Xcloud.id

Tag: Soekarno

  • Megawati Heran Ganjar Dibully Saat Tolak Israel – Page 3

    Megawati Heran Ganjar Dibully Saat Tolak Israel – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyebutkan, ajaran dan pemikiran Presiden pertama RI Soekarno atau Bung Karno perlu ditularkan negara kepada generasi penerus.

    “Menurut saya, pembelajaran ajaran Bung Karno perlu. Perlu menurut saya. Kalau ada yang enggak setuju. Boleh datang ke saya. Boleh kita berargumentasi,” kata Megawati, saat pidato politik di HUT ke-52 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1).

    Dia mengatakan, Bung Karno sudah mengabdikan seluruh hidup buat rakyat dalam membuat sebuah ajaran. Dari situ, segala buah pemikiran Bung Karno bisa menjadi petunjuk dalam menjalankan tata pemerintahan.

    “Pemikirannya sangat relevan untuk dijabarkan menjadi lentera dalam tata pemerintahan negara. Lah, yang bikin tata pemerintahan negara yang namanya konstitusi itu, kan, semua pendiri bangsa,” ujar dia.

    Megawati kemudian berbicara soal pemikiran Bung Karno yang pernah disampaikan di Perserikatan Bangsa-Bangsa berjudul To Build the World a New.

    “Itu, kan, luar biasa pikiran Bung Karno. Ini di dunia dipakai yang To Build the World a New. Itu di mana? Itu di PBB tahu,” ujarnya.

    Diketahui, pemikiran dalam To Build the World a New berisi gagasan penting bagi kelangsungan kehidupan berbangsa di dunia, terutama mengenai antiimperialisme dan antikolonialisme.

    Namun, kata Megawati, pemikiran dan ajaran Bung Karno yang diakui dunia malah dimatikan era pemerintahan Orde Baru (Orba).

    “Eh, sama kita sendiri, Orde Baru diplesekin-diplesekin, itu yang buat saya jengkel tahu, sebagai bukannya anak Bung Karno saja, tetapi sebagai anak negeri ini. Mau dijadikan apa negeri ini,” kata dia.

     

  • Megawati sampaikan terima kasih ke rakyat Indonesia dan Prabowo terkait pelurusan sejarah Bung Karno

    Megawati sampaikan terima kasih ke rakyat Indonesia dan Prabowo terkait pelurusan sejarah Bung Karno

    Foto: M Irza Farel/Reporter Elshinta

    Buka HUT PDIP

    Megawati sampaikan terima kasih ke rakyat Indonesia dan Prabowo terkait pelurusan sejarah Bung Karno
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 18:40 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri menyampaikan terima kasih kepada rakyat Indonesia dan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto terkait Surat Penegasan Pimpinan MPR RI atas Tidak Berlakunya lagi TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasan Negara dari Presiden Soekarno.

    Megawati mengatakan pencabutan surat tersebut merupakan kado bagi HUT ke-52 PDIP ini. 

    “Rekan-rekan pers dan hadirin sekalian, HUT PDIP ke-52 ini sungguh istimewa. Mengapa? Sebab setelah berjuang dengan penuh kesabaran revolusioner selama 57 tahun, sejak 1967 sampai 2024, akhirnya atas kehendak Allah SWT sebuah keputusan yang luar biasa telah dikeluarkan melalui surat penegasan pimpinan MPR RI, atas tidak berlakunya lagi TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasan Negara dari Presiden Pertama Bung Karno,” kata Megawati saat memberikan pidato di acara pembukaan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1).

    Presiden Kelima RI ini mengatakan pimpinan MPR juga menegaskan bahwa tuduhan Bung Karno pernah berkhianat mendukung pemberontakan G30S PKI tidak terbukti dan batal demi hukum.

    “Karena tidak pernah ada proses hukum apa pun yang dilaksanakan untuk membuktikan tuduhan tersebut hingga Bung Karno wafat tanggal 21 Juni 1970. Lama, ya. Untung keluargaku itu sabar,” kata Megawati, seperti dilaporkan Reporter Elshinta, M Irza Farel. 

