Xcloud.id

Tag: Soekarno

  • Legislator Nilai Perlu Terobosan Percepatan Pembangunan di 4 DOB Papua

    Legislator Nilai Perlu Terobosan Percepatan Pembangunan di 4 DOB Papua

    Jakarta –

    Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Romy Soekarno, meminta pembangunan di 4 Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua untuk ditingkatkan. Menurutnya, negara harus memastikan setiap kebijakan yang diambil menciptakan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Papua.

    Hal itu disampaikan Romy dalam rapat evaluasi 4 DOB antara Mendagri dengan Komisi II DPR RI, Rabu (2/7/2025). Romy mengatakan pembangunan papua berbicara rasa keadilan, kemanusiaan, dan komitmen kebangsaan.

    “Ini bukan sekadar soal data atau angka. Ini soal panggilan jiwa sebagai bangsa. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil, setiap rupiah yang dianggarkan untuk Papua, mencerminkan rasa keadilan dan empati yang tulus,” kata Romy.

    Romy mendorong Kementerian Keuangan dan Bappenas, untuk memperluas cara pandang. Penyusunan kebijakan anggaran dan perencanaan pembangunan untuk Papua disebut tak cukup hanya berdasar pada efisiensi fiskal.

    “Diperlukan terobosan konkret dan kebijakan afirmatif yang lebih berani. Tanpa itu, percepatan pembangunan di DOB Papua tidak akan maksimal, dan manfaatnya tidak akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.

    Evaluasi 4 DOB

    Mendagri, Tito Karnavian, menjabarkan evaluasi daerah otonom baru (DOB) 4 provinsi di Papua. Ia menyebut ada perbedaan secara pendapatan dan belanja antara provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.

    “Papua Tengah itu tidak buruk sangat bagus sekali pendapatannya 48%, 48,7% nomor 2 se-Indonesia, baru diikuti yang lain DKI dan seterusnya. Idealnya Di 27 Juni itu semua daerah sudah di atas 40% yang warna-warna hijau,” kata Tito dalam rapat.

    Tito mengatakan target pendapatan Papua Pegunungan baru di angka 14%, sedangkan Papua Barat 17%. Tito mengungkap Papua Selatan untuk pendapatan berada di angka 23%.

    Kendati demikian, Tito juga menyoroti belanja dari masing-masing DOB. Ia mengatakan meski anggaran pendapatan Papua Tengah tinggi sebesar 48%, tetapi belanjanya masih di angka 15%.

    “Papua Tengah ini 48% Pak anggaran mereka, pendapatannya, tapi belanjanya baru 15%. Kami sudah menyampaikan kepada gubernur mengecek masalahnya di mana,” ujar Tito.

    “Bagus dalam menyerap anggaran dari pusat, tapi pembelanjaannya kurang. Ini masalahnya adalah rencana pergantian dari kepala-kepala dinas sehingga uangnya mohon maaf dengan segala hormat ditahan di tingkat provinsi Pak Gubernur,” kata Tito.

    Ia menyebut telah berkomunikasi dengan Gubenur Papua Tengah. Adapun untuk Papua Pengunungan pendapatan ada di angka 14%, sementara belanjanya mencapai 20%.

    “Nah kemudian Papua Pegunungan Ini yang memprihatinkan kita karena pendapatannya yang mengandalkan pusat baru terserap 14% di bulan Juni, belanjaannya sudah 20%. Artinya terjadinya defisit di Papua Pegunungan,” imbuhnya.

    (dwr/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Imigrasi Jakut deportasi dua WNA Tiongkok karena jadi investor fiktif

    Imigrasi Jakut deportasi dua WNA Tiongkok karena jadi investor fiktif

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara mendeportasi dua Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok berinisial ZM dan ZY yang sebelumnya ditangkap karena menjadi investor fiktif dan melakukan pelanggaran keimigrasian.

    “Kedua WNA ini langsung dideportasi ke negara asal karena sudah tidak memiliki sponsor untuk izin tinggal,” kata Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara, Widya Anusa Brata di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan, langkah deportasi ini diambil setelah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan perusahaan yang dimiliki dua warga asing ini dicabut izinnya.

