Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Empat Warga Bojonegoro Tewas dalam Kecelakaan Tunggal di Tawangmangu, Ini Identitasnya

    Empat Warga Bojonegoro Tewas dalam Kecelakaan Tunggal di Tawangmangu, Ini Identitasnya

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kecelakaan tunggal yang terjadi di kawasan wisata Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu pagi (17/5/2025), mengakibatkan lima korban meninggal dunia, empat di antaranya merupakan warga Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro.

    Peristiwa nahas ini terjadi sekitar pukul 10.15 WIB di Dusun Banaran, RT 01 RW 01, Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu. Informasi tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Bojonegoro, Mohammad Aris Hidayatullah.

    “Benar, kami sudah melakukan koordinasi dengan Dishub Karanganyar terkait insiden ini,” jelasnya saat dikonfirmasi media.

    Kecelakaan melibatkan kendaraan minibus Isuzu Elf dengan nomor polisi S 7338 AA yang dikemudikan Heri Purwanto, warga Padangan. Mobil tersebut mengangkut total 17 orang, termasuk dua anak-anak, dalam perjalanan wisata.

    Berdasarkan data sementara, empat penumpang dilaporkan tewas di lokasi kejadian. Sementara itu, 12 orang lainnya mengalami luka-luka dan segera dibawa ke RSUD Karanganyar untuk mendapatkan perawatan medis. Salah satu korban meninggal dunia masih belum teridentifikasi hingga berita ini ditulis.

    Berikut ini identitas para korban meninggal dunia:

    1. Ana Rubi, 45 tahun, warga Padangan RT 10/RW 03, meninggal di lokasi kejadian.
    2. Atik, 49 tahun, warga Padangan RT 10/RW 03, meninggal di lokasi kejadian.
    3. Salma, 5 tahun, anak-anak, warga Padangan RT 10/RW 03, meninggal di lokasi kejadian.
    4. Sri Mulyani, 58 tahun, warga Padangan RT 10/RW 03, meninggal di lokasi kejadian.
    5. Korban kelima, masih dalam proses identifikasi oleh pihak berwenang. [lus/ian]

  • Sri Mulyani Beberkan Bukti SDM RI Kalah Saing di Panggung Dunia

    Sri Mulyani Beberkan Bukti SDM RI Kalah Saing di Panggung Dunia

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia masih sedikit di dunia kerja internasional. Hal ini menjadi bukti bahwa SDM Indonesia masih kalah saing di panggung dunia.

    Sri Mulyani mencontohkan tidak adanya SDM dari Indonesia yang menduduki posisi penting di Islamic Development Bank (IDB). Padahal Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia dan menjadi shareholder nomor tiga tertinggi di institusi keuangan Islam dunia tersebut.

    “Tidak ada satupun Vice President IDB dari Indonesia yang merupakan negara muslim terbesar di dunia. Tidak ada di dalam senior management profesional yang menonjol,” kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonom Islam Indonesia, Kamis (15/5/2025).

    Sri Mulyani menilai permasalahan ini bukan hanya sekadar soal kesempatan, melainkan juga menyangkut kualitas SDM Indonesia dalam bersaing secara global. Beberapa faktor krusial mulai dari kompetensi teknis, kemampuan berbahasa Arab, hingga networking internasional yang lemah.

    “Banyak tantangan kita dan ini harus menjadi PR bagi kita apakah kompetensi, apakah kemampuan berbahasa Arab, apakah kemampuan networking,” ujarnya.

    Sri Mulyani pun membandingkan dengan negara-negara lain yang berhasil menempatkan orang terbaiknya dalam posisi strategis di IDB, meskipun banyak dari mereka yang dianggap tidak bisa berbahasa Arab.

    “Saya lihat secara nyata di semua forum-forum dunia, senior management itu banyak diisi oleh teman-teman kita yang berasal dari Pakistan, India dan ini menjadi salah satu pembelajaran bagi kita semua. Bahkan di Afrika seperti Nigeria bisa menduduki posisi Vice President. Saya yakin teman saya Muhtar itu tidak bisa bahasa Arab, tapi dia bisa menduduki itu,” ungkap Sri Mulyani.

    “Ini adalah sesuatu bahwa kita mungkin bisa mengambil peranan shareholder, tetapi belum tentu kita bisa menjadi pengelola yang kemudian membesarkan institusi. Ini adalah salah satu yang perlu untuk kita lihat,” tambahnya.

