Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Sri Mulyani Ungkap Curhat Anak Buah Trump: Amerika Terzalimi oleh Sistem Global

    Sri Mulyani Ungkap Curhat Anak Buah Trump: Amerika Terzalimi oleh Sistem Global

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan mendasar pemberlakukan tarif resiprokal dari Presiden AS Donald Trump, yakni akibat negara tersebut merasa terzalimi dan adanya ketidakadilan atas sistem global.

    Sri Mulyani yang baru saja kembali dari Washington D.C dalam rangka menghadiri pertemuan G20 dan IMF—World Bank Spring Meetings, menyampaikan bahwa keluhan tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan menjadi topik pembicaraan oleh para perwakilan dunia. 

    “Headline dan topik paling menonjol dalam pernyataan AS [dalam pertemuan tersebut] bahwa mereka adalah merasa dizalimi oleh sistem global. Tiba-tiba di forum ini Menteri Keuangan AS mengakatan we are treated unfairly,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (30/4/2025).  

    Padahal, kata Sri Mulyani, rezim global yang saat ini berlangsung diciptakan oleh AS itu sendiri usai memenangkan Perang Dunia II. 

    Sebut saja pembentukan World Trade Organization (WTO), Bank Dunia atau World Bank, International Monetary Fund (IMF). Kini, kebijakan tarif resiprokal dari Trump membuat lembaga-lembaga tersebut tidak lagi memiliki kekuatan. 

    Sri Mulyani melanjutkan bahwa AS menganggap sistem tersebut tidak menguntungkan Negeri Paman Sam. Salah satunya, saat seluruh negara di dunia melakukan praktik investasi perdagangan dengan memberikan umpan berupa subsidi kepada dunia usaha. 

    Dirinya pun sempat menyampaikan dalam forum tersebut, bahwa umumnnya negara yang merasa terzalimi adalah negara-negara berkembang. 

    “Ternyata yang terzalimi tidak hanya negara berkembang, tetapi negara paling kuat dan paling besar ekonominya di dunia merasa bahwa the global system is unfair yang memunculkan ketidakseimbangan,” lanjutnya. 

    Imbas dari kebijakan taris resiprokal Trump ini, terjadi ketidakseimbangan dan berujung pada volatilitas global. Seperti terjadinya aliran modal ke aset dan negara yang dianggap aman, termasuk emas. Sementara itu, suku bunga tertahan tinggi. 

    Dalam pertemuan Sri Mulyani bersama perwakilan dunia tersebut, masih belum muncul konsensus atau kesepakatan untuk menghadapi tantangan global ini. 

    “Kalau globalisasi tidak adil, ketidakseimbangan menyebabkan konsekuensi setiap negara, bagaimana mengoreksi untuk menciptakan keseimbangan baru? Apa yang akan menjadi konsekuensinya dalam equilibrium baru? Ini yang belum terumuskan,” jelasnya.

  • Sri Mulyani: Kebijakan Tarif Trump Bakal Bikin Permintaan Minyak Dunia Menciut – Page 3

    Sri Mulyani: Kebijakan Tarif Trump Bakal Bikin Permintaan Minyak Dunia Menciut – Page 3

    Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa rata-rata harga minyak year-to-date (ytd) dari Januari hingga Maret 2025 berada pada angka USD74,1 per barel. Sementara itu, untuk akhir periode tahun ini, pemerintah memperkirakan harga akan berada di kisaran USD71,1 per barel. Ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan asumsi APBN yang mematok harga di USD82 per barel.

    Terkait dengan produksi dalam negeri, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa target lifting minyak dan gas dalam APBN 2025 tampaknya sulit tercapai.

    Untuk minyak, target lifting ditetapkan sebesar 605 ribu barel per hari, namun hingga Maret baru terealisasi sebesar 573,9 ribu barel per hari. Sementara itu, target lifting gas sebesar 1.005.000 barel setara minyak per hari juga belum tercapai, dengan realisasi sebesar 985,7 ribu barel per hari.