    Megawati berharap peristiwa politisasi kasus seperti yang menimpa ayahnya itu tidak terjadi lagi. Megawati menyebutkan hal ini adalah momentum untuk terus terang, apabila salah maka harus diakui salah; dan apabila benar maka harus berani mengakui benar.

    “Ini namanya politisasi. Saya atas nama pribadi keluarga Bung Karno dan juga keluarga besar PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota MPR periode 2019-2024,” kata Megawati.

    Megawati menambahkan bahwa MPR itu adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR merupakan penjelemaan seluruh rakyat Indonesia.

    “Karena itulah juga, ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat indoensia di mana pun kalian berada ada pelurusan sejarah bung Karno tersebut,” kata Megawati sambil terisak menangis.

    “Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespons pimpinan MPR terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden pertama RI,” tambah Megawati.

    Megawati berharap kebijakan pimpinan MPR dan Presiden Prabowo tersebut harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional.

    Berkaitan dengan hal tersebut, keluarga besar Bung Karno, melalui pidato Guntur Soekarnoputra pada 9 September 2024 di Gedung MPR RI, menegaskan bahwa pihak keluarga Bung Karno telah memaafkan atas segala perlakuan yang pernah dilakukan terhadap diri pribadi Sang Proklamator pada masa itu.

    Menurut Megawati, yang terpenting bagi keluarga dan para kaum patriotik pencinta Bung Karno adalah rehabilitasi nama baik sebagai seorang Proklamator Bangsa, Penggali Pancasila, dan Bapak Bangsa Indonesia.

    Megawati juga mengajak semua pihak mengambil pelajaran dan memetik hikmah dari peristiwa tersebut, agar semua lembaran kelam sejarah bangsa, tidak terulang lagi. Semua  demi keselamatan dan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Pewarisan ini bukanlah hanya sekadar untuk anak cucu, tetapi bagaimana Indonesia mencapai kejayaannya, dan abadi sepanjang massa.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pidato Politik Megawati di HUT ke-52 PDIP, Ekspresi Marah Partai Banteng? – Page 3

    Pidato Politik Megawati di HUT ke-52 PDIP, Ekspresi Marah Partai Banteng? – Page 3

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai bahwa perayaan HUT Partai Persatuan Demokrasi Indonesia (PDIP) ke-52 kali ini memiliki sejumlah perbedaan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

    Menurutnya, HUT kali ini digelar secara sederhana dan untuk yang kedua kalinya tanpa kehadiran Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

    “HUT-nya dilaksanakan sederhana dan tak ada Jokowi. HUT kali ini juga dirayakan saat Hasto tersangka KPK dan sejumlah elitnya diperiksa KPK,” kata Adi kepada Liputan6.com, Jumat (10/1/2025).

    Adi mengatakan, HUT ke-52 PDIP yang mengangkat tema ‘Satyam Eva Jayate’ dan sub tema ‘Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam’ menandakan bahwa PDIP ingin terus menunjukkan perjuangan politiknya, namun juga momen evaluasi terhadap hasil Pilpres hingga Pilkada 2024.

    “Pastinya PDIP melakukan evaluasi menyeluruh atas perjuangan politik mereka selama ini. Mulai soal Pilpres, Pileg, Pilkada, hingga soal kontribusinya buat rakyat seperti apa,” ujarnya.

    Adi melihat bahwa PDIP ke depan, tentu akan menghadapi tantangan besar di tahun 2025, terutama terkait konsolidasi internal dan regenerasi kepemimpinan.

    “Konsolidasi internal, regenerasi kepemimpinan terutama soal posisi Ketum partai apakah tetap Megawati atau dimandatkan pada figur lain. Termasuk soal apakah PDIP akan jadi oposisi atau bergabung dengan 08 (Prabowo),” jelas Adi.

    Selain itu, Adi menilai bahwa dinamika politik internal PDIP saat ini terlihat cenderung terbelah, di mana seperti ada dua barisan politik di internal PDIP sendiri.

