Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Dorong Transportasi Ramah Lingkungan, Sri Mulyani Jajaki Peluang Pendanaan EIB

    Dorong Transportasi Ramah Lingkungan, Sri Mulyani Jajaki Peluang Pendanaan EIB

    Jakarta: Transportasi publik terintegrasi dan rendah emisi kini menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam menekan polusi dan mencapai target net zero emission pada 2060. Salah satu upaya terbarunya adalah menjajaki potensi pendanaan dari European Investment Bank (EIB).

    Sri Mulyani temui presiden EIB
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Presiden EIB, Nadia Calviño, untuk membahas peluang kerja sama dalam membiayai pembangunan transportasi publik yang terkoneksi dan ramah lingkungan di Indonesia.
     
    “Transportasi publik yang terkoneksi dan ramah lingkungan bisa menjadi solusi untuk mengurangi emisi karbon akibat padatnya penggunaan kendaraan pribadi, terutama di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya,” kata Sri Mulyani melalui akun Instagram resminya, Sabtu, 26 April 2025.
    EIB dukung transisi energi bersih
    European Investment Bank memang memiliki perhatian khusus terhadap pendanaan sektor energi bersih. Komitmen ini sejalan dengan upaya Indonesia dalam mempercepat transisi energi dan menurunkan emisi karbon.
     
    Sri Mulyani menyebut kerja sama potensial dengan EIB akan mencakup teknologi pendukung transisi energi serta skema pendanaan yang lebih fleksibel dan menyeluruh.
     

    Kerja sama transportasi RI-Prancis juga diperkuat
    Selain EIB, Indonesia juga terus mempererat kerja sama internasional di sektor transportasi. Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Perdagangan Prancis menjajaki kemitraan strategis di berbagai moda transportasi, termasuk darat, laut, udara, dan perkeretaapian.

    Pertemuan antara Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Menteri Perdagangan Prancis Laurent Saint-Martin juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor transportasi, melalui pendidikan vokasi, pelatihan teknis, hingga pengembangan politeknik dan akademi transportasi.
     
    “Diskusi ini bertujuan memastikan bahwa kerja sama yang terjalin bisa memberi dampak nyata dan positif bagi kedua negara,” ujar Dudy.

    Langkah strategis menuju transportasi berkelanjutan
    Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah menunjukkan komitmen nyata menuju transportasi masa depan yang lebih hijau dan efisien. Dengan dukungan pendanaan internasional serta penguatan SDM, Indonesia berharap bisa menciptakan sistem transportasi publik yang tidak hanya nyaman, tapi juga ramah lingkungan.
     
    Inisiatif ini tak hanya bermanfaat bagi kualitas udara dan kesehatan masyarakat, tapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di masa mendatang
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Strategi Jitu Indonesia Hadapi Tarif Resiprokal AS

    Strategi Jitu Indonesia Hadapi Tarif Resiprokal AS

    Jakarta: Indonesia tak tinggal diam menghadapi kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat (AS). 
     
    Di tengah tekanan global, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa langkah-langkah yang disiapkan pemerintah tak hanya mampu meredam gejolak, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi Tanah Air.
     
    “Saya sampaikan optimisme bahwa langkah-langkah yang telah disiapkan tidak hanya mampu meredam guncangan yang terjadi, tetapi juga membuka banyak kesempatan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” kata Sri Mulyani dalam sesi wawancara di sela agenda IMF-World Bank Spring Meetings 2025, dikutip dari akun Instagram @smindrawati di Jakarta, Sabtu, 26 April 2025.
    Dialog dan negosiasi kunci hadapi kebijakan AS

    Dalam menghadapi tarif baru dari AS, Indonesia memilih jalur dialogis. Pemerintah berupaya memahami sudut pandang AS, sekaligus menawarkan berbagai opsi yang bisa membantu memangkas defisit neraca perdagangan Negeri Paman Sam terhadap Indonesia.