    “Kita lihat dibandingan tahun lalu realisasi ini mirip atau snagat dekat tapi relatif cenderung lebih rendah lagi dbanding realisasi tahun lalu,” ujarnya.

    Penurunan harga minyak dan pencapaian lifting yang belum optimal berpotensi berdampak pada penerimaan negara, terutama dari sektor migas.

    Hal ini menjadi perhatian khusus dalam pengelolaan fiskal ke depan, mengingat ketergantungan APBN terhadap penerimaan dari sektor sumber daya alam masih cukup signifikan.

  • Oleh-oleh Sri Mulyani dari Amerika Serikat – Page 3

    Oleh-oleh Sri Mulyani dari Amerika Serikat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menghadiri Pertemuan Musim Semi (Spring Meeting) Grup Bank Dunia (World Bank Group) dan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) yang diselenggarakan pada 21–25 April 2025 di Washington, DC, Amerika Serikat (AS).

    Sri Mulyani juga menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) G20 yang menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian Spring Meeting.

    “Saya baru tadi malam mendarat, baru selesai dalam perjalanan di Amerika Serikat bertemu dengan para investor di New York dan di Washington DC untuk Spring Meeting, IMF and World Bank Spring Meeting dan G20 Meeting, serta berbagai pertemuan bilateral yang dilakukan dengan teman-teman menteri keuangan terkait maupun dengan multilateral development bank,” kata Menkeu dalam konferensi pers APBN KiTa, di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Dalam pertemuan Spring Meeting World Bank and IMF, Menkeu menyampaikan bahwa Indonesia memiliki perhatian yang sama dengan banyak negara terkait kenaikan tarif impor AS yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap perdagangan global, pembangunan ekonomi, dan kepercayaan pasar.

    Untuk itu, Menkeu menekankan perlunya persatuan dan peningkatan kolaborasi regional ASEAN melalui berbagai langkah seperti peningkatan integrasi perdagangan regional, percepatan pengembangan rantai pasok, penguatan jaring pengaman keuangan regional serta penguatankolaborasi multilateral di tingkat global dan regional.

    Sementara itu, pembahasan dalam pertemuan FMCBG antara lain mengenai dinamika globalisasi saat ini yang dinilai tidak sehat dan tidak berkelanjutan.

    Kondisi ini mendorong upaya negara tertentu untuk mengurangi defisit perdagangan dan mempertahankan tarifnya. Sebagai respons, beberapa negara berupaya memperkuat konsumsi domestik dan menegaskan kembali pentingnya menolak praktik proteksionisme.

    “Untuk itu, kerja sama internasional untuk memodernisasi aturan perdagangan, memperkuat multilateralisme, dan mereformasi World Trade Organization (WTO) menjadi semakin penting. Selain itu, negara-negara G20 perlu mendorong de-eskalasi ketegangan perdagangan dan menolak perang tarif,” ujarnya.

     

  • Konferensi Pers APBN KiTa Dipantau Orang Istana, Perintah Prabowo?

    Konferensi Pers APBN KiTa Dipantau Orang Istana, Perintah Prabowo?

    Bisnis.com, JAKARTA — Utusan Istana Kepresidenan terpantau hadir dalam konferensi pers APBN KiTa pada hari ini, Rabu (30/4/2025). Biasanya, paparan tersebut hanya diikuti jajaran Kementerian Keuangan.

    Sempat tertunda beberapa bulan pada awal 2025 ini, Kementerian Keuangan kembali menggelar konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (APBN KiTa) seperti jadwal biasanya, yakni setiap akhir bulan. Pada edisi April 2025 ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjabarkan kondisi APBN per Maret 2025.

    Ada yang berbeda dalam gelaran itu, saat konferensi hendak dimulai Sri Mulyani terlebih dahulu memanggil dua orang yang bukan merupakan pejabat Kemenkeu.