    “Di 2025 sikap politik PDIP terlihat terbelah. Ada yang agresif seperti Hasto dan barisan politiknya. Ada wajah lain seperti Puan yang lebih soft. Bahkan dengan Jokowi sekalipun barisan Puan terlihat tak ada persoalan apa pun. Berbeda dengan barisan Hasto yang ofensif kritis ke Jokowi,” pungkas Adi.

    Senada, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tengah menghadapi situasi yang berbeda di tengah perayaan HUT ke-52. Menurutnya, ada sejumlah tantangan besar yang kini mengintai partai berlambang banteng tersebut.

    Salah satu isu besar yang mencuat adalah penetapan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus hukum di KPK.

    “Pada HUT ke-52, PDIP sedang tidak baik-baik saja. PDIP sedang menghadapi beberapa masalah. Salah satunya, Sekjen Hasto dijadikan tersangka,” ujar Jamiluddin kepada Liputan6.com, Jumat (10/1/2025).

    Di sisi lain, tekanan eksternal terhadap PDIP juga semakin kuat. Beberapa pihak bahkan menyerukan agar Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengundurkan diri dari jabatannya. Situasi ini berbeda drastis dari tahun-tahun sebelumnya, di mana PDIP tampak begitu solid dan sulit digoyahkan oleh berbagai persoalan.

    “PDIP tampak begitu digdaya dalam sembilan tahun terakhir, seolah tak tersentuh berbagai masalah. Namun, kini tantangan yang dihadapi jauh lebih besar,” ucapnya.

    Menurutnya, PDIP perlu menghadapi dua tantangan besar pada tahun 2025 agar dapat mempertahankan eksistensinya di panggung politik nasional. Pertama, PDIP harus membangun benteng pertahanan yang kokoh untuk menangkal serangan dari pihak eksternal. Upaya melemahkan partai harus dapat diantisipasi dengan memperkuat konsolidasi internal.

    “PDIP harus mampu melakukan konsolidasi di internal. Setidaknya struktur partai mulai dari DPP, DPD, DPC, DPAC, hingga ranting harus solid dan satu komando. Hanya dengan cara demikian, gangguan dari eksternal dapat ditangkal. Sebab, eksternal tidak akan bisa masuk bila struktur internal PDIP solid,” ungkapnya.

    Jamiluddin mencontohkan pengalaman Partai Demokrat dalam menghadapi upaya pengambilalihan partai. Menurutnya, Demokrat berhasil menggagalkan upaya tersebut karena struktur partainya solid dan berada dalam satu komando.

    Kemudian tantangan kedua yang harus dihadapi PDIP adalah melakukan regenerasi kepemimpinan. Jamiluddin menyebut, regenerasi ini perlu dilakukan saat PDIP menggelar kongres pada tahun ini.

    “Dalam regenerasi kepemimpinan, sebaiknya menggabungkan trah Soekarno dan non-trah Soekarno. Perpaduan ini dapat menghilangkan friksi di PDIP sehingga regenerasi kepemimpinan dapat berjalan mulus,” jelasnya.

     

  • Megawati Ucapkan Terima Kasih kepada Presiden Prabowo dan Pimpinan MPR

    Megawati Ucapkan Terima Kasih kepada Presiden Prabowo dan Pimpinan MPR

    Jakarta (beritajatim.com)  – Dalam perayaan HUT ke-52 PDI Perjuangan, Ketua Umum PDI Perjuangan, Prof. Dr. Hj. Megawati Soekarnoputri, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan seluruh rakyat Indonesia atas upaya pemulihan nama baik Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno (Bung Karno).

    Acara peringatan yang berlangsung di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, diadakan dengan sederhana namun penuh makna.

    Dalam pidatonya, Megawati mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus atas pencabutan TAP MPR No XXXIII/MPR/1967, yang sebelumnya mencabut mandat Presiden Soekarno sebagai mandataris MPR dan mengaitkannya dengan peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965.

    Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menilai pidato Megawati sebagai momen yang sangat mengharukan.

