit APBN tercatat 16,9 persen dari target yang ditetapkan pada APBN 2025.

    Meski demikian, dari sisi keseimbangan primer tercatat surplus Rp17,5 triliun dan posisi kas ikut surplus Rp145,8 triliun dalam bentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). 

    Bendahara negara itu merinci, pendapatan negara sampai dengan Maret 2025 tercatat Rp516,1 triliun atau 17,2 persen dari target APBN. Penerimaan tersebut berasal dari pajak, bea cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    Sementara belanja negara di tiga bulan pertama tahun 2025 mencapai Rp620,3 triliun atau 17,1 persen dari pagu APBN, sehingga membuat APBN di triwulan pertama tahun ini tekor.

    Belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat mencakup belanja K/L dan belanja non K/L, hingga transfer ke daerah.

    Sri Mulyani menegaskan, penarikan utang baru akan dilakukan secara hati-hati dan terukur memperhatikan outlook defisit APBN, serta ketersediaan likuiditas pemerintah dan mencermati dinamika pasar keuangan.

    “Tentu mencermati dinamika pasar keuangan dan termasuk pasar obligasi, serta menjaga keseimbangan antara tingkat biaya dan risiko utang,” kata Sri Mulyani.

    Di sisi lain, pemerintah akan mengoptimalkan peranan instrumen APBN sebagai shock absorber, serta mengakselerasi pencapaian target pembangunan melalui berbagai kebijakan.

    “Kinerja APBN triwulan I-2025 terjaga dengan baik,” jelas Sri Mulyani.