Xcloud.id

Tag: Soekarno

  • Prabowo unggah kompilasi pidato Presiden masa ke masa soal Pancasila

    Prabowo unggah kompilasi pidato Presiden masa ke masa soal Pancasila

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengunggah video kompilasi cuplikan pidato Presiden Indonesia dari masa ke masa, mulai dari Presiden pertama RI Soekarno hingga Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Prabowo sendiri, soal Pancasila dan persatuan bangsa.

    Dalam video yang diunggah lewat akun resmi Instagram miliknya @prabowo pada Senin, cuplikan pidato hitam-putih itu dimulai dari Presiden ke-1 RI, Soekarno, yang menyatakan Pancasila adalah pilar dari negara Indonesia.

    “Pancasila. Pancasila or the five pilars of our state. We seek to build a new, a better world,” ucap Presiden Soekarno yang berbahasa Inggris dalam potongan video tersebut.

    Presiden Soekarno menyatakan bahwa pemerintah bertekad membangun dunia yang lebih baik.

    Kemudian, Presiden ke-2 RI Soeharto menyampaikan cita-cita pembangunan Indonesia, bahkan perjuangan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

    Presiden ke-3 RI B.J Habibie menyatakan bahwa keanekaragaman dari suku di Indonesia menjadi sumber daya untuk melaksanakan perubahan-perubahan yang menguntungkan seluruh bangsa Indonesia.

    “Keanekaragaman dari suku itu justru menjadi sumber daya untuk melaksanakan perubahan-perubahan yang menguntungkan seluruh bangsa yang hidup di sini,” kata Habibie.

    Selanjutnya, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau kerap dikenal Gus Dur mengingatkan bahwa kita akan tetap menjadi bangsa yang sama walaupun berbeda-beda keyakinan.

    Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menggelorakan pemuda-pemudi Indonesia untuk menatap masa depan dengan penuh gagah berani.

    “Pemuda-pemudi Indonesia menatap masa depan dengan penuh gagah berani untuk kita bisa berdiri di atas kaki sendiri,” kata Megawati.

    Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan bahwa bangsa Indonesia sejak era kemerdekaan hingga sekarang ini adalah bangsa yang tangguh, pantang menyerah, dan memiliki daya juang yang kuat.

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo menekankan bahwa persatuan kita, kerukunan kita, kerja keras dan kegotongroyongan kita dapat membawa Indonesia melompat lebih tinggi lagi.

    Terakhir, Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Indonesia dibangun di atas landasan yang sudah dirintis para pendahulu, yakni Presiden Indonesia.

    “Kita bangun Indonesia di atas landasan yang sudah dirintis pendahulu-pendahulu kita. Indonesia harus swasembada pangan, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SAFEnet Sorot Penindasan Digital Selama Aksi Demonstrasi

    SAFEnet Sorot Penindasan Digital Selama Aksi Demonstrasi

    Jakarta –

    Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menyoroti represi atau penindasan aktivitas digital selama aksi demonstrasi yang terjadi dalam sepekan terakhir.

    Seperti diketahui, berbagai elemen masyarakat di sejumlah kota di Indonesia menggelar aksi menyuarakan keresahan terhadap kondisi politik serta ketidakadilan sosial dan ekonomi di Tanah Air.

    SAFEnet dalam pernyataan sikapnya menyebutkan bahwa aksi yang telah berlangsung sejak 25 Agustus 2025 tidak hanya diwarnai dugaan pelanggaran hak asasi manusia pada para peserta, tetapi juga berdampak pada hak-hak digital pengguna internet di Indonesia secara masif.

    “Situasi di lapangan juga menunjukkan adanya praktik-praktik yang diduga melanggar prinsip kebebasan berekspresi di ruang digital oleh pemerintah dan platform media sosial,” tulis SAFEnet seperti dikutip dari safenet.or.id, Senin (1/9/2025).

    Sebagai organisasi masyarakat sipil dan non-pemerintah (NGO) yang memperjuangkan hak-hak digital, SAFEnet memandang situasi ini sebagai upaya pembatasan kebebasan berekspresi, otoritarianisme digital, dan militerisasi ruang siber Indonesia.

    Ada enam poin yang disorot SAFEnet terkait pelanggaran serius terhadap hak-hak digital warga, selengkapnya dibeberkan sebagai berikut:

