Xcloud.id

Tag: Soekarno

  • Langkah diam-diam yang menyelamatkan republik

    Langkah diam-diam yang menyelamatkan republik

    Pada 4 Januari 1946, Indonesia mencatat salah satu momen penting dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Di tengah ancaman pasukan Belanda yang berupaya merebut kendali atas Republik Indonesia melalui Agresi Militer, pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta. Langkah ini dilakukan secara diam-diam untuk menjaga kelangsungan pemerintahan dan melindungi para pemimpin bangsa. (https://tinyurl.com/3znatfbj)

    4 Januari 1946: Langkah diam-diam yang menyelamatkan republik
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 04 Januari 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Pada 4 Januari 1946, Indonesia mencatat salah satu momen penting dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Di tengah ancaman pasukan Belanda yang berupaya merebut kendali atas Republik Indonesia melalui Agresi Militer, pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta. Langkah ini dilakukan secara diam-diam untuk menjaga kelangsungan pemerintahan dan melindungi para pemimpin bangsa.

    Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, situasi keamanan di Jakarta semakin memburuk. Belanda, dengan dukungan pasukan Sekutu, terus berusaha merebut kembali wilayah Indonesia. Jakarta sebagai pusat pemerintahan menjadi sasaran strategis yang rawan serangan. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan para pemimpin lain menyadari bahwa kelangsungan pemerintahan di Jakarta tidak lagi aman.

    Yogyakarta dipilih sebagai ibu kota baru karena alasan strategis. Selain memiliki kedekatan dengan Keraton Yogyakarta yang mendukung perjuangan kemerdekaan, lokasi ini dinilai lebih aman dan terisolasi dari pengaruh langsung pasukan Belanda. Sri Sultan Hamengkubuwono IX, pemimpin Keraton Yogyakarta, memberikan dukungan penuh dengan menyediakan fasilitas dan tempat bagi pemerintahan Republik.

    Pemindahan ibu kota dilakukan dengan sangat hati-hati dan rahasia. Pada malam hari tanggal 3 Januari 1946, rombongan pemerintah, termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, meninggalkan Jakarta dengan kereta api. Mereka didampingi oleh para menteri dan staf pemerintahan. Perjalanan ini dilakukan tanpa pengumuman resmi untuk menghindari perhatian pihak musuh. Setibanya di Yogyakarta pada 4 Januari 1946, pemerintah segera mengatur pusat administrasi dan melanjutkan roda pemerintahan dari sana. Dengan dukungan masyarakat Yogyakarta dan Keraton, aktivitas pemerintahan berjalan lancar meskipun dalam suasana darurat.

    Pemindahan ibu kota ke Yogyakarta menunjukkan keluwesan pemerintah dalam menghadapi situasi darurat demi mempertahankan eksistensi negara. Langkah ini berhasil menghindarkan para pemimpin bangsa dari kemungkinan ditangkap atau dibunuh oleh pasukan Belanda. Selama di Yogyakarta, pemerintah terus memperjuangkan kedaulatan Indonesia melalui jalur diplomasi dan perlawanan bersenjata. Periode ini menjadi saksi berbagai peristiwa penting, seperti Konferensi Linggarjati, Agresi Militer Belanda I, dan perjuangan diplomasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Pemindahan ibu kota ke Yogyakarta menjadi simbol keteguhan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Hingga kini, peristiwa ini dikenang sebagai salah satu langkah strategis yang menyelamatkan Republik dari ancaman penjajahan ulang. Dukungan penuh rakyat Yogyakarta, khususnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX, mencerminkan semangat persatuan dan solidaritas bangsa dalam menghadapi tantangan. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa kebersamaan dan keberanian adalah kunci utama dalam mempertahankan kedaulatan negara.

    Baca juga Pemindahan Ibukota RI ke Yogyakarta

    Sumber : Elshinta.Com

  • Sambut Pemudik Libur Nataru, Kementerian Kebudayaan Gelar Pentas Musik Tradisional di Stasiun Gambir

    Sambut Pemudik Libur Nataru, Kementerian Kebudayaan Gelar Pentas Musik Tradisional di Stasiun Gambir

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) menggelar acara bertajuk “Pentas Musik Tradisional Ruang Publik” untuk menyambut pemudik yang kembali ke Jakarta setelah libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    Acara ini digelar di berbagai lokasi publik, termasuk di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, pada Minggu (5/1/2025). Tujuannya adalah untuk menghibur masyarakat sekaligus meningkatkan kecintaan terhadap musik tradisional Indonesia.

