PM Jepang Ishiba Tiba di RI, Bakal Temui Prabowo di Istana Bogor Besok
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba dan istrinya, Yoshiko Ishiba, tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat (10/1/2025) sekitar pukul 17.00 WIB.
Kunjungan resmi ini akan berlangsung selama dua hari, dari tanggal 10 hingga 11 Januari 2025.
Menurut siaran pers dari Sekretariat Presiden, PM Ishiba dan istrinya disambut oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia Masaki Yasushi, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi.
Juga hadir Pj Gubernur Banten Ucok Abdulrauf Damenta dan Pj Gubernur DKI
Jakarta
Teguh Setyabudi.
Kedatangan PM Ishiba diiringi dengan pasukan jajar kehormatan, penampilan korps musik (korsik), dan tarian tradisional Walijamaliha dari Provinsi Banten, serta dentuman meriam sebagai bagian dari penyambutan.
Setelah acara penyambutan, PM Ishiba dan delegasi melanjutkan perjalanan menuju hotel tempat mereka menginap selama di Jakarta.
Pada hari berikutnya, PM Ishiba dijadwalkan untuk mengunjungi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, untuk meletakkan karangan bunga dan memberikan penghormatan kepada para pahlawan nasional.
Selanjutnya, ia akan berkunjung ke Istana Kepresidenan Bogor untuk menghadiri upacara kenegaraan dan melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto guna membahas sejumlah kerja sama antara kedua negara.
PM Ishiba sebelumnya menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang dipilih dalam rangkaian lawatan pertamanya ke luar negeri.
Ia menilai, Indonesia memiliki pasar ekonomi yang besar dan berkomitmen untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan kawasan Asia Tenggara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Soekarno
-

Kisah Adi, Maling Outdoor AC di Surabaya yang Dimaafkan Korban, Nekat Mencuri Demi Biaya Persalinan
Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Tony Hermawan
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Saat berkeliling Jalan Ir. Soekarno, Surabaya, Adi Setiawan melihat sebuah unit outdoor Air Counditioner (AC) di lantai dua Ruko Wedhaswara Travel. Situasi saat sepi. Niat jahat pun muncul. Ia mencuri outdoor AC.
Aksi Adi ternyata terekam kamera CCTV. Ia pun tertangkap dan kini duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Surabaya. Di persidangan, terungkap kronologi pencurian yang dilakukan Adi.
Berdasarkan amar dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fathol Rasyid, Adi menyiapkan aksi itu sejak dari rumah. Yaitu menyiapkan dan membawa alat berupa sebuah tangga untuk mempermudah perbuatannya.
Korban, Rudhy, menjelaskan kehilangan AC-nya pada Rabu, 2 Oktober 2024, sekitar pukul 03.17 WIB. “Kejadiannya terlihat jelas di CCTV, Yang Mulia. Terdakwa yang mengambil AC tersebut. Harga AC itu sekitar Rp 5 juta,” ujar Rudhy.
Rudhy menambahkan, ia baru mengetahui detail aksi Adi setelah penangkapan di Polsek Kenjeran. Adi mengaku awalnya memotong kabel pipa AC sehingga freonnya keluar, lalu melepas baut-baut yang menahan unit AC.“Setelah berhasil mencuri, ia menjualnya hanya seharga Rp 400 ribu,” ucapnya.
Adi, maling outdoor AC di Surabaya saat diadili secara video call (TRIBUNJATIM.COM/TONY HERMAWAN)
Namun, di tengah proses hukum yang sedang berjalan, Rudhy memaafkan Adi. Dia bersedia memberi bantuan untuk biaya istri Adi melahirkan.
“Perbuatan terdakwa sudah kami maafkan, Yang Mulia. Ia mengambil AC itu untuk biaya persalinan istrinya yang sedang hamil empat bulan, dan kami juga sudah memberikan tali asih. Namun, kami serahkan proses hukumnya kepada pengadilan,” kata Rudhy.
Adi mengakui perbuatannya melalui video call, menyatakan bahwa ia telah merencanakan pencurian tersebut dan membawa tangga untuk memudahkannya mencuri AC di lantai dua ruko.“Saya sudah merencanakan pencurian itu dan membawa tangga untuk naik ke lantai dua ruko,” tandasnya.
-

