Tag: Soekarno

  • Kisah Mbah Suro, Kakek dari Jombang yang Menyambut Kelahiran Bung Karno

    Kisah Mbah Suro, Kakek dari Jombang yang Menyambut Kelahiran Bung Karno

    Jombang (beritajatim.com) – Di sebuah desa kecil bernama Mangunan, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, tersimpan kisah yang bisa mengguncang ulang peta sejarah kelahiran sang proklamator.

    Di sana, Sulisyono Imam Jayaharja, seorang budayawan sekaligus cucu buyut tokoh masyarakat setempat, membuka kembali catatan lama keluarganya—bukan dari buku sejarah, tapi dari selembar foto tua dan ingatan turun-temurun.

    “Yang menjambutku mengindjak dunia ini hanyalah seorang kakek jang sudah terlalu amat tua,” demikian penggalan kisah kelahiran Bung Karno yang tercantum dalam buku otobiografi Penyambung Lidah Rakjat karya Cindy Adams tahun 1966.

    Kakek tua yang dimaksud Bung Karno itu, menurut Sulisyono, sangat mungkin adalah Mas Kiai Surosentono, yang lebih dikenal sebagai Mbah Suro atau Kek Suro. Ia bukan tokoh sembarangan.

    Dalam selembar foto keluarga bertanggal 1925, yang disimpan rapi oleh keluarga besar Sulisyono, terlihat sosok Mbah Suro berdiri berdampingan dengan tokoh-tokoh penting lain dari Kabuh, termasuk Buyut Haji Ilyas, lurah Brumbung Mangunan saat itu sekaligus pemimpin Tarekat Satariyah di wilayah utara Sungai Brantas.

    “Foto itu koleksi keluarga kami. Diambil oleh Pakdhe Ikhwan, cucu Buyut Ilyas yang saat itu bekerja di Bea Cukai Hindia Belanda,” tutur Sulisyono. “Ada tulisan dalam fotonya: Koenjoengan R. Djamiloen ke Broemboeng 1925.”

    Nama Broemboeng yang tertulis di foto itu adalah nama lama dari Desa Mangunan, tempat keluarga besar Sulisyono berasal. Di sanalah, menurut cerita turun-temurun dalam keluarga mereka, Mbah Suro tinggal, bersahabat dekat dengan keluarga Buyut Ilyas, dan menjadi tokoh spiritual penting yang tak hanya dikenal di Kabuh, tapi juga di lingkaran dalam Bung Karno.

    Cerita ini menjadi semakin menarik ketika dikaitkan dengan penuturan Kushartono, pengurus Situs Persada Soekarno di Wates, Kediri. Ia menyebut bahwa Den Mas Mendung—ayah angkat Bung Karno—juga punya kaitan erat dengan Jombang, tepatnya tinggal di Dum Pring, Kabuh.

    “Kek Suro disebut sebagai orang yang menjambut kelahiran Bung Karno. Ia juga pernah menjadi penasihat spiritual Presiden Soekarno ketika berkantor di Istana Yogyakarta pada 1946–1949,” ungkap Kushartono. “Makamnya berada di Yogyakarta, satu kompleks dengan makam H.O.S. Cokroaminoto.”

    Pernyataan itu menguatkan dugaan bahwa Mbah Suro bukan hanya saksi kelahiran Bung Karno, melainkan juga bagian penting dari jejaring spiritual dan politik yang membentuk jalan hidup sang proklamator. Dan kisah ini bukan sekadar cerita keluarga, karena bahkan Roso Daras, sejarawan nasional sekaligus penulis buku-buku tentang Bung Karno, ikut angkat suara.

    “Saya mendengar tahun lalu ada penemuan foto sosok tua saksi kelahiran Bung Karno di Jombang. Sosok yang disebut dalam buku Cindy Adams,” kata Roso. “Ini penting sebagai petunjuk untuk menelusuri lebih jauh asal-usul Bung Karno.”