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan kegiatan ini merupakan inisiatif untuk memeriahkan suasana awal 2025 dengan nuansa seni dan budaya.

    “Kami berharap budaya kita semakin semarak di tahun 2025. Ada apresiasi yang lebih besar dari masyarakat terhadap seni, budaya, dan musik tradisional dari berbagai daerah,” ujar Fadli Zon terkait acara pentas musik yang menyambut pemudik libur Nataru.

    Pentas musik ini menampilkan berbagai alat musik tradisional, seperti Kolintang, Kendang Sunda, Sape Kalimantan, Tehyan Betawi, dan Suling Bambu.

    Melalui acara ini, Kemenbud berharap musik tradisional dapat terus beradaptasi dengan musik modern dan tetap relevan di era digital. Selain di Stasiun Gambir, pertunjukan serupa juga digelar di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dan KCIC Halim (Stasiun Kereta Cepat Whoosh).

    Acara ini menjadi momen penting untuk mengenalkan dan melestarikan seni musik tradisional kepada masyarakat luas, sekaligus memberikan hiburan bagi para pengguna jasa transportasi publik pada puncak arus balik libur Nataru.

  • PPP Sambut Hangat Libur Sekolah Selama Ramadan

    PPP Sambut Hangat Libur Sekolah Selama Ramadan

    JABAR EKSPRES – Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Zaini Shofari menyambut baik wacana libur sekolah selama Ramadan bagi pelajar. Namun, para pelajar tetap perlu diarahkan ke rutinitas produktif.

    Libur Ramadan bisa menjadi kesempatan pelajar maupun pengajar untuk fokus meningkatkan ibadah. Libur itu juga untuk menghormati Ramadan.

    Namun jika dibiarkan mengalir, siswa atau pelajar akan rentan berkegiatan yang kurang produktif. Misalnya waktu yang semestinya bersekolah digunakan untuk bermain.

    Karena itulah tetap butuh diarahkan ke kegiatan yang produktif. Bentuk kegiatan itu bisa beragam. Misalnya dari rutinitas ibadah di masjid atau pesantren kilat. “Yang perlu itu rutinitas positif. Jadi kegiatan siswa tetap terarahkan,” jelasnya.

    BACA JUGA:Benarkah Sekolah Libur 1 Bulan Penuh Selama Puasa 2025? Ini Penjelasannya

    Pola kegiatan itu bisa dibuatkan sistem kontrol. Misalnya rutinitas salah subuh, hingga tarawih. Kontrolnya bisa dengan buku dengan tanda tangan pihak tertentu.

    Libur selama Ramadan itu sebenarnya bukan hal baru. Kebijakan itu pernah diberlakukan semasa kepemimpinan era Presiden Soekarno maupun Abdurahman Wahid atau Gus Dur. “Jadi bukan persoalan jika diberlakukan lagi, tinggal disempurnakan sistemnya,” sambungnya.

    Pola itu juga telah biasa di lingkungan pesantren. Kegiatan libur, tapi para santri diwajibkan untuk mempelajari kitab tertentu.

    Di sisi lain, wacana terkait libur sekolah selama Ramadan itu sempat diungkapkan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Namun pihaknya masih belum menyampaikan kepastian dan detail mengenai libur bagi pelajar itu.(son)

  • Untung Rugi Libur Sekolah Selama Ramadan

    Untung Rugi Libur Sekolah Selama Ramadan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah tengah mengkaji wacana meliburkan sekolah selama satu bulan penuh pada Ramadan 2025. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan tujuan kebijakan ini adalah agar siswa dapat lebih fokus menjalankan ibadah dan memanfaatkan ramadan untuk memperkuat nilai-nilai spiritual.

    “Kebijakan ini sudah diterapkan di sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama, seperti pondok pesantren. Namun, untuk sekolah negeri dan swasta, masih dalam tahap pembahasan,” ujar Nasaruddin di Monas, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).

