Xcloud.id

Tag: Soekarno

  • Jejak Presiden RI di Panggung Majelis Umum PBB: Dari Soekarno hingga Prabowo

    Jejak Presiden RI di Panggung Majelis Umum PBB: Dari Soekarno hingga Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selalu menjadi panggung diplomasi penting bagi para pemimpin dunia. Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan Asia Tenggara, telah berulang kali memanfaatkan forum ini untuk menyuarakan kepentingan nasional sekaligus memperjuangkan aspirasi negara berkembang.

    Sejumlah Presiden Republik Indonesia tercatat pernah tampil dalam forum tersebut dengan membawa pesan perdamaian, keadilan, hingga kerja sama global.

    Berikut kilas balik momen penting kehadiran Presiden Indonesia di Sidang Majelis Umum PBB dari masa ke masa. 

    1. Presiden Soekarno – SMU PBB ke-15 (1960)

    Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno berpidato dalam SMU PBB ke-15 pada 30 September 1960. Ia berbicara pada hari ke-7 dengan urutan ke-46.

    Pidato Bung Karno yang terkenal dengan judul “To Build the World Anew” menekankan pentingnya tatanan dunia baru yang lebih adil dan seimbang, di tengah ketegangan Perang Dingin. Kehadirannya menegaskan posisi Indonesia sebagai negara Non-Blok yang aktif dalam perjuangan perdamaian internasional.

    2. Presiden Soeharto – SMU PBB ke-47 (1992)

    Pada 2 Oktober 1992, Presiden ke-2 RI Soeharto tampil dalam SMU PBB ke-47. Berpidato di hari ke-4 dengan urutan ke-61, Soeharto menekankan urgensi membangun tatanan dunia baru yang lebih adil, mengedepankan kerja sama internasional dalam pembangunan dan menjaga perdamaian global.

    3. Presiden Megawati Soekarnoputri – SMU PBB ke-58 (2003)

    Megawati Soekarnoputri, Presiden perempuan pertama Indonesia, berpidato dalam SMU PBB ke-58 pada 23 September 2003. Berlangsung di hari pertama dengan urutan ke-17, Megawati menyoroti pentingnya diplomasi multilateral dan penegakan hukum internasional, terutama pasca tragedi 11 September dan invasi Irak.

    4. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – SMU PBB ke-62, 67, dan 69

    SBY tercatat tiga kali berpidato di Sidang Umum PBB yaitu pada SMU PBB ke-62 (2007): 25 September 2007, hari pertama urutan ke-20. Kemudian, SMU PBB ke-67 (2012): 12 September 2012, hari pertama urutan ke-27. Terakhir, SMU PBB ke-69 (2014): 24 September 2014, hari pertama urutan ke-16.

    Dalam pidatonya, SBY menekankan isu demokrasi, perdamaian dunia, serta pembangunan berkelanjutan, mencerminkan diplomasi Indonesia yang semakin aktif di ranah global.

    5. Presiden Joko Widodo – SMU PBB ke-75 dan 76 (2020 dan 2021)

    Pandemi Covid-19 mengubah format Sidang Umum PBB. Presiden Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia pertama yang berpidato secara virtual. Jokowi tidak pernah hadir satu kalipun secara fisik dalam perhelatan tahunan tersebut. 

    SMU PBB ke-75 (2020) pada 22 September 2020, hari pertama urutan ke-16, dengan fokus pada solidaritas global, akses vaksin adil, dan kerja sama kesehatan dan SMU PBB ke-76 (2021) pada 22 September 2021, hari pertama urutan ke-16, menekankan inklusivitas ekonomi global, krisis iklim, dan pembangunan berkelanjutan.

    6. Presiden Prabowo Subianto – SMU PBB ke-80 (2025)

    Presiden Prabowo Subianto melakukan debutnya di SMU PBB ke-80 pada 23 September 2025. Dia menjadi salah satu dari pembicara awal, tampil di hari pertama dengan urutan ke-3 dari 188 negara.

    Pidato Prabowo menandai langkah baru diplomasi Indonesia, menegaskan komitmen bangsa dalam kerja sama internasional menghadapi tantangan global mulai dari ketahanan pangan, perubahan iklim, hingga perdamaian dunia.

    Dari Soekarno hingga Prabowo, kehadiran para Presiden RI di Sidang Majelis Umum PBB menunjukkan konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian, keadilan sosial, kedaulatan negara berkembang, dan kerja sama multilateral.

    Forum ini tetap menjadi ruang penting bagi Indonesia untuk menyampaikan kepentingan nasional sekaligus berkontribusi pada penyelesaian isu-isu global yang terus berkembang.

  • Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, Dukungan Tegas untuk Perdamaian

    Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, Dukungan Tegas untuk Perdamaian

    Presiden Prabowo berbicara pada sesi pertama Debat Umum dengan posisi istimewa yakni urutan ketiga. Sebuah posisi strategis yang menempatkan Indonesia berdampingan dengan dua negara besar, Brasil dan Amerika Serikat. Brasil, yang sejak 1955 selalu membuka sidang sebagai tradisi diplomatik, tampil di urutan pertama. Amerika Serikat, sebagai tuan rumah, mendapat giliran kedua. Tepat setelah keduanya, Presiden Prabowo berdiri membawa suara Indonesia ke hadapan dunia.

    Kehadiran Presiden Prabowo di podium Majelis Umum PBB menandai babak baru diplomasi Indonesia. Sepuluh tahun terakhir, Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan pidato secara daring saat pandemi Covid-19, sementara selebihnya Indonesia diwakili Wakil Presiden maupun pejabat setingkat menteri. Kini, dengan tampil langsung, Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam forum global yang sarat makna simbolik dan politis.

    Posisi pidato Presiden Prabowo juga menorehkan sejarah tersendiri. Sebelumnya, Presiden Soekarno pernah berpidato di urutan ke-46, Presiden Soeharto di urutan ke-61, dan Presiden Megawati Soekarnoputri di urutan ke-17. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tercatat tiga kali berpidato dengan urutan 20, 21, dan 16, sementara Presiden Joko Widodo dua kali hadir secara daring di urutan ke-16. Kini, Presiden Prabowo menempati urutan ke-3—salah satu posisi paling awal dan paling bergengsi yang pernah diraih Indonesia di forum PBB.

    Di hadapan para pemimpin dunia yang hadir di ruang sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo membuka pidato perdananya dengan penuh penghormatan. Kepala Negara menekankan pentingnya persaudaraan universal di tengah perbedaan bangsa dan agama.

    “Sungguh suatu kehormatan besar bagi saya untuk berdiri di General Assembly Hall yang agung ini, di antara para pemimpin yang mewakili hampir seluruh umat manusia. Kita berbeda ras, agama, dan kebangsaan, namun kita berkumpul bersama sebagai satu keluarga. Kita di sini pertama dan terutama sebagai sesama manusia — masing-masing diciptakan setara, dianugerahi hak yang tidak dapat dicabut untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan,” ujar Presiden Prabowo.