    “Hari ini kita kedatangan tamu dari Istana,” kata Sri Mulyani, Rabu (30/4/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, tamu dari pihak Istana itu berjalan menghampiri Sri Mulyani dan para pejabat Kemenkeu lalu berpose untuk foto bersama.

    Salah satunya menggunakan seragam coklat lengkap dengan pin, satu lainnya mengenakan batik dominan hijau.

    Kedua orang tersebut berasal dari Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

    Pertama, yang berseragam coklat adalah Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Fritz Edward Siregar. Lalu, yang mengenakan batik adalah Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Noudhy Valdryno.

    Setelah berfoto dengan Sri Mulyani dan jajarannya, mereka duduk di sisi samping bersama para Staf Ahli Menteri Keuangan. Keduanya turut memantau paparan Sri Mulyani soal kondisi APBN Maret 2025.

    Konferensi pers APBN KiTa yang berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Rabu (30/4/2025). / Bisnis-Annasa Rizki Kamalina

    Pada Maret 2025, APBN mencatatkan defisit Rp104,2 triliun atau setara dengan 0,43% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu melebar dari posisi Januari 2025 senilai Rp23,5 triliun dan Februari sebesar Rp31,2 triliun.

    Secara keseluruhan, pemerintah mendesain defisit APBN 2025 setahun penuh senilai Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB.

    Pendapatan negara telah mencapai 17,2% dari target, sedangkan belanja negara telah mencapai 17,1% dari pagu tahun ini.

    Seiring realisasi tersebut, keseimbangan primer APBN Maret 2025 tercatat surplus Rp17,5 triliun. Sebagai perbandingan, keseimbangan primer pada Maret 2024 adalah surplus Rp122,1 triliun.

    Simak Konferensi Pers APBN KiTa edisi April 2025 sebagai berikut:

  • Defisit APBN Maret 2025 Melebar ke Rp104,2 Triliun, Ini Rinciannya

    Defisit APBN Maret 2025 Melebar ke Rp104,2 Triliun, Ini Rinciannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN Maret 2025 mencatatkan defisit Rp104,2 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa defisit APBN setara dengan 0,43% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu melebar dari posisi Januari 2025 senilai Rp23,5 triliun dan Februari sebesar Rp31,2 triliun.

    Secara keseluruhan, pemerintah mendesain defisit APBN 2025 setahun penuh senilai Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB.

    Sri Mulyani memaparkan bahwa pendapatan negara sepanjang Januari—Maret 2025 mencapai Rp516,2 triliun. Penerimaan pajak mencapai Rp322,6 triliun atau 14,7% dari target APBN 2025 senilai Rp2.189,2 triliun.

    “Dalam waktu satu bulan saja, pendapatan negara mengalami kenaikan Rp200 triliun sendiri,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta pada Rabu (30/4/2025).

    Sementara itu, realisasi belanja negara hingga Maret 2025 tercatat senilai Rp620,3 triliun. Pengeluaran itu terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp413,2 triliun dan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp207,1 triliun.

    Seiring realisasi tersebut, keseimbangan primer APBN Maret 2025 tercatat surplus Rp17,5 triliun. Sebagai perbandingan, keseimbangan primer pada Maret 2024 adalah surplus Rp122,1 triliun.

    Pendapatan negara telah mencapai 17,2% dari target, sedangkan belanja negara telah mencapai 17,1% dari pagu tahun ini.

    “Penerimaan pajak kita yang mengalami tekanan pada Januari—Februari, sudah mulai menunjukkan suatu pemulihan yang cukup meyakinkan,” ujar Sri Mulyani.

  • Apa Itu ‘Matahari Kembar’? Seret Nama Prabowo dan Jokowi

    Apa Itu ‘Matahari Kembar’? Seret Nama Prabowo dan Jokowi

    PIKIRAN RAKYAT – Isu “matahari kembar” mencuat di ranah politik nasional, dipicu oleh serangkaian kunjungan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Solo selama momen Lebaran kemarin.