    Ia menambahkan keputusan ini harus mempertimbangkan banyak aspek sebelum diumumkan secara resmi.

    “Yang terpenting, apakah libur atau tidak libur, ibadahnya tetap berkualitas. Ramadan adalah momen untuk konsentrasi umat Islam,” jelasnya.

    Menurutnya, rencana libur sekolah selama ramadan bertujuan memberikan kesempatan bagi siswa untuk lebih fokus menjalankan ibadah, seperti salat tarawih, tadarus Al-Qur’an, dan meningkatkan amal kebaikan. Dengan demikian, ramadan diharapkan menjadi lebih bermakna dan bermanfaat bagi generasi muda.

    Meskipun demikian, wacana ini masih berada dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan resmi. Wacana ini menuai beragam respons dari masyarakat. Dari sisi positif, libur panjang selama ramadan dianggap dapat membantu siswa menjalankan ibadah puasa dengan lebih khusyuk. Orang tua juga dapat lebih mengawasi aktivitas anak di rumah, mengurangi potensi aktivitas berlebihan di luar rumah selama bulan suci.

    Namun, dari perspektif pendidikan, ada kekhawatiran libur panjang ini bisa mengganggu kalender akademik dan efektivitas pembelajaran. Anak-anak yang terlalu lama libur berisiko kehilangan ritme belajar, terutama untuk mata pelajaran yang membutuhkan pemahaman kontinu.

    Era Kolonial hingga Gus Dur
    Wacana meliburkan sekolah selama ramadan sebenarnya bukan hal baru. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), kebijakan serupa pernah diterapkan pada Ramadan 1999. Gus Dur memberikan kesempatan kepada siswa untuk fokus pada kegiatan keagamaan selama ramadan dengan mengadakan pesantren kilat di sekolah. Kebijakan ini dianggap sebagai bentuk kepedulian terhadap umat muslim, khususnya generasi muda.

    Jauh sebelum itu, pada era kolonial Belanda, sekolah-sekolah binaan pemerintah kolonial meliburkan siswa selama ramadan. Kebijakan ini kemudian mengalami perubahan di era pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Soekarno saat itu menjadwalkan ulang sekaligus menghentikan sementara kegiatan-kegiatan resmi dan non-resmi untuk memberikan kesempatan kepada umat muslim untuk menjalankan ibadah puasa.

    Pada masa Soeharto, libur ramadan dipersingkat, dan aktivitas keagamaan diintegrasikan dalam jadwal sekolah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Daoed Joesoef sempat memperkenalkan kebijakan pembatasan libur puasa untuk memastikan siswa tetap mendapatkan pendidikan berkualitas. Keputusan ini menuai kritik, tetapi dia berpendapat bahwa libur panjang tidak sejalan dengan tujuan pendidikan nasional.

    Tunggu Koordinasi
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengungkapkan wacana penetapan libur sekolah saat bulan ramadan bukan kewenangan kementeriannya. Menurut Mu’ti, keputusan tersebut berada di tingkat yang lebih tinggi, baik itu di level menko (menteri koordinator) maupun langsung di bawah presiden. Mu’ti menambahkan, hingga saat ini, wacana tersebut belum dibahas di kementeriannya.

    “Kami belum mengetahui apakah ini akan menjadi kebijakan di tingkat menko atau langsung dari presiden. Kami belum melakukan pembahasan mengenai libur sekolah selama ramadan. Di Kementerian Agama juga masih dalam tahap wacana dan belum ada keputusan final,” ujar Mu’ti dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/1/2025).

