Tag: Soekarno

  • Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Cegah Pemberangkatan 719 Calon Haji Ilegal – Page 3

    Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Cegah Pemberangkatan 719 Calon Haji Ilegal – Page 3

    Fanny mengungkapkan, ada beberapa modus yang dipakai para calon jemaah haji ilegal untuk bisa lolos pemeriksaan imigrasi. Modus yang paling banyak dilakukan para calon jemaah adalah berpakaian seperti halnya orang yang akan berhaji.

    “Mereka berangkat secara berombongan, berpakaian seragam, dan koper yang sama dengan tujuan melakukan ibadah haji,” katanya.

    Makanya petugas melakukan kroscek dan interview lebih mendalam, seperti mengecek apakah mereka mempunyai visa haji atau tidak. Dari hasil temuan petugas, kebanyakan mereka menggunakan visa nonhaji.

    Selain itu, para calon jemaah haji ilegal ini menggunakan penerbangan transit dengan tiket terputus menuju negara-negara bebas visa, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, hingga Philipina. Mereka juga berpenampilan seperti penumpang yang akan berwisata.

    Dengan modus seperti itu, kata Fanny, membuat petugas sulit mendeteksi mereka di antara ribuan penumpang yang dilayani setiap harinya.

    “Sehingga kemungkinan untuk lolos itu ada,” katanya.

  • Bulan Bung Karno, Bupati Sumenep Wajibkan ASN Pria Kenakan Peci Hitam

    Bulan Bung Karno, Bupati Sumenep Wajibkan ASN Pria Kenakan Peci Hitam

    Sumenep (beritajatim.com) – Selama bulan Juni, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) laki-laki, di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan BUMD setempat mengenakan peci atau kopiah hitam.

    “Ini untuk mengenang Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno dan jasa-jasanya. Kami meminta seluruh ASN laki-laki di Sumenep mengenakan peci atau kopiah hitam sepanjang bulan Juni,” katanya, Selasa (03/06/2025).

    Menurut Fauzi, pada bulan Juni ada banyak peristiwa penting dalam kehidupan Soekarno. Diantaranya 1 Juni lahirnya Pancasila yang diprakarsai oleh Bung Karno, 6 Juni lahirnya Bung Karno dan 21 Juni wafatnya Bung Karno.

    “Pemkab Sumenep memperingati bulan Bung Karno sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasanya. Ini tidak sebatas mengenakan peci hitam, tetapi meneladani dan melaksanakan ide, pemikiran, gagasan serta cita-cita bagi bangsa Indonesia,” ujarnya.

    Ia menambahkan, seluruh ASN dan masyarakat Sumenep diharapkan bisa mengingat ketokohan sang proklamator kemerdekaan Indonesia, dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

    “Peringatan Bulan Bung Karno ini agar masyarakat dalam berbangsa dan bernegara mampu meningkatkan pemahaman tentang sejarah, filosofi, dan nilai-nilai Pancasila serta memperkokoh semangat kebangsaan,” tandasnya. (tem/ted)

  • Wali Kota Surabaya Ultimatum Tempat Usaha: Wajib Bebas Parkir dan Bersih Jukir Liar

    Wali Kota Surabaya Ultimatum Tempat Usaha: Wajib Bebas Parkir dan Bersih Jukir Liar

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat komitmennya untuk menciptakan lingkungan kota yang tertib dan bebas dari praktik pungutan liar.

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa seluruh tempat usaha di Surabaya wajib bebas dari juru parkir (jukir) liar dan tidak boleh melakukan pungutan parkir. Hal ini disampaikan saat inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Jalan Dr. Ir. H. Soekarno pada Selasa, 3 Juni 2025.

    Eri memberikan tenggat waktu lima hari bagi para pemilik usaha untuk mematuhi ketentuan ini. Jika dalam waktu tersebut masih ditemukan jukir liar tanpa atribut resmi dari perusahaan pengelola parkir, maka tempat usaha tersebut akan ditindak tegas.

    “Saya sudah berikan Surat Edaran (SE), yang hari ini akan diterima oleh semua tempat usaha. Saya minta lima hari itu perusahaan sudah menyediakan tukang parkir dengan menggunakan rompi khusus. Ketika tidak ada tulisannya ‘bebas parkir’ atau gratis, tak tutup perusahaannya,” tegas Eri.

    Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memberantas jukir ilegal dan praktik premanisme yang kerap meresahkan masyarakat.

    Eri menambahkan bahwa setiap tempat usaha yang memiliki fasilitas parkir wajib membayar pajak parkir sebesar 10 persen dari total kendaraan yang parkir dalam sebulan.

    “Terkait dengan tempat usaha, ketika tempat usaha itu menyediakan tempat parkir, maka tempat usaha itu harus membayar pajak parkir. Pajak parkir itu ada dua cara pembayarannya, mengkalkulasi dengan bayar di awal menurut jumlah kendaraan parkir, atau bayar belakangan menggandeng pengelola (pihak ketiga),” jelasnya.