    Fenomena ini menimbulkan spekulasi mengenai adanya dua pusat kekuasaan yang berpotensi memengaruhi stabilitas dan arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Kunjungan para menteri, termasuk nama-nama penting seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, memicu pertanyaan tentang loyalitas dan dinamika hubungan antara pemerintahan saat ini dengan mantan presiden yang masih dianggap memiliki pengaruh signifikan.

    Awal Mula Isu ‘Matahari Kembar’ dan Tanggapan

    Isu “matahari kembar” pertama kali mencuat setelah serangkaian kunjungan para menteri ke kediaman Jokowi di Solo. Beberapa pihak menilai kunjungan tersebut sebagai manuver politik, terutama di tengah masa transisi dan konsolidasi kekuasaan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.

    Wakil Presiden ke-13 RI, Ma’ruf Amin, berusaha meredakan spekulasi dengan menyatakan bahwa kunjungan tersebut hanyalah silaturahmi biasa.

    “Saya kira itu bagian dari yang harus diartikan sebagai silaturahmi dengan mantan presiden, mantan wakil presiden, dan dengan yang lain-lain,” ujarnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Presiden Prabowo Subianto sendiri dikabarkan telah menghubungi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan meminta para menterinya untuk merapatkan barisan.

    Cak Imin mengungkapkan bahwa Prabowo menyampaikan ucapan selamat Idulfitri sekaligus mengingatkan pentingnya soliditas antarkabinet.  

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga menegaskan bahwa tidak ada indikasi “matahari kembar” dalam pertemuan tersebut. Ia menyebut kunjungan para menteri sebagai silaturahmi Lebaran yang wajar, bukan manuver politik.

    “Enggak, sama sekali tidak. Karena bagi beliau, semangatnya ‘kan silaturahmi, jadi tolong jugalah, jangan kemudian diasosiasikan ini ada menteri yang silaturahmi kepada Bapak Jokowi, lantas dianggap ada matahari kembar … jangan begitu,” katanya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan, juga berpendapat bahwa kunjungan tersebut hanyalah silaturahmi biasa. Namun, ia mengingatkan bahwa dalam sebuah pemerintahan, pusat kekuasaan harus tetap satu, yaitu di tangan presiden.

    Jokowi berfoto bersama Prabowo dan influencer.

    “Siapa pun yang ada di republik ini kendalinya dan demokrasi dalam pemerintah hanya satu presiden itu. Maka kembar-kembar itu enggak boleh ada. Kalau pun ada asumsi-asumsi saya kira segera harus diambil alih,” ujarnya.

    Isu “matahari kembar” berpotensi memengaruhi stabilitas dan efektivitas pemerintahan Prabowo-Gibran. Jika spekulasi ini tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan ketidakpastian dan keraguan di kalangan publik dan investor.

    Selain itu, isu ini juga dapat memengaruhi dinamika hubungan antara partai-partai politik yang mendukung pemerintahan saat ini.

    Jika ada persepsi bahwa mantan presiden memiliki pengaruh yang terlalu besar, hal ini dapat menimbulkan ketegangan dan persaingan di antara partai-partai tersebut.

    Menghadapi isu “matahari kembar”, Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah-langkah untuk merapatkan barisan dan membangun soliditas di dalam kabinetnya.

    Permintaannya kepada para menteri untuk fokus pada tugas masing-masing dan mendukung kepemimpinannya menunjukkan upaya untuk menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan.  

    Selain itu, komunikasi yang jelas dan transparan dari pihak istana juga penting untuk meredakan spekulasi dan membangun kepercayaan publik.