    “Pidato Ibu Mega tadi sore memberikan kesan yang mendalam. Beliau mengapresiasi setulus-tulusnya peran Presiden Prabowo, pimpinan MPR, serta dukungan seluruh elemen rakyat yang memungkinkan pencabutan TAP MPR tersebut,” ujar Said.

    Luka Sejarah yang Tak Terlupakan
    Said Abdullah menambahkan, Megawati selalu tersentuh saat berbicara tentang perjuangan Bung Karno dan cita-cita Indonesia Raya. TAP MPR No XXXIII/MPR/1967 yang ditetapkan pada masa Orde Baru tidak hanya mencabut mandat Bung Karno, tetapi juga membawa konsekuensi menyakitkan.

    Bung Karno diasingkan, menjadi tahanan kota, dan dipisahkan dari keluarganya tanpa mendapatkan perawatan medis yang layak hingga akhir hayatnya.

    “Orde Baru juga melakukan de-Soekarnoisasi, membatasi ajaran-ajaran Bung Karno secara sistematis, serta menekan anak-anaknya, termasuk Ibu Mega. Sejarah kelam ini sangat membekas dalam ingatan beliau,” jelas Said.

    Menurut Said, pencabutan TAP MPR tersebut adalah wujud penghormatan kepada sejarah dan keadilan. “Tanpa andil Presiden Prabowo, pimpinan MPR, dan dukungan rakyat, mustahil pencabutan ini dapat terwujud,” tegasnya.

    Teladan Kenegarawanan
    Dalam pidato Megawati, tersirat pesan tentang pentingnya kenegarawanan. Said menyoroti bahwa Megawati tidak memulihkan nama baik Bung Karno saat menjabat sebagai Presiden karena prioritas terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan nasional saat itu.

    “Ibu Mega memberikan teladan, bahwa kepentingan keluarga meskipun penting, tidak boleh mengalahkan tanggung jawab kepada bangsa. Demikian pula, kenegarawanan Presiden Prabowo yang mendukung langkah ini menunjukkan komitmen kepada kebenaran dan keadilan,” tutur Said.

    Di tengah peringatan hari jadi PDI Perjuangan, Megawati mengajak seluruh kader partai untuk terus menjunjung nilai-nilai keadilan dan perjuangan. “Dirgahayu ke-52 PDI Perjuangan. Satyam Eva Jayate – Kebenaran pasti menang,” pungkasnya. (ted)

  • Belum Lama Pecat Jokowi, Megawati Soekarnoputri: Mundur Wae, Jadi Paling Tidak Ada Kehormatan, Daripada Dipecat

    Belum Lama Pecat Jokowi, Megawati Soekarnoputri: Mundur Wae, Jadi Paling Tidak Ada Kehormatan, Daripada Dipecat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri tidak henti-hentinya mengingatkan kadernya untuk memilih mundur jika merasa sudah tidak sejalan dengan perjuangan PDIP.

    Bahkan dia menyebut, kader PDIP yang tidak setia dan disiplin mewujudkan cita-cita partai agar mengundurkan diri.

    Sebab, kata Megawati, mundur dari PDIP lebih terhormat dibandingkan kader dipecat setelah tidak sejalan dengan cita-cita partai. Pernyataan Megawati itu disampaikan dalam pidatonya di perayaan HUT ke-52 PDIP, pada Jumat (10/1).

    “Sekarang sudah, bagi yang enggak senang di sini mundur, wae, begitu, lo, jadi paling tidak ada kehormatan begitu, lo, daripada dipecat,” kata Megawati, dilansir jpnn, Jumat.

    Diketahui, Megawati berbicara soal mundur lebih terhormat daripada dipecat hanya kurang dari sebulan sejak PDIP mengumumkan pemecatan mantan Presiden Joko Widodo.

    Selain Jokowi, PDIP juga mengumumkan pemecatan ke anak dan menantu eks Gubernur Jakarta itu, yakni Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming hingga Gubernur terpilih Sumatera Utara Bobby Nasution dari PDIP.

    Megawati mengaku sering berbicara soal mundur yang lebih terhormat ketimbang dipecat jika sudah tidak satu cita-cita dengan PDIP.