    “Bismillahirrahmanirrahim,

    Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

    Shalom, Salve, Om swastiastu,

    Salam kebajikan, Rahayu, rahayu.

    His Excellency, Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations. Her Excellency, Madame Annalena Baerbock, President of the United Nations General Assembly.

    His Excellency, Mr. Morses Abelian, Under-Secretary-General for General Assembly and Management. Excellencies, Heads of States, Heads of Governments, Distinguished Delegates, Ladies and Gentlemen,

    It is indeed a great honor to stand in this august General Assembly Hall, among leaders who represent almost all of humanity.

    We differ in race, religion, and nationality, yet we gather together as one human family. We are here first and foremost as fellow human beings — each created equal, endowed with unalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness.

    The words of the U.S. Declaration of Independence have inspired democratic movements across continents — including the French Revolution, the Russian Revolution, the Mexican revolutions, the Chinese Revolution, and Indonesia’s own struggle and journey to freedom.

    It also gave birth to the Universal Declaration of Human Rights adopted by the UN in 1948. “All men are created equal” was the creed that opened the way to unprecedented global prosperity and dignity. And yet, in our own era of scientific and technological triumphs — an era capable of ending hunger, poverty, and environmental ruin — we also continue to face today’ s grave dangers, challenges, and uncertainties. Human folly, fueled by fear, racism, hatred, oppression, and apartheid, threatens our common future.

    My country knows this pain. For centuries, Indonesians lived under colonial domination, oppression, and slavery. We were treated less than dogs in our own homeland. We Indonesians know what it means to be denied justice and what it means to live in apartheid, to live in poverty, and to be denied equal opportunity. We also knew what solidarity can do. 

    In our struggle for independence, in our fight to overcome hunger, disease, and poverty, the United Nations stood with Indonesia and gave us vital assistance. Decisions made here based on human solidarity — by the Security Council and this Assembly — gave Indonesia international legitimacy, opened doors, and supported our early development through the UN Children’s Fund (UNICEF), the UN Food and Agriculture Organization (FAO), the World Health Organization (WHO) and many, many other United Nations institutions.

    And because of that, Indonesia today stands today on the cusp of shared prosperity and greater equality and dignity.

    Madam President, excellencies,

    Our world is driven by conflict, injustice, and deepening uncertainty. Every day we witness suffering, genocide, and a blatant disregard for international law and human decency.

    In the face of these challenges, we must not give up, as the United Nations’s Secretary General said, “we cannot give up”. We cannot surrender our hopes or our ideals. We must draw closer, not drift apart. Together we must strive to achieve our hopes, our dreams.

    The UN was born from the ashes of the Second World War that claimed scores of millions of lives. It was created to secure peace, security, justice, and freedom for all. We remain committed to internationalism, multilateralism, and to every effort that strengthens this great institution.

    Today, Indonesia is nearer than ever before to meeting the Sustainable Development Goals of ending extreme poverty and hunger — because years ago this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice. We will never forget. And today we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very Hall.

    Excellency’s, Thucydides warned: “The strong do what they can, the weak suffer what they must.” We must reject this doctrine. The UN exists to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Right cannot be right. Right must be right.

    Indonesia is today one of the largest contributors to United Nation Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations, we will continue to serve where peace needs guardians — not with just words, but with boots on the ground. If and when the Security Council and this Great Assembly decide, Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready.

    We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters. We are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations.

    Madam President, excellencies,

    I propose to this assembly a message of hope and optimism — grounded in action and execution. Today we heard the speech of Madam President, the President of the United Nations General Assembly. It is true what she said. Without the International Civil Aviation Organization, will we be here today? Will we sit in this great Hall? Without the United Nations, we cannot be safe. No country can feel secure. 

    We need the United Nations, and Indonesia will continue to support the United Nations. Even though we still struggle, but, we know the world needs a strong United Nations.

    The world’s population is growing. Our planet is under strain. Food, energy, and water insecurity haunt many nations. We choose to answer these challenges directly at home and to help abroad whenever we can.

    This year, we recorded the highest rice production and grain reserves in our history. We are now self‑sufficient in rice and we have exported rice to other nations in need, including providing rice to Palestine. We are building resilient food supply chains, strengthening farmer productivity, and investing in climate‑smart agriculture to ensure food security for our children and for the children of the world. We are confident, in a few years time, Indonesia will be the granary of the world.

    As the world’s largest island state, we testify before you that we are already experiencing the direct consequences of climate change, particularly the threat of rising sea levels. The sea level on the north coast of our capital city is increasing by 5 centimeters every year. Can you imagine in ten years? In twenty years? For this, we are forced to build a giant sea wall, 480 kilometres in length. It will take us maybe 20 years, but we have no choice. 

    We have to start now. Therefore we choose to confront climate change — not by slogans, but by immediate steps. We are committed to meeting our 2015 Paris Agreement obligations.

    We aim to achieve net zero emission by 2060 and we are confident we can achieve net zero emission much earlier. We aim to reforest more than 12 million hectares of degraded land, to reduce forest degradation, and to empower local communities with quality green jobs for the future.

    Indonesia is shifting decisively from fossil fuel based development towards renewable based development. From next year, most of our additional power generation capacity will come from renewables. Our goal is clear: To lift all of our citizens out of poverty and make Indonesia a hub for solutions to food, energy, and water security.

    Madam President, excellencies,

    We live in a time when hatred and violence can seem like the loudest voices. But beneath this loud noise lies a quieter truth: that every person longs to be safe, to be respected, to be loved, and to leave a better world to their children. Our children are watching. They are learning leadership not from textbooks, but from our choices.

    Today, still, a catastrophic situation in Gaza is unfolding before our eyes. At this very moment, the innocent are crying for help, are crying to be saved. Who will save them? Who will save the innocent? Who will save the old and the women? Millions are facing danger at this very moment, as we sit here, they are facing trauma, and irreparable damage to their bodies, they are dying of starvation. Can we remain silent? Will there be no answer to their screams? Will we teach them that the human family can rise to the challenge?

    Madam President, we must act now. Many speakers have said that. We must stand for multilateral order where peace, prosperity, and progress, are not the privilege of a few but the right of all.

    With a strong United Nations, we can build a world where the weak do not suffer what they must, but live the justice they deserve. Let us continue humanity’s great journey of ideals — the selfless aspirations that created the United Nations.

    Let us use science to uplift, not use science to destroy. Let rising nations help others to lift themselves. I am convinced that the leaders of the great world civilisations: Civilisations of the West, of the East, of the North, of the South. Leaders of America, Europe, of India, China, the Islamic world, the whole world. I am convinced they will rise to their role demanded by history. We are all hopeful that the leaders of the world will show great statesmanship, great wisdom, restraint, and humility, overcome hate, overcome suspicion.

    Madam President, Distinguished Delegates,

    We are greatly heartened by the events of the last few days, where significant leading countries of the world have chosen to side with history—the path of the moral high ground, path of rectitude, path of justice, humanity, and to shun hatred, to overcome suspicion, and to avoid the use of violence. The use of violence will beget violence. Not one country can bully the whole community of the human family. 

