Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I Cuma 4,87%, Sri Mulyani Buka Suara

    Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I Cuma 4,87%, Sri Mulyani Buka Suara

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di level 4,87% (yoy) pada kuartal I-2025 cukup resilien atau tangguh di tengah tantangan perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global.

    “Di tengah tantangan perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang cukup resilien. Optimisme terus dijaga, didukung komitmen pemerintah dengan memastikan APBN bekerja optimal dalam melindungi masyarakat, termasuk memastikan ekonomi tumbuh secara berkelanjutan,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).

    Ke depan, dinamika perekonomian global diakui masih sangat menantang dan tidak mudah. Menurut Sri Mulyani, diperlukan pemantauan secara berkala dan upaya mitigasi dampak ketidakpastian antara lain melalui deregulasi, pembentukan satgas ketenagakerjaan, serta strategi memitigasi risiko untuk menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat.

    Selain itu, pemerintah secara dini disebut telah melakukan negosiasi bilateral dan mendorong kerja sama di berbagai forum multilateral untuk bersama-sama mengatasi tantangan geopolitik global. Hal itu telah diinisiasi antara lain dalam kesempatan Spring Meeting dan Pertemuan G20 pada April lalu, Sidang Tahunan ADB, serta Pertemuan ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting pada Awal Mei 2025.

    “Pemetaan produk unggulan untuk pasar ASEAN+3, Uni Eropa dan BRICS juga dilakukan untuk membuka pasar ekspor baru,” ungkap Sri Mulyani.

    Dari sisi internal, tantangan global ini dinilai menjadi momentum bagi pemerintah melalui semua K/L untuk semakin koordinatif dan suportif, bersama-sama melakukan deregulasi untuk mengatasi hambatan dalam perdagangan dan investasi terutama dari global.

    “Termasuk kolaborasi mendorong kinerja dan membuka peluang pasar untuk sektor-sektor yang bernilai tambah lebih tinggi dan potensial bagi penguatan posisi Indonesia dalam global value chain,” imbuhnya.

    Implementasi program prioritas bernilai tambah lebih tinggi seperti makan bergizi gratis (MBG) disebut akan terus diperluas cakupannya. Demikian halnya dengan dukungan untuk sektor perumahan melalui insentif perpajakan, termasuk dengan perluasan target perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi lebih tinggi dari sebelumnya 220 ribu.

    Berdasarkan komponen pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89% didukung meningkatnya mobilitas masyarakat seiring libur tahun baru serta pergeseran libur Ramadan dan Idulfitri ke triwulan I. Daya beli masyarakat dinilai tetap terjaga, didukung berbagai insentif pemerintah melalui pemberian THR dan berbagai stimulus fiskal seperti diskon tarif listrik dan tarif tol, PPN DTP properti, serta PPh 21 DTP sektor padat karya.

    “Konsumsi rumah tangga tetap terjaga ditopang oleh berbagai insentif dari APBN dan terjangkaunya harga pangan. Dari sisi belanja, APBN mampu mendukung pelaksanaan program prioritas pada masa transisi pemerintahan baru,” ucap Sri Mulyani.

    Pemerintah mengklaim telah berhasil menjaga harga pangan yang terjangkau melalui optimalisasi peran Bulog dalam stabilitasi harga. Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) tumbuh terbatas di 2,12%, terutama dipengaruhi investasi bangunan yang tumbuh melambat sebagaimana tercermin pada kinerja sektor konstruksi yang tumbuh terbatas.

    Di samping itu, investasi mesin nonkendaraan juga melambat. Konsumsi pemerintah terkontraksi 1,38% karena high base effect belanja di triwulan I-2024 yang tinggi bersama dengan pelaksanaan Pemilu dan belanja bansos yang dipercepat untuk mitigasi dampak Elnino.

    Meski demikian, belanja pemerintah mulai meningkat cepat di akhir triwulan I-2025. Ekspor tumbuh stabil 6,78%, ditopang ekspor komoditas sawit (HS15) dan besi baja (HS72) yang tumbuh masing-masing 36% dan 6,6%.

    Dari sisi produksi, sektor pertanian tumbuh sangat signifikan 10,52% didukung peningkatan produksi padi pada panen raya dan permintaan bahan pangan pada momen Ramadan. Peningkatan produktivitas didukung oleh distribusi pupuk bersubsidi yang semakin baik.