    Untuk memastikan pelaksanaan kebijakan ini berjalan efektif, Pemkot Surabaya turut menggandeng aparat TNI dan Polri dalam pengawasan di lapangan. Eri menyebut bahwa kota Surabaya harus bebas dari aksi premanisme dalam bentuk apapun.

    “Yang bertanggung jawab nanti TNI-Polri dan seluruh jajaran Pemerintahan Kota Surabaya. Karena Surabaya ini bukanlah tempat premanisme,” tegas Eri.

    Dalam apel bersama yang melibatkan TNI, Polri, dan Pemkot Surabaya, Wali Kota Eri memastikan bahwa tindakan represif akan diambil jika masih ditemukan jukir liar.

    “Tadi saya sudah apel bersama TNI Polri, Kepolisian dengan Kodim, mereka siap. Apapun, ketika ada preman akan disikat semuanya, bersama Pemerintah Kota Surabaya,” pungkasnya. (rma/ted)

  • Integritas dan jejak intelektual pemimpin bangsa

    Integritas dan jejak intelektual pemimpin bangsa

    Layar menampilkan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat konferensi pers tentang hasil penyelidikan pengaduan masyarakat tentang dugaan tindak pidana terkait ijazah Joko Widodo di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (22/5/2025). (ANTARA FOTO/Fauzan/tom.)

    Integritas dan jejak intelektual pemimpin bangsa
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 03 Juni 2025 – 15:06 WIB

    Elshinta.com – Polemik keaslian ijazah Joko Widodo, salah satu pemimpin bangsa, kembali mencuat sejak April 2025. Sejumlah aktivis dan kanal media alternatif mengangkat isu pendidikan Joko Widodo yang telah bergulir pada 2022.

    Persoalan ijazah pendidikan pemimpin bangsa itu tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi juga merambah hal lain. Pertama, polemik mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap otoritas formal. Kedua, polemik menyentuh pertanyaan fundamental: apakah pendidikan masih penting dalam legitimasi dan kepemimpinan nasional?

    Di tengah riuhnya ruang publik, khususnya terkait pemimpin bangsa, perdebatan dipenuhi praduga, pembelaan, dan silang tafsir. Namun fokus diskusi perlu digeser ke arah yang lebih substansial bahwa pendidikan, terlepas dari dokumen formal, merupakan penanda kapasitas berpikir dan orientasi etis seorang pemimpin. Tanpa fondasi intelektual kuat, kekuasaan mudah terjebak pada pencitraan, kehilangan arah, dan gagal merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.

    Dalam sejarah Indonesia, termasuk para pemimpin bangsa, pendidikan tidak sekadar alat legitimasi. Ia menjadi sarana pembentukan watak dan orientasi kepemimpinan.

    Para arsitek republik ini menempuh pendidikan, formal maupun intelektual, untuk mematangkan diri. Mereka bukan pengumpul gelar, tetapi pembelajar sejati. Ilmu pengetahuan mereka menjadi kompas pergerakan dan visi misi negara.

    Dari ruang kelas, hingga masa purgatory perjuangan, mereka membaca dengan gairah yang sama, seperti rakyat menaruh harapan pada bangsa. Pendidikan para pemimpin Indonesia mengubah nasib pribadi, sekaligus menggerakkan arah sejarah bangsa.

    Memori

    Sejarah mencatat deretan pemimpin Indonesia yang menempatkan pendidikan sebagai bagian dari perjuangan dan kepemimpinan.

    Soekarno menempuh pendidikan tinggi teknik di Technische Hoogeschool te Bandoeng dan memperoleh gelar insinyur. Namun, pemikiran Soekarno melampaui batas-batas ilmu eksakta. Ia menyerap pemikiran sosial, politik, dan filsafat, melalui bacaan dan pergaulan dengan para intelektual.

    Selanjutnya, Mohammad Hatta menyelesaikan pendidikan ekonomi di Belanda dan menjadi tokoh penting yang merumuskan ekonomi kerakyatan Indonesia berbasis koperasi.

    Kita juga tidak bisa melupakan BJ Habibie yang meraih gelar doktor teknik dari Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen di Jerman. BJ Habibie menunjukkan, penguasaan ilmu pengetahuan mampu menjadi pijakan etis dalam pengambilan kebijakan negara.

    Demikian pula perjalanan pendidikan Abdurrahman Wahid di beberapa universitas di luar negeri telah membentuk intelektualitasnya. Perjalanan tersebut juga menjadi bekal kompetensi komunikasi lintas budaya dan pengetahuan tentang filosofi Islam, hingga Barat. Pengalaman menempuh pendidikan yang tidak selalu mudah, membuka cakrawala Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, atas pentingnya pendidikan sebagai ruang pembebasan pikiran. Ia berhasil meneguhkan pendidikan inklusif, membuka era demokrasi, dan akses kebebasan pers di Indonesia.