    Kriminalisasi terhadap Khariq Anhar, aktivis mahasiswa dari Universitas Riau dan pengelola akun media sosial Aliansi Mahasiswa Penggugat (AMP) menggunakan Pasal 32 Ayat (1) dan/atau Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, untuk selanjutnya disebut ‘UU ITE’). Khariq ditangkap pada 28 Agustus 2025 di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta setelah melakukan kampanye mengenai aksi protes bulan Agustus melalui akun Instagram AMP.Beredarnya kontak WhatsApp sejumlah pegiat koalisi masyarakat sipil yang secara keliru dipresentasikan sebagai milik sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sehingga menimbulkan spam, pelecehan, sampai gangguan keamanan kepada mereka yang terdampak. Lebih lanjut, ditemukan berbagai macam intimidasi secara masif di ruang digital mulai dari pengancaman, pengungkapan data pribadi, kekerasan berbasis gender online, dan berbagai serangan digital lainnya yang menargetkan individu-individu yang menyampaikan kritik di media sosial.Adanya gangguan terhadap akses internet dan informasi di ruang digital. Moderasi konten, pembatasan akses terhadap sejumlah fitur, dan pemadaman listrik yang terjadi di beberapa bagian wilayah Jakarta dan Bandung yang menjadi titik sentral aksi menyebabkan hambatan arus informasi bagi masyarakat secara umum serta memperbesar potensi ancaman fisik kepada para peserta aksi. Selain itu, ditemukan dugaan sabotase kabel optik server dengan pembakaran yang berpotensi mengganggu jaringan internet serta memengaruhi arus komunikasi dan informasi di Jakarta. Pola ini serupa dengan pola-pola gangguan akses internet pada sejumlah demonstrasi selama beberapa tahun belakangan, di mana peserta kesulitan untuk terhubung ke Internet selama aksi berlangsung.Ditangguhkannya fitur siaran langsung milik TikTok, yang telah menjadi saluran alternatif untuk mendokumentasikan jalannya demonstrasi di jalanan berbagai kota di Indonesia dan merekam tindakan brutal aparat penegak hukum, atas alasan keamanan. Penangguhan ini selain membatasi akses informasi dan komunikasi, juga berimbas pada aspek ekonomi, di mana pengusaha UMKM yang mengandalkan fitur siaran langsung untuk berjualan telah terdampak.Terdapatnya indikasi adanya operasi informasi yang bertujuan mengalihkan perhatian publik dari isu kekerasan polisi. Narasi yang disebarkan berupaya mengarahkan fokus massa untuk menyasar DPR, alih-alih menuntut pertanggungjawaban atas brutalitas polisi. Pada saat yang sama, peserta aksi semakin sering dilabeli sebagai kelompok anarkis, sebagai upaya untuk mendelegitimasi tuntutan mereka. Selain itu, juga terdapat narasi hasutan untuk melakukan tindak kekerasan kepada etnis Tionghoa yang memunculkan trauma peristiwa 1998. Militer juga tampak mencari panggung. Narasi dari sejumlah akun media sosial, termasuk @PuspenTNI, yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia hadir sebagai penengah, pencair suasana, dan turun ke titik-titik demonstrasi untuk mengamankan demonstrasi. Padahal, TNI tidak memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengamankan atau mencairkan suasana di titik-titik demonstrasi.Dikeluarkannya pernyataan dari Kementerian Komunikasi dan Digital mengenai rencana pemanggilan perwakilan Meta dan TikTok pada 26 Agustus 2025 untuk mendiskusikan pemberantasan konten yang dilabeli pemerintah sebagai disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian (DFK).

    Hanya dalam beberapa hari, moderasi konten berlebihan (overmoderation) terjadi di platform milik kedua perusahaan tersebut, antara lain Instagram, YouTube, dan TikTok. Sejumlah akun ditangguhkan dan banyak unggahan terkait kekerasan polisi diturunkan dengan dalih ‘penghasutan dan kekerasan’. Selain itu, beberapa pengguna X juga mendapatkan notifikasi permintaan penurunan konten dari Komdigi. Padahal, konten-konten yang disebarkan merupakan ekspresi yang sah, termasuk dugaan video perintah penembakan dari Kapolri terhadap massa aksi.

    Atas dasar keenam fakta dan peristiwa yang telah dikemukakan di atas, SAFEnet mendesak kepada pihak-pihak berikut untuk segera mengambil tindakan:

    Pemerintah Indonesia, utamanya Kepolisian Republik Indonesia, untuk menghentikan segala bentuk represi digital dalam menangani demonstrasi. Pembatasan HAM harus berdasarkan three-part test, yaitu asas legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas. Pemerintah juga harus memastikan perlindungan terhadap hak atas informasi publik di masa krisis. Media, termasuk media independen, harus diberi ruang penuh untuk melakukan liputan tanpa hambatan teknis.Perusahaan-perusahaan media sosial, utamanya Meta, ByteDance, dan Google, untuk memastikan operasi bisnisnya menghormati HAM sesuai dengan Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM dan Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional mengenai Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab dan tidak tunduk pada permintaan moderasi konten maupun pembatasan fitur dari pemerintah Indonesia yang bertentangan dengan HAM.Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menarik pasukan-pasukannya dari titik demonstrasi dan kembali ke barak, serta menghentikan narasi di media sosial bahwa TNI hadir sebagai penengah, pencair suasana, dan turun ke titik-titik demonstrasi untuk mengamankan demonstrasi.Komnas HAM dan institusi HAM nasional lainnya untuk melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap pelanggaran HAM yang terjadi.Komite HAM PBB dan Prosedur Khusus Dewan HAM PBB untuk terus memantau perkembangan situasi hak-hak digital di Indonesia dan melakukan investigasi menyeluruh mengenai pelanggaran hak-hak digital yang terjadi selama masa-masa kritis.