    (kil/kil)

  • Prabowo Teken Keppres Satgas Kopdes Merah Putih, Ferry Juliantono jadi Ketua Pelaksanaan Harian – Halaman all

    Prabowo Teken Keppres Satgas Kopdes Merah Putih, Ferry Juliantono jadi Ketua Pelaksanaan Harian – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih dalam Sidang Kabinet Terbatas di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Keppres ini menandai langkah strategis pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi berbasis desa melalui koperasi, dengan melibatkan kementerian terkait dan pemerintah daerah secara menyeluruh.

    Dalam Keppres tersebut, Wakil Menteri Koperasi dan UKM (Wamenkop) Ferry Juliantono ditunjuk sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih. Sementara, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menduduki posisi Wakil Ketua I. 

    Dengan struktur ini, Kementerian Koperasi dan UKM menjadi sektor utama yang memimpin pelaksanaan kebijakan strategis pembentukan Kopdes Merah Putih secara nasional.

    Ferry menyampaikan, proses musyawarah desa khusus untuk pembentukan Kopdes akan digencarkan pada Mei ini di berbagai wilayah.

    “Kita perkirakan akan mencapai 30 ribuan kopdes yang akan terbentuk,” ungkap Wamenkop Ferry usai sidang kabinet terbatas.

    Lebih lanjut, Ferry mengungkapkan bahwa dalam sidang tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyetujui skema pembiayaan yang akan mendukung program ini. 

    “Perkiraan pada Oktober mendatang, Presiden Prabowo menargetkan 1 tahun ini kopdes mulai operasional secara bertahap,” tutur Ferry.

    Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih memiliki sejumlah mandat penting, di antaranya adalah memastikan pembentukan 80 ribu Kopdes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia. Satgas juga bertugas merumuskan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan serta teknis operasional koperasi desa ini, termasuk pemetaan potensi ekonomi tiap desa dan kelurahan sebagai dasar pendirian koperasi.

    Selain itu, Satgas akan mengoordinasikan pendampingan Kopdes/Kel dari sisi kelembagaan, usaha, serta penguatan sumber daya manusia.

    Dalam jangka panjang, Satgas ini bertanggung jawab atas pengembangan rencana bisnis koperasi desa yang meliputi layanan simpan pinjam, penyediaan sembako, fasilitas kesehatan seperti klinik dan apotek, serta infrastruktur pendukung seperti cold storage dan logistik desa.

    Dengan dikeluarkannya Keppres ini, pemerintah menargetkan percepatan pembentukan koperasi desa melalui pendirian, pengembangan, hingga revitalisasi koperasi yang telah ada, guna menciptakan kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan.

    Satgas juga diberi wewenang menyelesaikan hambatan di lapangan dengan cepat, agar pelaksanaan program berjalan efektif.

    Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan desa, koperasi, dan pelibatan masyarakat lokal dalam pembangunan nasional. Program Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi pilar transformasi ekonomi desa yang terstruktur, produktif, dan inklusif.

  • KUD bakal disinergikan dengan Kopdes Merah Putih

    KUD bakal disinergikan dengan Kopdes Merah Putih

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menkop: KUD bakal disinergikan dengan Kopdes Merah Putih
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 18:11 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebut koperasi unit desa (KUD) bakal disinergikan dengan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Budi menjelaskan ada 385 KUD yang masih aktif beroperasi di berbagai daerah Indonesia dari total 9.000 KUD yang terdaftar.

    “Nanti disinergikan, karena menurut data kami KUD yang aktif itu tinggal 385 KUD dari 9.000 KUD,” kata Budi Arie di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Budi Arie kemudian menekankan Koperasi Desa Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat desa sejahtera.

    “Kami mulai dari desa, karena desa ini produsen, kalau desa jadi sumber kemiskinan nggak make sense (masuk akal, red.),” kata Budi Arie.

    Dalam kesempatan yang sama, Budi Arie juga menjawab pertanyaan mengenai keterlibatan bank-bank pelat merah (Himbara) terutama terkait pembiayaan dan modal usaha.

    Budi menegaskan rencananya plafon pinjaman yang ditetapkan oleh Himbara untuk Koperasi Desa Merah Putih sebesar Rp5 miliar.

    “Itu plafon, nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing (koperasi),” kata Menkop Budi.