    We may be weak individually, but the sense of oppression, of injustice, has proven in the history of mankind, will unite with a strong force that will overcome this oppression, this injustice.

    To close, I would like to reiterate again Indonesia’s complete support for the Two-State Solution in Palestine. We must have an independent Palestine, but we must also recognize and guarantee the safety and security of Israel. Only then can we have real peace: peace without hate, peace without suspicion.

    The only solution is this two-state solution. Two descendants of Abraham must live in reconciliation, peace, and harmony. Arabs, Jews, Muslims, Christians, Hindus, Buddhists, all religions. We must live as one human family. Indonesia is committed to being part of making this vision a reality.

    Is this a dream? Maybe. But this is the beautiful dream we must work toward together. Let us continue humanity’s journey of hope, a journey started by our forefathers, a journey that we must complete.

    Thank you. Terima kasih.

    Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

    Shalom, Om shanti shanti shanti om.

    Namo Budaya.

    Thank you very much.

    May God bless us all, may peace be upon us.

    Thank you very much.”

    “Yang Mulia, para kepala negara, kepala pemerintahan, para delegasi yang terhormat, hadirin sekalian

    Sungguh merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk berdiri di Aula Sidang Umum bulan Agustus ini di antara para pemimpin dan perwakilan yang mewakili hampir seluruh umat manusia. 

    Kita berbeda ras, agama, dan kebangsaan, namun kita berkumpul bersama hari ini sebagai satu keluarga manusia. Kita di sini, pertama dan terutama, sebagai sesama manusia, masing-masing diciptakan setara, dianugerahi hak-hak yang tidak dapat dicabut untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan.

    Kata-kata Deklarasi Kemerdekaan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menginspirasi gerakan-gerakan demokrasi di seluruh benua, termasuk Revolusi Prancis, Revolusi Rusia, Revolusi Meksiko, Revolusi China, dan perjuangan serta perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan. Deklarasi ini juga melahirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, “Semua manusia diciptakan setara.”

    Deklarasi ini membuka jalan menuju kemakmuran dan martabat global yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun, di era kejayaan ilmu pengetahuan dan teknologi kita sendiri, sebuah era yang mampu mengakhiri kelaparan, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan.  

    Kami juga terus menghadapi tantangan dan ketidakpastian yang serius dan berbahaya saat ini, kebodohan manusia yang dipicu oleh rasa takut, rasisme, kebencian, penindasan, dan apartheid mengancam masa depan kita bersama.

    Nyonya Presiden, Yang Mulia,

    Kita hidup di masa ketika kebencian dan kekerasan mungkin terdengar paling keras, tetapi di balik kebisingan ini terdapat kebenaran yang lebih tenang bahwa setiap orang mendambakan rasa aman, dihormati, dicintai, dan mewariskan dunia yang lebih baik kepada anak-anak mereka. Anak-anak kita sedang menyaksikan. Mereka belajar kepemimpinan, bukan dari buku teks, tetapi dari pilihan kita.

    Saat ini, situasi bencana di Gaza masih terbentang di depan mata kita. Saat ini, orang-orang tak berdosa menangis minta tolong. Menangis untuk diselamatkan. Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Siapa yang akan menyelamatkan orang tak berdosa? Siapa yang akan menyelamatkan para lansia dan perempuan. Jutaan orang menghadapi bahaya saat ini, sementara kita duduk di sini. Mereka menghadapi trauma. Mereka menghadapi kerusakan yang tak tergantikan pada tubuh mereka. Mereka sekarat karena kelaparan.

    Bisakah kita tetap diam? Akankah jeritan mereka tak terjawab? Akankah kita mengajari mereka bahwa umat manusia dapat bangkit menghadapi tantangan ini?

    Nyonya Presiden, kita harus bertindak sekarang.  Banyak pembicara telah menyatakan bahwa kita harus memperjuangkan tatanan multilateral, di mana perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bukanlah hak istimewa segelintir orang, melainkan hak semua orang. Dengan persatuan bangsa yang kuat, kita dapat membangun dunia di mana kaum lemah tidak menderita apa yang seharusnya mereka derita, melainkan hidup dalam keadilan yang pantas mereka dapatkan.

    Kita mungkin lemah secara individu, tetapi rasa penindasan, rasa ketidakadilan, telah membuktikan dalam sejarah umat manusia bahwa rasa ketidakadilan ini, rasa penindasan ini, akan bersatu menjadi kekuatan yang kuat yang akan mengatasi penindasan ini, yang akan mengatasi ketidakadilan ini.

    Sebagai penutup, saya ingin kembali menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara di Palestina.

    Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, tetapi kita juga harus, kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Hanya dengan begitu kita dapat memiliki kedamaian sejati, kedamaian sejati, dan tidak ada lagi kebencian dan kecurigaan. Satu-satunya solusi adalah ini, solusi dua negara, dua keturunan Abraham harus hidup dalam rekonsiliasi, damai, dan harmoni.

    Arab, Yahudi, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, semua agama, kita harus hidup sebagai satu keluarga manusia. Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian dalam mewujudkan visi ini. Apakah ini mimpi? Mungkin, tetapi inilah mimpi indah yang harus kita perjuangkan bersama. 

    Mari kita bekerja menuju tujuan mulia ini.  Mari kita lanjutkan perjalanan harapan umat manusia, sebuah perjalanan yang telah dimulai oleh para leluhur kita, sebuah perjalanan yang harus kita selesaikan.

    Terima kasih. Wassalamualaikum.”

  • Poin-poin Penting Pidato Perdana Prabowo di Sidang Umum PBB ke-80

    Poin-poin Penting Pidato Perdana Prabowo di Sidang Umum PBB ke-80

    Bisnis.com, JAKARTA – Ruang Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi saksi kembalinya Indonesia di podium dunia. Setelah satu dekade absen kehadiran langsung, Presiden RI Prabowo Subianto untuk pertama kalinya hadir menyampaikan pidato perdananya pada Selasa (23/9/2025). 

    Presiden Prabowo berbicara pada sesi pertama Debat Umum dengan posisi istimewa, yakni urutan ketiga. Prabowo berpidato setelah pembukaan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Sebagai informasi, Brasil, yang sejak 1955 selalu membuka sidang sebagai tradisi diplomatik, tampil di urutan pertama. Amerika Serikat, sebagai tuan rumah, mendapat giliran kedua. Tepat setelah keduanya, Presiden Prabowo berdiri membawa suara Indonesia ke hadapan dunia.

    Kehadiran Presiden Prabowo di podium Majelis Umum PBB menandai babak baru diplomasi Indonesia. Sepuluh tahun terakhir, Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan pidato secara daring saat pandemi Covid-19, sementara selebihnya Indonesia diwakili Wakil Presiden maupun Menteri Luar Negeri.