    Tak hanya fokus pada tarif, pemerintah juga bergerak untuk memperlancar jalur perdagangan. Upaya deregulasi dan reformasi administrasi menjadi bagian penting dalam strategi ini.
     

    Diversifikasi tujuan ekspor
    Seiring berjalannya proses negosiasi dengan AS, Indonesia juga aktif menjajaki diversifikasi negara tujuan ekspor. Tujuannya, agar ekonomi nasional tidak bergantung pada satu pasar saja.
     
    “Oleh karenanya, diskusi dengan berbagai mitra seperti ASEAN Plus Three dan Uni Eropa terus dijalin dengan baik demi tujuan bersama, menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan,” ujar Bendahara Negara itu.
     
    Langkah ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global, sekaligus membuka pasar baru untuk produk-produk dalam negeri.
     
    Sebagai informasi, Indonesia saat ini dikenakan tarif resiprokal sebesar 32 persen oleh AS. Meski begitu, pemerintah Indonesia merespons dengan cepat dan aktif lewat diplomasi dan negosiasi dagang.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Cara Cek Jadwal Pencairan Gaji ke-13 Pensiunan 2025

    Cara Cek Jadwal Pencairan Gaji ke-13 Pensiunan 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Kabar baik kembali menghampiri para purnabakti Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemerintah Republik Indonesia dipastikan akan kembali mencairkan gaji ke-13 bagi para pensiunan PNS pada tahun 2025.

    Gaji ke-13 ini merupakan wujud penghargaan dan perhatian negara atas pengabdian para pensiunan selama bertugas. Tentunya, informasi mengenai jadwal pasti pencairan dan besaran dana yang akan diterima menjadi hal yang sangat dinantikan oleh para penerima manfaat.

    Meskipun tanggal pasti pencairan gaji ke-13 pensiunan tahun 2025 belum secara resmi diumumkan, terdapat beberapa langkah proaktif yang dapat dilakukan oleh para pensiunan PNS untuk memantau informasi terkini dan mempersiapkan diri.

    Artikel ini akan mengulas cara-cara efektif untuk mengecek jadwal pencairan, memahami potensi besaran yang akan diterima, serta hal-hal penting yang perlu diperhatikan agar proses pencairan berjalan lancar.

    Cara Cek Jadwal Pencairan Gaji ke-13 Pensiunan 2025

    Bagi para pensiunan PNS yang ingin mendapatkan informasi terakurat mengenai jadwal dan besaran gaji ke-13 tahun 2025, berikut adalah beberapa saluran resmi dan terpercaya yang dapat diakses:

    1. Akses Laman Resmi PT Taspen (Persero)

    PT Taspen sebagai lembaga yang mengelola dana pensiun PNS akan menjadi sumber informasi utama terkait pencairan gaji ke-13. Para pensiunan disarankan untuk secara berkala mengakses laman resmi PT Taspen.

    Biasanya, pengumuman resmi mengenai jadwal dan mekanisme pencairan akan dipublikasikan melalui situs web ini. Pastikan Anda mengakses situs resmi untuk menghindari informasi yang tidak valid.

    2. Pantau Pengumuman Resmi dari BKN dan Kementerian Keuangan

    Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga memiliki peran penting dalam kebijakan dan pelaksanaan pembayaran gaji ke-13.

    BKN sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas administrasi kepegawaian dan Kemenkeu sebagai pengelola anggaran negara akan mengeluarkan pengumuman resmi terkait hal ini. Para pensiunan dapat memantau situs resmi BKN untuk mendapatkan informasi yang valid.

    3. Hubungi Instansi Tempat Terakhir Bertugas

    Meskipun informasi utama akan disampaikan oleh Taspen, BKN, dan Kemenkeu, menghubungi instansi tempat terakhir Anda bertugas juga dapat menjadi langkah yang baik.

    Instansi terkait mungkin memiliki informasi administratif tambahan atau mekanisme internal terkait penyaluran gaji ke-13 kepada para pensiunannya.

    Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menyampaikan paparan dalam konferensi pers terkait kebijakan pemerintah untuk rakyat menjelang Hari Raya Idul Fitri di Istana Kepresidenan Jakarta, Jakarta, Selasa (11/3/2025). Presiden Prabowo menyebutkan THR 2025 bagi ASN, TNI/Polri, dan pensiunan mulai dicairkan Senin, 17 Maret 2025 dan gaji ke-13 untuk ASN akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah atau Juni 2025. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa. ANTARA FOTO

    Waspada Hoaks

    Di era digital ini, informasi hoaks atau berita palsu dapat dengan mudah menyebar, terutama melalui media sosial. Para pensiunan PNS diimbau untuk tetap waspada dan tidak mudah mempercayai informasi yang sumbernya tidak jelas.

    Pastikan setiap informasi mengenai pencairan gaji ke-13 selalu bersumber dari instansi pemerintah resmi atau media massa yang terpercaya dan kredibel. Verifikasi setiap informasi yang Anda terima sebelum menyebarkannya kepada orang lain.

    Akses Aplikasi Andal By Taspen

    PT Taspen telah mengembangkan aplikasi Andal by Taspen yang dapat diakses melalui smartphone.

    Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur yang memudahkan para pensiunan untuk mengakses informasi dan layanan terkait dana pensiun mereka, termasuk informasi mengenai status pembayaran gaji ke-13.

    Dengan memanfaatkan aplikasi ini, para pensiunan dapat memantau perkembangan informasi dari mana saja dan kapan saja tanpa perlu datang langsung ke kantor Taspen.

    Jika para pensiunan mengalami kendala atau memiliki pertanyaan lebih lanjut terkait pencairan gaji ke-13, jangan ragu untuk menghubungi layanan call center atau kantor cabang Taspen terdekat.

    Petugas Taspen akan siap membantu memberikan informasi dan solusi atas permasalahan yang Anda hadapi. Informasi kontak layanan Taspen dapat ditemukan di situs resmi mereka.

    Pemberian gaji ke-13 kepada pensiunan PNS merupakan bentuk apresiasi dan perhatian negara atas jasa-jasa yang telah mereka berikan selama mengabdi sebagai abdi negara.

    Diharapkan, tambahan penghasilan ini dapat meringankan beban ekonomi para pensiunan, terutama dalam menghadapi berbagai kebutuhan hidup yang terus meningkat.

    Pemerintah terus berupaya untuk memastikan proses pencairan gaji ke-13 berjalan lancar dan tepat waktu.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • RI Mulai Nego Tarif dengan AS, Menkeu China Undang Sri Mulyani ke Beijing

    RI Mulai Nego Tarif dengan AS, Menkeu China Undang Sri Mulyani ke Beijing

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan negosiasi perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) saat bertemu dengan Menteri Keuangan China, Lan Fo’an.

    Pertemuan tersebut berlangsung di sela-sela rangkaian IMF-World Bank Spring Meeting di Washington DC, Amerika Serikat.

    Bendahara Negara ini menyatakan Indonesia berkomitmen untuk mempererat hubungan kedua negara. Sri Mulyani juga diundang Lan Fo’an untuk menyambangi ke Ibu Kota China, Beijing.

    “Mengenai dampak negosiasi Amerika terhadap pertemuan kita dengan China. Kami melakukan bilateral di sideline dengan Menteri Keuangan China tadi malam. Kita juga menyampaikan untuk terus mempererat hubungan. Beliau mengundang saya untuk pergi ke Beijing,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK secara virtual, dikutip Sabtu (26/4/2025).

    Sri Mulyani juga menyatakan AS juga tetap ingin meningkatkan hubungan dengan Indonesia. Saat ini Indonesia sendiri berada dalam posisi netral di tengah eskalasi yang terjadi sehingga cukup dihormati dan diperhitungkan.