    Demi memastikan keamanan dan keselamatan bersama selama aksi, SAFEnet juga mengimbau agar:

    Seluruh elemen masyarakat sipil untuk meningkatkan keamanan holistik, termasuk keamanan digital, dalam melakukan kerja-kerja organisasi maupun gerakan. Masyarakat sipil dapat beralih ke platform-platform alternatif yang lebih aman sebagai sarana komunikasi dan diseminasi informasi.Seluruh elemen masyarakat sipil untuk tidak terprovokasi oleh upaya yang berpotensi menciptakan konflik horizontal. Penting bagi kita semua untuk memastikan bahwa narasi yang dibangun tidak memuat stigma, pelabelan, maupun hasutan kebencian terhadap kelompok-kelompok kelompok rentan, marjinal, dan minoritas.Masyarakat sipil internasional untuk terus memantau perkembangan terbaru mengenai situasi hak-hak digital di Indonesia dan bersolidaritas bersama masyarakat Indonesia.

    (rns/fay)

  • Safenet Sorot 6 Penindasan Digital Selama Aksi Demonstrasi di RI

    Safenet Sorot 6 Penindasan Digital Selama Aksi Demonstrasi di RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Organisasi masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak digital, Southeast Asia Freedom of Expression (SAFEnet) menyoroti praktik represi digital selama aksi demonstrasi satu minggu terakhir. Disebutkan aksi tersebut sebagai bentuk pembatasan kebebasan berekspresi.

    “Sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak digital, SAFEnet melihat situasi sebagai pembatasan kebebasan berekspresi, otoritarianisme digital, serta militerisasi ruang siber Indonesia,” kata SAFEnet dalam keterangan resminya di akun Instagram resmi, dikutip Senin (1/9/2025).

    Dalam unggahan tersebut, SAFEnet memberikan beberapa pelanggaran serius pada hak digital masyarakat. Mulai dari kriminalisasi pada aktivis mahasiswa Universitas Riau Khariq Anhar, beredarnya kontak WhatsApp pegiat koalisi masyarakat sipil yang disebut anggota DPR membuat adanya spam, pelecehan dan gangguan keamanan, serta intimidasi digital pada mereka yang menyuarakan kritikan pada media sosial, termasuk ancaman, doksing, kekerasan online berbasis gender, dan serangan siber lainnya.

    Gangguan akses internet dan informasi di ruang digital juga disinggung oleh SAFEnet, termasuk terkait moderasi konten, pembatasan konten, pemadaman listrik di beberapa wilayah seperti Jakarta dan Bandung, serta dugaan sabotase kabel optik server dengan dibakar.

    Dimatikannya fitur Livestream Tiktok pada Sabtu malam juga berdampak karena menjadi salah satu cara dokumentasi demo dan merekam tindakan tindakan brutal penegak hukum. SAFEnet juga menyoroti kebijakan itu juga berdampak pada aspek ekonomi. Sebab pengusaha UMKM yang mengandalkan fitur tersebut kesulitan untuk mengakses.

    Adanya indikasi pengalihan isu dari kekerasan polisi, dengan menyasar ke DPR dan pelabelan kelompok anarkis pada peserta aksi. Muncul juga narasi untuk melakukan tindakan kekerasan pada etnis Tionghoa dan militer yang sepertinya ikut mencari panggung.

    Terakhir SAFEnet menyoroti adanya praktik overmoderasi konten di sejumlah platform media sosial, yakni Meta, Tiktok dan Youtube. Kejadian ini tak lama setelah Kementerian Komunikasi dan Digital menyebut akan memanggil platform digital untuk moderasi konten.

    SAFEnet mendesak pemerintah serta kepolisian menyetop bentuk represi digital pada penanganan demonstrasi. Perusahaan media sosial juga diminta menghormati HAM dan tindak tunduh pada pemrintaan moderasi konten serta pembatasan fitur yang bertentangan dengan HAM.

    Berikut adalah 6 represi digital yang disorot Safenet:

    Kriminalisasi terhadap Khariq Anhar, aktivis mahasiswa dari Universitas Riau dan pengelola akun media sosial Aliansi Mahasiswa Penggugat (AMP) menggunakan Pasal 32 Ayat (1) dan/atau Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, untuk selanjutnya disebut “UU ITE”). Khariq ditangkap pada 28 Agustus 2025 di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta setelah melakukan kampanye mengenai aksi protes bulan Agustus melalui akun Instagram AMP.
    Beredarnya kontak WhatsApp sejumlah pegiat koalisi masyarakat sipil yang secara keliru dipresentasikan sebagai milik sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sehingga menimbulkan spam, pelecehan, sampai gangguan keamanan kepada mereka yang terdampak. Lebih lanjut, ditemukan berbagai macam intimidasi secara masif di ruang digital mulai dari pengancaman, pengungkapan data pribadi, kekerasan berbasis gender online, dan berbagai serangan digital lainnya yang menargetkan individu-individu yang menyampaikan kritik di media sosial.
    Adanya gangguan terhadap akses internet dan informasi di ruang digital. Moderasi konten, pembatasan akses terhadap sejumlah fitur, dan pemadaman listrik yang terjadi di beberapa bagian wilayah Jakarta dan Bandung yang menjadi titik sentral aksi menyebabkan hambatan arus informasi bagi masyarakat secara umum serta memperbesar potensi ancaman fisik kepada para peserta aksi. Selain itu, ditemukan dugaan sabotase kabel optik server dengan pembakaran yang berpotensi mengganggu jaringan internet serta memengaruhi arus komunikasi dan informasi di Jakarta. Pola ini serupa dengan pola-pola gangguan akses internet pada sejumlah demonstrasi selama beberapa tahun belakangan, di mana peserta kesulitan untuk terhubung ke Internet selama aksi berlangsung.
    Ditangguhkannya fitur siaran langsung milik TikTok, yang telah menjadi saluran alternatif untuk mendokumentasikan jalannya demonstrasi di jalanan berbagai kota di Indonesia dan merekam tindakan brutal aparat penegak hukum, atas alasan keamanan. Penangguhan ini selain membatasi akses informasi dan komunikasi, juga berimbas pada aspek ekonomi, di mana pengusaha UMKM yang mengandalkan fitur siaran langsung untuk berjualan telah terdampak.
    Terdapatnya indikasi adanya operasi informasi yang bertujuan mengalihkan perhatian publik dari isu kekerasan polisi. Narasi yang disebarkan berupaya mengarahkan fokus massa untuk menyasar DPR, alih-alih menuntut pertanggungjawaban atas brutalitas polisi. Pada saat yang sama, peserta aksi semakin sering dilabeli sebagai kelompok anarkis, sebagai upaya untuk mendelegitimasi tuntutan mereka. Selain itu, juga terdapat narasi hasutan untuk melakukan tindak kekerasan kepada etnis Tionghoa yang memunculkan trauma peristiwa 1998. Militer juga tampak mencari panggung. Narasi dari sejumlah akun media sosial, termasuk @PuspenTNI, yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia hadir sebagai penengah, pencair suasana, dan turun ke titik-titik demonstrasi untuk mengamankan demonstrasi. Padahal, TNI tidak memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengamankan atau mencairkan suasana di titik-titik demonstrasi.
    Dikeluarkannya pernyataan dari Kementerian Komunikasi dan Digital mengenai rencana pemanggilan perwakilan Meta dan TikTok pada 26 Agustus 2025 untuk mendiskusikan pemberantasan konten yang dilabeli pemerintah sebagai disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian (DFK). Hanya dalam beberapa hari, moderasi konten berlebihan (overmoderation) terjadi di platform milik kedua perusahaan tersebut, antara lain Instagram, YouTube, dan TikTok. Sejumlah akun ditangguhkan dan banyak unggahan terkait kekerasan polisi diturunkan dengan dalih “penghasutan dan kekerasan”. Selain itu, beberapa pengguna X (Twitter) juga mendapatkan notifikasi permintaan penurunan konten dari Komdigi. Padahal, konten-konten yang disebarkan merupakan ekspresi yang sah, termasuk dugaan video perintah penembakan dari Kapolri terhadap massa aksi.

    Pernyataan Komdigi

    Sejumlah pengguna internet juga sempat menduga pembatasan akses media sosial X saat aksi demonstrasi memanas beberapa hari lalu dilakukan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pihak Kementerian telah membantah duggaan tersebut.

    “Perlu diketahui tidak ada arahan dari Komdigi maupun pemerintah untuk menurunkan atau membatasi akses terhadap platform media sosial pada saat aksi di DPR tanggal 28 Agustus,” kata Direktur Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar kepada awak media Jumat lalu.

    Sementara itu, Menteri Komdigi Meutya Hafid menyebut penonaktifan fitur live Tiktok dilakukan sukarela oleh pihak platform. Dia mengharapkan kebijakan itu tak berlangsung lama.

    Sebab dampak kebijakan penonaktifan fitur Live Tiktok juga dirasakan bagi pelaku UMKM. Diharapkan fitur itu bisa segera berangsur normal saat kondisi Indonesia sudah mulai membaik.

    “Termasuk disampaikan bahwa live TikTok itu, kami pun melihat pemberitahuan yang dilakukan oleh TikTok. Bahwa mereka melakukan secara sukarela, untuk penurunan fitur live, dan kami justru berharap bahwa ini berlangsung tidak lama,” ujar Meutya dikutip dari Detik.com.

    “Jadi kalau kondisi berangsur baik, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi fitur live TikTok dan pada saat ini negara, kami memahami bahwa ada UMKM yang terdampak yang berjualan secara live, tapi mudah-mudahan tetap bisa e-commerce tanpa live. Sekali lagi kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kondisi membaik, sehingga fitur live TikTok bisa kembali,” imbuhnya.

    Dalam keterangan resminya, Juru Bicara Tiktok menjelaskan alasan penangguhan fitur Live sebagai langkah pengamanan tambahan untuk platform tetap menjadi ruang yang aman dan beradab.

    “Sehubungan dengan meningkatnya kekerasan dalam aksi unjuk rasa di Indonesia, kami mengambil langkah-langkah pengamanan tambahan untuk menjaga TikTok tetap menjadi ruang yang aman dan beradab. Sebagai bagian dari langkah ini, kami secara sukarela menangguhkan fitur TikTok LIVE selama beberapa hari ke depan di Indonesia. Kami juga terus menghapus konten yang melanggar Panduan Komunitas dan memantau situasi yang ada,” kata Juru Bicara Tiktok.

    Pantauan CNBC Indonesia, fitur Live belum juga bisa diakses hingga Senin pagi (1/9/2025).

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kantor Pemerintahan Kabupaten Kediri Lumpuh, Mas Dhito: Pelayanan Publik Tetap Berjalan

    Kantor Pemerintahan Kabupaten Kediri Lumpuh, Mas Dhito: Pelayanan Publik Tetap Berjalan

    Kediri (beritajatim.com) – Aksi pengrusakan dan penjarahan yang dilakukan sekelompok oknum massa pada Sabtu (30/8/2025) malam mengakibatkan lumpuhnya kantor pemerintahan Kabupaten Kediri.

    Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyebut, selain gedung dan data arsip yang hilang karena ikut hangus terbakar, sebagian aset pemerintah juga ikut menjadi sasaran penjarahan.

    Pasca kejadian perusakan diwarnai pembakaran dan penjarahan malam itu, sebagian besar bangunan di komplek Kantor Pemkab Kediri hangus dan hanya menyisakan puing-puing.

    Beberapa mobil yang terparkir di dalam ikut dibakar. Mas Dhito, sapaan akrabnya menegaskan, apapun yang dilakukan oknum massa malam itu, tidak dibenarkan.

    “Karena yang hancur, yang rusak, yang terbakar itu tidak hanya gedung (beserta isinya) tapi juga kami yang berkantor dan berumah tinggal di sini. Karena kantor adalah rumah kedua kami, dimana setiap kebijakan, setiap keputusan untuk kabupaten diambil dan diputuskan. Dan hari ini mau tidak mau saya harus katakan lumpuh,” katanya saat press release, Minggu (31/8/2025) sore.

    Setidaknya ada belasan kantor intansi termasuk ruangan kerja yang terdampak sasaran massa. Tak terkecuali ruang kerja bupati dan wakil bupati. Secara detail disebutkan yang terdampak yakni, Ruang Sekda, Ruang Tata Pemerintahan, Bagian Umum, Kesra, Renkeu, Bagian Organisasi, Bagian Pembangunan, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Kantor Kesbangpol, Inspektorat, BKPSDM, BKAD, Disnaker, Bappeda, Prokopim.

    “Kemungkinan data arsip yang hilang seperti data bantuan organisasi masyarakat, dan tempat ibadah sejauh ini belum kami temukan, data kepegawaian, kemudian pemetaan aset pemerintah kabupaten juga dan selebihnya masih kami inventarisir,” urainya.

    Selain kantor dan ruang kerja hangus terbakar dan mengakibatkan hilangnya data arsip tersebut, aksi pengrusakan malam itu juga menyasar Museum Bagawanta Bhari. Kemudian juga pembakaran Gedung DPRD Kabupaten Kediri yang berada satu komplek serta Kantor Samsat di Jalan Soekarno-Hatta, Katang atau di depan komplek Kantor Pemkab Kediri.

    Meski dihadapkan pada keterbatasan baik tempat maupun sarana prasarana, karena aset yang ada habis tak tersisa, begitupula matinya aliran listrik dan air bersih, menurut Mas Dhito, jalannya proses pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat akan tetap berjalan.

    “Terutama dalam bidang pelayanan publik tetap berjalan,” ungkapnya.

    Pihaknya bersama Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa dan para kepala OPD termasuk camat telah melakukan rapat dan diputuskan mulai Senin (1/9) aktivitas bekerja pegawai tetap berjalan. Adapun untuk tempat bekerja, nantinya akan dibagi menyesuaikan lokasi milik Pemkab Kediri yang masih bisa dipergunakan untuk berkantor.

    “Untuk yang sifatnya tidak pelayanan publik, maka dizinkan untuk bekerja dari rumah,” tambahnya.

    Dalam kesempatan itu, Mas Dhito juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Kediri khususnya, bilamana selama ini terdapat kekhilafan hingga terjadinya insiden pembakaran Kantor Pemkab Kediri. Pihaknya pun mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas dan tidak mudah terprovokasi.

    “Saya titip kita jaga bersama kabupaten Kediri ini. Kalau kita jaga bersama seluruh masyarakat saya yakin kejadian yang terjadi semalam adalah kejadian yang pertama dan terakhir,” tandasnya.

    Sebagaimana diketahui dalam kesempatan press release sore tersebut, Mas Dhito juga didampingi Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa atau yang akrab disapa Mbak Dewi, kemudian Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji serta Dandim 0809/Kediri Letkol Inf Ragil Jaka Utama. [nm/aje]

  • Momen Polri dan TNI Lakukan Patroli Bersama, dari Bandara Soekarno Hatta sampai Ada di Depok – Page 3

    Momen Polri dan TNI Lakukan Patroli Bersama, dari Bandara Soekarno Hatta sampai Ada di Depok – Page 3

    Polres Metro Depok bersama Kodim 0508/Depok, dan Brimob melaksanakan patroli skala besar. Petugas gabungan berusaha mewujudkan dan menciptakan kondusifitas wilayah tersebut.

    Kapolres Metro Depok, Kombes Abdul Waras mengatakan, patroli skala besar antara Polri dan TNI, merupakan tindak lanjut instruksi Presiden. Hal itu untuk menjamin kondusifitas wilayah untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

    “Menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, kita hari ini melaksanakan kegiatan patroli skala besar,” ujar Abdul di Polres Metro Depok, Minggu (31/8/2025) malam.

    Abdul menjelaskan, patroli skala besar untuk memastikan rasa aman kepada masyarakat dan menunjukan bahwa negara hadir, ditengah masyarakat.

    Patroli skala besar tidak hanya dilakukan antara Polres Metro Depok, Korps Brimob, dan Kodim 0508/Depok, tingkat polsek dan koramil turut melaksanakan hal yang sama.