    “Saya makanya sekarang setiap kali ngomong begitu, ya, enggak apa-apa, orang sudah enggak senang lagi, kok, disuruh nongkrong (di PDIP, red),” lanjut Putri Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu.

    Megawati melanjutkan cita-cita di PDIP selama ini berjuang untuk rakyat. Bagi kader yang tidak suka silakan keluar dari partai berlambang Banteng moncong putih.

  • Megawati Ungkap Nasib Tragis Bung Karno, Bandingkan dengan Ahok

    Megawati Ungkap Nasib Tragis Bung Karno, Bandingkan dengan Ahok

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengungkapkan nasib menyedihkan yang dialami oleh ayahnya, Presiden pertama RI, Soekarno. Dalam pidatonya pada acara HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025), Megawati menyebutkan bahwa Bung Karno mengalami nasib yang jauh lebih tragis dibandingkan dengan mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

    Megawati menceritakan bagaimana Bung Karno, meskipun telah menjadi pemimpin bangsa, tidak mendapatkan penghormatan yang layak setelah masa jabatannya berakhir. Ia bahkan membandingkan kondisi Bung Karno dengan Ahok yang mengalami nasib serupa dalam perjalanan hidup politiknya.

    “Ini Pak Ahok supaya tahu lebih sengsara bapak saya daripada situ,” kata Megawati dalam pidatonya.

    Megawati menambahkan, hal itu merupakan sebuah kenyataan pahit yang harus diterima oleh seorang mantan pemimpin negara.

    Dalam kesempatan tersebut, Megawati juga mengungkapkan ia sempat bertanya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai hak-hak yang seharusnya diterima oleh seorang mantan presiden, termasuk gaji dan pensiun yang seharusnya diberikan kepada Bung Karno. Namun, ternyata hal tersebut tidak pernah diproses dengan baik.

    “Saya bertanya kepada Mbak Sri, apakah Bung Karno sudah pernah mendapatkan hak-haknya? Saya ingin tahu tentang gaji dan pensiun beliau. Ternyata tidak ada yang jelas,” kata Megawati, yang menunjukkan rasa kecewa atas perlakuan yang diterima ayahnya.

    Megawati juga mengungkapkan perasaan kecewa dan marahnya ketika memikirkan bagaimana ayahnya diperlakukan setelah masa jabatannya berakhir.

    “Bayangkan jika orang tua kalian diperlakukan seperti itu. Apa yang kalian rasakan?” ujarnya dengan nada yang penuh emosi.

    Megawati menegaskan meskipun menghadapi banyak rintangan, Bung Karno tetap tegar dan kuat dalam menghadapi semuanya.

  • PDIP Beberkan Alasan Megawati Ucapkan Terima Kasih ke Prabowo

    PDIP Beberkan Alasan Megawati Ucapkan Terima Kasih ke Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, membeberkan alasan mengapa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menyampaikan terima kasih dengan rasa haru yang mendalam kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024, Presiden Prabowo Subianto, dan seluruh rakyat Indonesia.

    Penghargaan ini terkait dengan pencabutan TAP MPR No XXXIII/MPR/1967 yang memulihkan nama baik proklamator dan Presiden Soekarno. Hal ini disampaikan Megawati dalam sambutan politiknya pada acara HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    “Tanpa dukungan dari Presiden Prabowo dan seluruh Pimpinan MPR, serta elemen rakyat Indonesia, mustahil TAP MPR yang mengaitkan Bung Karno dengan G30S 1965 dapat dihapuskan. Itulah sebabnya, pidato Ibu Mega hari ini sangat memberi kesan mendalam, dengan apresiasi yang tulus kepada Presiden Prabowo, Pimpinan MPR, dan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Said Abdullah, Jumat (10/1/2025).

    Said menjelaskan ada dua alasan utama yang membuat Megawati mengungkapkan terima kasih kepada MPR, Presiden Prabowo, dan seluruh rakyat Indonesia. Pertama, pencabutan TAP MPR No XXXIII/MPR/1967 yang memulihkan nama baik Bung Karno mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo yang bukan merupakan kader PDI Perjuangan.