    Ia menilai hal tersebut menjadi daya tawar yang baik bagi Indonesia sehingga harus tetap dijaga. Sebagai informasi, Sri Mulyani bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sudah pergi ke AS untuk melakukan negosiasi terkait tarif resiprokal.

    “Jadi dalam hal ini Indonesia baik di dalam ASEAN sebagai negara terbesar, hubungannya dengan Amerika Serikat, hubungannya dengan China, pihak-pihak yang sekarang mungkin mengalami eskalasi tensi, kita tetap dalam posisi yang cukup netral dan dihormati dan diperhitungkan. Ini merupakan daya tawar yang baik yang harus kita jaga,” terang Sri Mulyani.

    Ditambah lagi jika perekonomian terjaga dengan baik maka hal itu akan memberikan tambahan daya tawar bagi Indonesia. Hal itu menjadi modal penting di tengah situasi dunia yang dinamis.

    “Tentu kalau perekonomian kita dengan kinerja yang relatif baik terjaga, itu juga memberikan respek dan daya tawar yang baik dalam kita menghadapi situasi dunia yang begitu dinamis,” tutur Sri Mulyani.

    (ily/hns)

  • Menteri Keuangan Bongkar Gagasan Operasi APBN yang Mendanai 80 Ribu Koperasi Desa

    Menteri Keuangan Bongkar Gagasan Operasi APBN yang Mendanai 80 Ribu Koperasi Desa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Menteri Keuangan Sri Mulyani membongkar gagasan operasi APBN untuk mendanai berdirinya 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Berdasarkan rinciannya, terdapat banyak sumber pendanaan koperasi baru itu, yakni melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

    Elemennya beragam, yakni dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dana alokasi khusus (DAK) fisik dan non-fisik, sampai dana otonomi khusus (otsus) untuk beberapa daerah.

    “Ini semuanya adalah operasi APBN yang tentu tujuannya adalah pada ujungnya menyejahterakan masyarakat,” tegas Sri Mulyani dalam Konferensi Pers KSSK secara virtual, Kamis, 24 April 2025.

    Dengan demikian, Menteri Keuangan akan melihat berbagai kemungkinan eksisting transfer dalam hal tersebut.

    “Untuk ini (opsi lain pendanaan Kopdes Merah Putih), itu juga akan kita lihat berbagai kemungkinan eksisting transfer maupun apa yang bisa kita optimalkan,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Ia menyinggung keberadaan pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, transfer dari pemerintah pusat dan PAD bisa dikombinasikan untuk pendanaan program koperasi.

    Opsi-opsi pendanaan yang disampaikan ini masih dikaji bersama, termasuk skema meminjam dana kepada bank BUMN alias Himbara.

    Sebagai bentuk penekanan, Sri Mulyani meminta agar prosesnya dibahas bersama dengan stakeholder terkait di bawah komando Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    “Kita meningkatkan identifikasi bagaimana anggaran kalau itu adalah langsung dari public fund atau kalau koperasi ini adalah aktivitas kegiatan ekonomi di tingkat desa, mereka kemudian bisa mengembangkan, sama seperti selama ini sudah ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” jelasnya.

  • Bank Dunia Proyeksi Rasio Utang Pemerintah Tembus 40,1% pada 2025

    Bank Dunia Proyeksi Rasio Utang Pemerintah Tembus 40,1% pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Dunia atau World Bank memproyeksikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto/PDB akan meningkat ke level 40,1% pada akhir 2025, lebih rendah dari proyeksi Fitch Ratings yang sebesar 40,4%. 

    Rasio tersebut lebih tinggi 0,4% dari posisi akhir 2024 dengan rasio yang mencapai 39,7% terhadap PDB. 

    Bank Dunia dalam laporan terbarunya, Macro Poverty Outlook (MPO) for East Asia and Pacific edisi April 2025, melihat rasio utang pemerintah akan stabil dan menuju kisaran 41% pada 2027 mendatang. 