    Kita juga ingat Susilo Bambang Yudhoyono, lulusan terbaik Akademi Militer dan doktor di bidang manajemen dan hubungan internasional. Susilo Bambang Yudhoyono menulis, membaca, dan merumuskan kebijakan dengan pendekatan ilmiah.

    Sementara Boediono, ekonom lulusan universitas terkemuka di Australia dan Amerika Serikat menjadi sosok teknokrat yang memadukan kesederhanaan dan presisi akademik.

    Pendidikan formal bukan sekadar jalur administratif untuk meraih gelar, melainkan proses bertahap yang membentuk struktur berpikir, etika, dan orientasi kepemimpinan. Dalam proses itu, sejumlah elemen memainkan peran penting bagi pembentukan watak seorang pemimpin.

    Pengalaman akademik yang melibatkan pembacaan kritis, diskusi terbuka, dan penulisan ilmiah melatih ketajaman analisis serta kemampuan menyusun argumen rasional, satu keterampilan mendasar dalam merumuskan kebijakan.

    Keterlibatan dalam organisasi, forum ilmiah, atau interaksi lintas disiplin memperkuat kapasitas sosial, kepemimpinan kolektif, serta kepekaan terhadap keberagaman pandangan. Lebih dari itu, nilai-nilai dasar ketekunan, integritas dalam berproses, serta penghargaan terhadap ilmu adalah bagian dari pendidikan formal yang membentuk karakter.

    Dari kombinasi nalar kritis dan latihan etis seorang pemimpin, mulai mengembangkan cara pandang terhadap bangsa, serta membangun fondasi untuk menyusun tujuan jangka panjang kenegaraan.

    Sejarah para pemimpin Indonesia menunjukkan, pendidikan tinggi bukan semata pelengkap identitas. Pendidikan adalah elemen sentral dalam membentuk karakter, visi, dan integritas kepemimpinan nasional.

    Pendidikan formal, dalam sejarah pemimpin Indonesia, berperan sebagai proses pembentukan struktur berpikir, kedalaman intelektual, dan integritas moral. Pendidikan bukan semata legitimasi administratif, melainkan penempaan diri untuk memahami, memimpin, dan melayani masyarakat secara utuh.

    Di era gelar “diduga” dapat direkayasa dan opini publik dibentuk oleh algoritma, urgensi pendidikan sebagai sarana berpikir kritis justru semakin relevan. Ketidakhadiran proses pendidikan berisiko melahirkan kepemimpinan tanpa kedalaman berpikir, yang lebih mengandalkan simbol ketimbang substansi.

    Karena itu, dalam menghadapi dunia yang makin kompleks, pendidikan tidak boleh hanya dipandang sebagai “tiket” status sosial, tetapi menjadi ruang pembelajaran yang melatih akal, nurani, dan tanggung jawab publik. Pendidikan yang benar membentuk nalar etis, bukan sekadar retorika.

    Gelar akademik tinggi, bukan satu-satunya syarat menjadi pemimpin, namun setiap pemimpin, dalam kapasitas apa pun, perlu melalui proses pembelajaran yang nyata dan teruji. Jika pendiri bangsa mengangkat pendidikan sebagai alat perjuangan, maka generasi hari ini harus menjadikannya sebagai sarana emansipasi diri dan bangsa.

    Dalam kontestasi politik kontemporer, popularitas berpotensi menggantikan kapabilitas intelektual. Media digital pun menjadi senjata penting kemenangan pemimpin populis. Akan tetapi, di tengah kecenderungan anti-intelektual dan polarisasi wacana, perlu ditegaskan kembali pentingnya kualitas berpikir pemimpin.

    Negarawan yang tidak terbiasa membaca, berpikir kritis, dan menyusun argumen rasional akan kesulitan menghadapi kompleksitas dunia. Kontestasi dalam demokrasi akhirnya bukan hanya membutuhkan suara terbanyak, tetapi juga pemikiran terdalam.

    Di tengah kecemasan terhadap merosotnya standar kepemimpinan, rakyat sesungguhnya masih memegang harapan. Harapan itu terletak pada kemampuan memilih pemimpin yang tidak hanya populer, tetapi juga memiliki rekam jejak pendidikan dan kedalaman intelektual.

    Pemimpin semacam itu tidak sekadar hadir untuk mengelola kekuasaan, melainkan untuk memahami, merumuskan, dan mengarahkan masa depan bangsa secara visioner. Dengan kecermatan memilih, rakyat dapat mendorong lahirnya kepemimpinan yang berpihak pada akal sehat, ilmu pengetahuan, dan tanggung jawab moral.

    Dalam sistem demokrasi, pilihan rakyat bukan hanya soal keterwakilan, tetapi juga peluang memulihkan martabat politik sebagai ruang berpikir, bukan sekadar ruang berkuasa.