    Jika benar, maka Ploso Jombang—yang selama ini disebut-sebut sebagai tempat kelahiran Bung Karno namun masih menuai perdebatan—bisa mendapatkan pengakuan sejarah yang lebih kuat. Bukan semata dari dokumen formal, melainkan dari narasi-narasi lokal, foto-foto keluarga, dan ingatan-ingatan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

    Dan dari tengah desa sunyi itu, nama Kek Suro kembali bersinar, bukan sekadar sebagai tetua kampung, melainkan mungkin sebagai penyambut kehidupan sang proklamator. Sebuah peran sunyi dalam sejarah yang nyaris terlupakan—hingga hari ini. [suf]

  • Bulan Bung Karno, Kader PDIP Surabaya “Bebaskan” Puluhan Ijazah Warga Tak Mampu

    Bulan Bung Karno, Kader PDIP Surabaya “Bebaskan” Puluhan Ijazah Warga Tak Mampu

    Surabaya (beritajatim.com) — Peringatan Bulan Bung Karno di Kota Surabaya kader PDI Perjuangan Achmad Hidayat membantu membebaskan puluhan ijazah milik warga kurang mampu yang sebelumnya tertahan di sekolah akibat tunggakan biaya.

    Langkah ini menjadi bentuk penghormatan terhadap semangat kerakyatan dan keadilan sosial yang digaungkan Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno.

    Achmad Hidayat menyebut bahwa ijazah bukanlah alat jaminan, melainkan hak setiap siswa yang telah menyelesaikan pendidikan formalnya.

    “Kalau ada tunggakan bisa dikomunikasikan, sehingga hak dan kewajiban siswa-siswi bisa terpenuhi. Selain itu, kita turut menjamin keberlangsungan pelajar tersebut untuk ke jenjang yang lebih tinggi atau masuk dunia pekerjaan,” ujar Achmad Hidayat, Minggu (8/6/2025).

    Tunggakan biaya yang dibantu pelunasannya bervariasi, mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 10.000.000. Banyak dari pemilik ijazah tersebut telah lulus bertahun-tahun namun tidak dapat mengakses dokumen penting itu karena keterbatasan ekonomi.

    Salah satu penerima bantuan, Rizky Yudha Putra, alumni salah satu SMK swasta di Surabaya, mengaku ijazahnya baru bisa diambil setelah hampir satu dekade tertahan.

    “Kami berterimakasih kepada PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, dan Mas Achmad Hidayat. Semoga menjadi berkah dan manfaat bagi warga Kota Surabaya,” ucap Rizky.

    Hal senada disampaikan oleh Amelia, siswi lulusan SMP swasta yang ijazahnya kini bisa digunakan untuk melanjutkan pendidikan.

    “Kami berterima kasih, PDI Perjuangan melalui Pak Achmad Hidayat senantiasa hadir dan mengalir membantu warga masyarakat yang membutuhkan,” kata Amelia.

    Achmad juga mengusulkan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera menerapkan sistem e-Ijazah yang terintegrasi secara digital. Menurutnya, sistem elektronik ini dapat mencegah penahanan ijazah dan memudahkan akses di berbagai instansi.

    “Kalau dengan e-Ijazah yang terkoneksi dengan Data Pokok Pendidikan bisa diakses di mana pun, maka tidak akan ada lagi penahanan ijazah karena tunggakan. Selain itu, tidak perlu lagi legalisir karena sudah dalam satu database nasional,” tegasnya.

    Achmad menyebut gerakan ini mempertegas bahwa semangat Bung Karno masih relevan dan hidup dalam gerakan kerakyatan hari ini.

    “Melalui gotong royong kader dan simpatisan, hak-hak dasar warga, seperti akses terhadap pendidikan, terus diperjuangkan dalam praktik bermasyarakat,” tandas mantan aktivis GMNI ini.[asg/aje]

  • Penegakan Pelaporan Uang Tunai Lemah, Yunus Husein: Uang Haram Bisa Lolos Lewat Perbatasan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 Juni 2025

    Penegakan Pelaporan Uang Tunai Lemah, Yunus Husein: Uang Haram Bisa Lolos Lewat Perbatasan Nasional 8 Juni 2025

