Tag: Soekarno

  • Nggak Perlu Bingung! Begini Cara Aman Tukar Rupiah ke Riyal Buat Jemaah Haji

    Nggak Perlu Bingung! Begini Cara Aman Tukar Rupiah ke Riyal Buat Jemaah Haji

    Jakarta: Menjelang keberangkatan ke Tanah Suci, calon jemaah haji biasanya sibuk menyiapkan banyak hal. Salah satunya yang penting tapi sering bikin bingung adalah bagaimana cara menukar uang rupiah ke riyal Arab Saudi?
     
    Tenang, kamu tidak perlu panik atau bingung. Ada banyak cara praktis, aman, dan legal untuk menukar uang rupiah ke riyal (SAR), tanpa harus keliling ke banyak tempat atau takut rugi kurs.
    Mengenal uang Riyal Arab Saudi
    Sebelum menukar uang, penting untuk mengenal dulu bentuk dan nilai mata uang yang berlaku di Arab Saudi. Riyal Arab Saudi atau SAR adalah mata uang resmi dengan simbol SAR.
     
    Merangkum artikel dilaman Fahum UMSU, uang kertas SAR tersedia dalam pecahan 1, 5, 10, 50, dan 100 riyal, serta koin 1-2 riyal dan pecahan halalah (10, 25, dan 50).

    Nilai tukar riyal terhadap rupiah berubah-ubah, tergantung kondisi pasar. Per April 2025, 1 Riyal sekitar Rp4.427. Maka dari itu, selalu cek kurs terbaru sebelum menukar, ya!
     

    Tempat tukar uang rupiah ke riyal yang aman dan resmi
    Berikut adalah beberapa tempat terpercaya dan resmi buat menukar uang:
     
    1. Bank Umum
    Menukar uang di bank adalah opsi paling aman. Kamu bisa menukar di cabang terdekat dengan membawa KTP atau paspor. Nilai tukarnya kompetitif dan dijamin keaslian uangnya.
     
    2. Money Changer Berizin BI
    Kalau kamu butuh proses lebih cepat, money changer resmi bisa jadi solusi. Pastikan tempatnya punya izin dari Bank Indonesia. Jangan lupa minta nota transaksi sebagai bukti sah.
     
    3. Bandara Internasional
    Perlu tukar uang mendadak? Bisa juga dilakukan di bandara seperti Soekarno-Hatta, Juanda, atau Kualanamu. Tapi ingat, kurs di sini biasanya lebih tinggi, jadi sebaiknya hanya tukar sedikit saja untuk kebutuhan darurat.
     
    4. Penukaran di Arab Saudi
    Kalau terpaksa, kamu juga bisa tukar uang di Bandara Jeddah atau Madinah. Namun, saat musim haji, antrian bisa panjang dan nilai tukar bisa kurang menguntungkan.
    Langkah-langkah menukar uang rupiah ke riyal
    Agar proses tukar uang berjalan lancar, ikuti panduan berikut:
     
    – Siapkan identitas diri (KTP atau paspor).
    – Pastikan uang rupiah tidak rusak, sobek, atau dilakban.
    – Cek nilai tukar terbaru via situs resmi atau aplikasi kurs.
    – Datangi lokasi penukaran uang terpercaya.
    – Ambil antrean, isi formulir penukaran, dan sampaikan nominal yang ingin ditukar.
    – Teller akan menjelaskan kurs dan total uang riyal yang akan kamu terima.
    – Setelah sepakat, serahkan uang dan dokumen.
    – Hitung kembali uang riyal yang diterima sebelum pergi.
    – Simpan kwitansi penukaran sebagai bukti transaksi.
     
    Meskipun perlu membawa riyal, bukan berarti kamu harus membawa semuanya dalam bentuk tunai. Untuk keamanan, sebaiknya gunakan kartu debit internasional (berlogo Visa/Mastercard) untuk menarik uang riyal di ATM Arab Saudi.
     
    Menukar uang dari rupiah ke riyal adalah bagian penting dari persiapan ibadah haji. Dengan memilih tempat penukaran yang resmi, mengikuti prosedur yang tepat, dan menghitung kebutuhan secara bijak, kamu bisa menjalani ibadah dengan lebih tenang dan aman.
     