    Pada periode Januari-Februari 2025, produksi beras nasional meningkat lebih dari 60% (yoy) dengan stok beras di Bulog mencapai 2,5 juta ton. Data Rice Outlook April 2025 menunjukkan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024/2025 menjadi yang tertinggi di ASEAN, di mana produksi diperkirakan mencapai 34,6 juta ton atau tumbuh 4,8% (yoy).

    Industri pengolahan yang berkontribusi 19,3% terhadap perekonomian tumbuh resilien 4,55% ditopang oleh aktivitas hilirisasi. Sementara itu, sektor perdagangan yang berkontribusi 13,2%, mampu tumbuh 5,03%.

    Kemudian sektor transportasi dan pergudangan serta akomodasi dan makan minum masing-masing tumbuh 9,01% dan 5,75%, yang dinilai mengindikasikan mobilitas dan daya beli masyarakat yang kuat. Hal tersebut didukung oleh pemberian PPN DTP untuk tiket pesawat dan diskon tarif tol.

    Di sisi lain, sektor pengadaan listrik tumbuh 5,11% didukung oleh diskon harga listrik. Sementara sektor pertambangan mengalami kontraksi seiring dengan penurunan harga komoditas global yang disebabkan oleh turunnya permintaan.

    Sektor konstruksi tumbuh terbatas 2,18% dipengaruhi oleh sentimen wait and see investor, serta sektor jasa informasi dan komunikasi tumbuh hingga 7,72% dengan transformasi digital dan adopsi Artificial Intelligent (AI) di berbagai sektor yang semakin kuat. Perkembangan tersebut meningkatkan traffic data dan mendorong pembangunan pusat data.

    Jasa pendidikan dan kesehatan tumbuh kuat masing-masing 5,03% dan 5,78%. Pertumbuhan kedua sektor ini didukung oleh belanja negara di sektor pendidikan yang meliputi Tunjangan Penghasilan Guru (TPG), realisasi pembayaran program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK).

    (kil/kil)

  • Jadwal Pencairan Gaji Ke-13 ASN di 2025 dan Rincian Besaran Per Golongan – Halaman all

    Jadwal Pencairan Gaji Ke-13 ASN di 2025 dan Rincian Besaran Per Golongan – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah kembali memberikan gaji ke-13 kepada aparatur sipil negara (ASN), pensiunan serta penerima tunjangan di tahun 2025.

    Hal itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 yang diteken oleh Presiden RI Prabowo Subianto tentang pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi aparatur negara.

    Adapun sebanyak 9,4 juta orang yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), anggota TNI/Polri, hakim serta para pensiunan bakal menerima tambahan pendapatan tersebut.

    Kapan jadwal pencairan gaji ke-13 tahun 2025?

    Berdasarkan PP tersebut, di Pasal 15 ayat 1 disebutkan bahwa gaji ke-13 akan cair pada Juni 2025, mendatang.

    “Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025,” demikian bunyi PP seperti dikutip, Selasa (6/5/2025).

    Dalam PP itu juga diatur bahwa dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.

    Sementara, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2025 yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pembayaran gaji ke-13 paling lambat dilaksanakan pada Juli 2025. 

    Artinya, seluruh aparatur negara memiliki waktu maksimal satu bulan menanti dana tersebut masuk ke rekening mereka.

    Besaran gaji ke-13 yang diterima berbeda-beda, bergantung pada jabatan dan golongan terakhir.

    ASN pusat, hakim, prajurit TNI dan Polri akan menerima komponen penuh berupa gaji pokok, tunjangan yang melekat, serta tunjangan kinerja sebesar 100 persen.

    Sementara ASN daerah memperoleh komponen serupa namun besarnya disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah masing-masing.

    Besaran Gaji ke-13 pensiunan PNS berbeda tergantung pada golongan dan jabatan terakhir. 

    Berikut estimasi besaran gaji ke-13 ASN sesuai golongan;

    Gaji PNS 2025 golongan I

    IA: Rp 1.685.700-Rp 2.522.600 

    IB: Rp 1.840.800-Rp 2.670.000

    IC: Rp 1.918.700-Rp 2.783.700

    ID: Rp 1.999.900-Rp 2.901.400.

    Gaji PNS 2025 golongan II

    IIA: Rp 2.184.000-Rp 3.643.400

    IIB: Rp 2.385.000-Rp 3.797.500

    IIC: Rp 2.485.900-Rp 3.958.200

    IID: Rp 2.591.100-Rp 4.125.600.

