Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Strategi Jitu Sri Mulyani Hadapi Tarif Impor AS hingga Buka Pasar Ekspor Baru – Page 3

    Strategi Jitu Sri Mulyani Hadapi Tarif Impor AS hingga Buka Pasar Ekspor Baru – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan strategi Indonesia dalam menyiasati kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) akan meredakan gejolak sekaligus membuka peluang ekonomi baru.

    “Saya sampaikan optimisme bahwa langkah-langkah yang telah disiapkan tidak hanya mampu meredam guncangan yang terjadi, tetapi juga membuka banyak kesempatan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” kata Sri Mulyani dikutip dari Antara, Senin (28/4/2025).

    Dalam bernegosiasi soal tarif, Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan dialogis untuk memahami sudut pandang Pemerintah AS. Pemerintah Indonesia kemudian menawarkan opsi-opsi yang bisa memangkas defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia.

    Bersamaan dengan itu, Pemerintah Indonesia juga berupaya mengurangi hambatan perdagangan, baik terkait tarif maupun non-tarif. Langkah yang dilakukan di antaranya termasuk deregulasi dan reformasi administrasi.

    Seiring dengan proses negosiasi bersama AS, Pemerintah Indonesia juga menjajaki peluang diversifikasi negara tujuan ekspor.

    “Oleh karenanya, diskusi dengan berbagai mitra seperti ASEAN Plus Three dan Uni Eropa terus dijalin dengan baik demi tujuan bersama, menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan,” ujar Sri Mulyani.

    Diberitakan sebelumnya, Menkeu AS Scott Bessent memperkirakan proses penyeimbangan defisit perdagangan AS terhadap negara-negara mitra akan memakan waktu antara dua hingga tiga tahun.

    Pemerintah AS saat ini tengah mendorong kebijakan penyeimbangan kembali hubungan dagang dengan mitra-mitranya, salah satunya melalui tarif resiprokal.

    Indonesia sendiri dikenakan tarif resiprokal sebesar 32 persen. Sejak kebijakan tarif diberlakukan, Indonesia secara aktif merespons dengan berkomitmen melakukan serangkaian negosiasi dan diplomasi dagang ke Amerika Serikat.

  • Daftar Barang Impor dari AS yang Bakal Ditambah Indonesia – Page 3

    Daftar Barang Impor dari AS yang Bakal Ditambah Indonesia – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan posisi daya tawar Indonesia dalam negosiasi kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) masih kuat. Tak cuma negosiasi dengan AS, pemerintah juga membahas peluang dengan China.

    Dia mengatakan telah bertemu dengan Menteri Keuangan China, dan menggambarkan diskusi yang hangat antara kedua negara. Menurutnya, pihak AS pun menunjukkan respons yang hampir serupa berkaitan dengan negosiasi tarif impor.

    “Kami melakukan bilateral di sideline dengan Menteri Keuangan RRT tadi malam, kita juga menyampaikan untuk terus mempererat hubungan, beliau mengundang saya untuk pergi ke Beijing dan juga dari sisi Amerika sendiri juga ingin tetap meningkatkan hubungan erat dengan Indonesia,” ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dikutip Jumat (25/4/2025).

    Dia mengatakan, posisi Indonesia di ASEAN cukup bagus sebagai negara terbesar. Sederet potensi yang dimiliki, menjadikan Indonesia memiliki posisi daya tawar yang cukup kuat.

    “Jadi dalam hal ini Indonesia baik di dalam ASEAN sebagai negara terbesar, hubungannya dengan Amerika Serikat, hubungannya dengan RRT, pihak-pihak yang sekarang mungkin mengalami eskalasi tensi, kita tetap dalam posisi yang cukup netral dan dihormati dan diperhitungkan. Ini merupakan daya tawar yang baik yang harus kita jaga,” tuturnya.

    Kinerja perekonomian Indonesia juga jadi aspek yang memperkuat daya tawarnya dengan negara lain. Apalagi tantangannya adalah ketidakpastian ekonomi global.

    “Tentu kalau perekonomian kita dengan kinerja yang relatif baik, terjaga, itu juga memberikan respect dan daya tawar yang baik dalam kita menghadapi situasi dunia yang begitu dinamis dan sangat fluid,” sebutnya.

