Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Pendapatan negara bertambah Rp200 triliun pada Maret

    Pendapatan negara bertambah Rp200 triliun pada Maret

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Sri Mulyani: Pendapatan negara bertambah Rp200 triliun pada Maret
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 April 2025 – 22:45 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan pendapatan negara bertambah Rp200 triliun pada Maret 2025, menunjukkan terjadinya pemulihan.

    “Dalam waktu satu bulan saja, pendapatan negara mengalami kenaikan sebesar Rp200 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2025 di Jakarta, Rabu.

    Sebagai perbandingan, pendapatan negara sepanjang Januari hingga Februari 2025 tercatat sebesar Rp316,9 triliun, atau sekitar Rp150 triliun secara rata-rata. Sedangkan per akhir Maret, pendapatan negara tercatat sebesar Rp516,1 triliun.

    Salah satu pemulihan terlihat pada kinerja penerimaan pajak yang meningkat dari Rp187,8 triliun pada Februari menjadi Rp322,6 triliun pada Maret.

    “Tren penerimaan pajak yang selama ini mendapat perhatian, terutama karena adanya tekanan di Januari-Februari, sudah mulai menunjukkan pemulihan yang cukup meyakinkan,” tambah dia.

    Secara bruto, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga Maret tercatat sebesar Rp467 triliun.

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan penerimaan pajak secara bruto pada Maret mengalami rebound atau pembalikan.

    “Pertumbuhan bruto itu 7,6 persen. Kalau neto, berarti kurang restitusi itu 3,5 persen year-on-year (yoy). Jadi, baik bruto maupun neto itu tumbuh positif,” ujar Anggito.

    Rebound itu ditopang oleh penerimaan pajak penghasilan (PPh) 21 yang tumbuh 3,3 persen. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan penghasilan yang diterima oleh pegawai serta berkurangnya wajib pajak yang mengompensasikan kelebihan bayar PPh 21 tahun 2024 ke masa Maret 2025, sebagaimana yang terjadi pada dua bulan sebelumnya.

    Rebound juga ditopang oleh pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri (DN). Rata-rata PPN DN periode Desember 2024 sampai dengan Maret 2025 yaitu Rp60,9 triliun, sedikit lebih tinggi (tumbuh 0,83 persen) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Perbaikan administrasi perpajakan dan implementasi Coretax juga disebut mendorong pemulihan kinerja pajak.

    Selain dari penerimaan pajak, pendapatan negara juga ditopang oleh kepabeanan dan cukai yang terserap sebesar Rp77,5 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp115,9 triliun per Maret.

    Sumber : Antara

  • Sri Mulyani Lapor ke Prabowo soal Hasil Lawatan ke AS hingga Inggris

    Sri Mulyani Lapor ke Prabowo soal Hasil Lawatan ke AS hingga Inggris

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan seluruh hasil perjalanan dinasnya ke luar negeri dari Amerika Serikat (AS) hingga Inggris kepada Presiden Prabowo Subianto, Rabu (30/4/2025).

    Salah satu hasil lawatannya ke luar negeri berkaitan dengan respons pemerintah Indonesia terhadap kebijakan tarif impor AS di bawah Donald Trump.

    Sri Mulyani mengaku selama perjalanannya itu tidak hanya bertemu dengan menteri keuangan hingga gubernur bank sentral negara-negara lain, namun juga para investor asing. 

    “[Saya melaporkan] perjalanan saya ke Washington DC, London, pembahasan di G20, pembahasan pertemuan IMF, dan IMF-World Bank, pertemuan bilateral yang kami lakukan, dan juga dari sisi pertemuan dengan para investor,” katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengaku Presiden Prabowo pun menyambut baik laporan yang telah disampaikannya itu. Menurutnya, substansi dari laporan yang disampaikan ke Kepala Negara berfokus pada apa yang menjadi perhatian dunia, yaitu tarif impor timbal balik yang dikenakan oleh Presiden AS Donald Trump. 

    Pertemuan itu, terang Sri Mulyani, turut mencakup berbagai respons menteri keuangan negara-negara di dunia yang terdampak tarif AS, hingga mekanisme lanjutan dari organisasi multilateral dunia khususnya tentang negara-negara yang kesulitas mendapatkan akses modal.

    “Dan juga kemungkinan risiko-risiko yang terjadi yang dibahas di pertemuan IMF-World Bank,” ucapnya. 