    Posisi pidato Presiden Prabowo juga menorehkan sejarah tersendiri. Sebelumnya, Presiden Soekarno pernah berpidato di urutan ke-46, Presiden Soeharto di urutan ke-61, dan Presiden Megawati Soekarnoputri di urutan ke-17. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tercatat tiga kali berpidato dengan urutan 20, 21, dan 16, sementara Presiden Joko Widodo dua kali hadir secara daring di urutan ke-16.

    Kini, Presiden Prabowo menempati urutan ke-3 saat pidato, salah satu posisi paling awal dan paling bergengsi yang pernah diraih Indonesia di forum Sidang Majelis Umum PBB.

    Di hadapan para pemimpin dunia yang hadir di ruang sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo membuka pidato perdananya dengan penuh penghormatan. Kepala Negara menekankan pentingnya persaudaraan universal di tengah perbedaan bangsa dan agama.

    “Sungguh suatu kehormatan besar bagi saya untuk berdiri di General Assembly Hall yang agung ini, di antara para pemimpin yang mewakili hampir seluruh umat manusia. Kita berbeda ras, agama, dan kebangsaan, namun kita berkumpul bersama sebagai satu keluarga. Kita di sini pertama dan terutama sebagai sesama manusia, masing-masing diciptakan setara, dianugerahi hak yang tidak dapat dicabut untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan,” ujar Prabowo di hadapan hadirin di markas PBB, Selasa (23/9/2025). 

    Berikut Poin-poin Penting Pidato Perdana Prabowo di Sidang Umum PBB

    1. Prabowo Cerita Masa Penjajahan RI dan Penderitaan Kolonialisme 

    Presiden Prabowo Subianto menggunakan panggung Sidang Umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat, Rabu (23/9/2025), untuk mengingatkan dunia bahwa Indonesia pernah mengalami penderitaan panjang akibat kolonialisme. Pesan ini disampaikan sebagai ajakan agar negara-negara bersatu melawan ketidakadilan dan penindasan global.

    “Selama berabad-abad, orang Indonesia telah hidup di bawah dominasi kolonial, penindasan, dan kejahatan. Kita diperlakukan lebih rendah dari binatang di negeri kita sendiri,” ujar Prabowo lantang.

    Pernyataan itu disambut hening penuh perhatian di ruang sidang Majelis Umum PBB. Menurut Prabowo, pengalaman Indonesia menjadi bukti nyata bahwa penjajahan hanya meninggalkan luka mendalam, kemiskinan, dan keterbelakangan bagi bangsa yang ditindas.

    Dia menambahkan, rakyat Indonesia juga tahu bagaimana rasanya ditinggalkan keadilan, hidup dalam sistem yang timpang, dan kehilangan kesempatan yang seharusnya dimiliki oleh semua manusia.

    “Kami tahu bagaimana artinya hidup dalam apartheid, bagaimana artinya hidup dalam ketidakadilan dan kekacauan,” katanya.

    Meski begitu, Prabowo menekankan bahwa perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan tak pernah dilakukan sendiri. Solidaritas dunia, kata dia, menjadi penopang penting. Banyak negara berdiri bersama Indonesia, memberikan dukungan diplomatik maupun bantuan nyata di masa-masa sulit.

    “Solidaritas dunia membantu kami dalam perjuangan untuk kemerdekaan, mengatasi penderitaan, penyakit, dan kekacauan. Dukungan itu datang dari berbagai bangsa yang peduli terhadap keadilan,” ucapnya.

    2. Prabowo Ingatkan Peran Penting PBB

    Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap multilateralisme dan peran sentral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai benteng perdamaian dunia.

    Prabowo menyoroti bahwa dunia saat ini dipenuhi konflik, ketidakpastian, dan ketidakadilan yang mengancam masa depan umat manusia. Ia menekankan bahwa menyerah pada pesimisme bukanlah pilihan.

    “Kita tidak bisa menyerah. Kita tidak bisa menyerahkan harapan atau cita-cita kita. Kita harus mendekat, bukan menjauh,” ujar Prabowo.

    Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pentingnya solidaritas global. Menurutnya, dunia pasca Perang Dunia II hanya bisa bertahan berkat kerja sama internasional dan institusi multilateral. PBB, lanjutnya, adalah wujud nyata dari semangat itu.

    “PBB lahir dari pengorbanan jutaan jiwa. Dia diciptakan untuk menjaga keamanan, keadilan, dan kebebasan bagi semua orang. Kita harus terus memperkuatnya,” tegasnya.

    Prabowo menyatakan Indonesia telah merasakan langsung manfaat kerja sama internasional. Melalui PBB dan lembaga-lembaganya, Indonesia mendapat dukungan penting dalam pembangunan setelah kemerdekaan. Hal itu, katanya, menjadi dasar bagi Indonesia untuk terus berkomitmen pada kerja sama multilateral.

    3. Prabowo Pamer RI Swasembada Beras

    Presiden Prabowo Subianto mengumumkan capaian penting Indonesia di sektor pangan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dan bahkan sudah mulai mengekspor ke sejumlah negara, termasuk memberikan bantuan pangan ke Palestina.

    “Kami sekarang cukup untuk diri sendiri, bahkan mulai membantu negara lain. Indonesia telah mengirimkan beras ke Palestina sebagai wujud solidaritas,” ujarnya, Rabu (23/9/2025).

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa pencapaian ini bukan hanya hasil kebijakan pertanian, tetapi juga komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

    “Beras bukan sekadar komoditas, melainkan simbol kedaulatan dan keadilan sosial,” tegasnya.

    Menurut Prabowo, keberhasilan itu dicapai berkat kombinasi modernisasi pertanian, pembangunan infrastruktur irigasi, serta dukungan langsung kepada petani.

    “Kami membangun rantai pasok pangan yang tangguh, dari desa hingga ke pasar dunia,” katanya.

    Prabowo juga menegaskan bahwa kemandirian pangan adalah salah satu syarat penting bagi stabilitas global.

    “Tanpa pangan, tidak ada perdamaian. Tanpa pangan, tidak ada keadilan,” ucapnya.

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya pada Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada Selasa, 23 September 2025. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

    4. Prabowo Desak Reformasi Tata Kelola Global

    Prabowo menekankan perlunya reformasi tata kelola global yang lebih adil, inklusif, dan mencerminkan kepentingan semua negara, terutama negara-negara berkembang di belahan dunia selatan atau Global South.

    Prabowo menyoroti ketimpangan besar dalam struktur lembaga internasional yang menurutnya masih didominasi oleh negara-negara besar.

    “Tata kelola dunia saat ini seringkali tidak adil. Negara-negara berkembang masih menjadi penonton, padahal mereka paling terdampak oleh keputusan global,” ujar Prabowo, Selasa (23/9/2025).

    Dia menyebut masalah perubahan iklim, krisis pangan, energi, hingga konflik bersenjata, justru banyak membebani negara berkembang.

    “Mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis global justru paling berat menanggung akibatnya,” tegasnya.

    Prabowo menyerukan agar lembaga internasional, termasuk PBB, direformasi agar lebih demokratis dan responsif. Dia menyinggung perlunya memperluas partisipasi negara-negara Global South dalam pengambilan keputusan strategis.

