Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Gaji Ke-13 ASN dan TNI-Polri Cair Bulan Ini, Nilainya Rp 49,3 Triliun!

    Gaji Ke-13 ASN dan TNI-Polri Cair Bulan Ini, Nilainya Rp 49,3 Triliun!

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) pemerintah pusat, pemda, TNI, Polri, dan pensiunan cair pada Juni 2025. Jumlah anggarannya mencapai Rp 49,3 triliun.

    Sri Mulyani menjelaskan penyaluran gaji ke-13 diberikan setelah pemerintah menggulirkan lima paket stimulus ekonomi senilai Rp 24,44 triliun 

    “Selain Rp 24,44 triliun dari paket stimulus ini, seperti diketahui oleh teman-teman media gaji ke-13 juga kita cairkan bulan Juni ini. Total anggaran sekitar Rp 49,3 triliun termasuk ASN pusat, daerah, TNI-Polri dan pensiunan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers seusai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/6/2025).

    “Dengan adanya pencairan gaji ke-13, maka paket stimulus dan akselerasi program pemerintah maka diharapkan momentum pertumbuhan bisa terus dijaga,” tambahnya.

    Diketahui, dana sebesar Rp 24,44 triliun dialokasi pemerintah untuk mendanai sejumlah program sosial dan ekonomi yang akan berlangsung pada periode Juni hingga Juli 2025.

    Terdapat lima paket stimulus tersebut antara lain, diskon transportasi, diskon tarif tol, tambahan bantuan sosial (bansos), bantuan subsidi upah (BSU), dan perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK).

    5 Paket Stimulus untuk Menjaga Kestabilan Perekonomian Domestik:

    1. Diskon Transportasi (Rp 940 Miliar)

    Terdapat tiga jenis diskon transportasi selama 2 bulan pada momen libur sekolah (sekitar awal Juni 2025 hingga pertengahan Juli 2025) antara lain:

    Diskon tiket kereta sebesar 30%.Diskon tiket pesawat berupa PPN DTP 6%.Diskon tiket angkutan laut sebesar 50%Infografik stimulus ekonomi kuartal II 2025. – (Beritasatu.com/Felicia Karen Agatha Handjojo)

    2. Diskon Tarif Tol (Rp 650 Miliar)

    Diskon tarif tol sebesar 20% untuk sekitar 110 juta pengendara selama 2 bulan pada momen liburan sekolah (sekitar awal Juni 2025 hingga pertengahan Juli 2025).

    3. Peningkatan Bantuan Sosial dan Pemberian Bantuan Pangan (Rp 11,93 Triliun)

    Tambahan Kartu Sembako Rp 200.000 per bulan untuk sekitar 18,3 juta kelompok penerima manfaat (KPM) diberikan selama 2 bulan. Bantuan pangan berupa 10 kilogram beras untuk sekitar 18,3 juta KPM.

    4. Bantuan Subsidi Upah (Rp 10,72 Triliun)

    Bantuan subsidi upah sebesar Rp 150.000 per bulan untuk sekitar 17 juta pekerja dengan gaji sampai dengan Rp 3,5 juta atau sebesar UMP kabupaten/kota yang berlaku, serta 3,4 juta guru honorer selama 2 bulan (Juni-Juli 2025).

    Bantuan BSU akan disalurkan satu kali penyaluran pada Juni 2025.

    5. Perpanjangan Diskon Iuran JKK (Rp 200 Miliar)

    Perpanjangan diskon 50% dilakukan kembali selama 6 bulan bagi pekerja sektor padat karya (periode Agustus 2025 sampai dengan Januari 2026) dengan penerapan program oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

  • Oalah, Pemerintah Batalkan Diskon Tarif Listrik 50%

    Oalah, Pemerintah Batalkan Diskon Tarif Listrik 50%

    GELORA.CO –  Pemerintah batal memberikan diskon tarif listrik 50 persen pada bulan Juni dan Juli. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan alasannya. 