    Penegakan Pelaporan Uang Tunai Lemah, Yunus Husein: Uang Haram Bisa Lolos Lewat Perbatasan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
    Yunus Husein
    menyoroti lemahnya penegakan aturan
    pelaporan uang tunai
    yang dibawa keluar atau masuk wilayah Indonesia.
    Menurut dia, kondisi ini membuka celah bagi peredaran
    uang haram
    lintas negara.
    “Harusnya dilaporkan untuk uang di atas Rp 100 juta, tapi kita anggap belum optimal pelaporannya,” kata Yunus, seperti dikutip dari Podcast Gaspol! Kompas.com, Minggu (8/6/2025).
    Yunus menuturkan, berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana
    Pencucian Uang
    (TPPU), pelanggaran terhadap kewajiban deklarasi dapat dikenai sanksi denda sebesar 10 persen dari jumlah uang yang dibawa, dengan batas maksimal Rp 300 juta.
    “Nah, itu masih kurang optimal juga itu
    enforcement
    -nya, mungkin perlu lebih tegas lagi karena uang haram bisa lewat-lewat perbatasan,” ujar dia.
    Yunus pun menyoroti tidak adanya prosedur pengisian formulir
    deklarasi uang tunai
    di
    Bandara Soekarno-Hatta
    , khususnya bagi penumpang yang hendak bepergian ke luar negeri.
    Menurut Yunus, selama ini, penumpang dari luar negeri yang tiba di Indonesia umumnya diminta mengisi formulir deklarasi apabila membawa uang tunai dalam jumlah besar.
    Namun, hal serupa tidak diberlakukan bagi penumpang yang berangkat dari Indonesia ke luar negeri.
    “Yang jadi masalah, kalau kita dari luar negeri datang ke Indonesia disuruh ngisi formulir deklarasi. Tapi, kalau kita ke luar negeri di Cengkareng enggak dikasih formulir itu,” kata Yunus.
    Yunus mencontohkan kasus yang pernah menimpa tiga orang anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN) yang tertangkap membawa uang tunai lebih dari Rp 100 juta saat hendak keluar negeri.
    Mereka, menurut Yunus, memprotes karena tidak diberikan formulir deklarasi sebagaimana mestinya.
    “Dia protes, kenapa enggak dikasih formulir deklarasi? Harusnya diberikan, kayak di luar negeri. Kalau kita di Australia, di Amerika, dikasih dan disuruh isi. Di sini, di Cengkareng itu seingat saya tidak dikasih. Hanya waktu masuk saja dikasih,” ujar dia.
    Yunus menekankan bahwa pengawasan terhadap pergerakan uang lintas batas negara sangat penting, terutama untuk mencegah praktik
    pencucian uang
    (
    money laundering
    ).
    Dia menilai, sebagian uang tunai yang dibawa keluar negeri bisa berasal dari sumber yang tidak sah.
    “Ini penting karena sebagian uang-uang illicit money itu bisa juga lewat batas negara. Mungkin dia di luar prestasi dia berjudi segala macam, kita kan enggak tahu. Negara tetangga kan banyak judinya di Singapura, Malaysia,” ujar dia.
    Yunus pun mengingatkan bahwa Indonesia pernah punya pejabat tinggi yang tersangkut kasus berjudi di luar negeri.
    Oleh karena itu, menurutnya, prosedur deklarasi perlu diperketat dan diterapkan secara merata.
    “Padahal, uang itu dibutuhkan di dalam negeri. Jangan-jangan itu uang hasil korupsi. Dulu kan pernah ada Gubernur kita yang judi di tetangga sebelah, kan ada,” kata dia.

    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penulisan Ulang Sejarah, Fadli Zon: Bung Karno dan Bung Hatta Tak Tergantikan sebagai Proklamator
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        7 Juni 2025

    Penulisan Ulang Sejarah, Fadli Zon: Bung Karno dan Bung Hatta Tak Tergantikan sebagai Proklamator Nasional 7 Juni 2025

