Tag: Soekarno

  • DPRD Kota Probolinggo Soroti Tiga Proyek Mangkrak, PUPR Akui Ada Kendala Finansial di Rekanan

    DPRD Kota Probolinggo Soroti Tiga Proyek Mangkrak, PUPR Akui Ada Kendala Finansial di Rekanan

    Probolinggo (beritajatim.com) – Komisi III DPRD Kota Probolinggo menyoroti tiga proyek pembangunan yang dinilai mangkrak dan belum menunjukkan hasil optimal. Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Probolinggo, yang digelar di ruang Komisi III DPRD dengan dihadiri para anggota dewan serta perwakilan dinas terkait.

    Tiga proyek yang menjadi perhatian utama DPRD adalah pembangunan Gedung Inspektorat, Rumah Dinas Wakil Wali Kota, dan proyek Pondok Pesantren Mambaul Ulum di Kelurahan Sumbertaman. Ketiganya dinilai belum mengalami progres signifikan meski telah berjalan dalam tahun anggaran 2025.

    Kepala Dinas PUPR Kota Probolinggo, Setyorini Sayekti, mengakui adanya hambatan serius di sejumlah proyek tersebut. Ia menyebut faktor utama keterlambatan disebabkan oleh kemampuan finansial rekanan pelaksana yang belum siap mendahulukan biaya pembelian material.

    “Dari hasil evaluasi, masalah utama ada pada kemampuan keuangan rekanan pelaksana. Banyak perusahaan tidak siap secara finansial untuk mendahulukan pembelian material,” jelas Setyorini dalam rapat bersama dewan.

    Ia menegaskan, Dinas PUPR akan menggandeng Inspektorat dan bagian hukum untuk mengkaji aturan baru terkait kelayakan finansial rekanan. Menurutnya, penguatan regulasi ini penting agar proses tender berikutnya dapat menghasilkan pelaksana proyek yang siap secara administrasi dan finansial.

    Selain tiga proyek tersebut, Dinas PUPR juga menyoroti pekerjaan preservasi Jalan Soekarno-Hatta dan Panglima Sudirman yang merupakan program Kementerian PUPR. Proyek perbaikan drainase, trotoar, dan pengaspalan ini mendapat banyak sorotan dari masyarakat karena menimbulkan dampak lingkungan di sekitar lokasi.

    “Kami akan mengadakan forum lanjutan antara PUPR, Komisi III, dan pelaksana proyek dari pusat. Harapannya agar ruang lingkup pekerjaan lebih jelas, termasuk penanganan dampak lingkungan seperti penggantian pohon yang ditebang,” terang Setyorini.

    Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Muchlas Kurniawan, menyatakan pihaknya akan terus mengawal jalannya proyek agar selesai tepat waktu dengan mutu terbaik. “Tiga proyek besar menjadi fokus utama kami, yaitu rumah dinas wakil wali kota, gedung inspektorat, dan pondok pesantren Mambaul Ulum. Kami akan memanggil kontraktor pelaksana untuk dimintai keterangan langsung,” ujarnya.

    Muchlas juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek pembangunan. “Kami tidak ingin pekerjaan ini asal jadi. Proyek-proyek tersebut harus bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi bagian dari tata kota yang tertata rapi,” tegasnya.

    Komisi III DPRD Kota Probolinggo memberikan catatan khusus agar koordinasi antarinstansi diperkuat. Dewan berharap seluruh proyek dapat diselesaikan sesuai jadwal tanpa mengorbankan kualitas, estetika, dan kepentingan publik dalam pembangunan di Kota Probolinggo. [ada/beq]

  • Akademisi dunia serukan tatanan baru dunia peringati 70 tahun KAA

    Akademisi dunia serukan tatanan baru dunia peringati 70 tahun KAA

    sepuluh Prinsip Bandung (Dasasila Bandung) tetap menjadi landasan etika bagi hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, kesetaraan, tidak saling mencampuri urusan dalam negeri, dan kerja sama

    Jakarta (ANTARA) – Para akademisi dunia dari berbagai negara mengobarkan kembali Semangat Bandung sebagai landasan untuk menata kembali kerja sama global (tatanan baru) di tengah krisis geopolitik saat ini dalam rangka memperingati 70 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955.

    “Itu terungkap dalam sesi pleno internasional bertajuk ‘Bandung di Usia 70: Membangun Kembali Dunia’ dalam rangka memperingati 70 tahun KAA 1955 di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (28/10),” kata akademisi dari Indonesia, Dr. Connie Rahakundini Bakrie, di Jakarta, Rabu.

    Ia menekankan bahwa warisan Bandung tetap vital dalam membentuk kembali tatanan dunia. “Visi Soekarno tentang Gerakan Non-Blok tetap kuat, sebuah semangat perubahan peradaban yang mendorong kita untuk membangun kesadaran kolektif, dimana BRICS menjadi kekuatan dan ASEAN menjadi pemikiran,” kata Connie.

    Menurut dia, sepuluh Prinsip Bandung (Dasasila Bandung) tetap menjadi landasan etika bagi hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, kesetaraan, tidak saling mencampuri urusan dalam negeri, dan kerja sama.

    Sementara itu, Semangat Bandung mencerminkan lima cita-cita luhur, yakni perdamaian, kemerdekaan, kesetaraan, solidaritas, dan emansipasi.

    “Semangat Bandung bukanlah nostalgia, ia adalah kesadaran yang hidup. Ia mengingatkan umat manusia bahwa keadilan dan perdamaian tidak diwariskan, keduanya harus dibangun kembali dengan kebijaksanaan,” ucap Connie.

    Senada, Prof. Manoranjan Mohanty dari India mendesak hubungan internasional yang berpusat pada rakyat, dengan menyatakan bahwa dunia harus memperkuat PBB sebagai lembaga global yang demokratis dan mendukung BRICS serta inisiatif Selatan-Selatan.

    Sementara, dari perspektif Eurasia, Prof. Olga Volosyuk dari Rusia menarik garis sejarah langsung dari Konferensi Bandung ke aliansi BRICS, dengan mencatat bahwa moto kelompok tersebut “Membangun Dunia yang Lebih Baik Bersama” menggemakan impian Soekarno tentang keadilan dan kesetaraan antarbangsa.

    Mewakili Amerika Latin, Beatriz Bissio dari Brasil menggarisbawahi relevansi pesan anti-imperialis Bandung yang berkelanjutan, menyayangkan dampak Doktrin Monroe yang masih berlanjut di wilayahnya sambil mengadvokasi bentuk internasionalisme baru yang berbasis pada rakyat, bukan negara.

    Mewakili Afrika, Prof. Fulufhelo Netswera dari Afrika Selatan menekankan urgensi untuk mengubah kata-kata menjadi tindakan.

    “Kita, masyarakat di belahan bumi selatan, harus memastikan hari esok adalah dunia yang lebih baik daripada yang kita warisi dari para pendahulu kita di Bandung 1955,” tuturnya.

    Sementara itu, Qing Shi dari China menyerukan front persatuan untuk kerja sama Selatan-Selatan dan mendesak dunia untuk keluar dari kerangka pengetahuan kolonial dan membangun kembali.

    Dalam sambutan penutupnya, Prof. Darwis Khudori dari Université Le Havre Normandie Prancis menegaskan kembali bahwa Semangat Bandung bukan sekadar kenangan sejarah, melainkan filosofi hidup untuk keadilan global.