  • Soroti Jeda KPK Cegah Harun Masiku Ke Luar Negeri, Eks Penyidik: Mantan Pimpinan Bisa Diperiksa

    Soroti Jeda KPK Cegah Harun Masiku Ke Luar Negeri, Eks Penyidik: Mantan Pimpinan Bisa Diperiksa

    Soroti Jeda KPK Cegah Harun Masiku Ke Luar Negeri, Eks Penyidik: Mantan Pimpinan Bisa Diperiksa
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan penyidik
    KPK

    Yudi Purnomo
    mengkritik pernyataan mantan Dirjen Imigrasi
    Ronny F Sompie
    .
    Pernyataan tersebut terkait jeda empat hari dalam permintaan KPK untuk mencegah eks kader PDI-P,
    Harun Masiku
    , yang buron selama hampir lima tahun.
    Yudi menilai keterangan Ronny dapat membantu penyidik dalam mengungkap dugaan perintangan kasus Harun Masiku pada tahap awal.
    “Saya melihat penyidik secara cerdas mampu untuk kembali ke titik nol, titik di mana Harun Masiku menghilang dari data lintasan Imigrasi dan bagi saya ini krusial, mengapa Harun Masiku tidak ketangkap,” kata Yudi saat dihubungi, Minggu (5/1/2025).
    Ia menekankan bahwa posisi Ronny F Sompie saat itu sangat penting untuk melihat data perlintasan dan waktu KPK mengajukan permohonan pencekalan Harun Masiku.
    Ronny menyatakan bahwa KPK baru mengajukan permintaan pencekalan pada 13 Januari 2020, empat hari setelah Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2020.
    “Tentu keterangan mengenai perlintasan, keterangan mengenai kapan dicekalnya, ini sangat penting. Kita tahu bahwa KPK selama ini berdasarkan pengalaman saya, ketika ada tersangka yang kita tidak tahu posisinya berada, tentu akan dilakukan pencekalan saat itu juga,” ujarnya.
    Yudi menyarankan agar penyidik memanggil mantan Pimpinan KPK periode 2019-2024 untuk mendalami keterangan Ronny.
    Permintaan pencegahan ke luar negeri untuk tersangka harus melalui persetujuan pimpinan.
    “Sehingga tentu pimpinan KPK saat itu, dan penyidiknya saat itu, bisa dimintai keterangan oleh penyidik,” ucap dia.
    Ronny Franky Sompie sebelumnya mengungkapkan bahwa perlintasan Harun Masiku terjadi sebelum KPK mengajukan permintaan pencegahan.
    Ia menjelaskan bahwa KPK baru memberikan perintah pencegahan pada 13 Januari 2020.
    “Jadi tanggal 13 Januari 2020 baru ada perintah dari Pimpinan KPK kepada jajaran Imigrasi melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk dicegah (Harun Masiku) ke luar negeri,” kata Ronny setelah pemeriksaan di KPK pada Jumat (3/1/2024).
    Ronny juga memberikan informasi tentang perlintasan Harun Masiku.
    Harun berangkat ke Singapura pada 6 Januari 2020 dan kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020 melalui Bandara Soekarno-Hatta.
    “Hanya melintas satu hari saja sudah kembali,” ujarnya.
    Ronny dicopot dari jabatannya sebagai Dirjen Imigrasi pada 28 Januari 2020.
    Pencopotan ini diduga terkait data imigrasi yang keliru mengenai pergerakan Harun Masiku, yang terjerat kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR RI 2019-2024.
    Sementara itu, KPK juga telah menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, pada Selasa, 24 Desember 2024.
    Penetapan ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 yang dikeluarkan pada 23 Desember 2024.
    Hasto diduga terlibat dalam merintangi penyidikan dalam kasus Harun Masiku.
    “Penyidik menemukan bukti keterlibatan saudara HK dan DTI dalam perkara ini,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/12/2024).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Dukung Langkah Erick Thohir Jadikan Terminal 2F sebagai Terminal Khusus Haji dan Umrah – Halaman all

    DPR Dukung Langkah Erick Thohir Jadikan Terminal 2F sebagai Terminal Khusus Haji dan Umrah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko,  mengapresiasi Menteri BUMN Erick Thohir yang menjadikan Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta sebagai terminal khusus untuk keberangkatan dan kedatangan jemaah haji dan umrah. 

    Langkah ini dinilai Sudjatmiko sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah, sekaligus mendukung kelancaran ibadah umat Islam.

    “Terminal khusus ini tidak hanya akan memberikan kenyamanan bagi jemaah, tetapi juga mempermudah proses keberangkatan dan kedatangan,” ujar Sudjatmiko kepada wartawan, Sabtu (4/1/2025).