    Gaji PNS 2025 golongan III

    IIIA: Rp 2.785.700-Rp 4.575.200

    IIIB: Rp 2.903.600-Rp 4.768.800

    IIIC: Rp 3.026.400-Rp 4.970.500

    IIID: Rp 3.154.400-Rp 5.180.700.

    Gaji PNS 2025 golongan IV

    IVA: Rp 3.287.800-Rp 5.399.900

    IVB: Rp 3.426.900-Rp 5.628.300

    IVC: Rp 3.571.900-Rp 5.866.400

    IVD: Rp 3.723.000-Rp 6.114.500

    IVE: Rp 3.880.400-Rp 6.373.200.

     

  • Laporan BPS Patahkan Optimisme Sri Mulyani, Pertumbuhan Ekonomi “Nyungsep” di Bawah 5 Persen

    Laporan BPS Patahkan Optimisme Sri Mulyani, Pertumbuhan Ekonomi “Nyungsep” di Bawah 5 Persen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi  kuartal I-2025 di bawah prediksi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mematahkan optimisme Sri Mulyani yang meyakini pertumbuhan Indonesia masih bisa di atas 5 persen. Sri Mulyani kecele.

    Pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2025 berdasarkan laporan BPS hanya sebesar 4,87 persen. Capain ini anjlok dibandingkan kuartal I-2024 atau secara tahunan (year on year/yoy).

    Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) maka pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I-2025 sebesar 4,87 persen (yoy). Capaian ini lebih rendah dibanding kuartal I-2024 yang tumbuh sebesar 5,11 persen yoy.

    “Bila dibandingkan dengan kuartal IV-2024 atau secara kuartalan ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar  minus 0,98 persen,” kata dia Amalia, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Amalia Adininggar Widyasanti menyebut capaian kuartal I 2025 yang terendah sejak kuartal I-2021, ketika ekonomi Indonesia mengalami kontraksi -0,69 persen akibat pandemi Covid-19.

    “Kuartal pertama 2025 tumbuh 4,87 persen secara yoy. Ini lebih rendah dari kuartal I-2024 karena tidak ada dorongan belanja pemilu seperti tahun lalu,” ujar Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/5).

    Amalia menjelaskan, salah satu faktor pelemahan pertumbuhan ekonomi di awal 2025 adalah tidak adanya momentum Pemilu seperti di kuartal pertama 2024, yang saat itu mendorong konsumsi domestik secara signifikan melalui belanja kampanye dan aktivitas politik.

  • Setoran Pajak Capai Rp 322 T di Akhir Maret, 14,7% dari Target APBN

    Setoran Pajak Capai Rp 322 T di Akhir Maret, 14,7% dari Target APBN

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak mencatat total penerimaan pajak pada Maret 2025 Rp 322,6 triliun. Angka setara dengan 14,7% dari target APBN Tahun 2025.

    “Capaian ini merupakan hasil gotong royong #KawanPajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif seluruh #KawanPajak dalam mendukung pembangunan nasional melalui kepatuhan pajak,” tulis keterangan @ditjenpajakri, Senin (5/5/2025).

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengungkapkan selama sebulan penuh pada Maret 2025 pendapatan negara berhasil dikumpulkan sebesar Rp 200 triliun. Hal itu membuat pendapatan negara di tiga bulan pertama 2025 mencapai Rp 516,1 triliun atau 17,2% dari target.

    Pendapatan negara itu berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp 322,6 triliun atau 14,7% dari target, dari kepabeanan dan cukai Rp 77,5 triliun atau 25,7% dari target, serta dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 115,9 triliun atau 22,6% dari target.

    Dari sisi belanja, sampai 31 Maret 2025 mencapai Rp 620,3 triliun atau 17,1% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Rinciannya belanja pemerintah pusat Rp 413,2 triliun dan transfer ke daerah Rp 207,1 triliun.

    Dengan demikian posisi APBN sampai 31 Maret 2025 mengalami defisit Rp 104,2 triliun atau 0,43% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah.

    Tonton juga “Kata Dedi Mulyadi soal Mobil Lexus Miliknya Nunggak Pajak” di sini:

    (ada/rrd)

  • Sri Mulyani Bertemu Menkeu China, Hal Penting Apa yang Dibahas? – Page 3

    Sri Mulyani Bertemu Menkeu China, Hal Penting Apa yang Dibahas? – Page 3

    Sebelumnya, Sri Mulyani menjelaskan, Amerika Serikat menilai sistem perdagangan internasional telah menciptakan ketidakseimbangan struktural yang merugikan. Sebagai respons, negara itu mengambil tindakan korektif melalui kebijakan tarif resiprokal.