    Keaslian jejak pendidikan dapat diperdebatkan, tetapi integritas intelektual tidak bisa dimanipulasi. Bangsa ini tidak hanya butuh pemimpin yang dipilih, tetapi yang sungguh-sungguh belajar.

    *) Dr. Reza Praditya Yudha adalah Kaprodi Ilmu Komunikasi (Kampus Kab. Penajam Paser Utara)-Univ. Gunadarma, Praktisi Public Relations di Center for Public Relations, Outreach, & Communication (CPROCOM)

    Sumber : Antara

  • Prabowo-Megawati Mesra di Harlah Pancasila, PDIP: Sikap Kenegarawanan

    Prabowo-Megawati Mesra di Harlah Pancasila, PDIP: Sikap Kenegarawanan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri tampak akrab saat upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan Prabowo dan Megawati yang sudah bersahabat sejak lama selalu menunjukkan sikap kenegarawanan.

    “Hubungan keduanya terajut dengan baik sejak lama, baik dalam konteks politik, apalagi dalam urusan strategis menyangkut ideologi negara Pancasila,” ujar Said dikutip dari Antara.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo telah berkunjung untuk melakukan silaturahim ke rumah Megawati di Menteng, Jakarta pada Senin (7/4/2025) malam.

    Menurut Said, silaturahim tersebut patut diapresiasi sebagai penghormatan Prabowo kepada para tokoh bangsa, terutama mantan pemimpin negara, seperti Megawati.

    Dengan begitu, ia menilai jiwa penghormatan Prabowo tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah ke depan untuk membangun stabilitas politik dan melaksanakan pembangunan.

    Said mengungkapkan dalam pidato sambutan pada upacara Hari Lahir Pancasila, Presiden Prabowo menyebut nama Megawati paling awal sebelum para tokoh lainnya.

    “Sangat terlihat Presiden Prabowo memberi tempat terhormat kepada Ibu Mega, baik selaku presiden kelima RI maupun sebagai ketua Dewan Pengarah BPIP. Saya kira ini melampaui hubungan urusan pragmatis politik,” tuturnya.

    Selain itu, lanjut dia, dalam pidato Prabowo juga menegaskan pentingnya bangsa untuk bersatu agar menjadi bangsa yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan dan kenegaraan yang tidak mudah.

    Menurut dia, Megawati tentunya menyambut baik gagasan dan pikiran Presiden Prabowo tersebut.

    Di sisi lain, Said berpendapat keakraban Megawati dan Prabowo juga melanjutkan tradisi dari para pemimpin bangsa sebelumnya.

    Dahulu, disebutkan bahwa banyak para tokoh politik bangsa yang berbeda haluan politik dan berbeda dalam menempuh jalan kebijakan, namun tetap bisa berhubungan baik, menjaga silaturahim, bahkan saling tunjuk untuk menjadi imam salat berjemaah bersama.

    “Kita juga teringat bagaimana Buya Hamka menjadi imam salat jenazah Presiden Soekarno, padahal hubungan mereka berdua cukup keras dalam soal politik,” imbuh ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu.

    Untuk itu, sebagai tokoh yang sama-sama nasionalistis, Prabowo dan Megawati tentu tersambung secara batiniah, terutama atas panggilan sejarah dan kebutuhan masa depan Indonesia.

    “Hal-hal seperti ini hanya bisa dimaknai dan dipahami oleh mereka yang memang sudah zuhud dalam berbangsa dan bernegara sehingga cara pandang kita tidak semata politik lahiriah yang cenderung naik turun dan dinamis,” ucap Said.

    Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri turut hadir dalam upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Senin (2/6/2025) pagi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

    Megawati berbaris diapit Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran sebelum Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila dimulai.

    Sebelumnya, terdapat pula momen keakraban Prabowo dan Megawati yang tertangkap di ruang tunggu Gedung Pancasila.

    Salah satunya saat keduanya duduk di meja oval ruangan. Kala itu, Presiden Prabowo berkelakar kepada Megawati yang duduk berhadapan dengannya, untuk mencairkan suasana.

    “Ibu agak kurus, Bu. Waduh, luar biasa. Ibu kurus. Diet Ibu berhasil,” kata Prabowo.

    Mendengar hal itu, Megawati pun seakan mengiyakan. “Oh iya, diet kurus itu,” katanya.

  • Tidak Memiliki Visa Haji, Imigrasi Tunda Keberangkatan 1.243 Calon Jemaah

    Tidak Memiliki Visa Haji, Imigrasi Tunda Keberangkatan 1.243 Calon Jemaah

    Bisnis.com, Jakarta — Direktorat Jenderal Imigrasi tunda keberangkatan 1.243 calon jamaah haji asal Indonesia yang berangkat secara nonprosedural periode 23 April-1 Juni 2025 di seluruh bandara di Indonesia

    Direktur Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Suhendra menjelaskan bahwa ribuan calon jamaah haji itu ditunda keberangkatannya lantaran tidak memiliki visa haji maupun dokumen lain sesuai syarat dan ketentuan haji.

