Xcloud.id

Tag: Soekarno

  • Pesawat Saudia Terima Ancaman Bom Mendarat Darurat di Kualanamu

    Pesawat Saudia Terima Ancaman Bom Mendarat Darurat di Kualanamu

    Bisnis.com, JAKARTA — Pesawat Saudia Airlines mendarat darurat di Bandara Kualanamu, Sumatra Utara usai mendapatkan ancaman bom, Selasa (17/6/2025).

    PGS. Corporate Secretary Group Head InJourney Airports Anak Agung Ngurah Pranajaya mengatakan telah menjalankan prosedur kontingensi dalam penanganan ancaman keamanan dan keselamatan terhadap pesawat Saudia SV-5726.

    Dia menambahkan pesawat Saudia tersebut berangkat dari Jeddah, Arab Saudi, dengan tujuan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang.

    “Saat diketahui terdapat ancaman keamanan dan keselamatan, pilot memutuskan untuk mengalihkan pendaratan ke bandara terdekat,” katanya dalam siaran pers.

    Agung menjelaskan seluruh bandara InJourney Airports siap menangani keadaan darurat keamanan atau emergency. Bandara terdekat saat Saudia SV-5726 melintas adalah Bandara Kualanamu.

    Pesawat tersebut kemudian melakukan pendaratan di Bandara Kualanamu sekitar pukul 10.44 WIB untuk menjalankan prosedur keamanan dan keselamatan.

    Di saat bersamaan, Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Kualanamu mengaktifkan Emergency Operation Center (EOC) terdiri dari unsur Komite Keamanan Bandar Udara (Airport Security Committee) untuk memastikan prosedur Airport Contingency Plan berjalan baik dan sesuai ketentuan.

    “Fokus utama setiap saat adalah memastikan keselamatan dan keamanan seluruh penumpang dan juga pengguna jasa bandara,” ujarnya.

  • Mas Ibin Tetapkan Tarif Parkir Baru di Blitar Djadoel, Ini Besarannya

    Mas Ibin Tetapkan Tarif Parkir Baru di Blitar Djadoel, Ini Besarannya

    Blitar (beritajatim.com) – Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin menegaskan bahwa tarif parkir di acara Blitar Djadoel tahun 2025 adalah Rp2 ribu rupiah untuk sepeda motor dan Rp3 ribu rupiah untuk kendaraan roda 4. Pria yang akrab disapa Mas Ibin itu pun meminta semua juru parkir yang ada di sekitaran alun-alun Blitar agar mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

    “ Acara Jadul dan Soekarno Coffee Fast alhamdulillah sudah kita teken 2 ribu, 3 ribu tarif nya normal,” ucap Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin.

    Tarif parkir yang ditentukan oleh Wali Kota Blitar ini jauh lebih murah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada acara Blitar Djadoel tahun 2024 kemarin tarif parkir sepeda motor mencapai Rp.5 ribu rupiah.

    Sementara untuk mobil atau kendaraan roda 4 tarif parkir di acara Blitar Djadoel tahun 2024 mencapai Rp.7 ribu. Tarif pada waktu itu disesuaikan dengan ketentuan parkir insidentil yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Blitar sebelumnya.

    Kini dibawah kepemimpinan Wali Kota Blitar yang baru, tarif insidentil itu tak lagi diberlakukan. Mas Ibin meminta kepada seluruh juru parkir untuk mengikuti tarif yang telah ditentukan yakni Rp.2 ribu untuk sepeda motor dan Rp.3 ribu untuk mobil.

    “Dengan seperti itu nanti tinggal praktek di lapangan, apakah di lapangan teman-teman jukir menarik sesuai dengan ketentuan atau tidak,” ungkapnya.

    Mas Ibin pun meminta masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya praktek parkir di acara Blitar Djadoel. Wali Kota Blitar itu meminta agara masyarakat melaporkan jika ada penarikan parkir yang lebih tinggi dari ketentuan tarif.