    “Ada sejumlah 172 personil yang kita terjunkan ke lapangan untuk melakukan kegiatan patroli skala besar, memberikan kenyamanan, keamanan bagi warga khususnya di wilayah kota Depok,” jelas Abdul.

  • Museum Bagawanta Bhari Kediri Turut Dijarah Massa Aksi, Arca Ganesha Hilang

    Museum Bagawanta Bhari Kediri Turut Dijarah Massa Aksi, Arca Ganesha Hilang

    Kediri (beritajatim.com) – Aksi anarkis yang dilakukan massa tak bertanggung jawab di komplek kantor Pemerintah Kabupaten Kediri pada Sabtu (30/8/2025) malam ikut menyasar Museum Bagawanta Bhari. Massa menjarah salah satu benda peninggalan budaya.

    Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengatakan, akibat aksi malam itu kaca-kaca museum pecah. Salah satu benda peninggalan budaya yang hilang yakni fragmen arca Kepala Ganesha dan tiga koleksi wastra kain batik. Selain itu juga perusakan miniatur lumbung serta Arca Bodhisatwa.

    Mas Dhito, sapaannya mengimbau kepada masyarakat bilamana ada yang mengetahui keberadaan peninggalan budaya yang hilang tersebut untuk melapor. Khususnya bagi oknum yang merasa mengambil dan menyimpan diharapkan untuk mau mengembalikan ke Pemkab Kediri.

    “Kami berharap sekali bisa kembali, karena peninggalan budaya memiliki nilai sejarah jadi sangat tidak pantas untuk menjadi sasaran,” katanya dalam press release yang didampingi Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa, Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji serta Dandim 0809/Kediri Letkol Inf Ragil Jaka Utama, Minggu (31/8/2025).

    Sementara itu, benda-benda peninggalan budaya yang ada di Museum Bagawanta Bhari pasca kejadian tersebut pada Minggu sore langsung diamankan oleh petugas dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri.

    Mas Dhito menegaskan, pihaknya tidak membenarkan kejadian yang dilakukan massa Sabtu malam. Selain museum, sebagian besar bangunan di komplek Kantor Pemkab Kediri hangus dibakar dan hanya menyisakan puing-puing. Beberapa mobil yang terparkir di dalam juga tak luput dari sasaran. Kondisi itu pun menjadikan kantor pemerintahan lumpuh.

    Gedung DPRD Kabupaten Kediri yang berada satu komplek juga ikut menjadi sasaran pembakaran. Begitupula dengan Kantor Samsat di Jalan Soekarno-Hatta, Katang atau di depan komplek Kantor Pemkab Kediri.

    Meski belasan kantor dan ruangan yang ada di Pemkab Kediri itu hangus dan dihadapkan pada keterbatasan baik tempat maupun sarana prasarana, Mas Dhito menekankan, jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat akan tetap berjalan.

    “Terutama dalam bidang pelayanan publik tetap berjalan,” ungkapnya. [nm/but]

  • Seluruh Perjalanan KRL dan KA Bandara Beroperasi Normal Hari Ini

    Seluruh Perjalanan KRL dan KA Bandara Beroperasi Normal Hari Ini

    Jakarta –

    PT KAI Commuter memastikan layanan perjalanan KRL Commuter Line, termasuk KA Bandara, berjalan normal pada hari ini. Informasi tersebut disampaikan langsung melalui akun resmi media sosial (medsos) mereka.

    Sebelumnya, sejumlah perjalanan sempat diawasi ketat akibat situasi yang kurang kondusif di beberapa titik jalur. Namun, hari ini seluruh layanan dapat kembali beroperasi tanpa gangguan berarti.

    KRL Commuter Line Berjalan Normal

    Melalui unggahan di akun resmi KAI Commuter (@CommuterLine), pihak operator menyampaikan bahwa semua perjalanan KRL Commuter Line kembali beroperasi normal. Meski demikian, KAI Commuter tetap menyiapkan langkah antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi situasi yang mengganggu perjalanan.

    “Saat ini layanan perjalanan Commuter Line beroperasi normal. KAI Commuter tetap lakukan antisipasi jika kondisi lintas layanan tidak kondusif dan membahayakan perjalanan dan pengguna Commuter Line,” tulis KAI Commuter melalui akun resminya, Minggu (31/8/2025).

    Pihak KAI Commuter juga mengimbau seluruh pengguna untuk selalu mengutamakan keselamatan dan mematuhi arahan petugas di lapangan selama menggunakan layanan KRL.

    KA Basoetta Beroperasi Seperti Biasa

    Selain KRL Commuter Line, layanan KA Bandara Soekarno-Hatta (Basoetta) juga dipastikan beroperasi sesuai jadwal. Sejauh informasi terkini, Minggu (31/8/2025), tidak ada penyesuaian layanan meski kondisi sempat dipantau ketat oleh petugas.

    Dengan normalnya operasi KA Bandara, mobilitas penumpang dari dan menuju Basoetta dapat kembali berjalan lancar. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan penumpang di moda transportasi lain, terutama pada akhir pekan.