    Dia menjelaskan penundaan keberangkatan ribuan calon jamaah haji itu bukan berarti tidak bisa bepergian ke Arab Saudi. Namun tetap bisa pergi ke Arab Saudi usai musim haji rampung.

    “Pada saat musim haji seperti saat ini, kami perlu menekan potensi penyalahgunaan visa dalam rangka melakukan ibadah haji. Setelah musim haji selesai, ribuan WNI itu tetap bisa berangkat ke Arab Saudi, sesuai dengan peruntukan visa mereka,” tuturnya di Jakarta, Senin (2/6/2025).

    Dia merinci dari ribuan jamaah calon haji tersebut, jumlah penundaan keberangkatan paling banyak ada di Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 719 orang, nomor dua yang tertinggi ada di Bandara Juanda Surabaya sebanyak 187 orang.

    Kemudian, nomor urut tiga ada di Bandara Ngurah Rai Denpasar dengan jumlah 52 orang, Bandara Sultan Hasanudin Makasar 46 orang, Bandara Yogyakarta 42 orang, Bandara Kualanamu Medan 18 orang, dan Bandara Minangkabau Sumatra Barat 12 orang, serta Bandara Internasional Sultan Haji Sulaiman dengan 4 orang yang ditunda keberangkatannya.

    “Penundaan keberangkatan Jamaah Calon Haji nonprosedural juga telah dilakukan di beberapa pelabuhan internasional lain di Batam, Kepulauan Riau. Di Pelabuhan Citra Tri Tunas, sebanyak 82 orang telah ditunda keberangkatannya, diikuti oleh Pelabuhan Batam Center 54 orang dan Pelabuhan Bengkong 27 orang,” katanya.

    Dia menjelaskan penundaan keberangkatan ribuan calon jamaah haji tersebut dilakukan agar terhindar dari masalah di kemudian hari baik dari dalam maupun luar negeri.

    “Jangan sampai mau ibadah malah jadi masalah karena pakai cara yang tidak benar. Bersabar menanti melalui jalur resmi akan lebih menjamin keamanan, kenyamanan, serta perlindungan hukum bagi para jemaah,” ujarnya.

  • Ibu Ruswo, Pahlawan Logistik dari Yogyakarta

    Ibu Ruswo, Pahlawan Logistik dari Yogyakarta

    Tugas di logistik mencakup segala keperluan dapur, mulai dari mencari bahan makanan, memasak, hingga mengatur distribusi logistik ke semua prajurit. Ibu Ruswo harus memastikan logistik sampai kepada prajurit yang berada di luar daerah, seperti Magelang, Ambarawa, bahkan Semarang.

    Tak hanya bertugas sebagai kurir rahasia dan pahlawan logistik, selama hidupnya, Ibu Ruswo juga aktif dalam Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak (P4A) serta Kepanduan. Pada masa pemerintahan Jepang, Ibu Ruswo bergabung dengan Badan Pembantu Prajurit Indonesia (BPPI).

    Ia juga pernah bergabung dengan Komite Pembela Buruh Perempuan Indonesia. Kelompok ini berfokus pada pembelaan terhadap hak-hak perempuan.

    Peran Ibu Ruswo dalam pemenuhan logistik prajurit di Yogyakarta, Magelang, Ambarawa, hingga Semarang mendapat apresiasi melalui piagam penghargaan dari Panglima Divisi III. Penghargaan ini diberikan saat Apel Besar di Magelang pada 25 Mei 1947.

    Setelah penghargaan tersebut, Ibu Ruswo dianugerahi Bintang Gerilya oleh Pemerintah Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan oleh Presiden Soekarno di Keraton Yogyakarta.

    Nama Ibu Ruswo juga dijadikan sebagai nama jalan di Yogyakarta. Ini merupakan usulan keluarga eks Resimen 22 Wehrkreise III.

    Jalan Ibu Ruswo menggantikan nama Jalan Dwikora. Nama jalan dari timur Alun-Alun hingga ke arah Jalan Brigjend Katamso pun saat ini menjadi Jalan Ibu Ruswo.

    Penulis: Resla

  • Gestur Hormat Prabowo ke Megawati Dinilai Lanjutkan Tradisi Kenegarawanan Para Tokoh Bangsa

    Gestur Hormat Prabowo ke Megawati Dinilai Lanjutkan Tradisi Kenegarawanan Para Tokoh Bangsa

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto tampil bersama dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta Timur, Minggu (1/6/2025). Kehadiran keduanya dalam satu panggung kenegaraan dianggap sebagai simbol kelanjutan tradisi kenegarawanan di Indonesia.

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut, momen tersebut menunjukkan kedewasaan politik dua tokoh bangsa yang telah lama menjalin hubungan baik.