    Dia melanjutkan saat ini pemerintah masih menggodok berbagai urusan teknis pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, termasuk terkait legalitas koperasi.

    “Kami sudah berdiskusi dan memutuskan dengan Ikatan Notaris Indonesia bahwa biaya maksimal untuk per akta notaris itu Rp2,5 juta. Itu biaya pembentukan (akta), kan baru legalitas,” ujar Budi Arie.

    Presiden Prabowo Subianto memanggil beberapa menterinya ke Istana pada Kamis sore untuk rapat terbatas membahas Koperasi Desa Merah Putih. Beberapa menteri yang mengikuti rapat terbatas itu, selain Menkop Budi Arie, antara lain ada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta ada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

    Koperasi Desa Merah Putih merupakan program prioritas pemerintah yang pembentukannya ditetapkan oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres itu diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 27 Maret 2025 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama.

    Inpres No. 9/2025 bertujuan sebagai landasan untuk mempercepat pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Koperasi Desa Merah Putih itu diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, memberikan akses permodalan yang lebih sehat dan berkeadilan bagi masyarakat desa, serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan.

    Sumber : Antara

  • Kabar Baik! Menteri PKP Pastikan Kuota FLPP Naik Jadi 350.000 Unit

    Kabar Baik! Menteri PKP Pastikan Kuota FLPP Naik Jadi 350.000 Unit

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan pemerintah bakal menambah kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) naik menjadi 350.000 unit pada tahun ini.

    Menteri PKP, Maruarar Sirait menyebut saat ini pihaknya tengah menjalin koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakselerasi rencana penambahan kuota rumah subsidi tersebut.

    Ara memastikan, likuiditas untuk menambah kuota itu telah siap. Apabila resmi terealisasi, dia menyebut kuota rumah subsidi yang dialokasikan pemerintah tahun ini menjadi yang paling jumbo sepanjang sejarah.

    “Bersama juga dengan Bank Indonesia, Ibu Sri Mulyani, Pak Dasco di DPR membantu, Komisi X dan XI juga Pak Misbakhun. Kita ada alokasi 350.000 yang sudah ada uangnya. Ini belum ada setahun [pemerintahan Prabowo],” kata Maruarar saat memberikan sambutan di agenda penyerahan kunci rumah subsidi untuk pelaku Industri Media di Cibitung, Selasa (6/5/2025). 

    Melengkapi pernyataan Ara, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa dirinya bersama Kementerian PKP bakal mempercepat proses usulan penambahan kuota rampung pada akhir semester I/2025.

    Hal itu dilakukan guna menambah kesempatan masyarakat memiliki hunian layak. Terlebih, kategori penerima rumah subsidi kini resmi telah diperluas.

    Meski demikian, Heru mengaku belum dapat memastikan kapan tepatnya penambahan itu dapat direalisasikan. Pasalnya, kuota tambahan itu baru dapat disalurkan apabila Peraturan Menteri Keuangan (PMK) resmi telah terbit,

    “Oh, kalau itu [kapan mulai bisa disalurkan] kan nanti keputusan dari Kementerian Keuangan ya terkait dengan alokasi fiskalnya yang itu kan kita eksekusi. Kita koordinasi terus lah dengan Kementerian Keuangan,” tegasnya. 

    Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan kuota rumah subsidi pada tahun ini sebesar 220.000 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp18,7%. Namun demikian, dalam perkembangan terbarunya pemerintah Prabowo disebut bakal menambah kuota naik 130.000 unit menjadi 350.000 unit pada tahun ini.

    Hal itu juga telah dikonfirmasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dia menyebut saat ini pihaknya tengah mengkaji pengalokasian tambahan anggaran untuk menambah kuota rumah subsidi pada tahun ini.

    “Nanti konsekuensi dari FLPP-nya [yang diusulkan naik] kita akan hitung lagi,” tegasnya.

  • Wamenkeu: RI fokus jaga tujuan jangka panjang di tengah gejolak global

    Wamenkeu: RI fokus jaga tujuan jangka panjang di tengah gejolak global

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan Indonesia fokus pada tujuan jangka menengah dan panjang untuk memastikan keberlanjutan ekonomi di tengah gejolak perekonomian global.

