Megawati Menangis Saat Janji Kepada Bung Karno untuk Setia pada Pancasila
Tim Redaksi
NUSA DUA, KOMPAS.com
– Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
PDI-P
)
Megawati
Soekarnoputri menangis untuk ketiga kalinya dalam acara Kongres ke-6 PDI-P di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Sabtu (2/8/2025).
Megawati menangis ketika mengucapkan janji setia kepada
Pancasila
yang dia layangkan kepada almarhum ayahnya yang juga Presiden Pertama RI, Soekarno.
“Kepada
Bung Karno
, izinkan kami berjanji, di Kongres-6 ini, kami akan terus setia pada Pancasila, pada Trisakti yang akan kami wujudkan melalui pola pembangunan nasional semesta berencana,” katanya dengan suara bergetar.
Presiden ke-5 RI ini juga berjanji setia pada ajaran kebenaran yang diberikan oleh ayahnya tersebut.
Megawati mengatakan, ajaran kebenaran Soekarno perlu diterapkan demi terwujudnya Indonesia yang sejati.
“Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT, dengan berakhirnya pidato ini, maka dengan resmi Kongres keenam PDI-P secara resmi saya tutup,” kata Megawati.
Sebelum menangis karena mengucapkan janji setia kepada Pancasila, Megawati sudah dua kali menangis.
Pertama, dia sempat menangis saat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P demisioner, Hasto Kristiyanto tiba di lokasi acara.
Megawati mengatakan, kedatangan Hasto sebagai wujud kata-kata Bung Karno “Satyam Eva Jayate” yang artinya kebenaran pasti menang.
“Ternyata yang saya katakan “Satyam Eva Jayate,” kebenaran itu pasti menang, Alhamdulillah Tuhan memberikan apa yang diinginkan oleh beliau (Bung Karno),” ujar Megawati.
Kedua, dia menangis ketika menyebut bahwa proses hukum di Indonesia masih jauh dari kata ideal.
Menurut Megawati, kasus Hasto sebagai salah satu contoh dari sekian banyak kasus hukum yang tidak diproses secara adil.
Hasto diketahui baru saja bebas setelah mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 1 Agustus 2025.
Politikus PDI-P tersebut resmi dibebaskan dari Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, sekitar pukul 19.20 WIB.
Didampingi kuasa hukumnya, Febridiansyah, Hasto terlihat mengenakan kaos berwarna merah dibalut jas hitam.
Sebelumnya, Hasto dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam kasus suap Harun Masiku.
Sementara itu, Kongres ke-6 PDI-P yang digelar sejak Jumat, 1 Agustus 2025, telah mengukuhkan kembali
Megawati Soekarnoputri
sebagai Ketua Umum untuk periode 2025–2030. Pengukuhan dilakukan secara aklamasi bahkan sebelum sidang-sidang komisi dimulai.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Soekarno
-
/data/photo/2025/08/02/688dc6c8e27c1.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Megawati Menangis Saat Janji Kepada Bung Karno untuk Setia pada Pancasila
Nasional
2 Agustus 2025")
Megawati Menangis Saat Janji Kepada Bung Karno untuk Setia pada Pancasila Nasional 2 Agustus 2025
-
Megawati buka pidato di Kongres PDIP singgung ancaman Selat Hormuz
Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri membuka pidato politik dalam Kongres Ke-6 PDIP dengan menyinggung ancaman wacana penutupan Selat Hormuz, Timur Tengah.
Dia mengatakan bahwa para kader PDIP mesti pintar dan tidak berpikiran pendek terkait masalah global. Karena, kata dia, masalah di wilayah lain juga bisa berdampak pada Indonesia.
“Karena kalau Selat Hormuz ditutup, itu kita kena dampaknya, harga minyak bisa naik,” kata Megawati di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali. Sabtu.
Menurut dia, kondisi di Timur Tengah masih mengkhawatirkan, setelah dia mengamati adanya gempuran oleh Israel terhadap Iran.