    Sekadar catatan, Sri Mulyani bukan satu-satunya menteri atau pejabat negara yang diutus Presiden Prabowo untuk bertemu dengan sederet pemangku kepentingan ihwal tarif impor AS.

    Prabowo mengirim Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu khusus untuk bernegosiasi dengan pihak pemerintahan Donald Trump. 

    Trump mengumumkan pengenaan tarif impor sebesar 10% terhadap seluruh negara mitra dagangnya, dan lebih tinggi untuk sejumlah negara lain. Indonesia mendapatkan tarif impor 32%.

  • Video: Sri Mulyani Respons IMF Soal Proyeksi Ekonomi RI

    Video: Sri Mulyani Respons IMF Soal Proyeksi Ekonomi RI

    Video

    Video: Sri Mulyani Respons IMF Soal Proyeksi Ekonomi RI

    News

    2 jam yang lalu

  • Pelemahan rupiah tak cerminkan fundamental ekonomi RI

    Pelemahan rupiah tak cerminkan fundamental ekonomi RI

    Arsip foto – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan paparan dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt/aa.

    Sri Mulyani: Pelemahan rupiah tak cerminkan fundamental ekonomi RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 30 April 2025 – 18:31 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah beberapa waktu terakhir tidak mencerminkan kondisi fundamental perekonomian Indonesia.

    “Pergerakan nilai tukar lebih mencerminkan dinamika global, dan tidak selalu sama atau identik dengan kondisi fundamental Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2025 di Jakarta, Rabu.

    Pergerakan rata-rata nilai tukar rupiah secara tahun berjalan Januari-Maret 2025 tercatat mencapai Rp16.443 per dolar AS (year-to-date/ytd). Sedangkan kurs pada akhir Maret berada pada level Rp16.829 per dolar AS.

    Sebagai perbandingan, pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah berada pada level yang lebih kuat, yakni Rp16.000 per dolar AS, dalam asumsi makro APBN 2025.

    Akan tetapi, kondisi global terus mengalami perubahan signifikan. Saat itu, pasar berharap suku bunga acuan Federal Funds Rate (Fed Fund Rate) akan turun. Namun, harapan ini tertahan oleh inflasi di Amerika Serikat yang masih relatif tinggi dan pasar tenaga kerja yang cukup ketat.

    Hal itu mendorong The Fed lebih berhati-hati dalam menurunkan suku bunga, menyebabkan terdorongnya aliran modal (capital flow) ke Amerika Serikat dan menyebabkan penguatan indeks dolar AS.

    Gejolak global terus berlanjut dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS, yang mengambil sejumlah langkah drastis pada awal jabatannya, termasuk kebijakan tarif resiprokal. Tarif itu cukup agresif dan berdampak pada sekitar 70 negara mitra dagang yang dianggap memiliki surplus perdagangan dengan AS dan perlu dikoreksi.

    Kebijakan tersebut memicu gejolak di sektor keuangan global. Ketidakpastian meningkat tajam, dan dinamika pasar keuangan menjadi sangat fluktuatif, terutama pada kuartal pertama 2025. Situasi ini serupa dengan yang terjadi pada April tahun sebelumnya.

    “Ini menyebabkan nilai tukar terhadap dolar di banyak negara mengalami penyesuaian, tak terkecuali Indonesia,” ujar Sri Mulyani.

    Untuk diketahui, nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Rabu pagi di Jakarta menguat sebesar 46 poin atau 0,27 persen menjadi Rp16.715 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.761 per dolar AS.

    Analis mata uang dan komoditas Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan nilai tukar (kurs) rupiah menguat terbatas seiring harapan pada perundingan soal kebijakan tarif Amerika Serikat (AS).

    Sumber : Antara

  • IndoStategi: Mendikdasmen-Mensesneg masuk 10 menteri terbaik Prabowo

    IndoStategi: Mendikdasmen-Mensesneg masuk 10 menteri terbaik Prabowo

    “Hasil riset ini menunjukkan bahwa secara umum, kinerja pemerintahan dinilai dalam kategori sedang, dengan skor rata-rata 3,54 dari skala penilaian 1 sampai 5,”

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga riset independen IndoStrategi merilis hasil risetnya terkait kinerja Kabinet Merah Putih, dan menghasilkan penilaian bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti hingga Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi masuk ke dalam 10 besar menteri terbaik Prabowo.