    “Jadi ke depan insyaallah kami akan adaptif dan responsif sesuai dengan keinginan masyarakat dan tentunya di lapangan harus dilakukan,” tandasnya. [owi/aje]

     

  • Pemakzulan Bisa Dilakukan Lewat Konstitusi atau Ekstra Konstitusi, Rakyat yang Bergerak

    Pemakzulan Bisa Dilakukan Lewat Konstitusi atau Ekstra Konstitusi, Rakyat yang Bergerak

    GELORA.CO –  Dosen Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia Profesor Chusnul Mar’iyah menegaskan kondisi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja dan harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. 

    Maka langkah pemakzulan bisa dilakukan melalui berbagai cara baik lewat jalur konstitusi maupun ekstra konstitusi. Topik ini berkembang seiring adanya tuntutan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Hal itu disampaikan Prof. Chusnul dalam acara diskusi virtual yang digagas Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita bertajuk ‘Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Perspektif Hukum dan Politik’, Senin malam, 16 Juni 2025.

    Ia menuturkan bahwa suksesnya pemerintahan bisa melalui kekerasan, revolusi, atau melalui pemilu. Namun, Prof. Chusnul menilai suksesi pemerintahan di Indonesia tidak melalui kekerasan tapi terjadi lewat pemilu sejak 2004. 

    “Itu (pemilu langsung) pertama kali kalau kita lihat, dari Soekarno ke Soeharto, Soeharto ke Habibie itu melewati proses-proses tuntutan dari masyarakat di dalam konteks itu. Nah kalau kita bicara tentang pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden how, why,” kata Prof Chusnul Mar’iyah mengawali argumentasinya.

    Ia menerangkan dalam ilmu politik, ada pembahasan tentang pendekatan power, pendekatan legal, atau pendekatan kondisi bangsa. Hal itu bisa dilihat dari segi values, interest dan kebutuhan yang diinginkan negara untuk mengarah pada pemakzulan.

    “Kebutuhan perubahan yang luar biasa sehingga rakyat bergerak di dalam konteks itu. Karena kan kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat bergerak dalam konteks itu,” jelasnya.

    Lanjut dia, jika berbicara dalam konteks konstitusional, maka aturan dalam konstitusi di Indonesia cukup sederhana aturannya. Dahulu Habibie dilengserkan kemudian diganti Gus Dur. 

    “Kalau kita bahas politik hukum yang mana sebetulnya mana yang bisa dibawa melalui proses politik yaitu ke DPR atau mana yang sebetulnya kalau kita bahas melalui kriminal jadi legal, pendekatan struktur hukum karena kriminal misalnya,” ungkap dia.

    “Karena terlibat dalam judi online, karena narkoba, semuanya berhubungan dengan pidana. Pidana seperti itu tapi kalau dilihat mungkin nggak? Nah ini kan kalau mungkin ya ini kan politik itu about the art of Possibility, bisa saja tinggal sekarang siapa yang mau berjuang ke arah situ,” tandasnya.