    Jangan lupa, jaga uang, jaga niat, dan fokus ibadah!
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Pemindahan Terminal Petikemas Makassar ke MNP ditargetkan tuntas 2027

    Pemindahan Terminal Petikemas Makassar ke MNP ditargetkan tuntas 2027

    Rencananya kami akan mendatangkan empat unit rubber tyred gantry atau derek peti kemas di lapangan penumpukan dan juga penyiapan area pemeriksaan kepabeanan atau loongroom

    Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) – PT Pelindo Terminal Petikemas menargetkan pemindahan operasional Terminal Petikemas Makassar (TPM) yang berlokasi di Pelabuhan Soekarno Hatta ke lokasi Makassar New Port (MNP) akan tuntas pada 2027.

    Saat ini aktivitas terminal peti kemas di Makassar sendiri dilakukan di dua lokasi yakni Terminal 1 yaitu Terminal Petikemas Makassar (TPM) dan Terminal 2 Makassar New Port (MNP).

    “Pengelolaan kedua terminal tersebut dilakukan oleh TPK New Makassar yang merupakan cabang dari PT Pelindo Terminal Petikemas,” kata Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra di Surabaya, Jawa Timur, Rabu.

    Widyaswendra mengatakan, TPM menangani sekitar 55 persen peti kemas yang keluar maupun masuk ke Makassar sedangkan 45 persen lainnya dilakukan di MNP.

    Pada 2024, jumlah peti kemas yang ditangani oleh TPK New Makassar mencapai 743.321 TEUs atau tumbuh sekitar 3,5 persen dibandingkan 2023 yang tercatat sebanyak 717.883 TEUs.

    Nantinya, lanjut Widyaswendra, secara bertahap pemindahan dilakukan termasuk menyiapkan beberapa sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang kegiatan di MNP.

    “Rencananya kami akan mendatangkan empat unit rubber tyred gantry atau derek peti kemas di lapangan penumpukan dan juga penyiapan area pemeriksaan kepabeanan atau loongroom,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, pemindahan aktivitas bongkar muat peti kemas ke MNP tak lepas dari peningkatan arus peti kemas yang setiap tahun terus tumbuh.

    Kapasitas TPM hanya mampu melayani 700.000 TEUs per tahun sedangkan kapasitas yang tersedia di MNP mencapai 2,5 juta TEUs per tahun.

    MNP sendiri dibangun sejak 2014 dan mulai beroperasi pada 2019 yang selanjutnya diresmikan oleh Presiden ke-7 RI pada 22 Februari 2024 yang lalu.

    Saat ini MNP telah terhubung dengan akses jalan tol yang menghubungkan Makassar dengan beberapa kota penyangga di Provinsi Sulawesi Selatan.

    Sejumlah komoditas yang menjadi unggulan untuk dikirim dari luar Makassar diantaranya rumput laut, nikel, ikan beku, jagung, kelapa dan beberapa komoditas lainnya sehingga Makassar New Port disiapkan sebagai pelabuhan utama atau main hub port peti kemas domestik untuk kawasan timur Indonesia.

    Makassar New Port saat ini memiliki kedalaman kolam dermaga minus 16 meter di bawah permukaan air laut dan dilengkapi dengan enam unit quay container crane atau derek peti kemas di dermaga dan dua di antaranya tipe post panamax sehingga kapal-kapal besar kapasitas lebih dari 3.000 TEUs dapat masuk langsung ke MNP.

    Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Pelayaran Nasional (INSA) Makassar Zulkifli Zahril siap mendukung pemindahan aktivitas pelayanan bongkar muat peti kemas ke Makassar New Port.

    Zulkifli menuturkan, bertumbuhnya arus peti kemas dan ukuran kapal yang semakin besar diperlukan terminal yang memiliki fasilitas untuk melakukan pelayanan tersebut.

    “Keberadaan MNP dengan kolam yang dalam dan alat jenis post panamax menjadi pemicu pelayaran internasional untuk melakukan penjajakan membuka layanan di Makassar,” katanya.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Usul Mardigu Berantas Ormas Preman: Hidupkan Kembali ‘Pangkopkamtib’ era Soeharto

    Usul Mardigu Berantas Ormas Preman: Hidupkan Kembali ‘Pangkopkamtib’ era Soeharto

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengusaha asal Indonesia yang aktif di media sosial, Mardigu Wowiek Prasantyo menilai belum ada langkah jitu memberantas aksi premanisme yang merebak di Indonesia. 