    Direktur Riset IndoStrategi Ali Noer Zaman menjelaskan riset tersebut dilakukan dalam rangka evaluasi enam bulan masa kerja kabinet Prabowo sejak pelantikan pada Oktober 2024.

    “Hasil riset ini menunjukkan bahwa secara umum, kinerja pemerintahan dinilai dalam kategori sedang, dengan skor rata-rata 3,54 dari skala penilaian 1 sampai 5,” kata Ali Noer saat konferensi pers di Jakarta, Rabu.

    Dia mengungkapkan bahwa penilaian dilakukan berdasarkan tiga parameter utama, yaitu efektivitas kebijakan, kualitas tata kelola pemerintahan, dan kepemimpinan para menteri.

    Dari riset tersebut, dia mengatakan ada 10 menteri dengan performa tertinggi. Menurut dia, 10 menteri itu dinilai memiliki kejelasan arah kebijakan, tata kelola yang efisien, serta gaya kepemimpinan yang responsif dan komunikatif.

    “Menteri-menteri ini mendapat nilai tinggi berkat kejelasan arah kebijakan, kemampuan tata kelola yang efisien, dan gaya kepemimpinan yang dianggap responsif dan komunikatif,” kata dia.

    Dia menilai bahwa performa sepuluh menteri tersebut mencerminkan kemampuan adaptif dalam menjalankan program kerja serta merespons dinamika publik secara cepat dan efektif.

    Dia menjelaskan riset IndoStrategi ini dilaksanakan pada 17 Maret hingga 25 April 2025, dengan menggunakan metodologi purposive sampling.

    Selain itu, riset tersebut menggunakan pendekatan kualitatif, dengan triangulasi data dari dokumen kebijakan nasional (Asta Cita dan RPJMN 2024–2029), melibatkan 67 ahli yang terpilih sesuai bidang dan kepakarannya yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Riset itu, menurut dia, juga diperkuat dengan hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri para pakar, serta kajian media dan riset lain yang relevan.

    Berikut daftar sepuluh menteri dengan skor kinerja tertinggi:

    1. Abdul Mu’ti (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah), dengan skor 4,20;

    2. Amran Sulaiman (Menteri Pertanian), dengan skor 4,15;

    3. Dudy Purwagandhi (Menteri Perhubungan), dengan skor 4,09;

    4. Dodi Hanggodo (Menteri Pekerjaan Umum), dengan skor 4,08;

    5. Nasaruddin Umar (Menteri Agama), dengan skor 4,07;

    6. Sri Mulyani (Menteri Keuangan), dengan skor 4,03;

    7. Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan), dengan skor 3,96;

    8. Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan), dengan skor 3,89;

    9. Fadli Zon (Menteri Kebudayaan), dengan skor 3,88;

    10. Prasetyo Hadi (Menteri Sekretariat Negara), dengan skor 3,69.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Laporan Sri Mulyani ke Prabowo soal Dampak Tarif Trump ke RI

    Laporan Sri Mulyani ke Prabowo soal Dampak Tarif Trump ke RI

    Jakarta

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia memberikan laporan terkini soal hasil perjalanannya ke luar negeri beberapa waktu lalu. Sri Mulyani baru saja menghadiri pertemuan di Washington DC, Amerika Serikat, hingga ke London, Inggris.

    Dia menghadiri beberapa forum keuangan global mulai dari pertemuan sektor keuangan G20, pertemuan musim semi atau Spring Meeting Dana Moneter Nasional (International Monetary Fund/IMF) dan Bank Dunia (World Bank). Dia juga melakukan pertemuan bilateral dengan perwakilan dari beberapa negara dan juga beberapa investor.

    Dari pertemuan itu, menurutnya pelaku ekonomi di dunia masih membicarakan masalah penerapan tarif impor tinggi yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

    “Ya substansi soal apa yang sekarang sedang menjadi perhatian dunia ya, mengenai masalah AS, posisinya dengan resiprokal tarifnya, proses pembahasan yang dilakukan, dan pandangan dari banyak negara terhadap policy tersebut,” beber Sri Mulyani usai menemui Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

    Sri Mulyani juga memaparkan soal pandangan pemerintahan AS mengenai dampak dari tarif tinggi yang ditetapkan oleh Presiden Donald Trump hingga mekanisme negosiasi yang terjadi, baik yang dilakukan Indonesia maupun negara lainnya.

    “Kemudian, bagaimana statement dari menteri keuangannya terhadap isu tersebut, dan bagaimana mekanisme selanjutnya utamanya terhadap mekanisme multilateral,” papar Sri Mulyani.