    Adapun, konferensi tersebut ditutup dengan peluncuran buku simbolis, “Membangun Kembali Dunia dalam Perspektif Global,” yang memperkuat komitmen IPDN untuk memupuk kolaborasi intelektual dan inovasi kebijakan di seluruh belahan bumi selatan.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Kalau Kita Rusuh, Banyak Negara Lain Senang

    Prabowo: Kalau Kita Rusuh, Banyak Negara Lain Senang

    Prabowo: Kalau Kita Rusuh, Banyak Negara Lain Senang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto menyatakan, persaingan antara negara saat ini sangat keras sehingga banyak negara akan senang jika Indonesia rusuh.
    “Dan saudara-saudara, persaingan antara negara sangat keras. Kalau kita rusuh, banyak negara lain yang senang,” kata Prabowo di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
    Menurut Prabowo, kunci dari kemakmuran bangsa adalah persatuan.
    Ia menyebutkan, hal ini juga menjadi salah satu poin yang diajarkan oleh Bapak Proklamator, Soekarno atau Bung Karno.
    “Itu yang diajarkan Bung Karno dan itu terus saya yakini. Rumus kebangkitan Indonesia adalah persatuan, makanya dalam Pancasila disebut persatuan Indonesia,” ucap Prabowo.
    Ketua umum Partai Gerindra ini melanjutkan, masyarakat Indonesia membutuhkan pekerjaan yang memadai dan terhormat.
    Prabowo pun mendorong kemajuan sektor pariwisata lantaran dapat menghasilkan pekerjaan yang paling banyak.
    Akan tetapi, ia menambahkan, jika bangsa ini ribut, akan berdampak pada jumlah wisatawan dari luar negeri.
    “Pariwisata menghasilkan pekerjaan yang paling banyak, tapi kalau ribut terus, mana ada wisatawan yang mau ke Indonesia? Hotel-hotel kita akan kosong,” kata Prabowo lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengakuan WNI yang Selamat dari Markas Scam di Kamboja: Disekap-Disetrum

    Pengakuan WNI yang Selamat dari Markas Scam di Kamboja: Disekap-Disetrum

    Jakarta

    Ratusan WNI kabur dari perusahaan scam di Kamboja yang mempekerjakan mereka. Kepada BBC News Indonesia, seorang korban yang berhasil melarikan diri menyebut pengalaman di sana sebagai sebuah horor yang meninggalkan trauma sampai sekarang.

    Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan terdapat 110 WNI yang telah didata. Mayoritas korban, Kemlu mengklaim, sudah dipulangkan ke Indonesia setelah menjalani pemeriksaan di kantor keimigrasian Kamboja.

    Masalah bermula dari unggahan video di TikTok yang memperlihatkan puluhan WNI berjalan beramai-ramai di sebuah area yang teridentifikasi di Chrey Thum, Kandal, Kamboja, pada 17 Oktober 2025.

    Video disertai teks bertulisan: “Berhasil kabur dari gedung scam di Chrey Thum.” Video tersebut lalu viral dan hingga sekarang views-nya tembus di atas 10 juta.

    Korban yang dihubungi BBC News Indonesia mengaku peristiwa kaburnya ratusan WNI dari perusahaan tersebut dipicu perlakuan yang tidak manusiawi. Korban turut menegaskan dirinya tidak tahu sama sekali jika bakal berakhir bekerja di tempat itu.

    “Saya juga ditipu. Saya korban perdagangan manusia. Dipindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya,” katanya.

    Penyintas penipuan memberi tahu secara gamblang: jangan pernah pergi ke Kamboja. Menurutnya, iming-iming pendapatan yang besar tidak sebanding dengan pertaruhan nyawa.

    “Memuncak sejak masa pandemi atau setelah pandemi. Banyak orang di-PHK, kondisi ekonomi juga merosot sementara kebutuhan untuk bekerja itu tinggi. Ini kemudian dimanfaatkan oleh sindikat-sindikat,” ucapnya.

    “Yang utamanya, memang, yang paling banyak bocor adalah di sektor keimigrasian.”

    Peristiwa kaburnya ratusan WNI di Kamboja membuka kenyataan pahit yang belum sepenuhnya terselesaikandan senantiasa berulangsampai hari ini.

    BBC News Indonesia merekonstruksi kronologi kaburnya ratusan WNI di Kamboja, berdasarkan keterangan tiga narasumber yang terlibat langsung dalam upaya penyelamatan tersebut.

    BAGIAN I’Kesalahan sedikit dipukul dan disetrum’

    Usaha untuk kabur tidak tiba-tiba terjadi, cerita Firman, salah satu korban.

    Sekitar seminggu sebelum peristiwa pecah, 10 Oktober 2025, sebanyak 20 sampai 25 WNI menyusun rencana melarikan diri.

    Puluhan WNI ini, sebagaimana yang dituturkan Firman, merasa resah dan tidak kuat mental berhadapan dengan kekerasan demi kekerasan yang menimpa mereka di tempat kerja tersebut.

    Sebuah kompleks gedung perkantoran dan hunian di Provinsi Takeo, Kamboja, pada 16 Oktober 2025. Di tempat seperti ini, usaha penipuan dijalankan. (Foto ilustrasi/Reuters)

    Tempat kerja itu merupakan kompleks yang tersusun atas lebih dari 10 bangunan lima lantai. Untuk masuk ke situ, pengunjung harus melewati satu pagar berukuran cukup besar berwarna hitam yang dijaga ketat petugas keamanan.

    Terdapat kurang lebih 20 personel yang mondar-mandir mengawasi kompleks. Semua, sebut Firman, “sambil menenteng senjata api.”

    Tidak banyak pemandangan yang Firman tangkap selain hamparan sawah dan aliran sungai yang mengelilingi area kompleks tempat Firman dipaksa menetap. Ini lantaran daya jangkau Firman yang terbatas.

    Sehari-hari, Firman hanya berkutat di titik-titik tertentu: kamar tidur, ruang kerja, serta kantin. Firman tidak boleh keluar gedung.

    Lokasi kamar tidur dan ruang kerja terletak di gedung yang sama, hanya beda satu lantai. Untuk kantin sendiri di gedung berbeda. Firman mesti jalan kaki barang beberapa menit melewati jalanan beraspal yang sering kali dilintasi mobil, sekaligus menghubungkan antargedung.

    Agenda sarapan di kantin, setiap pukul 9 pagi waktu setempat, menjadi ruang perjumpaan Firman dengan seluruh pekerja di kompleks itu. Di sinilah interaksi sesama pekerja terwujud, termasuk saat mereka merencanakan kabur dari perusahaan.

    Kesepakatan di meja makan menuntun pada pemilihan tanggal aksi: 17 Oktober.

    Hari yang dinanti pun tiba. Seingat Firman, sekitar 25 orang sepakat untuk melarikan diri. Sebelum jam makan siang, pukul 11, mereka berkumpul di satu titik, di kantin. Mereka lalu berjalan menuju pintu keluar dalam dua kelompok.

    Saat hendak sampai di gerbang, petugas keamanan “bersiap mengunci,” kata Firman. Di momen itulah aba-aba “serang” keluar dari mulut pekerja.

    “Gerbang besar sudah dikunci. Akhirnya kami lari ke gerbang kecil yang biasa dipakai masuk orang,” ungkap Firman.

    Suasana di pintu kecil begitu mencekam, tambah Firman. Para WNI berdesakan untuk keluar kompleks, saling dorong, bahkan “ada yang terjatuh,” Firman mengisahkan.

    Ternyata itu belum seberapa.

    “Karena di gerbang [kecil] itu ada orang-orang keluar, dia [petugas keamanan] melepas tembakan,” ujar Firman.

    “Tembakannya mengarah ke atas, semacam kasih peringatan.”

    Aparat Kamboja mendatangi sebuah kompleks gedung perkantoran dan hunian di Provinsi Takeo, Kamboja, pada 16 Oktober 2025. Wakil Menteri Luar Negeri Korsel, Kim Jina, mengunjungi lokasi ini setelah seorang mahasiswa Korsel meninggal dunia akibat bekerja di tempat penipuan. (Reuters)

    Niat para WNI kabur memunculkan reaksi kekerasan yang simultan. Tembakan peringatan adalah satu hal, penganiayaan fisik adalah hal lainnya.

    Rekan Firman kena bogem mentah di bagian dada serta paha oleh personel keamanan perusahaan. Pada waktu yang sama, pekerja lain yang Firman kenal ditodong pistol di kepalanya.

    Tidak sampai setengah jam, puluhan WNI berhasil lolos dari penjagaan personel keamanan perusahaan. Satu WNI diringkus mereka.

    “Dia diseret masuk ke dalam [gedung]. Enggak boleh keluar,” papar Firman.

    Firman dan gerombolan WNI lantas menyusuri jalan yang, menurut pantauannya, “lumayan jauh.”

    Di tengah itu, mereka bersua aparat kepolisian Kamboja. Firman dan para WNI, awalnya, memasang kecurigaan kepada polisi setempat. Dalam banyak kasus, Firman mendengar polisi lokal justru bekerja sama dengan perusahaan.

    Setelah berkomunikasi, polisi yang para WNI temui tidak “memihak” ke perusahaan. Firman dan puluhan WNI lainnya dibawa ke kantor polisi sebelum akhirnya dipindahkan ke Detensi Imigrasi Preak Pnov di Phnom Penh, ibu kota Kamboja.