    Ia pun teringat badan atau lembaga yang mampu menangani permasalahan tersebut. 

    “Kita semua tahu bahwa sejauh ini kebijakan nasional belum menyentuh masalah preman sampai dalam tindakannya yang nyata,” katanya seperti dikutip dari Instagramnya pada Rabu (7/5/2025). 

    Pria yang kerap disapa Bossman tersebut mengusulkan dibentuknya Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang berdiri di era Presiden Soeharto. 

    “Kita usulkan kepada negara untuk membuat badan atau lembaga yang dulu pernah sukses dibentuk untuk membumihanguskan premanisme narkoba dan judi yang namanya Pangkopkamtib, Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban,” lanjutnya. 

    Lalu, Apa itu Kopkamtib?

    Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib adalah lembaga internal Pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru.

    Kopkamtib dibentuk oleh Soeharto pada 10 Oktober 1965 dengan tujuan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban pascaperistiwa Gerakan 30 September.  

    Lembaga ini memiliki wewenang untuk melarang aksi unjuk rasa, melakukan penangkapan terhadap tokoh politik yang bermasalah, dan penyensoran media massa.

    Usai menyelesaikan tugasnya, Kopkamtib dibubarkan pada 5 September 1988 yang kemudian digantikan oleh Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas).

    Sejarah Pembentukan

    Pada 3 Oktober 1965, Presiden Soekarno memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk memimpin operasi pemulihan keamanan dan ketertiban usai peristiwa kudeta G30S/PKI. 

    Untuk melakukan operasi yang diminta, Mayjend Soeharto membentuk Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Kopkamtib dikomando langsung oleh Soeharto selaku panglima tertinggi, kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan No. 162/KOTI 1965, 12 November 1965.  

    Dalam perkembangannya, Kopkamtib juga dijadikan sebagai lembaga di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan Panglima ABRI.  

    Pada peran ini, Kopkamtib bertugas untuk mewujudkan stabilitas nasional sebagai syarat mutlak berhasilnya Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). 

    Tugas

    Semenjak dibentuk, Kopkamtib memiliki beberapa tugas utama, yaitu:

    Memulihkan kemanan dan ketertiban akibat peristiwa pemberontakan G30S/PKI, kegiatan-kegiatan ekstrem, dan kegiatan subversi lainnya. 

    Mengamankan kewibawaan pemerintah beserta alat-alatnya dari pusat sampai dengan daerah dalam rangka mengamankan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  

    Selama melaksanakan tugas, Kopkamtib menggunakan dasar hukum sesuai dengan Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar.  

    Dalam Supersemar, Presiden Soekarno memerintahkan kepada Mayjend Soeharto untuk mengambil langkah yang dianggap perlu untuk menjamin stabilitas keamanan nasional. 

    Pembubaran

    Pada 5 September 1988, Kopkamtib resmi dibubarkan, karena lembaga ini telah berhasil memelihara stabilitas nasional dengan sangat baik.

    Sebagai penggantinya, presiden membentuk badan nonstruktural baru, yaitu Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas).  

    Badan ini bertugas sebagai koordinator tugas-tugas departemen dalam rangka pemulihan stabilitas nasional.

    Ketua Bakorstanas dijabat oleh Panglima Angkatan Bersenjata RI.  Sedangkan untuk Bakorstanas daerah dipimpin oleh para Panglima Daerah Militer (Pangdam).

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • MTN Tingkatkan Kualitas dan Estetika Jalan Tol Kunciran–Serpong – Halaman all

    MTN Tingkatkan Kualitas dan Estetika Jalan Tol Kunciran–Serpong – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG SELATAN  — PT Marga Trans Nusantara (MTN), anak perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk pengelola Jalan Tol Kunciran–Serpong meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan jalan tol, serta beautifikasi lingkungan secara berkelanjutan di 2024.

    Upaya tersebut dijalankan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sekaligus untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih aman, nyaman, dan menyenangkan bagi pengguna jalan.