    “Utang akan stabil di kisaran 41% dari PDB, dengan biaya pinjaman yang lebih tinggi yang mendorong pembayaran bunga menjadi 19% dari total pendapatan,” tulis Bank Dunia, dikutip pada Sabtu (26/4/2025). 

    Lembaga internasional tersebut melihat ketidakpastian atas kebijakan perdagangan global dan penurunan harga komoditas akan berdampak pada kondisi perdagangan Indonesia dan kepercayaan investor.

    Sebagaimana diketahui, Indonesia mengandalkan para investor untuk menarik utang baru  salah satunya melalui obligasi berupa Surat Berharga Negara (SBN).

    Dalam laporannya tersebut pula, Bank Dunia memproyeksikan pengeluaran untuk mengakomodasi program-program prioritas baru, meningkatkan defisit fiskal menjadi 2,7% terhadap PDB. 

    Pengeluaran akan bergeser lebih jauh ke arah belanja sosial, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Sementara itu, ketidakpastian kebijakan perdagangan, melemahnya harga komoditas, dan ketidakpastian kebijakan dalam negeri dapat menjadi tantangan bagi pertumbuhan.

    Adapun, belum ada informasi mengenai posisi utang pemerintah terkini, mengingat Kementerian Keuangan belum menggelar konferensi pers APBN Kita edisi April 2025 maupun mempublikasikan buku APBN Kita sejak Januari 2025. 

    Dalam data terakhir yang sempat dipublikasikan namun kemudian dihapus tercatat posisi utang pemerintah pada akhir Januari 2025 mencapai Rp8.909,14 triliun, atau naik Rp108,05 triliun dari posisinya di akhir 2024.

    Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menyampaikan meski mencatatkan kenaikan outstanding utang pemerintah pusat, namun secara rasio utang terhadap PDB masih terjaga di bawah 40%. 

    “Rasio utang masih relatif tetap. Desember 2024 sebesar 39,7%, Januari 2025 sebesar 39,6%,” ujarnya, Senin (10/3/2025). 

    Suminto menjelaskan bahwa outstanding utang tersebut menggunakan asumsi PDB Januari 2025 yang senilai Rp22.499 triliun.

    Sementara itu, penarikan utang terus meningkat seiring dengan kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Hingga akhir Maret 2025, pemerintah telah menarik utang baru senilai Rp270,4 triliun.  Angka tersebut jauh lebih tinggi dari realisasi akhir Maret 2024 yang hanya senilai Rp105,6 triliun atau meningkat Rp164,8 triliun. 

    Mengingat jatah penarikan utang baru pemerintah melalui penerbitan SBN senilai Rp642,6 triliun pada tahun ini. Per akhir Maret 2025, tersisa Rp360 triliun. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan penarikan utang yang dilakukan cukup besar pada awal tahun atau frontloading tersebut termasuk prefunding menjadi langkah antisipasi efek kebijakan Presiden AS Donald Trump.  

    “Memang menjadi kenaikan karena kita melakukan frontloading mengantisipasi bahwa Pak Trump akan membuat banyak disruption,” ujarnya dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025). 

  • BI Suarakan 3 Hal Penting Cara Hadapi Gejolak Tarif Trump

    BI Suarakan 3 Hal Penting Cara Hadapi Gejolak Tarif Trump

    Jakarta –

    Mewakili konstituensi Southeast Asia Voting Group (SEAVG) dalam rangkaian Pertemuan Musim Semi International Monetary Fund (IMF) dan World Bank, Bank Indonesia mendorong pentingnya peran organisasi internasional di tengah ketidakpastian ekonomi global imbas kebijakan tarif Presiden Donald Trump.

    Untuk diketahui, pertemuan ini berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat, pada 22-26 April 2025. Dalam hal ini Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memimpin delegasi RI pada pertemuan tersebut.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan, dalam kesempatan itu Perry Warjiyo sempat menyampaikan tiga hal penting yang perlu dilakukan dalam menghadapi tantangan global.

    Pertama, BI menegaskan perlunya peran aktif organisasi internasional terutama IMF untuk menyuarakan pentingnya kebijakan perdagangan internasional yang terbuka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global.