    Penulisan Ulang Sejarah, Fadli Zon: Bung Karno dan Bung Hatta Tak Tergantikan sebagai Proklamator
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kebudayaan
    Fadli Zon
    menegaskan bahwa posisi
    Soekarno
    dan Mohammad
    Hatta
    sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia tidak bisa digantikan oleh siapa pun.
    Hal itu ia sampaikan usai menghadiri pembukaan pameran foto karya
    Guntur Soekarnoputra
    di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Sabtu (7/6/2025).
    Fadli Zon mengaitkan hal tersebut dengan keinginan pemerintah melakukan
    penulisan ulang sejarah
    nasional.
    “Terkait dengan sejarah itu saya kira kita semua tahu, bahwa Bung Karno dan Bung Hatta posisinya tidak bisa tergantikan sebagai proklamator, seperti yang ada di dalam foto ini,” ujar Fadli Zon dalam konferensi pers di Galeri Nasional, Sabtu, sembari menunjuk foto Bung Karno dan Bung Hatta di belakangnya.
    Fadli menegaskan bahwa posisi Bung Karno dan Bung Hatta sebagai pahlawan proklamator telah diakui secara sah oleh negara.
    “Sudah ada keputusan presiden, TAP MPR-nya juga sudah jelas. Posisi beliau itu adalah posisi sebagai founding fathers yang tak tergantikan,” tegas politikus Partai Gerindra tersebut.
    Lebih jauh, Fadli menilai pameran foto bertajuk “Potret Sejarah Bangsa” yang menampilkan karya Guntur Soekarnoputra sejak 1956 ini bukan hanya bernilai seni, tapi juga memperkaya ingatan kolektif bangsa terhadap
    sejarah Indonesia
    .
    Ia menyebut pameran foto itu luar biasa. Sebab, ada banyak foto hasil karya Guntur yang tidak bisa dinikmati masyarakat luas, namun ditampilkan dalam pameran ini.
    “Pameran yang memperlihatkan sebuah perjalanan yang panjang dari karya beliau. Fotografi dari sejak tahun 1956. Yang mungkin masyarakat tidak banyak yang bisa menikmati ini,” ujar Fadli.
    “Makanya dengan hadirnya pameran ini saya kira mereka bisa melihat, masyarakat bisa melihat, bahwa Mas To (sapaan akrab Guntur Soekarnoputra) ini adalah juga seorang seniman,” tambahnya.
    Saat ditanya bentuk konkret apresiasi dari pemerintah terhadap karya Guntur Soekarnoputra, Fadli mengatakan akan membicarakannya secara langsung.
    “Nanti saya bicara langsung dengan Mas To,” tutupnya.
    Diberitakan sebelumnya, Fadli Zon mengatakan, penulisan sejarah ulang yang dilakukan pemerintah akan memiliki nada positif, bukan untuk mencari-cari kesalahan di masa lalu.
    Hal ini disampaikan Fadli merespons kabar yang menyebut term of reference (TOR) sejarah yang disusun pemerintah hanya mencantumkan dua kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

    Tone
    kita adalah
    tone
    yang lebih positif. Karena kalau mau mencari-cari kesalahan, mudah. Pasti ada saja kesalahan dari setiap zaman, setiap masa,” ujar Fadli, saat ditemui di Cibubur, Depok, Jawa Barat pada 1 Juni 2025.
    Menurut dia, pembaruan buku sejarah akan dilakukan dengan mengedepankan perspektif Indonesia-sentris.
    Hal ini untuk menghapus bias-bias kolonial, mempersatukan bangsa Indonesia, dan menjadikan sejarah relevan bagi generasi muda
    . “Kalau mau mencari-cari kesalahan atau mencari-cari hal yang negatif, ya, saya kira itu selalu ada. Jadi, yang kita inginkan tone-nya dari sejarah kita itu adalah tone yang positif, dari era Bung Karno sampai era Presiden Jokowi dan seterusnya,” kata Fadli Zon.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • InJourney Proyeksikan Peningkatan Jumlah Penumpang di 37 Bandara

    InJourney Proyeksikan Peningkatan Jumlah Penumpang di 37 Bandara

    JAKARTA – PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports memproyeksikan peningkatan penumpang mencapai 2,71 juta di 37 bandara yang dikelolanya pada periode libur panjang Iduladha tanggal 5 sampai dengan 10 Juni 2025.

    Wakil Direktur Utama InJourney Airports Achmad Syahir, di Tangerang, Banten, Jumat, mengatakan bahwa secara kumulatif jumlah penumpang penerbangan dapat mencapai 2,71 juta atau meningkat sekitar 8 persen dibandingkan dengan periode libur Iduladha tahun lalu sebanyak 2,52 juta penumpang.

    “Jumlah penumpang pesawat tertinggi diprediksi pada 5 Juni 2025 mencapai sekitar 500 ribu penumpang, sedangkan puncak setelah Iduladha diperkirakan pada 9 Juni dengan sekitar 450 ribu penumpang,” katanya lagi.