    “Jika izin perusahaan tidak ada maka mereka tidak memiliki sponsor dan izin tinggal mereka di Indonesia tidak ada lagi,” kata dia.

    Kedua WNA sudah dipulangkan ke negara asal dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis (26/6). “Mereka juga dicegah dan ditangkal masuk ke Indonesia selama enam bulan,” kata dia.

    Sebelumnya, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara menangkap dua WNA asal Tiongkok berinisial ZM dan ZY yang menjadi investor fiktif dengan cara mendirikan perusahaan secara fiktif dan melakukan pelanggaran keimigrasian.

    “Kedua WNA tersebut berinisial ZM dan ZY yang ditangkap di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara, Rendra Mauliansyah di Jakarta, Kamis (26/6).

    Pelaku ZM merupakan pemegang Izin Terbatas (ITAS) investor perusahaan berinisial PT LSTTI.

    Pelaku ini mengaku bahwa PT LSTTI merupakan perusahaan miliknya yang terdaftar secara hukum berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0091884.AH.01.01 Tahun 2024 dengan kantor di wilayah Jakarta Selatan. Namun dinyatakan saat ini beralamat di Penjaringan, Jakarta Utara.

    ZM mengaku bahwa PT LSTTI berdiri pada April 2025. Namun, belum pernah beroperasi dan tidak memiliki karyawan.

    ZM juga tidak bisa menunjukkan sejumlah dokumen seperti Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART) dan neraca keuangan.

    “Dalam LKPM, ZM tercatat menanam modal di sebuah perusahaan Indonesia sebesar Rp10.395.000.000. Namun, usai ditangkap, ZM mengaku hanya menanam modal sebesar Rp68 juta,” kata dia.

    Sementara ZY merupakan pemegang ITAS investor dengan sponsor PT DHI dan mengakui perusahaan tersebut miliknya yang berlokasi di wilayah Pinangsia, Jakarta Barat, yang didirikan tahun 2022.

    ZY mengaku perusahaannya bergerak di bidang distribusi es krim dari pabrik di Bekasi serta distribusi besi baja dari Tiongkok.

    Namun, saat ditanya lebih lanjut, ZY justru tak mengetahui jumlah karyawannya dengan alasan mereka hanya datang ke kantor sejak ada barang impor masuk saja.

    Sejak Januari 2025 sudah tidak pernah ada aktivitas atau kehadiran karyawan untuk bekerja di kantor tersebut. Dari keterangan para tersangka, Kantor TPI Kelas I Tanjung Priok melakukan pemeriksaan langsung kedua perusahaan itu.

    Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan bahwa PT LSTTI merupakan “virtual office” yang terdaftar sejak 18 November 2024. Namun, tidak pernah ada aktivitas karyawan maupun surat-menyurat atas nama perusahaan.

    Sementara PT DHI di Pinangsia, Jakarta Barat, ditemukan bahwa lokasi tersebut adalah ruko kosong empat lantai dan tak pernah ada kegiatan usaha.

    Setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut dan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi atau BKPM, kedua perusahaan tersebut yaitu PT LSTTI dan PT DHI, dinyatakan sebagai perusahaan fiktif.

    Ia mengatakan pelaku ZM dan ZY membuat perusahaan fiktif itu demi mendapatkan izin tinggal di Indonesia dengan mudah.

    Menurut dia, atas tindakan tersebut, ZM dan ZY melanggar Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena telah memberikan keterangan tidak benar untuk memperoleh izin tinggal

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sinau Pancasila, Program Andalan DPRD Yogyakarta yang Dikenalkan ke Banyak Daerah

    Sinau Pancasila, Program Andalan DPRD Yogyakarta yang Dikenalkan ke Banyak Daerah

    Liputan6.com, Yogyakarta – DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengenalkan dan menggelorakan program ‘Sinau Pancasila’ yang telah digagas sejak lima tahun terakhir saat kunjungan ke banyak daerah. Sinau Pancasila adalah implementasi Perda nomor 1 tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

    Digagas pertama kalinya pada 2020 lewat kunjungan ke museum Hadji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto, Surabaya. Program Sinau Pancasila terus digulirkan lewat berbagai kunjungan ke kota-kota yang memiliki simpul penting perjuangan Presiden Soekarno. 

    Tahun ini, gagasan Sinau Pancasila ditularkan ke Bali dengan mendalami berbagai fragmen yang tergambar dalam diorama monumen perjuangan ‘Bajra Sandhi’ lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar pada 23-25 Juni 2025. “Kunjungan kali ini merupakan lanjutan dari kunjungan sebelumnya ke Buleleng. Disana kita mendalami keterkaitan sejarah Bung Karno dari rumah ibu Ida Ayu Rai Srimben, ibunda Bung Karno dan melihat SD tempat mengajar Sukemi ayah Soekarno, ke istana Tampak Siring pada tahun lalu,” kata Ketua Komisi A DPRD Yogyakarta, Eko Suwanto, Jumat (27/6/2025).

    Sebagai inisiator, Eko menyebut Sinau Pancasila terus digelorakan untuk mendorong nilai-nilai diimplementasikan dalam kehidupan kebangsaan, yang dimulai dari belajar sejarah. Di internal Pemda DIY, program terus diperkuat dengan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila serta wawasan kebangsaan di kalangan aparatur sipil negara.

    Bagi Eko, program ini adalah upaya merefleksikan kembali nilai-nilai Pancasila. Khususnya di bulan Juli, bulan Bung Karno dengan mengajak masyarakat mengembangkan kesadaran untuk mempelajari Pancasila dimulai dari sejarah. Ia mengajak semua orang untuk belajar, sinau bareng, dan ngangsu kawruh (menimba ilmu) tentang Pancasila yang dulu menyatukan sebagai bangsa dan negara bernama Indonesia.

    “Kenapa tahun ini kita pilih Bali, karena provinsi ini adalah contoh tepat bagaimana seharusnya Pemda DIY mengambil kebijakan. Tak hanya menjaga sejarah untuk keberlangsungan masa depan bangsa, namun juga berhasil memberi makna kemerdekaan,” paparnya.

    Salah satunya adalah lahirnya regulasi pelarangan penggunaan plastik, menurutnya menjadi langkah penting untuk menyelamatkan kelestarian lingkungan demi masa depan anak bangsa.

    Wakil Ketua DPRD Yogyakarta Imam Taufik mengungkapkan, melalui Sinau Pancasila. Pihaknya ingin mengajak semua pihak untuk memahami bahwa sejarah dan kebudayaan merupakan satu hal yang menarik dan sangat menginspirasi. Terutama bagaimana perjuangan para pendahulu yang luar biasa dan telah menjadi spirit bagi warga Indonesia.

    “Ketika saya kira hal-hal yang kayak gini memang terus dilakukan dengan spektrum yang lebih luas ya. Mungkin kesempatan yang lain bisa ke tempat atau lokasi yang memang di situ memiliki nilai sejarah yang yang tinggi,” ucap Imam.

    Imam menegaskan, Pemda DIY harus lebih serius dalam mengelola situs-situs atau peninggalan sejarah perjuangan sehingga dapat semakin menarik masyarakat terutama dapat menginspirasi generasi muda, agar tidak kehilangan ruh perjuangan dalam meraih kemerdekaan Indonesia.

  • Soal Aturan E-Commerce Pungut Pajak, Mendag Budi Bilang Begini

    Soal Aturan E-Commerce Pungut Pajak, Mendag Budi Bilang Begini

    Tangerang, CNBC Indonesia – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso masih menunggu penyusunan aturan yang mewajibkan e-commerce memungut pajak penghasilan dari para penjual. Dia juga menekankan pentingnya keadilan untuk para pedagang online serta offline.

    “Nah gini ya, jadi yang kan itu lagi disusun, lagi disusun oleh Kemenkeu. Ya jadi pada prinsipnya sih kita juga menunggu ya. Tapi kan kita harus bisa memberikan keadilan ya buat offline dan online,” kata Budi ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (1/7/2025).

    Dia mengatakan sekarang saatnya transisi offline dan online. Kini harus menjaga transformasi antara keduanya secara mulus dan berjalan dengan baik.