    “Tidak bisa dunia hanya dikendalikan oleh segelintir negara kaya,” katanya.

    Dalam pidatonya, Prabowo juga menekankan pentingnya solidaritas global dalam mengatasi tantangan bersama.

    “Kita tidak bisa menghadapi krisis iklim, pandemi, atau konflik hanya dengan pendekatan sepihak. Kita butuh tata kelola baru yang benar-benar bekerja untuk semua,” ujarnya.

    5. Prabowo Ingin Kirim 20.000 Pasukan Perdamaian 

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tawaran besar Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia dengan mengirimkan hingga 20.000 pasukan untuk memperkuat misi perdamaian PBB.

    Prabowo menegaskan, dunia menghadapi gelombang konflik yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan retorika. Diperlukan langkah nyata untuk melindungi warga sipil, mencegah genosida, dan menghentikan agresi bersenjata.

    “Indonesia siap memainkan peran lebih besar. Kami menawarkan hingga 20.000 pasukan terlatih untuk membantu misi penjaga perdamaian PBB, di mana pun dibutuhkan,” ujarnya tegas.

    Menurut Prabowo, kontribusi ini merupakan kelanjutan dari tradisi panjang Indonesia sebagai salah satu kontributor utama pasukan penjaga perdamaian PBB. Saat ini, Indonesia sudah menempatkan lebih dari 2.700 personel di berbagai misi, menjadikannya salah satu dari 10 besar kontributor dunia.

    “Namun situasi global saat ini menuntut lebih. Kami percaya Indonesia, dengan sejarahnya sebagai bangsa pejuang kemerdekaan dan prinsip politik bebas-aktif, memiliki legitimasi moral untuk memperluas peran di kancah internasional,” imbuhnya.

    Prabowo menyebutkan bahwa pasukan perdamaian tambahan dari Indonesia dapat dikerahkan ke sejumlah titik konflik yang paling mendesak, termasuk di Gaza, Ukraina, Sudan, dan kawasan lain yang dilanda krisis kemanusiaan.

    “Kami tidak hanya menawarkan pasukan, tetapi juga tenaga medis, insinyur, dan ahli logistik untuk mendukung stabilisasi,” jelasnya.

    6. Prabowo Dukung Solusi Dua Negara untuk Perang Israel vs Palestina

    Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara (two states solutions) dalam penyelesaian konflik di Gaza. Menurutnya, perdamaian hanya akan terwujud jika hak Palestina dan keamanan Israel diakui serta dijamin oleh komunitas internasional.

    “Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, tetapi kita juga harus, kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Hanya dengan begitu kita bisa memiliki perdamaian sejati, perdamaian yang nyata, tanpa kebencian dan tanpa kecurigaan. Satu-satunya solusi adalah solusi dua negara,” ucapnya.

    Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara menyoroti tragedi kemanusiaan di Gaza yang makin parah dan mendesak agar dunia tidak berpaling dari tragedi tersebut.

    Presiden menegaskan bahwa jutaan orang kini menghadapi trauma, kelaparan, hingga ancaman kematian di depan mata komunitas internasional.

    “Saat ini juga, orang-orang tak bersalah menangis meminta pertolongan, menangis ingin diselamatkan. Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Siapa yang akan menyelamatkan orang-orang tak bersalah? Siapa yang akan menyelamatkan orang tua dan perempuan? Jutaan orang menghadapi bahaya saat kita duduk di sini,” katanya.

    Presiden Prabowo kemudian mengingatkan pentingnya peran PBB sebagai pilar utama dalam menjaga tatanan internasional yang adil. Menurutnya, perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan tidak boleh hanya menjadi hak segelintir bangsa, melainkan hak semua umat manusia.

  • Jakarta jadi kota MICE didukung ratusan hotel dan pusat perbelanjaan

    Jakarta jadi kota MICE didukung ratusan hotel dan pusat perbelanjaan

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta mengemukakan pengembangan Jakarta menjadi kota pusat Meetings, Incentives, Conventions” dan “Exhibitions” (MICE) didukung oleh berbagai aspek, yakni 500 hotel berbintang, 85 pusat perbelanjaan, ruang konvensi seluas 5.000 meter persegi (m²) serta 6.493 restoran.

    “Transportasi yang sudah terkoneksi ke lokasi MICE, 100 lebih pusat perbelanjaan, ruang konvensi lebih dari 5 ribu meter persegi, lebih dari 7 ribu restoran, lebih dari 500 hotel berbintang, dengan 50 ribu kamar,” ujar Kepala Disparekraf DKI Jakarta Andhika Permata dalam “JEF Dialogue: Unlocking Jakarta’s Potential Through Tourism and Creative Economy” di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, terdapat potensi 32 jadwal penerbangan internasional di Bandar Udara Soekarno-Hatta serta Halim Perdana Kusuma, yang juga diperkirakan terus bertambah.

    Berkaca dari potensi tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun kian optimsitis industri MICE mampu berkembang, bahkan meningkatkan perekonomian, terutama dari sektor pariwisata.

    “Sehingga kami terus meningkatkan dan memberikan dukungan kepada siapapun yang ingin agar Jakarta menjadi tuan rumah setiap perhelatan,” kata Andhika.

    Merujuk data Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi), kata dia, sebanyak 134 pameran diadakan sepanjang 2024, dan per September 2025, tercatat sebanyak 139 pameran telah digelar dengan potensi transaksi mencapai sekitar Rp100 triliun.

    “Selain event MICE, Jakarta juga memiliki potensi special event, seperti musik, olahraga,” tutur Andhika.

    Sementara itu, berdasarkan data yang diolah Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI), sektor ekonomi kreatif berkontrbibusi sebesar 10,51 persen terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta, atau sebesar Rp361,7 triliun pada 2023.

    “Dengan peringkat subsektor kuliner 34,94 persen paling tinggi, lalu televisi dan radio 24,30 persen dan penerbitan sebesar 14,53 persen,” papar Andhika.

    Dari data-data tersebut, dia menekankan ketersediaan wadah atau pusat kegiatan (creative hub) menjadi strategi untuk meningkatkan nilai tambah sektor ekonomi kreatif Kota Jakarta.

    Creative hub itu, sambung dia, juga didukung dengan berbagai kegiatan, seperti pengembangan ruang publik, peningkatan produk jenama dan pemasaran, skema pembiayaan alternatif, serta pembentukan klaster subsektor ekonomi kreatif untuk meningkatkan kolaborasi, inovasi, dan daya saing.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Memaknai kehadiran Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB

    Memaknai kehadiran Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB

    Jakarta (ANTARA) – Pidato Presiden Prabowo pada Sesi Debat Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, bukan sekadar acara protokoler tahunan. Bagi seorang pemimpin dunia, ia membawa makna strategis dan simbolis yang sangat dalam, baik untuk posisi Indonesia di panggung global, juga khususnya bagi Presiden Indonesia yang baru saja menjabat.