    Mensesneg Prasetyo Hadi telah menegaskan bahwa tidak ada indikasi “matahari kembar” dan bahwa semua menteri fokus pada tugas mereka masing-masing.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Resmi! Pemerintahan Prabowo Bentuk Satgas Sekolah Rakyat

    Resmi! Pemerintahan Prabowo Bentuk Satgas Sekolah Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Sekolah Rakyat yang bakal beroperasi selama periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Adapun, keputusan pembentukan Satgas Sekolah Rakyat itu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (Kepmen PU) Nomor 446/KPTS/M/2025.

    “Membentuk Satuan Tugas Pembangunan Sekolah Rakyat yang selanjutnya disebut Satgas Sekolah Rakyat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri,” demikian bunyi keputusan pertama beleid tersebut, dikutip Selasa (39/4/3025).

    Adapun, Kepmen PU Nomor 446/KPTS/M/2025 itu telah resmi berlaku sejak diundangkan pada 11 April 2025.

    Beleid itu juga memutuskan susunan Satgas yang terdiri dari Pengarah, Ketua Satgas, Sekretaris, Tim Pelaksana Dukungan, serta Tim Sekretariat.

    Nantinya, pengarah bertugas untuk memberikan pengarahan terkait kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan program yang diperlukan dalam pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat.

    Sementara itu, Ketua Satgas bertugas untuk melaksanakan arahan Pengarah hingga menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat.

    Satgas Sekolah Rakyat ini akan bertugas selama masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, atau tepatnya hingga 2029.

    “Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ada pencabutan atau paling lambat pada tanggal 31 Desember 2029,” bunyi aturan tersebut.

    Berikut susunan pengurus Satgas Sekolah Rakyat:

    – Pengarah: Dody Hanggodo (Menteri PU)

    – Pengarah: Diana Kusumastuti (Wamen PU)

    – Ketua Satgas: Maulidya Indah Junica (Dirjen Sarana dan Prasarana Strategis)

    – Sekretaris Satgas: Essy Asiah (Sekretaris Ditjen Sarana dan Prasarana Strategis)

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk mengalokasikan anggaran untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, termasuk program sekolah rakyat.

    Perintah tersebut ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 8/2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

    Dalam Diktum Kedua Inpres tersebut, Prabowo mengatur tiga strategi kebijakan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem.

    Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat. Ketiga, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

    Dalam pelaksanaan tiga strategi kebijakan tersebut, Prabowo menginstruksikan 45 pimpinan kementerian/lembaga (K/L) beserta para kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

    Khusus untuk Sri Mulyani, Prabowo memberi tugas terkait penyediaan dana seperti yang diatur dalam Diktum Keempat Poin 25 Inpres 8/2025:

    Menteri Keuangan untuk:

    a. menyiapkan alokasi anggaran dan sinergi pendanaan dalam optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk program sekolah rakyat, sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

    b. memberikan dukungan yang dapat dilakukan melalui insentif kepada daerah yang berkinerja baik dalam penurunan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem

    Dalam Diktum Kelima, dijelaskan pendanaan untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan ekstrem bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Inpres tersebut ditandatangani Prabowo pada 27 Maret 2025 dan mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan hingga 31 Desember 2029.

    Sebelumnya, Sri Mulyani mengingatkan bahwa pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah sebesar Rp306 triliun. Menurutnya, hasil efisiensi tersebut akan dialokasikan ke sejumlah program unggulan Presiden Prabowo seperti sekolah rakyat.

    “Itu dialokasikan untuk program prioritas seperti MBG, lalu menyangkut energi seperti jaringan energi, saluran gas, sekolah yang diperbaiki, kita juga mendukung berbagai macam pemeriksaan kesehatan gratis, kita buat sekolah rakyat untuk masyarakat miskin, kita mendukung ketahanan pangan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (13/3/2025).

  • Prabowo Tugaskan Sri Mulyani Jadi Ketua Panitia Seleksi Dewan Komisioner LPS – Halaman all

    Prabowo Tugaskan Sri Mulyani Jadi Ketua Panitia Seleksi Dewan Komisioner LPS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto telah meneken aturan terkait tugas yang diemban Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Sri Mulyani ditetapkan sebagai Ketua Panitia Seleksi Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (ADK LPS).

