Xcloud.id

Tag: Soekarno

  • Mengenang Jasa Soekarno di Bulan Bung Karno 2025

    Mengenang Jasa Soekarno di Bulan Bung Karno 2025

    Surabaya: Bulan Juni dikenal sebagai “Bulan Bung Karno” karena menyimpan beberapa tanggal penting yang berkaitan dengan kehidupan Presiden Pertama Republik Indonesia, Soekarno. Berkaitan dengan momen ini, DPP PDI Perjuangan akan memperingati Bulan Bung Karno di makam Sang Proklamator pada 20-21 Juni 2025.

    Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, mengatakan, kegiatan ini diniatkan untuk merawat api perjuangan yang diwariskan melalui ajaran ajaran Bung Karno yang menjadi jalan perjuangan politik PDI Perjuangan. Sekaligus mendoakan agar arwah beliau diberikan pahala kebaikan, di beri kemudahan saat yaumul hisab menuju jannatul firdaus.

    Dalam rangkaian Puncak Bulan Bung Karno, DPP PDI Perjuangan pada tanggal 20 Mei 2025 mengundang, KH Ahmad Muwawiq, ulama muda kharismatik dari Yogyakarta untuk memberikan tausiah.

    “Kami mengundang Gus Muwafiq karena selain ulama beliau juga memiliki kedalaman ilmu sejarah yang sangat kuat. Gus Muwafiq akan menjelaskan keislaman Bung Karno, dan pikiran pikiran Bung Karno bagi kemajuan peradaban Islam, serta sejarah perjuangan Bung Karno untuk dunia Islam, Indonesia dan dunia,” kata Said Abdullah.

    Sehari setelahnya, pada tanggal 21 Juni 2025, seluruh jajaran Partai yang dipimpin oleh Ibu Ketua umum Prof. Dr. Hj Megawati Soekarnoputeri dan para santri dari berbagai pondok pesantren akan mengelar doa bersama di makam Bung Karno. Puncak acara akan di isi Pidato Prof. Dr. Hj Megawati Soekarnoputeri.

    “Kami juga mengundang Bapak Prof Dr KH Nazarudin Umar, MA selaku Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal untuk memberikan tausiah, seputar Islam, Nasionalisme dan Agenda Pembangunan Peradaban Bangsa dan Dunia,” lanjut pria yang menjabat ketua Banggar DPR itu.

    Said menjelaskan, dipilihnya tanggal 21 Juni sebagai hari puncak peringatan Bulan Bung Karno dikarenakan tanggal tersebut merupakan hari wafatnya Soekarno yakni pada 21 Juni 1970. Selain itu, bulan Juni juga identik dengan Soekarno karena sang Proklamator lahir pada tanggal 6 Juni, juga pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila yang digagas oleh Soekarno.

    Peringatan Bulan Bung Karno juga sebagai pengingat jasa-jasa Soekarno, tidak hanya untuk bangsa Indonesia, tapi juga di berbagai belahan dunia. Seperti diketahui, nama Bung Karno bukan hanya harum di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia lewat pemikiran dan ideologinya yang terus relevan dengan dinamika zaman.

    Nama Soekarno dicatat di Rusia, Saint Petersburg Mosque yang dulunya difungsikan sebagai gudang, Bung Karno meminta Nikita Kruschev, pemimpin tertinggi Uni Soviet saat itu untuk mengembalikan fungsinya menjadi masjid, dan kemudian dikenal dengan Masjid Soekarno. 

    Di Aljazair, pemerintah setempat membangun monumen besar Bung Karno dengan telunjuk ke atas sebagai dukungan pembebasan dan kemerdekaan Aljazair dari Perancis.  Monumen Bung Karno di didirikan oleh Pemerintah Meksiko. Di tengah tengah taman kota berdiri gagah patung Bung Karno. 

    Rakyat dan Pemerintah Maroko mengingat jasa dan nama besar Bung Karno, mereka memberi kehormatan melalui pemberian jalan utama dengan nama Sharia Al-Rais Ahmed Soekarno.

    Di Pakistan, rakyat dan pemerintah disana mengingat perjuangan Bung Karno melalui penamaan Soekarno Square yang ada di Peshawar, dan Soekarno Bazar yang berlokasi di Gunj Lahore, keduanya di Pakistan. Demikian halnya di Mesir dan Turki, jalan Ahmed Soekarno ditempatkan di salah satu jalan utama di kedua negara tersebut.

    Masih dalam momen mengingat Bung Karno, pada tahun 2008 Pemerintah Kuba menerbitkan perangko edisi tokoh penting, salah satunya bergambar Bung Karno. 

    Terbaru, KBRI Tokyo memberikan penghormatan kepada Bung Karno, dengan membangun monumen Bung Karno yang baru saja diresmikan oleh Mbak Puan Maharani, selaku cucu Bung Karno dan Ketua DPR pada akhir Mei 2025 lalu.

    Surabaya: Bulan Juni dikenal sebagai “Bulan Bung Karno” karena menyimpan beberapa tanggal penting yang berkaitan dengan kehidupan Presiden Pertama Republik Indonesia, Soekarno. Berkaitan dengan momen ini, DPP PDI Perjuangan akan memperingati Bulan Bung Karno di makam Sang Proklamator pada 20-21 Juni 2025.
     
    Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, mengatakan, kegiatan ini diniatkan untuk merawat api perjuangan yang diwariskan melalui ajaran ajaran Bung Karno yang menjadi jalan perjuangan politik PDI Perjuangan. Sekaligus mendoakan agar arwah beliau diberikan pahala kebaikan, di beri kemudahan saat yaumul hisab menuju jannatul firdaus.
     
    Dalam rangkaian Puncak Bulan Bung Karno, DPP PDI Perjuangan pada tanggal 20 Mei 2025 mengundang, KH Ahmad Muwawiq, ulama muda kharismatik dari Yogyakarta untuk memberikan tausiah.

    “Kami mengundang Gus Muwafiq karena selain ulama beliau juga memiliki kedalaman ilmu sejarah yang sangat kuat. Gus Muwafiq akan menjelaskan keislaman Bung Karno, dan pikiran pikiran Bung Karno bagi kemajuan peradaban Islam, serta sejarah perjuangan Bung Karno untuk dunia Islam, Indonesia dan dunia,” kata Said Abdullah.
     
    Sehari setelahnya, pada tanggal 21 Juni 2025, seluruh jajaran Partai yang dipimpin oleh Ibu Ketua umum Prof. Dr. Hj Megawati Soekarnoputeri dan para santri dari berbagai pondok pesantren akan mengelar doa bersama di makam Bung Karno. Puncak acara akan di isi Pidato Prof. Dr. Hj Megawati Soekarnoputeri.
     
    “Kami juga mengundang Bapak Prof Dr KH Nazarudin Umar, MA selaku Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal untuk memberikan tausiah, seputar Islam, Nasionalisme dan Agenda Pembangunan Peradaban Bangsa dan Dunia,” lanjut pria yang menjabat ketua Banggar DPR itu.
     
    Said menjelaskan, dipilihnya tanggal 21 Juni sebagai hari puncak peringatan Bulan Bung Karno dikarenakan tanggal tersebut merupakan hari wafatnya Soekarno yakni pada 21 Juni 1970. Selain itu, bulan Juni juga identik dengan Soekarno karena sang Proklamator lahir pada tanggal 6 Juni, juga pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila yang digagas oleh Soekarno.
     
    Peringatan Bulan Bung Karno juga sebagai pengingat jasa-jasa Soekarno, tidak hanya untuk bangsa Indonesia, tapi juga di berbagai belahan dunia. Seperti diketahui, nama Bung Karno bukan hanya harum di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia lewat pemikiran dan ideologinya yang terus relevan dengan dinamika zaman.
     
    Nama Soekarno dicatat di Rusia, Saint Petersburg Mosque yang dulunya difungsikan sebagai gudang, Bung Karno meminta Nikita Kruschev, pemimpin tertinggi Uni Soviet saat itu untuk mengembalikan fungsinya menjadi masjid, dan kemudian dikenal dengan Masjid Soekarno. 
     
    Di Aljazair, pemerintah setempat membangun monumen besar Bung Karno dengan telunjuk ke atas sebagai dukungan pembebasan dan kemerdekaan Aljazair dari Perancis.  Monumen Bung Karno di didirikan oleh Pemerintah Meksiko. Di tengah tengah taman kota berdiri gagah patung Bung Karno. 
     
    Rakyat dan Pemerintah Maroko mengingat jasa dan nama besar Bung Karno, mereka memberi kehormatan melalui pemberian jalan utama dengan nama Sharia Al-Rais Ahmed Soekarno.
     
    Di Pakistan, rakyat dan pemerintah disana mengingat perjuangan Bung Karno melalui penamaan Soekarno Square yang ada di Peshawar, dan Soekarno Bazar yang berlokasi di Gunj Lahore, keduanya di Pakistan. Demikian halnya di Mesir dan Turki, jalan Ahmed Soekarno ditempatkan di salah satu jalan utama di kedua negara tersebut.
     
    Masih dalam momen mengingat Bung Karno, pada tahun 2008 Pemerintah Kuba menerbitkan perangko edisi tokoh penting, salah satunya bergambar Bung Karno. 
     
    Terbaru, KBRI Tokyo memberikan penghormatan kepada Bung Karno, dengan membangun monumen Bung Karno yang baru saja diresmikan oleh Mbak Puan Maharani, selaku cucu Bung Karno dan Ketua DPR pada akhir Mei 2025 lalu.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ACF)

  • Presiden Prabowo Harus Lepas dari Bayang Bayang Jokowi, Sikat Geng Solo!

    Presiden Prabowo Harus Lepas dari Bayang Bayang Jokowi, Sikat Geng Solo!

    GELORA.CO –  Keputusan Presiden Prabowo Subianto mengembalikan status Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk dalam wilayah administratif Provinsi Aceh mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak.

     

    Keputusan itu diambil usai adanya pembahasan antara Presiden Prabowo dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf serta Gubernur Sumut Bobby Nasution di Istana, Selasa (17/6/2025). 

     

    Sejumlah pengamat politik dan aktivis demokrasi juga menyoroti peran ‘Geng Solo’ terkait keluarnya keputusan kontroversial sebelum diputuskan Prabowo. Mendagri Tito Karnavian yang di cap sebagai “Geng Solo”, sebutan orang kepercayaan eks Presiden Jokowi, disebut-sebut sebagai aktor yang berperan munculnya polemik ini.  