  • PDI-P Akan Tulis Sejarah Sebagai Pembanding Versi Pemerintah

    PDI-P Akan Tulis Sejarah Sebagai Pembanding Versi Pemerintah

    PDI-P Akan Tulis Sejarah Sebagai Pembanding Versi Pemerintah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Ketua DPP
    PDI Perjuangan
    Bambang Wuryanto mengatakan, partainya memiliki rencana untuk menulis ulang sejarah guna menjadi pembanding dari hasil proyek penulisan sejarah yang diinisiasi Menteri Kebudayaan
    Fadli Zon
    .
    Bambang Pacul
    , sapaan akrabnya, berpandangan bahwa subyektivitas penulis tidak bisa dihindari dalam penulisan sejarah karena setiap pihak memang memiliki pandangan sendiri terhadap sejarah.
    “Terhadap penulisan sejarah ini gimana Pak Pacul? Yang diinisiasi oleh Pak Menteri Kebudayaan, Fadli Zon ini gimana sikap PDI Perjuangan? PDI Perjuangan juga akan menulis sejarah,” ujar Bambang Pacul di Kompleks Parlemen, Senin (16/6/2025).
    Wakil Ketua MPR ini meyakini bahwa dalam proses menulis sejarah, setiap orang pasti membawa nilai dan afeksinya masing-masing.
    Contohnya, ia merasa tidak akan mungkin menulis sisi negatif tentang Soekarno karena ia mengagumi presiden pertama Republik Indonesia itu.
    “Apakah kalau saya yang nulis?
    Podo wae
    . Aku juga punya subjektivitas. Enggak mungkin aku tulis, ada hal kecil soal Bung Karno, saya pasti enggak mau. Oh, aku pecintanya Bung Karno. Kamu misalnya, mau enggak kalau pacarmu yang kamu cintai itu dikritik? Enggak maulah,” kata dia.
    Oleh karena itu, tak menutup kemungkinan PDI-P memilih untuk menulis versinya sendiri daripada terjebak dalam perdebatan panjang karena perbedaan tafsir sejarah.
    “Jadi kalau hanya ngotot-ngototan, ya kita bikin sejarah kita sendiri dengan fakta yang kita punya sendiri.
    Just as simple as that
    . Wo iya toh?
    Simple-simple
    saja.
    Clear
    ya,” kata Bambang Pacul.
    Pernyataan ini juga sekaligus sebagai respons atas pernyataan kontroversial Fadli Zon yang menyatakan, tidak ada bukti peristiwa pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998.
    “Bahwa subjektivitas Pak Fadli Zon mau mengambil cara yang berbeda, ya dipersilakan. Nanti kan ditabrakkan dengan ayat, fakta. Kita kan susah hari ini kalau hanya ngotot-ngototan tok,” kata dia.
    Bambang pun menyinggung pernyataan Presiden ke-3 RI B.J. Habibie soal kerusuhan Mei 1998 dan kasus kekerasan seksual yang menyertainya.
    Dia meminta publik untuk membaca kembali apa yang pernah disampaikan Habibie selaku Presiden pada masa itu.
    “Kalau terkait dengan, mohon maaf, tidak ada pemerkosaan, ya silakan dibaca Pak Habibie. Waktu itu Presiden Habibie de jure Presiden, statement-nya apa? Ya silakan dibaca. Saya enggak mau kontradiksikan, lah. Sampeyan baca,” kata Bambang Pacul.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan gagasan untuk melakukan penulisan ulang sejarah bangsa dengan penekanan pada narasi atau nada yang lebih positif.
    Dia mengatakan bahwa salah satu tujuan
    penulisan ulang sejarah Indonesia
    adalah mempersatukan bangsa dan kepentingan nasional.
    “Kita ingin sejarah ini Indonesia-sentris. Mengurangi atau menghapus bias-bias kolonial. Kemudian, terutama untuk mempersatukan bangsa dan kepentingan nasional,” kata Fadli saat ditemui di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Minggu (1/6/2025) lalu.
    Fadli juga mengatakan bahwa penulisan sejarah ulang dimaksudkan agar peristiwa di masa lalu bisa relevan untuk generasi saat ini, terutama terkait prestasi dan capaian di masa lalu untuk memberikan semangat generasi penerus dengan belajar dari kesuksesan pendahulu.
    Fadli juga menyebutkan bahwa penulisan sejarah ulang yang dilakukan pemerintah tidak bertujuan untuk mencari-cari kesalahan di masa lalu.
    ”
    Tone
    kita adalah
    tone
    yang lebih positif. Karena kalau mau mencari-cari kesalahan, mudah. Pasti ada saja kesalahan dari setiap zaman, setiap masa,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tren Balapan Liar Pemuda Tuban Bikin Resah Warga

    Tren Balapan Liar Pemuda Tuban Bikin Resah Warga

    Liputan6.com, Tuban – Aksi balapan liar masih menjadi tren anak muda di Kabupaten Tuban. Terbukti, pihak kepolisian kembali membubarkan aksi balap liar yang dilakukan kelompok anak muda di jalan raya Soekarno – Hatta Tuban, Minggu dini hari (15/6/2025).

    Mirisnya, para pelaku pembalap liar ini didominasi anak-anak muda, dan aksinya dibubarkan karena meresahkan masyarakat dan berpotensi meningkatkan jumlah kecelakaan lalulintas dalam berkendara.

    “Penertiban balap liar ini sebagai bentuk respons terhadap keresahan masyarakat dan demi keselamatan bersama di jalan raya,” ujar AKP J Mintoro, Kasi Humas Polres Tuban.