    “Yang meng create imbalances. Ketidakseimbangan itu menjadi headline kedua. Unfair nomer satu, imbalances nomer dua. Dan oleh karena itu Amerika melakukan corrective action melalui retaliasi tarif, reciprocal tarif istilahnya. Reciprocal tarif yang kemudian kalau negara lain bales namanya retaliasi,” ujarnya.

    Dalam praktiknya, satu-satunya negara yang melakukan balasan secara terbuka adalah Tiongkok (RRT), sementara negara-negara lain memilih pendekatan diplomatik dan negosiasi.

    “Kebetulan satu-satunya negara yang bales adalah RRT, yang lainnyaengagement negosiasi,” ujarnya.

    Indonesia Harus Waspada

    Sri Mulyani menekankan bahwa pernyataan dan langkah Amerika ini menandai adanya perubahan besar dalam tatanan dunia (global order). Ia menyebut bahwa dunia kini berada dalam fase guncangan geopolitik dan geoekonomi yang memerlukan kewaspadaan dari semua negara, termasuk Indonesia.

    “Di dalam konteks ini saya ingin menyampaikan di luar headline statement yang harus kita waspadai adalah the global order berubah atau mengalami guncangan sangat besar. Global order, order dunia. Kalau kita lihat ini berarti kita sebagai negara besar di ASEAN dan di G20 Indonesia juga harus waspada dan repositioning,” ujarnya.

    Sri Mulyani menilai bahwa tatanan dunia yang sebelumnya berbasis multilateralisme mulai tergeser ke arah unilateral dan bilateral. Mekanisme negosiasi kelompok (group negotiation) pun dinilai belum efektif karena belum disepakati secara luas.

    “Kita harus memahami dan mengantisipasi perubahan ini dan mewaspadai untuk menjaga kepentingan kita. Melindungi rakyat kita, melindungi dunia usaha kita,” pungkasnya.

  • Belanja Pemerintah Kontraksi 1,38% pada Kuartal I/2025, Efek Efisiensi?

    Belanja Pemerintah Kontraksi 1,38% pada Kuartal I/2025, Efek Efisiensi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Belanja pemerintah mengalami kontraksi pada kuartal I/2025, yakni sebesar 1,38% secara tahunan (year on year/YoY). Hal itu turut memengaruhi struktur produk domestik bruto alias PDB, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I/2025 melambat menjadi hanya 4,87%.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan pada kuartal I/2025, seluruh komponen pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tumbuh positif, kecuali konsumsi pemerintah.

    Amalia menuturkan kontraksi yang terjadi akibat adanya efek belanja pemilu yang dilakukan pada kuartal I/2024.

    “Tahun lalu ada Pemilu, tahun ini tidak ada pemilu, itu salah satunya [penyebab kontraksi],” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (5/5/2025).

    Amalia juga buka suara soal dampak efisiensi anggaran ke pertumbuhan ekonomi, karena adanya belanja yang tertahan. Menurutnya, efisiensi atau realokasi anggaran itu membuat belanja tidak terjadi pada kuartal I/2025 tetapi akan tetap terealisasi.

    “Tentunya nanti ada realokasi anggaran yang dampaknya kelihatannya nanti akan direalisasikan pada kuartal II/2025 dan seterusnya, karena kuartal I/2025 masih ada proses administrasi untuk direalokasi menjadi kegiatan pemerintah atau kegiatan ekonomi lainnya,” ujar Amalia.

    Distribusi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025 berdasarkan pengeluaran. / dok BPS

    Alhasil, pertumbuhan ekonomi secara tahunan mecapai 4,87% atau lebih rendah dari kuartal IV/2024 yang sebesar 5,02% maupun pada kuartal I/2024 yang sebesar 5,11%.

    Meski demikian, perlambatan ini sudah diprediksi oleh para ekonom. Baik akibat efek belanja Pemilu maupun efisiensi yang pemerintah Prabowo lakukan sejak awal tahun.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menyampaikan bahwa belanja pemerintah pada kuartal I/2025 diperkirakan mengalami kontraksi 2,88% (YoY).

    Angka tersebut berbanding terbalik dengan lonjakan belanja pemerintah hingga 19,9% (YoY) dan memberikan kontribusi sebsar 6,25% pada kuartal I/2024.

