Xcloud.id

Tag: Soekarno

  • Ketua MPR: Jokowi konfirmasi hadiri Sidang Tahunan MPR 2025 esok hari

    Ketua MPR: Jokowi konfirmasi hadiri Sidang Tahunan MPR 2025 esok hari

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengkonfirmasi akan menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 pada Jumat (15/8) esok hari.

    Muzani menyebut bahwa undangan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 untuk Jokowi disampaikan langsung oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno.

    “Pak Jokowi juga Insyaallah akan hadir. Betul Pak Eddy, Pak Eddy yang menemui Pak Jokowi, dan kami sedang menunggu,” kata Muzani usai menghadiri gladi bersih Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Selain Jokowi, dia menyebut Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga telah mengkonfirmasi bakal menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025.

    “Rencananya Pak SBY Insyaallah akan hadir,” ucapnya.

    Meski demikian, dia mengatakan pihaknya masih menunggu konfirmasi dari Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025, begitu pula konfirmasi kehadiran dari para mantan wakil presiden RI terdahulu.

    Muzani menambahkan bahwa undangan untuk Megawati disampaikan langsung oleh Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

    “Kami sedang menunggu konfirmasi dari Ibu Megawati Soekarnoputri, mantan wakil presiden dan para istri mantan wakil presiden, InsyaAllah seluruhnya akan hadir,” tuturnya.

    Dia mengatakan bahwa dalam gelaran Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025, pihaknya mengundang seluruh mantan presiden dan mantan wakil presiden RI, hingga mantan pimpinan MPR RI terdahulu.

    “Dari daftar sementara undangan sudah kami sampaikan semuanya kepada beliau-beliau dan kami sedang menunggu konfirmasi dari para tokoh tersebut untuk bisa datang,” katanya.

    Selain dari dalam negeri, Muzani mengatakan sejumlah pimpinan lembaga negara dari luar negeri juga akan menjadi tamu dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025, di antaranya para ketua parlemen negara Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Timor-Leste.

    “Rencananya besok akan datang itu tamu Ketua DPR dari empat negara,” ucap dia.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto mengatakan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, belum mengonfirmasi kehadirannya dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 pada Jumat, 15 Agustus 2025.

    Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat undangan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 kepada Megawati, namun belum mendapatkan tanggapan.

    “Ibu belum memberikan jawaban ketika undangan disampaikan,” kata Bambang Pacul, sapaan karibnya, usai napak tilas pimpinan MPR RI ke rumah pengasingan Soekarno-Hatta di Rengasdengklok Karawang, Jawa Barat, Rabu (13/8).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Megawati Tunjuk Hasto Sekjen PDIP, Denny Siregar: Mulyono Tidak Suka Ini

    Megawati Tunjuk Hasto Sekjen PDIP, Denny Siregar: Mulyono Tidak Suka Ini

    “Betul Mas Hasto kembali menjabat sekjen PDI Perjuangan,” kata Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis (14/8).

    Penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP itu diputuskan melalui DPP PDIP yang digelar pada Kamis (14/8) siang ini. Para peserta rapat menyetujui penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekjen partai berlambang moncong putih itu.

    Setelah resmi ditunjuk sebagai sekjen PDIP, Hasto pun langsung dilantik dalam rapat pleno tersebut.

    “Sudah diputuskan dan pelantikan tadi jam 14.00, lanjut rapat DPP,” kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira.

    Sebelumnya, setelah Kongres VI PDIP di Bali beberapa waktu lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menetapkan susunan pengurus DPP PDIP. Namun saat itu, Megawati Soekarnoputri masih merangkap sebagai sekjen PDIP.

    Berikut susunan DPP PDIP 2025-2030 terbaru:

    Ketua Umum PDIP: Megawati Soekarnoputri

    Ketua DPP

    Bidang kehormatan: Komarudin Watubun

    Bidang Bapilu Legislatif: Bambang Wuryanto

    Bidang Bapilu Eksekutif: Dedi Sitorus

    Bidang Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat

    Bidang Organisasi: Andreas Hugo P

    Bidang Sumber Daya: Said Abdullah

    Bidang Pemerintahan Politik: Puan Maharani

    Bidang Pemerintahan Desa: Ganjar Pranowo

    Bidang Luar Negri: Ahmad Basarah

    Bidang Reformasi Hukum: Yasona Laolly

    Bidang Perekonomian: Basuki Tjahja Purnama

    Bidang Kebudayaan: Rano Karno

    Bidang Pendidikan: Puti Soekarno

    Bidang Reformasi: Abdullah Azwar Anas

    Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini

    Bidang Tenaga Kerja: Darmadi Durianto

    Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning

  • Barantin siap lakukan penguatan sistem biosecurity selevel negara maju 

    Barantin siap lakukan penguatan sistem biosecurity selevel negara maju 

    Sumber foto: Aldi Evi/elshinta.com.

    Barantin siap lakukan penguatan sistem biosecurity selevel negara maju 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 15:59 WIB

    Elshinta.com – Badan Karantina Indonesia (Barantin) melakukan Penguatan Sistem Biosecurity dan pengawasan keamanan pangan serta penerapan digitalisasi all indonesia di Bandar Udara Internasional, Kamis (14/08). Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung AP 600, Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta dipimpin langsung oleh Kepala Barantin, Sahat M Panggabean, didampingi Eselon II Lingkup Barantin.

    Sebagai instansi yang berada di garis depan bersama Imigrasi dan Bea Cukai, Barantin memiliki mandat penting berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Tugas tersebut mencakup pencegahan masuk, tersebar, dan keluarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).

    Barantin juga mengemban fungsi pengawasan keamanan dan mutu pangan, pengendalian produk rekayasa genetika, perlindungan sumber daya genetik, serta pengawasan terhadap jenis asing invasif.

    Sahat Manaor Panggabean menjelaskan Biosecurity Indonesia sedang berproses menuju Biosecurity yang berada di negara-negara maju. 

    “Indonesia sangat ini sedang proses menjadi negara-negara maju dari sisi Biosecurity dan Sistem keamanan lainnnya,” jelasnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Aldi Evi, Kamis (14/8). 

    Kepala Barantin menyampaikan All Indonesia akan di Implementasikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. 

    “Pastinya akan diimplementasikan tahun ini dengan Presiden Prabowo Subianto,” jelasnya.

    Barantin menjalankan peran sebagai perlindungan sumber daya alam hayati, border protection untuk melindungi pertanian, peternakan, perikanan dari ancaman produk-produk impor yang tidak dapat dibendung di era perdagangan bebas serta perang tariff seperti sekarang ini. 

    Barantin juga berperan sebagai economic tools yang dapat memfasilitasi akseptabilitas produk-produk unggulan ekspor kita ke Negara-negara tujuan ekspor melalui sertifikasi karantina, Barantin memastikan produk pertanian, perikanan, dan kehutanan memenuhi persyaratan negara tujuan sehingga dapat bersaing di pasar global.

    “Menapaki era baru Karantina mengedepankan penguatan manajemen Pre-Border, yaitu pemeriksaan komoditas di Negara asalnya dan mengembangkan digiltalisasi layanan melalui implementasi BEST-TRUST (Barantin Electronic System for Transaction and Utility Service Technology), mandatory Prior Notice bagi impor dan Electronic Documents untuk mempercepat layanan ekspor,” urainya. 

    Sahat menambahkan digitalisasi ini sedang dalam upaya untuk diintegrasikan dengan instansi pemerintah yang terkait dalam suatu kesisteman All Indonesia demi memudahkan lagi pelayanan sehingga dapat berkontribusi lebih pada percepatan arus barang.

    “Saya mengapresiasi kegiatan koordinasi seperti ini sebagai forum untuk saling bertukar pikiran, saling mengisi dan saling berkonsultasi dalam upaya peningkatan pengawasan sekaligus pelayanan perkarantinaan khususnya di lingkungan Bandar Udara Internasional, terutama Bandara Soekarno Hatta. Sinergi dengan kementerian atau lembaga, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci untuk melindungi negeri sekaligus mendorong daya saing produk Indonesia di pasar dunia,” paparnya. 

    Dalam acara yang dikemas dengan coffee morning ini Barantin menghadirkan empat narasumber, Deputi Bidang Karantina Hewan, Deputi Bidang Karantina Tumbuhan, dan Deputi Bidang Karantina Ikan membawakan paparan tentang Kebijakan dan Proses Bisnis masing-masing bidangnya, serta Kepala Biro Hukum dan Humas yang mengulas tentang Implementasi Karantina dalam Digitalisasi Layanan All Indonesia.

    Melalui forum ini, Barantin juga mengajak pelaku usaha untuk aktif berkomunikasi dengan petugas karantina, menyampaikan kendala di lapangan, dan ikut berperan dalam pengawasan bersama. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu memperkuat sistem biosekuriti nasional serta menjamin keamanan pangan demi mewujudkan cita-cita Barantin yang Kompeten, Unggul, Amanah, Tangguh.

    “Kegiatan seperti ini bukan sekadar temu wicara, tetapi forum untuk membangun kepercayaan dan menciptakan solusi bersama. Perlindungan terhadap pertanian, perikanan, dan kehutanan kita adalah tanggung jawab bersama,” tambah Sahat memberikan keterangan pers dengan awak media.

    Menutup wawancara Sahat menyampaikan dengan sinergi dan kesepamahaman apik yang terjalin dalam forum ini, kami optimistis akan memberikan kontribusi nyata bagi perlindungan sumber daya alam hayati Indonesia sekaligus mendukung kelancaran perdagangan internasional yang aman dan berdaya saing.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Megawati Kembali Tunjuk Hasto Kristiyanto Jadi Sekjen PDIP

    Megawati Kembali Tunjuk Hasto Kristiyanto Jadi Sekjen PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA — Hasto Kristiyanto kembali menempati posisi Sekjen PDIP setelah dibebaskan terkait perkara tindak pidana korupsi.

    Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri langsung melantik Hasto Kristiyanto menjadi Sekjen bersamaan dengan sejumlah pengurus DPP PDIP lainnya pada hari ini Kamis 14 Agustus 2025 di Kantor DPP PDIP.

    Hal tersebut dibenarkan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP, Adian Napitupulu usai mengikuti pelantikan di kantor DPP PDIP.

    “Untuk posisi Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Ibu Megawati menunjuk kembali Mas Hasto Kristiyanto untuk periode 2025-2030,” tutur Adian.

    Adian membeberkan beberapa nama yang masuk ke dalam daftar DPP PDIP masa bakti 2025-2030 dan belum dilantik secara resmi diantaranya, Puti Guntur Soekarno sebagai Ketua DPP Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; Darmadi Durianto sebagai Ketua DPP Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja; Charles Honoris sebagai Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial.

    Lalu, Andreas Eddy Susetyo sebagai Ketua DPP Bidang Koperasi dan UMKM; Andreas Hugo Pareira sebagai Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi; Dolfie O.F.P. sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal; Abdullah Azwar Anas sebagai Ketua DPP Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan; Mercy Barends sebagai Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia. Sayangnya, Mercy Barends berhalangan hadir saat pelantikan hari ini.

    “Ibu Megawati melantik sejumlah pengurus DPP PDIP yang telah diumumkan sebelumnya, namun berhalangan atau tidak hadir pada Kongres PDIP di Bali, pada 2 Agustus 2025, lalu,” kata Adian.

    Adian mengatakan bahwa Megawati juga sempat memberikan pesan kepada seluruh jajaran DPP PDIP yang baru dilantik untuk turun ke bawah dan langsung bekerja untuk rakyat tanpa ragu ragu.

    “Semua pengurus DPP yang sudah dilantik segera turun ke bawah. Temui rakyat. Dengarkan aspirasi rakyat,” kata Adian menirukan Megawati

    Berikut struktur lengkap DPP PDIP 2025–2030:

    Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri

    Struktur Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025–2030

    1.    Ketua Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun

    2.    Ketua Bidang Sumber Daya – Said Abdulla

    3.    Ketua Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah

    4.    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto

    5.    Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat

    6.    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus

    7.    Ketua Bidang Politik – Puan Maharani

    8.    Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo

    9.    Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly

    10.    Ketua Bidang Perekonomian – Basuki Tjahaja Purnama

    11.    Ketua Bidang Kebudayaan – Rano Karno

    12.    Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno

    13.    Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas

    14.    Ketua Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini

    15.    Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto

    16.    Ketua Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning

    17.    Ketua Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris

    18.    Ketua Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati

    19.    Ketua Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo

    20.    Ketua Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani

    21.    Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti

    22.    Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi

    23.    Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo

    24.    Ketua Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati

    25.    Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri

    26.    Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga

    27.    Ketua Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy

    28.    Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira

    29. Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia – Mercy Barends sebagai 

    Sekretariat dan Bendahara

    30. Sekretaris Jenderal – Hasto Kristiyanto

    31. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal – Dolfie O.F.P.

    32. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan – Utut Adianto

    33. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu

    34. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu

    35. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo

    36. Bendahara Umum – Olly Dondokambey

    37. Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen

    38. Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike

  • Bea Cukai-TNI AL Gagalkan Penyelundupan Pakaian-Tas Bekas di Tanjung Priok

    Bea Cukai-TNI AL Gagalkan Penyelundupan Pakaian-Tas Bekas di Tanjung Priok

    Bisnis.com, JAKARTA — Penindakan gabungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan TNI Angkatan Laut menggagalkan pemasukan ratusan balpres pakaian dan tas bekas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nilai perkiraannya mencapai Rp1,51 miliar.

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama menyatakan keberhasilan itu merupakan hasil kerja sama erat yang sudah terjalin lama antara Bea Cukai dan TNI AL, baik dalam patroli laut bersama maupun pengawasan di pelabuhan dan darat.

    “Kita gencar menangani barang ilegal yang bisa merusak industri dalam negeri. Industri tekstil, misalnya, sedang mengalami keterpurukan sehingga langkah tegas ini sangat penting,” ujarnya dalam konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (14/8/2025).

    Dia menjelaskan ratusan balpres pakaian dan tas bekas ilegal itu diduga berasal dari Malaysia. Menurutnya, selama ini barang penyeludupan memang kerap berasal dari negara-negara tetangga.

    Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, menambahkan bahwa operasi dilakukan pada 9–12 Agustus 2025 di tiga titik strategis: lokasi pembongkaran Kadut Domestik 212, area pemindaian Terminal 3, dan TPS CDC Banda Pelabuhan Tanjung Priok.

    Penindakan melibatkan unsur Bea Cukai Tanjung Priok, Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat, Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Direktorat Interdiksi Narkotika, Markas Besar TNI AL, dan Koarmada I.

    Dari operasi tersebut, tim mengamankan 747 bal pakaian dan aksesori bekas, serta 8 bal tas bekas. Nirwala menjelaskan barang-barang tersebut melanggar UU No.17/2006 tentang Kepabeanan dan dilarang impor berdasarkan Permendag No.18/2021 jo. Permendag No.40/2022.

    “Balpres berisiko membawa penyakit, merusak citra bangsa, mengganggu industri tekstil, dan menggerus pasar produk lokal,” katanya pada kesempatan yang sama..

    Menurutnya, kasus ini menambah panjang daftar penindakan balpres ilegal. Sepanjang 2024–2025, sambung Nirwala, Bea Cukai mencatat 2.584 kasus dengan total 12.808 koli barang bukti senilai Rp49,44 miliar.

    Sejumlah kasus menonjol terjadi di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar; Pelabuhan Panglima Ular, Pangkalan Bun; Tol Cikampek; Jalan Raya Pamanukan Subang; Dumai; hingga Pontianak; dengan modus umum tanpa dokumen pabean atau barang eks impor.

    Nirwala mengakui bahwa balpres masih menjadi salah satu komoditas yang paling sering diselundupkan, sehingga pengawasan akan terus diprioritaskan. Dia meyakini sinergi antarinstansi menjadi kunci keberhasilan penindakan.

    “Kami akan terus memperketat patroli laut, pengawasan terminal peti kemas, dan memanfaatkan teknologi pemindaian untuk menegakkan hukum secara konsisten,” katanya.

  • Hasto Kristiyanto Belum Tergantikan Jadi Sekjen PDIP, Langsung Dilantik Usai Diputuskan

    Hasto Kristiyanto Belum Tergantikan Jadi Sekjen PDIP, Langsung Dilantik Usai Diputuskan

    Bidang Bapilu Legislatif: Bambang Wuryanto

    Bidang Bapilu Eksekutif: Dedi Sitorus

    Bidang Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat

    Bidang Organisasi: Andreas Hugo P

    Bidang Sumber Daya: Said Abdullah

    Bidang Pemerintahan Politik: Puan Maharani

    Bidang Pemerintahan Desa: Ganjar Pranowo

    Bidang Luar Negri: Ahmad Basarah

    Bidang Reformasi Hukum: Yasona Laolly

    Bidang Perekonomian: Basuki Tjahja Purnama

    Bidang Kebudayaan: Rano Karno

    Bidang Pendidikan: Puti Soekarno

    Bidang Reformasi: Abdullah Azwar Anas

    Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini

    Bidang Tenaga Kerja: Darmadi Durianto

    Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning

    Bidang Jaminan Sosial: Carles Honoris

    Bidang Anak: I Gusti Ayu

    Bidang UMKM: Andreas Edi Susetyo

    Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani

    Bidang Pemuda dan Olah Raga: MY Esti Wijayanti

    Bidang Keagamaan: Zuhairi Misrawi

    Bidang Digital: Prananda

    Bidang Pertanian Pangan: Sadarestu

    Bidang Kelautan: Rohmin

    Bidang Kehutanan: Eriko Sotarduga

    Bidang Advokasi: Roni Talapessy

    Sekretaris Jenderal

    Sekretaris Jenderal (Sekjen): Hasto Kristiyanto

    Wakil Sekjen Internal: Dolfie

    Wakil Sekjen Pemerintahan: Utut Adianto

    Wakil Sekjen Kerakyatan: Sri Rahayu

    Wakil Sekjen Komunikasi: Adian Napitupulu.

    Bendahara Bendahara: Olly Dondokambey

    Wakil bendahara Internal: Rudi Tjen

    Wakil bendahara eksternal: Yuke Yurike. (fajar)

  • Hasto Kembali jadi Sekjen PDIP Usai Tertolong Amnesti

    Hasto Kembali jadi Sekjen PDIP Usai Tertolong Amnesti

    GELORA.CO -Hasto Kristiyanto didapuk kembali menjadi Sekretaris Jenderal PDIP periode 2025-2029. Kabar itu beredar di kalangan wartawan sejak beberapa hari lalu.

    Hal itu dibenarkan Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo ketika dikonfirmasi mengenai terpilihnya Hasto menjadi sekjen.

    “Ya,” kata Ganjar singkat kepada awak media di Jakarta, Kamis, 14 Agustus 2025.

    Selain Ganjar, Ketua DPP Bidang Organisasi Andreas Hugo Pareira juga membenarkan kabar Hasto didapuk kembali menjadi sekjen PDIP.

    “Ya betul,” tutup Andreas.

    Semula kolom Sekjen PDIP masih Megawati Soekarnoputri, kemudian beredar kabar Hasto Kristiyanto dilantik Megawati siang ini di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Agustus 2025.

    Hasto sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara karena terbukti melakukan suap pergantian anggota DPR periode 2019-2024. Kemudian ia memperoleh amnesti dari Presiden Prabowo Subianto pada 31 Juli 2025.

    Berikut susunan pengurus DPP PDIP

    Ketua Umum PDIP : Megawati Soekarnoputri

    Ketua DPP

    Bidang kehormatan: Komarudin Watubun.

    Bidang Bapilu Legislatif: Bambang Wuryanto.

    Bidang Bapilu Eksekutif: Dedi Sitorus.

    Bidang Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat.

    Bidang Organisasi: Andreas Hugo P.

    Bidang Sumber Daya: Said Abdullah.

    Bidang Pemerintahan Politik: Puan Maharani.

    Bidang Pemerintahan Desa: Ganjar Pranowo.

    Bidang Luar Negri: Ahmad Basarah.

    Bidang Reformasi Hukum: Yasonna Laoly.

    Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

    Bidang Kebudayaan: Rano Karno.

    Bidang Pendidikan: Puti Soekarno.

    Bidang Reformasi: Abdullah Azwar Anas.

    Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini.

    Bidang Tenaga Kerja: Darmadi Durianto.

    Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning.

    Bidang Jaminan Sosial: Charles Honoris.

    Bidang Bidang Anak: I Gusti Ayu.

    Bidang UMKM: Andreas Eddy Susetyo.

    Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani.

    Bidang Pemuda dan Olah Raga: MY Esti Wijayanti.

    Bidang Keagamaan: Zuhairi Misrawi

    Bidang Digital: Prananda Prabowo.

    Bidang Pertanian Pangan: Sadarestuwati

    Bidang Kelautan: Rokhmin Dahuri.

    Bidang Kehutanan: Eriko Sotarduga.

    Bidang Advokasi: Roni Talapessy.

    Sekretaris Jenderal

    Sekretaris Jenderal (Sekjen): Hasto Kristiyanto.

    Wakil Sekjen Internal: Dollfie.

    Wakil Sekjen Pemerintahan: Utut Adianto.

    Wakil Sekjen Kerakyatan: Sri Rahayu.

    Wakil Sekjen Komunikasi: Adian Napitupulu.

    Bendahara

    Bendahara: Olly Dondokambey.

    Wakil bendahara Internal: Rudi Tjen.

    Wakil bendahara external: Yuke Yurike. 

  • Kementbud dan Kowani gelar peringatan Hari Kebaya Nasional

    Kementbud dan Kowani gelar peringatan Hari Kebaya Nasional

    (Dari kiri ke kanan) Tokoh nasional Guruh Soekarnoputra, Ketua Umum Himpunan Ratna Busana Titiek Soeharto, istri Wakil Presiden RI sekaligus Penasehat Kowani Selvi Gibran Rakabuming, Ketua Umum Kowani, Nannie Hadi Tjahjanto, Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Kebudayaan, Katharine Grace Fadli Zon, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam acara peringatan Hari Kebaya Nasional 2025 dengan tajuk \”Kebaya Bercerita\” di Museum Nasional Indonesia, Jakarta. ANTARA/HO-Kowani

    Kementbud dan Kowani gelar peringatan Hari Kebaya Nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Kongres Wanita Indonesia (Kowani) bersama Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) menggelar peringatan Hari Kebaya Nasional 2025 dengan tajuk “Kebaya Bercerita” di Museum Nasional Indonesia, Jakarta.

    “Acara ini menjadi wadah penghormatan kepada para Ibu Kepala Negara dan Ibu Negara RI dari masa ke masa, yang telah mengangkat kebaya sebagai ikon pelestarian budaya dan duta Indonesia di panggung dunia. Kebaya adalah jati diri bangsa yang harus dijaga lintas generasi,” kata Ketua Umum Kowani Nannie Hadi Tjahjanto dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon selaku pengusung kebaya ke UNESCO menegaskan bahwa kebaya telah resmi diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia pada sesi ke-19 Komite Antar-Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda UNESCO di Asuncion, Paraguay, pada 4 Desember 2024.

    “Pengakuan ini merupakan hasil kerja sama antara Indonesia dan empat negara Asia Tenggara, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kebaya menjadi simbol persatuan dan identitas budaya kawasan, mencerminkan perpaduan budaya yang unik,” kata Menbud Fadli Zon.

    Fadli Zon berharap penetapan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian kebaya, serta memperkuat kerja sama regional dalam perlindungan warisan budaya takbenda.

    Penganugerahan Ikon Pelestari Kebaya diberikan kepada tujuh tokoh perempuan Indonesia, yakni Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, almh Fatmawati Soekarno, almh Tien Soeharto, almh Ainun Habibie, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, almh Ani Yudhoyono, dan Iriana Joko Widodo.

     

    Penghargaan diserahkan langsung oleh istri Wakil Presiden RI sekaligus Penasehat Kowani Selvi Gibran Rakabuming, didampingi Ketua Umum Kowani Nannie Hadi Tjahjanto dan Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Kebudayaan Katharine Grace Fadli Zon. Acara tersebut turut dihadiri Ketua Umum Himpunan Ratna Busana Titiek Soeharto, sekaligus penginisiasi acara, yang mengenang almarhumah Tien Soeharto sebagai pelestari dan ikon kebaya Indonesia.

    Sumber : Antara

  • Cerita Perjalanan Menuju Motaain, Titik Paling Ujung di Timur Indonesia Megapolitan 13 Agustus 2025

    Cerita Perjalanan Menuju Motaain, Titik Paling Ujung di Timur Indonesia Megapolitan 13 Agustus 2025

    Cerita Perjalanan Menuju Motaain, Titik Paling Ujung di Timur Indonesia
    Tim Redaksi
    BELU, KOMPAS.com
    – “Mendaki gunung lewati lembah. Sungai mengalir indah ke samudra.”
    Sepenggal lirik lagu ost Ninja Hatori di atas menggambarkan perjalanan saya, Dzaky Nurcahyo—jurnalis Kompas.com— menuju salah satu titik paling timur di Indonesia.
    Bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), saya berkesempatan untuk menyambangi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain yang terletak di Kecamatan Tasifeto, Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (13/8/2025).
    PLBN Motaain merupakan perbatasan paling timur yang memisahkan Indonesia dengan wilayah Timor Leste.
    Perjalanan menuju tapal batas Indonesia saya mulai dari Jakarta dengan menumpangi pesawat pelat merah menuju Bandara El Tari, Kupang, NTT.
    Saya dan tim BNPP berangkat pukul 06.45 WIB dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Perjalanan ke Kupang memakan waktu kurang lebih 3 jam.
    Sesampainya di Bandara El Tari, kami bergegas menumpangi mobil Toyota Innova berwarna hitam menuju PLBN Motaain.
    Jefri, sopir yang membawa kami menuju PLBN Motaain mengungkapkan, perjalanan menuju Belu paling cepat sekitar 8 jam.
    “Jalan menuju ke Belu penuh kelok, melewati banyak bukit,” ujar dia sambil memacu mobilnya.
    Seingat saya, kami berangkat dari Bandara El Tari sekitar pukul 10.30 WITA. Saat itu, cuaca sangat terik sampai menembus kaca film mobil Jefri.
    Nyaris tak ada hambatan selama perjalanan, mobil bisa dipacu dengan kecepatan rata-rata 80 KM per jam.
    Saking tak ada hambatannya, saya bahkan banyak bertukar cerita dengan Jefri, yang ternyata keluarga besarnya banyak berwarga negara Timor Leste.
    “Keluarga mama kebanyakan di Timor Leste. Dulu kami mengungsi ke Kupang saat ada kerusuhan,” ucap Jefri.
    Sambil bercuap tentang keluarganya, tak terasa Jefri telah memacu mobilnya selama 1,5 jam.
    Kami kemudian memasuki wilayah Fatuleu di Kabupaten Kupang. Fatuleu merupakan salah satu wilayah dataran tinggi di NTT.
    Kata Jefri, perjalanan menantang baru dimulai di Fatuleu. Karena dari Fatuleu, kontur jalan mulai berkelok, menurun, dan naik melewati bukti.
    Benar saja, tak lama setelah memasuki kawasan Fatuleu, kami disambut dengan rimbunan pepohonan yang berada di kanan dan kiri jalan.
    Perut saya juga seketika terkocok karena kontur jalan berubah drastis. Saya bahkan sampai harus menahan lapar karena ditakutkan akan mual kalau mengisi perut.
    Perjalanan ini terus saya alami sekitar tujuh jam hingga tiba di Kabupaten Belu sekitar pukul 18.00 WITA.
    Meski tiba di Kabupaten Belu saat cahaya matahari memudar, tetapi perjalanan ke PLBN Motaain tak semudah melangkahkan kaki.
    Ibu kota Kabupaten Belu, Atambua, sedang ramai-ramainya hari ini. Masyarakat di Atambua kebetulan sedang melaksanakan pawai yang membuat jalan utama diblokade.
    Saya dan tim BNPP akhirnya memilih jalan memutar, yang seharusnya dari Atambua ke PLBN Motaain hanya 60 menit, menjadi 2 jam.
    Kami bahkan sampai membelah hutan dan menyusuri pesisir laut karena memilih jalan alternatif.
    Setelah 8,5 jam perjalanan darat, kami akhirnya tiba di PLBN Motaain dengan selamat tanpa kekurangan apapun.
    Kami lalu disambut dengan sejumlah pejabat PLBN Motaain yang kebetulan tengah mempersolek area PLBN menyambut HUT ke-80 RI.
    Ekspedisi wilayah perbatasan ini merupakan kerjasama redaksi Kompas.com dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
    Selain PLBN Motaain, ekspedisi serupa juga dilaksanakan di PLBN Motamasin dan PLBN Aruk. Anda dapat mengikuti kisah perjalanan kami beserta liputan perayaan ulang tahun Indonesia di topik pilihan
    HUT ke-80 RI 2025
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pimpinan MPR napak tilas HUT RI ke rumah pengasingan di Rengasdengklok

    Pimpinan MPR napak tilas HUT RI ke rumah pengasingan di Rengasdengklok

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani beserta para Wakil Ketua MPR RI saat napak tilas ke rumah pengasingan Proklamator RI Soekarno-Hatta di Rengasdengklok Karawang, Jawa Barat, Rabu (13/8/2025). ANTARA/Melalusa Susthira K.

    Pimpinan MPR napak tilas HUT RI ke rumah pengasingan di Rengasdengklok
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 16:55 WIB

    Elshinta.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani beserta para Wakil Ketua MPR RI lainnya melakukan napak tilas dalam rangka memperingati HUT Ke-80 RI ke rumah pengasingan Proklamator RI Soekarno-Hatta di Rengasdengklok Karawang, Jawa Barat, Rabu. Para Wakil Ketua MPR RI yang ikut hadir, yakni Hidayat Nur Wahid, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Bambang Wuryanto, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, dan Rusdi Kirana.

    “Hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia berkunjung ke sebuah tempat yang sangat monumental, bersejarah karena pada tanggal 17 Agustus, hari Minggu yang akan datang, kita seluruh bangsa Indonesia akan memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80,” kata Muzani.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, rombongan pimpinan MPR RI tersebut tiba di rumah pengasingan yang didominasi material kayu itu itu sekitar pukul 13.09 WIB. Rombongan pimpinan MPR RI yang disambut dengan kalungan bunga hingga paduan suara dari ibu-ibu setempat yang menyanyikan lagu daerah “Manuk Dadali”.

    Sebelum tiba di rumah, para pelajar pun tampak berjejer di pinggir jalan untuk menyambut rombongan pimpinan MPR RI dengan Bendera Merah Putih kecil yang dikibarkan di tangan mereka. Pimpinan MPR RI lalu duduk di halaman rumah pengasingan dan menyicipi jamuan makanan ringan yang disajikan sembari mendengarkan peristiwa bersejarah pengasingan Soekarno-Hatta oleh golongan muda untuk mendesak diproklamirkannya kemerdekaan RI pada 16 Agustus 1945.

    Peristiwa sejarah itu disampaikan langsung oleh Janto Djoewari, cucu Djiauw Kie Siong yang merupakan pemilik rumah bersejarah tersebut, serta Ketua Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Karawang Obar Subarja. Rombongan pimpinan MPR RI itu lantas memasuki dalam rumah untuk melihat-lihat tempat Soekarno-Hatta diasingkan selama 12 jam, sembari mendapatkan penjelasan tentang peristiwa bersejarah tersebut dari Janto Djoewari dan istri.

    Mereka pun memasuki kamar Soekarno maupun Hatta dan melihat-lihat foto bersejarah yang dipajang serta interior rumah pengasingan milik keturunan Tionghoa itu yang masih terawat hingga kini. Kunjungan pimpinan MPR RI ke rumah pengasingan Soekarno-Hatta di Rengasdengklok itu pun didampingi langsung oleh Bupati Karawang Aep Syaepuloh dan Wakil Bupati Karawang Maslani, serta jajaran pejabat pemangku kepentingan Kabupaten Karawang lainnya.

    Sumber : Antara