Xcloud.id

Tag: Soekarno

  • Singapura Jawab Soal Keberadaan Jurist Tan Tersangka Chromebook

    Singapura Jawab Soal Keberadaan Jurist Tan Tersangka Chromebook

    Singapura –

    Otoritas Singapura menanggapi laporan yang menyebut tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbud, Jurist Tan, pergi meninggalkan Indonesia menuju ke Singapura. Jurist Tan sudah tiga kali mangkir dari pemanggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

    Kementerian Luar Negeri Singapura dalam pernyataannya, seperti dikutip dari situs resmi mfa.gov.sg, Selasa (29/7/2025), menyatakan bahwa mantan stafsus Mendikbudristek era Nadiem Makarim itu tidak tercatat berada di wilayah Singapura.

    Kementerian Luar Negeri Singapura juga menambahkan bahwa informasi ini telah disampaikan kepada pemerintah Indonesia.

    “Berdasarkan catatan imigrasi kami, Jurist Tan tidak berada di Singapura,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Singapura, menanggapi pernyataan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia soal keberadaan Jurist Tan.

    “Kami telah menyampaikan informasi ini ke Indonesia,” imbuh pernyataan tersebut.

    Jurist Tan saat ini berstatus dicekal atas permintaan Kejagung pada 4 Juni 2025. Berdasarkan data perlintasan yang dimiliki Imigrasi, Jurist Tan tercatat telah meninggalkan Indonesia pada 13 Mei 2025.

    “Yang bersangkutan terbang keluar dari Indonesia menuju Singapura dengan menggunakan pesawat Singapore Airlines,” kata Plt Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman dilansir Antara, Kamis (24/7).

    Jurist Tan melewati pemeriksaan imigrasi pada 13 Mei 2025 pukul 15.05 WIB melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Imigrasi menyatakan bahwa hingga kini, Jurist Tan belum tercatat masuk kembali ke Indonesia.

    Dalam kasus ini, Jurist Tan disebut memiliki peran aktif dalam proses pengadaan laptop tersebut. Jurist Tan diduga sudah merencanakan penggunaan laptop Chromebook sebagai pengadaan TIK tahun anggaran 2020-2022 di Kemendikbud sejak Agustus 2019.

    Saat itu, Jurist bersama eks Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Fiona Handayani (stafsus Nadiem lainnya) membentuk grup WhatsApp bernama ‘Mas Menteri Core Team’. Sejak saat itu, mereka membahas rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem jadi menteri.

    Jurist Tan diduga melobi pihak terkait agar Ibrahim Arief dijadikan konsultan pada Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK). Pada Februari dan April 2020, Nadiem disebut sempat bertemu pihak Google untuk membicarakan rencana pengadaan Chromebook tersebut.

    Kejagung telah melakukan tiga kali pemanggilan terhadap Jurist Tan sebagai tersangka, namun dia tidak hadir tanpa keterangan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • PDI Perjuangan: Selamat jalan Kwik Kian Gie, sang guru bangsa

    PDI Perjuangan: Selamat jalan Kwik Kian Gie, sang guru bangsa

    “Semalam, Pak Kwik Kian Gie, meninggalkan kita di usia 90 tahun. Kita kehilangan ekonom gigih,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Said Abdullah mengucapkan selamat jalan kepada ekonom sekaligus mantan Menteri Koordinator (Menko) Ekonomi Kwik Kian Gie sebagai guru bangsa yang terus menyuarakan idealisme hingga akhir hayat.

    “Semalam, Pak Kwik Kian Gie, meninggalkan kita di usia 90 tahun. Kita kehilangan ekonom gigih,” ucap Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Dia menilai berbagai pikiran Kwik selalu bernas dan kritis, terutama mengenai ekonomi dan politik. Bahkan, kata dia, tak peduli saat sedang berada di dalam maupun di luar kekuasaan, sikap politik dan kepribadian Kwik dinilai tidak berubah.

    Menurut Said, idealisme menjadi rel penyangga sekaligus “hakim” untuk menentukan berbagai langkah Kwik.

    “Kecintaannya terhadap Republik ini tidak surut dibarter oleh apa pun,” tuturnya.

    Saat krisis pada tahun 1997 sampai 1998, kata dia, Kwik menonjol sebagai figur terdepan mempersoalkan skema penyelesaian ala Dana Moneter Internasional (IMF) terhadap utang para obligor.

    Disebutkan bahwa IMF dan sejumlah menteri di kabinet menyetujui skema pengambilalihan aset para obligor atas utang mereka di bank yang diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

    Kala itu, dikatakan Said bahwa Kwik menilai sejumlah aset perusahaan yang disita BPPN jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah utang, sebab asetnya jauh lebih kecil dibandingkan kewajibannya.

    “Pak Kwik kalah dalam keputusan ini, namun beliau tetap berdiri dengan kepala tegak,” ucap Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) itu.

    Oleh karena itu, dirinya menegaskan tak sejengkal pun masyarakat ragu atas nasionalisme Kwik lantaran mantan Menko tersebut meneruskan jalan pikiran Presiden pertama RI Soekarno dan Wakil Presiden pertama RI Mohammad Hatta, yang menginginkan ekonomi Indonesia sebagai bangsa bisa mandiri.

    Maka dari itu, disebutkan bahwa Kwik selalu memberi perhatian besar tentang bagaimana sumber daya alam dikelola dan bagaimana cara mengelolanya.

    Dengan demikian, Said menuturkan keluarga besar PDI Perjuangan sangat merasa kehilangan atas kepergian Kwik, yang turut merupakan fungsionaris PDI Perjuangan.

    “Semoga Tuhan Yang Maha Esa menempatkan Pak Kwik ke tempat yang terhormat. Lantunan doa senantiasa kami panjatkan mengiringi rohmu di alam keabadian,” ungkap Said.

    Kwik Kian Gie yang wafat pada Senin (28/7). Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kwik Kian Gie lahir di Juwana, Pati, Jawa Tengah, pada 11 Januari 1935.