    “Jadi supaya bisa ekosistem itu bisa berjalan dengan baik bareng-bareng. Makanya tadi saya bilang, sekarang ini kan masa transisi offline dan online. Jadi transformasi antara offline dan online itu harus kita jaga supaya berjalan dengan mulus gitu ya,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Deputy Director of Government Relations Shopee Indonesia, Balques Manisang mengatakan pihaknya siap mengikuti arahan pemerintah.

    Namun tidak banyak yang bisa diungkapkan olehnya. Karena regulasi tersebut masih belum selesai.

    “Ya mungkin gini, kalau secara publik kita kayaknya baca bersama ya. Tapi kalau misalnya secara kebijakan kita masih menunggu. Enggak bisa mendahului keputusan dari kementerian yang terkait. Jadi kita masih tunggu. Apapun komunikasi yang nanti dibangun, kita coba akan lihat seperti apa,” jelas Balques.

    Balques mengatakan pembahasan soal aturan belum selesai. Dia hanya memastikan pihaknya siap mengikuti kebijakan yang berlaku.

    “Karena memang belum selesai. Pembahasannya belum selesai. Yang bisa saya katakan, pasti dari segi kebijakan, feedback dari industri adalah mengikutinya,” kata Balques.
    Dari informasi yang beredar, pajak yang dibebankan sebesar 0,5% untuk penjual dengan omzet berkisar Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar. Kabarnya aturan akan diumumkan paling cepat bulan ini.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Produk UMKM Lokal Dikenal Dunia, Ternyata Begini Caranya

    Produk UMKM Lokal Dikenal Dunia, Ternyata Begini Caranya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Shopee memiliki Program Ekspor untuk memudahkan penjual menjual produknya ke luar negeri. Diluncurkan pada 2019, kini program tersebut dikembangkan lagi.

    Program Ekspor tersedia untuk beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, Asia Timur dan Amerika Latin. Sejak diluncurkan, lebih dari 60 juta produk telah dikirimkan dari Indonesia menuju luar negeri dengan 10 juta produk diekspor pada Semester I-2025.

    Terbaru, Shopee mengumumkan metode ekspor terbaru bernama Program Ekspor Shopee Flexi. Metode ini berbeda dari reguler yang membuat pengelolaan toko dilakukan secara otomatis.

    Flexi akan memberikan kontrol penuh kepada penjual dengan program flexi, untuk penentuan harga dan margin penjualan di luar negeri.

    “Penjual memiliki fleksibilitas dan kontrol penuh untuk ditawarkan dan untuk menentukan harga dan margin keuntungan produk mereka (di toko luar negeri),” kata Deputy Director of Government Relations Shopee Indonesia, Balques Manisang, dalam acara Peluncuran Program Ekspor Shopee 2.0, di Terminal Kargo Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten, Selasa (1/7/2025).

    Keuntungan lainnya dari metode flexi adalah kehadiran sejumlah fitur untuk meningkatkan potensi penjualan di luar negeri. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan fitur promosi.

    Penjual juga bisa mengatur strategi promosi atau iklan di toko luar negerinya secara mandiri. Mereka dapat mengakses sub-akun langsung dari seller center.

    “Dan ini semakin membuat manajemen toko UMKM menjadi lebih simpel tentunya. Dan yang kelima, Shopee akan terus memberikan dukungan tentunya untuk operasional toko penjual di luar negeri,” jelasnya.

    Metode tersebut sudah bisa digunakan mulai sekarang. Penjual yang mendaftar Program Ekspor Shopee bisa memilih flexi atau reguler.

    Untuk tahap pertama, metode ini bisa digunakan untuk negara tujuan Malaysia. Berikutnya akan hadir ke negara-negara lainnya.

    Selain itu juga ada logo baru dari Program Ekspor dan landing page yang telah diperbarui. Landing page itu akan memudahkan penjual mempelajari dan mendaftar pada program yang dipilih.

    “Dengan adanya pembaruan landing page, teman-teman UMKM bisa mengakses dan mendapatkan informasi seputar ekspor secara efektif,” ujarnya.

     

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 60 Juta Produk UMKM RI Mendunia Berkat Program Ekspor Shopee

    60 Juta Produk UMKM RI Mendunia Berkat Program Ekspor Shopee

    Tangerang, CNBC Indonesia – Shopee telah mengirimkan 60 juta produk lokal dikirimkan ke luar Indonesia. Selama semester I tahun 2025, ada 10 juta produk yang telah diekspor melalui program ekspor perusahaan tersebut.