    “Kedua, saya merasa Ibu Mega berusaha menghindari konflik kepentingan, khususnya selama masa jabatannya sebagai Presiden, meskipun ia tidak segera dapat memulihkan nama baik Bung Karno,” tutur Said.

    Said juga mengungkapkan, pada masa kepresidenan Megawati, kondisi ekonomi dan keamanan nasional sedang tidak stabil. Megawati, menurutnya, ingin memberikan keteladanan dengan mengedepankan kepentingan negara, meskipun itu melibatkan keluarga.

    “Keteladanan kenegarawanan Presiden Prabowo dan Ibu Mega patut kita teladani. Ini merupakan contoh penting dalam membangun peradaban politik yang kering akhir-akhir ini. Kita juga menyaksikan, meskipun Orde Baru yang kuat, kebenaran tetap mencari jalan untuk memperoleh keadilan. Dirgahayu 52 tahun PDI Perjuangan, Satyam Eva Jayate,” pungkas Said.

    Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang merespons surat MPR yang merekomendasikan pemulihan nama baik Presiden Sukarno. Pemulihan nama Bung Karno ini terjadi setelah MPR mencabut Ketetapan (TAP) MPRS No XXXIII/MPRS/1967 yang sebelumnya mengaitkan Bung Karno dengan G30S dan PKI.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas responsnya terhadap surat pimpinan MPR yang merekomendasikan pemulihan nama baik Bung Karno sebagai Presiden RI pertama,” ujar Megawati dalam pidatonya pada HUT ke-52 PDIP di Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Megawati menyampaikan, keluarga Bung Karno telah bersabar menunggu pencabutan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 selama 57 tahun, sejak 1967 hingga 2024. Dengan pencabutan ini, tuduhan terhadap Bung Karno sebagai pengkhianat tidak terbukti dan batal demi hukum.

    “Saya, atas nama pribadi dan keluarga Bung Karno serta keluarga besar PDI Perjuangan, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota MPR RI periode 2019-2024. Kita tahu, MPR adalah representasi dari seluruh rakyat Indonesia,” tandas Megawati.

  • Belum Lama Pecat Jokowi, Megawati Soekarnoputri: Mundur Wae, Jadi Paling Tidak Ada Kehormatan, Daripada Dipecat

    Megawati Soekarnoputri: dengan Bonding, Partai akan Terus Setia pada Jalan Ideologi dan Konstitusi

    FAJAR.CO.DI, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merayakan HUT-nya yang ke-52, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1).

    Pada momen penting ini, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri memerintahkan kader partainya bisa bonding atau menyatu dengan rakyat seperti yang diajarkan Proklamator RI, Soekarno atau Bung Karno.

    “Melalui peringatan HUT ke-52 ini, sengaja saya sampaikan tentang pentingnya bonding,” kata Megawati, Jumat.

    Presiden kelima RI itu mengatakan bonding menjadi suatu ikatan lahir dan batin yang bisa menyatukan rakyat dengan pemimpin.

    Menurut dia, rakyat bakal memberikan topangan kekuatan kepada pemimpin yang memberikan arah perjuangan menuju masa depan setelah bonding terbentuk. “Bonding menggambarkan ikatan senasip sepenanggungan,” lanjut Megawati.

    Putri Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu mengatakan cita-cita Indonesia Raya bisa terwujud melalui bersatunya ide, gagasan, dan siap berkorban setelah terjadinya bounding. “Mereka yang bounded juga memiliki insisiatif, dan prakarsa baru untuk terus berjuang hingga tercapailah seluruh cita-cita bangsa,” kata dia.

    Megawati juga mengatakan setiap kader PDIP juga perlu bonding satu dengan yang lain, karena bakal membangun spiritualitas juang melalui kerja-kerja ideologis partai.

    “Dengan bonding, maka partai akan terus setia pada jalan ideologi, dan konstitusi. Dengan bonding, partai menganalisis setiap realitas politik dengan saksama, hingga merumuskan jalan solusi masa depan dengan cara yang benar pula,” lanjutnya.