    Sejumlah upaya yang telah dilakukan antara lain, pelapisan ulang permukaan jalan (scrapping filling overlay) sepanjang 8.884 meter, penyempurnaan pagar pengaman (chainlink fence) pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan overpass seluas 426,34 m2 guna meningkatkan keamanan; serta
    pembersihan dan pengecatan guardrail sepanjang 40.536,26 meter untuk menjaga visibilitas dan estetika.

    Perusahaan juga melapis ulang cat bullnose dan kansteen pada gerbang tol seluas 2.349,20 m2, memasang Oblique Approach Booth (OAB) di Gerbang Tol Kunciran 4 dan 5 (total 6 lajur) guna mendukung efisiensi layanan transaksi serta menanam mengembangkan lansekap di 5 titik dengan total 37.118 tanaman untuk menjaga keseimbangan ekologi dan mengurangi polusi kendaraan;

    Upaya lainnya adalah penambahan fasilitas publik, seperti Plaza Communal Space Matara (area istirahat), SPKLU, ruang laktasi, toilet difabel, serta area parkir khusus difabel dan wanita.

    Selain itu juga dilakukan pelapisan ulang marka jalan seluas 16.707,56 m⊃2; untuk mendukung keselamatan berkendara; dan pemasangan 15 unit crush cushion sebagai sistem peredam benturan untuk mengurangi risiko kecelakaan fatal.

    MTN baru-baru ini memperoleh Sertifikat Green Toll Road Indonesia kategori Gold, dengan capaian nilai awal tertinggi sebesar 89,76, sebagai bukti nyata pengelolaan jalan tol yang ramah lingkungan, hemat energi, dan berkelanjutan.

    MTN mengelola Jalan Tol Kunciran–Serpong sepanjang 11,135 km secara optimal dengan dukungan armada operasional meliputi 2 unit Mobile Customer Service, 2 unit derek, 1 unit ambulans, 1 unit rescue, 2 unit Patroli Jalan Raya, dan 1 unit Satgas Siaga.

    Untuk memastikan jalan tol tetap dalam kondisi prima dan bebas lubang (zero pothole), MTN juga mengerahkan Tim Siaga SPM yang terdiri dari 37 personel yang siaga setiap saat untuk melakukan pemantauan dan penanganan cepat di lapangan.

    Saat ini PT MTN mengoperasikan 9 gerbang tol dan 36 lajur aktif dengan rata-rata volume lalu lintas harian mencapai 114.627 kendaraan, mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 56,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (73.127 kendaraan/hari).

    Sebagai bagian dari jaringan strategis Jakarta Outer Ring Road II (JORR II), Jalan Tol Kunciran–Serpong memegang peran penting dalam memperkuat konektivitas kawasan barat daya Jabodetabek.

    Tol ini menjadi akses utama menuju Banten dan Merak dari Jakarta, sekaligus penghubung kawasan Banten–Jakarta–Bogor–Ciawi yang mempercepat distribusi orang dan barang ke berbagai wilayah penyangga seperti Tangerang dan Tangerang Selatan.

    Keberadaan jalan tol ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten sebagai wilayah penyangga Ibu Kota dengan pendekatan pembangunan berbasis tata ruang berkelanjutan.

    Selain itu, tol ini mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan kawasan, khususnya di Tangerang Raya. 

    Dengan waktu tempuh yang lebih efisien dan koneksi langsung ke simpul transportasi utama, seperti Bandara Soekarno-Hatta dan kawasan industri, Jalan Tol Kunciran–Serpong memperkuat mobilitas logistik, memperlancar arus komuter, serta meningkatkan daya saing wilayah sebagai kawasan produktif dan berkelanjutan.

    Untuk kemudahan akses informasi lalu lintas terkini, pengguna jalan dapat menghubungi One Call Center Jasa Marga di 14080 (24 jam), atau mengunduh aplikasi digital Travoy 4.1 di perangkat iOS maupun Android.

