Xcloud.id

Tag: Soekarno

  • Dukung Pariwisata, Telkomsel Sediakan Layanan 5G di Malang

    Dukung Pariwisata, Telkomsel Sediakan Layanan 5G di Malang

    Bisnis,com, MALANG—Telkomsel menyediakan layanan 5G di Malang dan sekitarnya untuk mendukung pengembangan sektor pendidikan dan pariwisata.

    Manager Network Operation and Productivity (NOP) Telkomsel Malang Priambodo Kurniawan mengatakan layanan 5G di Malang tersedia di kawasan Kampung Heritage Kajoetangan dan kompleks apartemen di Jl Soekarno-Hatta.

    ”Di Kajoetangan, sudah terpasang dua bulan lalu, sedangkan di kompleks apartemen Jl. Soekarno-Hatta satu bulan lalu,” katanya, Sabtu (9/8/2025).

    Terkait respons pengguna, kata dia, sangat baik. Di kawasan Kajoetangan, tingkat penggunaannya sudah 97% dari kapasitas terpasang, sedangkan di apartemen Jl Soekarno-Hatta masih sekitar 50%.

    Karena tingginya minat pelanggan terhadap layanan data yang cepat, 5G, kata dia, maka diusulkan untuk dipasang di pusat-pusat keramaian seperti di Alun-alun Batu dan Jatim Park.

    Di Kota Malang, diusulkan pula pemasangan 5G di kawasan kampus dan tempat-tempat indekos. ”Sudah kami usulkan, mudah-mudahan segera dapat direalisasikan,” ujarnya.

    Terkait pengguna gadget yang support dengan teknologi 5G, kata dia, saat sudah sangat banyak. Bahkan gadget baru dengan harga terjangkau sudah menawarkan teknologi 5G.

    General Manager Mobile Consumer Business Region Jawa Timur Telkomsel Andri Kurniawan menambahkan Telkomsel berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada pelanggan melalui peluncuran paket terbaru bertajuk ”SIMPATI Terbaik Untukmu.” 

    Menurutnya, produk ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pelanggan akan paket internet dan layanan komunikasi yang tidak hanya terjangkau, namun juga memberikan pengalaman digital yang lebih bernilai dan fleksibel.

    SIMPATI yang meresmikan evolusi brand pada akhir Mei lalu, menawarkan kartu perdana senilai Rp 35.000 dengan isi kuota internet sebesar 3GB, 30 menit telepon, dan 30 SMS ke semua operator. 

    Saat ini pelanggan SIMPATI dapat memilih paket Terbaik Untukmu, yang terdiri dari tiga macam pilihan paket, yaitu kuota 3GB seharga Rp 30.000, 8GB seharga Rp 70.000, dan 13GB seharga Rp 100.000, semuanya dengan masa aktif 30 hari. Seluruh paket ini dapat digunakan di semua jaringan Telkomsel (2G/4G/5G), tergantung dari ketersediaan jaringan di lokasi pelanggan.

    “Salah satu keunggulan utama yang ditawarkan melalui paket ini adalah fitur akumulasi kuota (rollover), di mana sisa kuota utama dari bulan berjalan tidak akan hangus, dengan catatan pelanggan memperbarui paket sebelum masa berlakunya habis,” ujarnya.

    Dengan begitu, kata dia, pelanggan dapat menggunakan kuota secara lebih fleksibel dan efisien. Selain itu, paket ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur tambahan yang bisa dipilih sesuai kebutuhan pelanggan, seperti akses hiburan digital, edukasi, hingga perlindungan data dan voucher belanja.

    “Dengan paket SIMPATI Terbaik Untukmu, Telkomsel ingin memastikan bahwa pelanggan mendapatkan pengalaman berkomunikasi yang semakin lengkap, efisien, dan penuh manfaat. Kami juga menghadirkan fitur rollover sebagai bentuk nyata dari komitmen kami untuk selalu mendengarkan kebutuhan pelanggan dan menghadirkan solusi yang relevan,” ujar Andri.