    Peneliti Institute For Strategic and Development Studies (ISDS), M. Aminudin mengatakan, menggeser inner circle atau lingkaran Presiden Prabowo dari orang-orang Jokowi seperti Sekretariat Kabinet, Kepala Sekretariat Kepresidenan, ajudan, dan lainnya merupakan satu diantara upaya untuk bisa lepas dari bayang-bayang Jokowi atau Geng Solo. Orang – orang Geng Solo tersebut bisa merusak reputasi Presiden Prabowo. 

     

    “Baiknya mereka semua diganti dengan orang-orangnya Prabowo Subianto sendiri yang telah lama dengan Prabowo Subianto seperti  Mayjen purn. Kivlan zen, Dr. Din Syamsuddin, Prof. Andi Faishal, Bhakti, PhD, Dr. Aat Surya Syafaat, Edi Utama, SH, Llm, Prof. Dr. Makmun Murod, termasuk menikah lagi dengan Titik Soeharto,” ujar Aminudin kepada Harian Terbit, Rabu (18/6/2025). 

     

    Belajar dari Sejarah

     

    Gus Amin, panggilan akrab Aminudin mengakui, di semua pemerintahan inner circle ini mempunyai peran penting untuk membentuk agenda dan visi Presiden. Namun yang masuk inner circle haruslah orang – orang kepercayaan Presiden Prabowo, bukan malah titipan yang justru akan merusakkan kinerja kabinet yang telah dibangunnya. Karena saat ini publik sudah bisa menilai mana menteri yang bekerja untuk Presiden Prabowo atau justru Geng Solo. 

     

    “Sebagai contoh dulu Presiden Soekarno pada 1948 terlibat konflik keras dengan PKI karena memberontak pada pemerintahannya di Madiun Affairs 1948. Soekarno difitnah PKI Sebagai budak Romusha atau imperialis dan tukang kawin. Tapi pada 1965, Presiden Soekarno justru sangat condong pada PKI karena lingkaran sekitarnya sudah dikuasai orang-orang PKI seperti Pengawal Presiden Cakrabirawa, Dokter kepresidenan, dan lainnya,” jelasnya.

     

    “Begitu juga pada era Orba. Pada paruh kedua 1970-an Pemerintahan Soeharto sangat represif (menindas) pada umat Islam. Karena orang-orang sekitar Presiden Soeharto dikelilingi  orang-orang non muslim dan abangan seperti Sujono Humardhani, Ali Moertopo, Soedomo, dan lainnya,” imbuhnya. 

     

    Tapi begitu mereka tersingkir, sambung Gus Amin, orang-orang lingkaran dekat Presiden Soeharto diganti oleh orang-orang muslim taat seperti Prof. BJ Habibie, Yusril Ihza Mahendra, Jend TNI Hartono, Harmoko.

     

    Saat itu kebijakan Presiden Soeharto juga berubah menjadi pro muslim seperti dalam pendirian ICMI, Bank Muamalat, UU Peradilan Agama, DPR/ MPR, TNI dan lainnya yang semakin ijo royo – royo. 

     

    “Ijo royo – royo, istilah pro Islam waktu itu,” tegasnya. 

     

    Lebih lanjut Gus Amin mengatakan, pada prinsipnya di semua pemerintahan maka inner circle penguasa ini mempunyai peran penting membentuk agenda dan visi kebijakan Presiden termasuk dalam penempatan pejabat pemerintah dan kebijakan lainnya. Karena dengan menempatkan orang – orang yang sesuai maka kebijakannya bisa selaras dan sinergi dengan keinginan Presiden. 

     

    “Jadi semua pemerintahan inner circle penguasa ini punya peran penting membentuk agenda dan visi kebijakan Presiden termasuk dalam penempatan pejabat pemerintah dan kebijakan lainnya,” tandasnya. 

     

    Daftar Geng Solo

     

    Mantan Sekjen pertama Projo (relawan Jokowi) Guntur Siregar mengatakan, Presiden Prabowo harus membuang orang orang utama Jokowi dikabinetnya seperti Budi Arie, Tito Karnavian, Bahlil, Pratikno dan lainnya. Ganti orang – orang Jokowi itu dengan orang yang lebih profesional dibidangnya. 

     

    “Begitu juga dengan Kapolri, selain karena sudah lama menjabat juga tidak pantas lagi demi regenerasi yang baik di tubuh kepolisian RI,” jelasnya.

     

    Guntur menilai, jika Presiden Prabowo mengganti menteri – menteri yang berafiliasi dengan Geng Solo maka publik akan merasakan kebahagian tersendiri. Keberanian Presiden Prabowo mengganti orang – orang Jokowi akan membuat kepercayaan rakyat pada Presiden Prabowo semakin tinggi. Rakyat akan semakin mendukung pemerintahan Prabowo. 

     

    “Apalagi sebahagian nama tersebut (Geng Solo) sering membuat blunder di pemerintahan Prabowo,” tandasnya.

     

    Ketua Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Tarigan Girsang juga sangat mendukung Presiden Prabowo berani melepas hutang politiknya terhadap Jokowi. Namun diyakini Presiden Prabowo tidak 100% berani melakukannya. Apalagi karakter Presiden Prabowo terlihat pragmatis dan bagi – bagi kekuasaan masih sangat kuat.

     

    “Ditambah lagi Gerindra sebagai partai utama pendukung Presiden Prabowo tidak kuat – kuat banget di parlemen. Jadi tinggal Prabowo  berani atau tidak mengunakan powernya sebagai kepala negara. Prabowo harus ingat, keberanian demi dan untuk kepentingan nasional,” tandasnya. 