    Dalam razia itu, puluhan petugas langsung melakukan penutupan ruas jalan yang digunakan sebagai trek balap liar. Alhasil, diamankan 35 unit motor yang akan digunakan untuk balap liar.

    Kemudian, para pemilik kendaraan bermotor diberikan sanksi tilang sebagai efek jera. Setelah itu, sepeda motor yang mayoritas tidak standar itu dibawa ke Mapolres Tuban.

    Lalu Kasi Humas Polres Tuban ini menambah bagi pemilik kendaraan yang akan mengambil sepeda motornya diminta untuk membawa surat-surat kendaraan. Termasuk, memastikan apakah kondisi sepeda motornya sesuai dengan standar pabrik.

    “Kendaraan telah diamankan, dan bagi yang akan diambil pemiliknya terlebih dahulu agar dilengkapi baik kelengkapan fisik maupun surat-suratnya,” jelasnya.

    Maraknya aksi kebut-kebutan itu membuat pihak kepolisian memberikan peringatan agar masyarakat khususnya kalangan remaja untuk tidak melakukan kegiatan balap liar yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Termasuk, orang tua diminta ikut mengawasi kegiatan anaknya agar mereka tidak ikut balap liar yang bisa mengancam keselamatan.

    “Orang tua juga diharapkan turut mengawasi aktivitas anak-anak mereka di luar rumah,” pungkasnya.

  • Menteri UMKM: 30 Persen Ruang Publik Harus dialokasikan untuk UMKM – Page 3

    Menteri UMKM: 30 Persen Ruang Publik Harus dialokasikan untuk UMKM – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan 30 persen ruang publik harus dialokasikan untuk UMKM.

    Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terkait kewajiban alokasi 30 persen ruang publik untuk UMKM.

    “Dalam waktu dekat kami akan melakukan evaluasi terhadap implementasi PP Nomor 7 Tahun 2021. Regulasi ini mengamanatkan agar ruang-ruang di fasilitas publik seperti stasiun MRT, stasiun kereta, terminal, pelabuhan, jalan tol, rest area, hingga bandara seperti Soekarno-Hatta, harus menyediakan ruang usaha sebesar 30 persen untuk UMKM,” kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat memberikan sambutan dalam acara Blok M Hub Kuliner di kawasan Blok M, Jakarta, Minggu (15/6/2025).

    Perlu Optimalisasi

    Menurutnya, sebagian wilayah seperti Blok M sudah mulai mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan cukup baik. Namun demikian, Menteri Maman menilai masih banyak ruang yang dapat dioptimalkan untuk pemberdayaan UMKM tanpa mengorbankan estetika dan kenyamanan publik.

    “Kalau kita lihat dalam satu bulan ke depan potensi ekonominya tumbuh signifikan, saya mendorong agar area-area seperti ini bisa menjadi permanen. Tapi tetap harus mempertimbangkan aspek potensi ekonomi dan estetika,” katanya menambahkan.

    Menteri Maman juga mengingatkan, pemberian ruang kepada UMKM harus dibarengi dengan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara penyelenggara fasilitas publik dan pengusaha UMKM agar ruang-ruang usaha tetap tertib, bersih, dan estetik.

    “Pemerintah tentu ingin memberikan ruang seluas-luasnya kepada UMKM, tapi jangan sampai itu justru mengganggu tatanan lingkungan. Maka, semua pihak harus menjaga standar kebersihan dan estetika yang layak,” ujar Maman Abdurrahman.

     

  • InJourney Pastikan Layanan Optimal Sambut Kepulangan Jemaah Haji

    InJourney Pastikan Layanan Optimal Sambut Kepulangan Jemaah Haji

    Bisnis.com, JAKARTA – Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports memastikan layanan optimal selama menyambut kepulangan sekitar 200.000 jemaah haji melalui 524 penerbangan dengan menyiapkan fasilitas, personel, dan sistem operasional di seluruh bandara yang dikelola.

    “Periode kedatangan penerbangan debarkasi di bandara-bandara InJourney Airports ini berlangsung selama 30 hari, mulai 12 Juni hingga 11 Juli 2025,” kata Wakil Direktur Utama InJourney Airports Achmad Syahir sebagaimana keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Dia mengatakan sebanyak 13 bandara yang dikelola InJourney Airports siap menyambut momen istimewa tersebut.