    Prabowo telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Seleksi dan Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.

    Serta Keputusan Presiden Nomor 42/P Tahun 2025 tanggal 17 April 2025 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (ADK LPS).

    Sri Mulyani mengungkapkan, dua aturan itu dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS. 

    UU LPSK telah beberapa kali diubah, terakhir perubahannya adalah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.

    Pada UU tersebut, pemilihan ADK LPS dilakukan melalui panitia seleksi atau pansel. 

    UU P2SK juga disebutkan pembentukan panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia untuk memilih ADK LPS yang berasal dari dalam atau luar LPS. 

    “Susunan panitia seleksi terdiri atas Menteri Keuangan sebagai ketua serta anggota panitia seleksi yang diambil dari unsur pemerintah, unsur Bank Indonesia, unsur dari OJK, dan unsur dari industri perbankan dan atau asuransi di dalam menjalankan undang-undang ini, Bapak Presiden telah mengeluarkan surat Keppres nomor 42/P tahun 2025 yaitu mengenai anggota panitia seleksi,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers secara daring,  Senin (28/4/2025).

    Berikut daftar Pansel ADK LPS:

    Sri Mulyani Indrawati (Ketua merangkap Anggota)
    Thomas AM Jiwandono (perwakilan pemerintah)
    Aida S Budiman (Bank Indonesia)
    Dian Ediana Rae (OJK)
    Fauzi Ichsan (perwakilan profesional/komunitas perbankan)
    Rizal Bambang Prasetyo (perwakilan profesional/industri asuransi)

    Tugas Pansel

    Sri Mulyani menjelaskan, panitia seleksi memiliki berbagai tugas, yaitu:

    Menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan seleksi calon Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (ADK LPS).
    Menyusun dan menetapkan mekanisme seleksi calon ADK LPS
    Mengumumkan penerimaan calon ADKLPS
    Melakukan seleksi administrasi atau administratif calon ADK LPS dan kemudian
    Melakukan seleksi kelayakan dan kepatutan calon ADK LPS
    Melakukan penilaian dan pemilihan calon ADK LPS
    Menyampaikan dari hasil penilaian pemilihan calon ADK LPS
    Menyampaikan nama calon ADK LPS kepada Presiden paling sedikit tiga orang calon untuk setiap jabatan ADK yang dibutuhkan.

    Seleksi Wakil Ketua DK LPS akan Dimulai

    Sri Mulyani menjelaskan, pansel akan menyampaikan kepada Bapak Presiden tiga calon untuk jabatan Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS yang saat ini proses seleksinya akan dimulai.

    Panitia seleksi juga akan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Bapak Presiden dan melakukan tugas lainnya dalam rangka menyelenggarakan seleksi calon ADK LPS.

    “Untuk proses seleksi pansel saat ini di dalam rangka untuk merekrut Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, jangka waktu seleksi adalah paling lama 20 hari kerja,” ungkapnya.

    Setelah tiga nama diserahkan, nantinya Presiden akan memilih dan meneruskan minimal dua nama untuk setiap jabatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam waktu maksimal 10 hari kerja terhitung sejak diterimanya nama calon ADK LPS dari panitia seleksi.

    “DPR RI kemudian akan melakukan kembali proses uji kelayakan dan kepatutan untuk calon yang disampaikan
    oleh Bapak Presiden dan hasil dari proses uji kelayakan dan kepatutan DPR kemudian disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan,” jelasnya.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto)

  • Menkeu Optimis Ekonomi Indonesia Tumbuh hingga 5 Persen, Yusuf Dumdum: IMF Beri Prediksi Berbeda

    Menkeu Optimis Ekonomi Indonesia Tumbuh hingga 5 Persen, Yusuf Dumdum: IMF Beri Prediksi Berbeda

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Yusuf Dumdum mengungkap prihatinnya terkait kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Yusuf Dumdum menggambarkan situasi rupiah yang semakin hari semakin melemah.