     

    Prabowo Tersandera

     

    Edysa mengakui, secara politik Presiden Prabowo memang tersandera oleh Jokowi. Apalagi Jokowi juga sangat berperan dalam kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 kemarin. Khalayak umum juga sudah faham bahwa Jokowi yang memenangkan Prabowo di Pilpres 2024.

     

    “Apa dasar dimenangkan Pilpres? Dunia juga tahu,” paparnya. 

     

    Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa), Adi Kurniawan mengatakan, jika Prabowo ingin lepas dari bayang-bayang Jokowi atau Geng Solo, maka satu – satunya solusi adalah harus pecat Kapolri dan Panglima TNI. Karena baik Kapolri dan Panglima TNI merupakan bagian dari Geng Solo.

     

    Selain keduanya, sambung Adi, Presiden Prabowo juga harus berani ganti semua menteri dan wakil menteri titipan Jokowi, seperti Budi Arie Setiadi, Tito Karnavian, Immanuel Ebenezer, dan Bahlil Lahadalia. Para menteri tersebut merupakan bagian dari Geng Solo yang masih kuat di Kabinet Merah Putih (KMP). 

     

    “Cuma pertanyaannya apakah Prabowo berani melakukan itu?,” tanya Adi.

     

    Adi menilai, dengan melihat kinerja Prabowo saat ini, maka sangat jelas Prabowo tersandera. Saat ini Prabowo terkepung oleh Geng Solo. Sehingga ketika para menteri Geng Solo tersebut melakukan blunder maka Presiden Prabowo tidak berani bertindak tegas.

     

    “Istilah langkah yang dilakukan Presiden Prabowo maju kena mundur kena,” paparnya. 

     

    Polemik empat pulau mencuat setelah terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang ditetapkan pada 25 April 2025.

    Dalam ketentuan itu, Kemendagri menetapkan empat pulau itu sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Padahal, sebelumnya masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil. 

  • Kontroversi Fadli Zon “Rewrite” Sejarah, Perihal Ekonomi Absen?

    Kontroversi Fadli Zon “Rewrite” Sejarah, Perihal Ekonomi Absen?

    Bisnis.com, JAKARTA- Penulisan sejarah resmi bukan saja wajib memuat peristiwa pelanggaran HAM, melainkan pula kegagalan kebijakan ekonomi termasuk pada akhir kekuasaan Orde Baru.

    Sejarah adalah ‘kaca benggala’, begitu ungkap Soekarno. Maksudnya, lintasan masa lalu bisa memantulkan bayangan agar masa depan tak mengulang kesalahan yang sama, termasuk dalam hal kebijakan ekonomi.

    Pada kenyataannya, peristiwa ekonomi dan momen politik seringkali bersinggungan dalam satu waktu.

    Peristiwa sebelum dan sesudah kejatuhan Orde Baru, misalnya, bertalian erat dengan krisis moneter serta terbitnya berbagai kebijakan yang lebih liberal.

    Tapi sayangnya, selain fakta adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia hingga perkosaan massal, kenyataan gagalnya kebijakan ekonomi pun cenderung tak tercatat dalam proyek sejarah resmi kali ini.

    Proyek ‘sejarah resmi’ yang kini digaungkan Menteri Kebudayaan Fadli Zon inipun menuai banyak polemik. Kerangka narasi resmi itupun banyak disorot kalangan sejarawan, hingga sekarang muncul banyak versi yang belum terkonfirmasi.

    “Sejauh ini ada banyak rancangan naskah sejarah resmi itu, tim sejarawan yang terlibat pun belum menunjukkan versi sebenarnya. Alasannya masih butuh masukan banyak kalangan,” ungkap Sejarawan sekaligus Peneliti Para Syndicate Virdika Rizky Utama kepada Bisnis, Kamis (19/6/2025).

    Menurut Virdika, selain pelanggaran HAM wajib masuk dalam rancangan sejarah resmi itu, persoalan ekonomi pun patut dimuat. Lengsernya Presiden Soeharto tak lepas dari krisis moneter yang membuka gelombang protes massal.

    “Sayangnya, sejauh yang saya amati dari beberapa versi rancangan penulisan sejarah resmi, soal ekonomi pada periode itu [Orde Baru] tidak digarap, bahkan soal IMF,” jelas jebolan Jiao Tong University itu.

    Menukil ‘Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah’ karya Mantan Presiden Boediono, krisis moneter pada 1997 merupakan peristiwa yang tak pernah diantisipasi. Saat itu, tulisnya, seluruh indikator ekonomi nasional sangat baik, bahkan kurs rupiah cukup kuat, dan cadangan devisa tebal.

    Namun hanya dalam rentang waktu tiga bulan, stabilitas ekonomi jungkir balik. Dalam catatan Boediono, kondisi panik massal akibat mata uang negara-negara Asean yang ambrol, ditambah respon kebijakan tak tepat, serta tentunya praktik buruk perbankan membuat Indonesia masuk jurang krisis.

    KRISIS MONETER

    Menurut Virdika, upaya mengupas krisis moneter yang membelit, serta menyoal kebijakan ekonomi Orde Baru, setidaknya berbagai potensi konflik horizontal ke depan bisa dihindari. Masyarakat perlu dibekali hal demikian.