    “Ibu Prof Dr Hj Megawati Soekarnoputeri selaku Ketua Dewan Pengarah BPIP bersama Presiden Prabowo Subianto hadir pada puncak peringatan Hari Pancasila. Dalam hemat saya itu wujud kenegarawanan beliau berdua,” ujarnya.

    Said menilai, penghormatan yang diberikan Presiden Prabowo kepada Megawati bukan sekadar basa-basi politik. Dalam pidatonya, Prabowo secara eksplisit menyebut Megawati lebih dulu dibanding tokoh-tokoh lainnya. Menurut Said, hal itu mencerminkan penghargaan terhadap peran Megawati sebagai Presiden Kelima RI dan Ketua Dewan Pengarah BPIP.

    “Kita semua tahu Ibu Mega dan Pak Prabowo bersahabat sejak lama. Hubungan beliau berdua terajut dengan baik sejak lama, baik dalam konteks politik, apalagi dalam urusan strategis, menyangkut ideologi negara Pancasila,” kata Said.

    Ia menambahkan, pertemuan Prabowo dan Megawati pada 9 April 2025 lalu di kediaman Megawati di Menteng memperkuat sinyal positif tersebut. Prabowo juga sebelumnya bersilaturahmi ke sejumlah tokoh bangsa, yang dinilai sebagai ikhtiar membangun stabilitas politik nasional.

    Said menyoroti bahwa hubungan hangat antartokoh bangsa adalah warisan dari generasi terdahulu. Ia mencontohkan bagaimana Buya Hamka menjadi imam salat jenazah Presiden Soekarno, meski keduanya sempat berbeda pandangan politik secara tajam.

    “Ibu Mega dan Presiden Prabowo saya kira juga melanjutkan tradisi dari para pemimpin bangsa sebelumnya. Dahulu banyak tokoh politik bangsa yang berbeda haluan politik, berbeda dalam menempuh jalan kebijakan, namun mereka semua bisa berhubungan baik, menjaga silaturahmi,” tutur Said.

    Menurutnya, tradisi kenegarawanan seperti ini hanya bisa dimaknai oleh mereka yang memiliki kedewasaan dalam berbangsa dan bernegara. “Hal-hal seperti ini hanya bisa dimaknai dan dipahami oleh mereka yang memang sudah zuhud dalam berbangsa dan bernegara,” tandasnya. [beq]

  • GenEtika Nusantara di era simulakra

    GenEtika Nusantara di era simulakra

    Sejumlah peserta mengikuti Karnaval Pancasila di Denpasar, Bali, Minggu (1/6/2025). Karnaval Pancasila diikuti puluhan peserta dari berbagai paguyuban tersebut digelar untuk memperingati Hari Lahir Pancasila dan memperkuat toleransi dalam menjaga keberagaman. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/rwa. (ANTARA FOTO/NYOMAN HENDRA WIBOWO)

    Pancasila 5.0: GenEtika Nusantara di era simulakra
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 02 Juni 2025 – 11:47 WIB

    Elshinta.com – Setiap 1 Juni, bangsa Indonesia berdiri dalam momen transenden; menoleh ke masa lalu, menghadap masa depan. Setiap 1 Juni, kita memperingati Hari Lahir Pancasila. 

    Tapi Pancasila bukan sekadar dokumen sakral dari masa 1945. Ia bukan fosil ideologis yang disembah, tanpa dipahami, melainkan merupakan dokumen hidup, yang terus tumbuh dalam denyut zaman, dalam interaksi antara adat, teknologi, spiritualitas, dan kecerdasan kolektif.

    Hari kelahiran Pancasila bukan hanya peristiwa sejarah, melainkan juga sebagai  event ontologis, momen ketika bangsa Indonesia menyatakan eksistensinya, bukan hanya secara geografis, tetapi juga secara filosofis. Di sinilah kita memahami Pancasila bukan sebagai lima kalimat normatif, tetapi sebagai genom kebudayaan, kode-kode nilai yang mengatur kerja kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam bentuk yang terus mengalami ekspresi baru, seiring waktu.

    Jika kita membaca Pancasila dengan pendekatan filologi, antropologi, dan bahkan neurofilsafat, maka kita akan menemukan bahwa ia merupakan sulaman dari lapisan-lapisan sejarah panjang Nusantara. Dari mantra dalam Kakawin Sutasoma, ke arsitektur sosial Minangkabau, hingga naskah-naskah kuno Bugis dan Bali, nilai-nilai yang kini kita kenal sebagai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan telah lama hidup dalam bentuk adat dan laku.

    Soekarno pada 1 Juni 1945 bukan menciptakan Pancasila dari kekosongan, melainkan mengekstraknya dari roh bangsa, dari nadi peradaban yang mengalir di tubuh Indonesia. Di sinilah Pancasila memiliki sifat fenomenologis, ia bukan ide asing, tetapi artikulasi dari pengalaman batin kolektif bangsa.