     

  • Sri Mulyani Soal Strategi Negosiasi Tarif Impor AS: Kami Pakai Pendekatan Dialogis – Page 3

    Sri Mulyani Soal Strategi Negosiasi Tarif Impor AS: Kami Pakai Pendekatan Dialogis – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa daya tawar Indonesia dalam negosiasi mengenai kebijakan tarif dengan Amerika Serikat (AS) masih berada pada posisi yang kuat. Selain bernegosiasi dengan AS, pemerintah juga menjajaki peluang kerjasama dengan China.

    Dia mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan Menteri Keuangan China berlangsung hangat dan produktif. Sri Mulyani juga menambahkan bahwa respons dari pihak AS terkait negosiasi tarif impor menunjukkan sikap yang hampir serupa.

    “Kami melakukan bilateral di sideline dengan Menteri Keuangan RRT tadi malam, kita juga menyampaikan untuk terus mempererat hubungan, beliau mengundang saya untuk pergi ke Beijing dan juga dari sisi Amerika sendiri juga ingin tetap meningkatkan hubungan erat dengan Indonesia,” ungkapnya dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang dikutip pada Jumat (25/4/2025).

    Dia juga menekankan bahwa posisi Indonesia di ASEAN sangat baik sebagai negara dengan populasi terbesar. Berbagai potensi yang dimiliki oleh Indonesia memberikan kekuatan tersendiri dalam bernegosiasi.

    “Jadi dalam hal ini Indonesia baik di dalam ASEAN sebagai negara terbesar, hubungannya dengan Amerika Serikat, hubungannya dengan RRT, pihak-pihak yang sekarang mungkin mengalami eskalasi tensi, kita tetap dalam posisi yang cukup netral dan dihormati dan diperhitungkan. Ini merupakan daya tawar yang baik yang harus kita jaga,” jelasnya.

    Kinerja perekonomian Indonesia juga merupakan faktor penting yang memperkuat posisi tawar ini di hadapan negara lain, terutama di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi global.

    “Tentu kalau perekonomian kita dengan kinerja yang relatif baik, terjaga, itu juga memberikan respect dan daya tawar yang baik dalam kita menghadapi situasi dunia yang begitu dinamis dan sangat fluid,” tuturnya.

  • Menkeu usulkan kolaborasi IFC dan BUMN untuk pembiayaan infrastruktur

    Menkeu usulkan kolaborasi IFC dan BUMN untuk pembiayaan infrastruktur

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan paparan dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt)l

    Menkeu usulkan kolaborasi IFC dan BUMN untuk pembiayaan infrastruktur
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 28 April 2025 – 11:41 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan kolaborasi antara International Finance Corporation (IFC) dengan badan usaha milik negara (BUMN) RI untuk pembiayaan infrastruktur. Usulan itu ia sampaikan saat pertemuan bilateral dengan Managing Director IFC Makhtar Diop yang membahas penguatan kerja sama strategis antara Indonesia dan IFC.

    “Saya juga mendorong kolaborasi IFC dengan BUMN special mission vehicle sebagai upaya untuk menghadirkan pembiayaan inovatif bagi pembangunan infrastruktur, khususnya yang melibatkan pemerintah daerah,” kata Sri Mulyani, dikutip dari akun Instagram @smindrawati di Jakarta, Senin.

    Menurutnya, IFC telah menjadi mitra penting bagi Indonesia dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Sri Mulyani mengapresiasi komitmen IFC untuk terus memperkuat dukungannya terhadap program pembangunan di Indonesia, terutama pada sektor-sektor yang menjadi prioritas nasional.

    Salah satu program yang menjadi perhatian IFC adalah dukungan agrikultur dan sanitasi air. Menkeu menyambut baik perhatian ini karena sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Sri Mulyani menggali peluang kerja sama pembiayaan antara Bank Dunia dengan BUMN dan Danantara.

    Peluang itu ia diskusikan saat bertemu dengan Chief Financial Officer World Bank Anshula Kant dan Treasurer World Bank Jorge Familiar, yang mana mereka mendalami berbagai peluang pemanfaatan instrumen pembiayaan yang lebih inovatif, termasuk bagaimana mendorong keterlibatan sektor privat secara lebih luas dalam pembiayaan proyek-proyek strategis.