    “Sebagai lembaga yang mewakili suara kolektif dari 191 negara anggota, IMF memiliki peran strategis dalam menyampaikan sikap yang tegas, terutama dalam merespons tantangan bersama yang dapat mengancam stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan global,” jelas Ramdan dalam keterangan resmi BI, Sabtu (26/4/2025).

    Kedua, menurutnya BI juga menyampaikan bagaimana ASEAN berkomitmen terhadap sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan rule-based.

    “BI menyambut baik guidance IMF dalam mendorong intraregional trade, diversifikasi pasar ekspor, integrasi pasar modal, dan reformasi struktural untuk mendorong permintaan domestik,” jelas BI.

    Ketiga, Ramdan mengatakan BI juga menyambut baik upaya IMF dalam meningkatkan surveilans yang didasarkan pada Integrated Policy Framework (IPF), dengan tetap mempertimbangkan kondisi spesifik masing-masing negara.

    “BI menyampaikan bahwa pengalaman Indonesia dalam menerapkan IPF/bauran kebijakan terbukti bermanfaat dalam mendorong stabilitas dan kinerja ekonomi, serta melindungi dari meningkatnya guncangan kebijakan global yang tidak terduga,” terangnya.

    Oleh karenanya, BI turut menantikan langkah konkret IMF dalam memperkuat jaring pengaman keuangan global, antara lain melalui penguatan kerja sama dengan Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM), serta kemajuan nyata dalam reformasi kuota guna memperkuat kapasitas keuangan IMF sebagai lembaga berbasis kuota.

    “Dalam merespons kondisi ekonomi global tersebut, pada pertemuan G20, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20, sepakat untuk terus memperkuat kerja sama dan koordinasi mengatasi tantangan global,” papar Ramdan.

    Di luar itu, dalam pertemuan IMF para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral menyepakati Global Policy Agenda (Agenda Kebijakan Global) yang mencakup langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah tingginya ketidakpastian global.

    Dalam menghadapi ketidakpastian tersebut, IMF merekomendasikan tiga kebijakan utama. Pertama menyelesaikan ketegangan perdagangan secepat mungkin melalui kesepakatan antar negara utama, penurunan hambatan dagang, serta menciptakan sistem yang stabil dan adil agar manfaat perdagangan tersebar secara merata.

    Kedua, menjaga stabilitas dengan memperkuat kondisi fiskal dan moneter, termasuk meningkatkan efisiensi belanja, memastikan independensi bank sentral, dan memperkuat pengawasan sektor keuangan. Ketiga, mendorong pertumbuhan jangka panjang melalui reformasi struktural dan integrasi ekonomi serta keuangan yang lebih dalam.

    (igo/eds)

  • Sri Mulyani Ungkap Perjuangan Lunakkan Trump Lewat Negosiasi

    Sri Mulyani Ungkap Perjuangan Lunakkan Trump Lewat Negosiasi

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan soal negosiasi tarif impor yang dilakukan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Hal itu disampaikan Sri Mulyani di sela agenda Spring Meetings Bank Dunia dan IMF di Washington DC, AS.

    Sebelumya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mematok tarif impor balasan kepada negara-negara yang terlalu banyak menikmati surplus perdagangan dengan AS. Salah satunya Indonesia, yang dipatok tarif impor tinggi sebesar 32%.

    Sri Mulyani menjelaskan pemerintah Indonesia melakukan pendekatan dialogis untuk memahami sudut pandang AS. Pemerintah juga menawarkan opsi-opsi untuk memangkas defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia.

    “Hal pertama yang ditanyakan adalah perkembangan negosiasi tarif perdagangan dengan AS. Saya sampaikan bahwa Indonesia melakukan pendekatan dialogis untuk memahami sudut pandang Pemerintah Amerika Serikat sekaligus menawarkan opsi-opsi yang bertujuan untuk memangkas defisit neraca perdagangan Amerika terhadap Indonesia,” terang Sri Mulyani dikutip dari Instagram @smindrawati, Sabtu (26/4/2025).