    Di sana, puluhan WNI “diminta memberikan kesaksian,” jelas Firman, termasuk menyerahkan berbagai bukti yang menunjukkan adanya tindak kekerasan di perusahaan. Selagi menunggu pemrosesan berlangsung, puluhan WNI “dikurung seperti di penjara,” Firman menerangkan.

    Dari semula “puluhan orang,” rekapitulasi Kementerian Luar Negeri Indonesia menyebutkan jumlah WNI yang terjebak dalam pusaran masalah ini meningkat menjadi ratusan orang.

    “Dari hasil penelusuran, sebanyak 110 WNI diamankan dari lokasi dan kini berada di Detensi Imigrasi Preak Pnov, Phnom Penh, untuk proses pendataan dan pemulangan,” jelas Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha.

    Firman baru memperoleh kepastian kepulangan usai setidaknya dua hingga tiga hari ditahan di kantor imigrasi.

    Begitu kelar urusan, Firman segera memesan tiket ke Indonesia, memakai uang pribadinya. Pada 23 Oktober, Firman menginjakkan kakinya di kampung halamannya di Medan, Sumatra Utara.

    Dipaksa bekerja dalam kondisi yang menyeramkan sama sekali tidak pernah tercatat di skenario Firman. Keputusan merantau ke Kamboja didorong keinginan memperbaiki nasib. Firman, 25 tahun, sudah lama menganggur.

    Februari 2025, Firman dihubungi temannya, menawarkan pekerjaan di Kamboja dengan bantuan “seseorang dari Jakarta,” kisahnya. Orang dari Jakarta ini disebut Firman sebagai agen penyalur tenaga kerja. Pekerjaan yang ditawarkan di lingkup restoran atau jasa rumah makan.

    Walaupun “cuma” di restoran, “gajinya lumayan dan memakai dolar [AS],” Firman menirukan kalimat temannya saat itu. Firman, tanpa pikir panjang, mengiyakan.

    Pertemuan antara Firman dan agen ini terjadi di Medan, sekitar Januari 2025. Penjelasan sang agen sempat membuat Firman bertanya-tanya.

    “Misalnya, ada kontrak setahun. Tapi kalau tiga bulan memutuskan keluar, kami harus bayar [denda]. Lalu sebagai jaminan, paspor ditahan,” tandasnya.

    Sang agen mencoba memberi pemahaman dan berhasil membikin Firman yakin. Firman tak lagi melontarkan pertanyaan.

    Dari Pekanbaru, Riau, pesawat membawa Firman ke Kamboja via Malaysia. Sesampainya di Kamboja, Firman, beserta dua orang lainnya, dijemput sosok yang terhubung dengan agen di Jakarta.

    Ketiga orang ini diantar ke sebuah messtempat tinggaldi Pnom Penh. Mereka diberi makan dan diminta melakukan hal yang membuat Firman diselimuti keheranan.

    “Tiba-tiba dia nyuruh saya tes typing [mengetik] dulu. Katanya, di rumah makan itu ada bagian yang mengurusi order-anpesanan. Jadi, harus bisa memerlukan itu,” tutur Firman.

    “Ya sudah, karena saya yang penting kerja, saya turutin. Hasilnya memang enggak tinggi [tes typing]. Tapi sudah cukup [buat lolos].”

    ReutersHunian para pekerja di tempat penipuan di Provinsi Takeo, Kamboja, 16 Oktober 2025.

    Sebuah mobil datang ke mess tempat Firman dan dua WNI berada. Sekitar pukul 7 malam, Firman diminta masuk ke mobil tersebut. Mobil seketika melaju ke daerah berjarak tujuh jam dari ibu kota Kamboja, tepatnya di Bavet yang berbatasan dekat dengan Vietnam.

    Sesampainya di wilayah yang dituju, Firman menyaksikan di depannya berdiri gedung. Situasinya “sepi dan tidak ada suara,” Firman menambahkan.

    Dua orang, satu WNI dan satunya disinyalir dari China, menghampiri Firman. WNI itu, yang bertugas sebagai penerjemah, meminta Firman untuk beristirahat.

    “Besok baru kita mulai kerja,” Firman mengulang kata-kata WNI tersebut kepadanya.

    Keesokan hari, mereka dibawa ke ruangan kerja yang dimaksud. Ruangannya berisikan “banyak komputer dan orang,” jelas Firman. Firman pun, oleh petugas penerjemah, diinstruksikan untuk “belajar serta menghapal apa yang mesti dikerjakan.”

    Firman langsung sadar. Dia tidak akan pernah bekerja di restoran. Dia berada di perusahaan penipuan (scam)dan tidak memiliki pilihan selain mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya.

    Perusahaan yang merekrut Firman bergerak di love scamming yang, mengutip pernyataannya, “menipu dengan memakai perasaan.”

    Firman berperan sebagai “admin” dengan tugas memeras sejumlah uang kepunyaan target bersangkutan. Firman menyusuri hampir semua platform media sosial, dari Facebook, TikTok, sampai Twitter (sekarang X), guna mendapatkan calon korban penipuan. Penyaringan target ditempuh secara acak.

    Dari situ, Firman melakukan pendekatan. Kalau targetnya adalah perempuan, Firman berpura-pura menjadi karakter pria lain yang bukan dirinyabisa pengusaha muda asal Singapura atau pekerja di sektor perbankan, katanya.

    Sebaliknya, jika yang didapatkan ialah laki-laki maka Firman bakal “menjadi” perempuan.

    Langkah selanjutnya yaitu menggeser medium komunikasi ke ranah yang lebih personal: WhatsApp. Inilah yang kemudian dihitung bos Firman sebagai salah satu “indikator kinerja” admin scam.

    EPADeretan komputer dan peralatan elektronik di sebuah pusat penipuan daring di Phnom Penh, Kamboja, 22 Oktober 2025.

    Di WhatsApp, Firman berusaha meraih kepercayaan korban, utamanya melibatkan perasaan. Tatkala itu terpenuhi, Firman mulai menguras pelan-pelan isi rekening korban.

    “Sebagai contoh saya berpura-pura menjadi pemain saham. Kalau korban sudah percaya, saya tinggal minta dia membantu saya untuk mengirim uang ke saham ini dengan alasan saya tidak bisa melakukannya karena rekening saya lagi terblokir atau saya sedang berada di luar negeri,” Firman memaparkan cara kerjanya.

    Sekali “transaksi,” Firman mampu membawa masuk US$200atau sekitar Rp3 juta sekian. Angkanya akan naik menyesuaikan permintaan bos Firman.

    Skema penipuan semacam ini dikenal dengan pig butchering (jagal babi). Seperti halnya seekor babi yang dipotong dan diambil isi tubuhnya (daging) hingga tak bersisa, korban penipuan juga bakal dikuras habis hartanya oleh pelaku scam.

    Namun, setiap aksi yang diambil Firmandan pekerja scam lainnyamempunyai konsekuensi.

    “Jadi, kalau, misalnya, kami dalam satu hari itu enggak dapat [nomor] WhatsApp, itu kami dipukulin,” cerita Firman.

    Ada pula yang, Firman menambahkan, “disetrum.”

    “Pernah suatu waktu satu pekerja hari ini dipukulin, besoknya disetrum. Jadi dia kena beruntun, berlipat ganda,” sebutnya.

    AFP via Getty ImagesAparat Kamboja menyita sejumlah peranti elektronik dalam sebuah razia di tempat penipuan di Provinsi Kandal, pada 17 Juli 2025.

    Firman bilang belum pernah disiksa selama bekerja di sana, dan dia bersyukur atas hal itu. Meski demikian, pengalaman buruk yang menimpa pekerja lainnya sudah cukup menghancurkan mentalnya.

    Satu pekerja, perempuan, pernah dicambuk lantaran membantu menutupi kesalahan yang dilakukan pekerja yang lain.

    Satu pekerja, Firman berkisah, dihajar tiga petugas keamanan perusahaan sampai babak belur. Seolah-olah, menurut Firman, “dia adalah pencuri.”

    Satu pekerja, tidak lama sebelum aksi kabur massal terjadi, diketahui berupaya bunuh diri dengan melompat dari lantai 3 gedung tempat Firman berada. Nasibnya tak jelas sampai sekarang. Sebelum melompat, pekerja tersebut lebih dulu dipukuli.