    Ia merupakan seorang ahli ekonomi dan politikus Indonesia keturunan Tionghoa. Kwik menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (1999-2000) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional & Ketua Bappenas (2001-2004).

    Sebagai bentuk pengabdian di dunia pendidikan Indonesia, dia mendirikan Institut Bisnis dan Informatika Indonesia.

    Ketika Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum PDI yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan, Kwik menduduki jabatan Ketua DPP merangkap Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan dalam PDI.

    Sebagai kader PDI Perjuangan, Kwik menjadi Wakil Ketua MPR RI, Menko Ekuin, Anggota Komisi IX DPR RI, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Untuk semua karyanya, ia memperoleh penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana RI.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 7 Ketika Negara Lebih Tertarik Rekening Nganggur Dibanding Pengangguran Nasional

    7 Ketika Negara Lebih Tertarik Rekening Nganggur Dibanding Pengangguran Nasional

    Ketika Negara Lebih Tertarik Rekening Nganggur Dibanding Pengangguran
    Dikdik Sadikin adalah seorang auditor berpengalaman yang saat ini bertugas di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berperan sebagai quality assurer dalam pengawasan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Memiliki minat mendalam terhadap kebijakan publik, Dikdik fokus pada isu-isu transparansi, integritas, serta reformasi pendidikan dan tata kelola pemerintahan. Dikdik telah menulis sejak masa SMP (1977), dengan karya pertama yang dimuat di majalah Kawanku. Beberapa cerpen fiksi dan opini karyanya telah dipublikasikan di media massa, termasuk di tabloid Kontan dan Kompas. Dua artikel yang mencolok antara lain “Soekarno, Mahathir dan Megawati” (3 November 2003) serta “Jumlah Kursi Menteri dan Politik Imbalan” (9 Oktober 2024). Ia juga pernah menjabat sebagai pemimpin redaksi dan pemimpin umum majalah Warta Pengawasan selama periode 1999 hingga 2002, serta merupakan anggota Satupena DKI. Latar belakang pendidikan suami dari Leika Mutiara Jamilah ini adalah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (lulus 1994) dan Magister Administrasi Publik dari Universitas Gadjah Mada (lulus 2006).
    DI NEGERI
    ini, sesuatu yang tak bergerak kadang lebih mencemaskan negara ketimbang yang bergerak. Rekening yang tidak mencatat aktivitas selama tiga bulan saja kini diperlakukan seperti ruang gelap yang patut dicurigai.
    Ia dibekukan, ditandai, dan dianggap membahayakan sistem.
    Sementara itu, jutaan manusia, yang detak jantungnya nyata, yang langkahnya merayap mencari kerja, yang pikirannya penat oleh penolakan lapangan kerja, tak kunjung dianggap urgen oleh negara. Tak dibekukan, memang, tapi juga tak disentuh.
    Ironi ini pun menjelma satire yang viral di media sosial:
    “
    Rekening nganggur 3 bulan diblokir negara…

    Tanah nganggur 2 tahun disita negara…

    Kamu nganggur bertahun-tahun, negara tidak peduli
    .”
    Sebaris lelucon, sebaris keluh kesah, sebaris pengingat bahwa negara kini tampak lebih gesit membekukan saldo ketimbang menyapa warganya yang kehilangan pendapatan.
    Mari kita mulai dari fakta. Menurut data PPATK, sepanjang tahun 2024, terdapat lebih dari 28.000 rekening pasif yang digunakan untuk aktivitas ilegal: dari deposit judi online, perdagangan narkotika, hingga penipuan digital lintas negara.
    Dana mencurigakan yang mengalir di dalamnya mencapai lebih dari Rp 4,2 triliun.
    Rekening dormant
    , atau rekening pasif tersebut, diindikasikan telah menjadi
    tool
    baru sindikat kriminal: dibeli dari pemilik asli, dikuasai diam-diam, lalu dijadikan penampung transaksi gelap.
    Dalam konteks ini, langkah PPATK tampak masuk akal. Ibarat rumah kosong yang bisa disusupi pencuri, rekening tak aktif bisa jadi pintu masuk kejahatan. Negara pun bergerak, memblokir rekening-rekening pasif.
    Sebagian publik setuju. Namun, sebagian lain mulai gelisah: Kenapa tidak ada peringatan sebelumnya? Kenapa yang diblokir hanya karena diam?
    Yang membuat publik waswas bukan soal keamanan, tapi soal batas. Apakah negara mulai menyelinap ke ruang privat warganya atas nama perlindungan?
    Rekening pasif bisa jadi milik petani yang hanya menabung setelah panen, atau pensiunan yang tak pernah lagi mengakses ATM.
    Bisa jadi milik buruh migran yang akan pulang dua tahun lagi, atau mahasiswa yang lupa bahwa rekeningnya masih aktif.
    Mereka tidak menyembunyikan kejahatan. Mereka hanya tak aktif. Namun, dalam sistem hari ini, yang tak aktif bisa kehilangan haknya.
    Kita seperti sedang menuju era baru: era algoritma pengawasan. Kekuasaan hari ini tidak mencambuk tubuh, tapi memantau perilaku. Dari saldo yang tak bergerak, hingga data belanja yang tak sesuai tren.
    Namun, ketika negara masuk terlalu dalam ke ruang-ruang personal, tanpa edukasi, tanpa dialog, maka kepercayaan akan berubah menjadi ketakutan. Dan ketakutan, kita tahu, adalah pupuk subur bagi negara yang terlalu ingin mengontrol.
    Di Jepang,
    rekening dormant
    baru masuk kategori
    unclaimed assets
    setelah lima tahun tak aktif, dan bahkan itu pun melalui notifikasi bertahap serta perlindungan hukum yang kuat.
    Di Inggris, ada
    Dormant Accounts Scheme
    —dana pasif disalurkan ke kegiatan amal, bukan dibekukan secara sepihak.
    Di Indonesia? Tiga bulan saja tak digunakan, rekening bisa langsung dibekukan.