  • Megawati Kembali Kritik KPK: Lho Kenapa Hanya Cari Kroco-kroco?

    Megawati Kembali Kritik KPK: Lho Kenapa Hanya Cari Kroco-kroco?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai tengah membidik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 

    Megawati berpesan kepada KPK agar tidak hanya menangani kasus-kasus kecil yang remeh temeh. Dia meminta agar lembaga antirasuah berani mengusut kasus-kasus dengan kerugian negara berjumlah triliunan rupiah. 

    “Lho ngopo to, hanya nggoleki (mencari) kroco-kroco. Mbok yang bener-bener, sing jumlahe T T T [triliun] lha endi? Saya lalu dibilang, Ibu Mega mengkritik saja. Lho enggak, orang yang saya bilang itu benar. Saya ingin KPK itu yang benar,” ujar Megawati pada Perayaan HUT ke-52 PDIP, Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025). 

    Presiden ke-5 RI itu lalu kembali menyinggung bahwa KPK dibuat pada zaman pemerintahannya di awal 2000-an. Dia menceritakan sulitnya menciptakan KPK sekitar 20 tahun yang lalu. 

    “Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang? Enggak. Saya aja berantem dulu. Karena itu sifatnya adhoc untuk membantu yang namanya polisi dan kejaksaan karena di dalam menjalankan tugasnya itu tidak maksmal, lho kok sampai sekarang ngono wae?,” paparnya. 

    Adapun pada kesempatan yang sama, Megawati turut menyinggung kasus Hasto Kristiyanto yang saat ini tengah diusut KPK. 

    Hasto dan advokat sekaligus kader PDIP ditetapkan sebagai tersangka pada pengembangan penyidikan kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024. 

    Putri dari Presiden ke-1 Soekarno itu menilai KPK seperti kurang kerjaan dalam mengusut Hasto. “KPK itu saya yang bikin? Mosok gak ada kerjaan lain. Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto, iku wae. Ayo wartawan tulis itu. Karena kan sebenarnya banyak yang malah udah tersangka. Tapi (KPK) meneng wae (diam saja, red),” ucapnya. 

    Sesuai Prosedur 

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto memastikan bahwa proses penegakan hukum terhadap Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto sudah sesuai prosedur.

    Setyo menyatakan bahwa penersangkaan Hasto dalam kasus Harun Masiku selalu diawasi oleh pimpinan KPK. Hasilnya, sepanjang pengawasannya, penyidik lembaga antirasuah itu telah melakukan penegakan hukum dengan benar.

    “Prinsipnya kami pimpinan itu melakukan pengawasan sepanjang sudah dilakukan dengan benar, sudah dilakukan dengan sesuai dengan ini, secara administrasi ada suratnya ada tugasnya dan lain lain,” ujarnya di Mabes Polri, Rabu (8/1/2025).

    Dengan demikian, mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta seluruh pihak agar menunggu hasil dari deputi penindakan KPK dalam membuat terang kasus yang menyeret Hasto tersebut.

    “Intinya tinggal menunggu saja, prosesnya dilakukan oleh kedeputian penindakan yaitu teknisnya, detailnya semuanya dilakukan oleh orang penyidik,” pungkasnya

  • 5.448 Unit iPhone 16 Bisa Masuk RI, Begini Penjelasan Bea Cukai

    5.448 Unit iPhone 16 Bisa Masuk RI, Begini Penjelasan Bea Cukai

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat setidaknya sudah ada 5.448 Iphone 16 yang masuk ke Indonesia melalui barang bawaan penumpang dan juga barang kiriman. iPhone 16 itu sudah menunaikan seluruh kewajiban perpajakannya, termasuk pengenaan PPN yang berlaku di dalam negeri.