Pemulihan Nama Baik Bung Karno, Megawati Terima Kasih ke Presiden Prabowo – Halaman all
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto di acara HUT PDIP ke-52. Dia berterima kasih Prabowo merespons surat pimpinan MPR RI terkait pemulihan nama baik Presiden RI pertama Sukarno.
Megawati awalnya berterima kasih kepada seluruh Rakyat Indonesia karena telah meluruskan sejarah Bung Karno. Hal ini terkait dicabutnya TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 berkaitan dengan tuduhan pengkhianatan terhadap Sukarno.
“Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia di manapun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno tersebut,” kata Megawati saat berpidato di HUT PDIP ke-52, di sekolah partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).
Kemudian, Megawati juga menyampaikan terima kasih kepada Prabowo. Dia menyebut Prabowo lah yang merespons surat pimpinan MPR RI tersebut.
“Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespons surat pimpinan MPR RI terkait tindaklanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama,” ucap dia.
Kemudian, Megawati memuji Sukarno yang tahan banting. Pasalnya, dia sendiri mengaku bingung dengan apa yang sebetulnya terjadi kepada Sukarno.
“Kalau dipikir Bung Karno tahan banting ya, lah iya lah, waktu beliau itu, kami keluarga itu bingung, kami mesti cerita, karena apa? Ketika saya ke Seteng untuk menanyakan ‘bapak saya diapakan toh?’,” ujarnya.
Pencabutan Tap MPR Soal Sukarno
Berdasarkan kesepakatan pada Rapat Pimpinan MPR tanggal 23 Agustus 2024, Pimpinan MPR telah menegaskan bahwa sesuai pasal 6 TAP Nomor I/MPR/ 2003 tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum Seluruh TAP MPRS dan TAP MPR mulai tahun 1960 sampai 2002, TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 telah dinyatakan tidak berlaku lagi.
Sehingga, tuduhan pengkhianatan terhadap Sukarno telah digugurkan demi hukum oleh Keputusan Presiden Nomor 83/TK/2012 tentang Gelar Pahlawan Nasional kepada Bung Karno. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 25 huruf e UU Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
Ketua MPR RI ke-16 Bambang Soesatyo telah menyerahkan Dokumen Surat Pimpinan MPR RI yang ditandatangani 10 pimpinan MPR kepada Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas dan Ahli Waris Keluarga Besar Presiden Sukarno. Surat Pimpinan MPR ini menjadi jawaban atas Surat MenkumHAM Nomor: M.HHHH.04.01-84 tanggal 13 Agustus 2024 perihal Tindak Lanjut Tidak Berlakunya TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967.
“Melalui surat tersebut, pimpinan MPR menegaskan bahwa secara yuridis tuduhan terhadap Presiden Soekarno yang dianggap memberikan kebijakan yang mendukung pemberontakan dan pengkhianatan G-30-S/PKI pada tahun 1965, dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR Tahun 1960-2022,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Senin (9/9) lalu.
Ia menjelaskan TAP MPRS No. XXXIII / MPRS / 1967 telah dinyatakan sebagai kelompok Ketetapan MPRS yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.
“Namun demikian, meskipun TAP MPRS Nomor XXXIII/ MPR/1967 tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun masih menyisakan persoalan yang bersifat psikologis dan politis yang harus dituntaskan karena tidak pernah dibuktikan menurut hukum dan keadilan, serta telah bertentangan dengan prinsip Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum sesuai ketentuan pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945,” tambahnya. (hp)
-

Megawati Menangis karena Presiden Prabowo Pulihkan Nama Baik Soekarno
Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan rasa haru dan terima kasih kepada Presiden ke-8, Prabowo Subianto, atas langkahnya dalam memulihkan nama baik Presiden ke-1 Soekarno.
“Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih, Pak Prabowo Subianto, atas respons terhadap MPR RI untuk memulihkan nama baik Bung Karno sebagai Presiden Pertama Republik Indonesia,” ujar Megawati dalam pidato politiknya di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025).
Megawati juga menegaskan dengan keputusan MPR yang memulihkan nama baik Soekarno, tuduhan terhadap Bung Karno terkait Gerakan 30 September/PKI (G30S/PKI) kini resmi gugur.
“Hari ini sangat istimewa. Setelah bertahun-tahun berjuang dengan penuh kesabaran, akhirnya atas kehendak Allah SWT, keputusan Tap MPRS tentang pencabutan kekuasaan negara dari Presiden Soekarno tidak lagi berlaku. Tuduhan Bung Karno mendukung G30S/PKI batal demi hukum,” jelas Megawati.
Sebelumnya, mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo, menyatakan pimpinan MPR berkomitmen untuk terus mengawal pemulihan nama baik Bung Karno. Hal ini mencakup penghapusan ketidakadilan hukum yang muncul dari penafsiran terhadap Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967.
Bambang Soesatyo, yang akrab disapa Bamsoet, juga menegaskan pihaknya akan memastikan pemulihan hak-hak Bung Karno sebagai warga negara dan Presiden Pertama Republik Indonesia.
MPR secara resmi mencabut Ketetapan (Tap) MPR Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno. Surat resmi mengenai pencabutan ini diserahkan oleh Bamsoet kepada pihak keluarga Bung Karno pada 9 September 2024.
“TAP MPRS Nomor 33/MPRS/1967 telah dinyatakan tidak berlaku lagi,” ungkap Bamsoet.
-