     

    BEAUTIFIKASI – Ruas Jalan Tol Kunciran–Serpong yang dikelola PT Marga Trans Nusantara (MTN), anak perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

  • Ketua DPR bertemu Ketua Senat Kamboja bahas kerja sama kedua negara

    Ketua DPR bertemu Ketua Senat Kamboja bahas kerja sama kedua negara

    Eksekutif dan legislatif harus bekerja sama-sama dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani membahas hubungan kerja sama antara Indonesia dan Kamboja dalam pertemuannya dengan Ketua Senat Kamboja Hun Sen di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    “Beliau menyampaikan update terkait dengan apa yang sekarang terjadi di Kamboja, kemudian bagaimana hubungan kerja sama antara kedua negara, lalu bagaimana hubungan antara kedua negara yang sekarang alhamdulillah juga makin berjalan akrab, erat,” kata Puan dalam konferensi pers usai pertemuan.

    Pembahasan terkait dengan kerja sama Indonesia dan Kamboja, kata Puan, mencakup bidang pertahanan hingga ekonomi, yang mengalami peningkatan.

    Puan menyebutkan hubungan kerja sama ekonomi sangat meningkat hampir 1 miliar dolar AS. Begitu pula hubungan pertahanan makin meningkat, bahkan perkembangan pembangunan di Kamboja juga makin berkembang.

    Terkait dengan hubungan parlemen, Puan mengatakan bahwa Senat Kamboja memiliki kesamaan ihwal keterwakilan perempuan yang menjadi pemimpin parlemen sebagaimana Indonesia.

    “Beliau terinspirasi bahwa Indonesia sudah ada ketua DPR perempuan. Jadi, sekarang di Kamboja ada ketua DPR perempuan juga,” tuturnya.

    Wakil rakyat ini menuturkan bahwa parlemen Indonesia dan Kamboja bersepakat untuk sama-sama mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah kedua negara.

    “Tidak mungkin kemudian eksekutif bekerja sendirian tanpa dukungan legislatif, dan itu disepakati oleh Hun Sen bahwa memang eksekutif dan legislatif harus bekerja sama-sama dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya,” paparnya.

    Cucu Bung Karno, sapaan akrab presiden ke-1 RI Soekarno, ini mengatakan bahwa Ketua Senat Kamboja pun berharap agar hubungan kerja sama baik antara Indonesia dan Kamboja dapat terus terjalin baik ke depannya.

    Hal tersebut, kata dia, sebagaimana yang diungkapkan pula Hun Sen saat bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto dalam kunjungan kehormatannya beberapa waktu lalu.

    “Beliau tentu saja mengharapkan hubungan yang makin erat ini terus ditingkatkan,” ujarnya.

    Hubungan baik Indonesia dan Kamboja, kata dia, telah terjalin sejak lama, bahkan sejak presiden ke-1 RI Soekarno.

    “Hubungan ini memang fondasinya adalah dimulai dari keeratan hubungan antara presiden ke-1 RI Soekarno dan Raja Norodom. Jadi, ya itulah fondasi itu yang beliau sampaikan ingin diteruskan dari dulu sampai sekarang dan sampai masa depan,” katanya.

    Dalam pertemuannya dengan Hun Sen tersebut, kata Puan, turut membahas terkait dengan solidaritas ASEAN di tengah gejolak situasi global yang kurang kondusif.

    “Bagaimana menjaga situasi Asia Tenggara dengan solidaritas ASEAN ini menjadi supaya lebih baik dan lebih erat agar gejolak yang ada di dunia global itu kemudian tidak memengaruhi ASEAN secara khusus,” kata Ketua DPR RI ini.

    Meski demikian, Puan menyebut bahwa pertemuan yang dilangsungkan sekitar pukul 10.00 WIB itu tidak membahas secara khusus terkait dengan permasalahan pekerja migran Indonesia (PMI) di Kamboja.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • 36 WNI Nekat Berangkat Haji Non Prosedural Lewat Bandara Soetta Pakai Visa Kerja – Page 3

    36 WNI Nekat Berangkat Haji Non Prosedural Lewat Bandara Soetta Pakai Visa Kerja – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Polres Bandara Soekarno Hatta kembali menggagalkan sebanyak 36 calon jemaah haji non prosedural yang akan berangkat melalui Bandara Soekarno Hatta. Mereka berangkat menggunakan visa kerja atau amil.

    Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bandara Soekarno Hatta Komisaris Yandri Mono mengatakan, polisi bersama petugas imigrasi, mencegah keberangkatan puluhan penumpang ini karena diduga akan melaksanakan ibadah haji namun menggunakan visa kerja atau amil.

    “Modusnya juga sama, menggunakan penerbangan transit,” ujar Kasatreskrim Polres Bandara Soekarno Hatta Kompol Yandri Mono, Rabu (7/5/2025).

    Yandri juga menuturkan ke 36 orang ini terdiri dari 34 orang calon jemaah dan 2 orang lainnya adalah pemimpin dan pendamping. Agar tak dicurigai, mereka menggunakan Srilanka Airlines UL 356 tujuan Jakarta-Colombo dan Riyadh.

    Mereka hendak terbang dari Bandara Soekarno Hatta pada Senin 5 Mei 2025 sekitar pukul 15.00 Wib. Keberangkatan pun langsung digagalkan setelah petugas Imigrasi Soekarno Hatta melakukan pemeriksaan dokumen dan curiga jika mereka adalah rombongan haji non prosedural.

    “Mereka berasal dari daerah Tegal, Brebes, Lampung, Bengkulu, Palembang, Makasar, Medan, dan Jakarta, dengan rentang usia 35 tahun sampai 72 tahun,” kata Kasatreskrim.

    Setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut, ternyata puluhan orang ini telah membayar sebesar Rp 139 juta hingga Rp 175 juta kepada pemimpin dan pendamping rombongan berinisial IA dan NF.

    “IA dan NF yang memfasilitasi keberangkatan rombongan ini tidak menginformasikan ke para calon jemaah bahwa visa yang akan di gunakan adalah visa kerja,” katanya.

    Kepada polisi IA dan NF mengaku telah berhasil memberangkatkan rombongan pada tahun lalu. Modus inilah yang membuat puluhan rombongan percaya dan yakin, mereka bisa berhasil berangkat haji di tahun ini secara non prosedural.

    Informasi keberhasilan memberangkatkan calon jemaah tersebut menyebar dari mulut ke mulut sehingga banyak orang yang mendaftar ke IA dan NF. Para calon jamaah ini kemudian membayar hingga ratusan juta lebih per orang melalui perusahaan berinisial PT NSMC, milik IA.

    “Tapi perusahaan itu bergerak di bidang event organizer bukan biro travel,” kata Kasat.

  • Fadli Zon Blak-blakan soal Revisi Sejarah RI dan Gelar Pahlawan untuk Soeharto

    Fadli Zon Blak-blakan soal Revisi Sejarah RI dan Gelar Pahlawan untuk Soeharto

    Bisnis.com, Jakarta — Menteri Kebudayaan Fadli Zon memastikan penulisan ulang sejarah Indonesia tidak berkaitan dengan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI ke-2 Soeharto.

    Fadli mengatakan penulisan ulang sejarah Indonesia dan pemberian gelar pahlawan nasional tersebut merupakan dua hal yang berbeda dan ditangani oleh kementerian yang berbeda pula.

    Kendati demikian, Fadli juga berpandangan Soeharto sudah layak mendapatkan gelar pahlawan nasional mengingat jasanya dulu sewaktu peristiwa Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Pada saat itu, kata dia, Presiden Soekarno memberikan perintah ke Soeharto yang kala itu berpangkat Letnan Jenderal mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban pasca peristiwa G30S PKI.

    “Jadi dulu kalau tidak ada Letnan Jenderal Soeharto, Indonesia ini tidak akan ada ya, karena semua pimpinan negara ini waktu itu semuanya ditangkapi oleh Belanda,” tutur Fadli di Jakarta, Selasa (6/5/2025) malam.

    Politisi Gerindra itu mengatakan bahwa seharusnya sudah sejak dulu Indonesia langsung memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI ke-2 Soeharto karena jasanya yang diklaim sangat besar saat itu.

    “Masih banyak pahlawan yang belum diberi gelar pahlawan, misalnya kepada Pak Harto, lalu Gus Dur, tapi kan mereka belum dapat gelar itu,” katanya.