    Ia mengatakan pula, untuk pergerakan pesawat selama periode libur panjang itu diprediksi mencapai sekitar 20 ribu penerbangan atau naik 5,25 persen.

    “Peningkatan jumlah penumpang pesawat, antara lain didorong hari libur Iduladha yang berdekatan dengan akhir pekan kemudian berlanjut adanya cuti bersama,” ujarnya.

    Dia menuturkan seluruh bandara InJourney Airports sudah melakukan persiapan untuk memberikan pelayanan terbaik pada periode sibuk ini.

    “Di tengah tingginya lalu lintas penerbangan ini, seluruh bandara InJourney Airports tetap mengedepankan aspek keamanan, keselamatan, pelayanan dan pemenuhan terhadap seluruh peraturan yang ada,” ujarnya lagi.

    Selain itu, di beberapa bandara yang ada siap untuk memberikan pelayanan kepada seluruh penumpang pesawat. Pihaknya juga memastikan fasilitas bandara dapat mendukung pelayanan kepada penumpang serta operasional penerbangan.

    Lebih lanjut, Syahir menuturkan InJourney Airports juga berkoordinasi dengan seluruh stakeholders untuk memastikan kelancaran perjalanan udara masyarakat pada periode Iduladha 2025.

    “Koordinasi dengan para stakeholders termasuk terkait kebutuhan penerbangan, seperti misalnya apabila ada permintaan penerbangan tambahan (extra flight) dari maskapai, maka InJourney Airports memastikan ketersediaan waktu keberangkatan dan kedatangan pesawat (slot time) di bandara untuk melayani extra flight tersebut,” katanya lagi.

    InJourney Airports saat ini mengelola 37 bandara di Indonesia, termasuk 5 bandara tersibuk yakni Soekarno-Hatta Tangerang, I Gusti Ngurah Rai Bali, Juanda Surabaya, Sultan Hasanuddin Makassar, dan Kualanamu Deli Serdang.

  • Lalin di tol Jabodetabek naik pada libur Idul Adha

    Lalin di tol Jabodetabek naik pada libur Idul Adha

    Jakarta (ANTARA) – Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division mencatat volume lalu lintas (lalin) di ruas tol wilayah Jabodetabek pada libur panjang Idul Adha naik.

    Senior General Manajer Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Widiyatmiko Nursejati mengatakan terhitung secara kumulatif sejak H-1 s.d. Hari H Idul Adha 1446 Hijriah pada periode 5 s.d. 6 Juni 2025, Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division (JMT) mencatat volume lalu lintas di Ruas Tol wilayah Jabodetabek.

    “Volume lalu lintas yang meninggalkan Jabodetabek menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta dan menuju Puncak yang terdistribusi melaui Gerbang Tol (GT) Cengkareng dan GT Ciawi 1 total tercatat sebanyak 88.633 kendaraan atau meningkat 13,82 persen dibandingkan volume lalu lintas transaksi tahun 2024 yaitu 77.873 kendaraan transaksi,” kata Widiyatmiko Nursejati di Jakarta, Sabtu.

    Pantauan volume lalu lintas transaksi di GT Cengkareng arah Bandara International Soekarno – Hatta sebanyak 50.650 kendaraan atau naik 8,82 persen dari volume lalu lintas transaksi tahun 2024 sebanyak 46.545 kendaraan.

    Tercatat masih terjadi peningkatan volume lalu lintas transaksi menuju arah Puncak melalui Gerbang Tol (GT) Ciawi 1. Tercatat sebanyak 37.983 kendaraan atau naik 21,24 persen dibandingkan lalu lintas transaksi periode yang sama tahun 2024 yaitu sebanyak 31.328 kendaraan.

    Untuk memastikan kenyamanan pengguna jalan selama perjalanan Mudik, Jasa Marga telah menyiapkan beberapa titik rest area yang dapat dimanfaatkan pengguna jalan.

    Untuk Ruas Tol Jagorawi arah ke Puncak, terdapat tiga rest area yaitu di KM 10, KM 35 dan KM 45, sedangkan arah sebaliknya (arah Jakarta), terdapat di KM 38 dan KM 21.