    Sri Mulyani menyampaikan bagaimana skema pembiayaan ini dapat dimanfaatkan dalam proyek pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat seperti transportasi publik, pengelolaan sampah, dan manajemen air bersih. Tentunya, kata dia, pembiayaan itu tetap memperhatikan aspek prudent dan mitigasi risiko dalam pengelolaan pembiayaan.

    “Bertemu dengan Anshula Kant dan Jorge Familiar menjadi kesempatan yang baik untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia dengan Bank Dunia,” tutur dia.

    Sumber : Antara

  • Ada Tarif Trump, Sri Mulyani Siapkan Jurus Baru Genjot Ekspor RI

    Ada Tarif Trump, Sri Mulyani Siapkan Jurus Baru Genjot Ekspor RI

    Jakarta –

    Sri Mulyani Ungkap Strategi Cari Pasar Baru buat Ekspor RI Usai Ada Tarif Trump

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya langkah diversifikasi hubungan perdagangan. Hal ini sebagai respons terhadap dinamika kebijakan ekonomi global, terutama imbas tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Sri Mulyani mengatakan kebijakan itu tidak hanya mempengaruhi Indonesia, tetapi juga seluruh dunia. Meskipun eksposur perdagangan langsung antara Indonesia dengan AS relatif kecil karena kurang dari 2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    “Perdagangan kita secara langsung dengan AS kurang dari 2% dari PDB kita, jadi sebenarnya tidak terlalu besar. Total ekspor dalam PDB kita sekitar 20%, tetapi itu tidak berarti bahwa apa yang terjadi tidak penting. Ini tidak hanya memengaruhi Indonesia, tetapi juga seluruh dunia,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (28/4/2025).

    Menurut Sri Mulyani, kondisi global saat ini mendorong banyak negara untuk mengevaluasi kembali strategi perdagangan mereka dan mencari alternatif pasar ekspor di luar AS. Dalam konteks ini, Indonesia semakin aktif menjajaki dan mempercepat perundingan dagang yang sebelumnya terhambat.

    “Pemicu ini yang mungkin merupakan sisi positif, telah menyebabkan banyak diskusi tentang perjanjian perdagangan yang telah terhenti atau belum membuat kemajuan. Sekarang ada perasaan bahwa kita benar-benar harus membuat kemajuan, kita benar-benar harus mencapai kesepakatan karena alternatifnya adalah tidak ada atau kurang. Jadi itu sebenarnya mungkin sisi positif dari mengadakan lebih banyak diskusi seperti pembicaraan Indonesia-Uni Eropa yang sedang kita lakukan,” tutur Sri Mulyani.

    Dia juga menyoroti pentingnya hubungan ekonomi Indonesia dengan Tiongkok. Meskipun Indonesia mengalami defisit perdagangan dengan negara tersebut, Tiongkok juga banyak memberikan investasi di Indonesia, terutama di sektor mineral strategis.

    “Tiongkok telah berinvestasi besar di sektor mineral strategis Indonesia. Ini adalah area di mana Indonesia memegang peranan penting karena kekayaan sumber daya alam kita. Indonesia sudah berproduksi di sektor ini,” ungkap Sri Mulyani.

    Dengan berbagai pendekatan tersebut, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperluas cakupan perdagangan dan investasi internasional sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi jangka panjang di tengah lanskap global yang penuh ketidakpastian.

    “Jadi ini adalah area yang bisa memberikan banyak alternatif bagi Indonesia, baik dalam bentuk tujuan perdagangan maupun dalam hal area di mana kita bisa bekerja sama, bermitra dengan banyak negara di dunia,” jelas Sri Mulyani.

    (aid/rrd)

  • Hadapi Kebijakan Tarif Donald Trump, Indonesia Tingkatkan Impor Komoditas dari AS

    Hadapi Kebijakan Tarif Donald Trump, Indonesia Tingkatkan Impor Komoditas dari AS

    JABAR EKSPRES – Dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump, Indonesia berupaya meningkatkan jumlah impor produk dari AS.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah Indonesia sedang mengupayakan peningkatan impor sejumlah komoditas strategi dari AS, termasuk minyak, gas alam cair (LNG), serta produk pertanian seperti gandum, kedelai, dan jagung.

    Ia juga menyoroti pentingnya produk pertanian asal AS yang mempunyai kontribusi besar terhadap ketahanan pangan Indonesia.