    Sementara melihat pada kuartal sebelumnya atau kuartal IV/2024, Konsumsi Pemerintah tumbuh 4,17% (YoY) dengan kontribusi sebesar 9,96% terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Senada, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menilai pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah pada kuartal I/2025 akibat efek efisiensi belanja pemerintah.

    “Apalagi tahun lalu juga ada belanja Pemilu di kuartal yang sama, ada faktor high base effect,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (2/5/2025).

    David menyampaikan bahwa selain belanja pemerintah, harga komoditas juga rata-rata lebih rendah dibanding kuartal I/2024.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyadari akan adanya perlambatan ekonomi akibat efisiensi anggaran yang dilakukan pada awal tahun.

    Prabowo melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025 mengamanatkan hemat belanja operasional perkantoran, kegiatan seremonial, rapat/seminar, honor kegiatan, jasa profesi, souvenir, sewa gedung/peralatan, hingga perjalanan dinas yang totalnya mencapai Rp306,7 triliun.

    Terdiri dari efisiensi belanja K/L senilai Rp256,1 triliun pada 99 K/L dan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) seniali Rp50,6 triliun.

    “Dengan pengalihan, akan ada pelambatan. Tapi, nanti akan dikejar karena yang kita hemat, tetap kita kucurkan kepada sasaran yang kita inginkan,” ujar Prabowo beberapa waktu lalu, seperti yang ditayangkan sejumlah media, seperti Kompas dan Detik.

    Kini, Prabowo telah mengizinkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membuka blokir anggaran dari efisiensi tersebut. Harapannya, belanja yang sebelumnya tertahan dapat terakselerasi pada bulan-bulan berikutnya.

  • Sri Mulyani Makin Mesra dengan Petinggi China, Bahas Komitmen Ini

    Sri Mulyani Makin Mesra dengan Petinggi China, Bahas Komitmen Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan momen pertemuan dirinya dengan Menteri Keuangan RRT, H.E. Lan Fo’an. Ini adalah pertemuan kedua antara keduanya setelah sebelumnya di Washington D.C. pada rangkaian IMF-World Bank Spring Meetings yang lalu.

    Sri Mulyani dan Lan Fo’an bertemu di sela-sela forum ASEAN+3 di Milan, pada Minggu (4/5/2025). Pertemuan ini menjadi lanjutan dari pertemuan sebelumnya di Washington D.C.

    “Kami sepakat akan bertemu kembali di Milan untuk melanjutkan berbagai pembahasan, sekaligus memperingati hubungan diplomatik antara RRT dengan Indonesia ke-75 tahun,” kata Menkeu.

    Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan mengenai negosiasi dan tawaran kerja sama Indonesia dalam merespons dan memahami arah penerapan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

    Sementara itu, Lan Fo’an menyampaikan apresiasinya atas dukungan Indonesia terhadap berbagai inisiatif ASEAN+3 tahun ini, di mana Tiongkok berperan sebagai Co-Chair.

    “Kami berharap sinergi baik antara Tiongkok dan Indonesia akan terus terjaga. Semoga ke depannya, Indonesia dan Tiongkok bisa menggali potensi kerja sama yang lebih luas,” terang Menkeu.

    Sri Mulyani sebelumnya mengaku mendapat undangan langsung dari Menteri Keuangan China, Lan Fo’an untuk berkunjung ke Beijing. Undangan tersebut disampaikan di sela-sela pertemuan bilateral IMF- World Bank Spring Meeting yang sedang berlangsung di Washington, Amerika Serikat.

    “Untuk mempererat hubungan kami bertemu menkeu RRT, beliau undang saya untuk datang ke Beijing ingin meningkatkan hubungan erat dengan Indonesia,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK, Kamis lalu (21/4/2025).

    Menurutnya, undangan tersebut mencerminkan komitmen China untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan keuangan dengan Indonesia. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang tak menentu.

    “Indonesia baik di ASEAN, hubungan dengan AS, dengan China, pihak-pihak yang sekarang tensinya sedang eskalasi. Kita tetap dalam posisi netral dan dihormati dan diperhitungkan,” tegasnya.

    (haa/haa)

  • Proyeksi Ekonomi RI Kuartal I-2025 dari Airlangga & Sri Mulyani

    Proyeksi Ekonomi RI Kuartal I-2025 dari Airlangga & Sri Mulyani

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur dari produk domestik bruto (PDB) pada siang ini, Selasa (5/5/2025). Sejumlah ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan mencapai 5% pada kuartal I-2025 ini.

    Konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia dari 14 institusi memperkirakan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,94% (year on year/yoy) dan terkontraksi 0,9% dibandingkan kuartal sebelumnya (quarter to quarter/qtq) pada kuartal I-2025.

    Adapun Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sinyal bahwa ekonomi Indonesia tidak akan mencapai 5% ketika ditanya oleh awak media. Namun, dia masih meyakini bahwa ekonomi Indonesia masih tumbuh mendekati 5%.

    “Ya tentu kalau matematika ada pembulatan [jadi 5%],” tuturnya kepada awak media di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat lalu (2/5/2025).

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi.

    “Tahun ini, Kuartal I, BPS belum mengeluarkan. Kita nanti melihat beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA minggu lalu.

    Sri Mulyani melihat salah satu faktor musiman yang mempengaruhi indikator ekonomi, yakni Ramadan dan Idul Fitri. Dia pun tetap optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5%, seperti halnya tahun 2024, sebesar 5,03%.

    Adapun, polling yang dilakukan Reuters juga menunjukkan ekonomi kemungkinan tumbuh 4,91% pada kuartal I-2025, sedikit di bawah ekspansi 5,02% yang tercatat pada kuartal keempat tahun lalu.

    “Kami memperkirakan pertumbuhan konsumsi swasta akan melambat tetapi masih menyumbang setengah dari tingkat pertumbuhan utama kuartal pertama. Ekspor akan memberikan kontribusi yang lebih kecil dari sebelumnya, karena mitra dagang utama Indonesia, Tiongkok, sedang bergulat dengan ekonomi yang lemah dan meningkatnya ketegangan geopolitik,” kata Jeemin Bang, Ekonom Moody’s, dikutip dari Reuters.

    Sebagai catatan, konsumsi menyumbang sekitar 53,71% pada total PDB sehingga laju konsumsi sangat menentukan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Bank Mandiri melaporkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan akan melemah ke bawah 4,9% (yoy) di kuartal I-2025, dari sebelumnya 5,0% (yoy) di kuartal IV-2024. Hal ini mencerminkan kecenderungan masyarakat untuk melakukan pengeluaran secara lebih hati-hati, karena sebagian pendapatan dialokasikan untuk tabungan berjaga-jaga.

    Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) jenis tabungan perorangan justru meningkat signifikan pada Maret 2025 atau selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri.

    Meningkatnya jumlah tabungan selama Ramadan terbilang anomali mengingat biasanya masyarakat menguras tabungan selama Ramadan karena tingginya konsumsi. Sebagai catatan, Ramadan jatuh pada 1 Maret 2025 dan berakhir pada 30 Maret sementara Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 31 Maret 2025.

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia Research, per Maret 2025, pertumbuhan DPK tabungan perorangan sebesar 6,4% year on year/yoy atau bahkan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 5,7% yoy. Pertumbuhan DPK tabungan perorangan Maret 2025 juga merupakan yang tertinggi sejak November 2022 atau sekitar 2,5 tahun terakhir.

    (haa/haa)

  • Angin Segar Bagi Para Pemburu Kuota Rumah Subsidi 2025

    Angin Segar Bagi Para Pemburu Kuota Rumah Subsidi 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), memberi sinyal bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal mengerek kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun ini.

    Ara menjelaskan bahwa Prabowo bakal menambah kuota FLPP tahun 2025. Penambahan kuota rumah subsidi itu disebut-sebut menjadi yang paling besar sepanjang sejarah.

    “220.000 unit ini akan bertambah. Untuk pertama kali, pemerintahan Presiden Prabowo ini akan menyiapkan paling banyak, sepanjang sejarah Indonesia Merdeka,” jelasnya saat dalam agenda penyerahan kunci Rumah FLPP untuk buruh di Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Kendati demikian, Maruarar masih enggan merinci berapa pastinya tambahan kuota yang akan diguyurkan oleh Prabowo. Dia meminta agar masyarakat sabar menanti informasi langsung dari orang nomor 1 di Indonesia tersebut.

    “Kalau saya umumkan nanti detailnya, kan saya ini cuma Wakil Presiden, anak buah Presiden. Jadi biar Presiden nanti [yang umumkan],” tambahnya.