    Ia menerangkan, setelah mengadakan rapat dengan para menteri terkait, proses penganggaran untuk program diskon tarif listrik berjalan lambat.

    Sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli.

    “Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli kita memutuskan tidak bisa dijalankan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/6/2025). 

    “Sehingga yang itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah,” tambahnya. 

    Sebelumnya, diskon tarif listrik diumumkan oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto sebagai salah satu paket stimulus ekonomi bersama diskon transportasi dan BSU. 

    Dalam konferensi pers akhir Mei lalu, Airlangga mengatakan, diskon tarif listrik sebesar 50 persen akan diberikan kepada sekitar 79,3 juta rumah tangga.

    Penerima diskon tarif listrik adalah mereka yang masuk dalam kategori pelanggan ≤1300 VA. 

    Skema diskon tarif listrik itu sama dengan yang diterapkan pada periode awal tahun ini dan program ini akan dijalankan oleh Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan PLN. 

  • Honorarium Pengelola Keuangan Kementerian/Lembaga Dipangkas, Efisiensi Rp300 Miliar

    Honorarium Pengelola Keuangan Kementerian/Lembaga Dipangkas, Efisiensi Rp300 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengurangi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan di kementerian/lembaga hingga 38% pada 2026, sebagai bagian dari efisiensi anggaran yang berlanjut tahun depan.

    Pengurangan honorarium itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

    Jika dibandingkan dengan standar biaya honorarium penanggung jawab pengelola keuangan di masing-masing kementerian/lembaga pada tahun ini maka tampak penurunan di setiap jenis penanggung jawab.

    Misalnya pada 2025, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan honorarium kuasa pengguna anggaran dalam rentan Rp630.000 hingga Rp4,43 juta. Pada 2026, Kemenkeu menetapkan honorarium kuasa pengguna anggaran dalam rentan Rp630.000 hingga Rp3,5 juta.

    Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Lisbon Sirait menjelaskan rata-rata penurunan pada tahun depan sekitar 38% dari biaya honorarium penanggung jawab pengelola keuangan yang ada sekarang.

    “Atau Rp300 miliar ya efisiensi yang bisa didapat dari penyesuaian standar biaya [honorarium],” jelas Lisbon dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Kemenkeu menyusun standar biaya kementerian/lembaga (K/L) agar ada standar baku di tengah variasi belanja di masing-masing K/L.

    Lisbon tidak menampik bahwa ada standar biaya yang nominalnya berkurang bahkan dihapus. Hanya saja, dia mengklaim penerapan standar biaya itu tidak mengorbankan efektivitas dari pelaksanaan kegiatan.

    “Kebijakan standar biaya yang kita lakukan untuk 2026 itu juga sejalan dengan kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah akhir-akhir ini,” ujarnya.

  • Rp 21 Triliun Uang Negara Sudah Cair buat Gaji ke-13

    Rp 21 Triliun Uang Negara Sudah Cair buat Gaji ke-13

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ASN (PNS & PPPK) pusat dan daerah, TNI dan Polri, serta pensiunan mendapatkan gaji ke-13. Realisasi hingga hari ini pukul 16.00 WIB, gaji ke-13 telah cair Rp 21,18 triliun.

    Jumlah itu merupakan gabungan pencairan gaji ke-13 untuk ASN Pemerintah Pusat, TNI Polri, Pensiunan, dan ASN Daerah. Adapun anggaran total gaji ke-13 ASN hingga pensiunan yang disiapkan pemerintah sebanyak Rp 49,3 triliun.

    “Gaji ke-13 tahun ini mulai dibayarkan tanggal 2 Juni 2025 bedasarkan PP Nomor 11 Tahun 2025 yang telah ditandatangani Presiden Prabowo,” ujar Sri Mulyani melalui Instagram resmi @smindrawati, Senin (2/6/2025).