    Tanpa pemberitahuan berlapis. Tanpa perlindungan hukum yang kuat. Tanpa kesiapan literasi digital yang memadai.
    Survei OJK 2023 mencatat, hanya 49,68 persen warga Indonesia memiliki pemahaman dasar soal keuangan digital. Maka wajar jika banyak yang panik, bahkan tak tahu apa salahnya.
    Bagaimana dengan
    pengangguran
    ?
    Kita begitu cepat mengatur saldo menganggur, tapi begitu lamban menyentuh penderitaan manusia yang menganggur.
    BPS mencatat, per Februari 2024, ada 7,2 juta pengangguran terbuka di Indonesia.

    Jika ditambah pekerja informal, atau pekerja tak sesuai kompetensi, jumlahnya bisa melewati 15 juta jiwa.
    Negara tak membekukan mereka. Tak mengirim surat peringatan. Tak menanyakan: “kenapa Anda tak aktif bekerja?” Karena mereka bukan rekening.
    Padahal di negara lain, pengangguran adalah panggilan darurat, bukan statistik yang didiamkan.
    Di Jerman, ada sistem
    Arbeitsagentur
    yang secara aktif memanggil warga yang kehilangan pekerjaan untuk diwawancara, diberi pelatihan gratis, dan dicarikan lowongan sesuai kompetensi mereka.
    Di Australia, pemerintah memiliki program JobSeeker dan SkillsCheckPoint—yang bukan hanya memberikan tunjangan, tetapi juga mewajibkan pelatihan dan pembimbingan karier.
    Bahkan di negara tetangga seperti Singapura, program
    SkillsFuture
    menawarkan kredit pelatihan tahunan kepada setiap warga dewasa untuk meningkatkan keterampilan dan berpindah ke sektor-sektor yang sedang tumbuh.
    Mereka, para pengangguran, dipanggil, dibina, dan ditawarkan harapan. Sementara di sini, yang kita panggil justru rekening.
    Mungkin di sinilah masalah kita hari ini: negara bergerak bukan karena peduli, tapi karena takut. Takut pada uang gelap, pada pencucian dana, pada transaksi mencurigakan.
    Namun, rasa takut itu justru menyasar pada mereka yang paling lemah: mereka yang diam, mereka yang pasif, mereka yang hanya ingin hidup tenang. Dan dalam dunia yang makin digital, diam pun kini dianggap membahayakan.
    Kita bisa menyusun kebijakan yang lebih berimbang. Ada beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan pemerintah dan otoritas keuangan.
    Pertama, notifikasi berlapis dan berbasis risiko. Jangan langsung blokir. Kirim notifikasi resmi, via SMS, e-mail, bahkan surat fisik jika perlu, 3–6 bulan sebelum pembekuan.
    Sistem ini bisa memakai pendekatan
    risk-based
    , hanya menargetkan rekening dengan potensi penyalahgunaan tinggi.
    Kedua, perlindungan hukum untuk rekening dormant. Tetapkan regulasi eksplisit bahwa dana tidak bisa disita, dipindah, atau dipotong tanpa proses hukum. Pemilik tetap memiliki hak penuh, walau pasif.
    Ketiga, pusat edukasi keuangan digital nasional. Bangun platform digital bersama OJK, PPATK, dan BI untuk literasi keuangan — termasuk tentang rekening dormant, risiko jual-beli akun, dan keamanan data perbankan.
    Keempat, saluran klarifikasi yang ramah dan cepat. Sediakan jalur komunikasi khusus bagi pemilik rekening pasif yang ingin melakukan reaktivasi atau klarifikasi. Jangan biarkan masyarakat bingung dan dipingpong.
    Kelima, evaluasi ulang batas tiga bulan. Batas waktu tiga bulan terlalu singkat dan tidak proporsional dibandingkan negara lain. Sebaiknya ditinjau ulang menjadi 12 bulan atau lebih, seperti di banyak negara maju.
    Keenam, fokus pada pelaku kejahatan, bukan warga biasa. Gunakan sistem kecerdasan buatan (AI) dan forensik data untuk menyisir jaringan transaksi, bukan sekadar karena diamnya saldo.
    Semua solusi tersebut bukan untuk melemahkan upaya penegakan hukum, tetapi untuk memastikan bahwa dalam melindungi sistem keuangan, negara juga harus melindungi warganya dari ketidakadilan prosedural dan kecurigaan yang membabi buta.
    Maka yang kita butuhkan adalah edukasi publik, transparansi prosedur, dan perlindungan hak digital warga.
    Negara tentu memiliki hak untuk menjaga sistem. Namun, apabila negara lebih curiga pada saldo rekening yang menganggur daripada nasib manusia yang membeku dalam pengangguran, maka mungkin yang membeku bukan lagi rekening, tapi nurani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar 10 Pahlawan Nasional Indonesia dan Perannya dalam Sejarah

    Daftar 10 Pahlawan Nasional Indonesia dan Perannya dalam Sejarah

    Bisnis.com, JAKARTA – Pahlawan nasional adalah simbol keberanian, ketulusan, dan pengorbanan terhadap kemerdekaan dan kemajuan bangsa Indonesia.  

    Sosok pahlawan bukan hanya mereka yang berjuang di medan perang, tetapi bisa juga sosok yang berjuang dari mimbar pidato, politik hingga garis depan diplomasi. Yang jelas, mereka hadir sebagai penopang kemerdekaan dan penjaga nilai-nilai kebangsaan.

    Artikel ini hadir untuk mengenalkan 10 pahlawan nasional Indonesia yang memberikan kontribusi luar biasa di berbagai bidang politik, militer, pendidikan, hingga kebudayaan.

    Pengertian Pahlawan Nasional

    Definisi Menurut Undang-Undang

    Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, pahlawan nasional adalah warga negara Indonesia yang telah gugur atau meninggal dunia dalam rangka membela negara, mempertahankan kemerdekaan, serta memberikan jasa luar biasa bagi bangsa dan negara.