    Berkaitan dengan itu, Fadli pun memastikan penulisan ulang sejarah Indonesia yang kini tengah digodok Kementerian Kebudayaan, tidak ada kaitannya dengan Kementerian Sosial yang ingin memberikan gelar kepada Soeharto.

    “Tidak, beda itu. Tidak berkaitan,” ujarnya.

  • Sejarah Indonesia Dijajah Belanda Bakal Diubah, Nggak Ada Itu 350 Tahun Dijajah

    Sejarah Indonesia Dijajah Belanda Bakal Diubah, Nggak Ada Itu 350 Tahun Dijajah

    GELORA.CO – Menteri Kebudayan Fadli Zon mengatakan penulisan ulang sejarah yang sedang digodok akan turut mengubah terkait sejarah penjajahan Indonesia oleh Belanda yang kerap disebut selama 350 tahun.

    Fadli mengatakan Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun. Sebab, kata dia, selama 350 tahun itu banyak daerah di Indonesia yang melakukan perlawanan kepada Belanda.

    “Termasuk saya katakan soal 350 tahun dijajah itu menurut saya harus diubah mindset itu. Nggak ada 350 tahun Indonesia dijajah itu. Kita itu melakukan perlawanan terhadap para penjajah itu,” kata Fadli di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (6/5) malam WIB.

    “Di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Perang Jawa Diponegoro itu. Ada yang perlawanannya 200 tahun, ada yang perlawanannya puluhan, Jadi kita ubah bukan sejarah kita dijajahnya tapi perlawanannya yang harus kita tonjolkan,” sambungnya.

    Di sisi lain, Fadli mengklaim penulisan ulang sejarah ini dilakukan lantaran banyak orang yang disebut tidak mengerti sejarah Indonesia.

    Terlebih, kata dia, Presiden pertama RI Soekarno telah menyampaikan untuk jangan melupakan sejarah atau kerap disingkat Jas Merah.

    “Jadi kita harus gencarkan sejarah. Dari mulai era prasejarah, proto sejarah sampai sejarah modern itu harus kita ini,” tutur politisi Partai Gerindra ini.

    “Kenapa sih, Justru yang perlu ditanya kenapa takut dengan sejarah? Sejarah itu adalah bagian dari masa lalu kita. Kalau kita ingin tahu hari ini kita harus melihat masa lalu,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Fadli menyebut orang-orang yang tidak tahu dan lupa sejarah akan lupa dengan jati diri mereka dan identitas mereka sebagai bangsa Indonesia.

    Adapun Fadli mengatakan penulisan ulang sejarah ini ditargetkan rampung sebelum 17 Agustus 2025 ketika usia kemerdekaan Indonesia menginjak 80 tahun.

  • Ini 5 Cincin Batu Akik yang Paling Dicari Kolektor, Harga Bisa Tembus Ratusan Juta!

    Ini 5 Cincin Batu Akik yang Paling Dicari Kolektor, Harga Bisa Tembus Ratusan Juta!

    JABAR EKSPRES – Cincin batu akik setiap tahunnya mengalami peminat yang banyak. Bukan hanya dijadikan hiasan tapi bisa juga dijadikan investasi.

    Sempat mengalami masa tidak lagi viral, namun di kalangan kolektor sejati, pesona batu akik tak pernah benar-benar padam.

    Bahkan hingga hari ini, banyak jenis cincin batu akik yang tetap menjadi incaran karena keunikan warna, motif, serta mitos dan nilai historisnya.

    Beberapa jenis batu akik bahkan bisa dihargai hingga ratusan juta rupiah, tergantung pada kelangkaan, kualitas potongan, serta sejarah pemiliknya.

    Jika kamu adalah pecinta batu mulia atau sekadar penasaran dengan dunia akik, berikut ini adalah lima cincin batu akik yang paling dicari kolektor, lengkap dengan alasan mengapa nilainya sangat tinggi, apa saja ya kira-kira? Yuk simak ulasan berikut!

     

    5 Cincin Batu Akik yang Paling Dicari Kolektor

     

    1. Batu Bacan Doko – Permata Hijau dari Pulau Kasiruta

    Batu Bacan Doko berasal dari Pulau Kasiruta, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Warna hijaunya yang khas dan kemampuan berubah warna atau “kristalisasi” seiring waktu menjadikan Bacan sangat istimewa.