    Namun, hari ini, kita hidup dalam zaman yang tidak lagi linier. Dunia sedang bergerak menuju technological singularity, sebuah titik kritis di mana kecerdasan buatan, bioteknologi, dan quantum computing melampaui batas kendali manusia. Di tengah laju eksponensial ini, Pancasila harus melakukan mutasi etik: dari teks statis menjadi meta-framework (kerangka makna) yang mampu menavigasi manusia melintasi etika teknologi.

    Etikopoliteknologi

    Kita hidup dalam dunia yang didominasi oleh biopolitik, kebijakan tentang tubuh, data, gen, dan jiwa. Negara hari ini tidak hanya mengatur batas teritorial, tetapi juga algoritma AI, rekayasa genetik (CRISPR), pengumpulan data biometrik, hingga jaringan sosial yang mempengaruhi persepsi kebenaran.

    Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, harus diredefinisi bukan semata doktrin agama, melainkan sebagai prinsip transendental etik, nilai moral universal yang menjadi pagar bagi eksploitasi kehidupan oleh teknologi. Kita butuh etika spiritual untuk menjawab pertanyaan, bolehkah manusia “mendesain” manusia lain, dengan rekayasa genetika? Apakah kecerdasan buatan boleh mengambil alih keputusan medis, hukum, atau bahkan spiritual?

    Sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, kini menjadi dasar bagi humanisme algoritmik. Dunia algoritma tidak netral. AI bisa bias, diskriminatif, bahkan represif bila tidak dikawal. Maka, Pancasila bukan hanya alat moral, tetapi firewall sosial yang mencegah otoritarianisme digital.

    Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, kini bermakna simbiosis digital, penyatuan keragaman dalam arsitektur teknologi yang inklusif dan etis. Di era simulakra dan algoritma, persatuan bukan keseragaman, melainkan harmoni empatik dalam interkoneksi sosial. Dalam geopolitik digital, ia menjadi tameng kedaulatan siber dan identitas nasional dari kolonialisme data.

    Sila Keempat mencerminkan demokrasi deliberatif, musyawarah berbasis hikmah, bukan sekadar suara mayoritas. Di era digital, kita butuh sistem e-deliberasi dan AI yang etis, reflektif, serta memahami konteks budaya. Melalui teknologi, seperti web3 dan blockchain, rakyat bisa turut serta membentuk kebijakan secara inklusif, adil, dan transparan.

    Sila kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, menjadi sangat relevan ketika kita bicara distribusi kekayaan di era ekonomi digital. Siapa yang mendapat akses terhadap energi terbarukan, pendidikan AI, dan pelayanan nanomedicine? Di sinilah Pancasila harus menjadi prinsip dasar untuk mewujudkan ekonomi etis berbasis solidaritas, bukan sekadar pasar bebas.

    Collaborative Intelligence

    Gotong royong bukan nostalgia kampung, tetapi formasi epistemik yang sangat futuristik. Di dunia yang semakin kompleks, problem global, seperti pandemi, perubahan iklim, dan disinformasi tidak bisa diselesaikan oleh individu, negara, atau satu sektor saja. Diperlukan collective problem-solving, yang dalam bahasa Bung Karno dan bahasa budaya masyarakat kita disebut “gotong royong.”

    Gotong royong dalam konteks ini adalah collaborative intelligence, kecerdasan kolektif yang terdistribusi antaraktor negara dan non-negara, seperti ilmuwan, seniman, pelaku startup, komunitas adat, hingga AI itu sendiri. Prinsip deliberasi dalam sila keempat harus diterjemahkan ke dalam sistem digital deliberative democracy, di mana keputusan publik tidak dibuat oleh segelintir elite, tetapi melalui partisipasi yang luas dan etis, termasuk di dunia maya.

    Pendidikan Pancasila tidak bisa lagi mengandalkan metode hafalan dan ceramah moral. Kita butuh pendekatan transdisipliner dan eksperiensial, di mana Pancasila bukan hanya diajarkan, tapi dialami dalam kehidupan sehari-hari, melalui project-based learning, kerja sosial digital, serta eksperimen kewarganegaraan di ruang virtual.

    Kurikulum 6.0 berpotensi menantang siswa untuk merumuskan “Keadilan Sosial” dalam ekosistem kripto, atau mendiskusikan “Ketuhanan” dalam konteks metaverse. Di sini, Pancasila menjadi filsafat hidup yang tidak hanya menjawab masa kini, tetapi mengantisipasi masa depan.

    Genom kebangsaan

    Di ranah bioteknologi, kita mengenal istilah genome editing, proses mengubah cetak biru genetik untuk memperbaiki penyakit atau meningkatkan kapasitas biologis. Maka mari kita gelorakan dengan bangga bahwa Pancasila adalah genom sosial Indonesia, DNA kolektif yang membentuk siapa kita, dan ke mana kita menuju.