    Bendahara Negara ini juga menjelaskan upaya Indonesia dalam mengurangi hambatan perdagangan, baik yang terkait tarif maupun non-tarif. Sal dengan melakukan deregulasi dan reformasi administrasi.

    Di sisi lain, pemerintah Indonesia melihat situasi ini sebagai peluang untuk melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor. Oleh karenanya, diskusi dengan berbagai mitra seperti ASEAN Plus Three dan Uni Eropa terus dijalin dengan baik demi menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan.

    “Pemerintah Indonesia melihat situasi ini sebagai peluang untuk melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor. Oleh karenanya, diskusi dengan berbagai mitra seperti ASEAN Plus Three dan Uni Eropa terus dijalin dengan baik demi tujuan bersama – menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan,” ujar Sri Mulyani.

    Sri Mulyani juga menyampaikan optimisme terhadap upaya yang telah dilakukan Indonesia untuk meredam guncangan yang kini terjadi. Selain itu, dia menyatakan akan banyak kesempatan yang terbuka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Di penghujung sesi wawancara, saya menyampaikan optimisme bahwa langkah-langkah yang telah disiapkan tidak hanya mampu meredam guncangan yang terjadi, tetapi juga membuka banyak kesempatan untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tutur Sri Mulyani.

    (ily/hns)

  • Progres Negosiasi Tarif Trump oleh Sri Mulyani Cs, Hasil Akhir Bakal Turun?

    Progres Negosiasi Tarif Trump oleh Sri Mulyani Cs, Hasil Akhir Bakal Turun?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia menyatakan upaya negosiasi tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berjalan dengan positif.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut  pemerintah AS merespons positif proposal yang diajukan Indonesia. Selain itu, AS juga mengapresiasi kecepatan respons Indonesia untuk segera membuka dialog untuk bernegosiasi.

    “[Proposal Indonesia] termasuk proposal yang paling lengkap dan detail yang menggambarkan suatu kerja sama yang saling menguntungkan,” kata Sri Mulyani dalam sesi Konferensi Pers secara daring, Jumat (25/4/2025).

    Selanjutnya, Sri Mulyani menyebut pihak AS juga mengapresiasi upaya Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi dan deregulasi. Dia menuturkan, upaya deregulasi akan memberikan manfaat positif baik bagi Indonesia maupun dalam pemecahan masalah bilateral dan global.

    “Ini adalah sebuah pengakuan dari Amerika Serikat terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia. Dengan status Indonesia sebagai beberapa negara yang pertama membuka jalur itu dianggap akan memberikan advantage dalam posisi Indonesia dalam proses perundingan,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, tawaran yang diberikan Indonesia kepada Amerika Serikat untuk mewujudkan kerja sama yang lebih berimbang sepenuhnya mengacu kepada kepentingan nasional.

    Dia menuturkan, proposal Indonesia dirancang untuk menjaga perimbangan setidaknya pada lima manfaat. Pertama, memenuhi kebutuhan dan menjaga ketahanan energi nasional

    Kemudian, kedua, memperjuangkan akses pasar Indonesia ke Amerika Serikat, khususnya dengan kebijakan tarif yang kompetitif bagi produk ekspor Indonesia. Ketiga, deregulasi untuk meningkatkan kemudahan berusaha, perdagangan, dan investasi yang akan menciptakan lapangan pekerjaan. 

    “Keempat, memperoleh nilai tambah dengan kerja sama supply chain atau rantai pasok Industri strategis dan critical mineral. Terakhir, adalah akses ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang antara lain kesehatan, pertanian, renewable energy,” katanya.

    Wanti-Wanti Tatanan Perdagangan Baru

    Sementara itu, Sri Mulyani Indrawati mewanti-wanti dampak dari kebijakan tarif timbal balik atau tarif resiprokal bisa memengaruhi tatanan perdagangan dunia.