    “Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik di bandara saat jemaah haji tiba di Tanah Air, untuk turut menjaga kebahagiaan ketika bertemu kembali dengan keluarga,” ujarnya.

    Ia menuturkan InJourney Airports bersama pemangku kepentingan di sektor bandara telah berkoordinasi agar proses kedatangan di bandara dapat berjalan lancar dan baik serta memenuhi regulasi.

    Ia menyebutkan bandara yang dikelola InJourney Airports dalam melayani kepulangan jemaah haji dari tanah suci meliputi Soekarno-Hatta Tangerang, Juanda Surabaya, Sultan Hasanuddin Makassar, Kualanamu Deli Serdang, SAMS Sepinggan Balikpapan.

    Selanjutnya Hang Nadim Batam, Zainuddin Abdul Majid Lombok, Adi Soemarmo Solo, Syamsuddin Noor Banjarmasin, Kertajati Majalengka, Sultan Iskandar Muda Aceh, Minangkabau Padang, dan Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

    Sementara itu, Direktur Operasi InJourney Airports Agus Haryadi mengatakan seluruh bandara yang menyambut kepulangan jemaah haji telah menyiapkan rencana operasi guna memastikan terjaganya pelayanan.

    Ia menuturkan alur kedatangan penerbangan debarkasi telah ditetapkan, yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing bandara. Slot time penerbangan di bandara dipastikan tersedia, kemudian dialokasikan parkir khusus untuk pesawat angkutan haji.

    “Prosedur penjemputan jemaah haji dengan bus hingga pengantaran bus ke asrama haji juga sudah disiapkan,” ujar Agus.

    Lebih lanjut dia mengatakan penjemputan jemaah haji oleh keluarga dilakukan di asrama haji dan bukan di bandara kedatangan.

    Agus menuturkan seluruh fasilitas baik di sisi udara (airside) seperti runway, taxiway dan apron, serta fasilitas di terminal atau sisi darat (landside) dipastikan dalam kondisi baik.

    “Personel dan fasilitas di bandara sudah disiapkan untuk menyambut kedatangan penerbangan angkutan haji yang seluruhnya menggunakan pesawat berbadan lebar atau widebody,” jelas Agus.

    Ia menambahkan Soekarno-Hatta merupakan bandara tersibuk di Indonesia akan melayani kedatangan 122 flight jemaah haji.

    “Fasilitas pendukung dipastikan siap, mulai dari alur dan proses kedatangan, sistem penanganan bagasi terintegrasi, serta dukungan stakeholders,” kata Agus.

  • JK: Secara Historis 4 Pulau yang Disengketakan Masuk Wilayah Aceh!

    JK: Secara Historis 4 Pulau yang Disengketakan Masuk Wilayah Aceh!

    Jakarta, Beritasatu.com – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan empat pulau yang disengketakan Aceh dan Sumatera Utara (Sumut), yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar, adalah milik Aceh.

    “Secara formal dan historis, empat pulau itu masuk wilayah Singkil, Provinsi Aceh,” kata JK dalam keterangan resminya kepada media, Minggu (15/6/2025).

    Secara historis, JK mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan damai antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia pada 2005.

    Dalam perundingan tersebut, kata dia, disepakati perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno.

    UU tersebut meresmikan Provinsi Aceh sebagai daerah otonom dan memisahkan wilayah tersebut dari Sumatera Utara.

    “Dalam sejarahnya, Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, bahwa itu secara historis memang masuk Aceh, Aceh Singkil. Bahwa letaknya dekat Sumatera Utara, itu biasa,” ucap ketua umum PMI itu dikutip dari Antara.

    JK menegaskan kedudukan UU tersebut lebih tinggi dari Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menyatakan empat pulau tersebut adalah bagian dari Sumatera Utara.

    “UU lebih tinggi dibanding kepmen. Jadi tidak mungkin bisa dibatalkan dengan kepmen. Kepmen tidak bisa mengubah UU,” kata JK.

    Kendati demikian, JK menghormati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengeluarkan kepmen tersebut karena pertimbangan efisien dan dekat. Tetapi, dia mengingatkan agar juga tidak melupakan aspek historis.