    Namun, seperti halnya genom biologis, genom Pancasila juga rentan terhadap mutasi. Ideologisasi sempit, reduksi simbolik, dan distorsi kekuasaan. Tugas kitalah menjadi etika rekayasa bagi Pancasila, menjaganya agar tetap adaptif, namun tidak kehilangan identitasnya.

    Di tengah dunia yang tercerai oleh konflik, krisis iklim, dan perang narasi, Pancasila dapat menjadi tawaran etis dari Selatan Global (Global South). Suatu filosofi kebangsaan yang spiritual, namun rasional, nasional namun kosmopolit, tradisional namun sangat futuristik. Di sinilah Pancasila berperan sebagai soft power global.

    Indonesia amat berpotensi memimpin forum internasional, bukan dengan kekuatan militer atau ekonomi, tetapi dengan kekuatan nilai, yakni mendamaikan konflik berbasis identitas, menawarkan platform dialog antaragama, dan menjadi laboratorium bagi demokrasi partisipatif berbasis adat dan AI.

    Menuju Nusantara 5.0

    Jika Jepang mengenalkan Society 5.0, sebuah tatanan sosial berbasis AI dan IoT, maka Indonesia bisa membangun Nusantara 5.0, yakni peradaban digital yang mengakar pada kearifan lokal dan spiritualitas ekologis. Di sinilah Pancasila menjadi operating system dari tatanan itu, mengatur bagaimana manusia, mesin, dan makhluk hidup lain berinteraksi dalam kesetimbangan.

    Pancasila 5.0 bukan ide utopis. Ia adalah kerja harian; dalam desain kebijakan publik yang adil, dalam teknologi yang humanistik, dalam media yang edukatif, dan dalam ruang sosial yang terbuka bagi keberagaman. Dalam metafora Whitehead tentang proses menjadi (process philosophy), realitas adalah sungai yang tidak pernah diam. Maka Pancasila pun bukan monumen, tetapi sungai yang mengalir dari masa lalu, melintasi kini, menuju cakrawala.

    Hari ini, kita bukan hanya memperingati kelahiran Pancasila, tapi membidani kelahiran barunya. Dalam bahasa genetik, dalam sistem digital, dalam bentuk diplomasi budaya, dan dalam laku harian masyarakat. Tugas kita bukan membekukan Pancasila dalam keabadian simbolik, tetapi memastikan ia terus berdenyut sebagai jiwa zaman. Ia adalah benih nilai yang tumbuh dari akar leluhur, dan kini bersiap menjulang menjadi pohon peradaban masa depan.

    Selama Pancasila hidup dalam nalar, nurani, dan tindakan kolektif bangsa, Indonesia bukan sekadar akan bertahan, melainkan bangkit sebagai poros kemajuan global. Pancasila adalah kode genetik Nusantara. Masa depan adalah manifestasi luhur dari nilai-nilai itu yang menjelma dalam teknologi, budaya, dan kebijakan dunia.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila, Gibran, Megawati, hingga JK Hadir

    Prabowo Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila, Gibran, Megawati, hingga JK Hadir

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Senin (2/6/2025) pagi.

    Upacara ini merupakan agenda kenegaraan yang rutin diselenggarakan untuk memperingati kelahiran dasar negara Indonesia, Pancasila, yang pertama kali dicetuskan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945.

    Tahun ini, pelaksanaan upacara tingkat pusat digelar sehari setelah tanggal 1 Juni, sesuai dengan ketentuan baru dalam Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Nomor 5 Tahun 2025.

    Sebelumnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) resmi menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025.

    Surat edaran ini mengatur sejumlah perubahan penting terkait pelaksanaan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila.

    Melalui surat edaran ini, BPIP menetapkan bahwa upacara bendera tingkat pusat akan dilaksanakan pada Senin (2/6/2025) pukul 10.00 WIB di halaman Gedung Pancasila, Jakarta.

    Upacara dihadiri oleh Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, dan sejumlah pejabat tinggi negara serta tamu undangan lainnya, antara lain mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) hingga Tri Sutrisno. Seperti diketahui, Megawati saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP. 

    Pria dan wanita tamu undangan akan mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) atau pakaian lain sesuai ketentuan. Sementara, TNI/POLRI mengenakan Pakaian Dinas Upacara III (PDU III).

    Adapun, upacara penurunan di pusat akan dilakukan oleh Paskibraka pukul 16.00 WIB tanpa kehadiran peserta dan tamu undangan.

    Tema resmi Hari Lahir Pancasila 2025 ditetapkan yakni “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”.

    Perubahan ini merupakan hasil koordinasi antara BPIP dan Kementerian Sekretariat Negara, dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila agar berjalan tertib dan aman di seluruh wilayah Republik Indonesia serta perwakilan RI di luar negeri.