Xcloud.id

Tag: Soekarno

  • Kabar Duka, Yurike Sanger Istri ke-7 Presiden Soekarno Meninggal Dunia di Amerika Serikat

    Kabar Duka, Yurike Sanger Istri ke-7 Presiden Soekarno Meninggal Dunia di Amerika Serikat

    Bisnis.com, JAKARTA – Istri ke-7 Presiden Soekarno Yurike Sanger dikabarkan meninggal dunia di Los Angeles Amerika Serikat.

    Kabar tersebut disampaikan oleh putranya Yudhi Sanger di akun instagramnya.

    Dia mengabarkan jika sang ibunda meninggal dunia dpada 17 September 2025 pukul 19.15 waktu Amerika Serikat pada usia 81 tahun karena sakit.

    Dia menyebutkan jika sang ibunda meninggal di Sangorgonio Memorial Hospital California, Amerika Serikat.

    Yudhi menambahkan, jenazah sang ibunda akan dibawa ke Indonesia dan dibawa ke rumah duka di RS Fatmawati Jakarta Selatan.

    Berikut pernyataan dari Yudhi Sanger di akun instagramnya soal kabar duka tersebut.

    “Selamat Jalan Mama Tercinta, Yudhi yg akan jaga Mama Disana yaa.. Tunggu Yudhi ya ma.. Mama Sudah Happy Mama sudah Fight Dari semua penyakit mama Di Dunia..Yudhi Sayang Mama… Kita Semua Sayang Mama yaa..

    Meninggal dunia Ibu YURIKE SANGER
    DI Sangorgonio Memorial hospital CALIFORNIA,USA
    Di Usia 81Thn

    Meninggal 17 sept. Jam 19:15 Waktu USA

    Rencana akan dibawa ke Rumah Duka Di RS Fatmawati (waktu menyusul)

  • Satu-satunya Wakil PDIP yang Dicopot Prabowo dari Kabinet, Ini Profil Hendrar Prihadi

    Satu-satunya Wakil PDIP yang Dicopot Prabowo dari Kabinet, Ini Profil Hendrar Prihadi

    Fajar.co.id, Jakarta — Hendrar Prihadi dicopot dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pada Rabu (17/9/2025).

    Dia digantikan Sarah Sadiqa, yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP.

    Pemberhentian itu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2025.

    Hendrar Prihadi adalah politisi PDI-P kelahiran Semarang, Jawa Tengah, pada 30 Maret 1971. Dia memulai karier politiknya bpada 2005. Saat itu, dia memutuskan bergabung dengan partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri.

    Hendrar Prihadi kemudian terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2009-2014 untuk daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah II yang terdiri dari Kabupaten Demak, Kudus, dan Jepara. Namun pada 2010, ia maju sebagai calon wakil wali kota Semarang dan terpilih ketika berpasangan dengan Soemarmo Hadi Saputro.

    Pada 2013, Hendrar Prihadi menjabat Wali Kota Semarang karena Soemarmo Hadi Saputro terjerat kasus korupsi. Dia pun memimpin Semarang sejak 21 Oktober 2013 hingga 19 Juli 2015.

    Hendrar kemudian kembali terpilih sebagai Wali Kota Semarang sejak 17 Februari 2016 hingga 10 Oktober 2022. Wakilnya kala itu adalah Hevearita Gunaryanti Rahayu.

    Setelah menjadi Wali Kota Semarang, ia ditunjuk Presiden Jokowi untuk menjadi Kepala LKPP pada 10 Oktober 2022 hingga akhirnya dicopot Prabowo pada 17 September 2025.

  • 19 September Diperingati sebagai Hari Apa? Simak Daftarnya – Page 3

    19 September Diperingati sebagai Hari Apa? Simak Daftarnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Setiap tanggal mungkin terlihat biasa di kalender, tapi siapa sangka 19 September ternyata ada dua perayaan unik dibaliknya. Di Indonesia, tanggal ini dikenang sebagai momen heroik perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato, Surabaya.