    “Andaikata masyarakat bisa dijelaskan bahwa kemiskinan dan kesenjangan sosial karena kegagalan kebijakan konglomerasi atau tetesan ke bawah pada era Orba, tidak lagi ada kefrustrasian sosial yang dilampiaskan kepada etnis tertentu seperti dulu. Karena masyarakat dari etnis apapun sama-sama jadi korban,” jelasnya.

    Pembahasan soal ekonomi dalam penyajian sejarah memang langka. Padahal, kata Virdi, setiap peristiwa politik selalu bertautan dengan kondisi ekonomi ataupun ekses kebijakan.

    “UU PMA yang membolehkan Freeport masuk, itu lahir setelah adanya peristiwa 1965. Begitupun liberalisasi ekonomi, ataupun kehadiran konglomerasi yang ada saat ini, tak terlepas dari sejarah politik maupun kebijakan ekonomi,” ungkapnya.

    Dari sisi akademisi, ulasan persoalan ekonomi dalam membangun sejarah resmi juga dirasa penting.  Setidaknya, sebagaimana disinggung Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, memuat wajah ekonomi dalam sejarah bisa mencerahkan publik terkait kebijakan yang telah dicetuskan pada masa lalu.

    Lebih jauh, dia menyebutkan untuk menjelaskan kemunculan krisis politik, amat perlu pembahasan persoalan ekonomi yang melatari. Nailul mengatakan justru dalam studi ekonomi, peristiwa seperti krisis moneter 1997 itu dikaji sebab dan akibatnya.

    “Subyek ekonomi dalam sejarah ini akan mampu mencerahkan masyarakat atas persoalan ekonomi masa kini, adakah problem yang sama, dan jangan sampai terulang!” simpulnya.

     

  • Gus Qowim Buka Acara Penilaian Kompetensi Berbasis CACT Bagi ASN

    Gus Qowim Buka Acara Penilaian Kompetensi Berbasis CACT Bagi ASN

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin membuka kegiatan Penilaian Kompetensi Berbasis Computer Assisted Competency Test (CACT) di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Acara berlangsung di Ruang Soekarno Hatta BKPSDM, Kamis (19/06/2025).

    “Saya menyampaikan terima kasih kepada BKN khususnya Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN beserta tim. Dimana telah memfasilitasi Pemkot Kediri dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Dukungan BKN sangat berarti bagi kami dalam memperkuat fondasi meritokrasi di Kota Kediri,” ujarnya.

    Wakil Wali Kota mengungkapkan acara ini merupakan bagian penting dari komitmen Pemkot Kediri untuk menerapkan manajemen ASN yang berbasis pada sistem merit. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negera. Sistem merit menjadi fondasi utama dalam menciptakan birokrasi yang profesional, kompeten, dan berintegritas.

    Melalui kegiatan ini, adalah tahap pertama dari penilaian kompetensi yang akan dilaksanakan secara bertahap untuk seluruh PNS di lingkungan Pemkot Kediri. Pada tahap awal ini terdapat 150 peserta. Terdiri dari 13 orang pejabat administrator, 67 orang pejabat pengawas, dan 70 orang pejabat pelaksana.

    “Saya ingin menegaskan bahwa penilaian ini bukan sekedar formalitas namun merupakan bagian dari proses manajemen talenta ASN sebagaimana diatur dalam PermenPAN-RB Nomor 3 tahun 2020. Hasil dari kegiatan ini akan menjadi dasar salam menyusun profil kompetensi ASN. Dimana selanjutnya akan digunakan dalam proses pengelolaan SDM aparatur secara lebih objektif, adil, dan terarah,” ungkapnya.

    Gus Qowim menjelaskan kerjasama ini tidak hanya memperkuat kapasitas ASN, tetapi juga menjadi bukti komitmen Pemkot Kediri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkualitas. Dengan kegiatan ini bukan hanya tentang hari ini dan esok. Tetapi juga tentang masa depan birokrasi. Bagaimana menyiapkan ASN Kota Kediri untuk lebih profesional, dan siap menghadapi tantangan zaman.

    Harapannya seluruh peserta mengikuti proses ini dengan serius, jujur, dan semangat belajar. Momen ini dapat dijadikan cerminan untuk mengevaluasi diri sekaligus kesempatan untuk terus tumbuh dan berkembang dalam tugas serta tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.

    “Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas ASN Kota Kediri. Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama saya yakin kita bisa mewujudkan ASN Kota Kediri yang profesional, adaptif, dan berintegritas,” jelasnya.

    Kepala BKPSDM Un Ahmad Nurdin menambahkan penilaian kompetensi ini terselenggara atas kerjasama BKPSDM Kota Kediri dan BKN. Dilaksanakan selama dua hari, mulai tanggal 19 hingga 20 Juni 2025. Tujuan pelaksanaan penilaian kompetensi ada adalah, penyusunan talent pool, pengembangan kompetensi ASN, dan pengembangan karir. Dalam penerapan sistem merit ini BKPSDM memiliki aplikasi Elektronik Manajemen Talenta (ELEMENT). Aplikasi ini untuk menyusun talenta ASN di Pemkot Kediri.

    “Kami sudah mengajukan agar aplikasi ini dapat disinkronisasi dengan Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA) yang dimiliki BKN. Sehingga beberapa waktu lalu Kepala Kanreg II BKN beserta tim melakukan evaluasi terhadap aplikasi tersebut. Lalu kita harus menambahkan kriteria dari aplikasi SIMATA yang belum ada di ELEMENT,” imbuhnya.