    Gaji ke-13 yang telah cair untuk ASN pemerintah pusat hingga TNI-Polri Rp 10,54 triliun itu telah masuk ke rekening 1.794.788 pegawai. Rinciannya, sebanyak Rp 5,50 triliun untuk 715.033 pegawai PNS/Pejabat Negara.

    Kemudian Rp 38 miliar untuk 99.352 PPPK, Rp 1,86 triliun untuk 472.739 personil/pegawai Anggota Porli, Rp 2,68 triliun untuk 492.904 pegawai prajurit TNI, serta Rp 11 miliar untuk 14.760 pegawai PPNPN.

    Sementara gaji ke-13 untuk pensiunan, telah cair Rp 10,54 triliun. Rinciannya, Rp 10,11 triliun untuk 3.054.796 pensiunan melalui PT Taspen, dan Rp 43 miliar untuk 122.022 pensiunan melalui PT Asabri.

    Kemudian pencairan gaji ke-13 untuk ASN Daerah realisasinya sebanyak Rp 10 miliar untuk 20.889 pegawai.

    “Kebijakan ini mulai diberikan pada bulan Juni 2025 diharapkan agar dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional karena dapat mendorong konsumsi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan,” terang Sri Mulyani.

    (ada/hns)

  • Diskon Listrik Dibatalkan, Warga: Kenapa Cuma Bikin Senang Sebentar? Megapolitan 2 Juni 2025

    Diskon Listrik Dibatalkan, Warga: Kenapa Cuma Bikin Senang Sebentar? Megapolitan 2 Juni 2025

    Diskon Listrik Dibatalkan, Warga: Kenapa Cuma Bikin Senang Sebentar?
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com —
    Sejumlah warga menyatakan kekecewaannya setelah pemerintah membatalkan rencana pemberian diskon 50 persen terhadap tarif listrik untuk bulan Juni dan Juli 2025.
    Salah satu warga yang menyuarakan kekecewaannya adalah Farid (28), warga Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ia merasa seolah diberi harapan palsu oleh pemerintah usai wacana diskon listrik itu urung direalisasikan.
    “Ketika kemarin dengar mau ada wacana diskon listrik lagi, itu berharap banget. Eh malah di-PHP-in pemerintah gini,” ucap Farid di Depok, Senin (2/6/2025).
    Farid mengaku kecewa karena tagihan listrik di rumahnya kerap mencapai Rp 650.000 per bulan. Ia menilai program diskon yang sempat diberlakukan pada Januari dan Februari 2025 sangat membantu mengurangi pengeluaran rumah tangganya.
    “Kan biasa per bulan itu Rp 600.000-650.000, pas ketika diskon yang awal tahun itu berasa banget karena tagihan jadi cuma Rp 250.000-300.000,” ujar Farid.
    Kekecewaan serupa juga dirasakan oleh Jessica (25), warga Tugu, Depok. Ia mengaku telah menantikan kebijakan diskon listrik selama tiga bulan terakhir, terutama karena termasuk dalam kategori pelanggan rumah tangga dengan daya listrik 1.300 VA.
    “Disayangkan banget keputusan pemerintah, padahal saya sudah nungguin dari Februari pas terakhir dapat diskon. Soalnya sangat membantu, beban berkurang yang awalnya bayar Rp 500.000 jadi cuma Rp 200.000,” jelas Jessica.
    “Kenapa pemerintah bikin senang warganya cuma sebentar doang?” tambahnya.
    Sebelumnya, pemerintah sempat menyampaikan bahwa diskon listrik 50 persen akan menjadi bagian dari enam stimulus ekonomi yang direncanakan meluncur pada 5 Juni 2025.
    Namun, dalam pengumuman resmi,
    diskon tarif listrik
    tidak termasuk dalam daftar stimulus yang diberikan.
    Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, proses penganggaran untuk diskon listrik berjalan lebih lambat dibandingkan program stimulus lainnya.
    Sebagai alternatif, pemerintah memutuskan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp 600.000 untuk dua bulan kepada 17,3 juta pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Surplus Neraca Dagang Makin Tipis, Sri Mulyani Ungkap Gegara Ulah Trump