    Lebih lanjut, KAI Commuter mengimbau masyarakat untuk selalu memantau informasi terkini mengenai layanan KRL dan KA Bandara melalui akun resmi mereka. Dengan begitu, penumpang bisa mendapatkan pembaruan jadwal dan kondisi perjalanan secara cepat dan akurat.

    (wia/imk)

  • Penumpang Penerbangan Internasional Wajib Isi All Indonesia Mulai Besok, 1 September

    Penumpang Penerbangan Internasional Wajib Isi All Indonesia Mulai Besok, 1 September

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI menyatakan penumpang penerbangan internasional wajib mengisi deklarasi kedatangan melalui aplikasi All Indonesia mulai Senin, 1 September 2025.

    Untuk saat ini, kewajiban tersebut berlaku bagi penumpang internasional di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten; Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur; Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali; dan pelabuhan internasional di Batam, Kepulauan Riau.

    Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imipas Yuldi Yusman dilansir dari Antara, menyampaikan secara bersamaan, uji coba aplikasi All Indonesia terus diperluas ke seluruh bandara dan bagi semua maskapai, serta pelabuhan internasional dan perbatasan.

    “All Indonesia adalah langkah maju dalam mewujudkan pelayanan publik yang efisien. Dengan aplikasi ini, proses kedatangan di bandara atau pelabuhan tidak hanya lebih singkat dan aman, tetapi juga ramah bagi semua penumpang, baik perorangan maupun grup, termasuk kelompok lansia, difabel, dan anak-anak,” katanya.

    Yuldi menjelaskan aplikasi All Indonesia dihadirkan untuk menyederhanakan proses deklarasi kedatangan penumpang internasional sekaligus memberikan pengalaman perjalanan yang lebih mudah, cepat, dan aman.

    Melalui aplikasi itu, kata Yuldi, pengisian formulir kedatangan untuk keimigrasian, bea dan cukai, kesehatan, hingga karantina menjadi terintegrasi dalam satu sistem digital. Penumpang dapat mengisi All Indonesia secara gratis sejak tiga hari sebelum ketibaan.

    “Indonesia ingin memberikan pengalaman terbaik sejak langkah pertama wisatawan mancanegara maupun WNI kembali menginjakkan kaki di Indonesia. Oleh karena itu, kami integrasikan kartu kedatangan atau arrival card dalam sistem ini,” ujarnya.

    Dengan adanya integrasi ini, penumpang internasional yang tiba di Indonesia tidak lagi perlu mengisi electronic customs declaration (e-CD) sebab seluruh proses deklarasi kepabeanan sudah tergabung dalam sistem digital terpadu All Indonesia.

    Sementara itu, terkait deklarasi kesehatan, aplikasi All Indonesia memungkinkan Kementerian Kesehatan mendeteksi potensi risiko penyakit menular sehingga respons cepat dapat dilakukan di pintu masuk negara.

    All Indonesia wajib pula diisi oleh penumpang yang membawa komoditas hewan, ikan, tumbuhan, dan produk turunannya untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit.

    Dengan deklarasi kedatangan di All Indonesia, penumpang dapat dengan mudah melaporkan barang bawaannya untuk dilakukan pemeriksaan karantina dan pengawasan, sekaligus memastikan ketahanan pangan dan perlindungan ekonomi nasional tetap terjaga.

    Yuldi mengimbau seluruh penumpang penerbangan internasional, baik warga negara asing maupun WNI, untuk melaporkan kedatangannya melalui aplikasi ini. Formulir dapat diakses pada laman web allindonesia.imigrasi.go.id atau dengan mengunduh aplikasi pada Google Play Store dan App Store.

    “Aplikasi ini bukan hanya tentang kemudahan, tetapi juga tentang melindungi negara kita. Setiap data yang Anda berikan adalah kunci untuk memastikan keamanan, kesehatan, dan integritas perbatasan kita,” imbuh Yuldi.

  • Kerusuhan Besar di Kediri Berujung Pembatalan ‘Kediri Merdeka Run 2025’

    Kerusuhan Besar di Kediri Berujung Pembatalan ‘Kediri Merdeka Run 2025’

    Kediri (beritajatim.com) – Kerusuhan besar melanda Kediri pada Sabtu malam 30 Agustus 2025 hingga Minggu dini hari 31 Agustus 2025. Ribuan massa yang datang menggunakan sepeda motor menyerang Kantor Pemerintah Kabupaten dan Gedung DPRD Kabupaten Kediri. Massa melempari bangunan pemerintah, melakukan penjarahan, hingga membakar fasilitas.

    Sebelum menyerang dua gedung pemerintahan tersebut, massa terlebih dahulu mendatangi Markas Polres Kediri Kota dan membakar Gedung DPRD Kota Kediri. Museum Bagawanta Bhari juga menjadi sasaran perusakan. Massa melakukan pembakaran sekaligus mengambil sejumlah benda purbakala. Aksi serupa terjadi di Kantor Samsat Katang Kabupaten Kediri serta Kantor Samsat Pare.

    Kerusuhan berlanjut dengan pembakaran Markas Polsek Ngasem, pos polisi di beberapa titik Kabupaten dan Kota Kediri, hingga Markas Satlantas Polres Kediri Kota. Jalan Soekarno Hatta, jalur utama pusat perkantoran dan perekonomian Kabupaten Kediri, lumpuh total akibat blokade massa.