    Turut hadir, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Asisten Administrasi Umum Tanto Wijohari, perwakilan dari Pusat Penilaian Kompetensi dan Kanreg II BKN, dan tamu undangan lainnya. Lalu hadir secara daring Deputi Bidang Pembinaan dan Penyelenggaraan Manajemen ASN BKN Herman, serta Kepala Kanreg II BKN Surabaya Darmuji. [nm/but]

  • Peraturan Wali Kota Disepelekan, Tarif Parkir di Blitar Djadoel Rp5 Ribu

    Peraturan Wali Kota Disepelekan, Tarif Parkir di Blitar Djadoel Rp5 Ribu

    Blitar (beritajatim.com) – Peraturan tarif parkir yang ditetapkan Wali Kota Blitar untuk event Blitar Djadoel 2025 ternyata tidak diindahkan oleh para juru parkir. Meskipun Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan tarif resmi sebesar Rp2 ribu untuk sepeda motor, para juru parkir di sekitar lokasi acara masih menarik tarif Rp5 ribu seperti tahun sebelumnya.

    “Tadi saya ditarik parkir Rp5 ribu, padahal kemarin katanya sudah turun 2 ribu,” ujar Jazuli, warga Trenggalek yang datang berkunjung ke Blitar, Kamis (19/06/2025).

    Yang mengejutkan, karcis yang diberikan para juru parkir tersebut juga mencantumkan tarif Rp5 ribu, bertolak belakang dengan kebijakan resmi dari Pemkot Blitar. Hal ini memicu keluhan dari sejumlah pengunjung, karena dinilai memberatkan dan tidak sesuai aturan.

    “Gimana ya, seharusnya kan tetap Rp2 ribu tapi kok justru 5 ribu rupiah,” lanjut Jazuli.

    Sebelumnya, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin, menegaskan bahwa tarif parkir resmi untuk acara Blitar Djadoel 2025 adalah Rp2 ribu untuk sepeda motor dan Rp3 ribu untuk kendaraan roda empat. Kebijakan ini, menurutnya, telah disepakati sebagai bentuk pelayanan ramah kepada masyarakat.

    “Acara Jadul dan Soekarno Coffee Fast alhamdulillah sudah kita teken Rp2 ribu, Rp3 ribu tarifnya normal,” ujar Mas Ibin.

    Tarif ini juga jauh lebih murah dibanding tahun lalu, di mana tarif parkir mencapai Rp5 ribu untuk motor dan Rp7 ribu untuk mobil, mengikuti ketentuan parkir insidentil yang diberlakukan sebelumnya. Kini, kebijakan tersebut tidak lagi digunakan.

    Mas Ibin mengimbau para juru parkir untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan demi menciptakan kenyamanan pengunjung. Ia juga meminta masyarakat untuk aktif melakukan pengawasan dan melaporkan jika menemukan pelanggaran tarif parkir di lapangan.

    “Dengan seperti itu nanti tinggal praktek di lapangan, apakah di lapangan teman-teman jukir menarik sesuai dengan ketentuan atau tidak,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa Pemkot akan terus bersikap adaptif dan responsif terhadap masukan masyarakat demi penyelenggaraan acara yang tertib dan berpihak pada rakyat.

    “Jadi ke depan insyaallah kami akan adaptif dan responsif sesuai dengan keinginan masyarakat dan tentunya di lapangan harus dilakukan,” pungkasnya. (owi/ian)

  • Top 3 News: Pemindahan 4 Pulau Aceh Ternyata Diajukan Edy Rahmayadi Saat Jadi Gubernur Sumut – Page 3

    Top 3 News: Pemindahan 4 Pulau Aceh Ternyata Diajukan Edy Rahmayadi Saat Jadi Gubernur Sumut – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Polemik 4 pulau Aceh-Sumatera Utara (Sumut) akhirnya tuntas. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk dalam wilayah administratif Provinsi Aceh. Itulah top 3 news hari ini.

    Dalam rapat yang digelar pemerintah pusat, terungkap bahwa proses pemindahan 4 pulau Aceh ke Sumut ini dimulai pada tahun 2022 di era Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

    Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dalam konferensi pers ihwal polemik 4 pulau Aceh. Ia mengatakan pengkajian 4 pulau ini terjadi pada tahun 2022.

    Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan penyitaan pada tingkat penuntutan terhadap uang senilai Rp11.880.351.802.619 terkait perkara tindak pidana korupsi fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022, yang berasal dari Wilmar Group.

    Hal itu pun diyakini menjadi penyitaan terbesar dalam sejarah seperti disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar, Rabu 18 Juni 2025.

    Harli menyebut, penyitaan Rp11,8 triliun itu menjadi upaya Jampidsus Kejagung dalam mengembalikan kerugian keuangan negara yang dilakukan dalam tahap penuntutan.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kunjungan kerjanya di Blitar, Jawa Timur.

    Titik pertamanya, ziarah ke makam Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur, Rabu 18 Juni 2025.

    Tampak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hadir mendampingi Wapres Gibran. Dikutip dari siaran pers Kantor Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), ziarah tersebut merupakan bagian dari penghormatan negara terhadap jasa para pendiri bangsa.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Rabu 18 Juni 2025:

    Polemik dua provinsi yang bertetangga. Meski tak berpenduduk ternyata peralihan empat pulau di Aceh ke wilayah Sumatra Utara oleh Kemendagri masih menimbulkan perdebatan.