    “Sudah ada tambahan 10 juta lagi ya. Tadi kan sudah 50 juta, ini sudah ada 10 juta produk lokal lagi yang sudah berhasil di ekspor, semenjak Januari sampai Juni 2025,” kata Deputy Director of Government Relations Shopee Indonesia, Balques Manisang, dalam acara Peluncuran Program Ekspor Shopee 2.0, di Terminal Kargo Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten, Selasa (1/7/2025).

    Dia menjelaskan terdapat tiga kategori yang menjadi produk ekspor teratas, yakni dari fashion, perlengkapan rumah, dan keperluan rumah.

    Untuk tujuan ekspor, beberapa negara tetangga Indonesia menjadi yang paling banyak yakni Malaysia, Fillipina, dan Singapura. Program Ekspor Shopee sendiri telah menyasar beberapa wilayah mulai dari Asia Tenggara, Asia Timur, dan Amerika Latin.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan program Shopee tersebut menjadi salah satu cara mudah untuk menembus pasar internasional. Selain juga para pemilik usaha bisa melakukan ekspor sendiri.

    “Sekarang bisa lewat Shopee, ya Bapak-Ibu juga bisa ekspor langsung. Nah ini adalah salah satu cara atau kemudahan bagaimana kita menembus pasar-pasar di luar negeri,” ujarnya.

    Dia juga mengatakan pemerintah memberikan banyak kemudahan untuk pemilik usaha lokal bisa berjualan ke pasar internasional. Misalnya dengan telah adanya penandatangan 19 perjanjian dagang dengan sejumlah negara, begitu juga menempatkan 46 perwakilan perdagangan untuk 33 negara.

    Perwakilan perdagangan itu diharapkan bisa membantu baik pemilik usaha maupun platform meningkatkan ekspor, termasuk buyer dan melakukan kurasi produk.

    “Tinggal sekarang sebenarnya bagaimana Bapak-Ibu UMKM ini bisa memanfaatkan dengan baik fasilitas ini. Caranya yang harus meningkatkan daya saing,” jelas Budi.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Perjalanan Kereta Bandara Soetta Kini Makin Cepat, hanya 46 Menit – Page 3

    Perjalanan Kereta Bandara Soetta Kini Makin Cepat, hanya 46 Menit – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta KAI Commuter melakukan program peningkatan kecepatan operasional Commuter Line Basoetta atau kereta bandara soetta. Program ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi perjalanan dari ibu kota jakarta dan menuju Bandara Soekarno-Hatta serta memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman bagi pengguna jasa Commuter Line.

    “Jadi, pagi hari ini kita mengajak rekan-rekan media, komunitas, dan para tamu undangan untuk mengikuti atau merasakan perjalanan hari pertama penyesuaian kecepatan KA Basoetta ini, dari Manggarai menuju Bandara Soekarno-Hatta, stasiun Bandara Soekarno-Hatta,” kata Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto, saat ditemui di KA Basoetta, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    Kecepatan Naik

    Ia mengatakan bahwa mulai Senin, 1 Juli 2025, waktu tempuh perjalanan Commuter Line Basoetta mengalami pemangkasan signifikan. 

    Jika sebelumnya perjalanan dari Stasiun Manggarai menuju Bandara Soekarno-Hatta memakan waktu 56 menit, kini hanya butuh 46 menit.

    Sementara itu, perjalanan dari Stasiun BNI City (Sudirman Baru) yang sebelumnya 49 menit, kini bisa ditempuh dalam 39 menit saja.

    “Jadi awalnya perjalanan dari Manggarai menuju ke Bandara Soekarno-Hatta ini ditempuh dengan waktu 56 menit. Dengan berbagai perbaikan, perbaikan dan penyesuaian peningkatan prasarana, mulai hari ini tanggal 1 Juli 2025, KA Bandara bisa ditempuh dengan waktu 46 menit. Jadi lebih cepat 10 menit,” ujarnya.