    Surplus Neraca Dagang Makin Tipis, Sri Mulyani Ungkap Gegara Ulah Trump

    Jakarta –

    Surplus neraca perdagangan Indonesia makin menyusut pada April 2025. Nilai surplus menyusut tajam dibanding bulan-bulan sebelumnya, hanya sebesar US$ 160 juta.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan biang kerok surplus neraca dagang makin tipis adalah kebijakan protektif yang dilakukan Amerika Serikat (AS). Seperti diketahui, Presiden Donald Trump mematok tarif tinggi untuk impor komoditas ke Negeri Paman Sam. Menurutnya, dampak dari kebijakan Trump membuat kinerja ekspor menurun. Khususnya, ekspor ke Amerika Serikat.

    “Kebijakan yang dilakukan di Amerika Serikat dari bulan April kan dampaknya terlihat di bulan April dan Mei ini, kalau di bulan April masih diumumkan shipment sudah jalan, kita lihat bulan Mei-nya dampak di seluruh dunianya,” beber Sri Mulyani ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).

    Sri Mulyani menggarisbawahi sejauh ini impor ke Amerika memang menurun setelah Trump mematok tarif impor tinggi. Ini artinya, beberapa ekspor produk dari berbagai negara yang butuh bahan baku dari Indonesia juga turun, alhasil ekspor Indonesia pun jadi makin turun.

    “Jadi ekspor ke Amerika turun, ekspor ke berbagai negara juga turun jadi memang akan terasa terlihat,” sebut Sri Mulyani.

    Sementara itu, Badan Pusat Statistik sendiri menyatakan surplus neraca dagang yang makin tipis terjadi karena adanya lonjakan impor, terutama di sektor nonmigas, yang tumbuh hampir 30% secara tahunan.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, mengatakan surplus perdagangan bulan April ditopang oleh ekspor nonmigas senilai US$ 1,51 miliar, sementara neraca perdagangan migas defisit cukup dalam, mencapai US$ 1,35 miliar.

    “Surplus masih terjadi berkat ekspor bahan bakar mineral, minyak nabati, serta besi dan baja,” ujar Pudji di Kantor Pusat BPS, Jakarta Pusat, di hari yang sama.

    Dengan capaian ini, Indonesia membukukan surplus neraca perdagangan selama 60 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Namun, tren pelemahan nilai surplus ini menjadi sorotan karena kenaikan impor yang cukup agresif.

    Secara kumulatif, sepanjang Januari hingga April 2025, neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus US$ 11,07 miliar. Surplus tersebut didorong oleh kinerja ekspor nonmigas senilai US$ 17,26 miliar, meskipun neraca migas tetap defisit US$ 6,19 miliar.

    Sementara itu, total ekspor pada April 2025 tercatat sebesar US$ 20,74 miliar, naik 5,76% dibanding April 2024. Komoditas utama penyumbang kenaikan berasal dari industri pengolahan seperti minyak kelapa sawit, logam dasar besi, kimia dasar organik, nikel, dan semikonduktor.

    Salah satu komoditas yang mencatat lonjakan signifikan adalah mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) yang naik hingga 59,67%, menyumbang andil sebesar 3,01% terhadap total ekspor bulan April.

    Ekspor sepanjang Januari-April 2025 juga didominasi oleh besi dan baja, batu bara, serta CPO dan turunannya. Besi dan baja naik 6,62%, CPO tumbuh 20%, namun batu bara anjlok 19,74% akibat penurunan harga global yang menyentuh titik terendah sejak Mei 2021.