  • Eks Menkumham Sebut Amnesti Kasus Korupsi Tak Salahi Aturan: Privilege Presiden Tak Bedakan Perbuatan Nasional 9 Agustus 2025

    Eks Menkumham Sebut Amnesti Kasus Korupsi Tak Salahi Aturan: Privilege Presiden Tak Bedakan Perbuatan Nasional 9 Agustus 2025

    Eks Menkumham Sebut Amnesti Kasus Korupsi Tak Salahi Aturan: Privilege Presiden Tak Bedakan Perbuatan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Hukum dan HAM periode 2004-2007, Hamid Awaluddin, menilai pemberian pengampunan alias amnesti kepada elite PDI-P, Hasto Kristiyanto, yang diadili karena kasus korupsi, sah secara konstitusional.
    Menurutnya, seorang presiden memiliki privilege untuk memberikan amnesti kepada siapa pun dengan persetujuan DPR RI sesuai peraturan perundang-undangan, tanpa membedakan jenis perbuatan.
    Hal ini dikatakannya menanggapi kritik sejumlah pihak yang menyatakan pemberian amnesti kepada Hasto dapat melemahkan konsistensi penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia.
    “Tidak ada yang salah sebenarnya dengan pemberian amnesti dan abolisi (untuk kasus korupsi),” kata Hamid dalam siniar Gaspol Kompas.com, dikutip Sabtu (9/8/2025).
    “Ingat ya, ketika kita bicara tentang privilege presiden di sini, kan dia tidak membedakan jenis perbuatan, kan. Dalam konstitusi, tidak ada pembedaan itu. Bahwa si A diberi amnesti kalau dia hanya tindak pidana tertentu. Tidak ada,” imbuh dia.
    Hamid mengatakan, praktik ini seolah terlihat berbeda lantaran tidak lazim dipraktekkan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya.
    Dia bilang, presiden sebelum Prabowo biasanya hanya memberikan amnesti kepada kasus makar hingga kasus pencemaran nama baik.
    Presiden ke-1, Soekarno, misalnya, memberikan pengampunan kepada DI/TII; Presiden ke-2, Soeharto, memberikan amnesti umum dan abolisi kepada anggota Fretilin Timor Timur; begitu pula Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, yang memberikan amnesti dan abolisi kepada seluruh anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
    “Praktik selama ini yang diberi amnesti itu berkaitan dengan kelompok dia saja. Meskipun ada kasus-kasus tertentu individu, ya. Kedua, berkaitan dengan politik. Selama ini praktiknya begitu,” ucap Hamid.
    Lebih lanjut, Hamid beranggapan Prabowo sudah memiliki pertimbangan matang sebelum memberi kebijakan tersebut, termasuk parameter-parameter yang digunakan.
    Namun, ia berpandangan pemerintah tetap harus menjelaskan kepada publik alasan pemberian amnesti.
    Terlebih, seturut pernyataan pemerintah, pemberian ini ditujukan untuk kepentingan umum.
    “Yang pasti dia (Prabowo) punya (pertimbangan). Nah, inilah yang saya bayangkan, pemerintah menjelaskan kepada publik. Ya, (karena alasannya untuk) kepentingan umum,” tandas Hamid.
    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada elite PDI-P, Hasto Kristiyanto.
    DPR RI kemudian menyetujui usulan Presiden Prabowo untuk memberikan amnesti kepada Hasto bersama 1.116 terpidana lainnya pada 31 Juli 2025.
    Amnesti berarti hukuman yang dijatuhkan kepada Hasto, yakni 3,5 tahun penjara atas kasus suap dan perintangan penyidikan, dihapuskan sepenuhnya secara hukum.
    Statusnya sebagai terpidana secara resmi dinyatakan tidak pernah ada.
    Secara bersamaan, DPR dan Presiden Prabowo juga menyetujui abolisi bagi Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan yang sebelumnya divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula.
    Abolisi berarti seluruh proses hukum terhadapnya dihentikan, bukan hanya pelaksanaan hukuman, tetapi juga putusan maupun penuntutan.
    Status hukum terhadapnya dihapuskan sepenuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Ditangkap di Rakernas NasDem, Apa Kata Surya Paloh? – Page 3

    Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Ditangkap di Rakernas NasDem, Apa Kata Surya Paloh? – Page 3

    Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis akhirnya diberangkatkan ke Jakarta dengan dikawal ketat oleh empat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah menjalani pemeriksaan intensif di Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

    Sebelumnya, Abdul Azis ditangkap pada Kamis (7/8/2025) malam oleh penyidik KPK. Ia ditangkap disela-sela persiapan rangkaian pembukaan Rapat Kerja Nasional Partai NasDem di Kota Makassar.