Dia mengatakan bahwa kader PDIP perlu memahami cara berpolitik Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno, di mana sosok tersebut keluar masuk penjara, hingga seolah-olah dibuang karena politik.
Menurut dia, Bung Karno berpolitik karena memiliki ide dan idealisme agar Bangsa Indonesia bisa menjadi negara merdeka dan berdaulat.
Adapun Megawati mengisi pidato politik di hadapan sekitar 3.200 kader PDIP yang terdiri dari pimpinan DPC, DPD, hingga DPP PDIP. Dia berpidato setelah didampingi naik ke atas panggung oleh putranya, yakni Prananda Prabowo.
Megawati pun tiba di lokasi sekitar pukul 13.25 WITA, bersama Prananda dan Puan Maharani. Pidato politik Megawati itu pun akan menjadi penutupan agenda kongres yang telah digelar sejak Jumat (2/8).
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Megawati tiba di Nusa Dua Bali hadiri penutupan Kongres Ke-6 PDIP
Badung (ANTARA) – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tiba di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu, untuk menghadiri dan menyampaikan pidato politik dalam penutupan Kongres Ke-6 PDIP.
Presiden Ke-5 Republik Indonesia itu tiba pada pukul 13.25 WITA di lokasi acara, bersama putra dan putrinya, yakni Prananda Prabowo dan Puan Maharani. Dia menyapa awak media dan langsung masuk ke lokasi acara tanpa berkomentar apapun.
Putri dari Presiden Soekarno itu hadir dengan mengenakan pakaian berwarna merah dengan motif kembang berwarna putih dan motif logo PDIP. Sedangkan Prananda dan Puan mengenakan pakaian berwarna serba hitam.
Selain itu, sejumlah tokoh PDIP juga tampak ikut menyambut kedatangan Megawati, di antaranya yakni Eriko Sotarduga dan Ronny Talapessy.
Adapun hari kedua Kongres Ke-6 PDIP pada Sabtu ini, dijadwalkan agenda pidato politik dan penutupan oleh Megawati Soekarnoputri.
Ketua DPP PDIP demisioner, Deddy Yevri Sitorus mengatakan bahwa pada Sabtu pagi, sebenarnya kongres telah menggelar rapat hasil sidang komisi-komisi yang terdiri dari komisi program, politik, hingga organisasi. Selanjutnya agenda penutupan akan digelar pada pukul 14.00 WITA.
“Siang sampai sore ini sebenarnya agenda yang paling besar itu adalah pidato politik terutama hingga penutupan Kongres Ke-6 dari Ibu Ketua Umum,” kata Deddy dalam acara Kongres PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Deddy Sitorus Ungkap Agenda Lanjutan Kongres VI PDIP Usai Kukuhkan Megawati jadi Ketum 2025-2030
Bisnis.com, JAKARTA — Rangkaian penutupan Kongres VI PDI Perjuangan (PDIP) di Nusa Dua, Bali digelar pada hari ini, Sabtu (2/8/2025). Dikabarkan, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri akan memberikan pidato politik. Pidatonya ini menjadi agenda utama dalam rangkaian hari kedua kongres.
Oleh sebab itu, Anggota Steering Committee Kongres VI PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus menegaskan bahwa fokus utama hari ini bukan pengumuman struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP), tetapi pidato Megawati.
“Agenda siang sampai sore ini sebenarnya yang paling besar adalah pidato politik, terutama untuk menutup Kongres ke-VI oleh Ibu Ketua Umum,” katanya dalam keterangan resmi PDIP, dikutip Sabtu (2/8/2025).
Adapun, Deddy menyatakan keputusan struktur DPP PDIP sepenuhnya berada di tangan Megawati, sehingga pengumumannya pun bisa dilakukan pada hari ini atau bahkan tidak hari ini. Pasalnya, tidak ada keharusan Megawati langsung mengumumkan struktur DPP hari ini
Dia melanjutkan, secara aturan setiap partai memiliki waktu maksimal 30 hari untuk menyampaikan susunan kepengurusan kepada Kementerian Hukum dan HAM demi mendapatkan pengesahan legal.