    Gelar ini diberikan oleh Presiden setelah melalui proses seleksi yang ketat oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Penetapan ini juga mempertimbangkan rekam jejak perjuangan, dampak sosial, dan keteladanan tokoh tersebut.

    Siapa yang Bisa Ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional?

    Seseorang bisa diangkat sebagai pahlawan nasional jika terbukti memiliki jasa luar biasa dalam bidang perjuangan, pendidikan, politik, atau bidang lain yang berkontribusi signifikan terhadap kemerdekaan atau pembangunan Indonesia. Tokoh tersebut biasanya telah wafat dan memiliki pengaruh luas yang diakui masyarakat dan negara.

    Daftar 10 Pahlawan Nasional Indonesia dan Biografinya

    1. Ir. Sukarno

    Lahir di Surabaya, 6 Juni 1901 – wafat 21 Juni 1970. Sukarno adalah proklamator kemerdekaan dan Presiden pertama Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai orator ulung, penggagas Pancasila, dan pendiri negara modern Indonesia. Kutipan terkenalnya, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya”.

    2. Mohammad Hatta

    Lahir di Bukittinggi, 12 Agustus 1902 – wafat 14 Maret 1980. Hatta adalah proklamator, Wakil Presiden pertama, dan Bapak Koperasi Indonesia. Ia adalah pemikir rasional dan diplomatis, yang memperjuangkan kemerdekaan melalui jalur internasional.

    3. Ki Hajar Dewantara

    Lahir di Yogyakarta, 2 Mei 1889 – wafat 26 April 1959. Bapak Pendidikan Nasional. Ia mendirikan Taman Siswa dan memperjuangkan pendidikan sebagai hak rakyat. Motonya, “Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani”.

    4. R.A. Kartini

    Lahir di Jepara, 21 April 1879 – wafat 17 September 1904. Tokoh emansipasi perempuan Indonesia. Melalui surat-suratnya yang dihimpun dalam “Habis Gelap Terbitlah Terang”, Kartini menginspirasi kebangkitan pendidikan perempuan pribumi.

    5. Jenderal Soedirman

    Lahir di Purbalingga, 24 Januari 1916 – wafat 29 Januari 1950. Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia. Meski sakit, ia tetap memimpin perang gerilya melawan Belanda. Simbol keteguhan dan loyalitas terhadap bangsa.

    6. Cut Nyak Dien

    Lahir di Aceh, sekitar 1848 – wafat 6 November 1908. Pahlawan wanita dari Aceh yang memimpin perlawanan terhadap Belanda setelah suaminya gugur. Ia dikenal karena keberaniannya memimpin pasukan di hutan-hutan Aceh.

    7. Wage Rudolf Soepratman

    Lahir di Purworejo, 9 Maret 1903 – wafat 17 Agustus 1938. Pencipta lagu kebangsaan “Indonesia Raya”. Melalui musik, ia membakar semangat nasionalisme dan menjadi suara dari semangat merdeka.

    8. Pattimura (Thomas Matulessy)

    Lahir di Saparua, Maluku, 8 Juni 1783 – wafat 16 Desember 1817. Pahlawan dari Maluku yang memimpin perlawanan terhadap kolonial Belanda. Simbol perlawanan rakyat timur Indonesia.

    9. KH. Hasyim Asy’ari

    Lahir di Jombang, 10 April 1875 – wafat 25 Juli 1947. Pendiri Nahdlatul Ulama dan tokoh ulama besar Indonesia. Fatwanya tentang kewajiban jihad melawan penjajah menjadi pemantik Resolusi Jihad 1945.

    10. HOS Tjokroaminoto

    H.O.S. Tjokroaminoto – Pemimpin Sarekat Islam, tokoh pergerakan awal yang membina banyak tokoh muda seperti Sukarno, Semaoen, hingga Musso. Dia dikenal sebagai Raja Jawa tanpa mahkota.

    Kriteria Penetapan Pahlawan Nasional

    Penilaian terhadap calon pahlawan nasional dilakukan dengan mempertimbangkan jasa yang nyata dan luar biasa, baik dalam melawan penjajah, membangun fondasi bangsa, maupun dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Pahlawan nasional harus memiliki moralitas tinggi dan tak tercela.

    Proses ini dilakukan melalui usulan dari masyarakat atau pemerintah daerah, dilanjutkan dengan penelitian sejarah, uji publik, dan akhirnya sidang Dewan Gelar di tingkat nasional. Penetapan dilakukan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden.

    Peran Penting Pahlawan Nasional dalam Sejarah Indonesia

    Pahlawan nasional mewakili ragam perjuangan: dari angkat senjata di medan perang hingga merintis pendidikan dan ideologi kebangsaan. Soekarno dan Hatta menempuh jalur politik dan diplomasi, Soedirman melalui militer, Ki Hajar Dewantara melalui pendidikan, dan Kartini melalui pena.

    Peran mereka membentuk identitas bangsa, baik dalam memperjuangkan kemerdekaan maupun merawatnya. Pahlawan nasional adalah titik temu antara masa lalu dan cita-cita masa depan Indonesia.

    Kenapa Kita Harus Mengenal Pahlawan Nasional?

    Mengenal pahlawan nasional berarti mengenali fondasi sejarah bangsa. Mereka memberi kita teladan tentang keberanian, ketulusan, dan dedikasi. Nilai-nilai ini penting ditanamkan pada generasi muda agar tak kehilangan arah dalam menghadapi tantangan zaman.

    Relevansi perjuangan para pahlawan tetap hidup dalam isu-isu kontemporer, ketimpangan sosial, pendidikan, dan semangat kebhinekaan. Di tengah globalisasi, nilai nasionalisme yang diperjuangkan mereka adalah jangkar moral bagi bangsa.

    Dari ujung barat hingga timur Nusantara, pahlawan nasional hadir dalam berbagai wujud seperti: guru, tentara, diplomat, ulama, dan seniman. Mereka membawa satu semangat, kemerdekaan dan keadilan.