    Sudjatmiko juga menyampaikan pentingnya infrastruktur yang memadai untuk mendukung peningkatan kuota haji yang terus berkembang. 

    Dia menyampaikan Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 229.000 jemaah Tahun 2023. 

    Pada Tahun 2024, kuota haji meningkat menjadi 241.000 jemaah, yang merupakan kuota terbesar dalam sejarah penyelenggaraan haji di Indonesia. 

    Dari jumlah tersebut, 213.320 jemaah adalah haji reguler dan 27.680 jemaah adalah haji khusus.

    Sementara itu, pada 2025, Indonesia telah mengajukan kuota sebesar 250.000 jemaah kepada Pemerintah Arab Saudi. 

    Namun, kuota resmi yang ditetapkan sementara adalah 221.000 jemaah, ditambah 2.210 petugas haji.

    Sudjatmiko berharap, dengan adanya terminal khusus ini, pemerintah dapat terus berkoordinasi untuk memastikan layanan terbaik bagi jemaah, termasuk dalam mengantisipasi peningkatan jumlah jemaah haji di masa mendatang.

    “Keberadaan Terminal 2F sebagai terminal khusus harus disertai dengan fasilitas terbaik, mulai dari ruang tunggu, akses transportasi, hingga layanan imigrasi yang cepat dan nyaman. Dengan begitu, pengalaman ibadah haji dan umrah akan semakin berkesan bagi jemaah,” kata dia.

    Terminal khusus ini, dia berharap dapat mendukung pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang lebih efisien, terutama bagi Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbanyak di dunia.

    Sudjatmiko juga mendorong kementerian terkait untuk terus meningkatkan sinergi dalam pelayanan, baik dari sisi transportasi darat, udara, maupun proses administrasi di dalam negeri dan Arab Saudi.

    “Semoga ini menjadi langkah awal menuju pelayanan haji dan umrah yang lebih profesional, modern, dan sesuai harapan umat,” pungkasnya.

  • KPK Bantah Pegawainya Bocorkan OTT Harun Masiku

    KPK Bantah Pegawainya Bocorkan OTT Harun Masiku

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah ada pihak di internalnya yang membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Harun Masiku. Eks kader PDI Perjuangan itu lolos dari operasi senyap KPK dan sampai kini masih buron.

    “Sampai dengan saat ini sih belum ada informasi adanya pegawai internal yang melakukan pembocoran,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (4/1/2025).

    Tessa mengatakan Inspektorat KPK dan Dewas Pengawas (Dewas) KPK hingga kini tidak menemukan bukti soal adanya pihak internal yang membocorkan OTT Harun Masiku.

    “Sampai dengan saat ini, baik dari inspektorat maupun Dewas, belum menemukan adanya alat bukti pembocoran yang dilakukan oleh pegawai KPK. Itu saja yang saya bisa jawab,” ujarnya dikutip dari Antara.

    OTT Harun Masiku dilancarkan KPK pada Januari 2020, setelah mendeteksi ada suap menyuap dalam proses menjadikan Harun sebagai anggota DPR periode 2019-2024 melalui skema pergantian antarwaktu (PAW).

    PDIP menyiapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR menggantikan kadernya Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Padahal ada Riezky Aprilia, caleg PDIP peraih suara terbanyak kedua setelah Nazarudin, yang seharusnya ditunjuk menjadi pengganti.

    Dalam OTT Harun Masiku, KPK menangkap delapan orang. Empat di antaranya ditetapkan sebagai tersangka, yakni Harun Masiku, anggota KPU RI Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan politikus PDIP Saeful Bahri.

    Harun Masiku sendiri lolos dari OTT, diduga operasi itu sudah bocor. KPK sudah menerbitkan surat pencarian orang (DPO) terhadap Harun Masiku sejak akhir Januari 2020, kemudian diperpanjang pada 5 Desember 2024.

    Sehari sebelum OTT KPK, Harun Masiku baru kembali dari Singapura melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Petugas sempat mendeteksi jejak Harun Masiku di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Namun, penangkapannya saat itu dihalangi polisi. 

    KPK sudah menetapkan dua tersangka baru terkait kasus Harun Masiku pada Selasa (24/12/2024). Keduanya adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan advokat Donny Tri Istiqomah.