    Dari pantauan Liputan6.com, Abdul Azis bersama empat penyidik KPK tiba di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin sekitar pukul 12.15 Wita.

    Abdul Azis terlihat mengenakan masker, jaket berwarna cokelat, celana hitam dan topi putih. Ia juga terlihat menentang koper berukuran sedang.

    Setelah itu, mereka melakukan boarding melaui jalur khusus ke Pesawat Citilink Indonesia dengan Nomor Penerbangan QG-213 melalui Gate Nomor 9 Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

    Pukul 14.06 Wita, Pesawat yang ditumpangi Bupati Kolaka Timur Abdul Azis bersama empat penyidik KPK take off menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta Jakarta. Mereka dijadwalkan tiba sekitar pukul 15.00 WIB.

  • Catatan Penerbangan Haji 2025: Pesawat Delay hingga Rawan Penyusupan

    Catatan Penerbangan Haji 2025: Pesawat Delay hingga Rawan Penyusupan

    Bisnis.com, JAKARTA — Musim haji 2025 yang resmi berakhir pada Juli lalu menyisakan catatan pelayanan penerbangan. Mulai dari keterlambatan pesawat alias delay hingga pemeriksaan jemaah dan bagasi yang tidak steril sehingga rawan penyusupan.

    Satu bulan usai berakhirnya pelaksanaan haji, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan melakukan Pertemuan Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara Tahun 2025. 

    Direktur Keamanan Penerbangan Sigit Hani Hadiyanto menyampaikan bahwa dari hasil monitoring terdapat beberapa catatan yang harus ditingkatkan. Pasalnya, temuan di lapangan masih terdapat percampuran penumpang penerbangan internasional dan penumpang reguler domestik di bandara haji antara. 

    “Ruang pemeriksaan jemaah haji dan bagasi kabin yang tidak steril, rawan penyusupan orang tidak sah, dan bagasi tercatat yang telah diperiksa berada di area yang tidak aman serta rawan penyusupan [contoh barang terkena cukai]. Hal ini perlu perbaikan ke depannya,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (8/8/2025). 

    Selain itu, Sigit juga menjelaskan bahwa pelaksanaan angkutan udara haji tahun 2025 ini dilaksanakan oleh tiga operator penerbangan yaitu Garuda Indonesia, Lion Mentari Airlines, dan Saudi Arabian Airlines. 

    Dirinya menyadari memang masih terdapat keterlambatan penerbangan selama proses keberangkatan. Namun, secara umum tidak mengganggu keseluruhan jadwal penyelenggaraan haji. 

    Meski demikian, Sigit menilai Angkutan Udara Haji 1446 H/2025 M secara keseluruhan berjalan tertib dan lancar, mulai proses keberangkatan sampai proses kepulangan kembali ke tanah air.

    Dukungan sarana prasarana dan petugas di bandar udara keberangkatan dan kedatangan dilakukan secara menyeluruh mulai dari infrastruktur terminal, pengaturan alur jemaah, hingga penempatan personel operasional dan keamanan.

    Selain itu sebagai bentuk layanan pemeriksaan imigrasi maka petugas Imigrasi Arab Saudi menerapkan layanan fast track (Makkah Route) langsung di tiga bandar udara keberangkatan di Indonesia, yakni Jakarta, Surabaya dan Solo. Layanan ini mempercepat proses jemaah haji ketika tiba di Arab Saudi sehingga dapat langsung menuju bus tanpa perlu antre di loket imigrasi.