  • Negara paripurna dan masyarakat berkesadaran ala Connie Bakrie

    Negara paripurna dan masyarakat berkesadaran ala Connie Bakrie

    kekuatan terbesar sebuah bangsa bukanlah pada senjata atau ekonomi, melainkan pada tingkat kesadarannya.

    Jakarta (ANTARA) – Bagi Connie Rahakundini Bakrie, negara paripurna bukanlah utopia belaka. Melainkan dapat dibangun melalui gurat kesadaran masyarakatnya yang melahirkan peradaban yang berjiwa, beradab dan tercerahkan.

    Negara paripurna tak hanya dibangun dari ambisi kekuasaan, tetapi tumbuh dari harmoni yang mana setiap sistem baik pendidikan, pertahanan, ekonomi, lingkungan hingga kepemimpinan berakar pada kesadaran diri yang dalam.

    Dalam buku terbarunya yang berjudul Negara Berkesadaran : Dari Mimpi Peradaban Menuju Kelahiran Bangsa Berkesadaran yang diluncurkan di Jakarta pada Selasa (17/6/2025), Connie mengungkapkan negara paripurna bukanlah cita-cita yang bersifat politik atau administratif, tapi bervisi holistik tentang bangsa yang utuh.

    Dalam buku yang ditulis dalam dua bahasa itu, ia mengutip pernyataan Soekarno bahwa revolusi Indonesia bukan hanya pergantian sistem tetapi kebangkitan jiwa. Indonesia bukan sekadar negara yang kuat, juga negara agung yang mana pada saat ini beresonansi kuat dengan Conscious Nation atau negara yang dibangun dengan kesadaran reflektif spritualitas dalam tata kelola, dan harmoni antara manusia, alam, serta kekuatan transenden.

    Baik gagasan negara paripurna dan bangsa berkesadaran memiliki kemiripan yakni sama-sama menyerukan kebangkitan dari dalam sebelum kebangkitan dari luar. Kekuatan bangsa tidak terletak pada kekuatan senjata atau produk domestik bruto, melainkan pada seberapa jauh bangsa itu menghayati dan mengenal jati diri dari dalam.

    Connie menyebut Indonesia memiliki landasan kebudayaan yang kaya, misalnya dengan filosofi Tri Hita Kirana, Manunggaling Kawula Gusti, hingga Silih Asah Silih Asih Silih Asuh. Nilai kebudayaan tersebut merupakan benih kesadaran dalam budaya kita selama berabad-abad.

    Dalam bukunya, akademisi dan pakar pertahanan yang kini menetap di Rusia sebagai Guru Besar di Universitas Negeri Saint Petersburg itu, merumuskan konsep Negara Berkesadaran yang mana memadukan pendekatan teknologi, ekonomi, politik, ideologi, demografi, organisasi, informasi, dan lingkungan, ditopang oleh nilai-nilai luhur Pancasila, pemikiran negara paripurna Soekarno, serta kearifan lokal dan warisan peradaban dunia.

    Connie menawarkan kerangka baru dalam memaknai kedaulatan, pertahanan, pendidikan, ekonomi, lingkungan hidup, hingga hubungan antar-manusia, yang semuanya berakar pada kesadaran dan cinta kasih.

    Alih-alih membangun bangsa hanya melalui sistem dan struktur, ia menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif, yakni kesadaran akan jati diri, relasi dengan sesama dan alam, serta tanggung jawab spiritual terhadap masa depan peradaban.

    Editor: Dadan Ramdani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres Gibran Mendadak Ziarah Makam Bung Karno Bersama Khofifah Surabaya 18 Juni 2025

    Wapres Gibran Mendadak Ziarah Makam Bung Karno Bersama Khofifah Surabaya 18 Juni 2025

    Wapres Gibran Mendadak Ziarah Makam Bung Karno Bersama Khofifah
    Tim Redaksi
    BLITAR, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    berziarah ke Makam Presiden Soekarno (Bung Karno) mengawali kunjungan kerjanya ke Kota Blitar, Jawa Timur, pada Rabu (18/6/2025).
    Dalam ziarah yang tidak dijadwalkan sebelumnya itu, Gibran didampingi oleh sejumlah pejabat antara lain Gubernur Jawa Timur
    Khofifah Indar Parawansa
    , Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin, dan Bupati Blitar Rijanto.
    Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar, Toto Robandio, mengatakan agenda Gibran berziarah ke
    Makam Bung Karno
    memang terjadwal secara resmi.
    “Agenda dadakan. Kemarin secara
    rundown
    memang tidak ada. Tapi bisa jadi beliau memang ingin ziarah tidak diketahui,” ujar Toto saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    melalui sambungan telepon, Rabu.
    “Mungkin kalau dibuntuti wartawan gak
    khusuk
    . Itu asumsi saya,” tambahnya.
    Menurut Toto, Gibran dan pejabat lainnya berziarah ke Makam Bung Karno di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, pada pagi hari sebelum memulai kegiatan resmi kunjungan kerja ke sejumlah tempat.
    Usai berziarah ke Makam Bung Karno, kata Toto, Gibran berkunjung ke Puskesmas Sukorejo, Kota Blitar, guna melihat jalannya program Pemeriksaan Kesehatan Gratis.
    Selanjutnya, kata Toto, Gibran mendatangi sentra kerajinan kendang jimbe yang terletak di Kelurahan Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar.
    Terakhir, lanjut Toto, Gibran menghadiri pembukaan pameran produk UMKM Blitar Djadoel di Alun-Alun Kota Blitar yang merupakan agenda kegiatan tahunan, bagian dari rangkaian Bulan Bung Karno.
    Toto menambahkan bahwa terdapat kegiatan tambahan yang juga tidak terjadwal sebelumnya, yakni kunjungan ke peternakan ayam milik Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah alias Kaji Beky di Kecamatan Wonodadi, Kota Blitar.
    “Kunjungan ke Kaji Beky itu menjadi yang terakhir. Nah ini juga tidak terjadwal sebelumnya,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pesawat Saudi SV-5726 Dinyatakan Aman, InJourney Airports Resmi Tutup EOC