    “Produk seperti gandum, kedelai dan jagung merupakan produk pertanian yang jaga dikonsumsi di Indonesia secara cukup signifikan. Kita mengimpor tidak hanya dari Amerika Serikat tetapi juga dari banyak negara lain. Jadi dalam konteks itu, kita selalu dapat membahas bagaimana kita dapat mempersempit kesenjangan dan menempatkan AS pada posisi yang lebih baik untuk menyediakan jenis produk pertanian ini,” ungkap Menkeu.

    BACA JUGA: Pemda Sumedang Jangan Anti Investor, Pengamat Ekonomi: Revitalisasi Pasar Parakanmuncang Ideal Menarik Swasta

    Ia juga menekankan meskipun Indonesia ini merupakan negara penghasil minyak dan gas, kapasitas produksinya masih belum mencukupi kebutuhan dalam negeri.

    Sehingga, pemerintah melihat peluang untuk meningkatkan impor energi, khususnya LNG dari AS.

    “Jadi ini semua adalah area di mana kita tentu dapat melakukan outsourcing minyak dan gas dari AS, termasuk produk Boeing dan sebagainya. Ada juga beberapa komoditas serta produk menufaktur di mana kita dapat mempersempit, mengurangi atau bahkan menghilangkan surplus ini,” katanya.

    Menurut Menkeu, hambatan perdagangan dan non-perdagangan saat ini menjadi fokus pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia melakukan evaluasi terhadap berbagai hambatan perdagangan, baik tarif maupun non-tarif untuk menciptakan iklim perdagangan yang lebih terbuka dan efisien.

    BACA JUGA: Donald Trump Deklarasikan Kemenangan di Pilpres AS: Kemenangan yang Belum Pernah Ada Sebelumnya

    “Di sisi tarif, sebagian besar tarif Indonesia sebenarnya sangat rendah, tetapi kami akan selalu, mengevaluasi dan melihat apakah ada area yang dapat kami tingkatkan di sisi tarif,” tutur Sri Mulyani.

    Terkait hambatan non-tarif, Sri Mulyani mengakui Indonesia masih mempunyai sejumlah mekanisme yang kerap menjadi perhatian karena dianggap mencegah perdagangan.

  • Satgas IKN Era Jokowi Dibubarkan, Ini Gantinya

    Satgas IKN Era Jokowi Dibubarkan, Ini Gantinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), telah dibubarkan.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membubarkannya dengan menerbitkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 408/KPTS/M/2025 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 Tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara.

    Keputusan Menteri (Kepmen) itu ditetapkan pada 26 Maret 2025 dan langsung berlaku pada saat ditetapkan.

    Dalam pertimbangan terungkap, pencabutan payung hukum Satgas itu adalah karena sudah ada Otorita IKN (OIKN).

    Huruf (a) pertimbangan Kepmen No 408/2025 itu menjelaskan, dalam rangka persiapan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara telah dibentuk satuan tugas pembangunan infrastruktur ibu kota negara melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara.

    “Bahwa telah dibentuk Otorita Ibu Kota melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara,” bunyi huru (b), dikutip Minggu (27/4/2025).

    Lebih lanjut pada poin huruf (c) tertulis, “Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sehingga tidak diperlukan Satuan Tugas Ibu Kota Negara di Kementerian Pekerjaan Umum.”

    Karena pertimbangan tersebut, pada poin huruf (d) disebutkan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara.

    Sehingga ditetapkan, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 408/KPTS/M/2025 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 Tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara.

    Diktum Kesatu Kepmen No 408/2025 memutuskan, “Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

    Tidak Direstui Sri Mulyani

    Dalam keterangan terpisah, Sekjen Kementerian PU Zainal Fatah mengungkapkan alasan lain pembubaran Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN. Salah satunya karena tidak mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    “Kita komunikasi secara administratif dengan (Kementerian) Keuangan, Keuangan menolak. Artinya keliatannya nggak perlu itu (satgas). Ya sudah kita bubarin, karena nggak bisa dieksekusi,” kata Zainal, seperti dilansir detikfinance.

    “(Yang menolak Menteri Keuangan?) Iya, karena untuk membentuk pusat gas itu kan ada macem-macemnya, duitnya, acem-macem kan itu,” sambungnya.