    Kemudahan lainnya yakni dari otoritas kepabeanan yang menyediakan desk pelayanan khusus bagi jemaah yang memerlukan penyelesaian proses customs clearance.

    Sementara itu, dari Kementerian Agama menyediakan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang telah terintegrasi dengan berbagai pihak untuk mendukung proses pelayanan haji secara digital dan efisien. Integrasi dengan Kementerian Kesehatan, khususnya terkait aspek istithaah (kesehatan jemaah), profil disabilitas, dan international patient summary (IPS). Karena seperti kita ketahui bahwa jemaah haji juga melibatkan jemaah lanjut usia atau dengan kondisi kesehatan khusus.

    Berdasarkan hasil diskusi, agar disusun protokol bersama yang memuat ketentuan penerbangan, keimigrasian, kepabeanan dan kekarantinaan kesehatan terkait penyelenggaraan haji. 

    “Kami mewakili Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas kolaborasi dan kerja samanya yang baik sehingga secara umum angkutan udara haji 1446 H/ 2025 M berlangsung relatif lancar tanpa adanya major accident maupun insiden yang signifikan,” tutup Sigit. 

    Berikut daftar fasilitas yang dievaluasi selama musim haji Tahun 1446H/2025M:

    1. Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang

    2. Bandar Udara Kualanmu, Deli Serdang

    3. Bandar Udara Kertajati, Majalengka

    4. Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Makassar

    5. Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II, Pelambang

    6. Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid, Lombok

    7. Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan

    8. Bandar Udara Adi Soemarmo, Solo

    9. Bandar Udara Syamsudin Noor, Banjarmasin

    10. Bandar Udara Radin Inten II, Lampung

    11. Asrama Haji Pondok Gede dan Bekasi.

  • Bandara Internasional Bertambah, Bakal Mampu Dongkrak Ekonomi Daerah?

    Bandara Internasional Bertambah, Bakal Mampu Dongkrak Ekonomi Daerah?

    Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah bandara internasional genap menjadi 22 bandar udara usai kenaikan status lima bandara menjadi internasional di Semarang, Bangka Belitung, Palembang, Banjarmasin, dan Pontianak.

    Penambahan tersebut sejalan dengan harapan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong ekonomi daerah. Namun, benarkah penambahan bandara akan sesuai dengan harapan Prabowo?

    Pengamat Penerbangan Alvin Lie mengungkapkan hasil analisis Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (Apjapi) terhadap data keimigrasian Indonesia menunjukkan bahwa WNA yang masuk-keluar Indonesia melalui 17 Bandara Internasional selama tahun 2023 sampai dengan Mei 2025, terpusat atau 90% melalui Soekarno Hatta dan I Gusti Ngurah Rai Bali.

    Sementara bandara yang kontribusi penumpang WNA secara konsisten 1% sampai dengan 3% hanya Juanda di Surabaya dan Kualanamu di Sumatra Utara. Adapun Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di atas 1% hanya pada tahun 2023.

    Alvin memandang memang disparitas tersebut tampak sangat lebar dan menunjukkan bahwa keberaadaan bandara internasional lainnya tidak efektif datangkan tamu asing. Bukan tanpa sebab, tetapi butuh koordinasi dengan pemerintah daerah agar keberadaan bandara internasional efektif mendatangkan turis dan mendongkrak ekonomi.

    “Karena daerah tidak promosikan potensi dan atraksi daerahnya di negara yang dilayani penerbangan langsung ke bandara di daerahnya,” ujarnya, Kamis (7/8/2025).

    Pasalnnya, bagaimana tamu atau turis asing mengetahui adanya atraksi di daerah kalau tidak dipromosikan. Untuk itu, Alvin mendorong daerah yang bandaranya kini stastusnya menjadi internasional diwajibkan promosi di luar negeri secara konsisten.

    Menurutnya, hal itu dapat menjadi syarat penetapan bandara yang melayain rute internasional.

    Alvin justru melihat keberadaan bandara internasional saat ini hanya memfasilitasi WNI ke luar negeri, utamanya Singapura dan Malaysia. Hal ini menjadikan bandara di Indonesia hanya sebagai pengumpan atau feeder bagi bandara Changi dan KLIA.