    Dari sisi negara tujuan, China, Amerika Serikat, dan India menjadi tiga pasar ekspor utama, menyumbang hampir 41% dari total ekspor nonmigas selama empat bulan pertama 2025. Nilai ekspor ke Tiongkok tercatat sebesar US$ 18,87 miliar.

    Namun, tekanan besar datang dari sisi impor. Nilai impor pada April 2025 mencapai US$ 20,59 miliar, melesat 21,84%dibanding April tahun lalu. Impor nonmigas tumbuh tajam 29,86% menjadi US$ 18,07 miliar, sementara impor migas justru turun 15,57% ke US$ 2,52 miliar.

    Secara kumulatif, total impor Indonesia dari Januari hingga April 2025 mencapai US$ 76,29 miliar, naik 6,27%dibanding periode yang sama tahun lalu. Negara asal impor terbesar masih dari China, Jepang, dan negara-negara ASEAN (di luar Thailand). Sementara impor dari Thailand dan Uni Eropa tercatat mengalami penurunan.

    (hal/ara)

  • Juni-Juli 2025, Tiket Kereta dan Pesawat Didiskon Besar

    Juni-Juli 2025, Tiket Kereta dan Pesawat Didiskon Besar

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah memberikan diskon besar untuk moda transportasi umum seperti kereta api, pesawat, dan kapal laut selama masa libur sekolah Juni–Juli 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong aktivitas ekonomi nasional melalui peningkatan mobilitas masyarakat di dalam negeri.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani
    di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025), menjelaskan, insentif transportasi ini diberikan karena bertepatan dengan liburan anak sekolah dan menjelang tahun ajaran baru, sehingga diharapkan masyarakat memanfaatkan momentum ini untuk bepergian dalam negeri dan turut menggerakkan roda ekonomi lokal.

    Untuk transportasi kereta api, pemerintah memberikan diskon tiket sebesar 30 persen yang ditargetkan bisa dinikmati oleh 2,8 juta penumpang selama periode liburan tersebut. Diskon ini diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat menggunakan kereta sebagai sarana transportasi antarkota yang terjangkau dan efisien.

    Sementara itu, untuk tiket pesawat kelas ekonomi, pemerintah memberikan diskon pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 6%. Kebijakan ini diperkirakan akan menguntungkan sekitar 6 juta penumpang, sekaligus membuat harga tiket menjadi lebih terjangkau selama masa libur sekolah.

    Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan diskon tiket angkutan laut sebesar 50%, yang diproyeksikan dapat dimanfaatkan oleh 500.000 penumpang. Seluruh program diskon transportasi ini akan berlangsung selama  Juni dan Juli 2025.

    “Diperkirakan akan dinikmati oleh 2,8 juta penumpang kereta api dalam periode Juni dan Juli, yaitu pada saat masa tahun ajaran sedang libur dan diharapkan bisa meningkatkan aktivitas ekonomi dalam negeri,” ucapnya.

    Sri Mulyani menyebutkan, total anggaran yang dialokasikan untuk insentif tiket transportasi ini mencapai Rp 940 miliar, mencakup subsidi untuk tiket kereta api, pesawat kelas ekonomi, dan angkutan laut.

    Sebelumnya diberitakan, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 24,44 triliun untuk membiayai lima paket stimulus sosial dan ekonomi yang diluncurkan selama periode yang sama. Stimulus tersebut meliputi diskon transportasi, diskon tarif tol, tambahan bantuan sosial (bansos), bantuan subsidi upah (BSU), dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

    Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat serta memperkuat pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan konsumsi BB domestik selama masa liburan.

  • Diskon Listrik 50 Persen Batal Diberikan Bulan Ini

    Diskon Listrik 50 Persen Batal Diberikan Bulan Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akhirnya batal memberikan diskon tarif listrik 50 persen yang rencananya diberikan pada Juni hingga Juli 2025. Diskon tarif listrik tersebut, sebelumnya direncanakan untuk pelanggan listrik 1.300 VA ke bawah.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, stimulus tersebut gagal lantaran proses penganggaran yang memakan waktu. Sehingga, tidak memungkinkan untuk mengejar target pelaksanaan pada Juni dan Juli.