    Sementara dalam kalender kesehatan dunia, 19 September diperingati sebagai Hari Kesadaran Diseksi Aorta (Aortic Dissection Awareness Day).

    Meski berbeda konteks, kedua momentum ini sama-sama menjadi pengingat pentingnya kesadaran baik kesadaran bangsa akan kedaulatan maupun kesadaran individu terhadap kesehatan diri.

    Peristiwa Perobekan Bendera di Hotel Yamato

    Perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato atau yang kini dikenal sebagai Hotel Majapahit merupakan salah satu peristiwa bersejarah di Surabaya.

    Mengutip berbagai sumber, rakyat Surabaya kala itu menurunkan bendera Belanda, kemudian merobek bagian birunya. Hasilnya, tersisa warna merah dan putih yang kemudian berkibar sebagai bendera Merah Putih, simbol kemerdekaan Indonesia.

    Peristiwa yang terjadi di Jalan Tunjungan No. 65, Surabaya ini dipicu kegagalan perundingan antara Soedirman, Residen Surabaya, dengan Victor Willem Charles Ploegman terkait penurunan bendera Belanda. Pasca proklamasi kemerdekaan, Pemerintah Soekarno telah mengeluarkan maklumat per 1 September 1945 yang memerintahkan pengibaran bendera Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia.

    Namun pada 19 September 1945 sekitar pukul 9 malam, sekelompok orang Belanda di bawah kepemimpinan Ploegman mengibarkan bendera Merah-Putih-Biru tanpa persetujuan Pemerintah Indonesia di Surabaya. Bendera tersebut dikibarkan di sisi utara Hotel Yamato.

    Para pemuda Surabaya pun marah dan menganggap hal itu sebagai hinaan terhadap kedaulatan Indonesia. Soedirman yang menjabat sebagai Wakil Residen (Fuku Syuco Gunseikan) pun berdiskusi dengan Ploegman.

     

  • Kabar Duka! Yurike Sanger Istri ke-7 Bung Karno Meninggal Dunia di California AS

    Kabar Duka! Yurike Sanger Istri ke-7 Bung Karno Meninggal Dunia di California AS

    GELORA.CO – Yurike Sanger, istri ketujuh Presiden Soekarno meninggal dunia dalam usia 80 tahun, pada Rabu, 17 September 2025.

    Informasi yang dihimpun Okezone, Yurike Sanger sebelumnya memiliki riwayat penyakit kanker payudara. Dia meninggal di di San Gorgonio Memorial Hospital, California, Amerika Serikat.

    “In loving memory, Yurike Sanger. Beloved mother, grandmother, and great grandmother,” tulis Yudhi Sanger, anak dari Yurike Sanger di Instagram, dikutip Kamis (18/9/2025).

    Jenazah Yurike Sanger rencananya akan dibawa keluarga ke Rumah Duka RS Fatmawati, Jakarta Selatan. Namun hingga saat ini belum ada kepastian mengenai kapan dan di mana jenazahnya akan dimakamkan.

  • Pemerintah Minta 12% Saham Freeport Gratis, Pengamat Soroti Ketidakjelasan Regulasi

    Pemerintah Minta 12% Saham Freeport Gratis, Pengamat Soroti Ketidakjelasan Regulasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus mendorong upaya penambahan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) lebih dari 10% hingga 12%. Pengamat pun menyoroti soal kejelasan regulasi.

    Pemerintah mengklaim negosiasi penambahan kepemilikan saham di PTFI lewat holding BUMN tambang MIND ID menemui perkembangan positif. Bahkan, bisa saja dilakukan secara free of charge alias gratis.

    Saat ini, 51,23% saham PTFI telah dikuasai oleh MIND ID dan sisanya 48,77% digenggam oleh Freeport-McMoRan Inc (FCX). Akuisisi tambahan saham 12% akan mempertebal kepemilikan saham Indonesia di salah satu tambang tembaga dan emas terbesar dunia menjadi 63,23%.