    Mari kita kenali lebih dalam para tokoh ini, bukan hanya untuk mengenang, tapi juga meneladani. Karena seperti kata Bung Karno, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya”.

    FAQ

    Siapa saja 10 pahlawan nasional paling terkenal? Beberapa di antaranya: Soekarno, Hatta, Soedirman, Kartini, Ki Hajar Dewantara, Cut Nyak Dien, WR Soepratman, Pattimura, KH Hasyim Asy’ari, dan HOS Tjokroaminoto.
    Apa syarat seseorang menjadi pahlawan nasional? Telah wafat, memiliki jasa luar biasa bagi bangsa, moralitas tinggi, dan kontribusi signifikan dalam sejarah Indonesia.
    Apakah daftar pahlawan nasional bisa berubah? Ya, pemerintah melalui kajian sejarah dapat menetapkan tokoh baru atau memperluas pengakuan terhadap pahlawan dari daerah yang belum terwakili.
    Kapan Hari Pahlawan diperingati di Indonesia? Setiap tanggal 10 November, untuk mengenang Pertempuran Surabaya tahun 1945.

    Sumber referensi: 

    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
    Buku “Pahlawan Nasional Indonesia” – Perpustakaan Nasional RI
    Ensiklopedia Tokoh Indonesia, LIPI & ANRI
    Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
    Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Penetapan Gelar Pahlawan Nasional (berbagai tahun)

    Disclaimer: Artikel ini dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan oleh tim redaksi Bisnis.com untuk memastikan akurasi dan keterbacaan informasi.

  • Red Notice Riza Chalid, Kejagung Pastikan Tangkap Si Raja Minyak Meski Dilindungi Kesultanan Malaysia

    Red Notice Riza Chalid, Kejagung Pastikan Tangkap Si Raja Minyak Meski Dilindungi Kesultanan Malaysia

    GELORA.CO – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) menegaskan bahwa status tersangka terhadap Muhammad Riza Chalid dalam kasus mega korupsi minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina tetap sah dan mengikat secara hukum.

    Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menyebutkan, meski beredar kabar Riza kini berada dalam ‘perlindungan’ salah satu kesultanan Malaysia, proses hukum tidak akan terhambat.

    “Soal menjadi keluarga Kesultanan di Malaysia kami tidak tahu itu. Yang jelas, Kejaksaan Agung hanya mengetahui bahwa yang bersangkutan hingga kini masih WNI,” ujar Anang, Senin 28 Juli 2025.

    Penetapan tersangka dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) atas dugaan korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 285 triliun dalam kurun waktu 2018 hingga 2022.

    Riza Chalid Mangkir Pemanggilan, Red Notice Diambang Dikeluarkan

    Anang menyebut, sebelum ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis, 10 Juli 2025, Riza sudah tiga kali dipanggil sebagai saksi namun tak pernah hadir.

    Setelah resmi menyandang status tersangka, surat pemanggilan pun kembali dilayangkan, namun Riza tetap mangkir tanpa alasan jelas.

    Jika pemanggilan ketiga sebagai tersangka kembali diabaikan, Kejagung siap mengajukan permintaan red notice melalui interpol untuk menjadikan Riza Chalid buronan internasional.

    “Dan itu akan kita lakukan sesuai mekanisme hukum beracara,” kata Anang.

    Diduga Dilindungi Kesultanan Malaysia dan Dekat dengan PM Anwar

    Menurut informasi dari Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Riza Chalid diduga memiliki kedekatan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

    “Riza juga dikabarkan telah menikah dengan kerabat Kesultanan Johor atau Kerajaan K, yang memperkuat posisinya di sana,” ungkap Boyamin Saiman, Koordinator MAKI.

    Riza terakhir diketahui meninggalkan Indonesia pada Februari 2025, terbang ke Malaysia melalui Bandara Soekarno-Hatta.

    Imigrasi juga mencatat terakhir kali ia berada di Singapura pada Oktober 2024, namun kini diyakini masih berada di Malaysia.

    Diplomasi dan Hukum Jadi Jalan Pulang Riza Chalid

    Kejagung membuka kemungkinan kerja sama diplomatik untuk memulangkan Riza ke tanah air. Namun, jika upaya diplomasi tak berhasil, jalur hukum internasional akan ditempuh.

    “Semua informasi ini menjadi bahan masukan penyidik Jampidsus untuk mengambil langkah hukum berikutnya,” ujar Anang.

    Langkah tersebut termasuk pengajuan red notice agar penangkapan Riza dapat dilakukan oleh otoritas negara lain.

    Dengan kerugian negara yang fantastis, publik menanti langkah tegas pemerintah dalam menuntaskan kasus ini dan membawa pulang “Si Raja Minyak” untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.***

  • Mendagri lantik 1.110 Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXII

    Mendagri lantik 1.110 Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXII

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Senin, melantik 1.110 Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXII dalam upacara pelantikan di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

    “Saya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama Pemerintah Republik Indonesia melantik Saudara-Saudari sebagai Pamong Praja Muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan XXXII tahun 2025. Saya percaya Saudara-Saudari dapat mengemban tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” kata Tito di Kampus IPDN, Jawa Barat, Senin.

    Usai pembacaan pelantikan, Tito menyematkan tanda pangkat dan lencana pamong praja secara simbolis kepada tiga perwakilan pamong praja.

    Selanjutnya, Mendagri juga mengalungkan penghargaan Kartika Astha Brata kepada praja asal Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Suwandi, yang dinobatkan sebagai lulusan terbaik PPM IPDN Angkatan 32 Tahun 2025.

    Dalam amanatnya, Mendagri turut menyampaikan kiprah penting IPDN sebagai sekolah kedinasan terbesar di Indonesia. Sejak didirikan oleh Presiden Soekarno pada 1956, IPDN kini telah memiliki tiga fakultas dan delapan kampus yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Hingga kini, jumlah alumninya mencapai 41.332 orang, dengan 179 alumni program doktoral dan 2.214 alumni Magister Terapan Ilmu Pemerintahan.