“Kita diberikan jangka waktu melalui regulasi, paling lambat 30 hari untuk memberikan daftar kepengurusan kepada Kementerian Hukum dan HAM,” jelas dia.
Kala ditanyai soal kemungkinan adanya penyegaran nama di tingkat DPP, Deddy mengimbau agar publik tidak berspekulasi terlebih dahulu. Namun, menurutnya pasti ada suatu penyegaran.
“Kalau itu saya belum bisa berspekulasi, tetapi penyegaran pasti akan dilakukan. Namun apakah dilakukan hari ini, besok, lusa, atau minggu depan, itu baru akan diketahui dari pidato Ibu Ketua Umum,” tutupnya.
Sekadar informasi, Kongres PDI Perjuangan di BNDCC, Nusa Dua menetapkan kembali Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum untuk periode 2025-2030.
Ketua Steering Committee Kongres PDIP Komarudin Watubun menjelaskan semua peserta kongres yang terdiri dari DPD dan DPC seluruh Indonesia sepakat menetapkan kembali Megawati sebagai Ketua Umum partai banteng.
“Setelah sidang dibuka, 100% peserta sepakat dan mendesak untuk dikukuhkan kembali Ketua Umum,” jelas Komarudin kepada media, Jumat (1/8/2025).
-
Habiburokhman: Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong Bukan Intervensi!
Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menilai pemberian amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada eks Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong oleh Presiden RI Prabowo Subianto adalah keputusan yang tepat.
Menurutnya juga, keputusan Prabowo itu sudah sesuai dengan konstitusi dan hukum yang ada di Indonesia. Keputusan ini pun dia anggap berguna bagi kepentingan bangsa dan negara. Dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa presiden berhak memberikan amnesti dan abolisi.
Selain itu, legislator Gerindra ini menegaskan bahwa Prabowo tidak mengintervensi aparat penegak hukum dalam pemberian amnesti dan abolisi. Prabowo dianggap menyelesaikan persoalan hukum dan politik dengan cara konstitusional.
“Terkait kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong, kami memaknai bahwa Presiden Prabowo sama sekali tidak mengintervensi kerja aparat penegak hukum, tetapi mengambil alih penyelesaian persoalan hukum maupun politik dengan cara konstitusional,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (2/8/2025).
Lebih lanjut, Habiburokhman berujar baik itu Hasto maupun Tom Lembong, keduanya tidak memperkaya diri sendiri dan tidak mengambil uang negara.
“Di luar pertimbangan tersebut kami memahami bahwa Presiden Prabowo pasti punya pertimbangan yang lebih besar lagi untuk kepentingan bangsa dan negara,” ucapnya.
Dikatakannya, sebenarnya amnesti dan abolisi sudah lama menjadi pembicaraan di DPR sejak 2019. Pasalnya, menurut dia saat ini setiap lapas mengalami over capacity hingga 400 persen dan ini menjadi masalah yang serius.
“Pemberian amnesti tentu akan sangat efektif mengatasi over capacity tersebut. Terlebih sejak 2023 kita sudah mengesahkan KUHP baru yang mengandung nilai-nilai baru yaitu keadilan rehabilitatif, korektif dan restoratif,” ujarnya.
Lebih jauh, Habiburokhman menyebut penyelesaian persoalan hukum dengan hak prerogatif presiden tersebut bukan pertama kali dilakukan. Presiden pertama RI, Soekarno juga pernah memberikan amnesti umum dengan UU No11/1954.
“Soeharto memberikan grasi di antaranya kepada pelawak Gepeng Srimulat tahun 1990-an, BJ Habibie dan Gusdur memberikan amnesti kepada sejumlah Tapos, Megawati, SBY, dan Jokowi pun pernah menggunakan hak prerogatif tersebut,” tutup dia.
-
Sah! Megawati Dikukuhkan Kembali jadi Ketua Umum PDIP 2025-2030
Bisnis.com, MANGUPURA – Kongres PDI Perjuangan di BNDCC, Nusa Dua menetapkan kembali Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum untuk periode 2025-2030.