    Pesawat Saudi SV-5726 Dinyatakan Aman, InJourney Airports Resmi Tutup EOC

    Bisnis.com, JAKARTA – Pesawat Saudia SV-5726 dinyatakan aman untuk melakukan penerbangan dari Bandara Kualanamu Deli Serdang ke Bandara Soekarno-Hatta Tangerang setelah menjalani prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan keselamatan penerbangan.

    Pesawat tersebut berangkat dari Bandara Kualanamu pada Rabu, 18 Juni 2025, pukul 08.42 WIB dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari yang sama pukul 10.40 WIB. Seluruh penumpang pesawat yang merupakaan jemaah haji tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan selamat dan aman.

    Sejalan dengan ini, PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) resmi menutup Emergency Operation Center (EOC) yang terdiri dari unsur Komite Keamanan Bandar Udara (Airport Security Committee).

    “InJourney Airports berterima kasih atas dukungan seluruh pihak yang bersama-sama memastikan keamanan dan keselamatan pesawat Saudia SV-5726 serta seluruh penumpang dan kru pesawat,” ujar PGS. Corporate Secretary Group Head Anak Agung Ngurah Pranajaya dalam siaran pers, Rabu (18/6/2025).

    Adapun seperti diketahui, Saudia SV-5726 rute Jeddah – Jakarta melakukan pengalihan pendaratan (divert) ke Bandara Kualanamu Deli Serdang pada Selasa, 17 Juni 2025. Pilot pesawat tersebut memutuskan divert setelah diketahui adanya ancaman terhadap keamanan dan keselamatan.

  • Jejak Bung Karno di Ploso: Komunitas Sejarah Desak Penetapan Situs Kelahiran Sang Proklamator di Jombang

    Jejak Bung Karno di Ploso: Komunitas Sejarah Desak Penetapan Situs Kelahiran Sang Proklamator di Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Sebuah desakan penuh semangat datang dari kalangan pegiat sejarah di Kabupaten Jombang. Komunitas Pelestari Sejarah (Kompas) Jombang meminta Bupati Jombang, Warsubi, untuk segera mengambil langkah konkret: menetapkan secara resmi titik nol kelahiran Ir. Soekarno, Sang Proklamator, yang diyakini berada di Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, sebagai situs sejarah melalui Surat Keputusan (SK) Bupati.

    Desakan ini bukan tanpa dasar. Mochamad Hendy—yang akrab disapa Gambit—selaku Ketua Kompas Jombang, menegaskan bahwa bukti-bukti sejarah yang dikumpulkan pihaknya semakin mengerucut pada satu kesimpulan: Bung Karno dilahirkan pada 6 Juni 1902 di sebuah rumah di Gang Buntu, Desa Rejoagung, Ploso, Jombang. Klaim lama tentang kelahiran di Surabaya pada 6 Juni 1901, menurut mereka, perlahan-lahan kehilangan pijakan.

    “Pemerintah Kabupaten Jombang baiknya segera sat-set untuk menetapkan titik nol Bung Karno itu sebagai tempat lahirnya Bung Karno,” kata Gambit, Rabu (18/6/2025).

    Tak hanya berhenti pada data dan narasi sejarah, Kompas Jombang bahkan telah menggulirkan wacana pembebasan lahan di lokasi yang diyakini sebagai tempat kelahiran Bung Karno. Dukungan swadaya dan gotong royong menjadi kekuatan mereka. “Teman-teman juga siap urunan, dan kami bisa ajak komunitas lain,” imbuhnya.

    Dorongan ini menjadi semakin kuat karena pada tahun 2024 lalu, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Jombang telah mengeluarkan rekomendasi resmi untuk penetapan situs tersebut sebagai bagian dari warisan sejarah yang harus dilindungi. Beberapa diskusi publik dan kajian ilmiah pun telah dilakukan, menandakan bahwa ini bukan sekadar wacana sesaat.

    “Kami harap Pak Bupati bisa segera mengeluarkan SK, setidaknya di tingkat kabupaten dulu, sebelum naik ke ranah yang lebih tinggi,” tutur Gambit. “Kalau bisa sebelum pergantian tahun.”

    Jejak sejarah Bung Karno di Ploso bukan hanya tentang fakta kelahiran, tapi juga tentang pengakuan identitas lokal terhadap peran besar Jombang dalam sejarah Indonesia. Komunitas sejarah berharap, langkah kecil berupa SK bupati bisa menjadi gerbang awal untuk membangun kesadaran nasional akan jejak yang selama ini luput dari sorotan utama.

    Kini, keputusan ada di tangan Pemerintah Kabupaten Jombang. Apakah akan membiarkan lembar sejarah ini tetap samar, atau justru menjadikannya terang—sebagai kebanggaan dan warisan yang dijaga untuk generasi mendatang. [suf]