    Pengamat BUMN sekaligus Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia Danang Widoyoko berpendapat proses akuisisi saham itu masih belum jelas. Terlebih, pemerintah belum bisa memastikan berapa persen penambahan saham yang dimaksud.

    “Ketidakjelasan regulasi berdampak pada kesimpangsiuran soal divestasi, dibeli di harga berapa, atau gratis dengan ongkos biaya eksplorasi ditanggung bersama. Ini dampak dari ketidakjelasan regulasi,” ucap Danang kepada Bisnis, Kamis (18/9/2025).

    Dia menilai upaya nasionalisasi sumber daya alam yang dilakukan tanpa kejelasan regulasi dapat menyulitkan investasi asing. Danang juga berpendapat nasionalisme sumber daya belum tentu memberikan keuntungan kepada negara. Dia mencontohkan, perusahaan eks Belanda yang diambil alih melalui nasionalisasi pada masa Soekarno. Banyak di antaranya yang kemudian bangkrut.

    Menurutnya, tanpa diambil alih, atau kepemilikan negara ditambah, perusahaan sebenarnya tetap memberikan kontribusi.

    “Misalnya saja, perusahaan tetap 100% milik Amerika. Toh, perusahaan tetap bayar pajak, bea ekspor dan berbagai pungutan. Negara tinggal mengatur besar kecilnya pungutan,” ucap Danang.

    Dia pun mengingatkan pemerintah melalui BUMN lebih baik menggunakan modal untuk eksplorasi dan eksploitasi tambang yang lain. Sebab, pemerintah saat ini sudah menguasai 51% saham PTFI sekaligus menjadi pengendali.

    “Pemerintah saat ini sudah menguasai 51% saham Freeport, sudah menjadi pengendali. Jika ada dana, BUMN lebih baik menggunakan modal untuk eksplorasi dan eksploitasi tambang yang lain,” tutur Danang.

    Sementara itu, Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai penambahan kepemilikan saham di PTFI akan membawa sejumlah keuntungan signifikan bagi negara.

    Hal ini terutama peningkatan dari total royalti, pajak, dan dividen, yang bisa menghasilkan tambahan ratusan juta dolar AS per tahun.

    “Keuntungan ini bisa digunakan untuk melakukan investasi lebih lanjut termasuk pembayaran biaya akuisisi pada biaya investasi yang telah dikeluarkan PTFI dalam waktu singkat,” ucap Ishak.

    Kendati demikian, harus ada kepastian pengendalian atas operasional dan keuangan yang dapat menjadi modal untuk memperkuat hilirisasi, termasuk peningkatan kapasitas smelter Gresik yang dapat menciptakan ribuan lapangan kerja.

    Selain itu, kata Ishak, peningkatan investasi tersebut harus meningkatkan perbaikan kualitas lingkungan yang rusak akibat kegiatan pertambangan. Ini termasuk percepatan pembangunan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia masyarakat di lokasi tambang.

    “Meskipun demikian perlu diantisipasi proses peralihan tersebut tidak mengganggu proses produksi sehingga menurunkan ekspor dan pendapatan negara,” kata Ishak.

  • Arah komunikasi Prabowo dalam narasi global

    Arah komunikasi Prabowo dalam narasi global

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto akan naik podium dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 pada 23 September di Markas Besar PBB, New York.

    Prabowo tampil sebagai pembicara ketiga, setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Penempatan urutan ketiga ini di luar tradisi PBB.

    Ini bukan sekadar urutan agenda tetapi dapat dipandang secara eksistensial, bahwa Indonesia sebagai negara non-blok, yang lahir dari semangat Konferensi Asia-Afrika 1955, ditempatkan di posisi yang jarang diberikan untuk aktor di luar hegemoni Barat-Latin Amerika.

    Secara filosofis, posisi ini mengingatkan kita pada dialektika Hegel: bahwa tesis Barat yang diwakili Amerika, antitesis Global South diwakili Brazil, dan sintesis potensial dari Indonesia menggambarkan betapa diperhitungkannya posisi Indonesia di percaturan internasional.