    Masyarakat diimbau agar mempersiapkan diri sebelum melakukan perjalanan dengan memastikan kondisi kendaraan siap jalan, kondisi pengemudi yang prima, memperhatikan kecukupan BBM dan saldo e-toll untuk kenyamanan perjalanan.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Di Depan Fadli Zon, Megawati ‘Sentil’ Rencana Penulisan Ulang Sejarah

    Di Depan Fadli Zon, Megawati ‘Sentil’ Rencana Penulisan Ulang Sejarah

    GELORA.CO – Rencana pemerintah menulis ulang sejarah jadi sorotan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Di hadapan, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Ketum PDIP ini sedikit menyentil soal rencana ini.

    Mulanya, Megawati membahas soal TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 yang menjatuhkan ayahnya, sang Presiden Pertama Indonesia Soekarno. Dia juga heran, keberadaan TAP MPRS ini jarang sekali jadi pertanyaan orang, seolah mereka lupa akan sejarah.

    Megawati mengatakan tidak gampang menjadi Indonesia. Menurutnya, sejarah seolah dipotong dan hanya diingat ketika zaman Orde Baru.

    “Menjadi Indonesia itu bukannya gampang, tapi sekarang sepertinya sejarah itu hanya dipotong, cap, diturunkan TAP ini, lalu yang namanya sejarah itu hanya ketika zaman Orde Baru,” kata Megawati dalam acara pembukaan pameran foto Guntur Soekarnoputra di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (7/6/2025).

    “Saya bisa menerangkan bahwa ini adalah aliran sejarah yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang seharusnya sebagai insan republik ini, tahu apa dan bagaimana sejarah kita,” imbuhnya.

    Megawati lalu menyapa Fadli Zon yang juga hadir dalam acara ini. Ia berkata kepada Fadli bahwa berbeda itu diperbolehkan, seperti konsep Bhinneka Tunggal Ika.

    “Ini kebetulan ada Pak Menteri Kebudayaan, kita boleh berbeda, Bung Karno juga bilang begitu, malah dibuat namanya Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam, tapi satu jua, tapi jangan, jangan sepertinya, terus ada bagian dari manusia Indonesia, sepertinya dibedakan,” ujarnya.

    Dia mengatakan semangat pancasilais harus digaungkan dengan lantang dengan ucapan dan tindakan. Dia menyoroti apakah semangat pancasilais hanya dilakukan secara lisan.

    “Jadi padahal kita katanya, katanya, kalau saya pasti pancasilais, yang hadir saya tidak tahu, apakah hanya verbal Pancasila, atau memang pancasilais,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Fadli Zon memastikan penulisan ulang sejarah dengan mengambil hal-hal positif, bukan sebuah pelanggaran selama tidak mencari-cari kesalahan-kesalahan di masa lalu.

    Pernyataan itu dilontarkan setelah usulan Kementerian Kebudayaan yang ingin menulis ulang sejarah Indonesia menuai kritik dari sejumlah pihak, yang khawatir ada politisasi.  

    “Saya kira tidak ada masalah selama itu tonenya positif, di mana kami tidak mencari-cari kesalahan. Masa-masa sejarah perjuangan Indonesia itu pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Kami ingin menonjolkan pencapaian, prestasi-prestasi, prioritas-prioritas dan juga peristiwa-peristiwa pada zaman itu,” tutur Fadli Zon ditemui di kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat (6/6/2025).

    Menurut Fadli fungsi sejarah adalah mempersatukan kebenaran bangsa demi menghindari terjadinya pecah belah. Dia pun meyakinkan masyarakat tak perlu khawatir dengan proses penulisan ulang sejarah yang hendak dilakukan Kementerian Kebudayaan karena ditulis oleh sejarawan, bukan aktivis apalagi politikus.

    “Jadi kita tidak perlu khawatir, pasti punya kompetensi di dalam menulis sejarah itu. Justru yang kami khawatir kalau sejarah itu ditulis oleh para aktivis yang punya perspektif masing-masing. Sejarah tidak bisa ditulis oleh politikus, tapi kalau orang mau menulis sejarahnya sendiri-sendiri juga bebas karena ini negara demokrasi,” ujar dia.

  • Bareskrim Tangkap Buron Scam Kripto Internasional Rp 105 M

    Bareskrim Tangkap Buron Scam Kripto Internasional Rp 105 M

    Jakarta

    Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil menangkap buron inisial AW, kasus scam atau penipuan berkedok saham kripto jaringan internasional dengan 90 korban dan total kerugian Rp 105 miliar. Pelaku ditangkap saat hendak meninggalkan Indonesia via bandara.