    Tidak berhenti pada penyiksaan, perusahaan scam ini akan menyertakan denda kepada setiap “admin” yang gagal memenuhi target berupa pengumpulan nomor WhatsApp.

    Jumlahnya, kata Firman, sebesar “US$10 (Rp167 ribu) untuk satu nomor yang tidak kunjung didapatkan.”

    “Saya kemarin diminta mencari dua nomor WhatsApp. Saya cuma bisa dapat satu nomor. Saya akhirnya didenda US$10,” terang Firman.

    Denda diambil dari gaji para pekerja. Dalam taraf tertentu, penetapan denda membuat pendapatan pekerja justru menjadi minus. Dengan kata lain: tidak menerima gaji sama sekali.

    “Bos memang memberi slip gaji. Ada keterangannya dapat sekian. Tapi cuma kasih itu saja. Uangnya enggak pernah masuk [ke pekerja] karena bos beralasan buat bayar denda,” jawab Firman.

    Delapan bulan di Kamboja, Firman mengatakan telah berpindah tempat kerja sebanyak empat kali. Dia tidak pernah mengetahui nama perusahaan yang mempekerjakannya. Yang dia dengar keempat perusahaan scam ini dimiliki, atau terkoneksi, orang yang sama, berasal dari China.

    Terlepas itu, yang Firman benar-benar tahu adalah bahwa kebebasannya sebagai manusia pelan-pelan terenggut di Kamboja.

    Dia disekap tak boleh keluar gedung. Aksesnya ke dunia luar ditutup. Dipaksa menipu.

    “Suara-suara orang minta tolong itu masih terbayang sampai sekarang. Traumanya masih ada. Pikiran saya seperti masih berada di sana,” ujar Firman.

    BAGIAN IITangan tukang cukur rambut

    Fadly Roshan pertama kali mengetahui kabar WNI disekap dan jadi korban penyiksaan di perusahaan scam dari kekasih Firman, Rinda.

    Rinda berkata kepada Fadly bahwa Firman mengeluh diperlakukan tidak manusiawi di tempat kerjanya di Kamboja. Firman ingin secepat mungkin angkat kaki dari sana.

    Ketika Rinda menghubunginya melalui TikTok, akun milik Fadly sudah mempunyai ribuan pengikut.

    Dia konsisten mengunggah konten-konten yang berhubungan dengan praktik perdagangan orang, tidak terkecuali yang kerap menimpa WNI di Kamboja.

    Fadly sendiri pernah menetap di Chrey Thum, daerah yang sama dengan tempat kejadian perkara orang-orang Indonesia yang dijebak.

    Dia berprofesi menjadi tukang cukur rambut. Tempat rambut kepunyaannya sering disambangi para WNI. Sekitar satu setengah tahun dia menetap di sana dan baru saja balik ke tempat kelahirannya, Medan, Agustus silam.

    Fadly langsung menyusun rencana untuk “menyelamatkan” Firman dan WNI lainnya. Dia menekankan kepada para WNI supaya “jangan gegabah.”

    “Saya bilang kalau tunggu ketika ada polisi di depan gerbang. Di saat polisi datang, kalian langsung berontak,” katanya ketika diwawancarai BBC News Indonesia.

    “Polisi di sana kalau ada tindak kejahatan, orang ini akan bantu.”

    Fadly mengingatkan kepada Firman, via Rinda, untuk tidak bergerak sendirian. Apabila hendak kabur, upaya itu harus dilakukan secara bersama-sama, bergerombol.

    “Kalau cuma dia sendirian, bisa mati. Kalau ramai-ramai, semua selamat,” sebut Fadly.

    Rencana Fadly ialah meminta bantuan kenalan baiknya di Chrey Thum, sesama WNI, guna membuat laporan ke polisi yang menjelaskan telah terjadi penyekapan serta tindak kekerasan di perusahaan scam. Kenalan Fadly diminta mengaku sebagai anggota keluarga korban.

    Belum sampai rencana tersebut diwujudkan, Fadly memperoleh informasi: puluhan WNI sudah berhasil kabur dari perusahaan.

    Sejak itu, yang Fadly lakukan adalah rutin mengunggah video kejadian di lapangan. Video pertama yang dia pasang, pada 17 Oktober, menggambarkan kondisi kaburnya puluhan WNI.

    Video berikutnya memperlihatkan suara tembakan di area gedung, sekaligus mengonfirmasi keterangan Firman, disusul suasana di rumah sakit yang merawat para WNI yang terluka usai meloloskan diri dari perusahaan scam.

    Satu video bahkan jumlah views-nya menembus 10 juta lebih, berisikan tangkapan visual sekelompok WNI sedang berjalan menjauhi gedung perusahaan scam.

    “Kami enggak bisa bantu uang. Kami bantu menyebarkan informasi,” tandasnya.

    Ini bukan pengalaman pertama Fadly berpartisipasi dalam mengurusi masalah yang dihadapi pekerja WNI di Kamboja.

    Beberapa waktu lalu, seorang WNI mengontak Fadly di TikTok. Dia bercerita bahwa baru saja dipecat tanpa alasan yang jelas setelah seminggu bekerja perusahaan judi online.

    Tidak cukup dipecat, WNI ini diminta membayar uang ganti rugi sebesar Rp30 juta.

    Selesai mendengar cerita korban, Fadly sudah dapat menyimpulkan terdapat gelagat untuk praktik perdagangan orang.

    Polanya, Fadly berkata, kurang lebih seperti ini.

    Korban, yang tidak mengenal siapa-siapa di Kamboja, hanya mempunyai kontak agen yang mengurusnya. Agen tersebut bakal mencarikan perusahaan lain yang bersedia “menebus” korban. Ketika korban mengiyakan tawaran agen, nasib yang muncul setelahnya yaitu diperjualbelikan.

    Tuntas membayar denda puluhan juta ke perusahaan sebelumnya berganti utang di perusahaan terkini yang telah menebus “harga” korban, tutur Fadly. Jika tidak dihentikan, korban hanya berpindah satu perusahaan ke perusahaan lainnya tanpa pernah tahu kapan dapat lepas dari jeratan itu.

    Agen-agen tersebut, Fadly bilang, adalah orang Indonesia yang memiliki banyak jaringan ke agen maupun perusahaan di Kamboja.

    Taktik Fadly yakni menghubungi langsung atasan korban yangternyatasama-sama pula orang Indonesia. Dia mengaku saudara korban dan memberi pilihan: selesaikan lewat mediasi di KBRI atau ke kantor polisi.

    Dua opsi itu, sebagaimana dilontarkan Fadly, tidak menguntungkan bagi atasan korban: dideportasi: atau dipenjara.

    “Karena mereka menggunakan agen ilegal, yang mana orang perusahaan ini sudah membayar sejumlah uang ke agen itu. Secara aturan, ini bertentangan dengan hukum,” ungkap Fadly.

    Akhirnya, orang perusahaan tersebut mengembalikan paspor korban yang ditahan sebagai jaminan. Korban pun bisa pulang ke Indonesia.

    Dalam campur tangan membantu para tenaga kerja WNI di Kamboja, Fadly mengaku bukan sosok yang ahli di bidang hukum. Dia hanya bermodal belajar dari kasus-kasus yang pernah dia dengar.

    Situasi di Kamboja, Fadly menegaskan, telah berada di titik yang memprihatinkan.

    “Katakanlah begini. Hari ini, 10 orang dipulangkan dari Kamboja, diselamatkan dari perusahaan scam. Besoknya, 30 orang datang,” dia memberi pengandaian.

    Supaya insiden serupa tidak senantiasa terulang, pemerintah diminta memperketat pengawasan di keimigrasian sebab ini merupakan pintu masuk ke Kamboja, menurut Fadly. Kemudian dari sisi WNI, Fadly cuma menggarisbawahi satu hal.

    “Jangan [menerima tawaran pekerjaan] dari agen, jangan dari Facebook, jangan dari sosial media,” pungkasnya.

    “Tapi pastikan itu dari saudara, atau anggota keluarga lainnya, yang memang benar-benar bekerja secara layak di sana.”

    BAGIAN IIIJatuh cinta (bukan) seperti di film-film

    Rinda baru saja tiba di Bandara Kualanamu, Medan, Sumatra Utara, ketika BBC News Indonesia ingin menanyakan kronologi kaburnya puluhankemudian bertambah menjadi ratusanWNI dari perusahaan scam di Kamboja.