  • Layani 156.490 Pengguna saat Tahun Baru 2025, Penumpang LRT Jabodebek Naik 132 Persen – Page 3

    Layani 156.490 Pengguna saat Tahun Baru 2025, Penumpang LRT Jabodebek Naik 132 Persen – Page 3

    Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) Asdo Artriviyanto mengatakan LRT Jakarta akan tersambung ke Stasiun Manggarai mulai 2025, tahun depan. Dengan begitu, integrasi moda semakin lengkap.

    Asdo mengatakan targetnya pada 2025 nanti LRT Jakarta yang dikelola Jakpro yang melayani rute dari Velodrome akan tersambung ke Stasiun Manggarai. Artinya, pengguna juga bisa melanjutkan perjalanan menggunakan KRL Jabodetabek melalui titik tersebut.

    “LRT Jakpro Jakarta, LRT Jakarta ini juga akan nyambung di tahun depan di Manggarai, yang dari arah Velodrome, yang dari Rawamangun-Manggarai,” ujar Asdo dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Informasi, Stasiun Manggarai jadi pusat transit layanan KRL Jabodetabek. Tambahan tersambungnya moda tadi akan menambah integrasi antar layanan.

    “Nah ini kalau sudah beroperasi ini akan menambah integrasi juga,” kata dia.

    Asdo menerangkan, pengguna juga bisa mengakses KA Bandara Soekarno-Hatta melalui skybridge yang ada di Stasiun Manggarai.

    “Orang yang dari daerah utara, Kelapa Gading, rawamangun semuanya bisa menikmati teranotasi publik melalui LRT Jakpro menuju ke Manggarai dan bisa langsung ada skybridge turun ke stasiun bandara. Bisa menikmati (KA) bandara dan itu nanti tersambung juga dengan (stasiun) Dukuh Atas. Jadi semakin bagus,” tuturnya.

    Asdo turut mengatakan terus memberikan masukan kepada regulator terkait dengan integrasi layanan tersebut. Harapannya, bisa semakin mudah digunakan oleh masyarakat.

    “Karena kita ikut memberikan masukan kepada pemerintah terkait integrasi ini dan kita rutin ada diskusi dengan stakeholder pemerintah untuk terus membangun integrasi ini agar semakin baik terutama di wilayah Jabodetabek,” pungkasnya.

     

     

  • Butuh kajian lebih lanjut, Stasiun Karet tak langsung ditutup

    Butuh kajian lebih lanjut, Stasiun Karet tak langsung ditutup

    Kereta Rel Listrik (KRL) Commuterline melintas menuju area Stasiun Karet, Jakarta, Kamis (2/1/2025). Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan rencana penutupan Stasiun Karet pada tahun ini lantaran dinilai berdekatan dengan Stasiun BNI City dan sebagai upaya efisiensi pengembangan ekosistem perkeretaapian agar lebih optimal. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/rwa.

    KCI: Butuh kajian lebih lanjut, Stasiun Karet tak langsung ditutup
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 03 Januari 2025 – 22:16 WIB

    Elshinta.com – Kereta Commuter Indonesia (KCI)/KAI Commuter selaku pengelola kereta Commuter Line Basoetta tujuan Bandara Soekarno-Hatta, menegaskan tidak langsung menutup operasional Stasiun Karet di Jakarta Pusat dalam waktu dekat, karena masih butuh kajian lebih lanjut.

    VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus memaparkan, rencana pengintegrasian Stasiun Karet dengan Stasiun BNI City, sebagai bagian dari rencana peningkatan layanan kepada penumpang, masih dalam proses kajian, serta membutuhkan pembahasan mendalam dengan regulator dan berbagai pihak terkait.

    “Masyarakat maupun penumpang pengguna KRL masih dapat berhenti dan turun di Stasiun Karet. Rencana penutupan operasional Stasiun Karet belum akan dilakukan dalam waktu dekat,” kata Joni saat dihubungi di Jakarta, Jumat (3/1).

    Selain masih membutuhkan pendalaman dengan sejumlah pihak, saat ini KAI Commuter juga tengah meningkatkan kualitas fasilitas sarana dan prasarana untuk penumpang di Stasiun BNI City.