    Namun demikian, sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal bahwa kuota FLPP 2025 akan bertambah hingga 350.000 unit.

    Sri Mulyani menjelaskan, usulan itu naik 130.000 unit dari kuota FLPP yang telah dialokasikan pada 2025 yakni sebanyak 220.000 unit.  

    “Ada keinginan untuk meningkatkan targetnya dari data terakhir kami mendapatkan angkanya naik dari 220.000 unit akan naik menjadi 350.000 unit,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers KSSK yang disiarkan di Kanal YouTube Otoritas Jasa Keuangan, dikutip Senin (28/4/2025).

    Namun, Sri Mulyani menjelaskan bahwa saat ini dirinya masih akan melakukan kalkulasi mengenai penambahan kuota itu.

  • Efisiensi rampung, pemerintah buka blokir anggaran K/L Rp86 triliun

    Efisiensi rampung, pemerintah buka blokir anggaran K/L Rp86 triliun

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) didampingi Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu (kiri) dan Suahasil Nazara (kanan) menyapa wartawan sebelum memberikan pemaparan pada konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (30/4/2025). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.

    Efisiensi rampung, pemerintah buka blokir anggaran K/L Rp86 triliun
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 02 Mei 2025 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah telah membuka anggaran yang dicadangkan atau blokir anggaran dari 99 kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp86,6 triliun, seiring dengan selesainya pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025.

    Menurut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2025 dikutip di Jakarta, Jumat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pelaksanaan Inpres telah diselesaikan. Laporan itu dilakukan pada 7 Maret 2025.

    Selanjutnya, Menkeu meminta izin kepada Presiden untuk memfokuskan kembali, merelokasi, membuka blokir anggaran, dan berbagai langkah lainnya agar belanja K/L bisa lebih tajam sesuai dengan prioritas pemerintah.

    “Kalau besarnya adalah Rp86,6 triliun sudah dilakukan buka blokir sehingga bisa belanja lagi,” ujar Suahasil.

    Rinciannya, pembukaan blokir sebesar Rp33,11 triliun digunakan untuk restrukturisasi 23 K/L baru di Kabinet Merah Putih. Sementara Rp53,49 triliun lainnya digunakan untuk pembukaan blokir kepada 76 K/L. Nilai itu merupakan realisasi hingga 25 April 2025.

    Seiring dengan pembukaan blokir anggaran, belanja K/L mulai terakselerasi pada Maret. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, realisasi belanja K/L per Januari 2025 tercatat sebesar Rp24,4 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp83,6 triliun pada Februari atau hanya bertambah sekitar Rp59,2 triliun.

    Sementara per Maret, penyaluran belanja K/L telah mencapai Rp196,1 triliun atau bertambah Rp112,5 triliun (naik 372,4 persen dibandingkan realisasi Februari).

    “Ini yang kami sebut terjadi akselerasi belanja. Sudah sekitar 16,9 persen dari total belanja yang ada di dalam APBN, selaras dengan persentase penerimaan pendapatan. Ini akan terus kami pantau agar K/L bisa terus belanja dan meningkatkan seluruh dukungan kepada prioritas-prioritas pembangunan,” tutur Suahasil.

    Sebagai catatan, realisasi belanja negara secara keseluruhan tercatat sebesar Rp620,3 triliun (17,1 persen dari target Rp3.621,3 triliun) per 31 Maret 2025. Realisasi melalui belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp413,2 triliun (15,3 persen dari target) serta transfer ke daerah Rp207,1 triliun (22,5 persen dari target).

    Untuk BPP, sebesar Rp196,1 triliun (16,9 persen dari pagu) disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) dan sebesar Rp217,1 triliun (14,1 persen dari pagu) disalurkan melalui belanja non-K/L.

    Sementara itu, pendapatan negara yang tercatat sebesar Rp516,1 triliun (17,2 persen dari target Rp3.005,1 triliun). Penerimaan yang berasal dari perpajakan tercatat sebesar Rp400,1 triliun (16,1 persen dari target), terdiri dari Rp322,6 triliun dari penerimaan pajak (14,7 persen dari target) serta Rp77,5 triliun dari kepabeanan dan cukai (25,7 persen dari target). Kemudian, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat senilai Rp115,9 triliun (22,6 persen dari target).

    Dengan demikian, defisit per Maret sebesar Rp104,2 triliun atau 0,43 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), setara dengan 16,9 persen dari target APBN 2025.

    Sumber : Antara