Ketua Steering Committee Kongres PDIP Komarudin Watubun menjelaskan semua peserta kongres yang terdiri dari DPD dan DPC seluruh Indonesia sepakat menetapkan kembali Megawati sebagai Ketua Umum partai banteng.
“Setelah sidang dibuka, 100% peserta sepakat dan mendesak untuk dikukuhkan kembali Ketua Umum,” jelas Komarudin kepada media, Jumat (1/8/2025).
Megawati juga sudah diambil sumpahnya sebagai Ketua Umum oleh peserta Kongres. Komarudin menyebut untuk pengumuman susunan pengurus tergantung pada Megawati sebagai pemegang mandat Kongres.
“Tergantung Ibu kapan mau menyusun kabinetnya,” kata Komarudin.
Agenda Kongres selanjutnya yakni sidang Komisi yang juga akan membahas arah politik PDIP di 2029. Menurut sumber Bisnis, Kongres juga akan menentukan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.
Komarudin menyebut dalam agenda resmi, Kongres PDIP akan berlangsung selama tiga hari. Jika melihat dinamika, Kongres PDIP bisa selesai lebih cepat.
Sebagai informasi, Megawati memimpin PDIP sejak tahun 1993 saat terpilih di Kongres Medan, saat itu partai bernama PDI. Mega yang saat itu berseberangan dengan Orde Baru, berhasil memenangkan pemilihan. Orde Baru menggoyang kepemimpinan Mega melalui peristiwa Kudatuli atau 27 Juli 1996.
Akan tetapi peristiwa tersebut semakin memperkuat posisi Megawati, bahkan saat Sidang Istimewa MPR 1999, Megawati terpilih sebagai Wakil Presiden, mendampingi Gus Dur.
Kepemimpinan Mega di PDIP tidak tergantikan hingga saat ini, walaupun di usianya yang sudah 78 tahun, belum ada sosok yang dianggap bisa menggantikan putri Bung Karno tersebut.
-
Pemberian Amnesti Abolisi karena Hasto dan Tom Lembong Tak Perkaya Diri dan Maling Uang Rakyat
GELORA.CO – Pemberian abolisi terhadap Tom Lembong dan amnesti terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merupakan langkah yang tepat. Hak istimewa yang digunakan Presiden Prabowo Subianto itu sesuai dengan konstitusi.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhma menjelaskan, pasal 14 ayat (2) UUD 1945 terkait kewenangan istimewa Presiden tersebut. Presiden melakukan pertimbangan teknis sesuai UU Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi.
“Dengan demikian pertimbangan pengambilan keputusan tersebut dipastikan untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Habiburokhman, Jumat (1/8/2025).
Politikus Gerindra itu, pemberian hak istimewa Presiden kepada Hasto dan Tim tidak bisa dimaknai bahwa Prabowo mengintervensi kerja aparat penegak hukum. Sebaliknya, Prabowo justru mengambil alih penyelesaian hukum dengan cara yang juga konstitusional.
“Terkait kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong, kami memaknai bahwa Presiden Prabowo sama sekali tidak mengintervensi kerja aparat penegak hukum, tetapi mengambil alih penyelesaian persoalan hukum maupun politik dengan cara konstitusional,” jelas dia.
Dalam kasus Hasto dan Tom, Habiburokhman menilai bahwa keduanya tidak memperkaya diri sendiri dan tidak mengambil uang negara. Meski tak menampik Presiden mempunyai pertimbangan lain, namun menurutnya tujuan pemberian hak istimewa ini dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara.
“Kita tahu dalam dua kasus tersebut keduanya tidak memperkaya diri senoiri dan tidak mengambil uang negara, di luar pertimbangan tersebut kami memahami bahwa Presiden Prabowo pasti punya pertimbangan yang lebih besar lagi untuk kepentingan bangsa dan negara,” ungkap dia.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyinggung persoalan overcapacity di lapas yang menjadi permasalahan serius. Oleh karenanya, pemberian amnesti dan abolisti dinilainya akan efektif mengatasi masalah tersebut.