    “Kami sudah rapat di antara para menteri, dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan, proses penganggarannya jauh lebih lambat kalau kita tujuannya adalah untuk Juni dan Juli. Kami memutuskan (diskon listrik ini) tak bisa dijalankan,” kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/6/2025).

    Sebagai gantinya. Sri Mulyani bilang anggaran tersebut akan dialokasikan untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan.

    “Sekarang, karena data BPJS Ketenagakerjaan sudah clean untuk betul-betul pekerjaan di bawah Rp 3,5 juta, dan sudah siap, maka kita memutuskan dengan kesiapan data dan kecepatan program, kita menargetkan untuk bantuan subsidi upah,” tutupnya.

    Sebelumnya, Menkeu menyampaikan ada dana sekira Rp 24,44 triliun guna mendanai sejumlah program sosial dan ekonomi yang akan berlangsung pada periode Juni hingga Juli 2025. Adapun lima paket stimulus tersebut antara lain, diskon transportasi, diskon tarif tol, tambahan bansos, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

    Ia menjelaskan, dinamika geopolitik dan geoekonomi global saat ini menjadi salah satu pendorong pemerintah untuk menyalurkan berbagai bentuk insentif guna menjaga daya beli dan kestabilan ekonomi nasional.

    “Pemerintah secara aktif terus mengkaji dan mengambil langkah mitigasi atas tekanan global tersebut. Setiap kebijakan yang menggunakan APBN tentunya disusun berdasarkan landasan hukum yang berlaku,” ungkap Sri Mulyani.

  • Ini Banjir Diskon Jelang Libur Sekolah, Tiket Pesawat hingga Jalan Tol

    Ini Banjir Diskon Jelang Libur Sekolah, Tiket Pesawat hingga Jalan Tol

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 24,44 triliun untuk mendanai sejumlah program sosial dan ekonomi. Program ini pun akan berlangsung pada periode Juni hingga Juli 2025, bertepatan dengan libur sekolah anak-anak.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah akan meluncurkan paket stimulus ekonomi guna mendorong daya beli masyarakat selama periode libur sekolah pada Juni-Juli 2025. Paket stimulus tersebut mulai berlaku pada Kamis (5/6/2025), mencakup diskon transportasi, hingga iuran JKK.

    Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto, menyebut paket stimulus kali ini memang lebih terbatas dibandingkan stimulus yang pernah dirilis sebelumnya. Sebagai perbandingan diskon tarif listrik pada awal tahun diberikan pada golongan listrik 2.200 VA, namn sekarang hanya diberikan pada pelanggan 1.300 VA.

    “Sebagai contoh, pada Januari dan Februari, pemerintah memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan dengan daya di bawah 1.200 VA. Sementara untuk stimulus bulan Juni ini, diskon 50% hanya diberikan kepada pelanggan dengan daya 1.300 VA,” jelas Rully kepada BeritaSatu di Jakarta, Senin (2/6/2025).

    Oleh karenanya, dia menyebut stimulus kali ini lebih terbatas. “Stimulus kali ini sepertinya pemerintah akan mengeluarkan secara limited (terbatas),” ujar Rully

    Adapun tujuan stimulus ekonomi ini diluncurkan adalah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui percepatan belanja, menyusul potensi melambatnya konsumsi rumah tangga pada 2Q25. Secara umum, paket stimulus diharapkan berdampak positif terhadap konsumsi, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah.

    Dari segi efektivitas, Rully juga memperkirakan dampak stimulus ini tidak sebesar yang terjadi pada awal tahun dan kemungkinan akan menurun pada bulan-bulan berikutnya, khususnya Agustus.