    Rinda adalah pihak yang mengabari Fadly terkait ini lantaran kekasihnya, Firman, termasuk di dalam kelompok korban tersebut.

    Hari itu, 23 Oktober 2025, pesawat yang membawa Firman akan mendarat. Firman pulang ke Indonesia, dan Rinda bersiap menanti kedatangannya.

    Rinda tidak mampu menutupi rasa lega. Beberapa bulan terakhir, Firman berkisah kepadanya bahwa perusahaan tempatnya bekerja memperlakukan teman-temannya secara sadis. Mental Firman terjun bebas.

    “Dia admin scam. Selama dia enggak dapat member [target penipuan], bisa dihajar pakai pentungan sekuriti. Ada yang disetrum juga,” terang Rinda.

    Rinda, yang turut hancur menyimak cerita kekasihnya, tidak mau tinggal diam. Dia lantas menghubungi Fadly melalui TikTok, berharap keadaan Firman dan WNI lainnya bisa diviralkan.

    “Aku tengok-tengok TikTok, gitu, rupaya lewat-lewat ini akun Bang Fadly di FYP [For Your Page] aku,” cerita Rinda.

    “Jadi, aku kayak minta pertolongan sama dia. Supaya dia [Firman] bisa keluar dari situ. Sudah kami temukan titik terang kayak prosedur untuk mengeluarkan orang. Cuma, mereka di company [perusahaan] itu sudah enggak tahan.”

    Tali kasih hubungan Rinda dan Firman memasuki bulan empat. Kisah bagaimana mereka menjalin asmara lahir dari ruang yang, mungkin, tidak terbayangkan sebelumnya.

    “Aku, tuh, korban scam dia,” kata Rinda disusul tawa.

    Mulanya, Firman, yang menggunakan identitas palsu, menemukan TikTok Rinda. Firman, seperti dituturkan Rinda, langsung memulai pendekatan.

    “Dia, pertama-tama, memang tujuannya, katanya, memang mau deketin aku, cuma dengan cara scam, gitu,” aku Rinda.

    Firman, ketika melihat akun Rinda, seketika dibikin, mengutip pameo yang lazim didengar, jatuh cinta pada pandangan pertama. Firman dibawa arus perasaan.

    “Ada yang spesial dari dia. Makanya saya tidak meneruskan [scamming]. Buat chat-an saja,” jelas Firman.

    Sementara Rinda melihat Firman sebagai “orang yang baik.” Ditambah, Rinda bersimpati dengan kisah-kisah yang disampaikan Firman, ketika usahanya memperbaiki nasib justru berakhir malapetaka.

    Keduanya lantas memutuskan untuk berpacaran.

    Hubungan Rinda dan Firman dibangun di dalam ruang virtual. Awalnya, komunikasi mereka ditopang WhatsApp.

    Begitu perusahaan scam tempat Firman bekerja memberlakukan batasan dengan mengambil gawai para pekerja, komunikasi berpindah ke TikTok.

    “Jadi memang saya sembunyi-sembunyi buat berkomunikasi sama dia [Rinda]. Saya berpikir bagaimana supaya tidak ketahuan. Akhirnya pakai TikTok aktor sebutan untuk identitas palsu Firman di dunia daring,” paparnya.

    “Kalau pakai TikTok aman karena bos berpikir saya sedang bekerja deketin [calon] member.”

    Sehari setelah Firman tiba di Medan, BBC News Indonesia menghubungi nomor Rinda untuk keperluan wawancara dengan Firman yang sudah diagendakan sebelumnya. Rinda menyerahkan gawai ke Firman.

    Menjelang akhir perbincangan, Rinda tertawa cukup lepas tatkala menjawab pertanyaan kami; bagaimana perasaannya setelah, akhirnya, berjumpa Firman secara langsung.

    Rinda menjawab senang.

    BAGIAN IVEpilog

    Dimas masih ingat persis ketika dia mengurus paspor untuk ke Kamboja pada pertengahan 2022.

    Di suatu kantor imigrasi, mulanya, permintaan pembuatan paspor Dimas ditolak. Proses pemberian visa kerja, Dimas bercerita, harus dilengkapi surat rujukan dari perusahaan yang memberi pekerjaan.

    “Nah, sedangkan kami enggak ada kayak gitu. Bahkan untuk booking-an tiket pesawat dan hotel juga enggak ada untuk, misalnya, visa turis atau perjalanan,” jelasnya kepada BBC News Indonesia.

    Buntu di depan, ternyata Dimas mulus di jalur belakang. Satpam di kantor imigrasi tersebut mengarahkan pengurusan visa lewat prosedur lain.

    “Ternyata mengeluarkan uang Rp1,5 juta. Padahal seharusnya hanya Rp350 ribu,” tandas Dimas.

    Selesai paspor serta kebutuhan pendamping lainnya, Agustus 2022, Dimas, bersama rombongan berisikan 21 orang, berangkat ke Kamboja dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

    Di Kamboja, Dimas, yang dijanjikan agen dari temannya, bekerja di kasino, justru ditempatkan sebagai “admin” judi online.

    Kontrak kerja Dimas sepanjang satu tahun. Memutuskan berhenti sebelum kontrak berakhir, Dimas harus membayar denda senilai Rp50 juta. Paspornya ikut ditahan.

    Saban hari, Dimas bekerja dari 9 pagi sampai 9 malam selama satu bulan penuh. Targetnya: 100 anggota baru yang mengisi deposit di situs judi online milik perusahaan itu.

    “Selama sebulan itu enggak ada libur. Full. Kadang saya nyampe jam 1 atau 2 pagi baru selesai kerja. Kadang jam 3 juga baru selesai. Nanti jam 4 baru bisa makan, tidur, dan bangun lagi di jam 8,” kenangnya.

    “Kayak gitu terus setiap hari.”

    Pemenuhan target tak ubahnya harga mati bagi bos judi online. Ketika admin tidak bisa memperoleh 100 member, kekerasan verbal bakal terlontar dari mulut mereka.

    Agustus 2023, tepat setahun kontrak kerja berjalan, Dimas memilih untuk tidak melanjutkan pekerjaan itu.

    “Agustus kami selesai, langsung keluar dari gedung, pulang, dan paspor kami dikasih semuanya,” ucapnya.

    Direktur Eksekutif Migrant Care, organisasi nonpemerintah yang berfokus pada isu tenaga kerja migran, Wahyu Susilo, menjelaskan pola perekrutan tenaga kerja WNI ke Kamboja kerap dimulai dengan “lowongan kerja palsu yang beredar di media sosial.”

    Lowongan tersebut, lanjut Wahyu, menawarkan iming-iming berupa posisi operator, customer service, atau teknisi di industri digital.

    “Kemudian juga pelakunya adalah, biasanya, orang-orang yang juga pernah kerja di sana dan orang-orang ini menggaet kelompok-kelompok terdekat sehingga merasa bahwa informasi itu terpercaya,” terangnya kepada BBC News Indonesia.

    Lowongan bekerja di Kamboja disambut dengan penuh harapan, terlebih saat kondisi perekonomian belum memperlihatkan tanda-tanda perbaikan sejak pandemi Covid-19 menggebuk Indonesia.

    “Ini fenomena lapar kerja yang mulai menjadi fenomena sejak masa pandemi atau setelah pandemi. Pada masa pandemi, banyak orang di-PHK, kondisi ekonomi juga merosot sementara kebutuhan untuk bekerja itu tinggi,” ungkap Wahyu.

    Alhasil, orang-orang “berani mengambil risiko dengan bekerja di sektor apa pun,” imbuhnya.

    “Nah, ini juga dimanfaatkan oleh sindikat-sindikat yang melihat fenomena lapar kerja seperti itu,” tegasnya.

    Pemerintah, semenjak kasus perdagangan orang marak dijumpai, menetapkan untuk tidak membangun kerja sama penempatan pekerja migran dengan beberapa negara seperti Kamboja, Myanmar, serta Thailand.

    September silam, pemerintah Indonesia, diwakili Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), mengaku tengah menggodok koordinasi dengan otoritas Kamboja sehubungan penanggulangan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

    “Indonesia siap memperkuat kemitraan dengan Kamboja dalam mengatasi tantangan transnasional, termasuk penipuan daring, perdagangan manusia, perdagangan narkoba, dan bentuk-bentuk kejahatan terorganisir lainnya yang terkait dengan migrasi ilegal,” ucap Duta Besar Republik Indonesia di Kamboja, Santo Darmosumarto.