    Nampaknya dunia sedang mencari jalan baru untuk menyelesaikan ketegangan antara Barat dan BRICS, Amerika dan Tiongkok, serta melemahnya multilateralisme global.

    Karena itu Presiden Prabowo diharapkan mampu membangun narasi sebagai jembatan bagi para pihak, bukan sekadar gema retorik di tengah erosi multilateralisme.

    Suara Jakarta di New York

    Secara historis, pidato Prabowo menandai kembalinya presiden Indonesia ke podium Majelis Umum setelah absen satu dekade. Presiden Joko Widodo, selama dua periode, memilih mendelegasikan tugas ini kepada Menteri Luar Negeri, sebagai sebuah pilihan pragmatis. Prabowo menjadi presiden keempat RI yang berpidato langsung di sidang ini, setelah pendahulunya presiden Soekarno, Suharto, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Tradisi PBB menempatkan Brasil dan AS di urutan pertama, sementara slot ketiga sering menjadi arena uji bagi aktor menengah yang berpotensi memediasi. Posisi ketiga lebih dilihat sebagai bobot diplomatik strategis dan simbol kehormatan. Peluang ini sekaligus merupakan pernyataan implisit bagi Indonesia untuk mengisi kekosongan narasi global.

    Tesis ini menguji kredibilitas Prabowo dalam membangun narasi politik internasional: apakah ia bisa mengubah persepsi soal urutan berbicara menjadi amplifier bagi suara Jakarta di New York.

    Komunikasi multilateralisme

    Di tengah ketegangan Barat-BRICS, rivalitas AS-Tiongkok, dan pelemahan fondasi multilateralisme serta perang Rusia – Ukraina, pidato Presiden Prabowo tak hanya harus didengar, tapi juga diukur; apakah posisi Indonesia, yang dianggap unik, mampu menjadi jembatan ketegangan akibat benturan aliansi ekonomi, dan keberpihakan pada entitas global secara netral, seperti soal Palestina.

    Ini sangat tergantung dari pilihan materi atau narasi yang akan digaungkan Prabowo di arena sidang tersebut.

    Secara filosofis, Presiden Prabowo tetap dapat menggemakan gagasan tentang “perdamaian abadi” melalui federasi republik: multilateralisme, bukan utopia dalam konstruksi rasional yang rapuh.

    Prabowo juga harus mampu mendinginkan eskalasi BRICS dan Amerika, Trump dan Tiongkok, bukan sekadar mengutuk perang misalnya, tetapi mengusulkan kerangka pragmatis. Fokus pada isu Palestina, Qatar, dan stabilitas global lain, sebuah portofolio mencerminkan peran netral Indonesia sebagai aktor global.

    Narasi Internasional Prabowo harus tetap dalam dimensi komunikasi bergestur Indonesia, mencerminkan semangat ideologis Indonesia, seperti yang pernah dilakukan presiden Soekarno ketika itu. Setiap narasi yang disodorkan harus mencerminkan gagasan identitas sebagai bangsa merdeka dan berdaulat baik secara: politik, ekonomi dan sosial dalam konstelasi global yang aktif, jauh dari jebakan polarisasi.

    Kiprah Indonesia

    Menurut Analisis Center for Strategic and International Studies (CSIS), enam bulan pertama kepemimpinan Prabowo ditandai “diplomatic charm offensive” di mana Indonesia berupaya memperbesar pengaruhnya secara global, fokus pada multi-alignment dan kebijakan “good neighbor” yang bisa jadi jembatan Barat dan Global South, tanpa mengabaikan orientasi regional dan domestik. Sebagai pemimpin informal ASEAN Prabowo harus menempatkan Indonesia sebagai mediator dalam konflik kawasan seperti Laut China Selatan.