    “Saya rasa pemerintah bisa melakukan evaluasi dari data-data stimulus ekonomi yang pernah dikeluarkan sebelumnya agar pengeluaran lebih efektif,” ujarnya.

    Ditambah lagi, pemerintah memang membatalkan pemberian diskon tarif listrik pada pelanggan listrik 1.300 VA ke bawah. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pembatalan ini dikarenakan rapat diskon listrik yang berjalan lebih lambat, sehingga tidak bisa diterapkan pada Juni-Juli ini.

    Untuk mendorong daya beli masyarakat dalam jangka panjang, Rully mendukung upaya pemerintah meningkatkan belanja daerah dan mengurangi potensi kebocoran anggaran. Selain itu, dia meminta pemerintah mengoptimalkan perbaikan data ekonomi nasional, termasuk data kemiskinan.

    “Pemerintah dapat fokus pada sektor-sektor yang memberikan insentif ke sektor padat karya, seperti kredit usaha rakyat dan kredit investasi,” pungkasnya.

  • Presiden Prabowo luncurkan lima insentif ekonomi

    Presiden Prabowo luncurkan lima insentif ekonomi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Presiden Prabowo luncurkan lima insentif ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 02 Juni 2025 – 16:20 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan lima paket insentif pemerintah yang ditujukan kepada sektor transportasi hingga penebalan bantuan sosial yang mulai diberlakukan pada Juni 2025.

    Pengumuman itu digelar seusai agenda rapat terbatas bersama para pemangku kebijakan terkait yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    “Hari ini diputuskan lima hal paket kebijakan ekonomi dengan target mereka yang akan dapat manfaat paket stimulus itu,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Presiden Jakarta.

    Sejumlah pemangku kebijakan terkait yang ikut dalam pembahasan ratas tersebut di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Tenaga Kerja Yassierli, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Selain itu, hadir Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri PU Doddy Hanggono.

    Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya telah mengumumkan rencana peluncuran paket insentif yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi rumah tangga dan menggerakkan sektor-sektor kunci seperti transportasi, energi, ketenagakerjaan, serta perlindungan sosial.

    Seluruh insentif ini dirancang untuk mendorong konsumsi masyarakat selama periode liburan sekolah dan menjaga daya beli di tengah berbagai tekanan ekonomi.

    Pertama, pemerintah akan memberikan diskon di sektor transportasi selama dua bulan, mencakup potongan harga tiket kereta sebesar 30 persen, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 6 persen untuk tiket pesawat, serta diskon tiket angkutan laut hingga 50 persen.

    Kedua, kebijakan diskon tarif tol sebesar 20 persen yang ditujukan bagi sekitar 110 juta pengendara yang melintas selama masa liburan sekolah.

    Insentif berikutnya diberikan dalam bentuk potongan tarif listrik sebesar 50 persen bagi sekitar 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya listrik maksimal 1.300 VA. 

    Skema ini akan berlangsung dari 5 Juni hingga 31 Juli 2025 dan mengacu pada pola pemberian diskon yang sebelumnya telah diterapkan pada awal tahun.

    Paket keempat mencakup penebalan bantuan sosial, yaitu tambahan Kartu Sembako senilai Rp200.000 per bulan serta bantuan pangan berupa 10 kilogram beras, yang akan disalurkan kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama dua bulan.

    Selanjutnya, pemerintah juga menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi 17 juta pekerja formal dengan gaji maksimal Rp3,5 juta, termasuk 3,4 juta guru honorer. Bantuan ini sebesar Rp150.000 per bulan dan akan disalurkan sekaligus pada bulan Juni.

    Terakhir, diskon sebesar 50 persen atas iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) akan kembali diberlakukan untuk pekerja di sektor padat karya.

    Program ini akan berlangsung selama enam bulan, dari Agustus 2025 hingga Januari 2026, dan dikoordinasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan.

    Sumber : Antara