    Forum ini merupakan panggung diplomasi multilateral yang paling strategis dan bergengsi. Kehadiran seorang presiden di Sidang Umum PBB memiliki makna yang jauh melampaui sekadar menyampaikan pidato, ia adalah sebuah pernyataan politik, sebuah momentum untuk membentuk narasi, meneguhkan gerakan diplomasi dan sebuah kesempatan langka untuk memperjuangkan kepentingan nasional di hadapan seluruh dunia.

    Tampil di hadapan 193 negara sebagai kepala negara yang diakui secara internasional akan memperkuat legitimasi dan wibawanya di mata rakyat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dunia menerima dan menghormati hasil proses demokrasi Indonesia dan kepemimpinannya. Inilah yang kemudian kita namakan sebagai gerakan sistematis mengonsolidasikan legitimasi dan otoritas domestik

    Di tengah dunia yang penuh gejolak (perang, ketegangan geopolitik, resesi), kehadiran pemimpin dari negara demokrasi terbesar ketiga di dunia yang relatif stabil dan ekonominya mulai tumbuh adalah pesan yang kuat. Indonesia hadir bukan sebagai sumber masalah, tetapi sebagai bagian dari solusi dan penjaga stabilitas.

    Prabowo datang bukan hanya sebagai pemimpin Indonesia, tetapi juga sebagai representasi dari suara negara-negara berkembang atau Global South Countries, ASEAN, dan dunia Muslim yang moderat. Pidatonya menjadi instrumen untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah yang dapat menjembatani kepentingan berbagai blok negara. Tentunya ini akan menggerek status Indonesia sebagai middle power dan global swing state.

    Bagi Prabowo, Sidang Umum PBB 2025 menjadi debut globalnya yang paling resmi, meski sebelumnya telah menghadiri forum APEC di Peru, G20 dan BRICS di Brazil, serta ASEAN Summit di Malaysia.

    Lima tahun ke belakang, dunia internasional mengenalnya sebagai Menteri Pertahanan RI dengan pendirian yang tegas. Kini, Prabowo tampil sebagai kepala negara dari negara demokrasi terbesar ketiga dan kekuatan ekonomi utama G20.

    Pidato pertamanya di mimbar PBB adalah kesempatan untuk mentransformasi persepsi internasional dari figur militer menjadi seorang negarawan global yang visioner. Kehadirannya memberikan legitimasi dan pengakuan de facto dari komunitas internasional terhadap kepemimpinannya, memperkuat posisinya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

    Mimbar Sidang Umum PBB adalah medium terbaik untuk mendemonstrasikan komitmen Indonesia pada politik luar negeri “bebas dan aktif”, bukan hanya dalam retorika, tetapi dalam tindakan. Di tengah polarisasi global akibat isu Palestina, perang Rusia-Ukraina, ketegangan AS-China, dan krisis lainnya, dunia menanti posisi dan peran nyata Indonesia.

    Prabowo dapat menggunakan kesempatan ini untuk menegaskan bahwa Indonesia tidak akan masuk dalam blok manapun, tetapi aktif menjadi jembatan perdamaian dan penengah konflik.

    Dengan menyampaikan pesan perdamaian, keadilan, dan kerja sama dari podium yang sama yang pernah digunakan oleh Bung Karno, puluhan tahun lalu, Prabowo dapat menghubungkan diri dengan tradisi besar diplomasi Indonesia, sekaligus menawarkan sudut pandang Indonesia untuk menyelesaikan masalah global.

    Sidang Umum PBB adalah “pasar dunia” bagi kepentingan nasional. Bagi Indonesia, setidaknya ada tiga kepentingan utama yang bisa diperjuangkan.

    Pertama, kepentingan politik. Dukungan untuk Palestina adalah prinsip dasar diplomasi Indonesia. Pidato di Sidang Umum PBB adalah momentum, tidak hanya mengulang komitmen, tetapi untuk menggalang dukungan internasional yang lebih konkret, mungkin dengan menawarkan inisiatif perdamaian baru atau mengecam ketidakadilan yang terus berlangsung. Ini juga peluang memperkuat kepemimpinan Indonesia di ASEAN dan memperjuangkan isu-isu kawasan, seperti di Laut China Selatan.

    Kedua, kepentingan ekonomi. Forum ini adalah ajang soft diplomacy ekonomi yang sangat efektif. Pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara dan CEO perusahaan global di sela-sela sidang dapat digunakan untuk mempromosikan investasi, terutama dalam proyek strategis nasional, seperti hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur dan transisi energi.

    Prabowo dapat mempresentasikan Indonesia sebagai tujuan yang stabil dan menjanjikan di tengah gejolak ekonomi global.

    Ketiga, kepentingan strategis. Isu-isu, seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan tata kelola keuangan global, adalah perhatian seluruh bangsa. Dengan menyuarakan solusi dan komitmen Indonesia, Prabowo dapat memosisikan Indonesia bukan hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang aktif membentuk arsitektur global yang lebih adil. Ini sejalan dengan visinya untuk membawa Indonesia menjadi negara yang disegani.

    Nilai praktis terbesar dari kehadiran Prabowo ke Sidang Umum PBB di New York terletak pada pertemuan-pertemuan di sela-sela sidang. Dalam beberapa hari, seorang presiden dapat bertemu dengan ratusan pemimpin dunia yang hampir mustahil dijumpai dalam waktu singkat di tempat lain.

    Membangun jejaring ini sangat berharga untuk membangun hubungan pribadi yang seringkali menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah diplomatik atau kesepakatan dagang di masa depan.

    Bagi Prabowo, ini adalah kesempatan emas untuk tidak hanya memperkenalkan diri, namun lebih dari itu untuk membangun kepercayaan dan menciptakan aliansi-aliansi strategis baru untuk Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional

    Bagi Prabowo, kehadirannya di Sidang Umum PBB adalah keharusan strategis. Ini lebih dari sekadar kewajiban protokoler, ini adalah investasi politik dan ekonomi untuk masa jabatannya. Pidato di podium hijau PBB adalah pengumuman resmi kepada dunia bahwa Indonesia di bawah kepemimpinannya siap memainkan peran yang lebih besar dan lebih vokal dalam percaturan global.

    Keberhasilan memanfaatkan momen ini bukan diukur dari sambutan atas pidatonya, tetapi dari seberapa efektif ia dapat menerjemahkan kehadiran simbolis itu menjadi legitimasi politik, kemitraan strategis, dan keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia.

    Kegagalan untuk tampil dengan kuat di panggung ini bukanlah sebuah opsi, karena dunia akan melihat dan menarik kesimpulannya sendiri tentang tempat Indonesia di bawah kepemimpinan yang baru.

    Konteks historis

    Kehadiran Presiden Indonesia di Sidang Umum PBB bukanlah sekadar kunjungan kerja biasa. Tradisi ini telah berevolusi menjadi ritual diplomatik yang sarat makna, sebuah pernyataan resmi pertama di panggung global yang menandakan arah politik luar negeri seorang pemimpin baru.