    Arah kebijakan luar negeri seperti itulah yang ditunggu dunia internasional di tengah ambisi besar, menciptakan perdamaian dunia. Dorongan Indonesia terhadap posisi ASEAN menuju peran global harus disisipkan sebagai upaya menciptakan kedaulatan, modernisasi pertahanan, dan keseimbangan ekonomi.

    Karena itu keputusan bergabung dengan BRICS harus memberi benefit pada kawasan ASEAN, meskipun beresiko menimbulkan ketegangan baru dengan AS.

    Narasi Prabowo harus “big deal,” sehingga bisa lebih memorable daripada pidato Soekarno jika substansinya kuat.

    Maka Presiden Prabowo seharusnya mengangkat isu-isu strategis yang mencerminkan posisi netral Indonesia dan kontribusinya bagi multilateralisme.

    Pertama, isu Palestina harus menjadi prioritas utama, dengan dorongan kuat untuk pengakuan negara Palestina dan solusi dua negara, sebagaimana ditegaskan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Termasuk kecaman serangan Israel baru-baru ini guna mendukung stabilitas Timur Tengah.

    Kedua, perubahan iklim dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), di mana Indonesia bisa mensponsori isu lingkungan global, termasuk transisi energi dan konservasi hutan hujan.

    Ketiga, hak asasi manusia sebagai bagian dari ujian politik, dengan merespons kritik internasional atas rekam jejak domestiknya.

    Keempat, eskalasi geopolitik seperti rivalitas AS-Tiongkok dan perang Rusia-Ukraina, di mana Indonesia dapat mengusulkan kerangka “constructive pragmatism” sebagai model perdamaian, termasuk mediasi di konflik regional. Kelima, penguatan multilateralisme melalui BRICS dan ASEAN, dengan pengenalan konsep “Asta Cita” (delapan cita-cita) ke dunia untuk menekankan peran Indonesia sebagai jembatan. Isu-isu ini tidak hanya akan memperkuat “soft power” Indonesia, sekaligus memperkokoh posisinya sebagai pemimpin tangguh dari Asean.

    *) Dr. Eko Wahyuanto, dosen Sekolah Tinggi Multimedia ST-MMTC Komdigi Yogyakarta

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Balita Pengidap TBC dan Stunting di Tangerang Diberi Pendampingan dan Bantuan Gizi – Page 3

    Balita Pengidap TBC dan Stunting di Tangerang Diberi Pendampingan dan Bantuan Gizi – Page 3

    Selain melakukan pemeriksaan kesehatan, Paris dan ke dua orang tuanya, Polres Bandara Soekarno Hatta juga memberikan bantuan paket makanan bergizi untuk Paris seperti telur, biskuit, buah buahan dan vitamin.

    “Paket makanan bergizi dan vitamin ini untuk mengatasi balita ini dari stunting. Dengan program pendampingan ini, kami optimis Paris akan menjadi anak sehat, berat badannya naik dan bebas dari stunting,” kata Joko.

    Sementara, Kepala Seksi Kedokteran dan Kesehatan Klinik Polres Bandara Soekarno-Hatta, Dedy Kurniawan, menjelaskan hasil pemeriksaan menunjukkan Paris mengalami TBC pada paru-paru dan tengah menjalani pengobatan di rumah sakit serta puskesmas setempat.

    “Selain TBC, Paris masuk kategori stunting. Di usia 2,5 tahun, berat badannya hanya 8,7 kilogram, padahal idealnya sekitar 12 kilogram. Penanganannya harus menyeluruh, mulai dari pemeriksaan kesehatan berkala, pemberian makanan bergizi, hingga vaksinasi,” jelas Dedy.

  • Megawati: Perempuan harus seimbangkan peran politik dan keluarga

    Megawati: Perempuan harus seimbangkan peran politik dan keluarga

    “Ibu-ibu harus pintar memasak untuk anak-anak dan suaminya supaya sehat. Saya bisa memasak loh. Saya pernah memasakkan nasi goreng untuk Pak Prabowo,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri berbagi pengalaman hidup sebagai perempuan, ibu, dan tokoh publik, kepada para relawan kesehatan khususnya dari kalangan perempuan.