    Keberhasilan pemangkasan waktu ini tak lepas dari sejumlah peningkatan kecepatan di berbagai lintasan.

  • Menag Bertolak ke Arab Saudi, Dampingi Kunjungan Presiden Bahas Kampung Haji

    Menag Bertolak ke Arab Saudi, Dampingi Kunjungan Presiden Bahas Kampung Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama Nasaruddin Umar bertolak menuju Jeddah, Arab Saudi, Selasa (1/7/2025) dalam rangka mendampingi kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto untuk membahas rencana pembangunan kampung haji di Makkah. 

    Menag menyampaikan bahwa selain kampung haji, rencananya Presiden Prabowo akan bertemu dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk membahas tentang penyelenggaraan haji. 

    “Salah satu agendanya adalah rencana pembangunan perkampungan haji Indonesia di Makkah,” ujar Menag, saat ditemui di Terminal VIP Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (01/07/2025).

    Menurut Menag, pembangunan perkampungan haji dan umrah menjadi langkah strategis mengingat besarnya jumlah jemaah Indonesia yang beribadah ke Tanah Suci setiap tahunnya. 

    “Kita bisa bayangkan, 1,5 juta orang umrah setiap tahun dan lebih dari 220.000 orang menunaikan ibadah haji. Sudah saatnya Indonesia memiliki gagasan konstruktif untuk mendukung pelayanan jemaah secara jangka panjang,” sambungnya.

    Menag menambahkan, pemerintah Arab Saudi juga telah memberikan apresiasi atas penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan Misi Haji Indonesia tahun ini. Apresiasi ini disampaikan Wakil Menteri Urusan Haji Kerajaan Saudi saat berkunjung ke Kantor Urusan Haji Indonesia Daerah Kerja Makkah baru-baru ini.

    “Alhamdulillah, pelaksanaan haji Indonesia secara umum dinilai baik dan mendapat apresiasi langsung dari pemerintah Saudi. Bahkan, mereka menilai jemaah haji Indonesia sebagai yang paling tertib,” jelas Menag.

    Dia menambahkan bahwa meskipun pelaksanaan haji tidak sepenuhnya sempurna, Indonesia dinilai sebagai salah satu negara yang paling siap menghadapi berbagai perubahan regulasi dalam sistem penyelenggaraan haji yang baru.

    “Ini menjadi bukti bahwa sistem dan kesiapan kita sudah berada di jalur yang benar,” jelas Menag.

    Pemerintah Indonesia berharap kerja sama bilateral khususnya pada penyelenggaraan haji dan umrah akan semakin erat dan memberikan manfaat besar bagi seluruh umat Islam Indonesia di masa yang akan datang.

  • Agus Andrianto resmikan Auto Gate Bandara Kuala Namu di Deli Serdang

    Agus Andrianto resmikan Auto Gate Bandara Kuala Namu di Deli Serdang

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Agus Andrianto resmikan Auto Gate Bandara Kuala Namu di Deli Serdang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 30 Juni 2025 – 20:22 WIB

    Elshinta.com – Bandara Internasional Kuala Namu menjadi salah satu dari lima bandara di Indonesia yang telah menerapkan teknologi auto gate, selain Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, Juanda, dan Pelabuhan Internasional Harbour Bay Batam. Sebanyak 30 unit auto gate disiapkan untuk mempermudah proses imigrasi bagi WNI dan WNA. 

    Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto menyebutkan bahwa dengan sistem ini, proses masuk melalui bandara hanya memerlukan waktu 10 detik. “Cukup scan paspor dan wajah, semuanya selesai dalam hitungan detik,” jelasnya, saat meresmikan auto gate di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang Sumatera Utara, Selasa (26/6).

    Agus menambahkan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen mengedepankan digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang imigrasi.

    Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, juga menyambut baik penerapan auto gate tersebut. Ia menyampaikan bahwa antrean panjang saat musim liburan kini bisa diminimalisir. “Sebelumnya antrean bisa sampai 30-60 menit. Sekarang paling lama hanya 10 menit,” ungkapnya.

    Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan pelayanan ini, Gubernur Bobby juga berjanji akan memberikan insentif berupa penurunan harga tiket penerbangan, khususnya yang berangkat dari Bandara Kualanamu.