    “Indonesia, meskipun menghadapi gejolak global ini, tetap menjaga fokus pada tujuan jangka menengah dan panjang untuk memastikan bagaimana Indonesia bisa berkembang secara ekonomi,” kata Suahasil dalam Seminar Indonesia Credit Spotlight 2025, dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Wamenkeu Suahasil menyebut kondisi perekonomian global saat ini terbilang cukup menantang. Maka dari itu, suatu negara tidak bisa hanya berfokus pada tujuan jangka pendek.

    Dalam konteks Indonesia, pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan reformasi struktural guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan meski dihadapkan dengan tantangan ekonomi global.

    Salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah tahun ini adalah efisiensi anggaran terhadap pengeluaran atau belanja yang tidak relevan.

    “Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menginstruksikan kami untuk mencapai efisiensi sebesar Rp256 triliun, yang sekitar 23-24 persen dari anggaran kementerian,” jelas dia.

    Lebih lanjut, meski APBN mencetak defisit sejak awal tahun dengan catatan terakhir sebesar Rp104,2 triliun per Maret, Suahasil memastikan pengelolaan APBN tetap dalam target yang telah disepakati pemerintah dan DPR.

    “Anggaran tetap berjalan sesuai rencana dan dapat mendukung prioritas pemerintah, dengan mobilisasi pendapatan dan peningkatan rasio pajak sebagai fokus utama,” ujar Suahasil.

    Wamenkeu pun menekankan pentingnya menjaga kredibilitas dan efisiensi anggaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan produktif.

    “Kami berkomitmen untuk menjaga kredibilitas anggaran, menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen, dan memastikan efisiensi anggaran yang telah dimulai di awal 2025 dapat mendukung program pemerintah,” tuturnya.

    Untuk diketahui, Pemerintah telah membuka anggaran yang dicadangkan atau blokir anggaran dari 99 kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp86,6 triliun, seiring dengan selesainya pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pelaksanaan Inpres telah diselesaikan. Laporan itu dilakukan pada 7 Maret 2025.

    Selanjutnya, Menkeu meminta izin kepada Presiden untuk merelokasi dan membuka blokir anggaran agar belanja K/L bisa lebih tajam sesuai dengan prioritas pemerintah.

    Rinciannya, pembukaan blokir sebesar Rp33,11 triliun digunakan untuk restrukturisasi 23 K/L baru di Kabinet Merah Putih. Sementara Rp53,49 triliun lainnya digunakan untuk pembukaan blokir kepada 76 K/L. Nilai itu merupakan realisasi hingga 25 April 2025.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah andalkan Danantara guna pacu kinerja investasi dan ekonomi

    Pemerintah andalkan Danantara guna pacu kinerja investasi dan ekonomi

    Pertumbuhan ekonomi kuartal I mencapai 4,87 persen (year-on-year/yoy), mencerminkan perekonomian domestik kita tetap kuat. Tapi, kita perlu meningkatkan investasi. Maka, Danantara menjadi salah satu jawaban

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah mengandalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia untuk memacu kinerja investasi dan perekonomian nasional.

    “Pertumbuhan ekonomi kuartal I mencapai 4,87 persen (year-on-year/yoy), mencerminkan perekonomian domestik kita tetap kuat. Tapi, kita perlu meningkatkan investasi. Maka, Danantara menjadi salah satu jawaban,” kata Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam Fitch Ratings’ Annual Indonesia Conference di Jakarta, Rabu.

    Setelah struktur organisasi terbentuk, kini Danantara tengah menyusun daftar proyek strategis sebagai permulaan.

    Anggito mengaku telah melihat daftar proyek yang disasar oleh Danantara dan meyakini lembaga ini bisa menjadi saluran komersial bagi Indonesia.

    “Jadi, mereka menargetkan sejumlah return on investment (pengembalian investasi),” tambah Anggito.

    Selain Danantara, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga berkomitmen meningkatkan kapasitas ekonomi domestik, salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Dari data terakhir, 3,4 juta anak telah menikmati program ini dan akan terus bertambah ke depannya. Harapannya program ini bisa meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kita di masa depan. Program ini juga memberikan dampak ekonomi, tercermin di dapur-dapur di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Wamenkeu.

    Sebagai catatan, komponen investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) tumbuh terbatas 2,12 persen pada kuartal I-2025. Kinerja investasi utamanya dipengaruhi investasi bangunan yang tumbuh melambat sebagaimana tercermin pada kinerja sektor konstruksi yang tumbuh terbatas. Di samping itu, investasi mesin nonkendaraan juga melambat.