    Dari Soekarno hingga Prabowo, setiap kehadiran mencerminkan semangat zaman eranya, sekaligus visi sang pemimpin terhadap peran Indonesia di dunia. Kehadiran Presiden Indonesia di Sidang Umum PBB selalu menjadi momen strategis untuk memproyeksikan suara, kedaulatan, dan kepentingan nasional Indonesia di panggung global. Setiap era kepemimpinan membawa motivasi dan isu yang berbeda, mencerminkan dinamika politik domestik dan geopolitik global pada masanya.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Daftar Presiden RI yang Berpidato di Majelis Umum PBB, Siapa Terbanyak?

    Daftar Presiden RI yang Berpidato di Majelis Umum PBB, Siapa Terbanyak?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto bakal menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum (SMU) ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato pada sesi debat umum di Markas Besar PBB, New York, pada Selasa (23/9/2025) pukul 09.00 waktu setempat atau pukul 20.00 WIB.

    Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya menyampaikan pidato ini akan menjadi panggung bagi Indonesia untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang dan memperkuat posisi diplomasi Indonesia secara global.

    “Sesuai jadwal yang diterima, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga pada sesi Debat Umum PBB pada 23 September 2025, setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (22/9/2025).

    Selain Prabowo, presiden sebelumnya juga telah menyampaikan pidato dalam forum internasional itu. Tercatat, hampir seluruh orang nomor satu di Indonesia pernah menyampaikan pidato di sidang PBB.

    Namun, hanya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak secara langsung menyampaikan pidatonya. Pasalnya, Jokowi telah hanya pernah tampil secara virtual saat pandemi Covid-19.

    Kemudian, untuk acara langsung Jokowi lebih memilih untuk mengutus perwakilan seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla maupun Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.

    Adapun, sejatinya Presiden ke-3 BJ Habibie dan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur juga tidak pernah berpidato langsung pada sidang PBB tersebut.

    Habibie belum sempat berpidato lantaran saat dirinya menjabat Indonesia masih dalam masa pembenahan pemerintah usai Soeharto mundur. Di samping itu, kepemimpinan Habibie juga terbilang singkat hanya satu tahun lima bulan.

    Sama halnya dengan Habibie, Gus Dur juga memiliki masa jabatan sebagai presiden cukup singkat. Presiden dengan julukan bapak Pluralisme ini juga memiliki kondisi kesehatan yang kerap terganggu.

    Berikut data lengkap presiden yang telah melakukan pidato di SMU PBB:

    Presiden ke-1 Soekarno

    – SMU PBB ke-15: Hari ke 7, urutan 46

    Presiden ke-2 Suharto

    – SMU PBB ke-47: Hari ke 4, urutan 61

    Presiden ke-5 Megawati

    – SMU PBB ke-58: Hari ke 1, urutan 17

    Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono 

    – SMU PBB ke-62: Hari ke 1, urutan 20

    – SMU PBB ke-67: Hari ke 1, urutan 27

    – SMU PBB ke-69: Hari ke 1, urutan 16

    Presiden ke-7 Jokowi

    – SMU PBB ke-75 (virtual): Hari ke 1, urutan 16

    – SMU PBB ke-76 (virtual): Hari ke 1, urutan 16

  • Pengakuan Menyedihkan Yurike Sanger, Istri Ketujuh

    Pengakuan Menyedihkan Yurike Sanger, Istri Ketujuh

    GELORA.CO – Pasca wafatnya Yurike Sanger, istri ketujuh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, publik kembali menyoroti kisah hidupnya.

    Yurike meninggal di San Gorgonia Memorial Hospital, California, pada Rabu 17 September 2025 karena kanker payudara.

    Namun, sebelum kepergiannya, Yurike pernah menyinggung soal misteri surat wasiat yang disebut-sebut berisi petunjuk harta karun Soekarno.

    Kabar ini kerap dikaitkan dengan dugaan adanya harta peninggalan bernilai miliaran rupiah di Swiss dan Manado. Sayangnya, menurut pengakuan langsung Yurike, fakta di balik cerita tersebut justru menyedihkan.

    Pengakuan Menyentuh dari Yurike Sanger

    Dalam sebuah video di YouTube, Yurike menegaskan bahwa Soekarno sejatinya tidak memiliki harta seperti yang beredar. Ia bahkan pernah diminta Bung Karno untuk meminjam uang sebesar Rp2 juta kepada temannya demi kebutuhan keluarga.

    “Dek tolonglah sama temannya bolehkah dipinjamkan uang untuk saya Rp2 juta,” ujar Yurike menirukan ucapan Soekarno.

    Yurike menilai isu harta karun hanyalah akal-akalan untuk menipu orang agar percaya kebohongan. Surat wasiat yang pernah ditunjukkan padanya pun dianggap janggal karena tidak pernah ada bukti asli.

    Harta Karno Bung Karno adalah Perjuangan, Bukan Kekayaan

    Yurike Sanger menegaskan, perjuangan Soekarno semasa hidup hanya untuk kemerdekaan bangsa, bukan demi mengumpulkan kekayaan. Ia bahkan menolak mentah-mentah klaim soal harta karun di Swiss maupun Manado.

    “Di situlah bohong, kalau memang Soekarno punya harta karun banyak, bisa dilihat dari keluarganya lah,” ungkap Yurike.

    Menurutnya, keluarga Soekarno justru hidup sederhana. Isu tersebut hanyalah “tipu daya mafia” yang mencoba memeras dengan menjual cerita bohong.

    Bantahan Tegas Istri Ketujuh Sang Proklamator

    Sebagai orang Manado, Yurike juga menepis kabar bahwa daerahnya menjadi lokasi harta karun Bung Karno. Ia menilai jika benar, maka dirinya pasti sudah lebih dulu diberi tahu oleh sang suami.

    “Pasti sudah bilang ke saya dong, ini kok tidak, (malah) ke orang lain yang punya copy surat itu,” katanya.

    Bagi Yurike, jelas bahwa warisan terbesar Soekarno adalah kemerdekaan Indonesia, bukan harta benda. Cerita soal surat wasiat dan harta karun hanyalah ilusi yang terus digoreng, tanpa pernah ada bukti nyata.***

  • Presiden Prabowo Bakal Pidato Langsung di Forum PBB, Jokowi Belum Pernah

    Presiden Prabowo Bakal Pidato Langsung di Forum PBB, Jokowi Belum Pernah

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto bakal menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya menyampaikan Prabowo bakal menyampaikan pidato pada urutan ketiga dalam sesi Debat Umum PBB, Selasa (23/9/2025).

    “Sesuai jadwal yang diterima, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga pada sesi Debat Umum PBB pada 23 September 2025, setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (22/9/2025).

    Teddy menambahkan pada forum PBB ini akan menjadi panggung bagi Indonesia untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang dan memperkuat posisi diplomasi Indonesia secara global.

    “Untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif,” pungkasnya.