    Kasubdit Impor DJBC Chotibul Umam mengatakan, catatan Iphone 16 yang masuk itu hingga Oktober 2024, di tegah kebijakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang melarang penjualan iPhone 16 di dalam negeri. Pasalnya, seri ponsel pintar keluaran Apple itu tak memenuhi syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    “Kami baru punya data sampai Oktober. Kalau sampai dengan Oktober itu ada 5.448. Ini dimasukkan melalui barang penumpang dan juga barang kiriman,” kata Chotibul saat konferensi pers di Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Chotib menegaskan, iPhone16 ini masuk melalui jalur bandara, bukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Bila melalui KPBPB ada batasan masuknya ponsel atau elektronik sebanyak 2 unit per kedatangan untuk periode 1 tahun.

    “Di tempat lain seperti Soekarno-Hatta, Juanda, Ngurah Rai, Kuala Namu. Itu berlaku ketentuan barang penumpang. Barang penumpang itu bawaannya dipetakan menjadi 2 antara barang pribadi penumpang dan barang non pribadi,” ucap Chotib.

    “Tadi disampaikan. Kalau sifatnya barang pribadi sesuai dengan pasal 34 Permendag 36 tadi, diberikan pengecualian lartas (larangan terbatas) sepanjang merupakan pribadi. Tapi kalau membawa 1 tapi ketahuan untuk diperdagangkan, enggak bisa diselesaikan,” tegasnya.

    Syarat iPhone 16 Bisa Digunakan di RI

    Karena Iphone 16 itu masuk melalui ketentuan barang pribadi, maka harus diselesaikan seluruh ketentuan perpajakannya saat memasuki wilayah pabean. Mulai dari harus melunasi kewajiban bea masuk maupun kewajiban pajaknya seperti PPN tarif yang berlaku pada 2024 masih 11% dan PPh 10% bagi yang telah memiliki NPWP untuk bisa mendapatkan IMEI.

    “Untuk barang penumpang ada threshold pembebasan sebesar US$ 500. Jadi kalau Iphone 16 itu harganya misal Rp 20 juta maka setelah dikurangi nilai US$ 500 atas kelebihannya dipungut bea masuknya 10%, PPN nya 12% dengan perkalian 11/12 ya jadi bayarnya 11%, kemudian untuk PPh nya apabila punya NPWP jadi 10%, kalau tidak punya NPWP 20%. Sepanjang NIK dipadankan sebagai NPWP maka PPh nya 10%,” tegas Chotib.

    Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menambahkan, untuk iPhone 16 yang masuk di dalam negeri itu oleh orang pribadi yang membawanya atau melalui barang kiriman, sebetulnya memang sangat sulit mengawasinya supaya tidak akan diperdagangkan kembali.

    “Yang agak repot kalau menjawab tidak diperdagangkan lagi atau enggak. Ini bagaimana ngawasainnya kan daftar masuk atas nama Nirwala, apakah nanti kalau saya kan bawa 2 iphone 16 yang satu saya beri ke anak saya, itu bukti tidak diperdagangkannya bagaimana, siapa yang melakukan,” tutur Nirwala.

    Data iPhone 16 yang masuk ke Indonesia versi Bea Cukai ini sebetulnya berbeda pula dengan yang dicatat Kemenperin. Di mana, Kemenperin mencatat sebanyak 11 ribu unit iPhone 16 telah masuk Indonesia sampai dengan 10 November 2024. Ribuan iPhone 16 tersebut masuk lewat jalur penumpang yang kembali dari luar negeri.

    Jumlah tersebut meningkat 2.000 unit dari periode Agustus-Oktober 2024. Saat itu, Kemenperin mencatat ada 9.000 unit iPhone 16 yang masuk ke dalam negeri.

    Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan pihaknya mempersilakan jika masyarakat membawa unit iPhone 16 dari luar negeri. Namun, ia mengancam bakal memblokir IMEI iPhone 16 tersebut apabila terbukti diperjualbelikan.

    “Kalau ada bukti diperjualbelikan, kami akan siap menonaktifkan [memblokir IMEI],” kata Febri di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Kamis (21/11) dikutip dari CNN Indonesia.

    “Kalau hukuman [penjual iPhone 16] itu kan nanti penegak hukum ya. Tapi kalau di sisi kami, itu yang bisa kami sampaikan, nonaktifkan IMEI,” tegasnya.

    (dce)