    “KBRI akan memperkuat imbauan kepada WNI untuk mematuhi peraturan dan ketentuan pemerintah Kamboja.”

    Data yang dihimpun Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu) memaparkan dalam tujuh bulan pertama 2025 jumlah kasus konsulertenaga kerja ilegal, perdagangan orang, penipuan onlinemenyentuh lebih dari 3.200, melampaui total tahun lalu.

    Sebanyak 83% dari kasus-kasus itu, pemerintah mengkhawatirkan, “terkait dengan aktivitas penipuan daring.”

    Bagi Wahyu, paradigma pemerintah selama ini hanya menitikberatkan kepada masing-masing individu, bahwa keputusan mencari peruntungan ke Kamboja tidak disumbang faktor domestikkebijakan negara.

    “Mereka melihat bahwa orang-orang yang terjebak ini adalah kesalahan mereka sendiri, tidak melihat bahwa ini juga merupakan tanggung jawab negara di mana lapangan kerja tidak tersedia seperti itu,” ucap Wahyu.

    Wahyu mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas dengan mengusut semua pihak yang berdiri di belakang pusaran perdagangan orang berkedok “perekrutan tenaga kerja,” tidak menutup kemungkinan “keterlibatan aparat-aparat negara,” tambahnya.

    Dimas, sekalipun tidak mengalami kekerasan maupun penyekapan, tidak ingin lagi pergi ke Kamboja. Pengalaman di masa lampau sudah cukup menebalkan keyakinannya betapa dia ditipu bermodal janji pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik atau menggiurkan.

    Sama seperti Wahyu, Dimas meminta pemerintah mencegah perdagangan orang, juga tindak penipuan daring yang menimpa WNI di Kamboja atau negara lainnya, secara serius. Kerugian yang diterima para korban sangat berlapis: materi serta hidup dan mati.

    “Karena dulu pas saya itu lengang sekali [pengawasannya], gitu. Teman-teman saya yang dari mereka sudah kena blacklist dan sebagainya pun mereka masih bisa berangkat [ke Kamboja] sampai sekarang,” pungkasnya.

    (ita/ita)

  • Hujan Deras, Pohon Bertumbangan di Lebak Bulus Jaksel

    Hujan Deras, Pohon Bertumbangan di Lebak Bulus Jaksel

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah pohon bertumbangan di wilayah Lebak Bulus Jakarta Selatan hari ini, Minggu 26 Oktober 2026.

    Menurut pantauan Bisnis, hujan deras mengguyur di kawasan ini dengan cukup deras dengan angin kencang yang menumbangkan pohon-pohon tersebut.

    Pohon bertumbangan di Lebak Bulus arah Ciputat dan arah Pondok Indah Jakarta Selatan.

    Pohon yang bertumbangan juga menutupi jalan menuju arah Ciputat di bagian sebelah kanan. Meski demikian tidak tampak kendaraan yang terimpa.

    Kawasan underpass Lebak Bulus tampak aman.

    Sementara itu, genangan air setinggi 50 cm juga menggenangi kawasan tersebut.

    Hujan deras juga tampak turun merata dari kawasan Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Banten.

    BMKG memperkirakan dalam beberapa hari terakhir, BMKG mencatat kejadian hujan sangat lebat (curah hujan mencapai ≥ 100 mm/hari) di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di Jakarta Selatan.

    Menurut keterangan BMKG, hujan deras itu diantaranya akan terjadi di di Palangka Raya, Kalimantan Tengah (122,6 mm/hari), Balikpapan, Kalimantan Timur (116,9 mm/hari), Jakarta Selatan, DK Jakarta (141,4 mm/hari), Manggarai, Nusa Tenggara Timur (100 mm/hari).

    Sementara itu, kondisi cuaca panas di sejumlah wilayah Indonesia mulai menurun dibandingkan dengan sepekan sebelumnya, suhu maksimum tercatat dalam beberapa hari terakhir di Kupang, Nusa Tenggara Timur (37,0°C), Majalengka, Jawa Barat (36,4°C), Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (36,2°C), frekuensi wilayah dengan suhu diatas 36°C mulai berkurang.

    Selama sepekan ke depan, pertumbuhan awan hujan yang signifikan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kondisi ini dipicu oleh interaksi berbagai faktor atmosfer skala global, regional, hingga lokal, yang mempertahankan atmosfer berada dalam kondisi labil dan mendukung perkembangan awan konvektif. Aktivitas atmosfer tersebut berpotensi menghasilkan hujan dengan intensitas bervariasi, mulai dari ringan hingga lebat.

  • Urutan Presiden Indonesia serta Wakil dan Masa Jabatannya

    Urutan Presiden Indonesia serta Wakil dan Masa Jabatannya

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejak merdeka pada 1945,  Indonesia sudah dipimpin oleh delapan preside. Awalnya, mereka dipilih tidak secara langsung, namun mulai 2004 berubah menjadi langsung oleh rakyat di 2004.

    Kata presiden sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni Pre, yang berarti sebelum dan Sedere berarti menduduki. Berikut urutan Presiden RI beserta wakilnya dari masa ke masa.

    1. Presiden Soekarno (1945-1967)

    Soekarno merupakan presiden pertama RI. Ia kerap disebut-sebut sebagai bapak proklamator.

    Lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur. Ia menempuh jenjang pendidikan terakhirnya di ITB dan lulus dengan menyandang gelar insinyur.

    Selama menjabat, Ir. Soekarno dibantu oleh wakil presiden, yakni Drs. Moh Hatta. Ia lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902.

    2. Presiden Soeharto (1967-1998)

    Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Argomulyo, Yogyakarta. Ia merupakan lulusan dari sekolah Bintara di Gombong.

    Karir militer Soeharto cukup menonjol. Ia pun turut berperang dalam melawan penjajah Belanda.Saat menjabat sebagai presiden, Soeharto menduduki kursi jabatan presiden paling lama. Dikarenakan masa jabatan yang begitu lama, presiden Soeharto memiliki beberapa wakil presiden, termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Umar Wirahadikusumah. Ada pula Sudharmono, Try Sutrisno, dan yang terakhir B. J. Habibie.

    3. Presiden BJ Habibie (1998-1999)

    BJ Habibie adalah presiden yang sebelumnya menduduki jabatan wakil presiden pada masa jabatan Presiden Soeharto. Ia memimpin negara Indonesia tanpa didampingi seorang wakil presiden.

    Sejarah mencatat bahwa Habibie adalah presiden dengan masa jabatan tersingkat, yakni hanya 1 tahun 5 bulan.

    4. Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001)

    Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah presiden yang juga menjadi tokoh dalam organisasi Islam, yakni Nahdlatul Ulama (NU). Ia dilantik oleh MPR pada 20 Oktober 1999 menjadi presiden didampingi dengan wakilnya, Megawati Soekarno Putri.

    5. Presiden Megawati Soekarno Putri. (2001-2004)

    Presiden Megawati diangkat dari kursi wakil presiden menjadi presiden. Nama lengkapnya adalah Dyah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri, lahir pada 23 Januari 1946 di kota Yogyakarta.

    Ia terpilih presiden pada 23 Juli 2001 untuk menggantikan posisi mantan presiden Abdurrahman Wahid. Wakil presiden yang mendampinginya adalah Hamzah Haz

    6. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

    Presiden keenam Indonesia akrab dengan sebutan SBY. Ia menjadi presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat.

    SBY berkarir di bidang politik dengan menjadi anggota DPR, Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan (Menko Polsoskam) di tahun 2000-2004. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden SBY dibantu oleh M. Jusuf Kalla dan Boediono selaku wakilnya.

    7. Presiden Joko Widodo (2014-2024)

    Presiden Joko Widodo lebih dikenal dengan sebutan Jokowi. Sebelum menjabat sebagai seorang presiden, ia adalah seorang gubernur DKI Jakarta.

    Jokowi juga sempat menjadi walikota Surakarta sejak tahun 2005 hingga 2012. Wakil-wakilnya adalah M Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin.

    8. Presiden Prabowo Subianto (2024-sekarang)

    Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI yang ke-8 pada 20 Oktober 2024. Ia didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming, yang tak lain adalah anak dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo. 