    Terkait usulan agar empat pulau tersebut dikelola bersama oleh Aceh dan Sumatera Utara, JK menilai tidak ada daerah yang bisa mengelola sumber daya alam (SDA) secara bersama-sama. Terlebih, menurutnya, saat ini belum ada faktor penting yang dimiliki pulau tersebut.

    Dirinya pun berharap agar pemerintah bisa menyelesaikan polemik ini dengan baik.

    “Ini masalah peka sehingga kita berharap pemerintah menemukan penyelesaian yang baik,” ujarnya.

  • Puncak Bulan Bung Karno, PDIP Gelar Soekarno Run 2025 di Bali

    Puncak Bulan Bung Karno, PDIP Gelar Soekarno Run 2025 di Bali

    Jakarta, Beritasatu.com – PDI Perjuangan (PDIP) akan memperingati puncak Bulan Bung Karno melalui ajang lomba lari bertaraf internasional Soekarno Run di Bali pada akhir Juni 2025.

    Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan setelah rangkaian acara Soekarno Run 2025 sukses dilaksanakan di berbagai kota, salah satunya Solo, PDIP siap menggelar Soekarno Run berskala global di Bali guna memperkuat pesan berdikari dan nasionalisme kepada dunia.

    “Di sana, kami bikin Soekarno Run di tingkat yang lebih tinggi, berdikari dalam level internasional,” katanya ketika menghadiri Soekarno Run Solo di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah dikutip dari Antara, Minggu (15/6/2025).

    Komarudin mengemukakan Bulan Bung Karno selalu diperingati pada bulan Juni karena mengandung tiga tonggak sejarah penting, yaitu 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila, 6 Juni sebagai Hari Lahir Bung Karno, dan 21 Juni sebagai hari wafatnya Bung Karno.

    Gelaran Soekarno Run 2025, kata dia, menjadi salah satu cara untuk mengingat semangat juang sang proklamator. Menurutnya, ajang Soekarno Run bukan sekadar perlombaan, melainkan cara merawat perjuangan.

    “Ketika kita berlari, kita juga meresapi nilai-nilai perjuangan para pahlawan. Ini adalah cara kita merayakan Indonesia, bersama-sama, dengan langkah kaki yang tangguh,” katanya.

    Komarudin juga mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan Soekarno Run 2025 di Solo yang dihadiri berbagai kalangan usia.

    “Di daerah lain, peserta mayoritas anak SMA. Akan tetapi, di sini melibatkan anak-anak SD dan SMP. Ini luar biasa. Mereka nanti yang akan jadi penanggung jawab bangsa ini,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua DPC PDIP Solo FX Rudi Hadyatmo mengatakan Soekarno Run memiliki filosofi “berlari di atas kaki sendiri” sebagai ajakan berdikari.

    “Ini bermaksud mengajak seluruh elemen masyarakat karena yang paling berharga adalah kesehatan. Lari adalah olahraga paling murah. Ketika kita berlari di atas kaki sendiri, itu namanya berdikari,” ujarnya.

    Rudi juga menyambut baik antusiasme warga Solo terhadap acara ini dan menegaskan komitmennya untuk menjadikan Soekarno Run sebagai agenda tahunan.

    Pada Soekarno Run 2025 di Solo, beberapa tokoh PDIP hadir untuk melepas peserta, di antaranya Djarot Saiful Hidayat, Ribka Tjiptaning, dan Ronny Talapessy, serta turut disemarakkan oleh kehadiran Wali Kota Solo Respati Ardi, anggota DPR Arya Bima, dan musisi Elfonda Mekel atau Once Mekel.

  • Jejak yang Terlupakan: Mengapa Ploso Jombang Tak Masuk Biografi Resmi Bung Karno?

    Jejak yang Terlupakan: Mengapa Ploso Jombang Tak Masuk Biografi Resmi Bung Karno?

    Jombang (beritajatim.com) – Pada sebuah sore yang lengang di Jombang, Binhad Nurrohmat, seorang pemerhati sejarah sekaligus inisiator gerakan Titik Nol Soekarno, membuka lembar demi lembar buku tua berjudul My Friend the Dictator, karya Cindy Adams.