    Situasi ini berdampak luas, salah satunya pembatalan agenda Kediri Merdeka Run 2025 yang sedianya digelar pada Minggu, 31 Agustus 2025 di kawasan Simpang Lima Gumul (SLG). Panitia menyampaikan pengumuman resmi melalui media sosial yang juga menyebar ke berbagai grup WhatsApp.

    “Salam cinta Indonesia kawan-kawan. Kami perlu menyampaikan informasi penting. Dengan penuh rasa empati terhadap penyampaian aspirasi oleh masyarakat dan perkembangan situasi saat ini, kami sampaikan bahwa penyelenggaraan acara Flag Off ‘Kediri Merdeka Run’ yang sedianya digelar pada hari Minggu 31 Agustus 2025 di kawasan Taman Hijau SLG Kabupaten Kediri dibatalkan demi kebaikan bersama. Terima kasih atas pengertian dan dukungan dari kawan semua. Informasi lebih lanjut mengenai langkah berikutnya akan segera diumumkan melalui kanal resmi panitia. Salam sehat dan tetap semangat.”

    Kediri Merdeka Run 2025 sejatinya memasuki tahun ketiga penyelenggaraan setelah sebelumnya dikenal dengan nama Kediri Run. Ajang ini selalu mendapat antusiasme besar dari masyarakat. Tahun ini jumlah peserta tercatat lebih dari 1.500 orang untuk kategori 5K dan sekitar 60 anak untuk kategori kids run.

    Pada saat pengambilan race pack di Pendopo Panjalu Jayati, Jumat 29 Agustus 2025, Ketua Pokja 1 TP PKK Kabupaten Kediri, Dyah Saktiana menyampaikan dukungan penuh atas gagasan Mbak Cicha menghadirkan kegiatan positif.

    “Mbak Cicha ingin masyarakat Kabupaten Kediri semakin sehat dengan berlari sekaligus memperkenalkan potensi wisata dan UMKM daerah. Tidak hanya warga Kediri, peserta dari luar daerah juga ikut hadir,” jelas Dyah Saktiana yang akrab disapa Nana dikutip dari laman resmi pemerintah daerah.

    Selain lomba lari, Kediri Merdeka Run 2025 juga menyiapkan pameran UMKM unggulan Kabupaten Kediri serta doorprize spektakuler, mulai dari sepeda motor, sepeda gunung, sepeda listrik, hingga hadiah menarik lainnya.

    “Semua ini bisa terlaksana berkat inisiatif Mbak Cicha yang didukung penuh oleh Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito. Harapannya, kegiatan ini tidak hanya menyehatkan, tetapi juga mengangkat nama Kabupaten Kediri di tingkat Jawa Timur bahkan nasional,” tambah Nana.

    Namun, harapan itu harus tertunda akibat kerusuhan yang melanda Kediri. Pembatalan Kediri Merdeka Run 2025 menjadi salah satu dampak nyata dari situasi darurat yang masih berlangsung di wilayah tersebut. [nm/suf]

    Pengumuman pembatalan acara

  • Kerusuhan Kediri, Museum Bhagawanta Bhari Dijarah Usai DPRD dan Kantor Bupati Dibakar

    Kerusuhan Kediri, Museum Bhagawanta Bhari Dijarah Usai DPRD dan Kantor Bupati Dibakar

    Kediri (beritajatim.com) – Kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Kediri tak hanya berdampak pada Kantor Bupati dan Gedung DPRD, tetapi juga merugikan Museum Bhagawanta Bhari yang berada di belakang gedung dewan. Massa melakukan aksi perusakan dan penjarahan terhadap sejumlah koleksi bersejarah yang tersimpan di dalam museum.

    Setelah membakar Kantor Bupati dan Gedung DPRD Kabupaten Kediri, massa juga mengambil barang-barang elektronik dari dalam gedung tersebut. Tidak berhenti di situ, mereka bergerak ke Museum Bhagawanta Bhari dan melakukan penjarahan.

    Ketua Dewan Kesenian Jawa Timur, Imam Mubarok Muslim, menyebutkan beberapa artefak penting hilang akibat aksi massa. “Artefak yang hilang di Museum Bhagawanta Bari, antara lain, Plakat HVA Sidomulyo 2 buah, Bata Ber Inskipsi dan Arca Sumber Cangkring,” ungkapnya, pada Sabtu malam 30 Agustus 2025.

    Imam Mubarok, yang akrab disapa Gus Barok, mengecam keras tindakan tersebut. Menurutnya, kerugian bukan hanya soal materi, melainkan nilai sejarah yang tidak bisa tergantikan.

    Selain merusak fasilitas publik, massa juga membakar sedikitnya 10 mobil di belakang Kantor Bupati Kediri, serta sejumlah sepeda motor dan perabotan di Jalan Soekarno Hatta, tepat di depan Gedung DPRD Kabupaten Kediri. Tidak hanya itu, Kantor Samsat Katang yang berada di sisi barat Gedung DPRD juga menjadi sasaran penjarahan dan pembakaran.

    Aksi massa ini merupakan rangkaian lanjutan dari kerusuhan sebelumnya. Ribuan orang dilaporkan lebih dulu merusak Markas Polres Kediri Kota dan membakar Gedung DPRD Kota Kediri, sebelum akhirnya bergerak ke wilayah Kabupaten Kediri. [nm/kun]