    Senada, Ketua Forum Transportasi Penerbangan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aris Wibowo juga melihat efektivitas bandara untuk perputara ekonomi akan tergantung pada peran pemerintah daerah.

    Di mana peran serta pemda dalam mendukung ekosistem dari transportasi udara itu sendiri. Misalnya, dalam penyediaan hotel, fasilitas restoran, kemudian tempat-tempat wisatanya, atau lapangan-lapangan usaha yang lain yang terkait dengan transportasi udara.

    Di sisi lain, juga bergantung pada kegiatan industri di daerah masing-masing. Sebagaimana di Semarang yang dekat dengan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) Jawa Tengah.

    “Kalau Semarang memang ada industrinya, kalau Palembang itu memang terkenal mungkin dari potensi wisata, budaya, juga jarak-jarak dengan kota-kota lain,” jelasnya.

    Penambahan Bandara Internasional Bagian dari Asta Cita

    Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kemenhub Lukman F. Laisa menyampaikan bahwa penambahan bandara internasional tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 26/2025 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30/2025.

    Dirinya menegaskan bahwa penetapan bandara internasional dilakukan secara terukur, dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, potensi angkutan udara luar negeri, serta keterkaitan dengan sistem transportasi antarmoda.

    Penetapan ini juga sebagai bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto—khususnya dalam misi memperkuat konektivitas nasional dan internasional guna mendorong pemerataan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah.

    Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk memperkuat jaringan penerbangan internasional sebagai bagian dari upaya strategis meningkatkan konektivitas antarnegara, mendukung pariwisata, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Ini adalah langkah konkret dalam pemerataan akses udara internasional yang aman, andal, dan kompetitif,” jelas Lukman melalui keterangan resmi, Rabu (6/8/2025).

    Secara terperinci, melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2025, telah ditetapkan tiga bandar udara sebagai bandar udara internasional, yakni Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang, Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin di Bangka Belitung, dan Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani di Semarang.

    Selanjutnya, melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2025, dua bandar udara lainnya ditetapkan sebagai bandar udara internasional, yakni Bandar Udara Syamsuddin Noor di Banjarmasin dan Bandar Udara Supadio di Pontianak.

  • Tren Warga Mataram jadi Pekerja Migran Meningkat, Malaysia Masih Favorit

    Tren Warga Mataram jadi Pekerja Migran Meningkat, Malaysia Masih Favorit

    MATARAM – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mencatat adanya peningkatan animo masyarakat untuk bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) sepanjang tahun 2025.

    Kepala Disnaker Kota Mataram, Rudi Suryawan, mengatakan jumlah keberangkatan PMI asal Mataram hingga pertengahan tahun ini sudah melampaui setengah dari total keberangkatan pada tahun 2024.

    “Pada 2024, jumlah PMI asal Kota Mataram tercatat sekitar 700 orang. Sedangkan dari Januari hingga Juli 2025, jumlahnya sudah mencapai 512 orang,” ujar Rudi di Mataram, Antara, Kamis, 7 Agustus.

    Menurutnya, lonjakan ini dipengaruhi oleh dibukanya kembali peluang kerja di Malaysia, yang selama ini menjadi negara tujuan favorit para pekerja migran asal Mataram.

    Dari total 512 PMI yang berangkat pada 2025, sebanyak 318 orang memilih Malaysia sebagai negara tujuan. Selain itu, sejumlah warga Mataram juga bekerja ke Taiwan (46 orang), Singapura (36 orang), Arab Saudi (34 orang), serta negara-negara lain seperti Hong Kong, Turki, Brunei Darussalam, Uni Emirat Arab, Italia, Polandia, Hungaria, Kroasia, dan Kuwait.

    Rudi menjelaskan, setiap hari terdapat 5 hingga 10 calon PMI yang menjalani proses rekomendasi dan seleksi keberangkatan, khususnya ke Malaysia. Proses tersebut meliputi verifikasi dokumen seperti surat izin kerja dari perusahaan (job order), serta dokumen izin dari suami atau orang tua, tergantung status perkawinan.