    “Setelah melakukan serangkaian penangkapan di bulan Maret 2025, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri kembali menangkap salah satu pelaku dari penipuan daring jaringan internasional dengan kedok investasi trading saham dan mata uang kripto pada platform JYPRX, SYIPC, dan LEEDSX,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, kepada wartawan, Sabtu (7/6/2025).

    AW merupakan buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang sejak tanggal 9 Mei 2025. Pelaku berperan sebagai leader dari tim pembuatan akun kripto dan rekening bank yang diduga fiktif di wilayah Jabodetabek.

    “Pelaku AW mengakhiri pelariannya ketika ia hendak bepergian ke luar negeri melalui bandara sehingga akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 4 Juni 2025 sekitar pukul 14.00 WIB,” kata Himawan.

    Polisi juga mengamankan 2 orang lainnya yang menemani AW. Peran 2 orang tersebut sedang didalami.

    “Dalam pelariannya tersangka AW ditemani oleh dua orang yakni SR dan RMB yang peran dan tugasnya masing-masing sedang didalami oleh tim Penyidik dalam perkara tersebut,” jelas dia.

    “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),” pungkasnya.

    6 Tersangka Kasus Scam Kripto

    Sebelumnya, Dittipidsiber Bareskrim Polri telah membongkar sindikat penipuan modus berkedok investasi mata uang kritpo dan trading saham. Sindikat itu dikendalikan oleh seorang warga negara Malaysia inisial LWC.

    Total ada enam orang telah ditetapkan tersangka dalam kasus ini. Lima orang tersangka merupakan warga negara Indonesia, AN, MSD, MZ, AW dan SR.

    AW dan SR sebelumnya ditetapkan sebagai DPO. Bareskrim juga berkoordinasi untuk red notice tersangka dari warga negara Malaysia.

    “Penyidik juga telah mengeluarkan DPO terhadap dua warga negara Indonesia dan terhadap pelaku warga negara asing, penyidik telah berkoordinasi dengan stakeholder lain untuk melakukan penerbitan red notice,” katanya.

    (lir/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Megawati: Kalau Kalian Tidak Pancasilais, Jangan Tinggal di Indonesia!

    Megawati: Kalau Kalian Tidak Pancasilais, Jangan Tinggal di Indonesia!

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan warga Indonesia harus menjadi sosok pancasilais. Kalau tidak, maka lebih baik jangan tinggal di Indonesia.

    Hal itu dikatakan Megawati saat memberikan sambutan pada pembukaan pameran foto karya Guntur Soekarnoputra bertajuk “Gelegar Foto Nusantara: Potret Sejarah dan Kehidupan” di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (7/6/2025).

    Dalam pidatonya, Megawati mengajak bangsa Indonesia tidak melupakan sejarah perjuangan pendiri bangsa. Menurutnya, tanpa adanya perjuangan tokoh proklamator, seperti Bung Karno dan Bung Hatta, rakyat Indonesia mungkin masih dijajah.

    Megawati menyentil minimnya pemahaman sejarah di kalangan masyarakat generasi sekarang.

    “Republik ini dibangun dengan susah payah, penderitaan air mata, dan lain sebagainya. Sampai pendirinya diperlakukan seperti itu,” ujar Megawati.

    “Ingat kalau tidak ada yang berani berbicara, yang namanya proklamasi tidak ada, kalian ini masih jadi budak-budak,” tambah Megawati.

    Ia berharap masyarakat tidak melupakan sejarah. Dia mengutip pesan Soekarno, yakni Jas Merah atau jangan sekali-kali melupakan sejarah.

    Megawati juga menyinggung soal pengkhianatan terhadap nilai-nilai kebangsaan yang kerap terjadi, karena masyarakat tak lagi memahami jati dirinya sebagai bangsa Indonesia.

    “Kalau kalian adalah pancasilais, kalau kalian adalah warga negara Indonesia, kalau tidak, tolong, jangan tinggal di sini. Jadi saja imigran,” pungkas Megawati.