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sumpah Pemuda 2025, Sekjen PDIP Hasto Ajak Bangsa Kembali ke Spirit Maritim – Page 3

    Sumpah Pemuda 2025, Sekjen PDIP Hasto Ajak Bangsa Kembali ke Spirit Maritim – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan kembali pesan Presiden pertama RI Soekarno mengenai pentingnya menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan berdaulat.

    Menurutnya, penguasaan teknologi, riset, inovasi, dan keyakinan pada kekuatan bangsa sendiri menjadi syarat utama untuk mewujudkan hal tersebut.

    Hal itu disampaikan Hasto saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Bidang Pariwisata serta Bidang Kelautan dan Perikanan di Kantor DPC PDIP Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (25/10/2025).

    “Kita tidak akan menjadi negara kuat dan sejahtera jika tidak menguasai samudera raya. Kejayaan Indonesia dulu lahir karena kita adalah bangsa pelaut,” ujar Hasto mengutip pesan Bung Karno.

    Dia menegaskan amanat Bung Karno yang disampaikan pada 23 September 1963 itu masih relevan. Indonesia, katanya, adalah negara kepulauan yang disatukan oleh laut, sehingga arah pembangunan nasional tidak boleh mengabaikan jati diri sebagai bangsa maritim.

    “Kemajuan bangsa lahir dari tanah dan lautnya sendiri. Ketika kita meninggalkan jati diri maritim, kita kehilangan arah,” tutur Hasto.

     

    Ratusan kapal layar bersejarah dari berbagai negara memasuki kanal utama Amsterdam dalam parade pembukaan festival maritim SAIL 2025.

  • Jelang Sumpah Pemuda, Hasto ajak bangsa kembali ke jati diri maritim

    Jelang Sumpah Pemuda, Hasto ajak bangsa kembali ke jati diri maritim

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristiyanto mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali pada semangat jati diri maritim dalam rangka menjelang Peringatan Sumpah Pemuda yang jatuh pada setiap tanggal 28 Oktober.

    Saat membuka Diskusi Grup Terarah (FGD) Bidang Pariwisata serta Bidang Kelautan dan Perikanan di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, ia mengingatkan kembali pesan Presiden pertama RI Soekarno tentang pentingnya menjadikan Indonesia sebagai bangsa samudera dan negara maritim yang berdaulat melalui penguasaan teknologi, riset, dan inovasi, serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

    “Bung Karno pernah mengatakan, kita tidak akan menjadi negara kuat, sentosa, dan sejahtera jika tidak menguasai samudera raya. Kita tak bisa menjadi bangsa yang besar tanpa kembali menjadi bangsa bahari, bangsa pelaut, sebagaimana pada masa kejayaan dulu,” ujar Hasto, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Ia menyampaikan amanat itu disampaikan Bung Karno pada 23 September 1963 dan tetap relevan hingga kini. Dalam politik maritim, Bung Karno menggambarkan bahwa Indonesia merupakan negara yang disatukan oleh laut.

    Menurut Hasto, Bung Karno juga menegaskan bahwa kemajuan Indonesia bersumber dari kekuatan pertanian dan kelautan, bukan dari “tembok-tembok baja” yang justru mengabaikan jati diri bangsa.

    Untuk itu, kata dia, Presiden pertama RI berpesan agar Indonesia percaya bahwa kemajuan bangsa lahir dari tanah dan lautnya sendiri.

    “Ketika kita meninggalkan jati diri sebagai bangsa maritim, kita kehilangan arah pembangunan,” ujarnya.

    Karena itu, dirinya menegaskan sejak Kongres IV PDIP, Partai menempatkan laut sebagai halaman depan Indonesia. Dikatakan bahwa laut bukan keranjang sampah raksasa, melainkan masa depan Indonesia, sehingga harus dipahami.

    Dengan demikian, Hasto menuturkan momentum Sumpah Pemuda harus membangunkan semangat sekaligus meluruskan paradigma pembangunan yang salah, yang meninggalkan identitas Indonesia sebagai bangsa samudera.

    “Kejayaan Indonesia lahir karena kita menguasai lautan,” kata Hasto menegaskan.

    Adapun FGD di Cirebon itu turut dihadiri sejumlah Ketua DPP PDIP, seperti Wiryanti Sukamdani, Rokhmin Dahuri, Tri Rismaharini, dan Ribka Tjiptaning, bersama para anggota DPR RI Fraksi PDIP.

    Narasumber dalam FGD, yakni Hendra Sugandhi (Ketua Bidang Perikanan dan Peternakan APINDO) serta Juru masak, Handry Wahyu menyoroti potensi besar kelautan Cirebon yang dapat dimaksimalkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mewujudkan Ekonomi Konsitusi