    Batu ini dulunya digunakan oleh para bangsawan, bahkan disebut-sebut pernah dipakai oleh Presiden RI pertama, Soekarno.

    Ciri khas Bacan Doko adalah warna hijau toska yang jernih dan bisa semakin bening jika sering dipakai. Para kolektor percaya bahwa semakin tua usia Bacan dan semakin sering dikenakan, maka kualitasnya akan semakin baik. Proses kristalisasi alami ini membuat setiap batu Bacan menjadi unik dan tidak bisa ditiru oleh batu sintetis.

     

    Harga pasaran:Bacan kualitas standar: Rp500.000 – Rp3 jutaBacan super kristal dan besar: Bisa mencapai Rp50 juta – Rp150 juta

     

    2. Batu Giok Hijau (Jadeite) – Lambang Kemakmuran Asia Timur

    Batu Giok atau Jadeite telah lama menjadi simbol keberuntungan dan kemakmuran, terutama di Tiongkok dan negara Asia Timur lainnya.

    Dalam bentuk cincin, batu ini dipercaya bisa menarik aura positif, memperkuat hubungan sosial, hingga menolak bala.

    Yang membuat batu Giok mahal adalah warna hijaunya yang pekat, bening, dan memiliki kilap natural. Giok kelas dunia sering berasal dari Myanmar (Burma), tetapi beberapa ditemukan juga di Sumatera dan Kalimantan. Di Indonesia, batu giok Aceh menjadi salah satu jenis yang cukup populer di pasar lokal.

  • Syafii Efendi Apresiasi Hubungan Diplomatik Indonesia-Maroko yang Terjalin Sejak 1960 – Halaman all

    Syafii Efendi Apresiasi Hubungan Diplomatik Indonesia-Maroko yang Terjalin Sejak 1960 – Halaman all

    Maroko dan Indonesia bersama-sama ikut dalam pendirian OKI (Organisasi Kerjasama Islam) pada tahun 1969 yang dideklarasikan di Rabat,

    Tayang: Selasa, 6 Mei 2025 16:01 WIB

    HANDOUT

    Presiden Pemuda Islam Dunia/OKI, Syafii Efendi saat bertemu Duta besar Maroko untuk Indonesia, Ouadia Benabdellah (kanan) di Jakarta, beberapa waktu lalu. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Pemuda Islam Dunia/OKI, Syafii Efendi menyampaikan apresiasinya kepada Kerajaan Maroko, atas jalinan hubungan diplomatiknya dengan Republik Indonesia yang sudah terjalin sejak tahun 1960.

    Apresiasi itu disampaikan Syafii kepada Duta Besar Kerajaan Maroko di Jakarta, saat ia memberikan undangan untuk menghadapi acara Islamic Young Economic Forum yang akan digelar pada Juni 2025 nanti. 

    Kepada Duta Besar Kerajaan Maroko, Syafii mengungkapkan rasa bangga dan apresiasinya kepada Kerajaan Maroko yang telah menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia sejak 1960. 

    Bahkan Maroko dan Indonesia bersama-sama ikut dalam pendirian OKI (Organisasi Kerjasama Islam) pada tahun 1969 yang dideklarasikan di Rabat, 25 September 1969 lalu, atas prakarsa Raja Hussein II (Maroko) dan Raja Faisal (Arab Saudi).

    Sementara itu Duta besar Maroko untuk Indonesia, Ouadia Benabdellah, juga turut menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Syafii Efendi beserta pengurus OIC Youth Indonesia di Jakarta.

    Benabdellah berharap anak muda Indonesia dan Maroko bisa terus melakukan langkah-langkah konkret untuk kemajuan kedua negara.

    Terlebih lagi hubungan kedua negara sudah terjalin baik sejak era Presiden Soekarno.

    “Maroko punya banyak potensi untuk dikolaborasikan dengan Indonesia. Tapi kami berharap harus ada rencana nyata ke depan agar semua diskusi bisa jadi aksi,” tutupnya.

    OIC Youth Indonesia sendiri berencana akan menggelar Islamic Young Economic Forum di Jakarta Juni mendatang dan melibatkan banyak negara-negara Islam.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini