Xcloud.id

Tag: Soekarno

  • Sejarah Gedung Grahadi Surabaya: Dari Rumah Kebun Belanda ke Rumah Dinas Gubernur Jatim Surabaya 30 Agustus 2025

    Sejarah Gedung Grahadi Surabaya: Dari Rumah Kebun Belanda ke Rumah Dinas Gubernur Jatim Surabaya 30 Agustus 2025

    Sejarah Gedung Grahadi Surabaya: Dari Rumah Kebun Belanda ke Rumah Dinas Gubernur Jatim
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Di jantung Kota Surabaya, berdiri sebuah bangunan megah yang sarat dengan sejarah, Gedung Negara Grahadi.
    Bangunan ini ada pada tahun 1795 pada masa Residen Dirk Van Hogendorps (1794–1798).
    Gedung ini awalnya menghadap ke arah utara, tepat ke Kalimas.
    Sebab, dari terasnya, para penghuni bisa menikmati sore sambil menyesap teh, sembari menyaksikan perahu-perahu melintas di sungai yang kala itu menjadi jalur transportasi utama.
    Namun, pada tahun 1802, gedung ini diubah menghadap ke selatan seperti bentuk yang kita lihat sekarang.
    Meski usianya sudah ratusan tahun, fungsinya masih terjaga sebagai rumah dinas Gubernur Jawa Timur sekaligus tempat menerima tamu negara, pelantikan pejabat, hingga upacara peringatan hari nasional.
    Setiap tanggal 17 Agustus, Gedung Grahadi juga menjadi saksi upacara penaikan bendera merah putih.
    Tradisi ini menghadirkan kelompok masyarakat, pelajar, hingga mahasiswa dari berbagai daerah di Jawa Timur.
    Apalagi sejak 1991, Pemprov Jawa Timur pun membuka gedung ini untuk wisata publik, sehingga masyarakat bisa lebih dekat dengan jejak sejarah kotanya.
    Dari rumah kebun, pesta, hingga simbol kenegaraan
    Pada awal keberadaannya, Gedung Grahadi berada di pinggiran kota dan difungsikan sebagai rumah kebun pejabat Belanda.
    Tidak jarang, gedung ini menjadi tempat pertemuan atau pesta.
    Seiring berkembangnya Kota Surabaya, kini justru berada di tengah kota, berhadapan langsung dengan dinamika modern, tanpa kehilangan wibawanya sebagai simbol pemerintahan Jawa Timur.
    Bahkan, di areanya terdapat rumah dinas gubernur yang berada di sisi timur bangunan.
    Hingga kini, kompleks ini tetap menjadi pusat aktivitas penting, baik dalam lingkup pemerintahan maupun kenegaraan.
    Jejak Panjang dari Kolonial hingga Kemerdekaan
    Menurut catatan
    cagarbudaya.kemdikbud.go.id
    , Gedung Grahadi sempat dihuni sejumlah pejabat kolonial.
    Setelah Dirk Van Hogendorps, bangunan ini ditempati Fredrik Jacob Rothenbuhler (1799–1809).
    Pada masa Herman William Deandels tahun 1810, gedung direnovasi bergaya empire style atau Dutch Colonial Villa.
    Desainnya merupakan hasil perpaduan arsitektur neo klasik Prancis dengan sentuhan khas Hindia Belanda.
    Pada tahun 1870, gedung ini menjadi rumah Residen Surabaya, lalu saat pendudukan Jepang, difungsikan sebagai kediaman Gubernur Jepang (Syuuchockan Kakka).
    Pasca Proklamasi Kemerdekaan, gedung ini resmi digunakan sebagai rumah dinas Gubernur Jawa Timur, fungsi yang bertahan hingga kini.
    Tetap tegak sebagai saksi perjuangan
    Bukan hanya Grahadi, di seberangnya juga berdiri Kantor Gubernur Jawa Timur yang kaya makna sejarah.
    Dibangun tahun 1929 dan selesai 1931 oleh arsitek Belanda Ir. W Lemci, gedung ini menjadi lokasi perundingan antara Presiden Soekarno dan Jenderal Hawtorn pada Oktober 1945.
    Dari sinilah pula Gubernur Soerjo menolak ultimatum menyerah kepada Sekutu pada 9 November 1945, sehari sebelum pertempuran besar 10 November meletus.
    Kini, Gedung Negara Grahadi bukan hanya sekadar bangunan kolonial, tetapi juga simbol perjalanan panjang Jawa Timur, dari masa penjajahan, perjuangan, hingga kemerdekaan.
     
    Sumber: wikipedia dan cagarbudaya.kemdikbud.go.id
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kerusuhan di Kediri Meluas, Gedung DPRD dan Kantor Bupati Dibakar Massa

    Kerusuhan di Kediri Meluas, Gedung DPRD dan Kantor Bupati Dibakar Massa

    Kediri (beritajatim.com) – Kerusuhan di Kediri semakin meluas pada Sabtu malam, 30 Agustus 2025. Setelah melakukan perusakan di Mapolres Kediri Kota dan membakar Gedung DPRD Kota Kediri, massa bergerak ke wilayah Kabupaten Kediri.

    Pantauan di lokasi, ribuan orang terlibat dalam aksi anarkis tersebut dengan menjarah dan membakar Kantor Bupati Kediri serta Gedung DPRD Kabupaten Kediri. Barang-barang di dua kantor pemerintahan itu diambil dan dibawa pergi, bahkan koleksi benda bersejarah di Museum Kabupaten Kediri juga ikut dijarah.

    Dua kantor pemerintahan tersebut kemudian dibakar dengan lemparan bom molotov, membuat api cepat membesar. Barang-barang seperti meja, kursi, hingga kendaraan roda dua dan roda empat ikut dibakar di jalan raya depan dan belakang Gedung DPRD Kabupaten Kediri.

    Tidak berhenti di situ, massa bergerak ke arah barat dan menyasar Kantor Samsat Kabupaten Kediri. Sejumlah barang dari dalam kantor dilaporkan turut dijarah dan bangunan dirusak.

    Kerusuhan membuat Jalan Soekarno Hatta Kabupaten Kediri lumpuh total. Hingga kini Gedung DPRD Kabupaten Kediri dan Kantor Bupati Kediri masih terbakar, sementara sebagian massa bergeser menuju Markas Brimob Kediri. [nm/beq]

  • Demonstrasi di Sejumlah Kota, Pertamina Klaim SPBU Tetap Beroperasi & Stok Aman

    Demonstrasi di Sejumlah Kota, Pertamina Klaim SPBU Tetap Beroperasi & Stok Aman

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi dan stok BBM di sejumlah wilayah tetap terjaga. Hal ini diumumkan menyusul aksi demonstrasi di sejumlah daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Makassar sejak Jumat (29/8/2025).

    Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Roberth Marcelino mengatakan, saat ini SPBU Pertamina di sejumlah kota beroperasi secara normal. Stok pun diklaim terkendali.

    “Semua SPBU di wilayah Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar dalam kondisi aman, fully operated dan melayani konsumen dan masyarakat dengan normal. Ketersediaan BBM juga dalam kondisi tersedia,” ucap Roberth kepada Bisnis, Sabtu (30/8/2025).

    Kendati, dia menyebut pada malam hari SPBU ditutup sementara. Ini dilakukan pertimbangan keamanan dan keselamatan.

    Sebab, SPBU adalah sarana dan prasarana umum dan penting bagi pelayanan masyarakat.

    “SPBU juga diperintahkan untuk berkoordinasi dengan pihak pengamanan dan memastikan sarana antisipasi seperti APAR dalam keadaan siap digunakan,” imbuh Roberth.

    Dia menambahkan bahwa jalur pengiriman BBM juga disesuaikan dengan kondisi agar tetap dapat mengirim energi ke SPBU untuk masyarakat.

    Seperti diketahui aksi demonstrasi massa berlangsung sejak Jumat. Demonstrasi bukan hanya berlangsung di Jakarta, tetapi juga di sejumlah daerah seperti Bandung, Solo, Makassar, hingga Surabaya. 

    Di Jakarta sendiri, aksi penyampaian pendapat alias demo berlangsung di sejumlah titik. Mulai dari Brimob Kwitang, Polda Metro Jaya, dan Gedung DPR/MPR. 

    Sedari Jumat pagi, massa demonstran, yang sebagian besar merupakan driver ojek online (ojol), memadati pintu gerbang Mako Brimob di Kwitang, Jakarta Pusat.  

    Berdasarkan pantauan, driver ojol tersebut berunjuk rasa di sekitar 500 meter dari Mako Brimob untuk meminta keadilan atas kematian Affan Kurniawan, seorang driver ojol yang meninggal dunia akibat dilindas rantis Brimob saat demo pada Kamis malam (28/8/2025).  

    Mereka meneriakkan kata-kata “pembunuh” sembari menunjuk-nunjuk ke arah Mako Brimob sambil mencoba bergerak mendekati markas tersebut. Di sana, puluhan personel TNI yang menggunakan topi baret ungu sudah bersiaga untuk menjaga agar suasana tetap kondusif. Aksi tersebut pun terus berlanjut hingga sore hari.

    Bersamaan dengan itu, BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) dan BEM Universitas Indonesia (BEM UI) menyerbu Polda Metro Jaya. Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, massa aksi merangsek masuk melalui gerbang Polda Metro Jaya di Jalan Jenderal Sudirman menuju arah Blok M.

    Mereka sempat berdialog dengan perwakilan kepolisian. Massa aksi meminta agar Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri untuk langsung menemui mereka. 

    “Kapolda mau turun ke sini atau kita yang jemput?” ujar orator saat berhadapan dengan perwakilan kepolisian.

    Tak jauh dari Polda Metro Jaya, demonstran yang memadati pintu utama DPR/MPR juga berhasil menerobos masuk. Pantauan Bisnis di lokasi, massa aksi berhasil memotong sejumlah besi di gerbang utama sehingga memberikan ruang masuk badan mereka sekitar pukul 17.05 WIB. Satu per satu massa aksi pun memasuki Kompleks Parlemen.

    Bagaimana aksi demonstran di kota-kota lainnya?

    Bandung

    Sama halnya dengan Jakarta, massa melakukan aksi demo di sejumlah titik lokasi di Bandung. Seperti DPRD Jawa Barat, Mapolda, dan Jalan Soekarno-Hatta.  

    Aksi solidaritas mahasiswa dan ojek online di depan DPRD Jabar dan Markas Polda Jabar pun berlangsung ricuh. 

    Polisi yang berjaga di dalam area Gedung DPRD Jabar menembakkan gas air mata ke arah massa dan dilakukan berulang kali. Para peserta demo langsung berhamburan, saat gas air mata ditembakkan Polisi.  

    Sejak siang, meski diguyur hujan deras, massa tetap bertahan di depan Gedung DPRD, bahkan jumlahnya terus bertambah dan berusaha merangsek masuk ke dalam gedung DPRD Jabar.

    Massa mahasiswa memblokade jalan dan langsung menyerbu gerbang utama pintu masuk Markas Mapolda Jabar sejak pukul 12.30. Peserta aksi terpantau mengenakan almamater Universitas Padjadjaran (Unpad) dan UIN Sunan Gunung Djati. Massa dari Ojol juga terpantau hadir secara langsung. 

    Solo

    Aksi demo driver ojek online atau ojol di depan Markas Komando (Mako) Brimob Batalyon C Pelopor kawasan Manahan Kota Solo terpantau mulai pada pukul 13.00 WIB dan kian memanas pada sore hari, Jumat (29/8/2025).

    Situasi memanas ini bermula ketika massa aksi sedang membakar sejumlah barang di Jl Adi Sucipto dan sejumlah oknum melemparkan botol air mineral ke arah polisi. Kapolresta Solo Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo dan Danrem 074/Surakarta Kolonel Inf Muhammad Arry Yudistira sempat turun untuk menenangkan massa karena aksi semakin masif.

    Meski demikian, ricuh menjadi-jadi saat polisi membalas lemparan botol dan barang-barang lain dari oknum massa yang semakin masif dengan melemparkan bom asap dan gas air mata. Bom asap dan gas air mata itu mengarah ke selter di mana massa yang berkumpul sudah mulai tenang.

  • Mbak Wali Buka Exhibition Museum 2025 Kediri, Hadirkan 8 Museum dan Komunitas Sejarah

    Mbak Wali Buka Exhibition Museum 2025 Kediri, Hadirkan 8 Museum dan Komunitas Sejarah

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati secara resmi membuka Exhibition Museum 2025 yang digelar di Taman Sekartaji.

    Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong sebagai simbol dimulainya rangkaian kegiatan yang akan berlangsung hingga 31 Agustus 2025.

    Dalam sambutannya, Mbak Wali sapaan akrab Wali Kota Kediri menyampaikan bahwa wajah Kota Kediri maupun daerah-daerah lain di Indonesia hari ini tidak lepas dari rangkaian peristiwa di masa lampau.

    Peradaban yang ada saat ini, kata Mbak Wali, dipengaruhi oleh jejak sejarah, nilai-nilai budaya, dan perjuangan para pendahulu.

    “Seperti kata Ir. Soekarno, Jas Merah: Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah. Tidak terbatas pada era pra dan pasca kemerdekaan saja, kita juga perlu belajar banyak dari peninggalan arkeologis. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Kediri bersama delapan museum dari Jawa Timur menghadirkan koleksinya di Taman Sekartaji sebagai sarana edukasi bagi masyarakat, khususnya bagi para generasi muda,” tutur Wali Kota Kediri, Jumat (29/8/2025).

    Lebih lanjut, Mbak Wali menegaskan bahwa melalui pameran museum ini, masyarakat diajak untuk menengok kembali jejak perjalanan sejarah, memaknai kebesaran masa lampau, sekaligus menjadikannya bekal untuk melangkah lebih kuat menuju masa depan.

    Harapannya pameran ini menjadi refleksi sekaligus motivasi bagi semua, terutama generasi muda, untuk semakin bersemangat berkarya, berprestasi, dan menginspirasi.

    “Tidak menutup kemungkinan, kita juga akan menorehkan sejarah baru yang suatu saat menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya,” pungkasnya.

    Exhibition Museum 2025, menghadirkan delapan museum dari Jawa Timur, antara lain, Museum Etnografi dan Pusat Kajian Kematian (UNAIR Surabaya), Museum Song Terus dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan (Kabupaten Pacitan), Museum Penataran (Kabupaten Blitar), Museum Anjuk Ladang (Kabupaten Nganjuk), Museum Daerah Tulungagung, Museum Airlangga (Kota Kediri), Museum Bagawanta Bari (Kabupaten Kediri), dan Museum Islam Indonesia KH Hasyim Asy’ari (Kabupaten Jombang).

    Selain museum, ada pula enam komunitas pemerhati sejarah, seni budaya, serta kolektor pribadi yang turut berpartisipasi. Mereka menghadirkan beragam aktivitas edukatif, seperti edukasi mencanting dan mewarnai batik, pembelajaran aksara Kawi, hingga edukasi budaya dari Omah Panji.

    Pengunjung juga berkesempatan menikmati koleksi foto Kediri tempo dulu, alat cetak buku lama, serta buku-buku cetakan Tan Khoen Swie, penerbit legendaris asal Kediri.

    Usai pembukaan, Wali Kota Kediri bersama Wakil Wali Kota Kediri meninjau stan-stan museum yang ada. Keduanya tampak antusias melihat langsung koleksi benda-benda bersejarah yang dipamerkan. Antusiasme serupa juga terlihat dari masyarakat yang hadir, yang begitu tertarik menyaksikan beragam koleksi bersejarah yang sarat makna dan nilai edukasi dalam pameran ini.

    Kegiatan ini turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Mandung Sulaksono, Para Staf Ahli, Kepala Disbudparpora Zachrie Ahmad, Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri, Camat, segenap Kepala Museum peserta pameran, Dewan Kebudayaan Daerah Kota Kediri, Pemilik Percetakan Tan Khoen Swie Jojo Sutjahjo Gani, Ketua Rumah Budaya Kota Kediri Rindu Rikat, komunitas pemerhati sejarah, serta masyarakat yang memadati area Taman Sekartaji. [nm/ted]

  • Duta Literasi Keuangan Tempuh 3.500Km demi Edukasi Petani-Nelayan

    Duta Literasi Keuangan Tempuh 3.500Km demi Edukasi Petani-Nelayan

    Halmahera Utara –

    Hujan membasahi Kota Rempah, Ternate, dengan intensitas yang cukup lebat. Sesekali gerimis, tetapi tak lama kemudian semakin kencang dan lebat lagi. Awan dan kabut nampak berbaur, membuat pemandangan pagi itu terlihat muram berwarna abu-abu.

    Setelah menempuh perjalanan udara dari Jakarta, Yuliawati, jurnalis Katadata yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai duta literasi keuangan, menginjakkan kaki di Ternate, Maluku Utara, pada Selasa (27/8). Ia ditugaskan untuk memberikan edukasi soal keuangan kepada petani dan nelayan di Desa Luari, Tobelo Utara, Halmahera Utara.

    Bersama tim OJK pusat dan daerah, Yuliawati masih harus menempuh perjalanan laut ke Pelabuhan Sofifi dari Ternate. Namun, saat itu cuaca sedang tidak mendukung. Hujan yang terus-terusan mengguyur, membuat rencana naik speedboat dari Pelabuhan Armada Semut Mangga Dua, terpaksa dibatalkan karena ombak dan angin kencang. Padahal ini adalah cara tercepat untuk mencapai Pelabuhan Sofifi.

    Tim literasi keuangan pun beralih ke Dermaga Ferry Bastiong. Jaraknya tak jauh dari pelabuhan sebelumnya. Hanya saja, waktu tempuh ke Sofifi yang tadinya bisa dicapai sekitar 45 menit, harus dilalui sekitar 2 jam menggunakan kapal ferry dan masih diiringi rintikan hujan.

    Beruntung hujan tak berlanjut hingga Pelabuhan Sofifi. Yuliawati dan tim OJK bergegas menaiki mobil untuk melanjutkan perjalanan ke Tobelo. Jarak tempuh dari Sofifi ke Desa Luari kurang lebih sekitar 190km.

    Meski sepanjang perjalanan lebih sering dituntun oleh aspal yang mulus, medan yang dilalui terbilang menantang. Tim literasi keuangan masih harus menghadapi jalanan berkelok, menanjak dan menyusuri perkebunan, hutan, dan tepian pantai.

    Foto: Dok. Moch Prima Fauzi/detikcom

    Dari terang hingga gelap, perjalanan dari Sofifi ditempuh sekitar 4 jam. Selama itu, tim literasi keuangan merasakan ngerinya perjalanan menuju Tobelo Utara dari Sofifi. Padahal sebelumnya telah merasakan terombang-ambing di atas kapal ferry.

    “Saya berangkat dari Jakarta ke Ternate butuh waktu sekitar 3,5 jam, lalu lanjut kapal ferry 2 jam, lalu dari kapal ferry sempat terhenti lagi karena hujan besar. Lanjut jalur darat 4-5 jam. Jadi selama ini tahu lewat informasi, tapi baru kali ini mengalami betapa effort-nya ketika kita masuk ke wilayah 3T,” ungkap Yuliawati kepada detikcom belum lama ini.

    Setelah tiba di Tobelo Utara, esok paginya Yuliawati dan tim OJK memberikan edukasi kepada para petani dan nelayan dalam program Gencarkan yakni Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Yuliawati mengatakan memberikan pemahaman kepada masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) juga memiliki tantangan tersendiri. Sebab, diperlukan pemilihan kata dan penyederhanaan kata karena perbedaan cara berbahasa.

    “Tantangannya itu gimana menggunakan bahasa yang mendekati pemahaman mereka, mendekati kosa kata mereka, itu tantangannya sih. Karena biasa hidup di perkotaan ketika diperdesaan bagaimana mencocokkan konteks, biar mereka juga paham. Terus membunyikan dengan kasus dan ilustrasi yang dekat dengan mereka,” imbuh Yuliawati.

    Adapun jarak tempuh dari Bandara Soekarno Hatta ke Bandara Sultan Babullah Ternate sejauh kurang lebih 3,300km. Kemudian penyeberangan dari Ternate ke Sofifi sejauh kurang lebih 24km. Dari Sofifi ke Desa Luari menempuh jarak kurang lebih 190km. Sehingga jika ditotal, jarak tempuh tim literasi keuangan untuk tiba di Desa Luari, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara adalah sejauh kurang lebih 3.500km.

    Panggilan Menjadi Duta Literasi

    Yuliawati bercerita awal mula dipilih menjadi duta literasi keuangan. Pada Juni lalu dia menjadi salah satu jurnalis yang mendapatkan undangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendapatkan pembekalan materi terkait literasi keuangan. Pada awalnya, ia tak menyangka setelah mendapatkan serangkaian tes dan dinyatakan lulus, akan ditunjuk menjadi duta literasi keuangan.

    “Kita waktu itu belum tahu soal duta literasi keuangan. Cuma taunya ini bakal seharian dikasih materi. Terus saya lihat ini materinya menarik nih, yaudah ikut kan. Terus di situ baru tahu, oh kita nanti dapat sertifikat segala macam. Nah, ada dikasih tes sama setelah seharian dikasih materi dites lagi,” papar Yuliawati.

    “Terus yang setelah lulus itu kita dapat sertifikat. Terus dijelasin, kita itu nanti berperan sebagai duta literasi keuangan. Ini sebenarnya pekerjaannya kayak relawan gitu ya, jadi selain bareng OJK ke wilayah 3T, kita itu diminta bikin kelas-kelas untuk mengisi literasi keuangan,” imbuhnya.

    Meski begitu, ia mengaku senang terpilih menjadi duta literasi keuangan OJK. Selain mendapatkan pengetahuan baru tentang literasi keuangan, ia bisa meningkatkan kemampuan diri.

    “Kedua ternyata banyak masyarakat yang belum paham nih soal literasi keuangan. Hal yang sederhana kayak menabung (di bank) aja, di Desa Luari, mereka masih khawatir,” jelas Yuliawati.

    Foto: Dok. Moch Prima Fauzi/detikcom

    Di Desa Luari, Yuliawati memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara mengelola keuangan dan memberikan pengenalan serta gambaran umum tentang kejahatan dan penipuan di sektor keuangan kepada petani dan nelayan. Ia juga mengajari bagaimana mereka untuk tetap waspada terhadap penipuan berkedok investasi. Ia berharap materi yang disampaikan dapat diterapkan oleh para petani dan nelayan.

    “Mudah-mudahan ilmunya berguna, tapi kan pemberian materi sekali saja menurut saya kurang. Perlu juga mengubah perilaku kebiasaan, pola kehidupan sehari hari mereka. Setelah mengetahui dan paham, dan mengubah perilaku, mereka bisa berpikir jangka panjang sehingga kalau mereka punya dana lebih banyak, punya modal lebih banyak, mereka bisa mengubah hidup mereka jadi lebih baik,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, program Gencarkan di Provinsi Maluku Utara telah terlaksana di seluruh 10 kabupaten/kota. Pelaksanaan di Desa Luari pada Kamis (28/8), menjadi penutup rangkaian Gencarkan di provinsi tersebut.

    Pelaksanaan program Gencarkan di Desa Luari bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (BNI) beserta Bank Pembangunan Daerah Maluku Malut (BPD Maluku Malut).

    (akn/ega)

  • Presiden RI Pernah Bubarkan DPR Gara-Gara Tak Capai Kesepakatan

    Presiden RI Pernah Bubarkan DPR Gara-Gara Tak Capai Kesepakatan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tuntutan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencuat belakangan ini sebagai reaksi publik terhadap sejumlah isu. 

    Secara konstitusional, DPR tidak bisa dibubarkan atau dibekukan, termasuk juga oleh presiden. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 amandemen ketiga, yang secara secara tegas menyatakan bahwa presiden tidak bisa membubarkan atau membekukan DPR.

    “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.***),” bunyi Pasal 7C UUD 1945.

    Meski begitu, sejarah mencatat DPR pernah dibubarkan pada 5 Maret 1960 lewat Penetapan Presiden No.3 Tahun 1960 ketika Presiden Soekarno berkuasa. Pembubaran tersebut disebabkan karena DPR tidak bisa membantu pemerintah dan memenuhi harapan yang diinginkan.

    “[…] DPR ternyata tidak memenuhi harapan kami supaya bekerja atas dasar saling membantu antara pemerintah dan DPR, sesuai dengan jiwa dan semangat UUD’45, Demokrasi Terpimpin dan Manifesto Politik,” tegas Soekarno dalam Penetapan Presiden No.3 Tahun 1960.

    Menurut koran Nasional (7 Maret 1960), sebelumnya pemerintah berharap DPR menyetujui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp44 miliar. Namun, akibat perdebatan yang tak kunjung usai dan kemudian DPR hanya menyetujui APBN sebesar Rp36 Miliar, Soekarno kemudian melakukan kebijakan yang membubarkan DPR.

    Presiden kemudian menggantinya dengan parlemen bernama DPR Gotong Royong (DPR-GR). Anggota DPR-GR juga ditunjuk Soekarno sendiri sebanyak 283 orang yang tak hanya berisi partai politik, tetapi juga personel militer. 

    Meski begitu, keputusan Soekarno untuk membubarkan DPR menuai kontroversi. Sebab, DPR yang dibubarkan merupakan parlemen berdasarkan hasil Pemilu demokratis tahun 1955. Selain itu, komposisi DPR-GR juga menguntungkan pihak terkait sebab jumlah kursi dari Partai Komunis Indonesia (PKI) naik. Sementara, jumlah kursi partai-partai Islam merosot.

    Atas dasar inilah, sejumlah pimpinan politik seperti Masyumi, Partai Sosialis Indonesia, Parkindo, Partai Katolik, NU, serta partai non-komunis lainnya sepakat melakukan perlawanan, yakni lewat Liga Demokrasi yang didirikan pada 24 Maret 1960.

    Merle Calvin Ricklefs dalam A History of Modern Indonesia since c. 1200 (2008) menjelaskan, pendirian Liga Demokrasi didukung oleh Mohammad Hatta. Saat itu Hatta tak lagi berstatus Wakil Presiden RI karena mengundurkan diri pada 1 Desember 1956 karena tak lagi sejalan dengan Soekarno. 

    Liga Demokrasi didirikan untuk menolak pembubaran DPR dan menuntut pengembalian sistem Demokrasi Parlementer. Namun, Soekarno mengabaikan desakan tersebut dan memilih pergi ke luar negeri. Sekembalinya dari luar negeri, Soekarno kemudian melarang Liga Demokrasi dan membubarkan Masyumi dan PSI. 

    Dalam perjalanannya, ketiadaan parlemen sebagai representasi rakyat menimbulkan masalah. DPR-GR yang diangkat oleh Presiden Soekarno kerap tunduk dan menjadi “Stempel” kebijakan pemerintah. Tidak ada lagi fungsi parlemen yang mengawasi dan mengkritik kinerja pemerintah. 

    Eksistensi DPR-GR sendiri berakhir seiring kejatuhan Soekarno sebagai Presiden Indonesia sekitar tahun 1966-1967. 

    Pernah Dilakukan Gus Dur

    Serupa tapi tak sama, Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, tercatat pernah juga bertindak keras kepada DPR. Hanya saja, Gus Dur tidak membubarkan, tetapi membekukan DPR dan MPR, dengan mengeluarkan maklumat Presiden Republik Indonesia pada 23 Juli 2001.

    Langkah ini dilakukan karena MPR yang dipimpin oleh Amien Rais berencana melakukan Sidang Istimewa untuk mengganti Gus Dur dari jabatan presiden. Meski begitu, langkah pembekuan DPR dan MPR percuma sebab parlemen masih menjalankan fungsinya dan melakukan perlawanan balik.

    Puncaknya, MPR dan DPR sukses melakukan Sidang Istimewa dan menggulingkan Gus Dur dari jabatan presiden. Kemudian parlemen langsung melantik Megawati sebagai Presiden ke-5 RI. 

    Naskah ini merupakan bagian dari CNBC Insight, rubrik yang menyajikan ulasan sejarah untuk menjelaskan kondisi masa kini lewat relevansinya di masa lalu. Lewat kisah seperti ini, CNBC Insight juga menghadirkan nilai-nilai kehidupan dari masa lampau yang masih bisa dijadikan pelajaran di hari ini.

    (mfa/mfa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Soal Bung Karno, Prabowo Sindir Kader PDIP

    Soal Bung Karno, Prabowo Sindir Kader PDIP

    Bisnis.com, TANGERANG – Presiden Prabowo Subianto menyelipkan sindiran kepada kader PDI Perjuangan (PDIP) saat membuka Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025).

    Dalam sambutannya, Prabowo menyinggung soal pentingnya memahami pemikiran pendiri bangsa, khususnya Presiden pertama RI, Soekarno.

    “Saya maaf, maaf Mas Ario Bima, saya ini bukan anggota PDIP, tetapi saya pernah baca tulisan-tulisan Bung Karno, tidak kalah sama orang PDIP. Jangan-jangan orang PDIP enggak pernah baca,” kata Prabowo disambut tawa hadirin.

    Dia menyebut dirinya mengoleksi karya-karya Bung Karno, termasuk pidato Indonesia Menggugat, yang bahkan dibingkai dan dipajang di kediamannya di Hambalang.

    “Saya baca Indonesia Menggugat. Bahkan pidatonya saya bingkai ada di rumah saya. Siapa Sekpri (Sekretaris Pribadi) saya, benar? Pidato Bung Karno itu saya bingkai, dan dalam pidato itu beliau sebut, kekayaan kita diambil ratusan tahun, dan beliau sebut komoditas-komoditasnya—karet, teh, kopi, timah—semua disebut,” jelasnya.

    Kepada Ario Bima, politisi senior PDIP yang hadir dalam acara tersebut, Prabowo sempat menggoda.

    “Mas Ario pernah baca kan Indonesia Menggugat? Pernah? Nanti saya uji lho isinya,” ujar Prabowo disambut tawa audiens.

  • Pertamina berencana mengekspor avtur dari minyak jelantah

    Pertamina berencana mengekspor avtur dari minyak jelantah

    Tentunya harganya nanti harus bersaing dengan produk-produk yang lainnya. Yang jelas, di ASEAN ini kita yang pertama (mengolah minyak jelantah jadi avtur).

    Cilacap, Jawa Tengah (ANTARA) – PT Pertamina (Persero) berencana mengekspor Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau avtur ramah lingkungan yang berbahan baku minyak jelantah.

    “Kami akan komunikasikan (rencana ekspor) nanti, untuk bisa menjajaki ekspor. Kalau sudah melihat hasil daripada SAF kita, pasti negara lain akan melirik (SAF) kita,” ujar Komisaris Utama dan Independen Pertamina Mochammad Iriawan dalam acara Jejak Keberlanjutan Series, di Kilang Cilacap, Jawa Tengah, Rabu.

    Iwan, sapaan akrab Iriawan, belum merinci negara mana saja yang akan menjadi sasaran ekspor dari avtur berbahan minyak jelantah tersebut.

    Meskipun demikian, Iwan berpesan agar harga dari avtur berbahan baku minyak jelantah dapat bersaing dengan harga avtur lainnya di kawasan Asia Tenggara.

    “Tentunya harganya nanti harus bersaing dengan produk-produk yang lainnya. Yang jelas, di ASEAN ini kita yang pertama (mengolah minyak jelantah jadi avtur),” kata Iwan.

    VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menyampaikan bahwa hal-hal terkait penggunaan avtur berbahan minyak jelantah akan menyesuaikan kapasitas produksi.

    Saat ini, avtur dari minyak jelantah tersebut hanya diproduksi di Kilang Cilacap, Jawa Tengah. Adapun kapasitas produksi avtur dari minyak jelantah tersebut sebesar 8.700 barel per hari.

    “Jadi targetnya tentu selain untuk maskapai kami (Pelita), kami juga targetkan untuk ekspor,” ujar Fadjar.

    Fadjar juga menyampaikan penggunaan avtur dari minyak jelantah nantinya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar penerbangan internasional, sebab mengikuti standar yang sudah ditetapkan.

    Oleh karena itu, selain dipilih berdasarkan kesiapan teknis, Kilang Cilacap juga dipilih karena berlokasi dekat dengan bandara internasional, seperti Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, dan Bandara Ngurah Rai di Bali.

    “Karena untuk logistiknya juga supaya dekat ke bandara-bandara internasional, seperti Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai,” kata Fadjar.

    PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) berencana untuk memperluas produksi Pertamina Sustainable Aviation Fuel (PertaminaSAF) atau avtur yang diolah dari bahan baku Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah.

    “Ke depan, PertaminaSAF juga akan diujicobakan untuk diproduksi di Kilang Dumai dan Kilang Balongan,” ujar Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman.

    Pertamina juga telah melakukan penerbangan komersial perdana maskapai Pelita Air menggunakan PertaminaSAF dengan rute Jakarta-Denpasar pada Rabu (20/8).

    Menurut Taufik, penerbangan itu bukan sekadar perjalanan udara biasa, melainkan tanda transisi energi yang semakin nyata di Indonesia.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR di Ujung Teriakan Rakyat Nasional 27 Agustus 2025

    DPR di Ujung Teriakan Rakyat Nasional 27 Agustus 2025

    DPR di Ujung Teriakan Rakyat
    Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat
    ADA
    gema yang lahir dari jalanan, dari ruang digital yang riuh, dari suara rakyat yang tak lagi sabar menunggu janji: “Bubarkan DPR.”
    Teriakan itu, seperti gaung dalam gua yang lembap, berulang dan berulang. Ia tak datang dari satu titik, tetapi dari rasa frustrasi yang meluas: gaji fantastis, tunjangan rumah, perjalanan dinas, gestur yang tampak meremehkan, hingga joget di ruang sidang yang mestinya sakral.
    Namun, apakah teriakan itu sungguh ditujukan untuk menutup pintu DPR, atau hanya jeritan kolektif yang ingin didengar? Di sanalah paradoksnya: rakyat bersuara, tetapi konstitusi menjawab dengan dingin—tidak bisa.
    Pasal 7C UUD 1945 tegas: Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Sebuah norma yang lahir dari luka sejarah, dari trauma ketika Soekarno dengan satu penetapan menyingkirkan parlemen hasil Pemilu 1955, menggantinya dengan DPR Gotong Royong.
    Sebuah luka ketika Abdurrahman Wahid mencoba mengulanginya, hanya untuk berakhir dengan kejatuhan dirinya.
    Teriakan itu, dengan demikian, bukanlah instruksi. Ia adalah tanda. Sebuah alarm bahwa legitimasi sedang retak.
    Kita pernah hidup dalam sejarah ketika lembaga yang bernama DPR bisa dihentikan dengan selembar kertas.
    Pada 5 Maret 1960, Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden No. 3/1960. DPR dibubarkan. Alasan formalnya sederhana: penolakan RAPBN. Alasan politisnya lebih dalam: DPR dianggap tak revolusioner, tak sejalan dengan visi Demokrasi Terpimpin.
    Sejak itu, kita hidup dengan DPR Gotong Royong, lembaga tanpa akar elektoral, sekadar cermin kehendak presiden. Rakyat kehilangan rumah bagi aspirasinya.
    Empat dekade kemudian, 23 Juli 2001, sejarah hampir berulang. Abdurrahman Wahid, dengan Maklumat Presiden, membekukan DPR dan MPR.
    Namun kali ini, konstitusi dan politik tak berpihak. Militer menolak, rakyat terpecah, Mahkamah Agung menegaskan langkah itu tak sah. Gus Dur jatuh.
    Sejarah itu mengajarkan: pembubaran DPR bukan jalan. Ia hanya melahirkan krisis yang lebih dalam.
    Meski begitu, sulit menyangkal: ada jurang yang menganga antara DPR dan rakyat. Lembaga yang disebut “wakil rakyat” itu sering kali tak berwajah rakyat. Ia berwajah partai, fraksi, kepentingan dagang, bahkan transaksi.
    Narasi “bubarkan DPR” lahir dari nurani yang terluka. Dari rakyat yang melihat parlemen lebih sibuk dengan tunjangan ketimbang pengawasan.
    Dari buruh yang menunggu perlindungan, tetapi yang tiba adalah revisi undang-undang yang menguntungkan pemodal. Dari petani yang menjerit karena lahan diserobot, tetapi suara mereka hilang di ruang rapat.
    Nurani itulah yang memaksa publik bersuara. Meski mereka tahu, secara hukum, DPR tak bisa dibubarkan.
    Hukum berdiri seperti pagar. Ia dingin, rasional, sering kali terasa kaku. Pasal 7C UUD 1945 adalah pagar itu. Tidak ada pintu di sana. Tidak ada ruang tafsir untuk keadaan darurat sekalipun.
    Sistem presidensial memang dibangun agar tak ada pihak yang bisa membubarkan pihak lain. DPR hanya bisa berakhir dengan pemilu. Presiden hanya bisa jatuh dengan pemakzulan.
    Asimetri yang disengaja: eksekutif tak bisa mematikan legislatif, legislatif hanya bisa menjatuhkan eksekutif dengan mekanisme yang panjang.
    Seruan “bubarkan DPR” karenanya hanya gema politik. Ia tak akan menemukan jalannya dalam undang-undang, kecuali melalui amandemen UUD.
    Dan itu pun, sebuah jalan yang hampir mustahil: DPR dan DPD harus menyetujui, MPR harus mengesahkan. Artinya, mereka yang dituntut bubar justru memegang kunci.
    Di sinilah politik bekerja. Seruan “bubarkan DPR” bisa jadi lebih berguna sebagai simbol ketidakpuasan ketimbang agenda nyata.
    Ia jadi bahan bakar bagi oposisi, jadi komoditas di media sosial, jadi amunisi bagi kelompok yang ingin mengganggu status quo.
    Politik selalu pandai menunggangi suara rakyat. Teriakan yang lahir dari nurani bisa dibelokkan jadi alat tawar. Bisa dijadikan ancaman, bisa jadi alat legitimasi.
    Namun, politik juga bisa memaknai ulang suara itu. Jika DPR bijak, maka seruan itu seharusnya dilihat sebagai alarm, bukan ancaman. Alarm yang menandakan jarak yang kian jauh antara rakyat dan wakilnya.
    Rakyatlah yang pada akhirnya akan memutuskan. Tidak dengan dekrit, tidak dengan penetapan presiden, tidak dengan maklumat. Tetapi dengan selembar kertas bernama surat suara.
    Narasi “bubarkan DPR” mungkin tak akan pernah mewujud dalam hukum. Namun, ia bisa terwujud dalam pilihan rakyat di pemilu. Dengan cara itu, rakyat bisa “membubarkan” wajah lama DPR, menggantinya dengan wajah baru.
    Namun, pertanyaannya: apakah rakyat percaya pada mekanisme itu? Atau apakah demokrasi kita terlalu tersandera oleh partai politik, sehingga pilihan rakyat sekadar memilih nama-nama yang telah disiapkan oligarki?
    Di situlah letak tragedinya. Rakyat ingin perubahan, tetapi saluran formalnya dibatasi. Teriakan pun menggema, mencari jalan lain.
    “Bubarkan DPR” mungkin bukan instruksi yang realistis. Ia adalah metafora, cara rakyat mengekspresikan kehilangan kepercayaan. Sebuah tanda bahwa lembaga yang mestinya menyalurkan aspirasi justru terasa asing, bahkan menindas.
    Konstitusi sudah menutup pintu pembubaran. Sejarah sudah memperingatkan risikonya. Hukum sudah menegaskan ketidakmungkinannya, tetapi nurani rakyat tetap bersuara.
    Mungkin, yang perlu dibubarkan bukanlah DPR sebagai lembaga. Melainkan cara DPR bekerja. Cara ia mewakili. Cara ia hidup dari uang rakyat.
    Dan mungkin, pada akhirnya, yang benar-benar ingin dibubarkan rakyat adalah jurang yang memisahkan mereka dari wakil yang mengaku mewakili.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mentrans ingatkan Tim Ekspedisi Patriot untuk beri aksi, solusi nyata

    Mentrans ingatkan Tim Ekspedisi Patriot untuk beri aksi, solusi nyata

    Tangerang, Banten (ANTARA) – Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara meminta para anggota Tim Ekspedisi Patriot untuk dapat mengidentifikasi permasalahan di kawasan transmigrasi serta memberikan aksi dan solusi nyata terhadap tantangan yang mereka hadapi.

    “Temukan masalahnya dan lakukan aksi walaupun itu sedikit. Sekecil apapun, berikan solusi, karena kalau hanya dalam bentuk persoalan atau problem setting statement (pernyataan masalah) saja, itu juga tidak ada gunanya,” ujarnya saat melepas keberangkatan para peserta di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa.

    Program Ekspedisi Patriot tahun ini diikuti oleh 2.000 peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan dosen senior dari tujuh universitas yang diterjunkan untuk memetakan serta meriset potensi ekonomi di 154 kawasan transmigrasi.

    Iftitah menuturkan bahwa salah satu peserta mengaku telah menjalin komunikasi dengan masyarakat di lokasi penugasan. Para warga transmigran di wilayah tersebut mengeluhkan sulitnya akses transportasi karena infrastruktur yang kurang memadai.

    “Keluhan mereka itu ada jalan yang mereka butuhkan sekitar 1 kilometer tapi baru dibangun 500 meter. Lalu mahasiswa tersebut mengatakan kepada saya, saya nanti akan cari dana co-funding, bahkan dia sudah kontak juga Rumah Zakat,” jelas Iftitah.

    Ia juga mengingatkan para peserta Ekspedisi Patriot agar berupaya optimal dalam menjalankan riset mereka karena program penelitian tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

    “Kita sudah diingatkan oleh Kementerian Keuangan bahwa Tim Ekspedisi Patriot ini didanai oleh APBN. Oleh karena itu, kita ingin mengkapitalisasi seberapa pun dana yang diberikan oleh APBN, sumbernya dari pajak rakyat akan kita kembalikan ke rakyat dalam bentuk yang lebih besar,” tuturnya.

    Sebanyak 525 peserta yang terbagi dalam 105 kelompok berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju lokasi transmigrasi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua, Selasa.

    Mentrans Iftitah pun berpesan agar para peserta Ekspedisi Patriot dapat menjalin hubungan baik dengan masyarakat setempat yang memiliki keragaman dan ciri khas masing-masing.

    “Tim Ekspedisi Patriot sangat excited (gembira), sangat bersemangat, dan menikmati perjalanan. Mudah-mudahan mereka semua selamat dalam perjalanan,” imbuh M Iftitah Sulaiman Suryanagara.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.