    Sri Mulyani juga memaparkan beberapa isu kritis di sektor keuangan yang saat ini, yaitu sulitnya akses modal untuk berbagai negara. Dia juga melaporkan soal potensi risiko ekonomi global yang dibahas di pertemuan dengan IMF maupun World Bank.

    (hal/fdl)

  • Ciptakan Rezim Sendiri, Sekarang Merasa Terzalimi

    Ciptakan Rezim Sendiri, Sekarang Merasa Terzalimi

    Jakarta

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menerapkan tarif resiprokal kepada negara mitra dagangnya. Alasan ini diketahuinya setelah melakukan berbagai percakapan bilateral di Washington DC, AS minggu lalu.

    Sri Mulyani mengatakan AS merasa terzalimi oleh sistem atau rezim global saat ini karena dianggap tidak menguntungkannya dan justru dimanfaatkan oleh seluruh negara di dunia. Kondisi sekarang ini menurut AS membuat praktek investasi perdagangan tidak adil.

    “Jadi di Washington kemarin headline dan topik paling menonjol adalah statement AS bahwa mereka merasa dizalimi oleh sistem global,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di kantornya, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Padahal, kata Sri Mulyani, sistem global didesain dan diciptakan sendiri oleh AS sebagai pemenang perang dunia II. Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) disebut diinisiasi oleh AS.

    “Jadi AS menciptakan sendiri suatu rezim global yang sekarang dianggap rezim global itu menjadi suatu rezim atau sistem yang tidak menguntungkan AS sendiri karena dianggap dimanfaatkan oleh seluruh negara di dunia untuk menuju ke marketnya AS dan negara-negara yang kemudian melakukan praktek investasi perdagangan yang dianggap tidak adil, utamanya dengan memberikan subsidi atau trade support kepada dunia usahanya,” ucapnya.

    Sri Mulyani pun heran dengan AS sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia tetapi komplain dengan persaingan global. Padahal yang biasanya komplain adalah negara berkembang.

    “Sempat saya menyampaikan dalam intervensi, selama ini globalisasi dan persaingan global ini yang paling banyak komplain biasanya negara berkembang, negara yang lemah karena merasa susah bersaing secara level playing field, merasa dieksploitasi,” ungkap Sri Mulyani.

    Oleh karena itu, Sri Mulyani mengingatkan bahwa tatanan global telah berubah dan mengalami guncangan sangat besar. Apalagi tarif resiprokal AS dibalas oleh China yang menyebabkan perang dagang.

    “Jadi size (ekonomi) nomor 1 dan 2 saling mengalami persaingan atau peperangan global melalui perdagangan. Dampaknya tidak hanya dampak langsung, namun dampak yang lebih fundamental adalah sistem global akan mengalami perubahan dan belum tahu arahnya seperti apa,” ucap Sri Mulyani.

    (aid/rrd)

  • Dolar Menguat, Rupiah Tertekan, Sri Mulyani Beberkan Penyebabnya

    Dolar Menguat, Rupiah Tertekan, Sri Mulyani Beberkan Penyebabnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah belakangan ini tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi nasional. Menurutnya, pergerakan rupiah lebih dipengaruhi oleh dinamika global ketimbang faktor domestik.

    “Pergerakan nilai tukar lebih mencerminkan dinamika global, dan tidak selalu sama atau identik dengan kondisi fundamental Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2025 di Jakarta, Rabu (30/4).

    Rupiah Tertekan Akibat Tekanan Global

    Data Kementerian Keuangan mencatat rata-rata nilai tukar rupiah pada Januari–Maret 2025 sebesar Rp16.443 per dolar AS. Sementara itu, pada akhir Maret, kurs rupiah sempat menyentuh Rp16.829 per dolar AS, jauh dari asumsi APBN 2025 sebesar Rp16.000 per dolar AS.

    Sri Mulyani menyebut gejolak global sebagai penyebab utama pelemahan ini. Harapan pelonggaran suku bunga oleh bank sentral AS (The Fed) belum terwujud karena inflasi AS masih tinggi dan pasar tenaga kerja tetap kuat. Hal ini mendorong capital inflow kembali ke AS, menguatkan indeks dolar dan melemahkan mata uang di negara berkembang.

    Efek Trump dan Tarif Resiprokal

    Situasi diperburuk oleh kebijakan ekonomi Presiden AS terpilih, Donald Trump. Pemerintahannya menerapkan tarif resiprokal terhadap sekitar 70 negara mitra dagang, termasuk negara-negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.