    Ditambah lagi kondisi global saat ini, apalagi ada wacana ekonomi Indonesia akan turun hingga lima persen.

    “Dengan melihat rupiah yang semakin melemah dan kondisi global,” tulisnya dikutip Selasa (29/4/2025).

    “IMF proyeksikan ekonomi RI akan turun dari 5 persen menjadi 4,7 persen di tahun ini dan stagnan hingga tahun 2026,” ujarnya.

    Di sisi lain, ia menyebut optimisme tinggi dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani terkait kondisi Indonesia ke depannya.

    Yusuf Dumdum menyoroti optimisme dari Menkeu Sri Mulyani yang yakin dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai lima persen di tahun 2025 ini.

    “Sementara Menteri keuangan Sri Mulyani masih optimis pertumbuhan ekonomi RI tahun ini masih diangka 5 persen. 🫣,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Sri Mulyani Ungkap RI akan Tingkatkan Impor Minyak hingga LNG dari AS 

    Sri Mulyani Ungkap RI akan Tingkatkan Impor Minyak hingga LNG dari AS 

    JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia tengah mengupayakan peningkatan impor sejumlah komoditas strategis dari Amerika Serikat, termasuk minyak, gas alam cair (LNG), serta produk pertanian seperti gandum, kedelai, dan jagung.

    Sri Mulyani menegaskan hambatan perdagangan dan non-perdagangan saat ini menjadi fokus Pemerintah Indonesia. Secara berkelanjutan, Indonesia melakukan evaluasi terhadap berbagai hambatan perdagangan, baik tarif maupun non-tarif, guna menciptakan iklim perdagangan yang lebih terbuka dan efisien.

    “Di sisi tarif, sebagian besar tarif Indonesia sebenarnya sangat rendah, tetapi kami akan selalu mengevaluasi dan melihat apakah ada area yang dapat kami tingkatkan di sisi tarif,” katanya dalam keterangannya, dikutip Senin, 28 April.

    Terkait hambatan non-tarif, Sri Mulyani mengakui bahwa Indonesia masih memiliki sejumlah mekanisme yang kerap menjadi perhatian karena dianggap mencegah perdagangan.

    “Baik dalam bentuk proses administrasi, misalnya dalam proses bea cukai saat mengimpor barang, atau dalam hal penilaian, prosedur perpajakan, atau karantina untuk produk pertanian,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Sri Mulyani menyoroti pentingnya produk pertanian asal Amerika Serikat yang memiliki kontribusi besar terhadap ketahanan pangan Indonesia.

    Menurutnya produk seperti gandum, kedelai, dan jagung merupakan produk pertanian yang juga dikonsumsi di Indonesia secara cukup signifikan.

    “Kita mengimpor tidak hanya dari Amerika Serikat tetapi juga dari banyak negara lain. Jadi dalam konteks itu, kita selalu dapat membahas bagaimana kita dapat mempersempit kesenjangan dan menempatkan Amerika Serikat pada posisi yang lebih baik untuk menyediakan jenis produk pertanian ini,” ungkapnya.

    Dalam sektor energi, Sri Mulyani menekankan bahwa meskipun Indonesia merupakan negara penghasil minyak dan gas, kapasitas produksinya masih belum mencukupi kebutuhan dalam negeri.

    Dia menyampaikan Pemerintah Indonesia melihat peluang untuk meningkatkan impor energi, khususnya LNG, dari Amerika Serikat.

    “Jadi ini semua adalah area di mana kita tentu dapat melakukan outsourcing minyak dan gas dari Amerika Serikat, termasuk produk Boeing dan sebagainya. Ada juga beberapa komoditas serta produk manufaktur di mana kita dapat mempersempit, mengurangi, atau bahkan menghilangkan surplus ini,” jelasnya.