“Terlebih sejak 2023 kita sudah mengesahkan KUHP baru yang mengandung nilai-nilai baru yaitu keadilan rehabilitatif, korektif dan restoratif,” kata dia.
“Artinya pendekatan kita terhadap peristiwa hukum pidana bukan lagi sekedari penghukuman tetapi sudah bergeser menjadi proses reintegrasi sosial dan pemulihan korban,” sambungnya.
Habiburokhman juga menegaskan penyelesaian persoalan hukum menggunakan hak prerogatif Presiden tidak pertama kali terjadi. Menurutnya seluruh Presiden pernah menggunakan hak istimewa itu tersebut.
“Penyelesaian persoalan hukum dengan menggunakan hak prerogatif Presiden bukan pertama kali dilakukan,”ujarnya.
Soekarno kata dia memberikan amnesti umum dengan memberlakukan UU Nomor 11 Tahun 1954, Soeharto memberikan grasi diantaranya kepada pelawak Gepeng Srimulat tahun 1990 an.
“BJ Habibie dan Gus Dur memberikan amnesti kepada sejumlah Tapos, Megawati, SBY dan Jokowi pun pernah menggunakan hak prerogatif tersebut,” tutupnya.
-
Puluhan Layangan Diamankan di Bandara Soetta, Ada yang Pakai LED
Tangerang –
Petugas gabungan terus menggencarkan penertiban layang-layang di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Operasi ini dilakukan untuk menciptakan keamanan penerbangan.
Operasi tersebut melibatkan personel gabungan dari TNI-Polri, otoritas bandara, Aviation Security (Avsec), dan stakeholders lainnya. Kegiatan ini digelar selama 14 hari, mulai 25 Juli-7 Agustus 2025.
“Dari awal hingga memasuki hari ke-8 operasi penertiban ini, kami berhasil mengamankan sebanyak 56 layang-layang terdiri dari berbagai ukuran dan jenis. Ada yang dipasang lampu LED,” kata Kapolresta Bandara Soetta Kombes Ronald Sipayung, Jumat (1/8/2025).
Operasi penertiban layang-layang digelar di perimeter utara, selatan dan sebagian wilayah Kecamatan Neglasari, Teluknaga, serta Sepatan Timur, Tangerang.
Dalam operasi ini, polisi mengamankan sejumlah warga yang tertangkap tangan sedang menerbangkan layang-layang. Akan tetapi, mereka tidak diberikan sanksi hukum.
Petugas menertibkan puluhan layangan yang diterbangkan di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (8/1/2025)./Foto: dok. Istimewa
“Hasil dari pemeriksaan, motif oknum masyarakat yang menerbangkan layang-layang di seputaran Bandara Soetta ini hanya untuk hiburan pada waktu senggang,” beber Ronald.
Lebih lanjut, Ronald mengimbau masyarakat untuk tidak menerbangkan layang-layang atau drone di seputaran Bandara Soetta, lantaran dapat mengganggu proses take-off dan landing pesawat. Ia juga berpesan seluruh elemen masyarakat di seputaran Bandara Soetta untuk bersama-sama menciptakan kamtibmas kondusif di wilayahnya masing-masing.
(mei/dhn)
-
Malam ini, Prabowo buka Bulan Kemerdekaan dengan Doa Kebangsaan
Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto membuka rangkaian peringatan bulan kemerdekaan RI Tahun 2025 dengan menghadiri agenda Doa Kebangsaan pada Jumat malam, di Kawasan Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, menyatakan acara ini menjadi simbol rasa syukur bangsa Indonesia kepada Tuhan YME atas kemerdekaan yang telah diraih dan perjuangan para pahlawan bangsa.
“Jadi, pemerintah akan membuka agenda bulan kemerdekaan dengan acara Doa Kebangsaan pada tanggal 1 Agustus malam ini,” katanya.