    Di antaranya dengan memperbaiki dan meningkatkan kenyamanan selasar bagi pejalan kaki, agar terlindung dari sengatan sinar matahari maupun hujan saat menuju ke stasiun. Tak hanya itu, KAI juga tengah membangun area bagi pelaku usaha, sehingga dapat mendukung pelaku UMKM.

    Wacana pengintegrasian Stasiun Karet dengan Stasiun BNI City, di kawasan Dukuh Atas, Jakarta, sebenarnya mempertimbangkan faktor keselamatan di samping bertujuan untuk memangkas waktu tempuh kereta Commuter Line Basoetta dari Manggarai menuju Bandara Soekarno-Hatta.

    Dengan pemangkasan waktu tempuh dari yang sebelumnya mendekati 1 jam menjadi sekitar 40 menit, diharapkan ke depannya Commuter Line Basoetta dapat meningkatkan kapasitas angkut penumpang.

    Menurut Joni, hal itu dilakukan KAI Commuter dalam mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang pesawat yang menggunakan kereta dari Bandara Soetta menuju pusat Kota Jakarta dan sebaliknya.

    Sesuai data yang terangkum, dari sekitar 56 juta penumpang Bandara Soekarno-Hatta setiap tahunnya, dalam setahun terakhir (2024) sebanyak 1,5 juta penumpang yang menuju bandara menggunakan Commuter Line Basoetta.

    Dengan peningkatan layanan Commuter Line Basoetta ini ditargetkan dapat melayani sekitar 20 persen atau 10 juta orang dari total pengguna pesawat di Bandara Soekarno-Hatta.

    Proyeksi peningkatan jumlah penumpang tersebut, tak lepas dari lokasi strategis Stasiun Manggarai sebagai titik awal keberangkatan maupun Stasiun BNI City. Sebab, kedua stasiun tersebut memiliki konektivitas dan terintegrasi dengan beragam moda transportasi lainnya, seperti: Bus Transjakarta, KRL, MRT, LRT, hingga JakLingko.

    “Perlu dipahami oleh semua pihak bahwa keputusan yang diambil KCI bertujuan untuk mendukung pergerakan penumpang, baik itu berupa ketepatan waktu keberangkatan dan ketibaan, waktu tempuh yang tidak lama, serta keamanan dan kenyamanan bagi penumpang kami,” kata Joni pula.

    Sumber : Antara

  • Rencana Penutupan Stasiun Karet Dikritik Warga, Kenapa Harus Ditutup? Megapolitan 4 Januari 2025

    Rencana Penutupan Stasiun Karet Dikritik Warga, Kenapa Harus Ditutup? Megapolitan 4 Januari 2025