    Di sisi lain, Mendagri menilai IPDN berperan sebagai kawah candradimuka. Oleh karena itu, ia berharap para pamong praja dapat menjadi penyelenggara pemerintahan yang profesional.

    Selain itu, mereka juga diminta mampu menjadi motor penggerak perubahan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

    Tito mengatakan dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo kerap menyampaikan rahasia negara-negara yang mampu bertahan hingga 200 tahun.

    Setidaknya ada tiga unsur yang memengaruhi ketahanan tersebut, yaitu militer yang kuat, kepolisian dan intelijen yang andal, serta ASN yang profesional.

    “Dalam konteks ini IPDN sebagai salah satu motor penggerak ASN (aparatur sipil negara) memiliki peran yang sangat penting. Karena IPDN lulusannya diharapkan akan dapat menjadi motor penggerak sekaligus agen perubahan, untuk menciptakan para ASN yang profesional, untuk menjalankan administrasi pemerintahan negara yang besar ini,” tuturnya.

    Mendagri juga menyampaikan permohonan maaf karena sedianya pelantikan tersebut akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Presiden awalnya dijadwalkan memberikan pengarahan kepada para Pamong Praja Muda tersebut. Namun, karena adanya kegiatan kenegaraan yang mendesak, prosesi pelantikan dilimpahkan kepada Mendagri.

    “Kita mendapatkan kabar bahwa beliau akan mendapatkan kunjungan yang sangat penting, yaitu Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Anwar Ibrahim yang akan datang ke Indonesia,” ujarnya.

    Mendagri menyebut kedua kepala negara direncanakan akan membahas konflik yang tengah terjadi di Kamboja dan Thailand. Konflik tersebut dinilainya sebagai peristiwa yang jarang terjadi dan tergolong tidak biasa. Karena itu, pada momentum pelantikan ini, Presiden memberikan mandat kepada Mendagri untuk mewakili.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri Lantik 1.110 Pamong Praja Muda IPDN Angkatan 32, Praja Asal Buton Jadi Lulusan Terbaik – Page 3

    Mendagri Lantik 1.110 Pamong Praja Muda IPDN Angkatan 32, Praja Asal Buton Jadi Lulusan Terbaik – Page 3

    Pada kesempatan tersebut, Mendagri turut menyampaikan kiprah penting IPDN sebagai sekolah kedinasan terbesar di Indonesia. Sejak didirikan oleh Presiden Soekarno pada 1956, IPDN kini telah memiliki tiga fakultas dan delapan kampus yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga kini, jumlah alumninya mencapai 41.332 orang, dengan 179 alumni program doktoral dan 2.214 alumni Magister Terapan Ilmu Pemerintahan.

    Di sisi lain, Mendagri menilai IPDN berperan sebagai kawah candradimuka. Karena itu, ia berharap para pamong praja dapat menjadi penyelenggara pemerintahan yang profesional. Selain itu, mereka juga diminta mampu menjadi motor penggerak perubahan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

    Mendagri menyebut, dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo kerap menyampaikan rahasia negara-negara yang mampu bertahan hingga 200 tahun. Setidaknya ada tiga unsur yang memengaruhi ketahanan tersebut, yaitu militer yang kuat, kepolisian dan intelijen yang andal, serta ASN yang profesional.

    “Dalam konteks ini IPDN sebagai salah satu motor penggerak ASN, Aparatur Sipil Negara, memiliki peran yang sangat penting. Karena IPDN lulusannya diharapkan akan dapat menjadi motor penggerak sekaligus agen perubahan, untuk menciptakan para ASN yang profesional, untuk menjalankan administrasi pemerintahan negara yang besar ini,” tandasnya.

    Turut hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, serta jajaran pejabat pimpinan tinggi di lingkungan kementerian/lembaga. Hadir pula para gubernur, wakil gubernur, dan pejabat terkait lainnya.

     

    (*)

  • Promosikan Destinator, Mitsubishi Gandeng Garuda Indonesia dan Tahilalats

    Promosikan Destinator, Mitsubishi Gandeng Garuda Indonesia dan Tahilalats

    Jakarta –

    PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) melanjutkan kampanye flagship terbarunya dengan menggandeng dua mitra lintas industri: maskapai nasional Garuda Indonesia dan kreator komik digital Tahilalats, dalam menghadirkan ‘Sky Explorer’. Lewat kerja sama ini Mitsubishi ingin mempromosikan SUV terbarunya, Destinator.

    Kolaborasi ini menjadi wujud nyata dari komitmen Mitsubishi Motors selama 55 tahun di Indonesia, dengan menghadirkan tidak hanya kendaraan yang dapat diandalkan, tapi juga pengalaman emosional yang menghubungkan merek dengan keluarga Indonesia melalui pendekatan yang ringan, dekat, dan menghibur.

    “Melalui kampanye Sky Explorer, kami ingin memperluas makna sebuah perjalanan-bukan sekadar mobilitas, tetapi juga pengalaman yang menyenangkan dan membekas. Mitsubishi Destinator hadir untuk menjawab kebutuhan keluarga Indonesia modern yang menginginkan kendaraan yang tangguh, nyaman, dan dapat diandalkan untuk menjelajahi setiap tujuan dengan percaya diri. Kami melihat adanya potensi besar dalam kolaborasi ini, karena Mitsubishi Motors dan Garuda Indonesia memiliki kesamaan dalam profil konsumen, terutama dari sisi gaya hidup, aspirasi, dan semangat muda. Hal ini semakin diperkuat dengan kehadiran Tahilalats, yang mampu menyampaikan pesan brand kami dengan cara yang atraktif, kreatif, dan relevan dengan generasi saat ini. Kami percaya kolaborasi lintas industri seperti ini akan menghadirkan nilai tambah yang kuat, baik secara emosional maupun fungsional, bagi seluruh konsumen kami,” ujar Atsushi Kurita, Presiden Direktur PT MMKSI di arena GIIAS 2025, ICE-BSD City, Tangerang.