    Di sisi lain, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89 persen berkat dukungan dari libur tahun baru serta Ramadhan hingga Idul Fitri.

    Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, APBN berperan dalam kinerja positif itu. Pemerintah menggelontorkan berbagai insentif seperti THR, diskon tarif listrik dan tarif tol, hingga insentif pajak serta menjaga stabilitas harga pangan dengan memberikan suntikan dana kepada Bulog.

    Menkeu mengakui dinamika perekonomian global masih sangat menantang dan tidak mudah ke depannya.

    Maka, pemerintah mengambil strategi deregulasi, pembentukan satgas ketenagakerjaan, mitigasi risiko untuk menjaga stabilitas ekonomi, serta perlindungan dunia usaha dan upaya menjaga daya beli masyarakat.

    Deregulasi diarahkan untuk mengatasi hambatan perdagangan dan investasi, terutama dari sisi global.

    Kemudian, pemerintah juga akan mempercepat realisasi penyerapan dengan menyesuaikan rekonstruksi belanja negara yang lebih produktif. Fokus utamanya mencakup perluasan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Siapkan Aturan buat Cegah Dampak Tarif Trump

    Pemerintah Siapkan Aturan buat Cegah Dampak Tarif Trump

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan regulasi tambahan untuk mendorong penguatan pasar dalam negeri. Regulasi ini disiapkan sebagai antisipasi dampak tarif impor tinggi yang dikenakan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Kita coba siapkan regulasi tambahan yang bisa mengamankan dan mendorong penguatan market domestik kita, sebagai salah satu langkah untuk mengantisipasi isu tarif Trump ini,” kata Maman dalam acara Konferensi Pers, di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

    Maman menerangkan dari sisi Kementerian UMKM mendorong diversifikasi pasar melalui penguatan akses dukungan pasar dalam negeri. Menurut Maman, Indonesia mempunyai potensi yang tak kalah saing dengan pasar luar. Apalagi penduduk Indonesia lebih dari 250 juta orang

    “Jadi market domestik ini nggak kalah luar biasanya. Bukan berarti saya tidak mendukung ekspor, totalnya 100% saya dukung ekspor. Tapi maksud saya, market Indonesia ini juga nggak boleh kita abaikan. Ada 250 juta masyarakat Indonesia yang kita lihat ini juga bisa menjadi market di luar tadi, yang di luar negeri,” terang Maman.

    Saat ditanya lebih lanjut mengenai regulasi tersebut, Maman mengatakan regulasi tersebut tengah dibahas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Saat ini, pemerintah masih terus negosiasi ke Amerika Serikat.

    “Ya ini kan sedang dibicarakan di Pak Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan. Sekarang kan lagi dalam proses pembicaraan negosiasi dengan Amerika,” imbuh dia.

    Meski begitu, Maman belum menerangkan terkait bentuk regulasi tersebut berupa regulasi baru, seperti Peraturan Menteri atau justru merevisi aturan yang sudah ada. Dia menerangkan saat ini proses negosiasi masih berjalan.

    “Saya pikir kan ini proses negosiasi. Ini kan masih berjalan, nanti itu kan menjadi satu paket. Kan sudah ada tiga arah, tiga tim ekonomi. Nah itu nanti kita akan menyesuaikan di situ,” jelas Maman.

    ‘Lihat juga video: Edisi #519: Sinyal Positif Negosiasi Indonesia soal Tarif Trump’

    (acd/acd)

  • Pemerintah Percepat Belanja usai Ekonomi Kuartal I/2025 Melambat

    Pemerintah Percepat Belanja usai Ekonomi Kuartal I/2025 Melambat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan konsumsi atau belanja pemerintah akan terus dipercepat dan mitigasi dampak ketidakpastian terus dilakukan, usai ekonomi tumbuh 4,87% secara tahunan pada kuartal I/2025. 

    Sri Mulyani menyampaikan dari sisi domestik, pemerintah terus memperluas cakupan implementasi program prioritas bernilai tambah lebih tinggi seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Realisasi penyerapan, menyesuaikan dengan rekonstruksi pada Belanja Negara yang lebih produktif, akan semakin dipercepat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (6/5/2025). 