    Setelah semua dokumen lengkap, calon PMI akan direkomendasikan untuk membuat paspor dan melanjutkan proses ke Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) sebelum diberangkatkan.

    “Kalau semua dokumen lengkap, calon PMI akan masuk ke tahap lanjutan di BP3MI untuk proses pemberangkatan,” kata Rudi.

    Ia menambahkan, keberangkatan melalui jalur resmi tidak memerlukan biaya pribadi karena seluruh pembiayaan ditanggung oleh perusahaan, mulai dari pembuatan paspor, pemeriksaan kesehatan, hingga tiket pesawat.

    “Perusahaan akan menalangi biaya lebih dulu, lalu nanti diganti setelah PMI sampai di negara tujuan,” ujarnya.

    Meski hingga kini belum ditemukan kasus pengiriman PMI ilegal dari Mataram, Rudi menegaskan pihaknya tetap waspada. Ia mengapresiasi peran BP3MI yang kerap menggagalkan keberangkatan ilegal dari bandara-bandara besar seperti Soekarno-Hatta dan Batam.

    “Calon PMI ilegal akan terdeteksi saat pemeriksaan di bandara. Mereka kemudian gagal berangkat dan dipulangkan ke daerah asal,” katanya.

    Untuk itu, Rudi mengimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar memilih jalur resmi guna memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keselamatan kerja.

  • Pertama dalam Sejarah RI, Konvensi Sains, Teknologi & Industri Digelar

    Pertama dalam Sejarah RI, Konvensi Sains, Teknologi & Industri Digelar

    Bandung, CNBC Indonesia – Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 resmi dibuka di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Institut Teknologi Bandung (ITB), Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kamis (7/8/2025). Konvensi ini akan berlangsung hingga Minggu (8/8/2025).

    Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia menggelar konvensi nasional berskala besar yang mempertemukan lebih dari 2.000 ilmuwan, dosen, dan mahasiswa doktoral dari dalam dan luar negeri. Acara ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Sebelum sambutan dan arahan Prabowo, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan laporan pengantar. Ia menekankan pentingnya konvensi ini sebagai tonggak sejarah penguatan ilmu pengetahuan untuk kepentingan nasional.

    “Konvensi ini adalah momentum besar yang bukan sekadar seremoni. Ini adalah kontrak intelektual,” tegas Brian.

    Ia bilang, kehadiran ribuan peserta dari kalangan saintis, rektor, diaspora, hingga industri, mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sains dan teknologi sebagai senjata perjuangan bangsa.

    Dalam laporannya, Brian menyebut konvensi ini merupakan inisiatif langsung Prabowo yang ingin mempertemukan para peneliti Indonesia dari berbagai penjuru dunia untuk menyamakan visi dan merancang strategi riset nasional.

    Brian juga mengungkap ini adalah kali kedua dalam sejarah Presiden RI mengunjungi ITB, setelah Presiden pertama sekaligus proklamator kemerdekaan RI Soekarno. Selain menjadi ajang silaturahmi keilmuan, KSTI juga akan digunakan untuk menyusun peta jalan riset dan inovasi teknologi nasional.

    Lebih dari 400 hasil riset dari perguruan tinggi akan ditampilkan dan dipertemukan langsung dengan pihak industri dan kementerian terkait.

    “Kita harus menghasilkan SDM unggul berbasis penguasaan iptek. Ini adalah kesempatan besar bagi kita semua untuk memperkuat fondasi bangsa menuju pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,” kata Brian.

    (miq/miq)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Aktivis dan Sosok Orator, Adian Napitupulu Dinilai Pas sebagai Wasekjen PDIP Bidang Komunikasi

    Aktivis dan Sosok Orator, Adian Napitupulu Dinilai Pas sebagai Wasekjen PDIP Bidang Komunikasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu menjadi salah satu tokoh vokal yang masuk dalam struktur DPP PDIP periode 2025-2030, yang diumumkan Ketum Megawati Soekarnoputri.

    Dalam kepengurusan tersebut, Adian menjabat Wasekjen PDIP bersama empat nama lain untuk bidang berbeda, yakni Dolfie OFP, Utut Adianto, Sri Rahayu, dan Yoseph Aryo Adhi Dharmp.