    Sementara, Garuda Indonesia juga bersemangat dalam pelaksanaan kolaborasi ini. Wamildan Tsani, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mengatakan, “Sebagai flag carrier, kami meyakini bahwa kolaborasi lintas industri merupakan strategi penting dalam mendorong potensi kekayaan intelektual lokal untuk menjangkau lebih luas. Melalui kolaborasi ini, kami menghadirkan tidak hanya pengalaman terbang yang berbeda, tetapi juga peran aktif dalam memperkenalkan IP lokal ke dalam ekosistem jenama global. Ini adalah bentuk kontribusi nyata Garuda Indonesia dalam mengintegrasikan nilai ekonomi kreatif ke dalam industri layanan.”

    Lebih jauh, Wamildan menekankan bahwa inisiatif ini menunjukkan model kemitraan masa depan, di mana platform distribusi nasional (seperti maskapai), brand global (seperti Mitsubishi Motors), dan kreator lokal (seperti Tahilalats) dapat saling menguatkan untuk membangun ekosistem yang inklusif dan produktif bagi IP lokal.

    Kolaborasi Sky Explorer ini berjalan dalam berbagai lini komunikasi dan titik interaksi publik mulai Juli hingga Desember 2025, mencakup berbagai bentuk aktivasi sebagai berikut:

    1. Aktivasi Publik & Exhibition

    – Photo Booth Sky Explorer di Sarinah (13-20 Juli 2025)Instalasi photo corner bertema Sky Explorer hadir menampilkan karakter khas Tahilalats pada area ‘Mystery Box’ dan unit display Mitsubishi Destinator.

    – Sky Explorer Lounge di GIIAS (23 Juli – 3 Agustus 2025) MMKSI menghadirkan zona eksklusif Sky Explorer Lounge dalam ajang otomotif GIIAS, menyatukan nuansa eksplorasi dan gaya keluarga urban.

    – Destinator Booth & Test Drive di Kantor Pusat Garuda Indonesia MMKSI akan menghadirkan sesi penjualan dan uji kendara Mitsubishi Destinator bagi karyawan dan pengunjung Garuda Indonesia Head Office.

    Mitsubishi jalin kerja sama dengan Garuda Indonesia dan Tahilalats Foto: Dok. Mitsubishi

    2. Branding In-Flight di Penerbangan Garuda Indonesia

    Periode 20 Juli – 20 Agustus 2025, penumpang Garuda Indonesia dapat merasakan kehadiran Mitsubishi Destinator melalui:

    – Headrest cover dan paper cup di pesawat livery Sky Explorer.

    – Boarding pass sleeve dan luggage tag edisi khusus untuk penerbangan terpilih lainnya.

    – Premium Spot di In-Flight Entertainment (Agustus – September 2025) Mitsubishi Destinator hadir menyapa pelanggan setia seluruh jaringan penerbangan Garuda Indonesia di layar In-Flight Entertainment.

    3. Media dan Digital Activation

    – Colours Magazine Agustus 2025 Key visual khusus kolaborasi Sky Explorer dimuat dalam majalah in-flight Garuda Indonesia edisi Agustus 2025.

    – Booklet Eksklusif Sky Explorer Dirancang oleh Tahilalats, booklet ini akan disebarkan di dalam pesawat Sky Explorer, lounge Garuda Indonesia Terminal 3 Soekarno-Hatta, dan jaringan diler MMKSI.

    – Halaman Khusus di Website Garuda Indonesia (Juli-Desember 2025)Informasi lengkap mengenai Sky Explorer dan partisipasi Mitsubishi Motors dapat diakses publik secara daring.

    – Konten Animasi dan Komik oleh Tahilalats (Agustus & September) MMKSI, Garuda Indonesia dan Tahilalats akan membagikan 1 video animasi dan 2 komik digital bertemakan perjalanan dan destinasi di media sosial.

    Melalui semangat ‘Sky Explorer’, MMKSI tidak hanya mempromosikan produk terbarunya, Mitsubishi Destinator, tetapi juga mengajak masyarakat melihat perjalanan sebagai bentuk kebahagiaan dan eksplorasi diri. Bersama Tahilalats yang dikenal dengan gaya narasi ringan dan menghibur, serta Garuda Indonesia yang mewakili kebanggaan nasional, kampanye ini menjangkau audiens secara emosional dan inspiratif.

    (lua/riar)

  • Pram harap Ancol “rebranding” agar lebih kekinian

    Pram harap Ancol “rebranding” agar lebih kekinian

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap manajemen Ancol mau mengubah citranya (rebranding) dari kondisi saat ini agar lebih kekinian.

    “Karena tadi kebetulan saya pergi dengan anak saya dan menantu saya, kemudian saya tanya sama mereka, kapan kamu ke Ancol terakhir kali? Waktu SMA. Jadi, kebayang dan saya akan membuat dan meminta kepada manajemen Ancol untuk me-‘rebranding’ wajah Ancol agar lebih kekinian,” katanya saat meresmikan halte Transjakarta rute Ancol – Blok M di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu.

    Pram menyebutkan dengan melakukan hal itu akan mengubah pandangan masyarakat, terutama masyarakat DKI Jakarta terhadap Ancol.

    “Sehingga dengan begitu, saya meyakini mudah-mudahan wajah Ancol akan semakin berubah, jangan kayak orang tua,” katanya.

    Apalagi dengan diresmikannya halte Transjakarta di dalam Ancol, menurut Pram, akan menambah daya tarik masyarakat untuk mau mengunjungi Ancol.

    Berdasarkan laman resmi korporat Ancol, Kawasan Ancol sendiri mulai dikembangkan sejak oleh Presiden RI pertama, Ir. Soekarno, pada akhir Desember 1965.

    Saat itu, presiden memerintahkan dan menunjuk Gubernur DKI Jakarta, Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo menjadi Pelaksana Pembangunan dan Pengembangan Daerah Ancol untuk mengembangkan Ancol sebagai sebuah destinasi wisata.