    Dia menekankan bahwa perempuan harus bisa menyeimbangkan peran politik maupun publik, dengan peran domestik.

    “Ibu-ibu harus pintar memasak untuk anak-anak dan suaminya supaya sehat. Saya bisa memasak loh. Saya pernah memasakkan nasi goreng untuk Pak Prabowo,” kata Megawati dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Megawati juga mengingatkan pentingnya menjaga anak-anak sebagai titipan Sang Pencipta serta menyoroti ancaman narkoba yang saat ini disebutnya sangat berbahaya.

    “Jadi mari jaga keluarga. Lakukan yang terbaik untuk keluarga. Karena itu anak masa depan,” lanjut Megawati.

    Hal itu disampaikan Megawati saat menghadiri peringatan Hari Keselamatan Pasien Sedunia yang jatuh pada 17 September. Acara tersebut berlangsung di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

    Dalam kesempatan itu, DPP PDIP menyelenggarakan Seminar Nasional bertema Seluruh Rakyat Berhak Sehat. Megawati yang mengenakan pakaian merah dipadukan dengan warna hitam tiba sekitar pukul 13.00 WIB. Ia disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, beserta jajaran pengurus DPP lainnya.

    Ketua DPP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning menegaskan negara tidak boleh mengabaikan suara pasien miskin.

    “Pasien bukan sekadar angka statistik. Mereka manusia yang punya harapan hidup lebih baik,” tegas Ribka.

    Ia juga menekankan bahwa BPJS Kesehatan merupakan bentuk hibah negara untuk rakyat, bukan sekadar asuransi.

    Senada dengan Ribka, Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial Charles Honoris mengingatkan bahwa meski cakupan jaminan kesehatan nasional sudah 98,3 persen, ketimpangan layanan di daerah terpencil masih tinggi.

    “Akses tanpa mutu adalah ilusi,” katanya.

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, Hari Keselamatan Pasien Sedunia menjadi pengingat tanggung jawab ideologis partai terhadap isu kesehatan rakyat. “Persoalan kesehatan adalah investasi penting bagi masa kini dan masa depan,” ujarnya.

    Acara ini juga dihadiri sejumlah kader PDIP seperti Ganjar Pranowo, Abdullah Azwar Anas, Tri Rismaharini, Wiryanti Sukamdani, Puti Guntur Soekarno, dan I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Hadir pula Wakil Bendahara Umum Yuke Yurike, Wasekjen Yoseph Aryo Adhi Dharmo, serta pejabat dari Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • InJourney Airports Sulap Bandara Soekarno-Hatta dan Bali Jadi Proyek Percontohan – Page 3

    InJourney Airports Sulap Bandara Soekarno-Hatta dan Bali Jadi Proyek Percontohan – Page 3

    InJourney Airports berencana melanjutkan perbaikan ini ke 10 bandara lainnya hingga tahun 2030, dengan menjadikan kedua bandara tadi sebagai percontohan. Rizal menyebut, pemerintah menargetkan 10 bandara di Indonesia akan menjadi bandara internasional, termasuk di Makassar, Balikpapan, Surabaya, dan Yogyakarta.

    Seluruh fasilitas, baik di sisi udara maupun di dalam gedung, akan ditingkatkan. Tujuannya adalah untuk membuat pengalaman penumpang menjadi lebih nyaman dan aman. “Kita akan menambah dan memperbaiki terus fasilitasnya. Sehingga, masyarakat yang ke bandara itu nyaman dan aman,” kata Rizal.

     

  • Daftar Kapolri dengan Masa Jabatan Terlama, Listyo Sigit Termasuk?

    Daftar Kapolri dengan Masa Jabatan Terlama, Listyo Sigit Termasuk?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) merupakan jabatan strategis dalam memimpin keamanan dan ketertiban di Tanah Air.