    Selain itu, pidato Presiden Prabowo ini menandai kembalinya orang nomor satu di Indonesia ke forum internasional tersebut sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Sejatinya, Presiden RI sebelumnya memang getol menyampaikan pidato pada forum tersebut, misalnya dari mulai Soekarno, Soeharto, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono.

    Namun, dalam catatan Bisnis, Jokowi selalu absen menghadiri forum tersebut dan selalu mengutus perwakilan seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla maupun Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.

    Adapun, absennya Jokowi itu bukan berarti dia tidak pernah melakukan pidato pada forum PBB tersebut. Pasalnya, Jokowi sempat berpidato pada sidang umum 2020 dan 2021. Namun, pidato itu dilakukan Jokowi melalui online atau virtual karena dunia sedang dilanda pandemi Covid-19.

  • Bocoran Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB, Urutan Ketiga Setelah Trump dan Presiden Brasil Nasional 22 September 2025

    Bocoran Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB, Urutan Ketiga Setelah Trump dan Presiden Brasil Nasional 22 September 2025

    Bocoran Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB, Urutan Ketiga Setelah Trump dan Presiden Brasil
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto akan menjadi pemimpin negara urutan ketiga yang akan berpidato dalam Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), di New York, Selasa (23/9/2025).
    Prabowo akan berpidato setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.
    “Sesuai jadwal yang diterima, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga pada sesi Debat Umum PBB pada 23 September 2025, setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat,” ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya di laman resmi Sekretariat Negara, Minggu (21/9/2025).
    Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, kata Teddy, menjadi momen penting bagi Indonesia untuk kembali ke level tertinggi forum internasional tersebut.
    Kehadiran Prabowo di forum tersebut juga menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin Global South.
    “Sidang Majelis Umum tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia, tidak hanya untuk kembali tampil di level tertinggi pada forum PBB, namun juga untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif,” ujar Teddy.
    Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengungkap sejumlah isu yang akan disampaikan Prabowo dalam Sidang Majelis Umum PBB.
    “Rencananya, pidato Bapak Presiden akan menyoroti urgensi semangat inklusivitas, optimisme, solidaritas, dan kerja sama multilateral dalam menghadapi tantangan global masa kini,” ujar Nabyl.
    Prabowo akan menjadi presiden ke-4 Indonesia yang berpidato dalam Sidang Majelis Umum PBB. Sebelumnya ada nama Soekarno, yang menghadiri secara langsung Sidang Umum ke-15 PBB 30 September 1960.
    Saat itu, Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul “Membangun Dunia Kembali (To Build The World A New)”.
    X @UN_News_Centre Sidang Umum PBB mengeluarkan resolusi untuk gencatan senjata perang Israel-Hamas pada Selasa (12/12/2023).
    Selanjutnya ada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tercatat lebih dari enam kali menghadiri forum di New York, AS itu.
    Terakhir adalah Joko Widodo (Jokowi) yang hadir dua kali secara virtual dalam Sidang Umum ke-75 dan 76 PBB pada 2020 serta 2021.
    Dalam Sidang Umum ke-76 PBB, Jokowi menyampaikan pandangannya soal penanganan pandemi, pemulihan perekonomian global, ketahanan iklim, hingga perdamaian dalam keberagaman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ramalan Jayabaya 08 dan Warisan Goro Jokowi ke Gibran

    Ramalan Jayabaya 08 dan Warisan Goro Jokowi ke Gibran

    GELORA.CO -Ramalan politik di Indonesia selalu menyimpan daya tarik tersendiri. Salah satunya adalah ramalan Jayabaya, pujangga Jawa kuno, yang hingga kini masih sering dijadikan bahan perbincangan serius maupun guyonan politik.

    Dalam ramalan itu disebutkan, pemimpin Nusantara akan memiliki nama dengan akhiran No-To-No-Go-Ro. Frasa ini dimaknai sebagai noto nogoro, yang berarti “menata negara”. Meski sekilas terdengar simbolis, pola tersebut diyakini sebagian kalangan tetap relevan hingga hari ini.

    Jika ditelusuri, benang merah itu memang tampak pada sejumlah presiden RI. Soekarno, presiden pertama, menutup namanya dengan “No”. Soeharto, presiden kedua, berakhir dengan “To”. Lalu Susilo Bambang Yudhoyono kembali menghadirkan akhiran “No” pada era kepemimpinannya. 

    Bahkan Joko Widodo pun kerap dimasukkan dalam pola tersebut. Alasannya, nama asli Jokowi saat lahir adalah Mulyono sebelum kemudian diganti menjadi Joko Widodo.

    “No lagi; Mulyono. Kenapa Mulyono? Jokowi itu saat lahir nama aslinya Mulyono, karena berulang kali sakit-sakitan ibunya lalu mengganti nama jadi Joko Widodo. Jadi Jokowi masuknya di No; Mulyono,” terang mantan politikus Gerindra Arief Poyuono saat berbincang dengan RMOL, seperti dikutip kembali pada Minggu, 21 September 2025.

    Namun, pola ini kerap menimbulkan pertanyaan ketika menyentuh nama Presiden Habibie, Gus Dur, dan Megawati. Ketiganya tidak dimasukkan ke dalam rangkaian karena dianggap memimpin dalam periode singkat, kurang dari lima tahun.

    Kini publik kembali berspekulasi apakah Presiden ke-8, Prabowo Subianto, masuk dalam kerangka ramalan Jayabaya? Dari sisi nama memang tidak persis cocok. Tapi namanya juga ramalan?”kadang pas, kadang harus dipas-paskan agar sesuai kenyataan.

    Lebih jauh, sebagian penafsir menyebut bahwa suku kata “Goro” dalam ramalan bukanlah tanda akhiran nama, melainkan gambaran situasi ketika seorang pemimpin berkuasa. Dalam bahasa Jawa, goro berarti dusta atau kebohongan. 

    Sementara goro-goro kerap dimaknai sebagai huru-hara atau kekacauan. Dua tafsir ini saling berkaitan yaitu kebohongan bisa menjadi pemantik utama munculnya kegaduhan sosial maupun politik.

    Lalu, di manakah posisi Joko Widodo dalam konteks ramalan ini?

    Beberapa penafsir meyakini Jokowi berada di fase goro. Mereka menilai, sejak awal kepemimpinannya sudah tampak bayangan potensi kekacauan, berupa kekecewaan, pengkhianatan, hingga kemarahan publik. Kondisi inilah yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai goro-goro, sebuah masa penuh gejolak yang mengiringi kepemimpinan.

    Meski Jokowi kini telah lengser, sebagian kalangan percaya bahwa “warisan goro” itu tidak berhenti begitu saja. Aura itu diyakini berpindah ke putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden.

    Apakah tafsir ini benar adanya atau sekadar ramalan yang dipaksakan agar selaras dengan realitas politik, hanya waktu yang bisa menjawab. 

    Namun satu hal pasti ramalan Jayabaya akan terus hidup di ruang obrolan politik Indonesia, dari warung kopi hingga ruang seminar, sebagai jalinan antara mitos, sejarah, dan drama kekuasaan.