    Sebagaimana diketahui, program MBG telah ditambah anggarannya menjadi Rp171 triliun. Sementara realisasinya mulai terjadi percepatan sejak Maret dan mencapai Rp2,3 triliun per April. Sebelumnya dalam dua bulan pertama tahun ini, realisasi hanya mencapai Rp300 miliar. 

    Selain itu, pemerintah turut memberikan dukungan untuk sektor perumahan melalui insentif perpajakan, termasuk dengan perluasan target perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi lebih tinggi dari sebelumnya 220.000.

    Adapun, belanja pemerintah memang sempat tertahan akibat efisiensi dan realokasi anggaran yang dilakukan pada awal tahun. Alhasil, belanja K/L tertahan sejak Januari hingga Sri Mulyani membuka blokir anggarannya pada Maret 2025. 

    Pada kuartal I/2025, seluruh komponen pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tumbuh positif kecuali konsumsi pemerintah yang kontraksi 1,38% secara tahunan atau year on year (YoY). 

    Sementara dalam menghadapi ketidakpastian global yang berdampak pada ekonomi domestik, Sri Mulyani mengamini perlu dilakukan pemantauan secara berkala dan upaya mitigasi dampak ketidakpastian. 

    Di antaranya melalui deregulasi, pembentukan satgas ketenagakerjaan, serta strategi memitigasi risiko untuk menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat. 

    Selain itu, pemerintah secara dini juga telah melakukan negosiasi bilateral dan mendorong kerja sama di berbagai forum multilateral untuk bersama-sama mengatasi tantangan geopolitik global.

    Hal ini telah diinisiasi antara lain dalam kesempatan Spring Meeting dan Pertemuan G20 pada April lalu serta Sidang Tahunan ADB serta Pertemuan Asean+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting pada Awal Mei 2025. Pemetaan produk unggulan untuk pasar Asean+3, Uni Eropa, dan BRICS juga dilakukan untuk membuka pasar ekspor baru.

    “Dari sisi internal, tantangan global ini menjadi momentum bagi pemerintah melalui semua K/L untuk semakin koordinatif dan suportif, bersama-sama melakuan deregulasi mengatasi hambatan dalam perdagangan dan investasi terutama dari global,” ujarnya. 

    Termasuk, kata Sri Mulyani, kolaborasi mendorong kinerja dan membuka peluang pasar untuk sektor-sektor yang bernilai tambah lebih tinggi dan potensial bagi penguatan posisi Indonesia dalam global value chain.

  • Sri Mulyani: Dominasi Dolar AS Terancam, Euro dan Yen Jadi Primadona Baru

    Sri Mulyani: Dominasi Dolar AS Terancam, Euro dan Yen Jadi Primadona Baru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, terdapat 2 aset safe haven yang kini menjadi primadona bagi para pelaku pasar keuangan yakni Euro Eropa dan Yen Jepang.

    Meski sebelumnya, dominasi Dolar Amerika Serikat (AS) sebagai aset aman (safe haven), namun karena ketidakpastian serta guncangan perang dagang.

    Mengakibatkan mata uang utama di dunia itu mulai terancam ditinggalkan oleh para pelaku pasar keuangan di tengah tekanan ekonomi.

    Dalam catatan terbaru, nilai tukar yen selama tahun berjalan hingga 28 April 2025 telah menguat 9,3% terhadap dolar AS, dan euro 9,1%.

    Sementara itu, nilai tukar rupiah terkontraksi hingga 4,5%, begitu juga nilai tukar AS, yakni dolar yang ia catat mengalami kontraksi sebesar 8,5%. Mata uang China, ia catat juga masih mampu mengalami penguatan sebesar 0,1% year to date.

    Sri Mulyani menyampaikan langsung 2 mata uang yang melambung dan diprediksi akan menggeser posisi Dolar, saat konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta.

    “Safe haven, ini adalah sekarang euro dan Japan. Jadi dalam hal ini kita perlu melihat dan menjaga, ini tidak immune, namun kita tetap berkomunikasi” kata Sri Mulyani, dikutip Selasa, (6/5/2025).

    Selain disebabkan karena masalah perang dagang yang dimulai oleh Presiden AS Donald Trump melalui tarif resiprokal yang tinggi kepada negara-negara mitra dagang utamanya, ketidakpastian ekonomi diciptakan Trump dengan perselisihan antara dirinya dengan Gubernur Bank Sentral AS, The Federal Reserve atau The Fed, Jerome Powell.