Megawati Cerita Sempat Colek Sri Mulyani soal Uang Pensiun Bung Karno
Jakarta –
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bercerita dirinya sempat bertanya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal nasib sisa gaji hingga pensiunan Presiden pertama, Soekarno. Seperti diketahui sosok proklamator itu memang merupakan ayah dari Megawati.
Sebagai anak, Megawati pernah mencolek Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal nasib gaji pensiunan ayahnya apakah masih ada di kas negara. Sebab keluarganya tak pernah mengambil hak tersebut, apalagi sejak ayahnya namanya tercoreng karena Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967.
Dalam Tap MPRS itu, Soekarno disebut mengkhianati negara dan kekuasaannya sebagai presiden dicabut. Tap MPRS itu baru-baru ini dicabut pada akhir 2024 dan nama baik Soekarno pulih.
“Bayangkan Mbak Sri Mulyani lho itu Menteri Keuangan. Saya tanya baik-baik, sebenarnya Bung Karno pernah ada nggak sih mbak namanya, gajinya, atau pensiunnya,” cerita Megawati saat memberikan pidato dalam acara HUT ke 52 PDI Perjuangan yang disiarkan virtual, Jumat (10/1/2025).
Sri Mulyani disebut kaget karena uang gaji dan pensiunan Soekarno masih berada di kas negara dan belum diberikan. Megawati juga kaget karena keluarganya tak pernah mengurus uang tersebut.
“Terus Mbak Sri ‘hah Mbak lho kok tenan?’ Emang durung dikei?’ (Beneran? Emang belum diberikan?) ‘Ya aku dewe yo bingung nok’ (Saya juga bingung),” kata Megawati menirukan percakapannya dengan Sri Mulyani.
Bahkan, Megawati sempat mengira uang itu sudah tidak ada dan diambil orang, ternyata masih ada di kas negara. “Saya pikir ada diambil orang apa opo? Ternyata nggak, indah ya Republik Indonesia ini,” pungkasnya.
(hal/ara)
-

Megawati Sindir Tagline Indonesia Emas: Itu Gak Jelas!
Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PDI-Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mempertanyakan penggunaan tagline “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Emas”.
Dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025), Megawati menyebut bahwa tagline tersebut sebenarnya tidak jelas.
“Kenapa kok ya banyak sekali tagline seperti, seperti orang itu lupa kita Indonesia Raya, jadi saya nanya ke diri saya sendiri. [Tagline] Indonesia Kerja, Indonesia Emas kan itu ga jelas. Menurut saya loh,” ucap Megawati.
Megawati menegaskan bahwa ia lebih memilih tagline “Indonesia Raya” karena menurutnya, slogan tersebut mencerminkan semangat.
“Karena maunya saya ‘Indonesia Raya’ itu kan berkibarnya rasanya sampai ke sini kan,” ujarnya.
Lebih lanjut, putri Proklamator Soekarno itu menekankan bahwa Indonesia memiliki kekayaan luar biasa, sehingga tak perlu merasa pesimis.
Dia juga sempat menyinggung bahwa orang Indonesia adalah orang yang pintar, namun tidak diberikan kemerdekaan untuk berpikir dan melakukan hal-hal yang diinginkan, karena masih terbelenggu pikiran yang kuasa.
“Nah, itu pikiran saya. Jadi sekarang kita harus punya pijakan tentang siapa dan sejarah yang benar, yang membentuk bangsa Indonesia,” pungkasnya.
-

Nama Bung Karno Direhabilitasi, Megawati: Terima Kasih Presiden Prabowo
Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespons surat MPR terkait pemulihan nama Presiden pertama Soekarno atau Bung Karno. Pemulihan nama baik ayah Megawati ini setelah MPR resmi mencabut Ketetapan (Tap) MPRS No.XXXIII/MPRS/1967.
Tap MPRS tersebut menyatakan Presiden Soekarno membuat keputusan yang menguntungkan gerakan G-30 S dan melindungi para tokoh PKI.
“Ucapan terima kasih juga saya sampaikan juga kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah merespons surat pimpinan MPR terkait tindak lanjut pemulihan nama baik Bung Karno sebagai presiden pertama,” ujar Megawati dalam pidatonya di HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).
Megawati mengatakan, keluarga Bung Karno cukup sabar menantikan pencabutan Tap MPRS 33 tersebut. Dia mengakui pihaknya berjuang selama 57 tahun, dari 1967 hingga 2024 untuk pencabutan Tap MPRS tersebut. Dengan pencabutan tersebut, tuduhan terhadap Bung Karno sebagai pengkhianat tidak terbukti dan batal demi hukum.
“Saya atas nama pribadi dan keluarga Bung Karno dan juga keluarga besar PDI Perjuangan, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota MPR periode 2019-2024. Kita ketahui MPR itu adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia,” tegas Megawati.
Megawati menjelaskan alasan dirinya menyinggung tuduhan pengkhianat terhadap Bung Karno oleh penguasa pada awal pidato HUT ke-52 PDIP. Dia berharap, kejadian serupa tidak terjadi lagi, menuduh orang tanpa bukti dan orang lama mendapatkan keadilan.
“Lama ya, untung keluarga itu sabar. Jangan kejadian gini lagi, tetapi kalau memang salah harus salah. Ini namanya politisasi,” pungkas Megawati terkait pemulihan nama Bung Karno.
/data/photo/2025/01/10/67810a9f9ff28.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)