    Rencana Penutupan Stasiun Karet Dikritik Warga, Kenapa Harus Ditutup?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wacana penutupan
    Stasiun Karet
    oleh PT KAI Commuter telah memicu gejolak dan penolakan dari masyarakat, terutama mereka yang sehari-harinya bergantung pada stasiun ini.
    Penutupan yang direncanakan tidak akan dilakukan dalam waktu dekat, namun penolakan dari masyarakat dirasa semakin menguat.
    Namun, kenapa Stasiun Karet harus ditutup?
    Salah satu alasan penutupan adalah karena Stasiun Karet dinilai tidak layak dan berpotensi membahayakan penumpangnya.
    Joni Martinus, VP Corporate Secretary KAI Commuter, menyatakan bahwa berdasarkan data KCI, dalam satu jam, pengguna KRL yang masuk ke Stasiun Karet dapat mencapai hampir 2.000 orang, sedangkan waktu tunggu pemberangkatan sekitar 10 menit.
    Oleh karena itu, kapasitas ruang tunggu yang ideal adalah 330 orang.
    Namun, saat ini, hall Stasiun Karet hanya dapat menampung sekitar 150 orang, yang menyebabkan risiko keselamatan bagi pengguna.
    “Padahal, saat ini hall Stasiun Karet hanya dapat menampung sekitar 150 orang, yang membuatnya lebih berisiko terhadap keselamatan pengguna,” ujar Joni.
    Selain itu, akses keluar masuk Stasiun Karet yang berdekatan dengan perlintasan sebidang dianggap rentan terhadap kemacetan.
    Kedua stasiun ini terpisah sekitar 350 meter dan dianggap mampu saling mendukung aktivitas.
    Stasiun BNI City memiliki kapasitas yang lebih besar, dapat menampung hingga 2.000 penumpang setiap jamnya.
    Saat ini, Stasiun BNI City hanya melayani rata-rata 2.408 orang per hari, yang berarti kurang lebih 100 penumpang per jam.
    “Jika digabung ke Stasiun BNI City, maka penumpang dapat menikmati fasilitas dan layanan yang optimal, dan tentunya lebih aman,” kata Joni lagi.
    Diharapkan, dengan adanya integrasi ini, perjalanan Commuter Line Basoetta menuju Bandara Soekarno-Hatta dapat dipangkas dari 56 menit menjadi 40 menit.
    Deddy Herlambang, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN), menyatakan dukungannya terhadap penutupan Stasiun Karet dalam rangka mewujudkan konsep Transit Oriented Development (TOD).
    “Setuju (ditutup). Kita mikirnya ke depan, jangan hari ini saja. Jarak dari ketiga stasiun itu dekat dan masuk dalam jangkauan TOD, enggak masalah,” ungkap Deddy.
    Konsep TOD bertujuan untuk mengintegrasikan ruang kota agar orang, kegiatan, dan ruang publik dapat saling terhubung dengan mudah.
    Deddy juga menyoroti bahwa saat ini kawasan Dukuh Atas telah dipersiapkan menjadi kawasan TOD dengan Stasiun Sudirman sebagai pusat transit.
    Dengan ditutupnya Stasiun Karet, dia berpendapat bahwa masih ada Stasiun BNI City yang dapat menangani lonjakan penumpang di Stasiun Sudirman.
    Meskipun demikian, Deddy mencatat bahwa tantangan utama adalah kebiasaan masyarakat yang cenderung enggan berjalan kaki.
    “Masyarakat kita kan malas berjalan kaki. Jalan 200 meter saja terasa jauh. 500 meter juga dianggap jauh, sehingga mereka memilih naik ojol. Itu kan lucu,” tambahnya.
    Penolakan datang dari sejumlah masyarakat, terutama karyawan yang bekerja di kawasan Sudirman, Karet, dan Kuningan.
    Mereka merasa nyaman dengan keberadaan Stasiun Karet yang jaraknya lebih dekat dengan tempat kerja mereka.
    Contohnya, Devi, seorang karyawan berusia 23 tahun, menolak penutupan tersebut.
    Meskipun kantornya dekat dengan Stasiun Sudirman, Devi lebih memilih menggunakan Stasiun Karet.
    “Sudirman itu padat banget. Aku sudah berapa kali turun di Sudirman. Itu terlalu
    full
    sama penumpang,” ujar Devi.
    Hal serupa juga disampaikan Panji, seorang karyawan berusia 36 tahun.
    Dia lebih memilih Stasiun Karet karena akses ke kantornya yang lebih mudah dibandingkan jika harus turun di Stasiun Tanah Abang.
    Menurut Panji, perjalanan dari Tanah Abang ke tempat kerjanya lebih sulit dan harus melewati banyak antrean.
    Stasiun Karet terletak di samping perempatan yang sibuk.
    Palang pintu perlintasan kereta sering ditutup setiap beberapa menit sekali, memicu kemacetan di Jalan KH Mas Mansyur.
    Ditambah dengan penyempitan jalan akibat pedagang dan ojek yang menunggu orderan, situasi ini semakin rumit.
    Ruang gerak penumpang di Stasiun Karet juga terbatas, dengan hanya satu pintu keluar-masuk yang seringkali membuat antrean mengular.
    Belum ada renovasi signifikan di Stasiun Karet dalam waktu lama.
    Beberapa fasilitas, seperti pelintasan antar peron, masih melalui rel dan belum seaman stasiun-stasiun lain yang sudah menggunakan jalur pelintasan bawah tanah.
    Keberadaan satu pintu keluar masuk membuat proses masuk dan keluar stasiun menjadi tidak efisien, terutama saat volume penumpang tinggi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.