    Selain peresmian auto gate dan lounge PMI, acara juga dirangkaikan dengan peresmian Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Medan, Rumah Dinas Jabatan Kantor Imigrasi Pematang Siantar, serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), penyerahan sertifikat tanah, dan surat hibah.

    Bupati Langkat Syah Afandin yang hadir di kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas kehadiran fasilitas auto gate tersebut. Menurutnya, sistem digitalisasi keimigrasian ini sangat membantu dalam mempercepat proses masuk dan keluar negeri, baik bagi Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA).

    “Ini sangat menguntungkan Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Langkat yang memiliki potensi wisata yang luar biasa. Dengan kemudahan akses ini, wisatawan asing semakin tertarik datang ke daerah kita, yang otomatis mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” ujar Bupati seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Senin (30/6).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Hari Bhayangkara ke-79 Diperingati 1 Juli 2025: Menapaki Sejarah Panjang Polri

    Hari Bhayangkara ke-79 Diperingati 1 Juli 2025: Menapaki Sejarah Panjang Polri

    PIKIRAN RAKYAT – Setiap tanggal 1 Juli, bangsa Indonesia memperingati Hari Bhayangkara sebagai tonggak kelahiran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Tahun ini, perayaan tersebut memasuki usia ke-79. Momen ini menjadi refleksi perjalanan panjang Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum sejak masa kemerdekaan hingga era modern.

    Peringatan Hari Bhayangkara tahun ini diselenggarakan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Sejumlah atraksi teknologi kepolisian, termasuk robot humanoid milik Polri, turut ditampilkan dalam gladi kotor jelang acara puncak pada Selasa, 1 Juli 2025.

    Jejak Sejarah Hari Bhayangkara

    Penetapan Hari Bhayangkara merujuk pada Penetapan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946, yang secara resmi menyatakan pembentukan Djawatan Kepolisian Negara. Tanggal 1 Juli 1946 inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Polri.

    Namun jejak sejarah Polri jauh lebih tua, menelusuri akar budaya dan masa kolonial. Istilah “Bhayangkara” berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti penjaga atau pelindung. Nama ini merujuk pada pasukan elit yang dibentuk oleh Patih Gajah Mada pada masa Kerajaan Majapahit, dengan tugas utama menjaga keselamatan raja dan stabilitas kerajaan.

    Masa Kolonial dan Pendudukan Jepang

    Pada masa penjajahan Belanda, sistem kepolisian mulai dibentuk secara modern. Sekitar tahun 1897 hingga 1920, dibentuk satuan-satuan kepolisian yang merekrut pribumi melalui pelatihan dan seleksi ketat. Formasi inilah yang kemudian menjadi cikal bakal institusi Polri.

    Saat Jepang menduduki Indonesia, struktur kepolisian kembali berubah. Jepang membentuk korps kepolisian di berbagai wilayah, termasuk di Jakarta, Bukittinggi, Makassar, dan Banjarmasin. Para pegawai pribumi dari sistem Jepang ini kemudian menjadi bagian penting dalam pembentukan kepolisian nasional pascakemerdekaan.

    Lahirnya Kepolisian Negara

    Setelah Indonesia merdeka, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 19 Agustus 1945 menetapkan pembentukan lembaga Kepolisian Negara. Tak lama kemudian, pada 29 September 1945, Presiden Soekarno menunjuk Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara pertama.

    Pada masa awal, Djawatan Kepolisian Negara berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, namun operasionalnya dijalankan oleh Jaksa Agung. Barulah pada 1 Juli 1946, pembentukan kepolisian secara mandiri diresmikan melalui regulasi negara, yang menjadi dasar peringatan Hari Bhayangkara.

    Polri terus mengalami perubahan struktural dan kebijakan. Pada tahun 1969, Polri ditetapkan sebagai institusi yang berdiri sendiri. Berbagai upaya modernisasi dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk penguatan teknologi, integritas personel, dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menjaga keamanan nasional.

    Hari Bhayangkara ke-79 bukan hanya sekadar seremoni, tetapi juga momentum evaluasi dan apresiasi terhadap dedikasi seluruh jajaran kepolisian yang telah mengabdi untuk bangsa dan negara.***