    Mewujudkan Ekonomi Konsitusi

    Mewujudkan Ekonomi Konsitusi
    Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Gubernur DKI Jakarta (2017), Wakil Gubernur DKI Jakarta (2014-2017) dan Walikota Blitar (2000-2010). Kini ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Periode 2024-2029.
    PIDATO Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pentingnya kembali kepada amanat konstitusi ekonomi — khususnya Undang-undang Dasar NRI 1945 Pasal 33 — menandai sinyal strategis dalam orientasi pembangunan ekonomi nasional.
    Presiden Prabowo menyampaikan arahan itu pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 20 Oktober 2025.
    Dalam arahan tersebut, ia menyatakan bahwa “perekonomian nasional harus dikembalikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan semata pertumbuhan atau keuntungan jangka pendek”.
    Ia juga menyinggung bahwa Indonesia sebagai produsen terbesar minyak sawit dunia masih mengalami kelangkaan minyak goreng — sebagai indikasi bahwa mekanisme pasar belum mencerminkan keadilan sosial.
    Dalam konteks ini, sangat penting untuk memahami substansi Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai landasan hukum ekonomi negara.
    Pasal 33 ayat (1) menyatakan: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”
    Ayat (2): “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”
    Ayat (3): “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
    Penjelasan lebih lanjut (termasuk setelah amandemen) menyebut bahwa ayat (4) menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi… dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”
    Dalam tinjauan sejarah hukumnya, Pasal 33 dimaknai sebagai “ideologi ekonomi Indonesia” — yaitu suatu rumusan yang menegaskan kedaulatan ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagai salah satu tujuan dari Indonesia merdeka.
    Penafsiran yuridis-normatif menunjukkan bahwa penguasaan negara atas cabang produksi penting ataupun kekayaan alam tidak dapat direduksi hanya sebagai hak regulasi, melainkan mencakup mandat moral untuk kemakmuran rakyat secara kolektif.
    Dengan demikian, ketika Presiden Prabowo kembali menegaskan Pasal 33 sebagai landasan ekonomi konstitusi dan mendorong kedigdayaan ekonomi rakyat, maka pidato tersebut sesungguhnya menegaskan “ekonomi konstitusi” sebagai kembali ke amanat UUD dan nilai-nilai Pancasila: kedaulatan, kemandirian, pemerataan, dan keberpihakan pada seluruh rakyat.
    Namun, penting dicatat bahwa meskipun landasan tersebut kuat secara konstitusional dan historis, implementasi nyata menghadapi tantangan struktural, yakni masih merajalelanya ideologi kapitalisme, seperti mekanisme pasar yang semakin terbuka hampir tanpa batas, globalisasi modal asing, liberalisasi investasi, termasuk isu persaingan modal besar oligarki versus kepentingan rakyat kecil.
    Pidato Presiden dapat dibaca sebagai momentum korektif terhadap bias kapitalisme yang telah lama mendominasi orientasi pembangunan nasional.
    Pemikiran ekonomi bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya soal produksi dan konsumsi, tetapi juga soal kemerdekaan, kedaulatan ­dan keadilan sosial.
    Bung Karno dalam Deklarasi Ekonomi tahun 1963 menegaskan bahwa pembangunan harus diarahkan untuk “menyusun perekonomian yang berdikari”, bebas dari ketergantungan modal asing, dan berorientasi kepada kepentingan rakyat.
    Ekonomi Berdikari menjadi sikap ekonomi bagi perwujudan sosialisme Indonesia yang menjadi visi ekonomi dari Pancasila.
    Sementara itu, Mohammad Hatta dalam “Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun” (1954) memandang koperasi sebagai bentuk organisasi ekonomi yang menempatkan manusia sebagai pusat, bukan modal.
    Ia menulis bahwa “koperasi adalah alat pendidikan sosial yang mengajarkan rakyat untuk saling tolong-menolong dan membangun kekuatan bersama.”
    Pemikiran tersebut mengusung jalan tengah antara kapitalisme yang menindas dan sosialisme yang mengabaikan kebebasan individu.
    Beberapa dekade kemudian, Mubyarto secara konsisten mengembangkan pemikiran “Ekonomi Pancasila” sebagai kerangka sistem ekonomi alternatif.
    Dalam bukunya “Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan” (1987), Mubyarto menyusun konsep sistem ekonomi Pancasila yang merujuk pada “usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan.”
    Ia mengkritik arus dominan ekonomi neoklasik yang terlalu menekankan efisiensi pasar dan mengabaikan dimensi moral pembangunan.
    Bagi Mubyarto, ukuran keberhasilan ekonomi bukan hanya pertumbuhan, tetapi sejauh mana kemiskinan berkurang, lapangan kerja terbuka, dan rakyat kecil memperoleh kemandirian ekonomi.
    Ketiga tokoh ini, meskipun berbeda dalam konteks zamannya, menyepakati substansi bahwa ekonomi harus berpihak pada rakyat — bukan hanya tatanan pasar bebas yang tanpa kendali.
    Soekarno dengan kedaulatan ekonomi, Hatta dengan prioritas koperasi dan manusia sebagai subjek ekonomi, serta Mubyarto dengan kerangka sistem ekonomi Pancasila yang menjembatani nilai moral dan struktur ekonomi.
    Warisan pemikiran mereka dapat menjadi fondasi bagi interpretasi “ekonomi konstitusi” masa kini — yaitu, bagaimana melaksanakan ekonomi yang dirancang dalam UUD 1945 dengan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka globalisasi dan persaingan pasar yang semakin terbuka.
    Empat dekade terakhir menunjukkan pergeseran tajam dalam orientasi ekonomi nasional menuju liberalisasi dan dominasi mekanisme pasar.
    Kebijakan deregulasi dan liberalisasi sejak 1980-an, undang-undang dilakukan seperti UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang membuka investasi asing dan memperluas ruang swasta tanpa pengaturan kontrol sosial yang memadai.
    Akibatnya, terjadi privatisasi BUMN, pelemahan proteksi sektor rakyat kecil, dan akumulasi modal besar yang semakin kuat.
    Realitas ini membentuk struktur ekonomi yang oleh banyak kritikus sebut sebagai “kapitalistik” dalam arti orientasi kepada akumulasi modal besar yang dikuasai oleh segelintir oligarki yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan.
    Dari segi angka, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rasio Gini pengeluaran penduduk Indonesia per September 2024 tercatat sebesar 0,381.
    Ini menandakan bahwa meskipun terjadi sedikit penurunan dibanding Maret 2023 (0,388) ke Maret 2024 (0,379) , ketimpangan ekonomi masih relatif tinggi.
    Distribusi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah pada September 2024 tercatat hanya 18,41 persen dari total pengeluaran nasional.
    Secara struktur, Bank Dunia mencatat 20 persen kelompok teratas menguasai hampir separuh total pendapatan nasional — yang mencerminkan pola akumulasi yang sangat timpang.
    Kondisi ini menunjukkan bahwa orientasi pasar bebas dan akumulasi modal besar belum menciptakan pemerataan yang signifikan.
    Dari aspek hukum, penafsiran Pasal 33 ayat (2) dan (3) menunjukkan bahwa penguasaan negara atas cabang produksi penting dan kekayaan alam harus digunakan untuk kemakmuran rakyat.
    Namun, realitas pengelolaan sumber daya alam kerap menunjukkan bahwa nilai tambah lebih banyak dinikmati oleh korporasi besar atau investor asing, sementara manfaat lokal atau rakyat kecil masih terbatas.
    Untuk menghidupkan kembali semangat “ekonomi konstitusi” sebagai yang ditekankan Presiden, setidak-tidaknya dapat ditempuh melalui empat langkah strategis.
    Pertama, memperkuat kembali peran negara dan BUMN di sektor strategis, bukan sekadar sebagai pelaku bisnis, tetapi sebagai pelindung kepentingan publik.
    Kedua, merevitalisasi koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat modern dan profesional yang tumbuh dari bawah berdasarkan kepentingan ekonomi rakyat banyak (sejalan dengan Hatta dan Mubyarto).
    Ketiga, mengarahkan kebijakan investasi dan hilirisasi sumber daya alam agar tercipta nilai tambah di dalam negeri dan manfaat langsung bagi masyarakat lokal.
    Keempat, memperkuat regulasi sosial dan perlindungan rakyat agar pembangunan tidak hanya efisien tetapi juga adil dan manusiawi.
    Langkah-langkah ini tidak menolak mekanisme pasar modern, melainkan menempatkannya dalam bingkai moral pembangunan: bahwa keterbukaan ekonomi dan persaingan global harus tunduk pada nilai nasional dan kepentingan rakyat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Super Air Jet Buka Rute Langsung Jakarta-Kediri, Terbang Perdana 10 November 2025 di Hari Pahlawan

    Super Air Jet Buka Rute Langsung Jakarta-Kediri, Terbang Perdana 10 November 2025 di Hari Pahlawan

    Kediri (beritajatim.com) – Maskapai Super Air Jet akan membuka rute penerbangan langsung Jakarta (Soekarno-Hatta Terminal 2E) ke Kediri (Bandara Dhoho/DHX) mulai 10 November 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Rute ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas udara antara ibu kota dan kawasan selatan Jawa Timur.

    Direktur Utama Super Air Jet Ari Azhari mengatakan pembukaan rute Jakarta – Kediri merupakan bagian dari upaya memperluas akses transportasi udara sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di wilayah Kediri Raya yang meliputi Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, dan Nganjuk.

    “Dengan kehadiran Super Air Jet, Bandara Dhoho Kediri semakin mempertegas posisinya sebagai pintu gerbang udara baru Jawa Timur bagian selatan. Rute ini memberi alternatif perjalanan lebih efisien tanpa transit di Surabaya,” ujarnya, Jumat (24/10/2025).

    Penerbangan Super Air Jet rute Jakarta – Kediri akan beroperasi tiga kali setiap pekan, yakni setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Pesawat dengan nomor penerbangan IU-356 berangkat dari Jakarta pukul 10.20 WIB dan tiba di Kediri pukul 11.50 WIB. Sedangkan rute sebaliknya, IU-357, berangkat dari Kediri pukul 12.30 WIB dan tiba di Jakarta pukul 14.00 WIB.

    Seluruh penerbangan dilayani menggunakan pesawat Airbus A320-200 dengan fasilitas bagasi gratis 10 kilogram. Penumpang dari Kediri juga dapat melanjutkan perjalanan ke lebih dari 30 kota domestik dan internasional melalui jaringan Super Air Jet dan mitra strategisnya, termasuk Penang, Kuala Lumpur, Singapura, Perth, hingga Jeddah untuk penerbangan umrah.

    “Kami melihat Kediri sebagai pusat pertumbuhan baru di Jawa Timur dengan potensi ekonomi dan pariwisata yang besar. Pembukaan rute ini menjadi langkah strategis mendukung pemerataan konektivitas udara nasional sekaligus semangat Hari Pahlawan,” tambah Ari Azhari.

    Peluncuran rute Jakarta – Kediri ini juga menjadi momentum penting bagi PT Surya Dhoho Investama (SDhI) sebagai pengelola Bandara Dhoho. Senior Vice President SDhI Okky Riana Hartadi menyampaikan bahwa beroperasinya kembali penerbangan ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, Pemprov Jatim, Pemkab dan Pemkot Kediri, TNI AU Lanud Iswahyudi, serta berbagai pemangku kepentingan lain.

    “Kami berharap penerbangan ini menjadi katalis untuk menggerakkan perekonomian dan membuka peluang baru bagi masyarakat Kediri Raya dan sekitarnya,” jelasnya.

    Tiket penerbangan Super Air Jet rute Jakarta – Kediri sudah dapat dipesan melalui aplikasi BOOKCABIN, situs resmi www.superairjet.com, serta berbagai online travel agent (OTA). Informasi mengenai jadwal, promo, dan layanan penerbangan tersedia secara lengkap di kanal resmi Super Air Jet.

    Dengan hadirnya rute baru ini, Bandara Dhoho Kediri diharapkan menjadi simbol kebangkitan transportasi udara Jawa Timur bagian selatan, sekaligus memperkuat peran Kediri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan wisata baru di Indonesia. [nm/kun]