    “Kebijakan tarif yang cukup agresif itu memicu gejolak di sektor keuangan global,” jelas Sri Mulyani.

    Ketidakpastian pasar meningkat drastis, membuat banyak mata uang — termasuk rupiah — mengalami penyesuaian pada kuartal I 2025.

  • Prabowo panggil Mensos hingga Menkeu bahas sekolah rakyat

    Prabowo panggil Mensos hingga Menkeu bahas sekolah rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri, mulai dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani, ke Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu, untuk membahas sekolah rakyat.

    Saifullah akan melaporkan kepada Presiden Prabowo mengenai perkembangan pembangunan sekolah rakyat.

    “Kami mau melaporkan perkembangan sekolah rakyat yang mana tentu kita harapkan pada tahun ajaran ini ada beberapa titik yang bisa dimulai sebagaimana yang sudah kami sampaikan sebelumnya,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu saat tiba di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu sore.

    Disebutkan bahwa sebanyak 53 titik pembangunan sekolah telah dilakukan pematangan. Bahkan, sudah mulai memasuki tahap penyediaan sarana dan prasarana seperti bangku, kursi, dan tempat tidur siswa.

    Selain itu, kata dia, terdapat hampir 300 kabupaten, kota, dan provinsi yang mengusulkan untuk bisa menyelenggarakan sekolah rakyat.

    Gus Ipul mengatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan survei. Setelah dinyatakan layak, akan dilaporkan kepada Presiden tentang kemungkinan penambahan dari 53 yang sudah siap itu.

    “Mungkin 70 atau mungkin juga 80 dan mungkin juga bisa 100 tergantung nanti dalam 2 minggu ke depan ini,” ucap dia.

    Sementara itu, Sri Mulyani akan melaporkan tentang perkembangan sekolah rakyat serta perjalanan dinasnya ke Amerika Serikat.

    “Ini mengenai sekolah rakyat, tetapi nanti juga lapor perjalanan saya ke Amerika,” ujar Sri Mulyani.

    Sri Mulyani juga melaporkan kepada Presiden mengenai perkembangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    Terkait dengan pembiayaan sekolah rakyat, Sri Mulyani menyebutkan sebagian akan diambil dari APBN. Namun, Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan sekolah rakyat tersebut.

    “Pasti sebagian dari APBN. Kalau ada partisipasi masyarakat atau dunia usaha, bagus juga,” kata dia.

    Selain Gus Ipul dan Sri Mulyani, menteri lain yang turut dipanggil adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani: Amerika Kini Merasa Terzolimi, Indonesia Harus Waspada – Page 3

    Sri Mulyani: Amerika Kini Merasa Terzolimi, Indonesia Harus Waspada – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dinamika menarik dalam pertemuan musim semi (Spring Meeting) di Washington, D.C Amerika Serikat, baru-baru ini.

    Dalam forum tersebut, pernyataan dari Amerika Serikat menjadi sorotan utama, yakni bahwa negara adidaya itu merasa telah diperlakukan tidak adil oleh sistem global yang selama ini justru kerap dikritik oleh negara-negara berkembang.

    “Jadi, di Washington kemarin headline dan topik paling menonjol adalah statement Amerika bahwa mereka merasa dizolimi oleh sistem global,” kata Menkeu dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (30/4/2025).

    Padahal, menurut Sri Mulyani, selama ini yang banyak merasa dizolimi oleh globalisasi adalah negara-negara berkembang. Tapi sekarang, justru Amerika yang menyatakan bahwa mereka ‘diperlakukan tidak adil’. Ini tentu menarik dan menunjukkan bahwa sistem global sedang mengalami guncangan besar.

    “Karena ternyata yang terzolimi tidak hanya negara berkembang tapi negara paling kuat dan paling besar ekonominya di dunia merasa bahwa the global system is unfair,” uajrnya.

    Menurut Sri Mulyani, pernyataan ini menjadi kejutan karena datang dari negara dengan ekonomi terbesar di dunia, yang selama ini dianggap sebagai pihak yang paling diuntungkan dari sistem global yang ada.

    Adapun ketidakadilan dan ketidakseimbangan menjadi sorotan utama dalam forum tersebut. Sorotan kedua adalah mengenai ketidakseimbangan (imbalances) dalam sistem perdagangan dan ekonomi dunia.