    Dia menjelaskan, Satgas membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk pendanaan. Di sisi lain, OIKN sudah bekerja normal, sehingga Satgas tidak diperlukan lagi.

    “Yang jelas trigger utamanya kan Otorita sudah bekerja normal. Dulu tuh kan kita dibentuk karena di sini masing-masing Ditjen membangun, sehingga ada usulan Satgas,” terangnya.

    Sementara, imbuh dia, saat ini pimpinan Satgas yang dulunya menjabat di Kementerian PUPR sudah pindah ke Otorita IKN semua. Beberapa di antaranya seperti Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga dan Stafsus Bidang Perencanaan Pembangunan OIKN Imam Santoso Ernawi.

    “Sudah di sana semua, yang penting bergerak bareng pendekatannya tidak hilang,” kata dia.

    Sebagai catatan, Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN dulu dibentuk oleh Menteri PUPR era Presiden Jokowi, yang kini ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala OIKN, yaitu Basuki Hadimuljono.

    Pembentukan Satgas melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1419/KPTS/M/2021 tentang Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN.

    (mkh/mkh)

  • Indonesia Kebanjiran Rp 2,36 Triliun Modal Asing, Ini Rinciannya – Page 3

    Indonesia Kebanjiran Rp 2,36 Triliun Modal Asing, Ini Rinciannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia (BI) mencatat modal asing mengalir masuk pada pekan Keempat April 2025. Sepanjang 2025, tercatat masih banyak modal asing yang keluar dari Indonesia.

    Direktur Eksekutif Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, berdasarkan data transaksi 21 sampai dengan 24 April 2025  nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp2,36 triliun.

    “Nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp2,36 triliun, terdiri dari jual neto sebesar Rp1,33 triliun di pasar saham, beli neto sebesar Rp11,13 triliun di pasar SBN, dan jual neto sebesar Rp7,44 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI),” kata Ramdan dikutip dari situs resmi Bank Indonesia, Minggu (27/4/2025).

    Ramdan menambahkan selama tahun 2025, berdasarkan data setelmen sampai dengan 24 April 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp48,79 triliun di pasar saham, beli neto sebesar Rp18,50 triliun di pasar SBN dan jual neto sebesar Rp12,64 triliun di SRBI.

    “Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” jelas Ramdan

    Premi CDS Indonesia 5 tahun per 24 April 2025 sebesar 98,96 bps, turun dibanding dengan 18 April 2025 sebesar 104,87 bps.

    Rupiah ditutup pada level (bid) Rp 16.865 per dolar AS. Sedangkan Yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun naik terbatas ke 6,93%.

    Pergerakan Rupiah

    Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai masih sejalan dengan perkembangan mata uang regional.

    Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) seperti dikutip dari Antara, Kamis (24/4/2025).

    “Pergerakan rupiah masih sejalan dengan perkembangan mata uang regional lainnya dan berada dalam kisaran yang sesuai dengan fundamental ekonomi Indonesia di dalam menjaga stabilitas perekonomian,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara daring, dipantau di Jakarta, Kamis.

     

     

  • IMF-Bank Dunia Sepakati Langkah-Langkah Jaga Stabilitas Hadapi Tarif Trump

    IMF-Bank Dunia Sepakati Langkah-Langkah Jaga Stabilitas Hadapi Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Pertemuan musim semi alias spring meetings IMF-Bank Dunia menyepakati Global Policy Agenda yang mencakup langkah yang diperlukan menghadapi tingginya ketidakpastian global, termasuk efek tarif Trump.  

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan tersebut menyampaikan bahwa hasil kesepakatan mencakup langkah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi

    Sebagaimana diketahui ekonomi global dan regional diprediksi terkoreksi akibat kebijakan tarif tinggi Trump. 

    “Rekomendasi dari IMF, yakni pertama, menyelesaikan ketegangan perdagangan secepat mungkin melalui kesepakatan antar negara utama, penurunan hambatan dagang, serta menciptakan sistem yang stabil dan adil agar manfaat perdagangan tersebar secara merata,” ujar Perry dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (27/4/2025). 

    Kedua, menjaga stabilitas dengan memperkuat kondisi fiskal dan moneter, termasuk meningkatkan efisiensi belanja, memastikan independensi bank sentral, dan memperkuat pengawasan sektor keuangan. 