    Merespons hal itu, Presidium Perhimpunan Nasional Aktivis (PENA) 98 Kepri, Rizki Faisal pun memberi ucapan selamat kepada Adian Napitupulu, yang ditunjuk sebagai Wasekjen PDI Perjuangan Bidang Komunikasi periode 2025-2030.

    Rizki Faisal yang juga Komisi III DPR RI itu menilai Adian adalah sosok orator ulung, sehingga layak menjabat Wasekjen PDIP Bidang Komunikasi.

    Adian Napitupulu dikenal sebagai aktivis tangguh dan orator ulung sejak mahasiswa. Dia telah melewati perjalanan panjang di dunia aktivisme dan politik serta terus vokal dalam memperjuangkan hak-hak rakyat kecil.

    Rizki pun berharap Adian melalui jabatan baru di PDIP semakin konsisten memperjuangkan dan membela kepentingan rakyat.

    Adapun struktur lengkap DPP PDIP periode kepengurusan 2025-2030 sebagai berikut:

    Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri

    Ketua DPP:

    Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun

    Ketua Bidang Sumber Daya: Said Abdullah

    Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Bambang Wuryanto

    Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Deddy Yevri Hanteru Sitorus

    Ketua Bidang Politik: Puan Maharani

    Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ganjar Pranowo

    Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM: Yasonna Hamonangan Laoly

    Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama

    Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno

    Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan: Puti Guntur Soekarno

    Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan: Abdullah Azwar Anas

    Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini

    Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja: Darmadi Durianto

    Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning

    Ketua Bidang Jaminan Sosial: Charles Honoris

    Ketua Bidang Perempuan dan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati

    Ketua Bidang Koperasi dan UMKM: Andreas Eddy Susetyo

    Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani

    Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: Maria Yohana Esti Wijayanti

    Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME: Zuhairi Misrawi

    Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Muhammad Prananda Prabowo

    Ketua Bidang Pertanian dan Pangan: Sadarestuwati

    Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan: Rokhmin Dahuri

    Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup: Eriko Sotarduga

    Ketua Bidang Hukum dan Advokasi: Ronny Berty Talapessy

    Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Andreas Hugo Pareira

    Sekretariat dan Bendahara:

    Sekretaris Jenderal: Megawati Soekarnoputri

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal: Dolfie Othniel Fredric Palit

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan: Utut Adianto

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan: Sri Rahayu

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi: Adian Yunus Yusak Napitupulu

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan: Yoseph Aryo Adhi Dharmo

    Bendahara Umum: Olly Dondokambey

    Wakil Bendahara Bidang Internal: Rudianto Tjen

    Wakil Bendahara Bidang Eksternal: Yuke Yurike

    (fajar)

  • Kereta Bandara Makin Diminati, Jumlah Penumpang Melonjak 30% hingga Juli 2025

    Kereta Bandara Makin Diminati, Jumlah Penumpang Melonjak 30% hingga Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Railink, anak usaha PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang mengoperasikan kereta bandara, melaporkan pertumbuhan jumlah penumpang yang signifikan secara tahunan sebesar 30,1% sepanjang Januari hingga Juli 2025. 

    Manager Komunikasi Perusahaan Railink Ayep Hanapi mengungkapkan bahwa selama periode tersebut, total penumpang layanan kereta api bandara mencapai 4 juta penumpang, meningkat secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun 2024, yang mencatatkan 3,1 juta penumpang.

    “Peningkatan ini mencerminkan pulihnya minat masyarakat terhadap moda transportasi kereta api bandara sebagai pilihan perjalanan yang nyaman, tepat waktu, dan terintegrasi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (6/8/2025). 

    Ayep menyampaikan, secara khusus, layanan KA Bandara YIA di Yogyakarta menunjukkan performa yang positif. Jumlah penumpang gabungan dari KA Bandara YIA reguler dan KA Bandara YIA Xpress tercatat sebanyak 1,6 juta penumpang, naik dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama sebesar 1,5 juta penumpang.