    Pasca kemerdekaan RI, setidaknya sudah 25 orang yang sudah menjabat sebagai orang nomor satu di institusi Polri. Tercatat, jabatan Kapolri ini rata-rata dijabat selama 3-4 tahun. Sosok jenderal paling lama menjabat menjadi Kapolri yakni Raden Said Soekanto.

    Raden mencetak rekor sebagai menjabat Kapolri selama 14 tahun dua bulan setelah Indonesia merdeka. Kemudian, sosok jenderal paling singkat menjabat sebagai Kapolri adalah Jenderal Polisi, Roesdihardjo selama 8 bulan pada 2000.

    Sementara itu, untuk rekor Kapolri paling lama menjabat pasca reformasi dipegang oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sigit dilantik pada 2021 dan sampai saat ini masih memegang jabatan tersebut.

    Nah, berikut ini daftar Kapolri sepanjang massa :

    1. Komisaris Jenderal Polisi, Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo periode 29 September 1945-14 Desember 1959 (14 tahun).

    2. Komisaris Jenderal Polisi, Soekarno Djojonegoro periode 14 Desember 1959-30 Desember 1963 (4 tahun).

    3. Jenderal Polisi, Soetjipto Danoekoesoemo periode 30 Desember 1963-8 Mei 1965 (2 tahun)

    4. Jenderal Polisi, Soetjipto Joedodihardjo periode 9 Mei 1965-15 Mei 1968 (2 tahun).

    5. Jenderal Polisi, Hoegeng Imam Santoso periode 15 Mei 1968-2 Oktober 1971 (3 tahun).

    6. Jenderal Polisi, Mohamad Hasan periode 3 Oktober 1971-24 Juni 1974 (3 tahun).

    7. Jenderal Polisi, Widodo Budidarmo periode 26 Juni 1974-25 September 1978 (4 tahun).

    8. Jenderal Polisi, Awaluddin Djamin periode 26 September 1978-3 Desember 1982 (4 tahun).

    9. Jenderal Polisi, Anton Soedjarwo periode 4 Desember 1982-6 Juni 1986 (4 tahun).

    10. Jenderal Polisi, Mochammad Sanoesi periode 7 Juni 1986-19 Februari 1991 (5 tahun).

    11. Jenderal Polisi, Kunarto periode 20 Februari 1991-05 April 1993 (2 tahun).

    12. Jenderal Polisi, Banurusman Astrosemitro periode 6 April 1993-14 Maret 1996 (3 tahun).

    13. Jenderal Polisi, Dibyo Widodo periode 15 Maret 1996-28 Juni 1998 (2 tahun).

    14. Jenderal Polisi, Roesmanhadi periode 29 Juni 1998-3 Januari 2000 (2 tahun).

    15. Jenderal Polisi, Roesdihardjo periode 4 Januari 2000-22 September 2000 (8 bulan).

    16. Jenderal Polisi, Surojo Bimantoro periode 23 September 2000-21 Juli 2001 (10 bulan).

    17. Jenderal Polisi, Da’i Bachtiar periode 29 November 2001-7 Juli 2005 (4 tahun).

    18. Jenderal Polisi, Sutanto periode 8 Juli 2005-30 September 2008 (3 tahun).

    19. Jenderal Polisi, Bambang Hendarso Danuri periode 1 Oktober 2008-22 Oktober 2010 (2 tahun).

    20. Jenderal Polisi, Timur Pradopo periode 22 Oktober 2010-25 Oktober 2013 (3 tahun).

    21. Jenderal Polisi, Sutarman periode 25 Oktober 2013-16 Januari 2015 (2 tahun).

    22. Jenderal Polisi, Badrodin Haiti periode 17 April 2015-14 Juli 2016 (1 tahun).

    23. Jenderal Polisi, Tito Karnavian periode 14 Juli 2016-23 Oktober 2019 (3 tahun).

    24. Jenderal Polisi, Idham Aziz periode 1 November 2019-27 Januari 2021 (2 tahun).

    25. Jenderal Polisi, Listyo Sigit Prabowo periode 27 Januari 2021- sampai sekarang.