    Ketiga, mendorong pertumbuhan jangka panjang melalui reformasi struktural dan integrasi ekonomi serta keuangan yang lebih dalam.

    Adapun dalam pertemuan yang berlangsung selama 22 April hingga 26 April 2025 di Washington D.C. tersebut, Indonesia turut menyuarakan langkah penting dalam menghadapi tantangan global.

    Indonesia menyampaikan perlunya peran aktif organisasi internasional, terutama IMF, untuk secara tegas menyuarakan pentingnya kebijakan perdagangan internasional yang terbuka untuk mendorong pertumbuhan.

    Gubernur BI Perry Warjiyo juga menegaskan dalam forum tersebut bahwa negara Asean berkomitmen untuk menjalankan sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan rule-based—bertolak belakang dengan sistem perdagangan yang berorientasi hubungan bilateral sebagaimana diinginkan Trump.

    Selain itu, Bank Indonesia turut menyambut baik upaya IMF dalam meningkatkan pengawasan yang didasarkan pada Integrated Policy Framework (IPF), dengan tetap mempertimbangkan kondisi spesifik masing-masing negara. 

    Perry turut memamerkan pengalaman Indonesia dalam menerapkan IPF. Bauran kebijakan terbukti bermanfaat dalam mendorong stabilitas dan kinerja ekonomi, serta melindungi dari meningkatnya guncangan kebijakan global yang tidak terduga. 

    “BI juga menantikan langkah konkret IMF dalam memperkuat jaring pengaman keuangan global, antara lain melalui penguatan kerja sama dengan Chiang Mai Initiative Multilateralisation [CMIM], serta kemajuan nyata dalam reformasi kuota guna memperkuat kapasitas keuangan IMF sebagai lembaga berbasis kuota,” tuturnya. 

  • RI & AS Mulai Nego Tarif, Sri Mulyani Kasih Jaminan Ini ke Menkeu China

    RI & AS Mulai Nego Tarif, Sri Mulyani Kasih Jaminan Ini ke Menkeu China

    Jakarta –

    Negosiasi tarif antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat (AS) dimulai. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menjelaskan negosiasi tarif impor tersebut kepada Menteri Keuangan China, Lan Fo’an.

    Pertemuan keduanya berlangsung di sela-sela rangkaian IMF-World Bank Spring Meeting di Washington DC, Amerika Serikat. Pada kesempatan itu Sri Mulyani menegaskan komitmen Indonesia mempererat hubungan dengan China.

    “Mengenai dampak negosiasi Amerika terhadap pertemuan kita dengan China. Kami melakukan bilateral di sideline dengan Menteri Keuangan China tadi malam. Kita juga menyampaikan untuk terus mempererat hubungan. Beliau mengundang saya untuk pergi ke Beijing,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK secara virtual, dikutip Sabtu (26/4/2025).

    Sri Mulyani menyatakan, AS juga tetap ingin meningkatkan hubungan dengan Indonesia. Saat ini Indonesia sendiri berada dalam posisi netral di tengah eskalasi yang terjadi, sehingga cukup dihormati dan diperhitungkan.

    Ia menilai hal tersebut menjadi daya tawar yang baik bagi Indonesia sehingga harus tetap dijaga. Sebagai informasi, Sri Mulyani bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sudah pergi ke AS untuk melakukan negosiasi terkait tarif resiprokal.

    “Jadi dalam hal ini Indonesia baik di dalam ASEAN sebagai negara terbesar, hubungannya dengan Amerika Serikat, hubungannya dengan China, pihak-pihak yang sekarang mungkin mengalami eskalasi tensi, kita tetap dalam posisi yang cukup netral dan dihormati dan diperhitungkan. Ini merupakan daya tawar yang baik yang harus kita jaga,” terang Sri Mulyani.

    Ditambah lagi jika perekonomian terjaga dengan baik maka hal itu akan memberikan tambahan daya tawar bagi Indonesia. Hal itu menjadi modal penting di tengah situasi dunia yang dinamis.

    “Tentu kalau perekonomian kita dengan kinerja yang relatif baik terjaga, itu juga memberikan respek dan daya tawar yang baik dalam kita menghadapi situasi dunia yang begitu dinamis,” tutur Sri Mulyani.

    (ily/hns)