    Sementara itu, layanan KA Srilelawangsa di Medan menunjukkan lonjakan yang lebih signifikan. Jumlah penumpang dari rute Medan – Binjai – Kuala Bingai serta Medan–Araskabu–Kualanamu mencapai 2,4 juta penumpang, tumbuh hampir 58% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat 1,5 juta penumpang.

    Sejalan dengan hal tersebut, kenaikan ini turut didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat, terutama menjelang dan pascaperiode libur Lebaran dan libur sekolah, juga turut memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan ini.

    Ayep menegaskan bahwa Railink berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi publik yang andal dan memberikan pengalaman perjalanan terbaik bagi seluruh pelanggan di berbagai rute layanan kereta api bandara.

    PT Railink juga mengimbau para penumpang untuk melakukan pemesanan tiket lebih awal guna memastikan ketersediaan tempat duduk. 

    Penumpang juga diingatkan untuk memilih jadwal keberangkatan KA Bandara dengan waktu yang cukup sebelum penerbangan minimal 2 jam sebelum keberangkatan penerbangan domestik dan 3 jam sebelum keberangkatan penerbangan Internasional.

    Secara keseluruhan, perkembangan penumpang angkutan kereta bandara versi Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk di dalamnya KA Bandara Manggarai-Soekarno Hatta di Jakarta, mencapai 4,51 juta penumpang sepanjang Januari-Juni 2025. 

    Peningkatan jumlah penumpang KA bandara tersebut tumbuh 18,47% year on year (yoy). Sementara itu, secara bulanan, jumlah penumpang yang menaiki kereta bandara tersebut mencapai 773.300 orang per Juni 2025, tumbuh 1,20% dari Mei yang sejumlah 764.100 orang. 

  • Ternyata Ini Tantangan Mengembangkan Bahan Bakar SAF di Industri Penerbangan – Page 3

    Ternyata Ini Tantangan Mengembangkan Bahan Bakar SAF di Industri Penerbangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Upaya menciptakan industri penerbangan yang rendah emisi melahirkan inovasi bahan bakar, seperti Sustainable Aviation Fuel (SAF). Keberadaan produk keluaran Pertamina ini mendukung transisi energi dan dekarbonisasi di sektor aviasi.

    Direktur Perencanaan & Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga, Harsono Budi Santoso, memaparkan berbagai tantangan dalam pengembangan bahan bakar SAF di Indonesia, khususnya dari sisi feedstock, proses produksi, serta infrastruktur distribusi.

    “Kami telah mengembangkan teknologi co-processing di kilang untuk memproduksi SAF, dan kini sedang memasuki fase baru dengan pengembangan katalis khusus untuk menghasilkan SAF berbasis Used Cooking Oil (UCO). Namun, tantangannya tidak sederhana. Kualitas dan spesifikasi UCO yang masuk ke kilang sangat bervariasi, berbeda dengan pengalaman kami dalam mengolah minyak mentah konvensional,” jelas dia dalam forum kolaboratif Indonesia Aero Summit (IAS) 2025 yang digelar di Jakarta.

     

    Di sisi hilir, Harsono mengungkap, pihaknya juga memastikan kesiapan infrastruktur distribusi. Saat ini, bandara seperti Halim, Soekarno-Hatta, dan Ngurah Rai sudah disiapkan untuk mendukung penyaluran SAF kepada maskapai. Namun, untuk menjamin keberlanjutan rantai pasok dan menekan biaya produksi, diperlukan dukungan kebijakan dari pemerintah.

    Harsono juga menekankan pentingnya regulasi yang konsisten, insentif ekonomi, serta pengaturan harga feedstock agar pelaku industri memiliki kepastian dalam membangun kilang baru khusus SAF.

    “Kunci keberhasilan adopsi SAF tidak hanya terletak pada sisi produksi, tetapi juga pada bagaimana seluruh ekosistem dari penyedia feedstock, kilang, hingga maskapai dapat terhubung dalam satu rantai pasok yang solid dan efisien. Di sinilah peran regulasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi sangat penting, agar solusi ini dapat tumbuh secara berkelanjutan,” ujar Harsono.