  • Megawati Colek Fadli Zon soal Sejarah dan Kebudayaan: Kita Boleh Berbeda…
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        7 Juni 2025

    Megawati Colek Fadli Zon soal Sejarah dan Kebudayaan: Kita Boleh Berbeda… Nasional 7 Juni 2025

    Megawati Colek Fadli Zon soal Sejarah dan Kebudayaan: Kita Boleh Berbeda…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-5 RI
    Megawati
    Soekarnoputri beberapa kali mencolek Menteri
    Kebudayaan

    Fadli Zon
    dalam sambutannya di acara pameran foto milik sang kakak, Guntur Soekarnoputra yang bertajuk ‘Pameran Foto Gelegar Foto Nusantara 2025: Potret
    Sejarah
    dan Kehidupan di Galeri Nasional (Galnas) Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (7/6/2025).
    Diketahui, Fadli Zon turut hadir dalam acara pembukaan pameran foto karya Guruh Soekarnoputra tersebut.
    Megawati menyapa Menteri Kebudayaan saat berbicara mengenai
    sejarah
    yang dipotong karena adanya TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno.
    Menurut dia, turunnya TAP MPRS itu membuat sejarah dimulai hanya saat zaman Orde Baru. Meskipun, aturan itu akhirnya sudah dicabut pada 2024.
    Untuk itu, Megawati menyebut, tengah mengumpulkan ahli sejarah guna mengetahui sejarah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
    “Saya sedang mengumpulkan ahli-ahli sejarah, ini kebetulan sudah Pak Menteri Kebudayaan,” kata Megawati.
    “Kita boleh berbeda, Bung Karno juga bilang begitu, malah dibuat namanya Bhineka Tunggal Ika, bermacam-macam, tapi satu jua. Tapi jangan, jangan sepertinya, terus ada bagian dari manusia Indonesia, sepertinya dibedakan,” ujarnya melanjutkan.
    Kemudian, Megawati kembali mencolek Fadli Zon saat sedang bicara mengenai sejarah penjajahan oleh Belanda dan bagaimana Wakil Presiden pertama RI Bung Hatta mengenyam pendidikan di Belanda.
    “Setelah itu, Bung Karno, dengan teman-temannya, Bung Hatta dari Belanda, dia merasa meskipun sekolah di sana, dia punya nurani. Enggak bisa, biar saya sekolah di Belanda dengan teman-temannya, pulang dia,” katanya.
    “Mana ada tahu sejarah seperti ini? Ayo, Pak Menteri Kebudayaan, jangan asal berbicara soal
    kebudayaan
    saja. Kebudayaan Indonesia begitu tingginya, mari kita pelajari, kalau mau kita disebut namanya orang Indonesia,” ujar Megawati lagi.
    Terakhir, putri Presiden Pertama RI Soekarno ini kembali mencolek Fadli Zon saat mengungkapkan kekagumannya terhadap Amerika dan China dengan ideologi yang tinggi.
    “Saya melihat Amerika, saya melihat China, saya betul-betul iri mereka bisa menanamkan terus menerus, terserap ideologinya tapi terus menerus regenerasi
    for the future
    dengan sebuah visioner ke depan, tidak seperti sekarang ini, terpotong-potong, itu bapak budaya (Menteri Kebudayaan),” kata Megawati.
    Megawati menegaskan bahwa budaya dan sejarah tidak boleh terpotong-potong. Dia mengibaratkan dengan tarian yang disebutnya selalu ada roh dari setiap tarian.
    Diketahui, pemerintah tengah mengerjakan proyek
    penulisan ulang sejarah nasional
    Indonesia.
    Menteri Kebudayaan, Fadli Zon sebelumnya mengatakan, penulisan ulang sejarah bakal menekankan tone atau nuansa positif agar sejarah menjadi instrumen pemersatu bangsa, bukan pemicu konflik atau perpecahan.
    “Jadi, kita tentu tone-nya itu adalah dalam sejarah untuk mempersatukan kebenaran bangsa. Untuk apa kita menulis sejarah untuk memecah-belah bangsa,” kata Fadli Zon di Masjid Istiqlal, Jakarta pada Jumat, 6 Juni 2025.
    Namun, Fadli Zon menyebut bahwa yang paling utama dari penulisan ulang sejarah adalah menonjolkan pencapaian dan prestasi di masa lampau.
    Dengan kata lain, menurut dia, penulisan sejarah tidak mencari-cari kesalahan masa lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.