    Pengembangan proyek Ancol terus berjalan hingga 1966 dan di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta – Ali Sadikin, seluruh pengerjaan seluruh proyek Ancol beralih kepada Badan Pelaksana Pembangunan (BPP) Proyek Ancol yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya PT Pembangunan Jaya.

    Pada 19 Oktober 1966, dalam kapasitasnya sebagai BPP Proyek Ancol, PT Pembangunan Jaya berperan dalam mempersiapkan seluruh tahapan perencanaan proyek, mulai dari penyiapan konsep pengembangan, strategi, rencana induk (master plan) hingga kegiatan pembangunan lainnya, termasuk strategi pemasaran.

    Seiring berjalannya waktu, BPP Proyek Ancol mulai melakukan pembenahan secara internal menyusul perubahan status badan hukumnya menjadi PT Pembangunan Jaya Ancol (“Ancol”) melalui Akta Perubahan No. 33 tanggal 10 Juli 1992.

    Pada 2 Juli 2004, PT Pembangunan Jaya Ancol resmi menyandang status Perusahaan Terbuka dengan komposisi kepemilikan saham Ancol otomatis mengalami perubahan yakni Pemda DKI Jakarta masih bertindak sebagai pemegang saham utama namun total kepemilikan sahamnya 72 persen, PT Pembangunan Jaya memiliki 18 persen dan publik memiliki sisanya sebesar 10 persen.

    Juli 2002

    Data penelusuran ANTARA menyebutkan, “rebranding” berupa peluncuran identitas merek dan logo baru, terjadi pada Jumat, 22 Juli 2022, bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke‑30 PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk sebagai perusahaan pengelola Taman Impian Jaya Ancol .

    Pada saat itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria secara simbolis meresmikan logo baru di area Symphony of The Sea, Ancol, Jakarta Utara.

    Logo baru dirancang dengan bentuk huruf “A” berwarna biru laut, berganti dari desain sebelumnya yang lebih berwarna dan memiliki elemen lumba-lumba.

    Rangkaian perubahan ini juga memperkenalkan slogan baru: “Masuki Ruang Keajaiban” atau “Enter The Heaven of Wonder” .

    Perubahan identitas ini dimaksudkan sebagai bagian dari transformasi setelah masa berat pandemi COVID‑19, sekaligus upaya memperkuat daya tawar Ancol sebagai destinasi wisata kelas dunia yang inklusif dan menyenangkan untuk seluruh keluarga.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seskab Bertemu Menteri Imipas, Bahas Percepatan-Transparansi Layanan Publik

    Seskab Bertemu Menteri Imipas, Bahas Percepatan-Transparansi Layanan Publik

    Jakarta –

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bertemu dengan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto. Keduanya membahas soal pembangunan sistem pelayanan publik yang cepat, tepat dan transparan.

    Dilihat dari akun Instagram (IG) resmi Sekretariat Kabinet, Sabtu (26/7/2025), disebutkan Teddy berkunjung ke Kementerian Imipas atas undangan Menteri Agus. Pertemuan berlangsung pada Jumat (25/7).

    “Dibahas berbagai program utama Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan,” kata Teddy.

    Teddy menuturkan jumlah pegawai Kementerian Imipas kini lebih dari 65 ribu orang. Dengan jumlah pegawai tersebut, dia menyebut layanan harus selalu ditingkatkan.

    “Dengan jumlah pegawai mencapai lebih dari 65.000 orang di seluruh Indonesia, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan terus berupaya untuk membangun pelayanan yang cepat, tepat dan transparan serta mudah diakses oleh masyarakat,” ungkap Teddy.

    Seskab Teddy Bertemu Menteri Imipas Agus Andrianto Foto: (Dok. IG Sekretariat Kabinet)

    Kedua, lanjut dia, program pemberdayaan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Di mana warga binaan akan dibina untuk mandiri di bidang agribisnis dengan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, hingga melaksanakan panen raya.

    “Tiga, penguatan dan peningkatan pendayagunaan warga binaan untuk menghasilkan produk UMKM. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan intensifikasi kegiatan produktif di lapas atau rutan,” jelas Menteri Agus.

    Lalu program keenam adalah layanan keimigrasian berbasis digital dengan mengembangkan beberapa aplikasi layanan, termasuk di antaranya satu aplikasi yang mewadahi masyarakat untuk mengakses seluruh layanan keimigrasian. Kemudian ketujuh, pengembangan gerbang otomatis (autogate) pada seluruh bandara dengan penerbangan internasional dengan target instalasi di Bandara Internasional Juanda dan penambahan unitautogatedi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang pada 2025.

    Program kedelapan yakni pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan manusia, dengan penguatan 146 petugas imigrasi pembina desa (pimpasa) yang tersebar di seluruh satuan kerja imigrasi, kerja sama dan forum internasional melibatkan negara sahabat maupun organisasi internasional.

    Program kesembilan ialah penguatan pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) dengan mengoordinasikan sistem informasi profil penumpang di seluruh TPI. Selanjutnya program kesepuluh adalah pengembangan ruang selesa (lounge) khusus pekerja migran untuk memberikan perlakuan khusus bagi pekerja migran di bandara internasional yang menjadi titik keberangkatan atau kedatangan pekerja migran Indonesia.

    Ke-11, program bakti sosial dengan sasaran masyarakat di wilayah perbatasan dengan mengerahkan satuan kerja imigrasi yang berada di garda terdepan negeri. Program prioritas ke-12, membangun tambahan lapas modern keamanan supermaksimum (supermaximum security) dan lembaga pendidikan berstandar internasional secara bertahap, serta akan diterapkan konsep penjara canggih (smart prison) dengan melaksanakan keadaan sistem keamanan dan ketertiban yang modern dan berbasis teknologi.

    “Kemudian program yang ke-13, meningkatkan kebanggaan lembaga pendidikan dengan mengembalikan nama Poltekim dan Poltekip menjadi Akademi Imigrasi dan Akademi Ilmu Pemasyarakatan,” pungkas Menteri Agus.

    (aud/zap)