    Buku yang terbit pada 1967 ini seolah menyimpan rahasia yang selama ini terkubur dari narasi besar sejarah Indonesia: Soekarno kecil dan jejak masa kecilnya di Ploso, Jombang.

    Dalam buku tersebut, Binhad menemukan sesuatu yang mengejutkan—sebuah foto Cindy Adams tengah berdiri di halaman sebuah rumah tua di Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso. Tak sendiri, ia berpose bersama sejumlah tokoh lokal: Mbok Suwi atau Bu Sosro—perawat kecil Soekarno, Mbah Joyodipo—teman masa kecil sang proklamator, Mbah Sutomo sang Wedono Ploso waktu itu, dan Abdul Syukur, seorang tokoh masyarakat setempat.

    Semuanya berada di satu bingkai, di satu tempat yang kini justru nyaris terhapus dari narasi resmi sejarah Bung Karno.

    “Ini bukan sekadar foto,” kata Binhad dengan nada serius. “Ini bukti bahwa Cindy Adams benar-benar melakukan penelusuran sejarah secara langsung. Ia datang ke Ploso pada 1964, setahun sebelum buku Sukarno: An Autobiography as Told to Cindy Adams diterbitkan. Tapi kenapa Ploso tidak disebut dalam buku itu?”

    Pertanyaan itu menjadi kunci dari kegelisahan Binhad. Baginya, bagian paling mendasar dari riwayat hidup seseorang adalah masa kecilnya—terutama rentang usia nol hingga sepuluh tahun. Di sanalah, menurutnya, cetak biru kepribadian seseorang dibentuk.

    Namun dalam buku yang kemudian dikenal luas di Indonesia sebagai Bung Karno: Penjambung Lidah Rakjat Indonesia, nama Ploso tak sekali pun disebut. “Ini cacat sejarah,” tegasnya. “Bukan karena Ploso harus diagung-agungkan, tapi karena ini adalah fase kehidupan yang sangat penting. Kenapa justru dihilangkan?”

    Tak hanya Ploso yang terabaikan. Sidoarjo, tempat Soekarno tinggal setelah ayahnya, Raden Soekeni Sosrodihardjo, dipindahtugaskan pada November 1907, juga absen dari narasi Cindy Adams.

    Padahal, menurut arsip resmi, Raden Soekeni mengajar di Sekolah Ongko II Sidoarjo dan tinggal tak jauh dari sekolah itu. Bung Karno bahkan bersekolah di sana sebagai siswa.

    Fakta-fakta ini makin diperkuat oleh penelusuran sejarawan muda Jombang, Moch. Faisol. Ia menemukan bahwa foto Cindy Adams di halaman rumah masa kecil Soekarno di Ploso juga muncul dalam buku Soekarno: My Friend, yang terbit tahun 1971. “Judul bukunya beda, tapi isinya sama dengan My Friend the Dictator,” jelas Faisol.

    Yang menarik, dalam salah satu foto itu, Cindy Adams menulis keterangan: in the village—”di desa.” Keterangan ini makin menegaskan bahwa lokasi kunjungan Cindy bukanlah di kota besar seperti Surabaya, tetapi benar-benar di pedesaan, tepatnya Ploso.

    Pertanyaannya kini adalah: apakah penghilangan nama Ploso dan Sidoarjo dari narasi Cindy Adams disengaja? Atau hanya karena ketidaktahuan dan pembatasan editorial? Apapun itu, bagi Binhad dan para penelusur sejarah lokal, pengabaian ini adalah bentuk pengaburan jejak penting dari seorang tokoh besar bangsa.

    “Sejarah tidak boleh dilipat atau dipilih hanya karena alasan politis atau estetika narasi,” ujar Binhad. “Ploso adalah bagian dari Soekarno. Dan kebenaran sejarah harus tetap kita suarakan.”

    Kini, di tengah hiruk pikuk perayaan warisan Bung Karno, Ploso berdiri sebagai simbol sunyi dari sebuah masa kecil yang nyaris tak terdengar. Namun berkat ketekunan para penelusur jejak, suara masa kecil itu perlahan mulai bangkit, menuntut pengakuan yang layak dari panggung sejarah nasional. [suf]