Ia menambahkan, Kawasan Tugu Proklamasi dipilih sebagai lokasi karena nilai sejarahnya yang erat dengan kelahiran bangsa Indonesia.
Tugu Proklamasi adalah monumen peringatan yang dibangun pada 1946 oleh sejumlah tokoh perempuan Jakarta untuk memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Terletak di Taman Proklamasi, Jakarta Pusat, di eks lokasi rumah Soekarno tempat pembacaan proklamasi, tugu ini mengalami beberapa perubahan, termasuk pembongkaran pada tahun 1960 dan pembangunan kembali pada tahun 1972.
Juri melanjutkan, acara Doa Kebangsaan akan dihadiri sekitar 1.500 umat dari berbagai agama.
“Doa Kebangsaan ini adalah wujud bahwa bangsa Indonesia bukan hanya bangsa yang berketuhanan, tapi juga bangsa yang penuh toleransi dan plural sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika,” katanya.
Selanjutnya, pada 13 Agustus, Presiden dijadwalkan hadir pada dua acara penting di Istana Kepresidenan, yakni pengukuhan Paskibraka dan penganugerahan tanda kehormatan kepada tokoh-tokoh terpilih.
Pada 15 Agustus, Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI, serta dalam rapat paripurna DPR RI untuk menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan.
Malam harinya, 16 Agustus pukul 00.00 WIB, dilaksanakan Ziarah Nasional dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata, yang juga digelar serentak di seluruh daerah.
Puncak acara berlangsung pada 17 Agustus 2025 dengan Upacara Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka, dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Kirab Bendera Pusaka dari Monas ke Istana menggunakan kereta kencana dan kawalan pasukan berkuda menjadi bagian ikonik dalam prosesi tersebut.
Usai upacara, masyarakat diundang dalam Pesta Rakyat di Istana, yang untuk kali pertama diselenggarakan terbuka dengan sajian makanan dan hiburan. Masyarakat yang tidak hadir di istana bisa mengikuti kegiatan serupa di kawasan Monas sepanjang hari hingga malam.
Malam harinya, Karnaval Kemerdekaan akan digelar dari Monas menuju Semanggi. Instansi pemerintah, TNI/Polri, dan kementerian/lembaga akan menampilkan mobil hias bertema program unggulan masing-masing.
Sebagai penutup, pada 24 Agustus 2025 digelar Merdeka Run 8.0K, lomba lari yang menandai usia 8 dekade Indonesia merdeka.
Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Amnesti Hasto Picu Keretakan Jokowi-Prabowo
GELORA.CO – Pemberian amnesti dari Presiden Prabowo Subianto yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dikomentari Direktur Eksekutif Fixpoll Indonesia, Mohammad Anas RA.
Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya sekadar keputusan hukum, melainkan memiliki dimensi politik yang kompleks dan strategi Presiden.
“Isu kriminalisasi terhadap Sekjen PDIP oleh kekuasaan Jokowi menjadi stigma dikalangan pengurus partai banteng moncong putih pimpinan Megawati Soekarno Putri,” kata Anas kepada redaksi, Jumat, 1 Agustus 2025.
Dia pun menyakini terdapat proses lobi politik di antara PDIP dengan pemerintah. Anas memprediksi, setelah Hasto bebas, kemungkinan besar PDIP akan segera merapat ke kabinet.
Jika ini kejadian, maka Prabowo mencetak sejarah di mana semua partai politik di parlemen mendukung pemerintahan presiden terpilih, sehingga kebijakan strategis bisa berjalan baik.
“Saat ini, Gerindra dan PDIP tampaknya aktif menjalin komunikasi. PDIP juga terlihat berupaya melobi Prabowo terkait kasus Hasto dan berusaha membangun citra sebagai partai yang tidak bersikap anti-pemerintah di mata publik,” jelas Anas.
Di sisi lain, Anas membaca amnesti Hasto juga akan menimbulkan persoalan baru yakni awal keretakan hubungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Narasi tahanan politik yang dibangun Hasto Kristiyanto itu sukses sehingga mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto,” jelasnya.