    Bendahara Negara RI itu mengimbau agar pemerintah harus mewaspadai berbagai dampak dari proses negosiasi tarif AS—Indonesia yang masih terus berlangsung, di tengah Negara Paman Sam itu menunda tarif resiprokal selama 90 hari atau 3 bulan.

    Pasalnya, menurut Menkeu Sri Mulyani, penundaan tarif AS ini juga sudah akan memberikan dampak terhadap perdagangan dunia.

    Untuk itu, dia mengatakan pemerintah Indonesia harus terus menyiapkan berbagai instrumen dan kebijakan untuk bisa memitigasi dampak dari kebijakan tarif Trump yang memengaruhi perekonomian dan perdagangan seluruh dunia.

    Menkeu menuturkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melihat dari berbagai instrumen fiskal yang bisa digunakan di tengah kebijakan fiskal agar bisa meminimalisir dampak dan risiko bagi dunia usaha maupun masyarakat.

    “Karena ini akan memengaruhi seluruh tatanan perdagangan dunia, Indonesia juga harus mengantisipasi tatanan perdagangan dunia baru seperti apa dan untuk bisa menjaga kepentingan nasional, tapi pada saat yang bersamaan melakukan kerja sama,” ujar Sri Mulyani.

  • Hadapi Tantangan Global, BI Tegaskan Pentingnya Penguatan Peran Organisasi Internasional – Page 3

    Hadapi Tantangan Global, BI Tegaskan Pentingnya Penguatan Peran Organisasi Internasional – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) tekankan pentingnya penguatan peran organisasi internasional dalam menghadapi tantangan global di tengah tantangan global yang semakin tinggi didorong oleh perubahan kebijakan perdagangan.

    Hal ini mengemuka dalam rangkaian Pertemuan Musim Semi International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB), termasuk di dalamnya Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20, yang diselenggarakan pada 22-26 April 2025 di Washington D.C., Amerika Serikat. Gubernur BI, Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, memimpin delegasi Republik Indonesia pada pertemuan tersebut. 

    Pada forum tersebut, mewakili negara kawasan IMFC, Gubernur BI menyuarakan pentingnya tiga hal dalam menghadapi tantangan global. Pertama, menegaskan perlunya peran aktif organisasi internasional, terutama IMF, untuk secara tegas menyuarakan pentingnya kebijakan perdagangan internasional yang terbuka untuk mendorong pertumbuhan.

    “Sebagai lembaga yang mewakili suara kolektif dari 191 negara anggota, IMF memiliki peran strategis dalam menyampaikan sikap yang tegas, terutama dalam merespons tantangan bersama yang dapat mengancam stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan global,” ujar dia seperti dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (26/4/2025).

    Kedua, sebagaimana disuarakan pada Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN ke-12 pada 10 April 2025 di Kuala Lumpur, BI menyampaikan ASEAN berkomitmen terhadap sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan rule-based.

    BI menyambut baik guidance IMF dalam mendorong intraregional trade, diversifikasi pasar ekspor, integrasi pasar modal, dan reformasi struktural untuk mendorong permintaan domestik.

    Ketiga, BI menyambut baik upaya IMF dalam meningkatkan surveilans yang didasarkan pada Integrated Policy Framework (IPF), dengan tetap mempertimbangkan kondisi spesifik masing-masing negara.

    BI menyampaikan pengalaman Indonesia dalam menerapkan IPF/bauran kebijakan terbukti bermanfaat dalam mendorong stabilitas dan kinerja ekonomi, serta melindungi dari meningkatnya guncangan kebijakan global yang tidak terduga.

    BI juga menantikan langkah konkret IMF dalam memperkuat jaring pengaman keuangan global, antara lain melalui penguatan kerja sama dengan Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM), serta kemajuan nyata dalam reformasi kuota guna memperkuat kapasitas keuangan IMF sebagai lembaga berbasis kuota.